BKSDA Jateng  Pertimbangkan Penghentian Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah akan menghormati putusan rapat dengar pendapat, terkait pengambilan terumbu karang di perairan Jepara. Namun demikian, pihaknya mengklaim telah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tersebut. 

Hal itu dikatakan oleh Haris Yunanto Kabag Tata Usaha BKSDA Provinsi Jateng, usai pertemuan di Pendapa Kabupaten Jepara, Jumat (11/8/2017). 

“Berdasarkan pembicaraan tadi disepakati untuk menghentikan (pengambilan terumbu karang,red), maka kami pertimbangkan untuk lakukan pemberhentian,” ucapnya.

Baca Juga : DPRD Jateng Minta Pengambilan Terumbu Karang di Jepara Dihentikan Sementara

Namun pada pertemuan lanjutan, ia berharap agar pengusaha terumbu karang ikut serta, dalam pertemuan selanjutnya. Dirinya juga tidak bisa serta merta melakukan penghentian ekspoitasi terumbu karang secara sepihak. 

“Yang harus kami terima adalah alasan untuk menghentikan, kami sebagai pelayan masyarakat tak bisa menghentikan secara sewenang-wenang. Jadi kami mengharapkan UD (Usaha Dagang-pengusaha) datang (dalam pertemuan di Semarang) agar bisa mendengarkan apa yang bisa diinginkan forum dalam hal ini DPRD Jateng,” imbuhnya. 

Baca Juga : Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Disinggung tentang surat izin pengambilan terumbu karang, dirinya mengakui pihaknya memang memberikan izin tersebut. Akan tetapi hal itu berdasarkan peraturan yang masih berlaku. 

“Karena undang-undang yang kami anut no 5 tahun 1990 (tentang Konservasi SDAH dan E) sebelumnya tidak dicabut atau dikecualikan, kemudian peraturan pemerintah nomor 8/1999 (tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) tidak ada yang mencabut maka tetap kita berlakukan. Dan kami selalu bicara tentang jenis yang diboleh dimanfaatkan jenis tertentu, atau yang dilindungi jenis tertentu. Bukan semua jenis terumbu karang itu dilarang,” imbuhnya.

Terkait pengawasan, ia menyebut telah melakukannya secara rutin. Hal itu dilaksanakan dengan pengecekan melalui laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, pihaknya mengklaim telah mengawasi pengambilan terumbu karang secara langsung ke perairan Jepara. Selain itu, BKSDA juga telah mewajibkan pengusaha terumbu karang untuk melakukan transplantasi karang.

Editor: Supriyadi

DPRD Jateng Minta Pengambilan Terumbu Karang di Jepara Dihentikan Sementara

Perwakilan nelayan, LSM lingkungan, DPRD Provinsi, BKSDA dan Pemkab Jepara melakukan pertemuan di Pendapa Jepara, Jumat (11/8/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi B DPRD Jawa Tengah meminta agar kegiatan pengambilan terumbu karang di perairan Jepara, dihentikan sementara. Kesepakatan itu dirumuskan saat rapat dengar pendapat, antara perwakilan nelayan, LSM lingkungan, DPRD Provinsi, BKSDA dan Pemkab Jepara, Jumat (11/8/2017) di ruang tamu pendapa kabupaten Jepara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dr Messy Widiastuti Mars mengatakan, pertemuan tersebut dihelat merespon keluhan warga tentang adanya aktivitas pengambilan terumbu karang di perairan Desa Bondo, Bangsri. 

“Ini pertemuan awal, namun guna merespon peristiwa ini kami meminta agar pengambilan terumbu karang dihentikan terlebih dahulu. Hal itu sampai digelarnya pertemuan yang lebih lanjut nanti di Semarang, bersama pengusaha terumbu karang dan pihak terkait,” ujarnya, seusai pertemuan. 

Baca Juga : Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Pada pertemuan selanjutnya, Messy menyebut akan mengundang pihak pengusaha terumbu karang. Di sana akan dikaji, seberapa jauh prosedur pengambilan terumbu karang. 

“Kami akan menyuruh mereka (pengusaha) memresentasikan tentang pengambilan terumbu karang yang selama ini mereka geluti. Di mana saja dia mengambil, jumlahnya berapa, sudah sesuai dengan peraturan atau tidak,” urainya. 

Messy mengatakan di Jawa Tengah ada dua daerah yang mengalami kasus serupa, yakni Jepara dan Rembang. Namun di Rembang, pemerintah kabupaten telah membuat peraturan pelarangan pengambilan terumbu karang. 

“Kami mendorong pemkab Jepara untuk bisa melakukan hal yang sama dengan Rembang. Bisa melakukan kajian dengan peraturan daerah di sana. Sehingga keluhan masyarakat tidak terabaikan,” tutur dia.

