Karyawan Perhutani KPH Purwodadi Belajar Proses Produksi Minyak Kayu Putih

Puluhan karyawan Perhutani KPH Purwodadi memperhatikan pembelajaran cara memetik daun kayu putih. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sekitar 25 karyawan Perhutani KPH Purwodadi melangsungkan studi banding ke KPH Gundih di Kecamatan Geyer, Jumat (4/8/2017). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka belajar proses produksi minyak kayu putih.

“Seperti kita ketahui, KPH Gundih sudah puluhan tahun memproduksi minyak kayu putih. Kebetulan, KPH Gundih ini wilayahnya juga berada di Kabupaten Grobogan,” kata Administratur KPH Purwodadi Dewanto.

Menurutnya, sejak akhir 2015 lalu, pihaknya juga sudah mulai menaman pohon  kayu 

putih di beberapa areal hutan seluas sekitar 1.000 hektar. Saat ini, sebagian besar pohon kayu putih di wilayah Penganten dan Jatipohon ketinggiannya sudah di atas 3 meter.

Penamanam kayu putih tersebut ditempatkan di areal khusus. Yakni, kawasan yang masih kosong, tanamannya rusak atau kurang produktif.

Penanaman kayu putih itu dilakukan dengan sitem plong-plongan atau kavelingan. Yakni, untuk areal seluas 15 meter akan ditanami kayu putih. Kemudian, areal seluas sembilan meter dipakai untuk tanam palawija oleh petani di sekitar kawasan hutan. 

Idealnya, daun kayu putih itu sudah mulai bisa dipetik dan diolah untuk minyak ketika menginjak usia tiga tahun. Namun dari pantauan di lapangan, sebagian pohon sudah memungkinkan untuk dipetik dan diolah jadi minyak kayu putih.

“Nah, sebelum kita mulai uji coba petik daun terlebih dahulu perlu studi banding. Di KPH Gundih, produksi kayu putih skalanya sudah besar dan di sana sudah ada pabriknya,” jelas Dewanto.

Dewanto menyatakan, dari studi banding itu diketahui kalau proses memetik daun kayu putih ternyata tidak bisa dilakukan asal-asalan. Tetapi sudah ada pakem atau prosedurnya tersendiri. Jika proses petik dilakukan sembarangan maka bisa berdampak pada perkembangan daun selanjutnya.

“Ternyata untuk proses petik itu cukup rumit juga. Daun yang boleh dipetik ada aturan berada pada ketinggian tertentu dari atas tanah. Kemudian, saat metik daun juga ada caranya sendiri,” sambungnya.

Usai memetik daun, ada satu tahapan yang perlu dicatat dengan cermat. Yakni, menimbang banyaknya daun yang dipetik tiap pohon. Hal itu diperlukan untuk data, bahan analisa serta memantau kondisi tanaman.

Dewanto menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan uji coba petik daun. Target awal bisa memetik daun sekitar 6 ton. Setelah dipetik dan ditimbang, daun kayu putih akan dikirim ke pabrik milik KPH Gundih untuk diproses jadi minyak kayu putih.

Editor : Akrom Hazami

Perhutani KPH Purwodadi Buka Kesempatan Pihak Ketiga Kelola Potensi Wisata

Administratur KPH Purwodadi Dewanto dan staf terkait melangsungkan rapat pengembangan wisata di wilayah hutan bersama pengelola dan calon pengelola potensi wisata. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski berada di kawasan hutan, namun pengelolaan potensi wisata yang dimiliki Perum Perhutani KPH Purwodadi bisa dikelola pihak ketiga. Khususnya, dari pihak desa yang berdekatan dengan potensi wisata tersebut.

Administratur KPH Purwodadi Dewanto menyatakan, sejauh ini sudah ada dua potensi wisata alam yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Seperti objek wisata bukit cinta di Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan. Kemudian, obyek wisata air terjun Widuri di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo.

Saat ini, ada pihak yang mengajukan untuk jadi pengelola Wisata Arga Wana Tirta yang lokasinya berada di dua wilayah. Yakni, Desa Beketel, Kayen, Pati dan Desa Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan.

“Kita baru saja mengadakan rapat pengembangan wisata di wilayah KPH Purwodadi bersama pengelola dan calon pengelola potensi wisata,” jelas Dewanto, Kamis (20/7/2017).

Dijelaskan, pengembangan wisata di kawasan hutan saat ini memang menjadi salah satu target untuk menambah pendapatan dari sektor nonkayu. Dalam pengembangan ini, Perhutani membuka kesempatan pada pihak ketiga untuk jadi pengelola.

Namun, untuk bisa jadi pengelola tentunya ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dan disepakati bersama. Seperti, penanggung jawab, rencana pengelolaan dan master plan pengembangan jangka panjang.

“Potensi wisata yang ada di kawasan hutan KPH Purwodadi ini cukup banyak. Untuk bisa jadi pengelola nantinya ada hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama,” imbuhnya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Cerita Konyol Pencuri Kayu Sebelum Dibekuk di Kawasan Hutan KPH Gundih Grobogan

Wakil Administratur KPH Gundih Kuspriyadi menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Petugas dari Perhutani KPH Gundih berhasil menangkap empat orang yang melakukan aksi pencurian kayu jati di kawasan hutan, Selasa (11/7/2017) dini hari. Keempat pelaku adalah Salam, Siswadi, Harto dan Tarmuji yang kesemuanya warga Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan.

“Jumlah pelaku semuanya ada tujuh orang. Tiga orang lainnya berhasil melarikan diri saat kita sergap,” ungkap Wakil Administratur KPH Gundih Kuspriyadi.

Penangkapan pembalak kayu itu berawal dari informasi yang menyebutkan adanya tujuh orang mencurigakan di kawasan hutan di RPH Ngemplak, BKPH Kuncen, tidak jauh dari Desa Kenteng. Selanjutnya, tim pengamanan hutan melakukan patroli dan pengintaian di sekitar lokasi.

Setelah menyisir kawasan hutan cukup lama, petugas akhirnya memergoki tujuh orang di kawasan hutan. Beberapa orang diantaranya membawa kayu hasil tebangan dengan cara dipikul.

Tanpa buang waktu, petugas langsung menyergap kawanan tersebut. Namun, tiga orang yang bertugas sebagai penebang kayu gagal diringkus karena lari ke kawasan hutan.

