1 Bulan, Kudus Raih 4 Penghargaan, HEBAT!

Bupati Kudus Musthofa saat memberikan keterangan soal prestasi yang diraih Kudus. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Kabupaten Kudus meraih empat penghargaan pada satu bulan terakhir ini. Tentu hal itu amat membanggakan bagi Kota Kretek. Mengingat, semua itu berujung pada pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan, penghargaan yang diraih sebenarnya bukan untuk dibanggakan. Tapi memang hal itu merupakan kewajiban pelayanan. Pada jumpa pers terkait prestasi ini di pendapa kabupaten setempat, Senin (24/7/2017). Musthofa didampingi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima penghargaan. Di antaranya Dinas Kesehatan yang menerima Paramesti atas penataan kawasan tanpa rokok.

Penghargaan yang diraih dari Kementerian Kesehatan ini buah dari kebijakan penataan kawasan tanpa rokok. Yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan segera akan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda).

Tampak pula Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk, dan Keluarga Berencana.

“Dukcapil dapat penghargaan atas inovasi 2 in 1 untuk percepatan pelayanan kependudukan. Yaitu begitu bayi (yang sah) lahir langsung dapat KK dan akte kelahiran,” kata Musthofa.

Penghargaan lain yakni Bakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta yang terakhir yakni Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2017. Penghargaan kependudukan dan Kabupaten Layak Anak diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dia tidak membatasi Kepala OPD dalam berkreasi. Semuanya diberikan kebebasan berinovasi bagi semua OPD asalkan semuanya bisa memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat.

Mengenai penghargaan tentang bakti koperasi dan UKM, Musthofa menuturkan semua koperasi harus bisa memberikan imbas dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Untuk itu koperasi harus selalu dalam kondisi yang sehat.

“Tidak perlu kuantitas yang banyak. Tetapi bagaimana koperasi yang ada dalam kondisi sehat yang bisa memberikan kesejahteraan pada semua anggota,” imbuhnya.

Terkait Kota Layak Anak, dia menyebut kondisi di Kudus ini bagus untuk perkembangan anak. “Mulai dari fasilitas bermain yang ada, tempat edukasi, hingga fasilitasi dari pemkab,” ujarnya.

Musthofa meminta seluruh OPD menunjukkan kinerja yang terbaik dalam melayani. Ucapan terima kasih diberikan pada semua pihak termasuk media yang telah memberikan informasi secara luas. (nap)

Editor :  Akrom Hazami

 

Warga yang jadi Pengemis Belum Minat jadi Juru Parkir di Kudus

Kepala Dishub Kabupaten Kudus Didik Sugiharto. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus menyatakan sampai saat ini belum menerima adanya permintaan warga Demaan, Kecamatan Kota, yang berminat menjadi juru parkir (jukir). Hal tersebut terkait dengan tawarannya pada acara sosialisasi larangan warga Demangan di aula balai desa setempat, kemarin.

Sebagaimana diketahui, tidak sedikit warga yang menjadi pengemis dan pengamen. Pemkab pun berupaya memberi lapangan pekerjaan yang layak ke warga. Di antaranya dengan menjadi jukir.

Kepala Dishub Kabupaten Kudus Didik Sugiharto mengaku hanya sampai Jumat (31/3/2017) siang belum ada satu pun laporan warga yang merespons tawarannya itu.

“Mungkin karena masih berpikir dulu tentang tawaran kami. Kami akan tunggu mereka untuk bergabung menjadi juru parkir Pemkab Kudus dan berhenti jadi pengemis. Ini solusi yang pas,” kata Didik di ruang kerjanya kepada MuriaNewsCom.

Sejauh ini masih banyak wilayah yang belum ada jukir. Salah satunya di Jalan Sunan Kudus. Serta masih ada wilayah yang sudah ada jukirnya, bisa ditambah tenaga. Dengan catatan, ada komunikasi terlebih dahulu.

Terkait banyaknya warga yang jadi pengemis seperti di area Menara Kudus, jelas amat disayangkan. Tidak sedikit peziarah yang mengeluh. “Mereka tak tahu kalau apa yang dilakukan itu dikeluhkan pendatang. Yang mereka tahu itu dengan meminta-minta akan mendapat uang, itu yang harus diubah,” ujarnya. 

Dia berharap, Perda tentang pengemis dapat segera disahkan. Agar aturan dapat segera dijalankan dan kebiasaan meminta-minta akan hilang secara perlahan.

Editor : Akrom Hazami

Ngemis di Kudus, Akan Dipenjara 

Petugas Satpol PP saat menindak pengemis di salah satu sudut di Kabupaten Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyaknya pengemis di Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kudus, membuat prihatin pemerintah kabupaten. Untuk itulah disusun perda yang membahas tentang pengemis. Jika masih dilanggar maka dapat dipenjarakan.

Hal Itu disampaikan oleh Sumiyatun, Kepala  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kudus saat sosialisasi di aula Balai Desa Demaan. Dikatakan kalau perda tersebut sudah hampir rampung dibahas dan tinggal didok atau diresmikan.

“Saya tanya, semuanya warga Kudus kan? Jika iya, harus mengikuti aturan yang berlaku juga. Semuanya juga tinggal di Kudus,” kata Sumiyatun saat sosialisasi.

Menurutnya, dalam perda itu juga menjelaskan tentang hukuman jika sampai ada yang melanggar. Jika yang bersangkutan tak mampu membayar sesuai yang ditetapkan untuk menebus, maka akan dikurung selama beberapa hari.

Pihaknya tak ingin jika sampai ada warga Kudus yang berbuat demikian apalagi sampai dikurung. Untuk itu, diminta supaya tidak usah lagi meminta-minta, karena dampaknya sangat serius.

Hal sama juga dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Didik Sugiharto. Menurutnya jika sampai ada yanh dipenjara meski hanya sebentar, akibatnya akan jelek di masyarakat.

“Meskipun hanya satu dua hari kan sama saja. Jangan sampai ada petugas satpol yang mengejar. Kalau kerja lainya malah bagus,” imbuhnya 

Dijelaskan mulai hari ini Kamis (30/3/2017), dilakukan operasi oleh petugas untuk pengemis dan pengamen. Itu untuk menciptakan Kudus yang nyaman dan juga melihat apakah masih ada yang beroperasi atau tidak.

Editor : Akrom Hazami

Koperasi Bermasalah Dipantau Pemkab Kudus

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW mengatakan, tidak semua koperasi dapat dinyatakan bubar begitu saja. Sebab, yang dibubarkan adalah mereka yang sudah tidak aktif saja. Sementara yang masih bermasalah, pihak dinas tidak membubarkan.

Dia mengatakan, jumlah koperasi sampai sekarang mencapai 526 unit. Dari jumlah tersebut juga ada yang masih dalam pengawasan khusus, karena memiliki masalah kepada anggota. “Seperti koperasi yang bermasalah dengan lilitan hutang para anggotanya, maka mereka tak bakal bubar sebelum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya,” ujar Bambang di Kudus, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, jika koperasi yang masih bermasalah sampai dibubarkan, maka yang dirugikan adalah anggotanya. Sebab mereka sama saja akan cuci tangan dari adanya masalah.

Yang paling parah lagi, adalah mereka yang bukan anggota diperbolehkan untuk menabung, hal itu sudah melanggar aturan. Selain itu mereka yang nabung ke koperasi bakal makin rugi jika koperasi bubar sebelum uang nasabah kembali.

“Pengawasan kami lakukan ke semua koperasi. Pengawas yang kami tunjuk juga khusus, yaitu mereka yang sudah memiliki sertifikat ahli dari kementerian,” ucapnya.

Meski banyak yang diawasi, namun minat pembuatan koperasi juga ada. Seperti sekarang, ada dua koperasi baru yang tengah mengajukan legalitas izin.

Editor : Akrom Hazami

Pendaftaran Posisi 6 Kepala Dinas di Kudus yang masih Kosong Segera Dibuka

Kepala BKD Kudus Djoko Triyono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BKD Kudus Djoko Triyono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sektiar enam posisi pejabat dari unsur pimpinan SKPD di Kudus, hingga kini kosong. Kondisi itu, terkait dengan tidak dilantiknya pada Sabtu (31/12/2016) lalu. Untuk itu, dalam waktu dekat ini bakal dibuka pendaftaran untuk enam kursi pimpinan SKPD itu.

Kepala BKD Kudus Djoko Triyono mengatakan, keenam pejabat tersebut meliputi Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.

“Masih ada enam kursi jabatan yang kosong. Nantinya keenam kursi bakalan dilakukan proses lelang untuk pengisian jabatannya,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (03/01/2017).

Menurutnya, proses lelang jabatan bakal dilakukan secepatnya. Rencananya, pembahasan tentang persiapan lelang bakal dimulai pekan depan. Persiapan yang dimaksud, merupakan persiapan konsultasi dan pembentukan tim lelang. Dalam proses lelang, bakal dilakukan oleh tim dari akademisi. Selain lebih selektif, Kata Djoko, cara semacam itu juga dilakukan dalam lelang jabatan di 2016 lalu.

“Dulu yang dilelang itu Dinas Dagsar, Dinas Pertanian dan BPMPPT. Dulu ketiganya juga melalui proses lelang dalam penentuan kepala dinasnya,” ujarnya.

Ditambahkan, semua pejabat diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai kepala. Namun kembali yang menentukan adalah tim seleksi yang dibentuk. Jika tim menentukan tak lolos, maka yang bersangkutan juga tak dapat melanjutkan proses seleksi.

Sambil menunggu proses lelang jadi,  keenam tersebut akan diisi Plt, selanjutnya akan dilakukan proses lelang jabatan. Ditargetkan pada Maret proses lelang jabatan selesai dan keenam SKPD tersebut bisa segera diisi kepala definitif.

Dalam pelantikan 463 pejabat lalu, merupakan konsekuensi dari perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang mengacu pada aturan terbaru. Karena ada perubahan bidang pada mayoritas SKPD. Namun mayoritas kepala SKPD masih lama, hanya sedikit yang dimutasi. 

Diharapkan, semua pejabat yang dilantik untuk segera bekerja dan berkarya. Semua kegiatan harus dijalankan secara maksimal, dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan maksimal. Yang jelas dengan SOTK baru juga harus memiliki semangat baru bekerja.

Editor : Akrom Hazami

Musthofa Tegaskan Tempat Karaoke Bandel Kudus Wajib Tutup Sekarang juga

Bupati Kudus Musthofa berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP Kudus, Abdul Halil, didampingi Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai, Dandim 0722 Kudus Letkol (Czi) Gunawan Yudha, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP Kudus, Abdul Halil, didampingi Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai, Dandim 0722 Kudus Letkol (Czi) Gunawan Yudha, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Tempat karaoke di Kudus ternyata masih ada yang tetap beroperasi. Padahal, pemerintah setempat telah melarangnya dengan mengeluarkan kebijakan.

Insiden pembunuhan oknum TNI di salah satu tempat karaoke, beberapa hari lalu seolah menyulut emosi pemkab. Karenanya, pemerintah setempat langsung bertindak tegas akan menutup seluruh karaoke yang masih beroperasi sebelum tahun baru tiba.

Bupati Kudus Musthofa tak main-main untuk menutup tempat karaoke bandel. Musthofa bekerja sama dengan forkopinda, seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Apalagi ini menjelang tahun baru, Musthofa menegaskan jika Kudus harus bersih dari karaoke. “Masyarakat bisa merayakan tahun baru dengan nyaman” kata Musthofa, Kamis (29/12/2016) malam saat melakukan razia bersama pihak terkait.

Kegiatan razia dilakukan hingga Jumat (30/12/2016) dini hari. Bahkan, Musthofa akan menggelar pengajian untuk merayakan pergantian tahun. Ini merupakan penegasan religiusitas masyarakat di kota Kudus. “Aparat Satpol PP bersama dengan TNI dan Kepolisian Resor Kudus akan menutup semua tempat karaoke malam ini juga,” tambahnya.

Musthofa ingin menegakkan aturan. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang hiburan malam, pub, termasuk hiburan karaoke. “Saya ingin menjaga Kudus ini kondusif dengan suasana masyarakat religi penuh persaudaraan tetap terjaga, dengan mengikuti aturan,” ujar orang nomor satu di Kudus ini.

Apa yang diupayakan bupati mendapat dukungan dari Kapolres dan Dandim 0722 Kudus serta Satpol PP sebagai penegak perda pemkab. Mereka akan turun sampai karaoke benar-benar bersih. Pihaknya telah membentuk tim. Selain dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, juga ada Ketua DPRD, tim dari SKPD terkait termasuk Dishub dan Disbudpar, serta PPNS.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Kudus Tak Lagi Anggarkan Bantuan Sekolah

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Pengambil alihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, membuat Pemkab Kudus tak mampu memberikan bantuan seperti tahun sebelumnya. Untuk itulah, anggaran pemberian bantuan di 2017 dihapuskan lantaran pengelolaan tak lagi di tangan pemkab.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengatakan, pada tahun ini tak dianggarkan bantuan untuk SMA. Jika sebelumnya bantuan mencapai Rp 14 miliar untuk SMA sederajat, maka tahun depan ditiadakan atau tak diusulkan. “Sudah jadi tanggung jawab provinsi. Otomatis BOS Pendamping yang diambilkan dari APBD Kabupaten Kudus tidak berlaku lagi. Selain itu jika dianggarkan malah melanggar DAU,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, anggaran  bantuan di 2016 yang tak dapat dianggarkan di 2017, otomatis membuat jatah untuk Disdikpora berkurang. Namun anggaran yang bersumber dari APBD tersebut dapat dialokasikan kepada kebijakan lainnya. Pihaknya  yakin pendidikan SMA/SMK makin baik karena dibawahi langsung pemerintah provinsi. Nantinya, bantuan juga langsung ke sekolah tanpa melalui kabupaten.

“Kami berharap kalau progam gratis 12 tahun dapat dilanjutkan. Selama ini sekolah di Kudus sudah gratis 12 tahun. Harapannya warga Kudus masih dapat menikmati progam gratis. Bedanya ini dari provinsi,” ujarnya.

Pemkab juga terus meminta kepada provinsi supaya melanjutkan program tersebut. Hal itu dianggap cara yang paling bisa dilakukan lantaran untuk penganggarannya sudah tak mungkin dilakukan. Tentang aset, kata dia, juga sudah beralih ke provinsi. Kecuali untuk SMA SMK swasta, yang menjadi milik yayasan. Namun pengelolaan tetap menganut ke provinsi sebagaimana dalam aturan.

Penandatanganan nota kesepakatan serah terima aset dan segala macamnya ke Provinsi Jawa Tengah dihadiri Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus.

Editor : Akrom Hazami

 

Cegah Pungli, Kudus Bentuk Tim Saber Pungli

Sekretaris Daerah Kudus Noor Yasin memberikan keterangan soal pembentukan Tim Saber Pungli.  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sekretaris Daerah Kudus Noor Yasin memberikan keterangan soal pembentukan Tim Saber Pungli.  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekretaris Daerah Kudus Noor Yasin mengatakan, daerahnya menentang adanya praktik pungutan liar (pungli). Untuk itu, pihaknya membentuk Tim Saber Pungli.

“Ini berdasar pada Surat Perintah Bupati Kudus Nomor 700/1162/15 tanggal 25 April 2016 mengenai review anggaran. Jadi mulai dari awal hingga akhir pasti diawasi,” katanya di tempat kerjanya, Selasa (27/12/2016).

Komitmen memberantas pungli tidak hanya ada di level pemkab, tapi juga seluruh pemerintah desa. Sebab, pemerintah desa telah menandatangani pakta integritas soal pencegahan penyelewengan. Dia juga menginstruksikan, bagi PNS harus hati-hati dan tak melakukan pungli. Kepala dinas, atau yang sejajar dapat mengawasi anggotanya supaya tidak  melakukan pungli.

“Ini merupakan upaya dalam mewujudkan pemkab yang bersih, dan bebas dari pungli. Hal itu dilakukan di semua kalangan, termasuk juga tingkat desa,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Sekdes Se-Kudus Akan Ajukan Gugatan Tentang SOTK Pemdes

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Forum Koordinasi Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forksekdesi) Kabupaten Kudus akan ajukan gugatan jika Raperda tentang SOTK Pemerintah Desa disahkan. Ancaman itu tidak main-main. 

Ketua Forksekdesi Agus Handoyo mengatakan, raperda itu, yakni di pasal menyangkut kedudukan sekdes, dinilai melanggar ketentuan perundangan di atasnya. Pasal yang disoal yaitu pasal 25 yang menyebutkan penarikan sekdes ditenggat satu tahun setelah perda diundangkan.

Karena batas waktu telah lewat, maka mutasi sekdes akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pada undang-undang Tentang Desa dan PP Nomor 43/2014 tidak dirinci tenggat waktu penarikan sekdes.

“Pada Pasal 155 PP Nomor 43/2014 justru disebutkan jika sekdes PNS tetap bertugas sesuai ketentuan perundangan,” kata Agus.

Jika belum ada PP yang secara khusus mengatur mutasi sekdes, maka daerah tidak berhak memutasi. Menanggapi rencana sekdes untuk menggugat perda, Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan bahwa jalur hukum yang akan ditempuh Forsekdesi adalah hak setiap warga. Tapi yang perlu jadi perhatian, proses Raperda untuk disahkan dan diundangkan menjadi perda masih panjang.

 “Raperda ini, bersama raperda lainnya yang telah rampung dibahas oleh tiga pansus di DPRD Kudus masih akan dikonsultasikan ke Gubernur Jateng. Jika dari evaluasi tidak ada masalah, maka raperda akan disahkan melalui rapat paripurna.

Sebelumnya melalui surat pernyataannya, Forksekdesi juga menyampaikan pandangannya kepada Pansus III yang membahas surat tersebut. Di waktu yang bersamaan, Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus juga mengirim surat ke Pansus III.

Melalui suratnya, PPKD justru mendesak agar aturan mutasi sekdes yang berstatus PNS diperinci.

Editor : Akrom Hazami

Stadion Wergu Wetan Kudus Bakal Dipercantik, Ini Bocorannya 

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo saat membicarakan soal penataan Stadion Wergu Wetan, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo saat membicarakan soal penataan Stadion Wergu Wetan, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus, tengah mempersiapkan penanganan perbaikan lapangan sepak bola Stadion Wergu Wetan Kudus. Pembenahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dengan mengusulkan ke provinsi senilai Rp 15,7 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo. Menurut Joko, usulan sudah diberikan kepada provinsi, guna mendapat dana Bantuan Gubernur (Bangub) di 2017 mendatang. Jika nanti disetujui, maka stadion di Kudus bisa menjadi lebih megah.

“Perkembangan sepak bola di Kudus sudah baik. Untuk itu fasilitas seperti lapangan juga harus dibenahi pula. Makanya kami mengusulkan kepada provinsi untuk mendapatkan bantuan pembenahan,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Selasa (20/12/2016).

Menurutnya, gambar stadion yang baru juga tengah dirancang. Secara garis besar, beberapa hal jelas akan berubah secara drastis pada wajah stadion. Jika kini hanya terkesan datar dan tertinggal model, nantinya untuk tampak depan akan dibuat semenarik mungkin.

Gerbang masuk juga tidak lagi berada di bagian barat stadion. Namun lebih memanfaatkan bagian utara stadion atau bagian timur. Perubahan itu, jelas sangat berbeda dari kondisi sekarang. Selain itu, nantinya juga dibuat pembenahan untuk ruang konferensi pers dan ruang ganti.

Hal itu dianggap penting, melihat selama ini belum ada ruang tersebut di dalam Stadion Wergu Wetan. “Kami juga menyiapkan parkir pengunjung, yakni di sebelah selatan stadion. Sebab selama ini untuk parkir cukup kesulitan saat kesana menonton pertandingan,” ujarnya.

Ditambahkan, pembenahan dalam lapangan juga akan ditata. Seperti kondisi tribun yang kini hanya bagian barat, ke depan bagian timur juga akan di tribun pula. Sedangkan bagian utara dan selatan, akan ditata untuk tempat duduk penonton, yang bakal mampu menampung lebih banyak. “Jika sekarang hanya mampu menampung 14 ribu, nantinya akan mampu menampung sampai dengan 20 ribu. Jadi pasti akan lebih meriah saat pertandingan,” ungkap dia.

Soal lampu penerangan juga akan ditambah. Meski kini dianggap sudah terang, namun nantinya juga akan ditambah lagi dengan lampu pertandingan, yang dapat digunakan pertandingan malam.

Editor : Akrom Hazami

Tiba-tiba Warga Berdesakan di Pasar Kliwon Kudus , Ada Apa ?

Warga berebut mengisi buku absen di acara Peluncuran Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga berebut mengisi buku absen di acara Peluncuran Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan warga yang berada di pasar Kliwon, tiba-tiba saja berdesakan, Kamis (14/12/2016). Mereka tampak menyerbu mengisi daftar hadir di kegiatan Peluncuran Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda Kudus.

Ratusan warga rela rebutan mengisi daftar hadir, begitu tahu ada hadiah setelah namanya tercantum. Mereka rela antre hanya untuk mengisi daftar hadir.

Titis, satu dari sekian banyak yang rela antre mengatakan, dia senang dapat hadiah. Dia hanya perlu mengisi nama dan tanda tangan di daftar absensi, bisa mendapatkan makanan ringan, beserta dengan suvernir dompet kecil dan juga selembar amplop.

“Senang, bisa mendapatkan semacam ini. Apalagi kegiatan yang seperti ini cukup jarang dilakukan. Apalagi di Kliwon seperti ini yang melibatkan warga umum,” katanya di lokasi.

Rudi, warga lain yang juga antre mengisi daftar hadir menyebutkan dia ikut-ikutan temannya isi absensi. Untuk itu dia bergegas lari biar dapat suvernir.

