Pelaksanaan Perda Kudus tentang Madin sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Dievaluasi

Ilustrasi Madin

Ilustrasi Madin

 

KUDUS – Upaya bijak dilakukan oleh Pemkab Kudus dengan menerbitkan Perda No.3/2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ada 3 kata kunci yang perlu dievaluasi pelaksanaan Perda, yakni sudahkah kesejahteraan para asatid/dewan guru direalisasikan (secara materi) melalui dana APBD Kudus?, sudahkah SDM asatid difasilitasi, dan sejauhmana penanaman toleran dan pluralis diberikan dalam forum pelatihan (workshop).

Hasil uji petik yang dilakukan Moh Rosyid, dosen STAIN Kudus, kesejahteraan yang diterima asatid sebatas honorarium pada akhir Ramadan saja. Adapun peningkatan SDM dan pelatihan menjadi pendidik yang toleran dan pluralis belum direalisasikan. Untuk itu, harapan Rosyid yang juga pegiat Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap), Pemkab Kudus perlu berkerja sama dengan Kemenag Kudus dan akademisi untuk duduk bersama memenuhi amanat Perda.

Bila tidak, kekhawatiran tumbuhnya generasi radikal bukan isapan jempol karena penanaman makna toleransi oleh guru sejak anak di bangku sekolah/madrasah. Hal ini diawali mendalami prinsip toleransi intern dan antarumat beragama bagi asatid dalam forum pelatihan untuk menangkal radikalisme.

”Sebagai kota santri, di Kudus telah dimakamkan tiga korban teroris yang tertembak di luar wilayah Kudus, meski lahir di Kudus dan bukan lagi warga Kudus. Hal ini sebagai bukti bahwa antisipasi mewabahnya virus radikalisme segera dilakukan,” tandas Rosyid. (TITIS W)

Pemkab Pati Minta Dukungan Masyarakat Agar Penegakan Perda Karaoke Tidak Menuai Polemik

Bupati Pati Haryanto saat meminta dukungan dari masyarakat untuk menertibkan karaoke tanpa menuai polemik. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto saat meminta dukungan dari masyarakat untuk menertibkan karaoke tanpa menuai polemik. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto mengaku sudah menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI dalam rangka menertibkan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Instruksi itu dilakukan, setelah upaya uji materi dari pengusaha karaoke ditolak MA, sekaligus setelah adanya desakan dari Ormas Islam, baik dari NU maupun Muhammadiyah.

”Kami sudah sabar memberikan toleransi kepada pengusaha karaoke untuk menyesuaikan Perda. Kami juga sudah bersabar agar tidak ada konflik vertikal maupun horizontal,” kata Haryanto.

Ia menambahkan, Perda dibuat bukan untuk melarang keberadaan tempat karaoke yang selama ini sudah berdiri. ”Perda itu dibuat justru untuk menaungi agar karaoke itu lebih baik dalam satu wadah yang tidak berdekatan dengan pemukiman dan fasilitas umum,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta dukungan kepada semua elemen masyarakat agar Pemkab Pati bisa menegakkan Perda karaoke tanpa harus menuai polemik.

”Selama ini, kami sudah melakukan upaya pendekatan sesuai dengan mekanisme yang ada agar pengusaha karaoke mau menyesuaikan Perda. Kami juga minta dukungan dari semua elemen masyarakat agar Pemkab bisa menertibkan tempat karaoke tanpa ada polemik,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Jika Masih Berharap Bantuan, Pengurus Masjid Diminta Bentuk Yayasan

Sekda saat memberikan bantuan di salah satu masjid (MuriaNewsCom/DANI AGUS)

Sekda saat memberikan bantuan di salah satu masjid (MuriaNewsCom/DANI AGUS)

GROBOGAN – Para pengurus masjid yang ada di Grobogan diminta untuk membentuk yayasan. Hal ini terkait dengan penyaluran dana hibah yang penerimanya harus punya badan hukum. Termasuk didalamnya adalah lembaga keagamaan.

”Sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, kalau belanja hibah itu dapat diberikan pada badan, lembaga dan ormas yang memiliki badan hukum
Indonesia. Untuk masjid atau lembaga keagamaan paling sesuai adalah berbentuk yayasan,” ungkap Sekertaris Daerah Sugiyanto.

Menurutnya, perubahan aturan penerima hibah memang membuat sejumlah pihak kesulitan menerima bantuan dana. Salah satunya lembaga keagamaan atau pengurus masjid.

Oleh sebab itu, pengurus masjid harus membuat badan hukum jika ingin mendapatkan bantuan dana hibah tersebut.

Sugiyanto menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mempersulit pemberian dana hibah tersebut. Namun, pihaknya hanya melaksanakan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Bupati Jepara Tak Masalahkan Ada Penambahan Waktu Revisi Perda Toko Modern, Asal Hasilnya Berkualitas

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyatakan, jika memang masih diperlukan tambahan waktu untk melakukan pembahasan revisi perda penataan pasar itu, maka tidak menjadi masalah. Asalkan. penambahan waktu pembahasan itu menjadikan kualitas perda itu semakin baik.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pansus Masih Kurang Referensi, Revisi Perda Toko Modern “Sengaja” Gagal Diparipurnakan

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal, Senin (6/7/2015). (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemda Bilang “Pokoke” Pengusaha Karaoke di Pati Siapkan Gugatan Perda tentang Karaoke

Suasana diskusi terbatas yang membahas persiapan gugatan uji material Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2013 di Hotel Gitrary Perdana, Rabu (17/6/2015). (MURIANEWS/LISMANTO)

Suasana diskusi terbatas yang membahas persiapan gugatan uji material Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2013 di Hotel Gitrary Perdana, Rabu (17/6/2015). (MURIANEWS/LISMANTO)

Pati – Sejumlah pengusaha karaoke di Pati menggelar diskusi terbatas untuk menyiapkan gugatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal tempat hiburan karaoke. Diskusi dihadiri paguyuban karaoke se-Kabupaten Pati di Hall Hotel Gitrary Perdana, Rabu (17/6/2015).

Hal tersebut dilakukan untuk menanggapi sikap Pemda Pati yang akan menutup secara paksa terhadap tempat hiburan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 pada 1 Juli 2015 mendatang.

Menurut para pengusaha karaoke, mereka sudah melaksanakan aturan dan ketaatan terhadap Perda. Hanya saja, Pasal 25 belum bisa dipenuhi lantaran Pemda tidak bisa menjawab persoalan terkait soal radius tempat karaoke yang mengharuskan minimal 1 kilometer.

Karena itu, pihaknya menyayangkan sikap Pemda yang tidak mau bernegosiasi secara positif untuk mengatasi masalah tersebut. “Pemda tidak mau diajak diskusi dengan akal sehat dan hukum, mereka hanya bilang :pokoke!” kata Heri, salah satu pengusaha karaoke. (LISMANTO/KHOLISTIONO)