Ini Isi Pernyataan Sikap Warga Pati untuk Penegakan Perda Karaoke

karaoke (e)

Pemkab dan tokoh masyarakat tengah menggelar musyawarah terkait dengan penegakan Perda karaoke di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan unsur masyarakat Pati akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur karaoke. Pernyataan sikap itu ditandatangani, usai menggelar musyawarah masyarakat Pati di Ruang Sidang Parpurna DPRD Pati, Sabtu (2/4/2016).

Ada empat isi pernyataan sikap hasil dari musyawarah tersebut. Pertama, masyarakat mendukung Pemkab Pati untuk menegakkan perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, khususnya karaoke.

Kedua, masyarakat mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk serius membantu Pemkab Pati dalam melakukan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013, khususnya karaoke.

Ketiga, masyarkat meminta dan mendesak aparat penegak hukum Kabupaten Pati untuk menindak oknum-oknum yang melanggar undang-undang terkait dengan proses penertiban karaoke.

Keempat, mengajak masyarakat Pati untuk mengawal ketat dan kritis terhadap beroperasinya tempat-tempat hiburan ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Pernyataan sikap dari masyarakat dan para tokoh ini dilakukan dalam rangka mendukung penegakan Perda yang selama ini menuai sejumlah kendala dalam penegakannya,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) Ikadi Pati, Muhsin kepada MuriaNewsCom.

Kendati begitu, pihaknya memastikan tidak akan melakukan tindakan anarkis. “Kita hanya melakukan musyawarah untuk melakukan pendekatan persuasif. Tidak ada kegiatan frontal, tidak ada yang menggerakkan massa,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Ikatan Dai Indonesia Pati Bahas Tindak Lanjut Penegakan Perda Karaoke

http://www.murianews.com/2016/04/02/77537/ikatan-dai-indonesia-pati-bahas-tindak-lanjut-penegakan-perda-karaoke.html

Ikatan Dai Indonesia Pati Bahas Tindak Lanjut Penegakan Perda Karaoke

upload jam 1745 karaoke (e)

Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono menyarankan untuk melakukan penegakan Perda karaoke dengan langkah nonyustisi dan yustisi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Pati melakukan kajian terkait dengan tindaklanjut pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur karaoke di Ruang Paripurna DPRD Pati, sabtu (2/4/2016).

Kajian tersebut mengundang sejumlah stakeholder terkait, seperti polisi, Satpol PP, kesbangpol, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Kajian ini menjadi salah satu upaya bagi kami untuk memantau perkembangan dan tindaklanjut penegakan Perda yang mengatur karaoke. Kami minta semua pihak dan elemen masyarakat bisa mendukung upaya penertiban karaoke,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) Ikadi Pati, Muhsin kepada MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, pembahasan itu juga menjadi tindaklanjut setelah penegakan Perda yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu mengalami kegagalan. “Semua tokoh kami undang, ini baiknya bagaimana. Penegakan Perda yang mengatur karaoke kok tanda kutip gagal,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono menyarankan supaya penegak Perda bisa menggunakan mekanisme penegakan sesuai dengan hukum, mulai dari langkah nonyustisi dan yustisi. “Cobalah langkah nonyustisi dulu dengan mengajak secara persuasif,” sarannya.

Bila langkah persuasif itu tidak digubris, kata dia, penegak Perda bisa menerapkan langkah yustisi dengan memproses secara hukum. “Kalau ada pertanyaan, lho kok lama? Ya memang begitu prosesnya. Kita coba dulu,” tukasnya.

Editor : Kholistiono

Perda Karaoke Masih Belum Digodok Di DPRD

Sri Handoko, Kasatpol PP Blora sesaat setelah melakukan penutupan karaoke karena tak berizin di Desa Adirejo Tunjungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sri Handoko, Kasatpol PP Blora sesaat setelah melakukan penutupan karaoke karena tak berizin di Desa Adirejo Tunjungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Belum adanya peraturan daerah (perda) yang secara tegas mengatur keberadaan tempat hiburan malam, tentu membuat persebaran serta keberadaan karaoke di Blora bukan tidak mungkin seperti jamur di musim hujan.