Setelah ditangkap, salah seorang pelaku mengatakan, sebagian hasil kayu curian sudah di kumpulkan di sekitar desa Kenteng. Petugas akhirnya berhasil mendapatkan 12 batang kayu berbagai ukuran, kapak yang dipakai menebang pohon dan dua sepeda motor milik pelaku.

“Empat pelaku pencurian kayu yang tertangkap sudah kita serahkan ke Mapolres Grobogan bersama barang buktinya. Hal ini sudah menjadi komitmen kami bahwa apapun bentuknya, pelaku Illegal loging harus di proses secara hukum,” imbuh Kuspriyadi.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Perhutani Targetkan Peningkatan Produksi Minyak Kayu Putih di Grobogan

Direktur Utama Perhutani Denaldy M Maulana (baju putih) saat meninjau Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) di Dusun Krai, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Kamis (30/3/2017). (MuriaNewsCom / Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Maulana berupaya agar kapasitas produksi minyak kayu putih yang ditangani KPH Gundih bisa ditingkatkan. Hal itu disampaikan Denaldy saat melangsungkan kunjungan ke Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) di Dusun Krai, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Kamis (30/3/2017) sore hingga menjelang petang.

Kunjungan yang dilakukan orang nomor satu di Perum Perhutani itu dilakukan mendadak. Sebelumnya, Denaldy sempat melangsungkan acara di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Setelah selesai acara di Surakarta, ia langsung meluncur ke kantor KPH Gundih yang berada di jalan Purwodadi-Solo km 20. Denaldy sempat melihat sebentar kondisi bangunan sebelum meluncur ke PMPK yang berjarak sekitar 15 km dari kantor KPH Gundih.

“Ini pertama kali saya ke sini. Ada beberapa pabrik pengolah daun kayu putih yang kita punya,” katanya.

Menurut Denaldy, kapasitas produksi PMKP milik KPH Gundih masih berpotensi untuk ditingkatkan dengan beberapa opsi. Antara lain, pabrik diperbaharui secara menyeluruh, ditutup atau dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) kemudian membangun pabrik di lokasi lain.

“Kami minta supaya pihak KPH Gundih segera mengirimkan proposal. Kami akan mengkaji opsi-opsi yang ada. Langkah yang diambil diusahakan agar tidak membebani perusahaan,” jelasnya.

Menurutnya, prospek minyak kayu putih dinilai masih sangat bagus. Denaldy mengaku sudah banyak orang yang datang kepadanya meminta peningkatan kapasitas produk minyak kayu putih. 

“Saat ini minyak kayu putih baru menyumbang sekitar 4 persen pendapatan. Masih kecil. Tetapi, prospek ke depan masih bagus,” imbuhnya. 

Editor : Akrom Hazami

Marak Garapan Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Cara Perhutani KPH Purwodadi Antisipasi

Dosen Universitas Muria Kudus Hendy Hendro HS memaparkan kondisi hutan di kawasan Muria dalam rapat pembahasan garapan ilegal di aula Perhutani KPH Purwodadi, Selasa (21/3/2017) (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah komitmen bersama dihasilkan dari rapat yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk membahas penyelesaian garapan ilegal dan pola pengelolaan hutan yang dilangsungkan di aula KPH Perhutani Purwodadi, Selasa (21/3/2017).

Ada tujuh poin yang tertuang komitmen bersama tersebut. Yakni, membebaskan kawasan perlindungan pegunungan Kendeng dari penggarapan lahan galian C, perusakan tegakan dan kebakaran hutan secara ilegal. Kemudian, penggarapan lahan untuk budidaya tanaman semusim hanya pada lokasi hutan produksi dengan mengikuti kaidah konservasi dan air melalui sistem tumpangsari serta seizin pihak Perhutani.

Selanjutnya, akan dilakukan pendataan masyarakat kriteria miskin di sekitar kawasan berdasarkan data BPS yang nantinya akan diprioritaskan sebagai penggarap lahan hutan yang ditentukan.

Para penggarap lahan ilegal di lokasi tanaman lepas kontrak diberi batas waktu sampai dengan musim panen atau maksimal akhir bulan Mei 2017 dan setelah itu tidak boleh melakukan penananam kembali sebelum dilakukan penertiban dari pihak Perhutani. Tindakan tegas akan dilakukan bagi penggarap lahan ilegal setelah batas waktu yang ditentukan.

Komitemen bersama berikutnya, dengan mengedepankan nilai-nilai pendekatan sosial dan kearifan lokal berupaya meningkatkan manfaat kawasan perlindungan pegunungan Kendeng. Untuk lokasi peningkatan manfaat kawasan perlindungan pegunungan Kendeng akan disediakan lahan demplot yang ditempatkan di petak 10, klas hutan HAS di RPH Prawoto, BKPH Penganten seluas 45,1 hektar.

Terakhir, membentuk forum rembug yang bertugas membantu percepatan pengembalian kawasan pegunungan Kendeng sebagai daerah perlindungan.

Administratur KPH Purwodadi Dewanto menyatakan, pada prinsipnya, pihaknya sudah menyediakan lahan hutan untuk dimanfaatkan masyarakat. Namun, lokasi yang bisa dipakai sudah ditentukan.

“Jadi tidak semua lahan hutan bisa dimanfaatkan masyarakat. Karena sebagian lahan juga berfungsi untuk perlindungan. Adanya garapan ilegal bisa merubah fungsi kawasan hutan. Di sisi lain, hal ini bisa memicu terjadinya bencana alam,” jelasnya.

Selain dari Perhutani, berbagai pihak lainnya diajak duduk bersama dalam pertemuan tersebut. Yakni, muspika Undaan, Kudus dan Sukilolo, Pati. Kemudian, Muspika Brati dan Klambu, Grobogan.

Selain itu hadir pula Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Handayaningsih, Kepala Balai Pengelolaah Hutan Wilayah II Pati Harnowo dan Dosen Universitas Muria Kudus Hendy Hendro HS. Hadir pula, Kasi Pidum Kejari Grobogan Tri Rully Trie Prasetyo dan Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Eko Adi Pramono.