“Jarang-jarang ada kesempatan semacam ini. Jadi sayang kalau dilewatkan begitu saja,” jawabnya singkat.

Dia datang mengisi daftar hadir bersama dengan temannya yang bekerja di Pasar Kliwon. Dia mengaku senang dan berharap  kegiatan itu bisa dilakukan sesering mungkin.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Kudus Serahkan Bantuan 40 Unit HT ke Kodim

Sekda Kudus Noor Yasin menandatangani pemberian bantuan untuk Kodim, di Makodim Kudus, Rabu (14/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sekda Kudus Noor Yasin menandatangani pemberian bantuan untuk Kodim, di Makodim Kudus, Rabu (14/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus menyerahkan bantuan kepada Kodim 0722 Kudus berupa 40 unit Handy Talky (HT) di Kudus, Rabu (14/12/2016). Bantuan tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan dan kinerja Kodim.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Nor Yasin mengatakan, hibah yang berasal dari APBD Perubahan 2016 senilai Rp 596 juta lebih itu diwujudkan dalam bentuk barang, sesuai harga yang berada di e-katalog.

“Jadi kami memberikan bantuan beberapa jenis berbentuk barang. Di antaranya Handy talky (HT) 40 unit, Rig 10 unit, Air Conditioner (AC) portabel 4 unit, serta repeater, generator dan sound system masing- masing satu unit,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Penyerahan bantuan hibah peralatan untuk Kodim 0722 Kudus, berempat di aula Makodim. Penyerahan langsung diberikan kepada Dandim Kudus Letkol (Czi) Gunawan Yudha, dan disaksikan jajaran petugas di Kodim.

Sekda berharap, barang itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas operasional TNI. Alat- alat perhubungan yang ada dapat digunakan untuk kelancaran komunikasi, sekaligus mempercepat akses deteksi keamanan. 

“Ini merupakan salah satu kerja sama yang dapat diwujudkan Pemkab Kudus dengan Kodim. Sebab Kodim selama juga membantu menciptakan keamanan di Kudus ini,” ujarnya

Pemkab juga berterimakasih kepada TNI yang juga terjun di bidang pertanian untuk mengamankan ketahanan pangan. Peran aktif petugas Kodim tak diragukan lagi. Mereka banyak bermanfaat bagi warga khususnya petani. Yakni di progam intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian.

Bahkan, cara memberantas hama termasuk tikus juga sangat membantu petani. Diharapakan pula ke depan pemberantasan akan semakin meningkat dan swasembada pangan akan terwujud sepenuhnya.

Sementara, Dandim 0722 Kudus Letkol (Czi) Gunawan Yudha mengakui bantuan hibah barang penunjang operasional TNI sangat bermanfaat. Pihaknya bakal menggunakan alat tersebut sebaik mungkin guna kepentingan masyarakat. “Kami berterima kasih atas perhatian Pemkab Kudus. Bantuan ini bakal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan akan kami jaga dengan baik pula,” jelasnya 

Pihaknya juga mengaku siap membantu para petani, sebab swasembada pangan adalah hal yang penting bagi siapapun. Dan pemerintah juga sudah menugaskannya.

Editor : Akrom Hazami

Jurus Satpol PP Kudus Kurangi Pengemis Nakal

Warga beraktivitas di Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga beraktivitas di Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus memiliki skala prioritas dalam menjalankan razia pengemis di kawasan Menara. Pada bulan tertentu, petugas lebih disiagakan dalam beroperasi dibandingkan dengan biasanya.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pada saat ramai peziarah biasanya jatuh pada sebelum Ramadan atau saat bulan Asyura. Pada saat itu, petugas satpol PP datang semenjak habis Subuh hingga Zuhur tiba. “Karena memang banyak pengemis pada saat itu. Makanya kami datang lebih pagi supaya mereka tidak menganggu peziarah,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Sabtu (10/12/2016).

Menurutnya, pada saat sekarang ini, Satpol PP  tidak menerapkan pola demikian, namun hanya melakukan patroli rutin. Hal itu melihat berkurangnya peziarah pada saat sekarang ini. Biasanya, kata Halil, patroli dilakukan sekitar pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Kemudian patroli selanjutnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB ke atas hingga Maghrib tiba. Pada jam itu, diketahui pengemis banyak berkeliaran.

Namun, belakangan diketahui petugas kalau pengemis suka “kucing-kucingan” dengan petugas. Sehingga jadwal patroli terkadang dibuat dengan tidak teratur supaya bisa menindak para pengemis. “Kami sadari masih kurang maksimal. Tapi kami masih berupaya terus operasi supaya mereka bisa kapok,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Kecamatan Kota Kudus Deklarasi Stop BAB Sembarangan

Kasi Penyehatan lingkungan Rusiyati bersalaman dengan Camat Kota Kholil Seif dalam acara Deklarasi Bersama Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat 25 Desa/ Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bersalaman dengan Camat Kota Kholil Seif dalam acara Deklarasi Bersama Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat 25 Desa/ Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus terus mendorong upaya mencegah masyarakat melakukan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil, dengan menggelar Deklarasi Bersama Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat 25 Desa/ Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Deklarasi tersebut dilakukan di Balai Desa Burikan, Kecamatan Kota, Kamis (18/12/2016). Peserta deklarasi merupakan dari perwakilan desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota, dengan jumlah 450 warga.

“Ada 25 desa dan kelurahan se-Kecamatan Kota. Tiap desa dan kelurahan, mengirimkan 25 penduduk termasuk dengan kades. Jadi jumlah yang deklarasi mencapai 450 warga se-Kecamatan Kota,” kata Kepala DKK Maryata melalui Kasi Penyehatan lingkungan Rusiyati kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, kegiatan semacam itu merupakan kali pertama di Kudus. Yang tentunya, akan membuat wilayah di Kota menjadi lebih bersih dari BAB. Langkah ini juga sebagai awal dilakukannya stop BAB sembarangan.

Ke depan, rencananya akan dilakukan hal yang sama di sejumlah kecamatan lainnya. Seperti di 2017 yang targetnya akan ada empat kecamatan yang deklarasi. Harapannya pada 2019, semua kecamatan akan deklarasi serupa.  Imbasnya, tak ada lagi warga Kudus yang BAB secara sembarangan.

“Ini lebih ke perilaku, jadi tidak ada lagi yang BAB di sungai, kebun, bawah pohon dan tempat lainnya kecuali di WC. Jadi perilaku yang kami bentuk,” ujarnya.

Untuk wilayah lainnya, bukan berarti tidak ada yang sudah setop BAB. Hanya, di tempat lain baru sebatas wilayah desa saja. Sedangakan di Kecamatan Kota sudah semuanya melakukan setop BAB. “Seperti di Desa Purworejo Kecamatan Bae, Desa Colo, Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe serta bebebepa desa lainnya sudah menerapkan ini dan sudah diberi verifikasi,” ungkapnya.

Camat Kota Kholil Seif menambahkan, progam tersebut sangat berguna bagi masyarakat. Sebab dengan adanya deklarasi, maka otomatis seluruh warga di Kota tak ada lagi yang BAB Sembarangan. “Kami mendukung program ini, dan kami juga akan membantu mengawasinya agar benar-benar tidak ada lagi yang BAB sembarangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, lokasi perkotaan yang paling banyak digunakan BAB secara sembarangan adalah sepanjang bantaran sungai Gelis. Di sana malahan sering dianggap sebagai WC terpajang sedunia karena banyak warga yang BAB.

“Ini merupakan tugas bersama, agar tidak ada lagi yang BAB sembarangan di sungai. Kami meminta desa dan kelurahan yang pas menjumpai dapat membantu menjaganya,” ujarnya. 

Selain deklarasi, acara tersebut juga diajarkan cara cuci tangan yang benar. Bahkan gerakan yang dilakukan dikemas dengan sebuah tarian sehingga membuat pengunjung tertarik.

Editor : Akrom Hazami

Percepatan Waduk Logung Kudus Terkendala Cuaca

Pekerja menyelesaikan pengerjaan penyelesaian Waduk Logung Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pekerja menyelesaikan pengerjaan penyelesaian Waduk Logung Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana percepatan pembangunan bendung Logung Kudus, terkendala cuaca. Besar kemungkinan Logung tak terselesaikan tahun ini seperti keinginan Bupati Kudus Musthofa.

Konsultan Sosial Masyarakat Proyek Waduk Logung, Dodi Indra Wirawan, mengatakan, persoalan cuaca sangat penting dalam pengerjaan waduk. Dalam hal ini, soal timbunan tanah, misalnya. Itu tidak boleh asal-asalan, lantaran memiliki standar yang jelas.

“Untuk material tanahnya saja membutuhkan tanah yang khusus. Jadi harus dibawa ke laboratorium untuk mengetahui speknya. Jika terlalu banyak air dan zat lain, maka tidak terpakai,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Rabu (7/12/2016).

Dia menjelaskan, jika bendungan menggunakan batu, dimungkinkan cepat selesai lantaran tidak akan ribet menggunakan tanah. Namun melihat struktur bangunan yang perlu menggunakan tanah, maka prosedur itu harus dijalani.

Menurutnya, penimbunan yang mencapai 50 meter juga baru tercapai sekitar lima meter. Dengan demikian maka untuk menimbun juga membutuhkan waktu yang lama, terlebih saat cuaca seperti sekarang dengan curah hujan cukup tinggi.

Kendala hujan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Hujan diprediksi akan selesai sekitar Maret 2017 ke depan. Sehingga sampai Maret, penimbunan dipastikan tidak akan tercapai dengan lancar. ”Kualitas menjadi hal yang sangat penting. Jadi tidak bisa dikesampingkan dengan asal jadi,” ujarnya

Namun, kata dia, meskipun terkendala cuaca, namun tidak berarti tidak dapat mengerjakan dengan sesuai waktu. Sebab, pekerja masih dapat mengerjakan konstruksi bangunan pada sisi lainnya, yang tidak terpengaruh cuaca.

Dia menambahkan, kementrian PUPR dan pemerintah daerah sama-sama menunggu percepatan penuntasan Waduk Logung. Diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya di tahun 2017 dari target normatif 2018. Hanya, pelaksana kegiatan tetap harus memperhatikan faktor cuaca yang dimungkinkan akan sedikit menghambat penuntasan infrastruktur pengairan itu.

Saat ini saja, progres pembangunan bendungan masih kurang dari target. Jika ditargetkan 40,43 persen, maka hingga kini baru mencapai 40,38 persen. Untuk itulah ke depan pembangunannya akan dikebut lagi.

Editor : Akrom Hazami

Sukses di Thamrin City, Ivan Gunawan Bakal Hadir di Purwokerto di Even Kudus Trade Show 2016

Stan-stan dari aneka produk UMKM di Kudus, ditampilkan dalam even Kudus Trade Show 2016, yang kembali digelar di Thamrin City, awal Desember kemarin. (ISTIMEWA)

Stan-stan dari aneka produk UMKM di Kudus, ditampilkan dalam even Kudus Trade Show 2016, yang kembali digelar di Thamrin City, awal Desember kemarin. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Even Kudus Trade Show 2016 bakal kembali dilaksanakan di Depo Pelita Mall, Purwokerto, Jawa Tengah, dari tanggal 8-11 Desember 2016 mendatang.

Kegiatan yang merupakan ekspo aneka produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini, akan menampilkan kembali desainer kondang Ivan Gunawan (Igun), yang sebelumnya hadir dalam acara Kudus Trade Show 2016 di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Kehadiran Igun akan menyapa semua orang yang datang ke acara tersebut, sambil membagi-bagikan ilmunya untuk kemajuan produk-produk dari Kudus. Ini tentu saja akan menambah pengetahuan dari para pelaku di industri serupa di Kudus.

Sebelum di Purwokerto, even Kudus Trades Show 2016 digelar Dinas Perdagangan dan Pengelolaan (Disdagsar) Kudus di Thamrin City Mall Jakarta Pusat, dari tanggal 1-4 Desember 2016 itu. Ajang ini juga sukses menjadi ajang perkenalan produk-produk khas dari Kabupaten Kudus.

Antuasime masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk melihat langsung produk-produk khas Kudus ini, sangat terlihat di even tersebut. Mereka sangat tertarik dengan beraneka produk dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dipamerkan di sana.

”Saya kebetulan main ke Thamrin City ini. Terus melihat ada pameran. Saya tertariknya itu yang tulisan Gusjigang, makanya saya lihat-lihat. Dan ternyata kok, banyak produk-produk khas Kudus yang dipamerkan. Dan bagus-bagus. Senang saya melihatnya. Ada beberapa yang saya beli juga,” kata Meilana, warga Jakarta Pusat, yang datang ke acara tersebut.

Kegiatan di Thamrin City ini sendiri, terdiri dari pameran produk unggulan Kudus, temu pedagang, pentas seni dan budaya Kudus, serta workshop bersama Bupati Kudus H Musthofa. Setiap kegiatan yang digelar, menarik semua orang yang datang ke sana.

Tujuan dari kegiatan ini memang untuk memamerkan aneka produk asal Kabupaten Kudus. Kepala Disdagsar Kudus Sudiharti mengatakan bahwa pihaknya membawa aneka produk-produk yang merupakan unggulan Kudus, untuk dikenalkan ke tingkat nasional.

”Ini kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memperlihatkan bagaimana produk-produk mereka juga punya nilai jual. Dan itu fasilitasi di sini. Sehingga, masyarakat di Jakarta ataupun dari berbagai daerah yang datang ke Jakarta, juga bisa melihat langsung produk-produk Kudus yang memang berkualitas. Termasuk juga ke masyarakat di mancanegara,” tuturnya.

kudus-iklan-trade-show-2

Seni dan budaya juga ditampilkan dalam acara Kudus Trade Show 2016, yang digelar Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus, awal Desember kemarin. (ISTIMEWA)

Kesempatan untuk bisa memperkenalkan produknya ke tingkat nasional, juga dirasakan salah satu pelaku UMKM yang ikut serta dalam kegiatan itu. Yuli Astuti, pemilik Muria Batik Kudus, mengaku sangat beruntung bisa ikut serta dalam kegiatan itu. ”Batik Kudus itu kan, warisan budaya dari kita. Harus diperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Salah satunya lewat pameran Kudus Trade Show 2016 ini. Saya juga senang bisa ikut serta di dalamnya,” katanya.

