Sebelum Lelang Proyek, Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Grobogan Digembleng Tiga Institusi

Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Purwodadi Johar Arifin memberikan pembekalan pada organisasi pengadaan barang dan jasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Purwodadi Johar Arifin memberikan pembekalan pada organisasi pengadaan barang dan jasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2016 dilakukan Pemkab Grobogan. Caranya, dengan memberikan pembekalan pada organisasi pengadaan barang dan jasa. Yakni, kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokda ULP) dan para pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pembekalan yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka, Setda Grobogan, Kamis (4/2/2016) itu menghadirkan tiga narasumber. Yakni, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Aryanto, Kasubag PAPP Infrastruktur dan Tata Ruang Biro Adm Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng Agus Munawar Shodiq dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Purwodadi Bangun Setya Budi dan stafnya Johar Arifin.

”Kami beri pembinaan ini agar kelompok kerja dan PPK tidak ada rasa ketakutan untuk melaksanakan kegiatan. Pembinaan ini, merupakan tindak lanjut dari komitmen dengan TP4D dari aparat penegak hukum dengan harapan agar semua pekerjaan bisa tepat waktu dan cepat terselesaikan. Dengan upaya ini kita berharap pelaksanaan proyek tahun 2016 tidak akan ada penyimpangan,” kata Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto.

Selain pembekalan, untuk memudahkan SKPD, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan beserta sistem operasi prosedur (SOP) yang nantinya merupakan berkas pengajuan pelelangan. Dengan langkah ini diharapkan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran 2016 dapat segera dilaksanakan.

Sebab, jika pelelangan bisa dilakukan lebih cepat maka kemungkinan proyek tidak selesai tepat waktu akan berkurang. Demikian pula, jika lelangnya lebih cepat maka tidak ada proyek yang molor dan akhirnya tidak bisa dilelangkan karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Seperti, dalam proyek renovasi alun-alun tahun 2015 yang akhirnya tertunda.

Baca juga :

Jika Renovasi Alun-alun Purwodadi Gagal Lagi, Kinerja Kepala DCTK Grobogan Dipertaruhkan

Bupati Grobogan Minta Proyek Renovasi Alun-Alun Dituntaskan

Proyek Renovasi Alun-alun Grobogan Akhirnya Naik Lelang 

40 Rekanan Berebut Proyek Renovasi Alun-alun Purwodadi 

Pohon Trembesi di Alun-alun Purwodadi Diminta Tak Diganggu Proyek Renovasi 

Petugas Sakit Lelang Proyek Alun-alun Mundur

Editor : Titis Ayu Winarni

Polres Pati Masih Tunggu Audit dari BPKP Terkait Kerugian Negara Akibat Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho belum berani menyebut angka kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan sapi. Pasalnya, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami masih belum bisa menyebut angka kerugian negara akibat korupsi itu. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP, karena itu menjadi bagian dari wewenang BPKP,” kata Setijo kepada MuriaNewsCom, Jumat (1/1/2016).

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan dan surat resmi dari BPKP penting untuk mengetahui berapa kerugian negara akibat penyelewengan bansos pengadaan ternak sapi. Dengan demikian, surat resmi itu akan menguatkan kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

“Setelah ada indikasi kerugian negara dan alat bukti yang cukup, baru akan ditetapkan tersangka secara pasti. Kami akan terus mendalami kasus dugaan korupsi ini,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

RUP Anggaran 2016 Ditenggat Waktu Sampai Akhir Tahun

Salah satu pembicara dari LKPP Robi Darmawan menyampaikan materi bagi organisasi pengadaan barang dan jasa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Salah satu pembicara dari LKPP Robi Darmawan menyampaikan materi bagi organisasi pengadaan barang dan jasa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Agar tidak muncul kendala dalam pelaksanaan lelang tahun anggaran 2016, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mematuhi program yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah segera menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai persiapan pelaksanaan anggaran 2016. RUP itu dideadline sudah harus diserahkan akhir tahun nanti.

”Pengumpulan RUP itu menjadi syarat utama untuk menggunakan anggaran. Tanggal 31 Desember 2015 jadi batas akhir pengumpulan atau penyampaian RUP dari SKPD,” tegas Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto, usai menggelar pembinaan bagi organisasi pengadaan barang dan jasa, Kamis (17/12/2015).

Untuk memudahkan SKPD, pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan beserta sistem operasi prosedur (SOP) yang nantinya merupakan berkas pengajuan pelelangan. Dengan langkah ini diharapkan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran 2016 dapat segera dilaksanakan.

Jika pelelangan bisa dilakukan lebih cepat maka kemungkinan proyek tidak selesai tepat waktu akan berkurang. Demikian pula, jika lelangnya lebih cepat maka tidak ada proyek yang molor dan akhirnya tidak bisa dilelangkan karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Seperti, dalam proyek renovasi alun-alun tahun 2015 ini yang akhirnya tertunda.

Dalam acara pembinaan yang dibuka Assisten II Pemkab Grobogan Dasuki, ada dua orang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang jadi pembicara. Yakni Ria Agustina Nasution dan Robi Darmawan yang menyampaikan. Materi tentang aspek hukum pengadaan barang jasa dan tugas serta fungsi unit layanan pengadaan (ULP).

”Kami beri pembinaan ini agar kelompok kerja dan PPKom tidak ada rasa ketakutan untuk melaksanakan kegiatan. Pembinaan ini, merupakan tindak lanjut dari komitmen dengan TP4D dari aparat penegak hukum dengan harapan agar semua pekerjaan bisa tepat waktu dan cepat terselesaikan,” tambahnya. (DANI AGUS/TITIS W)