Editor : Akrom Hazami

Perhutani KPH Purwodadi Targetkan Hasilkan Tebangan Kayu Senilai Rp 17 Miliar

Administratur KPH Purwodadi Dewanto (nomor empat dari kiri) saat memantau penebangan kayu jati di kawasan hutan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Perum Perhutani KPH Purwodadi memiliki target produksi kayu yang cukup besar pada tahun 2017. Total produksi kayu dipatok bisa mencapai volume 5.259,9 meter kubik atau jika dinilai uang setara dengan Rp 17,4 miliar.

Administratur KPH Purwodadi Dewanto menyatakan, pihaknya akan berupaya keras untuk bisa memenuhi target tersebut. Untuk memenuhi produksi kayu tersebut akan didapatkan dari rencana tebangan kayu beberapa jenis pohon. Yakni, jati, mahoni, sonokeling dan mindi.

“Saat ini, kita memiliki cukup banyak areal tanaman yang siap tebang. Penebangan tanaman akan kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar,” kata Dewanto yang baru seminggu bertugas di KPH Purwodadi tersebut.

Ia menjelaskan, KPH Purwodadi mengelola kawasan hutan seluas 19.636,5 hektare (Ha). Dari luasan ini, sebanyak 16.834 Ha merupakan kawasan produksi yang saat ini kondisi tanamannya terbagi dari Kelas Umur I sampai dengan Kelas Umur V.

Kemudian, ada luasan 2.415,9 Ha difungsikan untuk kawasan perlindungan. Sedangkan lahan seluas 386,1 Ha ditetapkan sebagai kawasan penggunaan lain bagi masyarakat di sekitar hutan.

Editor : Akrom Hazami

 

Perhutani KPH Gundih Hijaukan Kawasan Hutan Bekas Sengketa

 

Administratur KPH Gundih Gunawan Catur secara simbolis melakukan penanaman pohon di kawasan bekas sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Administratur KPH Gundih Gunawan Catur secara simbolis melakukan penanaman pohon di kawasan bekas sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya menghijaukan lahan hutan kembali dilakukan jajaran Perum Perhutani KPH Gundih. Kali ini, sasarannya adalah di bekas lahan yang sempat jadi sengketa dengan masyarakat. Tepatnya, di lahan hutan yang berbatasan dengan wilayah Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.

“Lahan hutan bekas sengketa ini kita hijaukan dengan tanaman jati, johar, kepoh dan pohon buah-buahan. Pelaksanaan kegiatan juga didukung jajaran Muspika Tangen, karang taruna dan LMDH setempat. Untuk diketahui, selain di wilayah Grobogan, kawasan hutan KPH Gundih juga ada yang berada di wilayah Sragen,” jelas Administratur KPH Gundih Gunawan Catur, Selasa (7/2/2017).

Menurut Gunawan, pada tahun ini, pihaknya berhasil membebaskan tanah kawasan hutan di Petak 71a, RPH Pondok dengan luasan sekitar 0,5 hektare. Sebelumnya, di kawasan itu sudah berdiri beberapa rumah warga.

Proses penyelesaian sengketa butuh waktu lama. Melalui pendekatan yang intensif satu persatu warga bisa sadar dan membongkar sendiri bangunan tanpa penekanan dan paksaan dari petugas.

“Dalam menyelesaikan permasalahan lahan memang harus dengan kesabaran, kehati-hatian dan pendekatan kepada masyarakat. Melalui cara ini, tidak akan menimbulkan gejolak dan persoalan bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Gunawan menyatakan, menjaga aset yang dimiliki merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan. Untuk itulah, guna menghindari terjadinya sengketa lagi, pihaknya melakukan upaya penghijauan di lahan bekas sengketa tersebut.

Kepala Urusan Hukum dan Agraria KPH Gundih Tachta MJ menambahkan, konflik tenurial dalam kawasan hutan menjadi salah satu masalah kompleks yang sering di hadapi Perum Perhutani. Masalah penggunaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat tanpa ijin disebabkan banyak faktor.

Antara lain, tekanan sosial yang semakin meningkat serta bertambahnya jumlah penduduk disekitar hutan. Kemudian, jumlah angka pengangguran serta dinamika perubahan sosial politik masyarakat sekitar hutan juga jadi penyebab lainnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Begini Tanggapan Perhutani KPH Purwodadi Soal Banjir Bandang yang Melanda Klambu

 

Administratur Perhutani KPH Purwodadi Damanhuri (paling kiri) saat meninjau kawasan hutan di BKPH Penganten pasca musibah banjir bandang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Administratur Perhutani KPH Purwodadi Damanhuri (paling kiri) saat meninjau kawasan hutan di BKPH Penganten pasca musibah banjir bandang. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sejumlah pihak meminta supaya pihak Perhutani melakukan upaya lebih serius untuk mencegah terjadinya banjir bandang di wilayah Kecamatan Klambu. Permintaan itu disampaikan karena penyebab banjir bandang tersebut berasal dari air yang mengguyur dari kawasan hutan di Pegunungan Kendeng Utara.

Permintaan warga tersebut barangkali cukup beralasan. Sebab, banjir bandang bukan terjadi kali ini saja. Pada pertengahan Desember 2015 lalu, banjir bandang juga melanda wilayah tersebut.  Proses kejadian dan desa yang terkena dampak banjir hampir sama dengan peristiwa pada Minggu (5/2/2017) malam.

Administratur Perhutani KPH Purwodadi Damanhuri ketika dimintai tanggapannya menyatakan, banjir yang terjadi di Klambu disebabkan adanya hujan deras yang berlangsung dari pukul 18.00-22.00 WIB. Berdasarkan pengamatan pada SPL curah  hujan di BKPH Penganten, kapasitasnya tercatat sampai 750 ml.

Banyaknya air hujan tersebut akhirnya menyebabkan banjir bandang yang menimpa perkampungan penduduk, perkantoran dan sekolahan. Terutama, di Desa Penganten, dan Desa Klambu.

“Dari pengamatan yang kita lakukan, air yang menyebabkan banjir tersebut diperkirakan berasal dari petak 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan petak 30 di BKPH Penganten. Di kawasan itu, rata-rata didominasi tanaman dengan tegakan Kelas Umur Muda,” jelasnya pada wartawan, Senin (6/2/2017).

Damanhuri menjelaskan, jauh sebelum terjadi banjir, pihaknya telah melakukan banyak pohon di kawasan tersebut. Namun, sebagian besar tanaman yang sudah tumbuh tinggi itu telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi lainnya untuk menangani penggarapan liar di kawasan hutan. Yakni, adanya lahan terlarang milik Perhutani yang ditanami jagung oleh masyarakat.