Acara ini sendiri, dihadiri juga Bupati Kudus H Musthofa. Orang nomor satu di Kudus ini, mengatakan bahwa pemkab memang berupaya agar produk-produk dari Kudus, bisa dikenal luas di seluruh Indonesia. ”Termasuk di mancanegara. Masyarakat yang datang ke Thamrin City ini kan, dari berbagai daerah. Mereka memborong produk-produk Kudus dan dibawa ke daerahnya masing-masing. Sehingga akan membanggakan sekali produk Kudus bisa sampai ke mana-mana,” tuturnya.

 Karena itu, bupati meminta supaya pelaku UMKM bisa semakin kreatif dalam mengembangkan produknya. Sesuai dengan semangat Gusjigang, yakni Bagus Ngaji dan Dagang, yang melekat dalam diri setiap pengusaha di Kudus. ”Makin kreatif, makin banyak yang kenal. Sehingga makin menambah market atau pasar yang luas lagi,” tegasnya.

Editor: Merie

 

Ini yang Dilakukan Bupati Kudus di Hadapan BPK

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggaran pemerintah harus selalu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi harus berprinsip pada aturan yang ada serta memiliki manfeaat untuk rakyat.

Itulah yang disampaikan Bupati Kudus Musthofa saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja dan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2016. Acara ini dihadiri oleh 11 kepala daerah dan ketua DPRD, serta diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo di kantornya, Semarang, Senin (5/12/2016).

Musthofa  mengatakan bahwa semua kepala daerah tentu ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya. Namun semuanya belum tentu bisa memuaskan masyarakat secara luas. Karena pasti ada kekurangsempurnaan. “Namun dengan dukungan DPRD kami terus berupaya berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” kata bupati yang siang itu menerima LHP atas efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dikatakannya, bahwa inovasi pelayanan kependudukan sudah dilakukannya sejak tahun 2009 lalu. Yaitu dengan pelayanan KTP di desa. Namun kini telah berubah sesuai dengan regulasi dari pusat dalam pelayanan KTP elektronik. “Kami hanya ingin masyarakat dipermudah dalam mendapatkan layanan. Maka kami terus berinovasi,” imbuhnya.

Konsep cybercity yang digagasnya diyakini akan mempermudah kontrol dalam berbagai hal. Karena itu merupakan jembatan komunikasi secara online antara warga dan pemerintah secara mudah. Termasuk kinerja jajaran birokrasinya pun akan terkontrol oleh sistem. Karena dengan TPP tertinggi di Jateng tahun depan, kinerja aparatur terus digenjot.

Yang muara akhir untuk pelayanan masyarakat. “Kami menerapkan ukuran kinerja dengan prinsip 4T,” jelas bupati yang juga sebagai Ketua Harian ISEI Cabang Semarang ini.

Adapun 4T yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip yang baik serta tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku. Yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Sementara itu, Hery mengatakan masih ada kekurangsempurnaan dalam pengelolaan keuangan dan layanan di berbagai daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya. Dirinya sangat mendukung layanan dan transaksi secara online untuk menghindari pungli dan penyalahgunaan lainnya.

Editor : Akrom Hazami

Luar Biasa, 148 Pejabat di Kudus Kena Sanksi karena Tak Ikut Apel Luar Biasa

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerapkan kebijakan apel atau upacara luar biasa pada Senin setiap pekannya. Dan Senin (5/12/2016) tadi pagi, ratusan pejabat terkena sanksi gara-gara tidak ikut apel tersebut.

Upacara luar biasa setiap Senin ini, diwajibkan bagi kepala seksi (kasi), kepala bidang (kabid), kepala bagian (kabag), dan kepala dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di jajaran Pemkab Kudus. Mereka terdiri dari pejabat eselon 2, 3, dan 4. Mereka inilah yang wajib hadir dan apel di pendapa setiap waktu yang sudah ditentukan itu.

Sayangnya, Senin (5/12/2016) pagi, ada 148 pejabat yang tidak ikut dalam apel luar biasa tersebut. Ini yang membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin yang memimpin apel, menjadi jengkel.

Noor Yasin menyayangkan sikap kurang disiplinnya para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Padahal di tahun 2017 mendatang, pemkab rencananya akan menaikkan kesejahteraan mereka.

”Salah satu buktinya, kami menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di Kudus. Naik jadi 127% untuk tahun depan. Ini akan menjadi TPP tertinggi se Jawa Tengah,” jelasnya.

Karena itu, harusnya dengan TPP yang tinggi tersebut, bisa diimbangi dengan produktivitas kerja. Dan tidak ada lagi komplain ataupun protes dari masyarakat, terkait buruknya kinerja para PNS di Kudus.

”Terlebih para kepala SKPD, kepala bagian (kabag), kepala seksi (kasi). Mereka harusnya memberi contoh terhadap para staf, bagaimana berdisiplin yang baik selama bekerja,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Joko Triyono mengatakan, pada upacara Senin (5/12/2016) kali ini, terdapat 148 pejabat eselon 2, 3, dan 4, yang tidak hadir. Mereka berasal dari 34 SKPD yang ada.

Bahkan dari hasil pendataan sesuai absensi kehadiran, terdapat satu SKPD yang semua pejabatnya tidak hadir tanpa alasan. Untuk itu sebagai bentuk pembinaan atau sanksi, pada upacara hari Senin pekan depan, semua pejabat yang tidak hadir, akan ditempatkan pada barisan tersendiri, yang berbeda dengan peserta upacara lainnya.

Editor: Merie

Kontraktor Proyek 2016 di Kudus Ditegur Gara-gara Langgar Kontrak

Pengguna jalan melintas dekat perbaikan trotoar di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Pengguna jalan melintas dekat perbaikan trotoar di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah kontraktor pelaksana proyek 2016 di Kudus mendapat teguran Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM setempat. Karena, dinas melihat banyak pengerjaan proyek infrastruktur yang tak sesuai kesepakatan kontrak.

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, pihaknya memberikan teguran langsung kepada kontraktor pelaksana proyek.

“Pada 2016, terdapat 215 proyek pengerjaan atau kegiatan fisik dinas. Di antaranya berupa pengerjaan jembatan, jalan, talut, maupun saluran irigasi,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, akhir pekan ini.

Pihaknya mencatat dari jumlah 215 proyek pengerjaan, 50 persen di antaranya ditemukan tak sesuai kesepakatan kontrak. Pihaknya‎ menemukan pengerjaan yang ukurannya, volume, maupun mutu, tak sesuai dalam kesepakatan kontrak.

Dinas mendata 50 persen di antara proyek pengerjaan 2015 telah r‎ampung. Sedangkan sisanya masih dikerjakan dan beberapa ada yang diminta dibongkar. Lantaran dinas melihat ada proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya.

“15 di antaranya kami minta untuk dibongkar kembali dan kemudian dibenahi sesuai dengan kontrak yang ada. Belasan pekerjaan yang sampai harus dibongkar antara lain proyek kegiatan jalan, saluran, dan talut,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat lima di antaranya terancam putus kontrak. Lima proyek tersebut seperti pengerjaan saluran irigasi dan talut. Sebab, pelaksana proyek tidak bisa menyelesaikan hingga jelang pertengahan Desember 2016.

Sejauh ini, pihaknya menemukan ada 16 kontraktor mempunyai kinerja bagus. Sementara dari seluruh proyek yang ada, sekitar 75 persen sudah terselesaikan. Adapun batas maksimal pengerjaan seluruh proyek yaitu pada pertengahan Desember 2016.