Moh Sahari, wakil ketua Komisi A DPRD Blora mengungkapkan, target 2016 ini DPRD Blora mampu menyelesaikan 27 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang kemudian menjadi perda. Dalam 27 ranperda tersebut, salah satunya adalah ranperda tentang karaoke.

”Saat ini yang menjadi konsentrasi DPRD ada tiga ranperda, yakni ranperda tentang Pemerintah Desa, ranperda tentang Administrasi Kependudukan dan ranperda tentang Kepariwisataan, setelah itu akan kami bahas ranperda tentang karaoke,” ujarnya.

Menurutnya, dalam 27 ranperda tersebut DPRD telah membagi secara garis besar ke dalam tiga pembahasan. Yang mana pada akhir 2016 nanti semuanya bisa kelar dan bisa segera diterapkan di Kabupaten Blora.

”Kami menyadari bahwasanya pembentukan Ranperda tidak semudah yang kita bayangkan karena menyangkut 45 anggota dewan. Yang mana mereka memilki visi misi yang lain-lain juga kaitannya dengan masyarakat. Kira-kira jangan sampai Perda yang kita buat tidak bisa dieksekusi di lapangan. Makanya, kita butuh waktu,” ujar dia.

Terkait maraknya tempat karaoke di Blora dirinya berharap agar eksekutif mampu berkordinasi dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat, pemuda ataupun tokoh agama. Ia juga mencontohkan, seandainya di suatu tempat di wilayah Kabupaten Blora ada bangunan yang ditengarai sebagai tempat karaoke, alangkah baiknya masyarakat diimbau untuk segera melaporkan. Dalam hal ini Dinas Perizinan maupun Satpol PP bisa bertindak.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pemkab Kudus Siap Layani Gugatan dari Pengusaha Karaoke

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kabag Hukum Setda Kudus Suhastuti mengaku siap melayani gugatan uji materiil Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang diajukan pengusaha karaoke.

”Pada prinsipnya kami siap menghadapi. Bahkan, malam ini kami akan berangkat ke MA untuk mengirimkan surat jawaban,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kuasa Hukum DPRD Kudus Subarkah. Menurutnya, dalam UU Pariwisata, terdapat kekhususan, dimana perda dapat dibuat sesuai kearifan lokal.

”Dengan mempertimbangkan Kudus sebagai kota santri, maka Perda Nomor 10 Tahun 2015 akhirnya dibuat yang esensinya melarang keberadaan tempat hiburan diskotik, kelab malam serta karaoke,” ujar Subarkah.

Untuk itu, Subarkah berharap agar majelis hakim MA yang melakukan uji materiil ini, bisa mempertimbangkan aspek kearifan lokal tersebut. Sehingga, Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang sudah disahkan, bisa tetap dijalankan.

Sementara itu, Haryanto pemilik usaha karaoke sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (ASPREHIKASI) Kudus, sebagai pihak pemohon dirinya mengaku cukup optimistis gugatan uji materiil yang diajukan tersebut akan diterima oleh MA.
Selama gugatan diajukan, dia dan pengusaha karaoke di Kudus lainnya, akan tetap nekat buka.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Perda Tentang Karaoke di Kudus Akhirnya Digugat di MA

Perda Tentang Karaoke di Kudus Akhirnya Digugat di MA

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Pengusaha karaoke di Kudus akhirnya mengajukan gugatan uji materiil atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelarangan Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Pasalnya, perda tersebut dinilai bertentangan dengan sejumlah aturan perundangan lainnya, di antaranya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Permenparkerad Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke, Permen Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi serta Surat Gubernur Jateng Nomor : 10/015/2015 tentang Klarifikasi atas Perda Kudus Nomor 10 Tahun 2015.

Haryanto, pemilik usaha karaoke sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (ASPREHIKASI) Kudus, sebagai pihak pemohon mengungkapkan, materi gugatan uji materiil tersebut telah didaftarkan di Mahkamah Agung (MA), sejak 27 Januari lalu.
Dalam uji materiil, pengusaha karaoke menempatkan dua pihak, yakni Bupati Kudus dan DPRD Kudus sebagai pihak termohon.