“Kami akan berkoordinasi lebih intensif dengan jajaran Pemkab Grobogan, Polres Grobogan, Polres Kudus dan Pati untuk pengamanan hutan dan menangani masalah penggarapan liar. Untuk diketahui, petak hutan yang kita perkirakan jadi penyebab bencana itu berada di tiga wilayah kecamatan di tiga kabupaten. Yakni, Kecamatan Undaan (Kudus), Klambu (Grobogan) dan Sukolilo (Pati). Kami bersama berbagai instansi terkait lainnya akan berupaya keras untuk mencegah terulangnya musibah banjir bandang ini,” tegas mantan Administatur KPH Bondowoso itu.

 

Editor : Akrom Hazami

 

3 Ribu Bibit Tanaman Siap Ditanam di Pegunungan Kendeng 

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar 3 ribu bibit tanaman telah disiapkan untuk penghijauan kembali di wilayah pegunungan Kendeng. Ribuan bibit tanaman tersebut, bakal ditanam pada area gunung yang gundul akibat penanaman semusim. Tujuannya lahan bisa kembali subur dan bisa mencegah terjadinya banjir.

Asisten Perhutani (Asper) BKPH Penganten KPH Purwodadi, Ridho Haryanto mengatakan, tiga ribu bibit sudah disiapkan. Bibit tersebut berasal dari berbagai jenis tanaman dengan tinggi kisaran 50 hingga 70 centimeter. 

“Tegakan 50-70 cm untuk gerakan awal penanaman dan percepatan penghijauan. Bibit tanaman itu berupa sengon, trembesi dan kesambi. Selain itu juga akan disebar tanaman pioner benih lamtoro (kemlanding) yang cocok untuk ditanam di lahan tandus,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (24/1/2017).

Menurutnya, tanaman tersebut cepat tumbuh dan akarnya mampu mengikat air. Untuk itulah dipilih jenis bibit yang cepat tumbuh. Dengan upaya tersebut, diharapkan peristiwa banjir bandang tidak terulang. Seperti banjir bandang yang terjadi di Wonosoco Undaan Kudus, Jumat (20/1/2017).  

Dia merencanakan, penanaman ribuan pohon tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan Februari mendatang. Penanaman bakal melibatkan berbagai unsur, di antaranya adalah muspika, relawan serta masyarakat setempat.

Dalam upaya percepatan, Kades Wonosoco Undaan Setiyo Budi menambahkan, pihaknya akan membuat aturan baru di desanya. Direncanakan, pengunjung bakal dibebaskan biaya masuk wisata namun dengan diganti bibit tanaman. “Jadi ini berlaku untuk kelompok besar maupun kelompok kecil. Kalau pengunjung tidak usah bayar tiket masuk asalkan membawa bibit,” ungkap dia.

Editor : Akrom Hazami

10 Petani Langgar Lahan Perhutani Ditegur di Hutan Kendeng Kudus

Petugas Perhutani melakukan patroli di hutan Kendeng yang masuk wilayah Kecamatan Undaan, Kabupaten kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Perhutani melakukan patroli di hutan Kendeng yang masuk wilayah Kecamatan Undaan, Kabupaten kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Perhutani KPH Purwodadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Penganten melakukan patroli hutan di wilayah Kendeng, Undaan, Kudus, Jumat (20/1/2017). Hasilnya, petugas BKPH menemukan petani yang sedang menanam di kawasan yang dilarang. Mereka melakukan penanaman semusim.

Asisten Perhutani (Asper) BPKPH Penganten Ridho Hariyanto mengatakan, para petani itu segera diamankan. Mereka bukan warga Undaan, melainkan warga Sukolilo Pati. Mereka selanjutnya akan diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Surat berbunyi untuk tak menggunakan lahan guna melakukan tanaman semusim. “Kami memberikan kesempatan untuk petani merawat tanaman sampai panen. Jika dilihat tinggal dua bulan lagi panen. Namun setelah itu tidak ada lagi tanaman semusim,” kata Ridho.

Camat Undaan Catur Widiyatno mengungkapkan, sedikitnya 10 lebih petani tertangkap tangan sedang mengolah lahan pertanian. Para petani tersebut masih nekat menanam tanaman semusim jenis jagung, meskipun jelas-jelas sudah ada larangan. Kawasan hutan Kendeng dilarang digunakan tanaman semusim. Karena akan merusak hutan.

Tanaman semusim tak mampu menjaga tanah dan air sehingga membuat banjir di sejumlah titik seperti di kawasan Wonosoco Undaan. Selain ada puluhan petani yang terjaring, ada pula yang melarikan diri begitu saat penertiban dilakukan.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan Petugas Perhutani Patroli Hutan Kendeng di Kudus

Petugas melakukan patroli gabungan di hutan wilayah Kendeng, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas melakukan patroli gabungan di hutan wilayah Kendeng, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan petugas Perhutani KPH Purwodadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Penganten melakukan patroli di kawasan hutan Kendeng, Desa Wonosoco, Undaan, Kudus, Jumat (20/1/2017). Patroli dilakukan sebagai bentuk pengawas serta sosialisasi dalam upaya penjagaan hutan di wilayah Kendeng. Makanya hal itu gencar dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Asisten Perhutani (Asper) BKPH Penganten Ridho Hariyanto mengatakan, petugas gabungan terdiri dari Polisi Kehutanan, Polsek Undaan, Kader Siaga Trantib (KST), BPBD, satgas peduli api Undaan, Karang Taruna wilayah Undaan, serta sejumlah kelompok sadar lingkungan.  “Ratusan orang ikut berpatroli. Kami bagi dalam sejumlah kelompok kelompok kecil. Semuanya antusias dalam patroli hutan di kawasan Kendeng kali ini,” katanya di lokasi patroli.

Pembagian kelompok dilakukan lantaran luasnya lahan perhutani. Jumlahnya sekitar  362,5 hektare (Ha).  Patroli dilakukan juga untuk kampanye penyelamatan wilayah Kendeng. Sasarannya adalah pembalakan hutan dan juga alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian semusim. Selain itu, cara patroli dianggap mampu membuat jera perusak hutan.

