Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Seorang pemulung sedang memilah sampah di TPA Desa Bandengan. Hingga Maret 2017 jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 4,4 juta jiwa. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2017 ini masih sangat banyak. Hingga Maret 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 4.450.072 jiwa, atau 13,01 persen dari total warga Jateng.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebut, penurunan angka kemiskinan jauh lebih signifikan ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.

Kepala BPS Jawa Tengah, Margo Yuwono mengatakan, inflasi periode September 2016 hingga Maret 2017 yang hanya 2,63 persen mampu menjaga garis kemiskinan sebesar 3,25 persen.

Dengan kondisi ini maka pendapatan per kapita warga miskin pun mengalami kenaikan dari Rp 322.748 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 333.224 per kapita per bulan pada Maret 2017.

“Inflasi kita di September kecil. Cuma 2,63. Itu berpengaruh pada turunnya kemiskinan Jateng paling tinggi se-Indonesia. Turunnya 43 ribu. Bahkan di Aceh naiknya 31 ribu,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Kamis (24/8/2017).

Oleh karena itu menurut dia, menjaga inflasi menjadi sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Dalam menjaga laju inflasi, tambah Margo, penting untuk memperhatikan terjaganya harga komoditas, terutama komoditas pangan.

Sebab komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, yakni sebesar 73,41 persen. Untuk komoditas nonpangan, antara lain perumahan, bensin, dan listrik, hanya menyumbang 26,59 persen.

“Bagaimana kita menjaga garis merah (kemiskinan) agar tidak naik tajam, supaya kemiskinan bisa kita kurangi. Kata kuncinya adalah menjaga laju inflasi. Kalau inflasi kita jaga, garis merahnya tidak bergerak, tinggal bagaimana kita menaikkan pendapatan,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jateng menyebut, untuk menekan angka kemiskinan di Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempertajam program-program yang berorientasi pada kemiskinan.

“Kalau lebih dipertajam, tentu orientasi kewilayahannya menuju kepada 15 daerah (di zona merah). Tentu kita tidak bicara hanya 15 kabupaten/ kota. Tapi kita bicara prioritas. Sebanyak 15 kabupaten yang miskin, barangkali potensi dan kondisi kemiskinannya tidak sama persis,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha