Ratusan Pejabat Baru Eselon III dan IV Dilantik Bupati Grobogan

Suasana pelantikan sejumlah pejabat Pemkab Grobogan di pendapa setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pergeseran pejabat di lingkup Pemkab Grobogan kembali dilakukan. Hal ini seiring  adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat baru yang dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Selasa (1/8/2017).

Pelantikan yang dilangsungkan di pendapa kabupaten ini boleh dibilang mengejutkan dan terkesan sangat mendadak. Sebab, hingga sehari sebelumnya, belum muncul kabar bakal adanya pelantikan tersebut.

Dalam pelantikan ini ada 298 pejabat yang diambil sumpahnya. Pejabat yang dilantik berasal dari level eselon III dan IV dari beberapa SKPD. Paling banyak dari lingkup Dinas Pendidikan, yakni 233 orang. Selain pergeseran, ada pula beberapa nama yang mendapat promosi jabatan.

Bupati Sri Sumarni menyatakan, pelantikan pejabat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah yang baru. Terkait dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan agar pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya.

“Pelantikan pejabat baru, baik rotasi maupun promosi merupakan sebuah hal yang biasa. Hal ini kita lakukan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah yang baru,” cetusnya.

Sri juga mengingatkan, tuntutan pelayanan saat ini lebih bersifat terbuka dan berbasis tehnologi informasi yang menuntut proses penyelesaian secara cepat, tepat dan transparan serta bebas dari pungutan liar. Hal ini jelas membutuhkan kerja keras, cerdas, kompak dan cepat, dengan sentuhan manajemen, karakter kepemimpinan dan teknik operasional yang lebih profesional.“Semua pejabat saya minta agar segera

memahami tugas pokok dan fungsi jabatan masing masing, dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan. Saya minta para pejabat baru agar berusaha membuat inovasi demi kemajuan daerah,” imbuhnya. 

 

Editor : Akrom Hazami

 

Siapa yang jadi Pemenang Lelang Jabatan di Pemkab Grobogan? Ini Rumornya

Peserta lelang jabatan di Pemkab Grobogan berfoto bareng usai menjalani tahapan pembuatan makalah, Rabu (29/3/2017) (MuriaNewsCom / Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan tiga posisi eselon II di lingkup Pemkab Grobogan ternyata mendapat perhatian dari banyak pihak. Bukan hanya dari kalangan PNS saja tetapi berbagai elemen masyarakat juga memantau pelaksanaan seleksi terbuka yang baru pertama kali dilakukan tersebut.

Tidak hanya itu, berbagai elemen masyarakat juga mulai menebak-nebak nama kandidat yang bakal keluar jadi pemenang lelang jabatan tersebut. Dalam lelang jabatan posisi sekda ada lima peserta. Masing-masing, Ahmadi Widodo (Kepala Dinas Lingkungan HiduP), Moh Susilo (Kepala Dispendukcapil), Sanyoto (Kepala Dispermasdes), dan Moh Sumarsono (Kepala BPPKAD).

Dari empat nama ini, dua di antaranya disebut-sebut jadi kandidat terkuat. Yakni, Moh Sumarsono dan Sanyoto. Kemudian, ada lima pejabat yang melamar di posisi Kepala Bappeda. Yakni, Anang Armunanto (Kabag Perekomian), Ahmad Haryono (Camat Penawangan), Cheno Malang Judo (Kabid PBB dan BPHTB di BPPKAD), Een Endarto (Kabag Pengadaan), dan Tri Retno Indiarti (Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup).

Dari lima pejabat ini, nama Anang Armunanto disebut-sebut jadi kandidat paling kuat. Nama kandidat lainnya adalah Een Endarto. Selanjutnya, untuk posisi Kepala Disperindag ada tujuh nama yang melamar. Masing-masing Bambang Luntho Lagiyono (Camat Brati), Karsono (Kabid Keolahragaan Disporabudpar), Ni Putu Sri Rahayu (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan), Nugroho Agus Prastowo (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Stefanus Sartono (Sekretaris Dinas Sosial), Tjatur Widiastuti (Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) dan Wiyanto (Kabid Keberdayaan dan Pengembangan Koperasi).