Menurutnya, dalam gugatan uji materiil tersebut, ada beberapa objek gugatan, diantaranya Perda Nomor 10 Tahun 2015 dinilai tidak jelas asas tujuan, hierarki, serta kejelasan rumusan sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perda.

”Jadi, Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang karaoke ini, sama sekali tidak jelas, isi, tujuan maupun rumusannya. Yang paling penting, dalam surat gubernur juga sudah dijelaskan kalau tersebut bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Perda Disahkan, Pengusaha Karaoke Meradang

Pemkab Pati Minta Dukungan Masyarakat Agar Penegakan Perda Karaoke Tidak Menuai Polemik

Bupati Pati Haryanto saat meminta dukungan dari masyarakat untuk menertibkan karaoke tanpa menuai polemik. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto saat meminta dukungan dari masyarakat untuk menertibkan karaoke tanpa menuai polemik. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto mengaku sudah menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI dalam rangka menertibkan karaoke yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Instruksi itu dilakukan, setelah upaya uji materi dari pengusaha karaoke ditolak MA, sekaligus setelah adanya desakan dari Ormas Islam, baik dari NU maupun Muhammadiyah.

”Kami sudah sabar memberikan toleransi kepada pengusaha karaoke untuk menyesuaikan Perda. Kami juga sudah bersabar agar tidak ada konflik vertikal maupun horizontal,” kata Haryanto.

Ia menambahkan, Perda dibuat bukan untuk melarang keberadaan tempat karaoke yang selama ini sudah berdiri. ”Perda itu dibuat justru untuk menaungi agar karaoke itu lebih baik dalam satu wadah yang tidak berdekatan dengan pemukiman dan fasilitas umum,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta dukungan kepada semua elemen masyarakat agar Pemkab Pati bisa menegakkan Perda karaoke tanpa harus menuai polemik.

”Selama ini, kami sudah melakukan upaya pendekatan sesuai dengan mekanisme yang ada agar pengusaha karaoke mau menyesuaikan Perda. Kami juga minta dukungan dari semua elemen masyarakat agar Pemkab bisa menertibkan tempat karaoke tanpa ada polemik,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Perda Karaoke Mandul, GP Ansor Pati Bertindak

Bupati Pati bersama dengan jajaran SKPD dan Ormas Islam berkumpul untuk menyatakan sikap terkait dengan penegakan Perda Karaoke pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati bersama dengan jajaran SKPD dan Ormas Islam berkumpul untuk menyatakan sikap terkait dengan penegakan Perda Karaoke pada Juni 2015 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai tak lagi punya “taring” untuk menegakkan Perda yang mengatur karaoke, Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta masyarakat agar merapatkan barisan untuk mengawal Perda yang sudah menjadi produk hukum masyarakat.

“Ini sebagai langkah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Setiap usaha dan kegiatan yang merusak moral harus dihentikan, baik itu lokalisasi, karaoke, narkoba maupun minuman keras,” ujar Ketua GP Ansor Pati Imam Rifai, Kamis (10/12/2015).

Ia menambahkan, hampir semua tempat hiburan karaoke di Pati saat ini bertentangan dengan Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2013. Pasal tersebut mengatur agar semua tempat karaoke di Pati tidak berada di dalam radius 1 kilometer dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran, dan rumah sakit, kecuali fasilitas hotel berbintang.

“Karena itu sudah menjadi produk hukum warga Pati, kalau Pemkab Pati sudah tidak menegakkan lagi, ya masyarakat harus terus mengawal dan mendesak agar karaoke tidak merusak moral warga Pati,” tukasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

DPRD Kudus Tak Terima Perda Karaoke Dicibir

karaoke_01

KUDUS – Komisi A DPRD Kudus Nur Khabsyin tak terima jika ada pihak yang mencibir tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Yakni adanya saran lebih baik perda dicabut saja.

Menurutnya, secara yuridis formal perda ini sah secara hukum dan berlaku mengikat sejak diundangkan. Terkait kemungkinan perda digugat, itu menjadi hak masyarakat.

Tidak hanya perda, Khabsyin mengatakan semua produk hukum juga rawan digugat oleh masyarakat.