Selain berpatroli, juga dilakukan kegiatan pemasangan papan peringatan di sejumlah titik hutan. Jumlah papan peringatan ada 40 papan, dengan tulisan larangan penggarapan lahan, larangan penebangan pohon dan juga larangan pengerusakan tegakan.

Editor : Akrom Hazami

Biar Cinta Lingkungan, Puluhan Murid TK di Grobogan Diajak Hijaukan Kawasan Hutan

Administatur KPH Gundih Gunawan Catur ikut menanam pohon dikawasan hutan bersama puluhan murid TK, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Murid TK ikut menanam pohon di kawasan hutan di Kabupaten Grobogan, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya edukasi lingkungan dilakukan Perum Perhutani KPH Gundih terhadap murid TK Tunas Rimba, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.  Caranya, dengan melibatkan puluhan murid TK itu dalam aksi penanaman kawasan hutan. Tepatnya, di petak 121e, BKPH Monggot, RPH Gaji.

Administatur KPH Gundih Gunawan Catur mengatakan, dalam kegiatan ini, ada 2.000 pohon yang ditanam di kawasan seluas 1,7 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 bibit pohon ditanam anak TK beserta para guru dan wali muridnya.

“Sisanya sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam oleh manejemen, karyawan Perhutani, Polsek, Koramil, LMDH dan masyarakat sekitar hutan. Jenis pohon yang kita tanam berupa jati JPP dan Kesambi,” ungkapnya, Selasa (20/12/2016).   

Dijelaskan, dalam penanaman ini, pihaknya memang sengaja mengajak murid TK. Tujuannya, untuk menanamkan rasa cinta kepada lingkungan pada anak-anak, khususnya mencintai kawasan hutan. Melalui penanaman ini, nantinya anak-anak itulah yang akan bisa ikut menikmati ketika pohon yang ditanam sudah tumbuh dengan baik.

Dalam aksi penanaman, para murid TK juga diberikan sedikit penjelasan tentang cara menanam yang benar serta manfaat pohon bagi kehidupan. Dengan adanya pohon akan menjadikan udara tetap bersih, ketersediaan air tanah tetap terjaga dan mencegah terjadinya bencana banjir serta tanah longsor.

Sementara itu Asper BKPH Monggot Ruli Hendri menambahkan, aksi yang dilakukan tidak sekadar melakukan penanaman. “Tetapi juga akan ada tindak lanjut dengan upaya pemeliharaan supaya pohon yang sudah ditanam tumbuh maksimal,” kata Ruli.

Editor : Akrom Hazami

Perhutani Pati Dituding Bekerja Sama dengan “Preman” untuk Ambil Alih Lahan Garapan Petani

 Ribuan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ribuan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 1.500 orang dari berbagai desa di wilayah Pati Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). Mereka menuntut agar oknum Perhutani Pati yang dituding melakukan pungli segera diproses hukum.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Anti Diskriminasi (AMPAD) Pati Abdul Rahman dalam keterangan tertulis yang diterima MuriaNewsCom, menyebut, “preman” yang selama ini tidak pernah menggarap lahan mengambil alih dengan paksa lahan garapan para petani yang selama ini menggarap lahan Perhutani.

Setelah preman berhasil menguasai lahan garapan petani, sebelumnya muncul gejolak tawuran antarwarga dan protes berlangsung di mana-mana. Dalam kondisi tersebut, muncul pahlawan baru yang pura-pura menolong, diwakili asisten perhutani (asper) dengan meminta uang kepada para petani sejumlah Rp 10 juta.

Uang itu disebut untuk pengurusan pengembalian lahan yang telah diambil alih oleh preman, yakni petak 91, 92 RPH Bulungan. Namun, faktanya, petani Desa Gesengan tetap tidak bisa menggarap, lantaran Perhutani dianggap tidak punya niat untuk menertibkan lahan yang telah diambil para preman.

Tak hanya itu, lahan petani di Desa Gesengan, Grogolan, Gerit, Ngagel, dan Ngarengan yang sudah ditanami tanaman jati dirampas oleh para preman sebagai dampak keputusan KPHD. Hal itu dianggap bertentangan dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku untuk jangka waktu satu daur tanaman pokok, berlaku surut sejak 8 Desember 2003.

“Penjarahan yang semakin merajalela ini disebabkan keputusan Perhutani yang mengembalikan penggarapan lahan ke desa masing-masing. Keputusan Perhutani ini berhasil mengadu domba petani dengan warga yang belum menggarap lahan atau preman. Tindakan preman semakin membabi buta, karena Perhutani tidak melakukan tindakan apapun,” kata Abdul Rahman dalam keterangan tertulisnya.

Ancaman tersebut terbukti dengan lahan garapan petani di Desa Wedusan dan Gesengan diambil paksa dan ditutup oleh Perhutani dengan alasan belum menyerahkan tarikan yang sudah ditentukan Perhutani. Tindakan tersebut yang dinilai para petani bertentangan dengan hukum. Bahkan, penarikan uang yang dilakukan oknum Perhutani disebut-sebut sebagai tindakan melawan hukum.

“Kami masyarakat penggarap yang tergabung dalam AMPAD, mendesak Kapolres Pati dan pihak terkait untuk segera memanggil dan memeriksa, serta menyeret para pihak yang melakukan kejahatan itu sesuai dengan prosedur hukum. Bila perlu, segera dilakukan penangkapan dan penahanan untuk menghindari kejahatan di tengah-tengah para petani,” imbuh Abdul Rahman.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Administratur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pati, Dadang Ishardianto tidak membenarkannya. Menurutnya, perjanjian kerja sama (PKS), tarikan, dan sharing sudah jelas. “Aturan dari Perhutani sebetulnya sharingnya 60:40, tapi ubah 75: 25, di mana 75 persen untuk warga. Semua kebijakan untuk kebaikan masyarakat. Dan, itu semua ada dasar hukumnya,” kata Dadang.

Dia berharap, banyak orang yang tahu tujuan kebijakan dari Perhutani Pati. Pasalnya, kebijakan sharing yang sudah ada Surat Keterangan (SK)-nya tersebut diakui didukung sepenuhnya oleh Perhutani Pusat. “Apalagi ada tudingan pungli, itu tidak benar. Ombudsman Jawa Tengah juga sudah datang ke sini untuk memeriksa, hasilnya tidak ada indikasi apapun seperti yang dituduhkan,” tandas Dadang.