Di antara tujuh orang ini, nama Karsono, Ni Putu Sri Rahayu, dan Stefanus Sartono disebut-sebut jadi kandidat terkuat. Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni enggan menanggapi rumor yang beredar. Menurutnya, dalam seleksi terbuka tersebut semuanya murni dan tidak ada rekayasa. Sebab, pelaksanaannya di tangani oleh pansel terdiri dari Kanreg I BKN Yogyakartaa, BKN pusat, BKD Jateng dan Universitas Gajah Mada.

“Dalam seleksi terbuka ini kita bentuk pansel supaya bisa mengetahui kualitas dan kemampuan masing-masing pelamar. Sehingga nantinya, saya bisa menempatkan orang sesuai bidangnya. Jadi, hasil seleksinya murni berdasarkan kemampuan dan tidak ada rekayasa,” tegasnya. 

Editor : Akrom Hazami

 

Setelah Asesmen, Peserta Lelang Jabatan di Pemkab Grobogan Diminta Bikin Makalah

Peserta lelang jabatan di Pemkab Grobogan berfoto bareng usai menjalani tahapan pembuatan makalah (MuriaNewsCom / Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –Tahapan seleksi terbuka untuk tiga jabatan eselon II di lingkup Pemkab Grobogan kembali dilanjutkan, Rabu (29/3/2017). Agendanya berupa pembuatan makalah dengan tema rencana strategis para peserta dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Grobogan. Pembuatan makalah dilangsungkan di ruang rapat Wakil Bupati Grobogan. Waktu yang diberikan untuk membuat makalah sekitar dua jam.

Seluruh peserta seleksi terbuka yang sebelumnya ikut tes asesmen di Yogyakarta  hadir dalam tahapan pembuatan makalah. Masing-masing, Ahmadi Widodo (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Moh Susilo (Kepala Dispendukcapil), Sanyoto (Kepala Dispermasdes), dan Moh Sumarsono (Kepala BPPKAD) yang melamar posisi sekda.

Kemudian, ada lima pejabat yang melamar di posisi Kepala Bappeda. Yakni, Anang Armunanto (Kabag Perekomian), Ahmad Haryono (Camat Penawangan), Cheno Malang Judo (Kabid PBB dan BPHTB di BPPKAD), Een Endarto (Kabag Pengadaan), dan Tri Retno Indiarti (Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup).

Selanjutnya, ada tujuh nama yang melamar jabatan Kepala Disperindag. Masing-masing Bambang Luntho Lagiyono (Camat Brati), Karsono (Kabid Keolahragaan Disporabudpar), Ni Putu Sri Rahayu (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan), Nugroho Agus Prastowo (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Stefanus Sartono (Sekretaris Dinas Sosial), Tjatur Widiastuti (Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) dan Wiyanto (Kabid Keberdayaan dan Pengembangan Koperasi).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan Suhadi menyatakan, setelah pembuatan makalah, peserta seleksi terbuka masih harus mengikuti dua tahapan lagi. Yakni, tahapan persentasi makalah yang dibuat hari ini. Kemudian, satu tahapan lagi adalah wawancara dengan bupati.

“Untuk tahapan presentasi dijadwalkan Kamis (30/3/2017) besok. Kemudian, agenda wawancara dilangsungkan keeseokan harinya, Jumat (31/3/2017). Hasil seleksi terbuka rencananya akan diserahkan tim pansel pada bupati pada 1 April,” jelasnya. 

Editor : Akrom Hazami

Kekosongan Posisi Asisten II Pemkab Grobogan Bakal Diisi Tanpa Proses Lelang Jabatan

Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) level eselon II di lingkup Pemkab Grobogan ternyata tidak seluruhnya dilakukan melalui proses seleksi terbuka atau lelang jabatan.

Indikasinya, dalam waktu dekat bakal ada pengisian satu JPT, yakni posisi Asisten II bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra yang pelaksanaannya tanpa melalui proses lelang jabatan. Posisi Asisten II ini kosong setelah pejabat sebelumnya Dasuki meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom menyatakan, pengisian jabatan Asisten II nantinya memang tidak dilakukan lewat seleksi terbuka. Tetapi, diisi dari salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya sudah dikukuhkan dan belum pernah dimutasi.

“Pengisian jabatan Asisten II akan dilakukan dalam waktu dekat. Nanti tidak lewat seleksi terbuka seperti yang saat ini sedang dilakukan untuk pengisian jabatan sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala Disperindag. Jadi, nanti ada satu kepala OPD yang dimutasi sebagai Asisten II,” jelas Ayong.

Menurut Ayong, sampai saat ini, proses seleksi lelang terbuka untuk tiga jabatan eselon II masih berlangsung. Setelah nanti terpilih, baru dibuka seleksi terbuka lagi untuk dua posisi JPT.

Yakni, untuk kepala OPD yang dimutasi jadi Asisten II. Satu lagi, buat kepala OPD peserta lelang jabatan yang nantinya terpilih jadi sekda.

Ayong menambahkan, peserta seleksi terbuka untuk tiga jabatan eselon II sudah selesai menjalani tes asesmen di Yogyakarta. Selanjutnya, peserta seleksi masih harus mengikuti tahapan penulisan makalah, persentasi dan wawancara yang dijadwalkan 29-31 Maret mendatang. Hasil seleksi terbuka akan diserahkan tim pansel pada bupati pada 1 April.

Editor : Akrom Hazami

 

21 Pejabat Daftar Seleksi Terbuka Jabatan Eslon II Grobogan

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan – Bursa seleksi terbuka atau lelang jabatan eselon eselon II di lingkup Pemkab Grobogan akhirnya ramai peminat. Pada batas terakhir pendaftaran pada Jumat (17/3/2017) kemarin, tercatat ada 21 orang yang memasukkan berkas lamaran.

Sebagian besar pelamar memasukkan berkas di kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan pada hari terakhir. Sebab, hingga Selasa (14/3/2017), jumlah pendaftar lelang jabatan baru ada 3 orang saja.

“Dua hari terakhir sebelum batas akhir pendaftaran memang banyak yang memasukkan berkas lamaran. Pengalaman di daerah lain, pendaftar lelang jabatan biasanya baru memasukkan lamaran menjelang masa penutupan,” kata Kepala BKPPD Grobogan Suhadi didampingi Kasubid Formasi Pengadaan dan Pendataan Fery Yudatama di Grobogan, Sabtu (18/3/2017). 

Seperti diberitakan, lelang jabatan atau seleksi terbuka diperuntukkan untuk posisi Sekretaris daerah (Sekda) dan dua kepala dinas. Masing-masing, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdanganan (Disperindag) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Saat ini, posisi sekda serta kadinas definitif masih kosong dan hanya dijabat oleh seorang pelaksana tugas.

Menurut Suhadi, dari 21 pelamar tersebut, 6 di antaranya melamar posisi sekda. Pelamar jabatan sekda ini semuanya merupakan pejabat dari Grobogan. Kemudian, pelamar untuk posisi Kepala Bappeda ada 7 orang, dan 15 orang melamar Kepala Disperindag.

Setelah pendaftaran ditutup, berkas pelamar selanjutnya diserahkan pada panitia seleksi (Pansel) yang sebelumnya sudah terbentuk. Sesuai tahapan, pansel akan melakukan seleksi administrasi dan hasilnya akan langsung diumumkan hari ini, Sabtu (18/3/2017). Bagi pelamar yang lolos administrasi akan mengikuti tes asesmen pada Senin (20/3/2017) lusa.