“Jika ada sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan silakan menggugat ke Mahkamah Agung. Komisi A akan mengundang Satpol PP untuk meminta keterangan perkembangan pelaksanaan perda ini,” katanya. (AKROM HAZAMI)

Perda Karaoke Kudus Dianggap Kurang Oke

karaoke_01

KUDUS – Praktisi hukum Kudus menyatakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke disarankan dicabut saja, menyusul hasil klarifikasi Gubernur Jateng yang menyatakan substansi perda tidak konsisten.

Hal ini disampaikan oleh praktisi hukum Universitas Muria Kudus (UMK) Yusuf Istanto. Dia menilai perda sangat lemah di mata hukum. Jika pun dipaksakan dilaksanakan, maka perda akan rawan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan.

“Kami di Fakultas Hukum UMK pernah membedah perda ini bersama pihak terkait termasuk DPRD Kudus. Dalam forum itu kami sarankan agar perda dicabut saja karena substansinya yang lemah di mata hukum,” kata Yusuf, Minggu (1/11).

Yusuf yang juga dosen Fakultas Hukum UMK menambahkan, sebuah perda idealnya disusun merujuk pada dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disebutkan, pelarangan usaha karaoke maupun hiburan malam bertentangan dengan peraturan di atasnya, terutama UU Kepariwisataan.

Menurut Yusuf, penyusunan perda tentang karaoke itu dinilai terlalu terburu-buru. Perda itu pada akhirnya juga bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. “Karena perda ini sangat lemah, sebaiknya dicabut saja,” katanya.

Sebagai gantinya, Pemkab maupun DPRD Kudus disarankan membuat perda sebagai turunan UU Kepariwisataan. Jika pun eksekutif maupun legislatif ingin mengatur karaoke, nantinya bisa diatur lebih detail melalui peraturan bupati (perbup) tersendiri.

Munculnya wacana batasan jarak usaha karaoke dengan rumah penduduk, sekolah, maupun tempat ibadah yang sempat mengemuka saat pembahasan perda juga dinilai tak perlu. “Aturan seperti itu mubazir. Kan sudah ada aturan izin HO (izin gangguan). Sepanjang warga sekitar tidak setuju, atau tidak mau tanda tangan, maka sebuah usaha tidak bisa berdiri. Petugas terkait harus tegas menertibkannya,” katanya. (AKROM HAZAMI)

Deadline Habis, Dewan Minta Pemkab Tegas Tegakkan Perda Karaoke

Kasatpol PP Suhud tengah menegur petugas salah satu karaoke di Pati yang masih nekat buka pada deadline pertama. Deadline kedua, sejumlah karaoke masih buka. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Suhud tengah menegur petugas salah satu karaoke di Pati yang masih nekat buka pada deadline pertama. Deadline kedua, sejumlah karaoke masih buka. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Seperti tiada habisnya, batas akhir penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 terkait dengan karaoke selalu molor. Deadline pertama jatuh pada 2 Juni 2015 dan pengusaha karaoke masih nekat untuk buka.

Deadline kedua habis pada 22 September 2015 dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sepakat untuk menegakkan Perda usai Hari Raya Idul Adha.

Namun, lagi-lagi pengusaha karaoke masih saja nekat buka. Padahal, sesuai dengan Perda, karaoke yang jaraknya berada dalam radius satu kilometer dari pemukiman dan fasilitas umum harus menyesuaikan Perda.

Komisi D DPRD Pati Mussalam kembali mengingatkan Satpol PP untuk tegas menindak tempat karaoke yang tidak sesuai dengan Perda. ”Dua tahun itu waktu toleransi yang cukup lama. Jadi, Satpol PP harus tegas menutup tempat karaoke. Ini batasnya 22 September 2015 kemarin,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Sabtu (26/9/2015).

