Bupati Keluarkan Perbup, Perangkat Desa Manut Saja

Kantor Kepala Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo. Sebagian besar perangkatnya bersedia mengikuti perbup tentang aturan masuk kerja. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Terkait isu mengenai pemerintah Kabupaten Kudus akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), terhadap kedisiplinan kepala desa dan perangkatnya, sebagian besar perangkat desa di Kudus mengaku siap mengikuti aturan.

Perangkat Desa Kramat Kasi Pemerintahan Dani Septi Haryani menjelaskan, pihaknya belum mengetahui tentang informasi tersebut. Namun pihaknya mengatakan, jika Perbup tersebut baik untuk meningkatkan pelayanan, sah saja.

Akan tetapi berbeda dengan Perangkat Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, bagian Kasi Pemerintahan Sholikun. Ia mengungkapkan, pihaknya mengetahui isu Perbup itu dari Camat Jekulo. Adapun isi Perbup itu salah satunya menerapkan kedisiplinan masuk kerja perangkat desa, mulai pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB.

Selain itu, lanjut Sholikun, kades beserta perangkatnya sudah bekerja 24 jam nonstop dalam pelayanan. Baik di kantor dan di rumah. ”Jika nantinya waktu kerja itu di Perbupkan, dengan masuk kerja pukul 07.00 WIB dan pulang 15.30 WIB, berarti untuk malam hari Kades dan perangkat harus istirahat (tidak membuka) pelayanan. Itu yang menjadi kendala, jika ada masyarakat membutuhkan,” ungkapnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Sanksi Rp 10 Juta Diharapkan Bisa Memberi Efek Jera Kepada Pemburu

Bupati Pati Haryanto dalam kunjungannya di Desa Babalan, Kecamatan Gabus yang menjadi pusat penangkaran Tyto Alba. Mulai sekarang, berburu burung hantu di Pati didenda Rp 10 juta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto dalam kunjungannya di Desa Babalan, Kecamatan Gabus yang menjadi pusat penangkaran Tyto Alba. Mulai sekarang, berburu burung hantu di Pati didenda Rp 10 juta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Sanksi berupa denda Rp 10 juta atas pelanggaran Perbup Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu diharapkan bisa memberikan efek jera. Pasalnya, satwa tersebut saat ini terancam punah karena kelakuan orang tak bertanggung jawab. Lanjutkan membaca

Jangan Berani Berburu Burung Hantu di Pati, Ada Denda Rp 10 Juta

Bupati Pati Haryanto dalam kunjungannya di Desa Babalan, Kecamatan Gabus yang menjadi pusat penangkaran Tyto Alba. Mulai sekarang, berburu burung hantu di Pati didenda Rp 10 juta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto dalam kunjungannya di Desa Babalan, Kecamatan Gabus yang menjadi pusat penangkaran Tyto Alba. Mulai sekarang, berburu burung hantu di Pati didenda Rp 10 juta. (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengembangan Burung Hantu di Kabupaten Pati melarang setiap orang berburu, membunuh atau memperjualbelikan burung hantu jenis Tyto Alba. Lanjutkan membaca