Suhadi menyatakan, lelang jabatan tersebut baru kali pertama diterapkan menyusul adanya UU ASN. Adapun dasar seleksi terbuka yakni Peraturan Menpan dan RB 13/2014 dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 23 Februari 2017 nomor B-59/KASN/2/2017 tentang rekomendasi seleksi terbuka.

Untuk seleksi terbuka itu sudah terbentuk panitia seleksi (Pansel). Panitia seleksi terdiri atas Kantor Regional I Badan Kepagawaian Nasional (BKN) Yogyakarta, akademisi Universitas Gajahmada Yogyakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng.

“Jadi satu pansel ini bekerja untuk seleksi sekda dan dua kadinas. Hal ini biar efektif dan efisien. Sengaja kita tidak melibatkan tim dari Pemkab Grobogan agar panitia seleksi dapat bekerja secara independen,” sambungnya.

Editor : Akrom Hazami 

Bupati Grobogan Ambil Sumpah 21 Pejabat Baru

Pengambilan sumpah jabatan pejabat baru yang dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pergeseran pejabat di lingkup Pemkab Grobogan kembali dilakukan. Hal ini menyusul adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat baru yang dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (16/3/2017).

Pelantikan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka ini boleh dibilang mengejutkan dan terkesan sangat mendadak. Sebab, hingga sehari sebelumnya, belum muncul kabar bakal adanya pelantikan tersebut.

Dalam pelantikan ini ada 21 pejabat yang diambil sumpahnya. Pejabat yang dilantik berasal dari level eselon III dan IV dari beberapa SKPD. Selain pergeseran, ada pula beberapa nama yang mendapat promosi jabatan.

Sri menyatakan, pelantikan pejabat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah yang baru. Terkait dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan agar pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya.

“Pelantikan pejabat baru, baik rotasi maupun promosi merupakan sebuah hal yang biasa. Hal ini kita lakukan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah yang baru,” cetusnya.

Sri juga mengingatkan, tuntutan pelayanan saat ini lebih bersifat terbuka dan berbasis teknologi informasi. Hal itu menuntut proses penyelesaian secara cepat, tepat dan transparan serta bebas dari pungutan liar. 

Ini jelas membutuhkan kerja keras, cerdas, kompak dan cepat, dengan sentuhan manajemen, karakter kepemimpinan dan teknik operasional yang lebih profesional.

“Semua pejabat saya minta agar segera memahami tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan. Saya minta para pejabat baru agar berusaha membuat inovasi demi kemajuan daerah,” imbuhnya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

 

Sekeliling Alun-alun Purwodadi Dihiasi Penjor Janur, Ada Apa?

Pekerja sedang membuat penjor dari janur kuning di kantor Setda Pemkab Grobogan, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemandangan di sekeliling Alun-alun Purwodadi, Grobogan, terlihat berbeda pada Selasa (28/2/2017). Hal ini menyusul adanya pemasangan penjor janur yang menjulang tinggi. Adanya pemasangan penjor janur itu sempat membuat sejumlah warga yang melintas bertanya-tanya.

Lho, kok ada banyak penjor janur yang dipasang? Sebelumnya, belum pernah ada yang masang penjor di alun-alun, Memangnya, siapa yang mau punya gawe?,” kata Maya, salah seorang warga yang melintasi di alun-alun setempat.

Pemasangan penjor tersebut ternyata bukan dilakukan oleh orang yang punya hajat pernikahan. Tetapi, sengaja disiapkan oleh Pemkab Grobogan dalam rangka peringatan Hari Jadi kota yang jatuh pada 4 Maret mendatang. Untuk memeriahkan momen tersebut, sekeliling alun-alun sengaja dipercantik dengan pemasangan penjor.

Dari pantauan di lapangan, penjor tersebut memang baru dipersiapkan. Proses pembuatan penjor dilakukan di tempat parkir di sebelah barat gedung Setda Grobogan. Di tempat itu, ada salah seorang pekerja yang terlihat sibuk merangkai janur pada batang bambu.

