Benarkan Perda Karaoke di Kudus Hanya Pencitraan? 

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata.(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengacara Asosiasi Pengusaha Karaoke Kudus Ramdan Alamsyah, menyebutkan kalau perda tentang karaoke di Kudus hanya sebuah pencitraan semata. Untuk itu, pihaknya meminta supaya perda bisa disesuaikan dengan kondisi.

Hal itu diungkapkan saat kunjungan ke DPRD Kudus, Senin (23/1/2017).Ditemui sejumlah anggota dan KJetua DPRD Kudus Masan, dia mengungkapkan sejumlah permintaan yang mewakili kliennya tersebut. Termasuk juga tentang perubahan perda untuk segera di lakukan.

“Itu hanya pencitraan saja, bos, banyak kok karaoke yang sifatnya keluarga. Tidak melulu negatif, yang seolah karaoke itu haram. Kalau yang bilang negatif itu mainnya kejauhan,” katanya.

Menurutnya, jika karaoke diperbolehkan dan diatur, maka pengusah akan mematuhi. Termasuk juga dengan tanpa adanya miras dan juga pemandau karaoke. Berbagai permintaan di antaranya adalah meminta kepada Bupati Kudus Musthofa, Satpol PP untuk dapat membuka segel yang terpasang di tempat karaoke. Hal itu bertujuan agar pemilik dapat mengambil barangnya.

Kemudian, dia juga menggunakan hak interpelasi, angket dan/atau mengatakan pendapat atas tindakan/kebijakan penutupan dan penyegelan usaha tersebut. Tak hanya itu, juga menggunakan fungsi pembentukan Perda revisi no 10 Tahun 2015.

Pihaknya mempertanyakan, apakah perda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya peringatan dan teguran sebelum menyegel dan apakah Satpol PP dapat melakukan upaya paksa atau tidak terhadap penurunan karaoke tersebut.

“Jangan sampai melihat karaoke yang jelek lalu dilarang. Ini jelas bertentangan dengan UU, yang mana adalah aturan yang lebih tinggi ketimbang dengan perda,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kudus Mas’an mengatakan,  Jika perda ingin revisi maka hal yang dapat ditempuh adalah mayoritas fraksi DPRD mengusulkan. Jika tidak, maka pihak eksekutif yang mengusulkan pengajuan perda tersebut.

“DPRD bukan kepala, tapi ketua. Jadi semua anggota fraksi juga bisa mengajukan. Kemudian dapat dibahas untuk perubahan perda seperti apa,” jawabnya.

Tentang pembatalan perda, yang dapat melakukan adalah Kemendagri. Tentunya, perda yang dibatalkan adalah sebuah aturan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami

 

DPRD Kudus Tidak Akan Revisi Perda soal Karaoke

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Penutupan lokasi karaoke di Kabupaten Kudus untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015, dianggap sudah sesuai. Bahkan, kalangan DPRD Kudus tidak akan merevisi perda tersebut, meski ada gugatan yang masuk.

Anggota DPRD Kabupaten Kudus M Nur Khabsyin menegaskan, sikap dewan sudah tegas soal karaoke ini. ”Dewan tidak akan merevisi perda tersebut, karena sudah sesuai aturan dan aspirasi mayoritas warga Kudus. Di mana selama ini Kudus dikenal sebagai kota santri,” tegasnya, Kamis (26/1/2017).

Penutupan lokasi karaoke, menurut Khabsyin, sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2015. Apalagi, perda itu sudah menjadi produk hukum final. ”Dan itu mengikat ke semua pihak, sehingga harus dilaksanakan,” tandasnya.

Khabsyin mengatakan, setiap orang, termasuk pengusaha karaoke, sah-sah saja jika kemudian merasa keberatan dengan perda tersebut. Bahkan mengajukan gugatan hukum. Hanya saja, semua aturan sudah ditetapkan dan merupakan produk hukum yang sudah final.

”Silakan kalau mau menggugat lagi. Tapi ini kan, sudah ada putusan final dan inkracht dari Mahkamah Agung (MA) atas judicial review yang diajukan pengusaha karaoke,” kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Bahkan, menurut Khabsyin, gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus saat ini, tidak akan mengubah putusan MA. Karena obyeknya sama. ”Saya yakin, majelis hakim PN Kudus juga tidak berani melawan putusan MA,” jelasnya.

Pengajuan public hearing atau dengar pendapat yang disampaikan pengusaha karaoke terhadap penyegelan lokasi karaoke itu sendiri, juga dinilai salah alamat. ”Seharusnya, mereka (pengusaha karaoke, red), mendatangi bupati kalau soal penyegelan. Dan acara public hearing bisa dilaksanakan, ketika ada pembahasan ranperda. Nah, saat ini kan tidak ada pembahasan ranperda. Apalagi soal karaoke,” tuturnya.

Hanya saja, Khabsyin menyarankan supaya para pengusaha itu, melakukana udiensi dengan pihak dewan. Hanay saja, waktu yang ada, tentunya menyesuaikan agenda dari para anggota dewan. ”Tapi sekali lagi, silakan kalau mau audiensi,” imbuhnya.

Editor: Merie

GP Ansor Minta Penutupan Karaoke di Kudus Terus Berjalan

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa, sudah memerintahkan untuk membentuk tim kajian tentang keberadaan Perda Karaoke, Selasa (8/11/2016) sore lalu.  Meski demikian, selama perda masih melarang, maka keberadaan karaoke juga harus hilang dari Kudus.