Baca juga : Ribuan Warga Unjuk Rasa Tuntut Tidak Ada Pungli di Perhutani Pati

Editor : Kholistiono

Belasan Polisi dan Polhut Obok-obok Kawasan Hutan Purwodadi

Anggota Polres Grobogan dan Perhutani sedang melakukan patroli bersama untuk mencegah kebakaran hutan, pada Jumat (02/09/2016).

Anggota Polres Grobogan dan Perhutani sedang melakukan patroli bersama untuk mencegah kebakaran hutan, pada Jumat (02/09/2016).

MuriaNewsCom, Grobogan – Belasan anggota Polres Grobogan didampingi petugas dari Perhutani menjelajah kawasan hutan yang ada di wilayah Purwodadi. Agendanya bukan untuk mencari pelaku illegal logging atau memburu penjahat. Tetapi, melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi kebakaran kawasan hutan.

“Patroli ini kita lakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan. Kegiatan ini kita lakukan bersama dengan jajaran perhutani,” kata Kasat Sabhara Polres Grobogan AKP Lamsir yang ikut serta dalam patroli bersama, Jumat (02/09/2016).

Menurutnya, peristiwa kebakaran hutan saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini menyusul adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di luar Jawa, khususnya di daerah Sumatera. Meski selama ini tidak pernah terjadi di Grobogan, namun peristiwa kebakaran hutan tetap harus mendapat kewaspadaan. Sebab, jika terjadi bencana itu akan menimbulkan dampak cukup besar.

Selain soal kebakaran, di sepanjang jalur yang dilewati rombongan, anggota juga sempat menyampaikan sosialisasi pada masyarakat. Yakni, terkait pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan.

Sementara itu, Wakil Administratur Perhutani KPH Purwodadi Ronny Merdyanto yang dihubungi terpisah menyatakan, selama ini Perhutani sudah memiliki Satuan Pengendali Kebakaran (Satdalkar) Hutan untuk mengatasi kebakaran hutan. Anggota Satdalkar ini, selain berasal dari petugas Perhutani, juga diisi pihak luar. Yakni, dari anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Anggota Satdalkar ini sebelumnya sudah mendapat serangkaian pelatihan dasar pemadaman kebakaran berikut penggunaan alat pemadam api ringan (APAR),” katanya.

Untuk mendukung tugas pemadaman, lanjut Ronny, di setiap Posko Satdalkar juga dilengkapi peralatan. Yakni, APAR dan alat pemadaman api tradisional. Dengan adanya peralatan, maka akan memudahkan petugas untuk menangani jika terjadi kebakaran hutan.

Selain mengatasi kebakaran, fungsi Satdalkar juga memberikan serangkaian sosialisasi pada masyarakat. Yakni, meminta masyarakat agar tidak membuang api sembarangan di kawasan hutan, karena bisa menyulut kebakaran yang lebih besar. Masyarakat sekitar hutan juga diminta agar tidak membakar sisa hasil panen tanpa pengawasan.

Editor : Kholistiono

Pegunungan Kendeng Akan Jadi Lapangan Tembak dan Perang Semesta

Aster Perhutani DKPH Purwodadi Penganten, beserta rombongan dari Pati meninjau lokasi yang bakal dijadikan lapangan perang semesta di Pegunungan Kendeng, Jumat (26/8/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Aster Perhutani DKPH Purwodadi Penganten, beserta rombongan dari Pati meninjau lokasi yang bakal dijadikan lapangan perang semesta di Pegunungan Kendeng, Jumat (26/8/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pegunungan Kendeng, dinilai pas untuk lapangan tembak. Pegunungan tersebut  berdiri di tiga kabupaten, yakni Kudus, Pati dan Purwodadi.

Rido Haryanto, Aster Perhutani DKPH Purwodadi Penganten, mengatakan rencana pembuatan lapangan khusus itu sudah jelas. Bahkan persiapan yang digunakan juga sudah dilaksanakan.

“Ada 2.329 hektare lahan yang digunakan, jumlah luasan tersebut merupakan areal hutan yang cukup terjal untuk dilewati,” katanya krpada MuriaNewsCom, Jumat (26/8/2016).

Lahan pegunungan dipilih, karena lokasi itu pas digunakan untuk perang semesta. Selain lokasi yang luas, medan yang terjal juga menjadi hal yang  mendukung jadi lapangan.

Hal lainnya yang menjadi dasar, adalah dengan jarak yang cukup jauh dari pemukiman. Hal itu, akan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti suara bising dan peluru yang nyasar.

“Lapangan tersebut harus seperti kawasan hutan yang sesungguhnya. Jadi, kerumunan tanaman juga menjadi hal yang diperhitungkan,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya sedang berusaha mengembalikan hutan sesuai fungsinya. Harapannya, dalam waktu dekat nanti sudah pulih sehingga dalam waktu yang dekat ini bisa digunakan.

“Tiap tahun dilakukan penghijauan. Ribuan tanaman kayu juga kami tanam tiap tahun agar hutan kembali seperti fungsinya,” ungkapnya.

Adapun hutan memasuki tiga kabupaten. Sedangkan luas hutan paling ada di Kudus. Sedangkan KPH Purwodadi dan Pati juga turut membantu.

Editor : Akrom Hazami

Ada Apa di Perhutani KPH Purwodadi Sepekan Ini?

 

 

Personel dari Equality Certification selaku tim pemeriksa independen tengah melakukan audit di KPH Perhutani Purwodadi, Rabu (13/4/2016). (MuriaNewsCom/DaniAgus)

Personel dari Equality Certification selaku tim pemeriksa independen tengah melakukan audit di KPH Perhutani Purwodadi, Rabu (13/4/2016). (MuriaNewsCom/DaniAgus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Jika Anda berkunjung ke Perhutani KPH Purwodadi selama sepekan ke depan, barangkali akan mendapati banyak orang-orang sibuk.

Pasalnya dalam sepekan ke depan, kinerja Perhutani KPH Purwodadi akan dinilai Equality Certification, selaku tim pemeriksa independen. Rencananya, penilaian kinerja itu akan dilakukan selama sepekan, mulai hari ini hingga 19 April mendatang.

Administratur KPH Purwodadi Damanhuri menyatakan, di wilayah Jawa Tengah ada lima KPH yang diaudit lembaga independen tersebut. Penilaian itu menyangkut Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang ada di lima KPH tersebut.