Ia berharap agar Pemerintah bisa menegakkan Perda sebagai produk hukum yang sudah menjadi aturan masyarakat Pati. ”Harus berani dan harus tegas. Itu produk hukum yang sudah final,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Tak Kantongi Izin, Karaoke di LI dan Kampung Baru Diminta Sesuaikan Perda

Kasi Penegakan Perda Irwanto saat dimintai keterangan soal penegakan Perda Karaoke di LI dan Kampung Baru, Rabu (5/8/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasi Penegakan Perda Irwanto saat dimintai keterangan soal penegakan Perda Karaoke di LI dan Kampung Baru, Rabu (5/8/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Kasatpol PP Pati Suhud melalui Kasi Penegakan Perda Irwanto mengimbau kepada tempat karaoke di lokalisasi Lorong Indah (LI) dan Kampung Baru, Kecamatan Margorejo untuk mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2013.

“Kami mengimbau kepada pemilik karaoke di LI dan Kampung Baru untuk mematuhi Perda baru. Kami sudah sampaikan hal itu tadi saat menggelar koordinasi bersama pemilik karaoke di LI dan Kampung Baru di Kantor Satpol PP,” ujar Irwanto saat ditemui MuriaNewsCom, Rabu (5/8/2015).

Ia menambahkan, tempat karaoke di dua lokalisasi tersebut tidak mengantongi izin sehingga harus ditutup. “Dua tempat karaoke di LI dan Kampung baru tidak ada izinnya, sehingga kami harus menertibkan,” tuturnya.

Sementara itu, saat dimintai keterangan soal polemik pengusaha karaoke berizin yang bertentangan dengan Perda, Irwanto belum bisa memberikan jawaban. Karena, hal tersebut menyangkut soal hukum.

“Kalau bicara soal hukum, ada bagian hukum di Pemerintah Kabupaten Pati. Kami hanya pelaksana teknis dan penegakan Perda. Soal polemik pengusaha karaoke yang dulu sudah mengantongi izin, itu menyangkut substansi hukum sehingga kami belum bisa memberikan jawaban,” ungkapnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Perda Disahkan, Pengusaha Karaoke Meradang

Karaoke_04KUDUS – Pengusaha karaoke di Kudus meradang mendengar Ranperda pelarangan Karaoke disahkan DPRD Kudus, Senin (27/7/2015). Mereka akan melakukan perlawanan dengan menggugat perda yang disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

”Jika perda tersebut benar-benar diberlakukan, kami siap melakukan gugatan judicial review ke MK,” kata perwakilan pengusaha karaoke, Arie Setyawan, Selasa (28/7).

Dia menyatakan telah menyiapkan sejumlah tim hukum untuk melakukan melakukan gugatan. Gugatan bisa dilakukan secara perorangan atau secara bersama-sama dalam paguyuban pengusaha karaoke.

Menurutnya, ada banyak kelemahan dalam perda pelarangan karaoke. Dia menyebutkan, isi dari Perda tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pariwisata yang berada di atasnya.

“Dalam undang-undang, karaoke bukan merupakan jenis usaha yang dilarang. Kearifan lokal hanya berwenang mengatur dan menata usaha seperti pengelolaan maupun pengaturan lokasi,” terangnya. (SUWOKO)

Satpol PP Sebut Pengelola Karaoke Remehkan Kebijakan Pemkab Rembang

Sudarno, Kepala Seksi (Kasi) Penegak Perda (Gakda) pada Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sudarno, Kepala Seksi (Kasi) Penegak Perda (Gakda) pada Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Sudarno, Kepala Seksi (Kasi) Penegak Perda (Gakda) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang mengultimatum pengelola kafe dan karaoke agar tidak meremehkan kebijakan Pemkab setempat.  Lanjutkan membaca

Antisipasi Perlawanan Pengusaha Karaoke, LPBH NU Pati Desak Pemkab Bentuk Tim Advokasi

Sejumlah anggota GP Ansor Pati mengikuti pertemuan Forkopinda terkait dengan pembahasan Perda Karaoke beberapa waktu lalu. Saat ini, Lembaga hukum Nahdlatul Ulama (NU) Pati meminta kepada Pemkab Pati untuk segera membentuk tim advokasi. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Sejumlah anggota GP Ansor Pati mengikuti pertemuan Forkopinda terkait dengan pembahasan Perda Karaoke beberapa waktu lalu. Saat ini, Lembaga hukum Nahdlatul Ulama (NU) Pati meminta kepada Pemkab Pati untuk segera membentuk tim advokasi. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