Baca Juga: Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Diberitakan sebelumnya, Koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s”  Nanang Cahyo Hadi mengadukan masalah pengambilan terumbu karang hias di wilayah perairan Bondo-Bangsri. 

“Kami mempertanyakan hal itu, karena selama ini kami diimbau merawat terumbu karang, namun ada aktivitas tersebut,” kata dia. 

Editor: Supriyadi

Satpolair Dalami Eksploitasi Karang di Perairan Bondo Jepara

Terumbu karang hasil tangkapan UD Sumber Rezeki saat tertangkap basah oleh kelompok pengawas masyarakat “Jinking” Desa Bondo. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Jepara mendalami eksploitasi terumbu karang di perairan Bondo. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan pihak terkait tentang peristiwa tersebut. 

“Kami akan mengumpulkan pihak terkait, Badan Keamanan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL, serta BKSDA, terkait adanya izin pengambilan karang di wilayah Jepara. Surat sudah naik pada hari Jumat (4/8/2017) lalu. Harapannya dari BKSDA provinsi Jawa Tengah bisa hadir minggu depan,” ujar Kasatpolair Polres Jepara AKP Hendrik Irawan, Senin (7/8/2017).

Menurutnya, sesuai peraturan di seluruh wilayah Indonesia sudah tak diperbolehkan lagi mengambil terumbu karang, jenis apapun. Oleh karenanya, ia ingin melakukan pendalaman terkait izin yang dikantongi UD Rejeki, dari BKSDA untuk dapat mengambil karang yang diklaim tak dilindungi. 

Hendrik juga menyebut, pengambilan karang bisa menciderai alam. Lantaran pengambilan karang menggunakan alat berat.

“Bukan izinnya yang dipermasalahkan, namun cara pengambilannya yang bisa merusak terumbu karang lain. Misalnya diinjak-injak atau dicongkel,” lanjutnya. 

Dirinya menyebut, pengambilan karang di perairan Jepara bukanlah hasil penangkaran, namun karang-karang tersebut menempel pada karang alam lain. 

“Saat ini sekitar 100 buah karang masih kami simpan di Markas Polair. Ada beberapa diantaranya (karang) yang masih hidup,” pungkas Hendrik.

Sebelumnya, nelayan di sekitar Pantai Bondo-Bangsri mempertanyakan aktifitas pengambilan karang di perairan itu. Nanang Cahyo Hadi koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s” Desa Bondo mengeluhkan hal tersebut pada awak media. Menurutnya, warga nelayan di desa itu bingung dengan aktifitas yang telah berlangsung sejak lama tersebut.

“Kami nelayan disuruh menjaga kelestarian karang, namun disisi lain ada pengambilan karang yang dilakukan oleh sebuah usaha dagang (UD) Rejeki di kawasan kami. Namun saat kami tanyai orang yang beraktifitas mengambil karang, ternyata mereka mengantongi izin,” kata dia Jumat (4/8/2017). 

Menurutnya, warga tak bisa melarang karena mereka mengantongi izin dari BKSDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Nanang juga mempermasalahkan tentang pengawasan terkait pengambilan karang tersebut. 

Baca Juga: Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha 

Baca Juga: Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara 

Baca Juga: Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah, Ini Respons Pemkab

Editor: Supriyadi

Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan Desa Bondo, Kecamatan Bangsri mempertanyakan eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh pengusaha UD Sumber Rezeki di kawasan laut sekitar desa itu.

Warga pun tak kuasa melarang, karena mereka mengantongi izin eksploitasi koral dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah.  

Nanang Cahyo Hadi koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s” Desa Bondo mengatakan, izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah itu bernomor 57/IV-K.11/KKH/2017.

Baca Juga: Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Di dalamnya memuat 37 jenis koral tak dilindungi yang dapat diekploitasi, berikut kuota maksimalnya. Seperti jenis base rock (unidentified scleractinian) live rock yang memiliki kuota se Jawa Tengah 100.000 buah dan hanya boleh diambil 38.166 buah.

Adapula jenis caulastrea sp yang berkuota 1.500 namun boleh ditangkap sebanyak 549 buah saja. Karena izin tersebut, ia bersama warga di Desa Bondo bingung dan tak bisa melakukan apa-apa. Padahal aktivitas telah berlangsung sejak lama.

“Maka dari itu kami ingin kejelasan, apakah boleh mengambil karang sedangkan itu tempat berkembang biak ikan. Apalagi kami ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai destinasi wisata bawah air,” ujarnya.