Editor : Akrom Hazami

Tidak Perlu Tim Saber, Ini Cara Bupati Kudus Cegah Pungli 

Bupati Kudus H Musthofa berbicara mengenai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukannya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang bersih. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa berbicara mengenai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukannya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang bersih. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak lembaga atau pemerintahan yang sekarang ini membentuk tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli). Ini dilakukan supaya bisa mencegah pungutan liar saat aparatur negara melayani masyarakat.

Namun Bupati Kudus H Musthofa rupanya memiliki cara lain untuk bisa memberantas pungli di pemerintahannya. Cara ini disebutnya lebih efektif dibandingkan membentuk tim saber.

Menurutnya, upaya memberantas pungli harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin, menurut bupati, harus bisa Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani. ”Yaitu memberi rasa aman, rasa nyaman, serta memberi kesejahteraan bagi yang dipimpinnya,” tuturnya.

Pungli sendiri memang sangat marak dibahas akhir-akhir ini. Masing-masing pemerintahan atau lembaga berusaha agar pelayanan masyarakat yang dilaksanakannya, bisa baik tanpa ada pungli dari aparatnya.

Bupati mengatakan, dengan memberikan edukasi pada jajarannya, menjadikan modal penting bagi minimalisasi dan bahkan pemberantasan pungli. Untuk itu, dibuktikannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di Kudus dengan TPP tertinggi di Jawa Tengah.

TPP ini, menurut bupati, salah satu upaya dari pihaknya, untuk bisa memberantas pungli. ”Tetapi lebih penting niat dan adanya komunikasi serta kebersamaan dari semua pihak untuk memberantas pungli,” kata bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini.

Pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini menegaskan, bahwa dirinya dan jajarannya sudah menerapkan transparansi publik. Baik secara online memanfaatkan informasi teknologi (IT), maupun dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.

”Di Kudus, telah kami adakan tilik desa secara bergilir. Itu merupakan ajang sebagai sarana bupati lapor rakyat. Termasuk soal anggaran dan bagaimana impelementasinya,” jelasnya.

Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukannya ini, sebagai salah satu solusi pemberantasan pungli. Selain pembenahan sistem dan adanya monitoring untuk terus dievaluasi.

”Konsep cybercity sebagai implementasi pelayanan secara online terus kami kembangkan. Setidaknya di Kudus sudah menerapkan aplikasi Menara untuk jembatan komunikasi, informasi, dan penyampaian keluhan warga. Serta Sipintar sebagai penghubung siswa, orang tua, dan guru/sekolah,” imbuhnya.

Editor: Merie

Bupati Kudus: ASN Harus Buktikan Bukan Pegawai yang Lemot

Bupati Kudus H Musthofa bersama anak-anak yang memberinya kenang-kenangan berupa sketsa diri, dalam peringatan HUT Korpri, di pendapa kabupaten, Selasa (29/11/2016). (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa bersama anak-anak yang memberinya kenang-kenangan berupa sketsa diri, dalam peringatan HUT Korpri, di pendapa kabupaten, Selasa (29/11/2016). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus H. Musthofa menjadi inspektur upacara peringatan HUT Korpri ke-45, di halaman pendapa kabupaten, Selasa (29/11). Upacara tersebut juga sebagai peringatan HUT PGRI ke-71 dan Hari Kesehatan Nasional ke-52.

Upacara yang dihadiri forkopinda, pejabat, pegawai, organisasi profesi, pelajar, serta unsur masyarakat lain, diharapkan bukan hanya seremoni penggugur kewajiban saja.

”Saya sebagai pembina Korpri Kabupaten Kudus, meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), untuk mampu berkompetisi dalam kebaikan dan kualitas,” tegasnya.

Lebih penting lagi bupati mengingatkan akan peran dan fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, profesionalisme menjadi kata kunci dalam pengabdian tersebut.

Menurut bupati, dengan peningkatan profesionalisme itulah, modal penting melayani untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. ”Kalau selama ini PNS dibilang lemot, saya minta untuk membuktikan, bahwa PNS mampu bekerja dengan profesional dan mampu memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Sebagai wujud komitmennya pada para PNS, bupati telah menganggarkan TPP tertinggi se-Jawa Tengah. Namun demikian, raihan tersebut harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Masyarakat juga bisa memberikan penilaian kinerja melalui aplikasi Menjaga Amanah Rakyat (Menara) dalam kerangka Kudus sebagai cybercity.

Menyinggung tentang layanan pendidikan, bupati yang kini menempuh pendidikan S3 Doktoral Ilmu Sosial Undip ini, telah menggratiskan pendidikan di Kudus. Anggaran senilai Rp 29 miliar untuk warga Kudus mulai SD hingga SMA/SMK negeri, juga telah dikucurkan.

Termasuk layanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Gagasan dan ide cerdas terus ditelorkan untul masyarakat. Seperti layanan rawat inap puskesmas dan pembebasan biaya di kelas III RSUD dr Loekmono Hadi adalah buktinya.

”Semua jajaran kesehatan saya minta layani masyarakat dengan baik. Jangan dipersulit. Baik itu di rumah sakit negeri atau swasta, semua sama,” pesannya.

Di akhir amanat, bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini, ingin menggerakkan semua komponen masyarakat. ”Karena Kudus bisa semakin maju dan sejahtera bukan hanya di tangan seorang bupati saja, melainkan butuh kebersamaan seluruh masyarakat,” terangnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan Satyalancana Karyasatya bagi para PNS atas pengabdian yang telah diberikan. Selain itu ditampilkan tari kolosal Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Satu yang diperagakan oleh 300 siswa SD, SMP, dan SMK.

Editor: Merie

Ternyata Jembatan Banyu Semurup Rahtawu Kudus Dibiarkan Rusak dan Makan Korban

Warga melintasi Jembatan Banyu Semurup, di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus, yang mengalami kerusakan parah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga melintasi Jembatan Banyu Semurup, di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus, yang mengalami kerusakan parah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jembatan Banyu Semurup, yang terdapat di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus, rusak. Bahkan kondisi itu dimungkinkan akan berlangsung lama. Mengingat, pemerintah belum menganggarkan untuk perbaikan.

Kadinas Bina Marga Pengairan Energi dan SDM Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengusulkan agar dibangunkan jembatan baru. Namun setelah dibahas tidak disetujui sehingga tidak bisa didirikan jembatan baru.

“Padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga seharusnya dapat disetujui, sebab memang sifatnya sangat mendesak,” katanya kepada MuriaNewsCom, Senin (28/11/2016).

Menurutnya, usulan yang diajukan dulu dalam pembangunan adalah Rp 2 miliar. Rencana awal, jembatan masih menggunakan besi yang menopang dan tinggal ditambah konstruksi saja. Hanya, karena rencana dicoret, maka rencana tidak dapat dijalankan.

Konsidi jembatan, kata dia, memang membutuhkan penanganan yang segera. Selain bagian atas jembatan, bagian lain juga mendesak adalah pada fondasi yang terbuat dari batu. Fondasinya perlahan tergerus air sungai, yang mana membuat tidak kokoh lagi

“Kalau ada yang lewat pasti goyang jembatannya. Apalagi kalau yang lewat mobil pasti bergoyang. Dan itu dapat memperpendek usia jembatan,” ungkapnya.

Jika dilihat jembatan mungkin hanya bertahan beberapa bulan saja. Meskipun kemungkinan sampai setahun bisa. Namun melihat banyaknya yang menggunakan berdampak pada kondisi yang berbahaya.