”Audit PHPL ini dilakukan pada semua unit kerja. Tidak hanya masalah administrasi saja, tetapi juga dilakukan pengecekan lapangan. Makanya, proses auditnya butuh waktu sepekan,” kata Damanhuri, usai menerima kedatangan tim audit PHPL di aula kantornya, Rabu (13/4/2016).

Menurutnya, sejauh ini kinerja KPH Purwodadi dinilai sudah cukup menggembirakan. Indikasinya pada tahun 2015 lalu, pihaknya meraih peringkat III dalam penilaian kinerja di level Perhutani Divre Jawa Tengah. Kemudian, untuk kriteria Key Perfomance Indek (KPI), pihaknya meraih peringkat I.

Mantan Administratur KPH Bondowoso itu menyatakan, adanya tim audit itu akan membawa dampak positif. Di mana, semua kelebihan dan kekurangan akan terlihat. Dengan demikian, hasil audit nanti bisa dijadikan bahan perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Dia menambahkan, wilayah kerja KPH Purwodadi luasan lahannya mencapai 19 ribu hektar lebih. Kemudian, jumlah BKPH ada 8 dan 32 RKPH.

Editor: Merie

Petinggi Perhutani di Rembang Coba-Coba Nakal

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Petinggi Perhutani di Rembang coba-coba nakal. Yakni Administratur (ADM) KPH Mantingan, Ir. Teguh Jati Waluyo terancam sanksi. Karena, diduga hendak menyalahgunakan kayu tebangan milik negara untuk kepentingan pribadi.

Hal itu terungkap setelah Kepala Biro (Karo) Perlindungan Hutan Perhutani Divre Jawa Tengah bersama tim Liaison Officer (LO) mengamankan kayu jati gelondongan siap olah di rumah dinas Administratur KPH Mantingan, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim dari Biro perlindungan hutan yang datang bersama dua anggota Polda Jateng berpangkat AKBP telah mengamankan empat gelondong kayu jati tebangan dari petak 69 RPH Gaplokan BKPH Kalinanas dan Petak 71 RPH Sangkrah BKPH Ngiri. Diduga kayu sepanjang 1 sampai 4 meter yang diamankan dari rumah dinas ADM KPH Mantingan itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Waka ADM Mantingan Sugeng Bowo Laksono, saat dikonfirmasi soal diamankannya kayu jati di rumah dinas ADM KPH Mantingan tak mengelak. Namun, pihaknya menepis jika kayu itu diamankan oleh pihak Polda Jateng. “Bukan diamankan oleh Polda Jateng, melainkan dikembalikan lagi ke TPK. Saya dan pak Babin sendiri yang mengembalikan,” ungkapnya.

Menurut Sugeng, kayu jati yang disimpan di rumah dinas ADM, tidak sesuai prosedur. Ia juga membeberkan, bahwa kayu itu merupakan kayu bolong atau kayu sampah yang rencananya bakal dijadikan sampel kayu untuk tolak uji.

“Memang sih prosedurnya Pak ADM, tidak dibenarkan menyimpan di rumah dinas. Tapi, ini semata-mata agar kayu tidak dibeli orang. Sebab sebelumnya kayu yang mau ditolak uji yang disimpan di TPK, keburu dibeli orang. Akhirnya disimpan di rumah dinas,” beber Sugeng.

Sugeng menegaskan, kasus tersebut sudah diproses dan ADM telah diperiksa oleh atasannya, tinggal menunggu sanksi. “Proses sudah sekitar 80 persen, kemungkinan tinggal menunggu sanksi,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Perhutani Divre Jawa tengah, Ir. Sri Rahayu Slamet Wibowo saat dihubungi, membenarkan adanya kasus tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini kasus itu, masih diproses Biro Kepegawaian.

“Masih di proses Biro Kepegawaian. Setelah selesai, hasilnya akan kami segera kami kirim ke Jakarta. Adapun untuk sanksi yang dilakukan ADM, bukan kewenangan kami tapi kewengan direktur Perhutani Pusat,” terangnya.

Editor : Akrom Hazami

Tahun Ini Pemkab Ambil Alih Jalan Perhutani untuk Fokus Jalan Bagian Blora Selatan

Joko Sunarto Adm KPH Perhutani Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Joko Sunarto Adm KPH Perhutani Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho, bakal mengambil alih jalan milik perhutani. Khususnya jalan di wilayah Blora selatan. Hal itu dikarenakan di Blora selatan sampai saat ini masih banyak jalan yang belum bisa dikatakan layak.

Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho mengungkapkan, hal itu dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Blora selatan. Sampai saat ini jalan di wilayah Blora selatan masih sangat jarang diperhatikan. Ia juga mengklaim, untuk kawasan Blora timur, barat dan utara untuk akses jalan bisa dikatakan layak.

”Seperti di Desa Bangkleyan, Kepoh, Tlogotuwung warga disana belum bisa menikmati akses jalan baik,” jelasnya.

Kokok menegaskan, mulai tahun ini Pemkab Blora mengambil alih jalan milik perhutani itu. Terkait rencana itu, pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Perhutani Dibre Jawa Tengah.

Administratur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blora, Joko Sunarto mengungkapkan dalam pengambil allihan itu bisa dilalui melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). ”Itu diatur dalam Permen nomor 16 tahun 2016, tentang tata aturan pemakaian kawasan hutan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, tahapan dari permen tersebut bisa diikuti untuk melakukan pengambilalihan jalan. ”Mekanismenya bisa melalui kerja sama maupun pinjam pakai,” kata Joko.

Menurutnya,mekanismenya tidak sulit dalam pemakaian kawasan hutan. Ia memperkirakan dalam proses pengambil alihan tersebut hanya membutuhkan waktu enam bulan.

Joko Sunarto menambahkan, jika ada anggapan kalau jalan Perhutani bagus maka angka pencurian meningkat. ”Tidak ada pengaruhnya, jalan bagus dengan pencurian,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Keliling Indonesia, Dua Pramuka Tuna Rungu Mampir di KPH Purwodadi

Kaur Humas Perhutani KPH Purwodadi Suharto (kanan) dan Pamong Saka Wanabakti Agus Winarno mengajak foto bareng dua Pramuka tuna rungu yang akan keliling Indonesia. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kaur Humas Perhutani KPH Purwodadi Suharto (kanan) dan Pamong Saka Wanabakti Agus Winarno mengajak foto bareng dua Pramuka tuna rungu yang akan keliling Indonesia. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Kantor Perhutani KPH Purwodadi kedatangan tamu istimewa siang tadi Senin (11/01/2016). Yakni, dua orang Pramuka yang sama-sama menyandang tuna rungu.

Maksud kedatangan keduanya adalah sekadar mampir bersilaturahmi. Selain itu, keduanya juga meminta doa restu berkaitan dengan rencana mereka untuk keliling Indonesia dengan berjalan kaki.

”Pada awalnya, saya tadi sempat bingung dengan maksud dan tujuan adik-adik Pramuka tadi. Soalnya, mereka menjelaskan dengan bahasa isyarat. Setelah menyodorkan surat dan beberapa dokumen, saya akhirnya bisa tahu maksud kedatangan mereka,” kata Kaur Humas Perhutani KPH Purwodadi Suharto yang juga menjabat sebagai Pamong Saka Wanabakti Purwodadi, Senin (11/1/2016).

Kedua orang Pramuka yang mau keliling Indonesia itu adalah Eko Retno Wati (33), warga Dusun Ketanon, Kelurahan Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Satu lagi adalah Yerry Renaldo (36) warga Desa Bibis Tama, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya.

Diakhiri dengan ucapan selamat jalan dan semoga mendapatkan manfaat serta pengalaman yang berharga demi membawa nama baik Pramuka, Bangsa, dan Negara, Suharto melepas kepergian kedua orang Pramuka tersebut.

Menurut Suharto, kedua Pramuka itu hanya sekitar 30 menit mampir di kantornya. Setelah itu mereka pamit hendak meneruskan perjalanan lagi. Namun, sebelum pergi, Administratur KPH Purwodadi Damanhuri sempat menemui keduanya untuk memberikan surat keterangan dan dorongan moral. (DANI AGUS/TITIS W)

Hebat, Karyawan Perhutani KPH Purwodadi Ini Sabet Predikat Mandor Tanam Terbaik Jawa Tengah

Karyawan Perhutani KPH Purwodadi Budi Hartono. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Karyawan Perhutani KPH Purwodadi Budi Hartono. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

GROBOGAN – Salah seorang karyawan Perhutani KPH Purwodadi Budi Hartono berhasil meraih predikat mandor tanam terbaik tingkat Jawa Tengah. Keberhasilan itu didapat menyusul bagusnya kinerja mandor tanam yang bertugas di RPH Karanggetas, BKPH Pojok itu dalam merawat tanaman jati di wilayah kerjanya.

”Sebagai pimpinan saya bangga dengan prestasi yang didapat Budi Hartono ini. Semoga prestasi ini bisa melecut semangat rekan kerja lainnya,” ungkap Administratur KPH Purwodadi Damanhuri.

Menurutnya, tugas seorang mandor tanam memang cukup berat karena menjadi titik awal keberhasilan produksi kayu. Sebab, mandor tanam ini harus bertanggung jawab menangani pertumbuhan pohon sejak ditanam hingga umur sekitar tiga tahun.

Dia menjelaskan, luas area yang ditangani Budi ada 106,8 hektar. Sedangkan jumlah pohon jati yang ditanam total ada 90 ribu pohon. Dari catatan kinerja, tanaman yang diawasi Budi Hartono ini tingkat tumbuhnya hampir mendekati angka 100 persen.

”Atas keberhasilan ini, Budi Hartono akan maju dalam lomba Wana Lestari tingkat nasional. Penilaian tingkat nasional ini akan dilakukan dalam waktu dekat,” imbuhnya. (DANI AGUS/SUPRIYADI)

Perhutani Perketat Pengamanan Hutan DI Daerah Perbatasan

ADM Perhutani KPH Blora Joko Sunarto

ADM Perhutani KPH Blora Joko Sunarto

BLORA – Menjelang hari raya yang tinggal beberapa hari sejumlah persiapan terus dilakukan. Tidak hanya arus mudik saja yang siaga namun antisipasi adanya pencurian kayu juga dilakukan.

“Menjelang Lebaran seperti ini rawan pencurian kayu. Sehingga pengamanan hutan juga telah disiapkan,” jelas Administratur Perhutani KPH Blora Joko Sunarto, Senin(13/7/2015).

Menurutnya peningkatan keamanan hutang yang diutamakan adalah daerah hutan yang berada di daerah hutan perbatasan yang ada di wilayah perhutani KPH Blora.

“Untuk wilayah KPH blora kami perketat penjagaan dengan dibantu oleh personel kepolisian dan TNI. Biasanya yang sering terjadi pencurian kayu adalah di daerah Kalinanas, Kecamatan Japah yang berbatasan dengan Desa Ronggo Pati,” ungkapnya.

Selain itu mendekati Lebaran dan musim kemarau seperti ini para pencuri sudah membuat kelompok sehingga pihaknya melakukan penguatan dalam pengamanan yang terutama pada daerah perbatasan.

“Kalo untuk daerah yang dekat pemukiman relatif aman namun daerah hutan yang di perbatasan kami tetap minta bantuan pihak kelolisian dan TNI untuk bisa membantu pengamanan hutan,” terangnya.

Untuk diketahui, dalam kasus pencurian kayu yang berada di wilayah perhutani KPH Blora sudah tercatat hingga 170 kasus pencurian. (PRIYO/SUWOKO)

Minimalisir Pencurian Kayu, Perhutani Gelar Patroli Gabungan

Lebih dari 30 personil dari BKPH Segoro Gunung, Polsek Gabus, dan Koramil Sulursari melakukan patroli untuk menjaga hutan dari pencuri kayu. (MURIA NEWS/DANI AGUS)

Lebih dari 30 personil dari BKPH Segoro Gunung, Polsek Gabus, dan Koramil Sulursari melakukan patroli untuk menjaga hutan dari pencuri kayu. (MURIA NEWS/DANI AGUS)

GROBOGAN – Untuk menekan angka pencurian kayu, pihak Perhutani di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Segoro Gunung melakukan patroli gabungan bersama pihak Koramil Sulursari dan Polsek Gabus. Patroli bersama ini dilakukan hingga menyisir areal hutan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blora. Lanjutkan membaca