Wakil Ketua GP Ansor Kudus, Saiful Anas, mengatakan kalau penegakan perda harus tetap dilakukan. Sebab aturan yang ada jelas, dan harus dilakukan. Dan dalam aturan juga berbunyi larangan keberadaan karaoke.

“Aturannya kan jelas, jadi selama aturan masih melarang ya harus ditegakkan. Itu sudah tugas Satpol PP dalam melakukan penindakan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (9/11/2016).

Pihaknya mengapresiasi langkah Bupati Kudus Musthofa, dalam menyikapi Perda 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Sebab upaya yang dilakukan tetap menjalankan perda yang terus diberlakukan.

Hingga kini setiap hari, pihaknya masih memantau situasi yang ada. Sedangkan untuk hasilnya juga selalu dilaporkan kepada yang berwenang mengatasinya.

Kemarin, sudah dilakukan pertemuan yang mempertemukan semua pihak. Semuanya bebas berpendapat dan juga mengusulkan ide. Namun ditegaskan kalau aturan sudah menjadi perda sehingga hatus tetap dilaksanakan.

Editor : Akrom Hazami

Bandelnya Tempat Karaoke di Kudus Ini, Dilarang Beroperasi tapi Tetap Nekat

Petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan salah satu tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Had)

Petugas dari Satpol PP melakukan penyegelan salah satu tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Had)

MuriaNewsCom, Kudus – Perda tentang keberadaan karaoke di Kudus telah melarang beroperasinya tempat hiburan tersebut. Tapi sampai kini, masih ditemukan adanya tempat karaoke yang tetap nekat beroperasi.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil. Menurutnya, Satpol PP masih melakukan operasi terkait karaoke. Dan dari hasil penindakan yang dilakukan masih dijumpai adanya karaoke yang masih nekat untuk buka.

“Harus diakui kalau masih ada karaoke yang buka. Bahkan semalam juga masih ada yang buka meski kucing- kucingan,” katanya kepada MuriaNewsCom,  Rabu (9/11/2016).

Satpol PP sudah melakukan upaya penutupan. Hal yang dilakukan adalah dengan mendatangai lokasi hiburan tiap malam. Sampai akhirnya mereka benar-benar mau menutup tempah hiburannya.

Sedangkan untuk karaoke yang masih nekat buka, pihaknya sudah melakukan penyegelan paksa. Sedangkan beberapa lainya mengerti dengan menutup usahanya sendiri.

“Total karaoke ada 18 lokasi, empat dia ntaranya susah kami segel karena nekat buka. Beberapa lainnya mau menutup sendir,” jelasnya

Dia mengatakan, upaya ke depan yang akan dilakukan masih adalah menertibkan tempat karaoke yang masih beroperasi. Hal itu akan dilakukan terus, guna memastikan perda benar benar berjalan.

“Aturannya tegak lurus, jadi kalau melarang, berarti memag di Kudus tidak boleh ada karaoke. Jadi kami akan menindaknya bahkan kalau perlu kami tongkrongi depan karaoke,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Demo Karaoke, Bupati Kudus : Lanjutkan Penindakan

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pembahasan soal Perda Karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pembahasan soal Perda Karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus beserta jajaran menggelar evaluasi penindakan tempat hiburan karaoke selama sebulan ini. Dalam pertemuan dihadirkan berbagai ormas, baik yang pro karaoke maupun yang kontra..

Hanya meski demikian, Bupati Kudus Musthofa mengatakan, peraturan yang sudah menjadi perda akan tetap dilaksanakan. Hal itu karena semuanya sudah menjadi aturan dan sudah membutuhkan proses yang panjang.

“Tetap berjalan aturannya. Perda masih berlangsung dan digunakan. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/11/2016).

Setelah pertemuan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekda soal pembuatan tim yang menegakan aturan. Tim tersebut nantinya juga akan digunakan untuk memanggil pengusaha karaoke agar berhenti dan mentaati aturan.

Sebelumya, dalam pembahasan dihadiri oleh GP Ansor Kudus. Oleh perwakilan GP Ansor, Sarmanto Hasyim, menyebutkan kalau Kudus adalah kota religius. Banyak wali yang ada di Kudus. Sehingga, hiburan yang perlu dikembangkan adalah hiburan yang ada hubungannya dengan wisata religius.

Peserta lain yang berasal dari perwakilan pengusaha karaoke dan PK, Ahmad Soleh mengatakan, pihaknya menganggap perda tidak memihak pada pengusaha dan juga pekerja yang ada di lingkup kafe.

“Kalau perda itu seharusnya melindungi semua pihak. Tidak beberapa saja. Jadi harusnya dapat dilakukan kaji ulang terkait hal tersebut,” keluhnya.

Sedangkan Inayah, perwakilan Fatayat Kudus mengatakan kalau pihaknya mendukung karaoke tetap tutup. Sebab jika alasan yang dilontarkan masalah kerjaan, masih banyak aktivitas lain yang bisa dicari

“Bahayanya beberapa tahun ke depan, jika masih buka maka bisa jadi cita-cita anak anak nantinya akan menjadi PK. Sebab itu dianggap pekerjaan,” jelasnya.

Dia juga menolak jika perda yang sifatnya mengatur namun malah melarang. Sebab dalam pengaturan juga ada larangan di dalamnya.

Editor : Akrom Hazami