KPH Mantingan Rembang Kembangkan Agroforestri di Hutan Jati

Administratur KPH Mantingan Toni Kus Puja (tengah) saat diwawancarai wartawan Senin (31/10/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Administratur KPH Mantingan Toni Kus Puja (tengah) saat diwawancarai wartawan Senin (31/10/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan, kembali mengembangkan agroforesty dengan melakukan penanaman buah yang ada di lahan tegakan hutan yang ada.

Administratur KPH Mantingan Rembang Toni Kus Puja mengatakan, dengan mengembankan konsep tersebut, yakni mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.

“KPH Mantingan Rembang ini meliputi 2 wilayah. Di antaranya, yakni wilayah Rembang dan Blora. Untuk luasan hutan yang ada di KPH Mantingan sekitar 16. 695 hektare. Dengan luasan tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, untuk pengembangan agroforestri ini, nantinya yakni tanaman kedondong, nangka, sirsat dan beberapa tanaman buah lainnya. “Dengan adanya tanaman buah tersebut, setidaknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) yang ada di dekat hutan bisa ikut merawat tanaman, bisa ikut menikmati manfaat hutan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk memulai menanam tanaman buah tersebut, diperkirakan akan dilakukan pada Desember mendatang. Sebab, pada bulan tersebut diperkirakan curah hujan bisa maksimal. Sehingga, tanaman bisa tumbuh dengan baik.

Jika nantinya berbuah, warga bisa memanfaatkan hasilnya. Sehingga bukan hanya perhutani yang mendapatkan hasil dari lahan yang dimiliki itu, tetapi, masyarakat juga mendapatkan manfaatnya.

“Hasil hutan itu juga bisa dibagi dengan masyarakat, namun pembagian itu bukan serta merta secara perseorangan. Namun hasil hutan itu bisa dibagi dengan cara pemanfaatan hutan bersama masyarakat,” katanya.

Editor : Kholistiono

Petinggi Perhutani di Rembang Coba-Coba Nakal

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Petinggi Perhutani di Rembang coba-coba nakal. Yakni Administratur (ADM) KPH Mantingan, Ir. Teguh Jati Waluyo terancam sanksi. Karena, diduga hendak menyalahgunakan kayu tebangan milik negara untuk kepentingan pribadi.

Hal itu terungkap setelah Kepala Biro (Karo) Perlindungan Hutan Perhutani Divre Jawa Tengah bersama tim Liaison Officer (LO) mengamankan kayu jati gelondongan siap olah di rumah dinas Administratur KPH Mantingan, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim dari Biro perlindungan hutan yang datang bersama dua anggota Polda Jateng berpangkat AKBP telah mengamankan empat gelondong kayu jati tebangan dari petak 69 RPH Gaplokan BKPH Kalinanas dan Petak 71 RPH Sangkrah BKPH Ngiri. Diduga kayu sepanjang 1 sampai 4 meter yang diamankan dari rumah dinas ADM KPH Mantingan itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Waka ADM Mantingan Sugeng Bowo Laksono, saat dikonfirmasi soal diamankannya kayu jati di rumah dinas ADM KPH Mantingan tak mengelak. Namun, pihaknya menepis jika kayu itu diamankan oleh pihak Polda Jateng. “Bukan diamankan oleh Polda Jateng, melainkan dikembalikan lagi ke TPK. Saya dan pak Babin sendiri yang mengembalikan,” ungkapnya.

Menurut Sugeng, kayu jati yang disimpan di rumah dinas ADM, tidak sesuai prosedur. Ia juga membeberkan, bahwa kayu itu merupakan kayu bolong atau kayu sampah yang rencananya bakal dijadikan sampel kayu untuk tolak uji.

“Memang sih prosedurnya Pak ADM, tidak dibenarkan menyimpan di rumah dinas. Tapi, ini semata-mata agar kayu tidak dibeli orang. Sebab sebelumnya kayu yang mau ditolak uji yang disimpan di TPK, keburu dibeli orang. Akhirnya disimpan di rumah dinas,” beber Sugeng.

Sugeng menegaskan, kasus tersebut sudah diproses dan ADM telah diperiksa oleh atasannya, tinggal menunggu sanksi. “Proses sudah sekitar 80 persen, kemungkinan tinggal menunggu sanksi,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Perhutani Divre Jawa tengah, Ir. Sri Rahayu Slamet Wibowo saat dihubungi, membenarkan adanya kasus tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini kasus itu, masih diproses Biro Kepegawaian.

“Masih di proses Biro Kepegawaian. Setelah selesai, hasilnya akan kami segera kami kirim ke Jakarta. Adapun untuk sanksi yang dilakukan ADM, bukan kewenangan kami tapi kewengan direktur Perhutani Pusat,” terangnya.

Editor : Akrom Hazami