Editor :  Akrom Hazami

Videotron Akan Dipasang di 2 Titik di Kota Kudus Ini

Kabag Humas Pemkab Kudus Putut Winarno saat berbicara soal rencana pemasangan videotron. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kabag Humas Pemkab Kudus Putut Winarno saat berbicara soal rencana pemasangan videotron. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ada dua titik keramaian di Kudus yang akan dipasang videotron. Anggaran atau sumber dana kedua videotron itu berasal dari DBHCHT 2016.

Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkab Kudus Putut Winarno. Menurutnya, kedua videotron menghabiskan biaya sekitar Rp 2, 178 miliar.

“Kami akan buat dua. Pertama kami akan pasang di Taman Tanggulangin, dan yang kedua akan kami tempatkan di kawasan stadion di Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/11/2016).

Menurutnya, kedua tempat dipilih bukan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan khusus. Pertama di Tanggulangin, itu sebagai video ucapan selamat datang di Kudus. Sedangkan kedua di kawasan stadion. Alasannya, stadion kerap menjadi tempat kunjungan warga setempat.

Tujuan pemasangan di antaranya, adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang progam Kudus. Praktis, kontennya pun harus sesuai dengan program kota.

“Seperti halnya acara yang akan dilakukan di Kudus, serta program pemkab yang akan berlangsung dalam waktu dekat nanti, itulah yang akan ditampilkan,” ujarnya

Selain itu, maksud lain pemasangan videotron adalah memecah keramaian di Kudus. Sebagaimana diketahui, sejumlah titik sangatlah padat pengunjung. Khususnya malam minggu. Kebanyakan titik keramaian lebih terpusat pada alun-alun dan juga GOR.

Terkait pemasangannya, videotron akan dipasang di tepi jalan, atau tidak melintang di tengah jalan. Karena adanya larangan pemasangan videotron yang melintang di jalan. Nantinya di Tanggulangin, videotron akan dipasang di tepi jalan.

Dulu sempat ada videotron yang terpasang melintang di tengah jalan di Simpang Tujuh. Karena adanya larangan, maka videotron pun dibongkar.

Editor : Akrom Hazami

Jadi Pengusaha Itu Harusnya Seorang Pengusaha ”Property”

Pejabat di lingkungan Pemkab Kudus diminta untuk menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi integrasi, sehingga nantinya pemerintahan akan berjalan dengan baik. (ISTIMEWA)

Pejabat di lingkungan Pemkab Kudus diminta untuk menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi integrasi, sehingga nantinya pemerintahan akan berjalan dengan baik. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Setiap orang pastinya bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha dalam hidupnya, dan dalam segala bidang. Namun, seseorang haruslah menjadi seorang pengusaha ”property”.

Ini adalah istilah dari Bupati Kudus H Musthofa, kepada siapa saja yang ingin menjadi pengusaha. Karena, pengusaha ”property” itu adalah sebuah hakikat hidup yang harus ada dalam diri setiap pengusaha.

”Jadilah pengusaha ”property” masa depan. Tahu maksudnya, ya?” pesan bupati pada semua jajaran pejabat, kepala desa (kades), dan perangkatnya, yang hadir dalam acara gelar pengawasan keuangan daerah (larwasda), belum lama ini, di kantor Setda Kudus.

Maksud dari pesan bupati tersebut adalah, pihaknya mengingatkan akan kehidupan kelak di akhirat. Bagaimana hakikat hidup adalah selalu berbuat yang terbaik serta memiliki manfaat di dunia.

”Sehingga kelak mampu mempertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Dan dalam menjalankan kewajiban sebagai pelayanan masyarakat, tidak menyalahgunakan wewenang. Termasuk dalam hal pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Saya cuma berpesan 4T dalam pengelolaan anggaran,” pesannya.

Yang dimaksud 4T adalah tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, serta tepat manfaat. Dengan memegang prinsip ini, pembangunan akan benar-benar optimal untuk masyarakat. Dan semua aparatur pemerintah terbebas dari persoalan hukum. ”Saya ingin mengantarkan yang terbaik bagi bapak dan ibu untuk masyarakat Kudus,” katanya.

Pengelolaan keuangan yang baik tentu menjadi sebuah harapan. Sehingga  manfaat nyata bisa benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Karena anggaran tersebut bersumber dari rakyat yang tentunya akan kembali pada rakyat.

Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan jajaran pemerintah. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah bahkan desa harus sama-sama memiliki komitmen yang sejalan. Yaitu mengoptimalkan anggaran negara dengan baik dan terbebas dari korupsi.

Acara larwasda sendiri, dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas pemberantasan korupsi terintegrasi, dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Kudus.

”Tentu saya harap, penandatanganan ini tidak hanya seremonial saja. Tetapi diharapkan ada implementasi nyata di lapangan,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Ini Empat Nilai-nilai Indonesia untuk Jaga Toleransi Menurut Bupati Kudus

Bupati Kudus H Musthofa bercengkerama dengan anak-anak sekolah, yang merupakan generasi penerus bangsa.(ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa bercengkerama dengan anak-anak sekolah, yang merupakan generasi penerus bangsa.(ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Isu-isu yang menjurus kepada SARA, akhir-akhir ini begitu marak muncul dan mengkhawatirkan, karena bisa saja memicu hal-hal negatif bagi Indonesia. Sehingga, hal tersebut perlu dicegah lebih lanjut, agar tidak semakin melebar.

Bupati Kudus H Musthofa memiliki empat nilai-nilai yang dianggap bisa membuat warga Indonesia tetap berada dalam persatuan dan kesatuan. ”Bagaimana nilai-nilai tersebut, bisa meningkatkan kadar toleransi kita kepada sesama, sehingga tetap bersatu dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya.

Empat nilai tersebut adalah gotong royong, tepo seliro, bahu membahu, dan kerja sama yang baik antarsesama. ”Inilah nilai-nilai yang bisa membuat kita tetap bersaudara. Sehingga menjadikan kita lebih toleran kepada sesama,” katanya.

Ajaran mengenai toleransi dan persaudaraan ini, menurut bupati, sudah ada dan kental di masyarakat Kudus sejak lama. ”Makanya, saya meminta semua pihak untuk bisa bekerja sebaik-baiknya dan bergandeng tangan, untuk fokus pada kemajuan Kudus. Dan secara lebih luas untuk bangsa dan negara. Dengan persatuan dan kesatuan yang kita ciptakan bersama,” paparnya.

Bupati mengatakan, kebersamaan dalam persaudaraan merupakan kata kunci membangun bangsa dan negara. Termasuk untuk kemajuan daerah. Sehingga semua pihak akan bisa saling bahu membahu membangun daerahnya masing-masing, demi kemajuan Indonesia.

Bupati juga mengajak semua pihak, untuk kembali pada Pancasila. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, harus benar-benar dipahami seluruh warga negara.

”Sehingga ketika diamalkan dengan baik, akan membawa kehidupan bermasyarakat yang baik. Bahkan penting untuk ditanamkan pendidikan keagamaan yang juga berlandaskan Pancasila,” tegasnya.

Bupati menambahkan bahwa, semua pihak harus menjaga toleransi, dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Hal ini dilakukan supaya semua pihak bisa menjaga kondusivitas bangsa. ”Jangan sampai terkena isu-isu SARA yang hanya akan merugikan kita. Mari tetap jaga persaudaraan, agar bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik,” imbuhnya.

Editor: Merie