PATI – Ketua Lembaga Pengabdian dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Pati Gufron Su’udi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk membentuk tim advokasi yang mengawal Perda Nomor 8 Tahun 2013. Hal ini diusulkan untuk melawan uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Lanjutkan membaca

Antisipasi Perlawanan Pengusaha Karaoke, LPBH NU Pati Desak Pemkab Bentuk Tim Advokasi

PATI – Ketua Lembaga Pengabdian dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Pati Gufron Su’udi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk membentuk tim advokasi yang mengawal Perda Nomor 8 Tahun 2013. Hal ini diusulkan untuk melawan uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Lanjutkan membaca

Lintas Fraksi Desak Paripurna Segera Dilaksanakan

Perwakilan DPRD Kudus saat menerima para demonstran yang mendesak segera digelarnya sidang paripura, Senin (1/6/2015), kemarin. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Anggota lintas fraksi DPRD Kudus, mendesak kepada pimpinan dewan untuk segera memparipurnakan 12 ranperda yang sudah selesai dibahas pansus. Mereka meminta segera di Diparipurnakan lantaran pembahasan sudah sesuai aturan yang diberlakukan.

Lanjutkan membaca

Lintas Fraksi : Kami Memperjuangkan Aspirasi Rakyat

Perwakilan demonstran menemui dengan anggota DPRD Kudus untuk mendesak segera digelarnya sidang paripura. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Anggota lintas Fraksi DPRD Kudus meniai, Ranperda Karaoke sudah selesai dan tidak ada yang cacat, sehingga dapat diparipurnakan. Selain itu, masyarakat Kudus juga lebih banyak menginginkan untuk menolak keberadaan karaoke.

Lanjutkan membaca

Paripurna Rakyat Disahkan, Demonstrans Bubar

Ratusan demonstran menggelar Sidang Paripurna Rakyat di depan Gedung DPRD Kudus, Senin (1/6/2015) siang. Itu dilakukan setelah Ketua DPRD Kudus Mas’an membatalkan sidang paripurna pengesahan ranperda terkait penataan karaoke. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Usai menggelar Paripurna Rakyat di depan kantor DPRD Kudus, Senin (1/6/2015) massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kudus dan beberapa anggota dewan, langsung membubarkan diri. Hal itu lantaran tuntutan pokok mereka sudah terakomodir.

Lanjutkan membaca

Perda Karaoke Batal Disahkan, Demonstran Gelar Sidang Paripurna Rakyat

Ratusan demonstran menggelar Sidang Paripurna Rakyat di depan Gedung DPRD Kudus, Senin (1/6/2015) siang. Itu dilakukan setelah Ketua DPRD Kudus Mas’an membatalkan sidang paripurna pengesahan ranperda terkait penataan karaoke. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kudus yang meminta disahkannya perda terkait penataan karaoke, menggelar Sidang Paripurna Rakyat di depan Gedung DPRD Kudus, Senin (1/6/2015).

Lanjutkan membaca

Demonstran Anggap Penundaan Paripurna Perda Karaoke Tak Sah

Perwakilan demonstran menemui dengan anggota DPRD Kudus untuk mendesak segera digelarnya sidang paripura. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS –  Anggota Aliansi Masyarakat Peduli Kudus mendesak Paripurna DPRD Kudus yang dijadwalkan mengesahkan Ranperda Kabupaten Kudus tentang Pelarangan Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, segera digelar.

Lanjutkan membaca

Massa Pendukung Perda Karaoke Kirim 10 Perwakilan untuk Negosiasi

Sejumlah perwakilan elemen aksi melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kudus. Mereka menunggu kepastian hasil negosiasi yang dilakukan perwakilan elemen aksi, yang mendesak segera digelarnya sidang paripurna. (MURIA NEWS/AYU KHAZMI)

KUDUS – Massa pendukung Perda terkait penataan kraoke yang melakukan aksi lanjutan di depan Gedung DPRD mengirimkan 10 perwakilan untuk bernegosiasi dengan wakil rakyat. Hingga saat ini para demonstran masih melakukan orasi secara bergiliran oleh perwakilan elemen.

Lanjutkan membaca