Kalaupun itu benar diizinkan, lanjutnya, ia berharap ada pengawasan intensif dari pihak terkait. Terlebih lagi, terumbu karang tersebut merupakan rumah bagi ikan untuk  berkembang biak. Jika itu rusak, ia khawatir jumlah ikan berkurang dan ekosistem bawah laut rusak.

“Karena itu pengawasannya bagaimana harus jelas. Soalnya kami sendiri tidak tahu jenis-jenis koral yang dapat diambil dan tidak. Wong saya tanya jenis-jenis karangnya kepada yang ambil pas waktu dipergoki dia mengaku tidak tahu,” tambah dia.

Sebelumnya, tambah Nanang, pihaknya sempat menangkap basah aktivitas tersebut di perairan sekitar PLTU Tanjung Jati B dan Ujung Pantai Bondo. Dari situ, pihak pekerja pun tak bisa menjelaskan jenis-jenis item yang dimaksud.

Editor: Supriyadi

Tim Gabungan Masih Cari Satu Korban Perahu Pecah di Perairan Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, PMI, Basarnas dan Pol Air Jepara kini masih melakukan pencarian terhadap korban perahu pecah di Perairan Empu Rancak, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri. Satu korban atas nama Gisan, warga Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, hingga kini masih belum ditemukan.

Korban diketahui hilang sejak Kamis (16/2/2017) yang ketika itu, perahu yang ditumpangi bersama dua rekannya pecah diterjang ombak. Dua temannya yakni Nur Hadi (65) warga Dukuh Ngrandon,Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo dan Hariadi (60) asal Balongarto, Kecamatan Kembang, Jepara, bisa selamat dengan berpegangan bambu selama berjam-jam. Gisan yang semula juga ikut berpegangan bambu terlepas karena hempasan ombak, dan hingga kini masih belum ditemukan.

Kepala BPBD Jepara Lulus Suprayitno melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Pujo Prasetyo mengatakan, pencarian untuk saat ini difokuskan pada penyisiran pantai. “Proses pencarian terhadap korban, sesuai dengan SOP yang ada. Yakni mengacu hingga 7 hari pascakejadian,” kata Pujo.

Baca juga : Perahu Pecah Diterjang Ombak, 3 Nelayan Mengapung dengan Pegangan Bambu, yang Terjadi Kemudian…

Dia melanjutkan, hari pertama hingga keempat, tim melakukan pencarian dengan kekuatan penuh di lokasi sekitar TKP. Sedangkan hari kelima hingga ketujuh, pihak tim melakukan penyisirian di pantai. Dan bilamana pencarian selama tujuh hari hasilnya nihil, maka akan dihentikan.

Namun demikian, katanya, jika dari pihak keluarga meminta untuk dilanjutkan dan bisa memberikan informasi yang berbobot, baik itu data atau ciri-ciri, sehingga bisa dilacak oleh tim dan memudahkan pencarian oleh tim, maka, sangat dimungkinkan untuk dilanjutkan.

Dalam hal ini, pihaknya juga mendirikan beberapa posko pengaduan. Hal ini untuk memudahkan tim untuk melakukan koordinasi. “Kita mendirikan beberapa posko, di antaranya yakni di Bondo, Bayuran dan Bandungharjo. Selain ituk kita mencarinya juga berpencar. Baik mulai TKP, Beringin dan Bandungharjo. Tentunya yang paling penting ialah mengikuti arus ombak atau angin. Sebab dimungkinkan korban terseret ombak sesuai arah angina,” katanya.

Editor : Kholistiono

Urus Dokumen Pengukuran Kapal, Nelayan Jepara Disarankan Kolektif

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diberlakukannya pengukuran kapal untuk melengkapi dokumen kepemilikan kapal. Nelayan di Kabupaten Jepara diminta tidak perlu risau dan khawatir. Selain prosesnya mudah dan gratis, pihak UPP Syahbandar juga menyarankan agar pengurusan dilakukan secara kolektif.

”Kalau bisa kolektif lah, agar tidak begitu kerepotan. Nelayan bisa menunjuk tokohnya untuk mengurusnya mulai dari awal sampai akhir. Sebab, yang dibutuhkan adalah legalitasnya termasuk beberapa tanda tangan dari pihak Desa maupun Kecamatan,” ujar Kepala UPP Syahbandar, Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, ketika kolektif tentu saja pengurusan lebih cepat dan tidak terlalu repot ketika meminta tanda tangan. Selain itu, petugas dari Syahbandar juga bisa sekali datang untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa kapal.

”Petugas pengukurnya kan memang hanya ada satu. Kalau kolektif tentu saja lebih cepat. Selain memudahkan kami juga memudahkan para pemilik kapal,” terangnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Editor: Supriyadi