“Ini masih proses pembuatan. Order penjor ada 22 buah,” kata pembuat penjor yang mengaku bernama Waluyo itu.

Menurutnya, penjor yang sudah jadi langsung dipasang di sekeliling alun-alun pada titik yang sudah ditentukan. Order penjor didapatnya dari panitia Hari Jadi Kabupaten Grobogan.

Editor : Akrom Hazami

Asisten II Pemkab Grobogan Tutup Usia

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki meninggal dunia, Senin (27/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan berduka. Hal ini menyusul meninggalnya Asisten II Dasuki, Senin (27/2/2017) sekitar pukul 05.45 WIB. Mantan Camat Purwodadi itu sebelumnya sempat dilarikan ke RS Panti Rahayu Purwodadi. Namun, ketika sampai di IGD, pejabat berusia 57 tahun itu diketahui sudah meninggal dunia.

Dari rumah sakit, jenazah disemayamkan di rumah duka di komplek RSS Sambak Indah, Purwodadi. Sekitar pukul 13.00 WIB jenazah dibawa menuju pemakaman di tempat kelahirannya di Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi. Ratusan orang ikut mengantarkan jenazah hingga ke lokasi pemakaman umum tersebut.

Meninggalnya pejabat yang suka bercanda itu sangat mengejutkan banyak pihak. Mulai bupati, jajaran FKPD, koleganya dan para PNS, khususnya di lingkup Setda Grobogan serta wartawan.

Sebab sehari sebelumnya, Minggu (26/2/2017), mantan Kabag Kesra itu masih terlihat ikut mendampingi Bupati Sri Sumarni dalam tiga kegiatan. Yakni, jalan sehat di Kelurahan Grobogan, apel kebangsaan ansor dan banser di alun-alun yang dilanjutkan dengan menghadiri acara pelantikan pengurus PCNU Grobogan di pendapa kabupaten.

Saat mengikuti kegiatan, Dasuki terlihat sangat sehat dan sempat guyonan dengan sejumlah wartawan. Bahkan, Dasuki yang juga pengurus Kwarcab Grobogan sempat pula menyapa panitia dan peserta pesta siaga di halaman setda.

“Terus terang, saya tadi sempat tidak percaya saat menerima kabar duka ini. Makanya, saya langsung menuju rumah sakit untuk memastikan kebenaran kabar itu. Soalnya, kemarin Pak Dasuki seharian sama saya menghadiri beberapa acara dan kelihatan sangat sehat,” ujar Sri Sumarni.

Menurut Sri, sebelum pamitan usai menghadiri acara pelantikan pengurus PCNU, Dasuki sempat menyampaikan pesan. “Saya diminta untuk menjaga kesehatan. Itu pesan terakhirnya yang disampaikan kemarin,” katanya. 

Editor : Akrom Hazami

 

Pengurus Kwarran Tingkatkan Jumlah Pramuka Garuda di Grobogan

Ketua Kwarcab Grobogan Icek Baskoro menyematkan tanda jabatan mabiran kepada Camat Klambu M Arief Efendi Kun Amrullah. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Kwarcab Grobogan Icek Baskoro menyematkan tanda jabatan mabiran kepada Camat Klambu M Arief Efendi Kun Amrullah. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para pengurus Kwartir Ranting (Kwarran) diminta bisa mendorong bertambahnya jumlah parmuka garuda di berbagai tingkatan. Hal itu disampaikan Ketua Kwarcab 11 15 Grobogan Icek Baskoro saat pengukuhan pengurus Majelis Pembimbing Ranting dan Kwartir Ranting Klambu masa bakti 2016-2021, Sabtu (4/2/2017).

“Pramuka garuda adalah tingkatan tertinggi dalam golongan kepramukaan. Baik Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega. Sejauh ini kita sudah punya pramuka garuda tetapi jumlahnya belum banyak. Pramuka garuda ini nantinya akan menjadi teladan dan motivator bagi teman sebayanya maupun lingkungannya,” tegas mantan Wakil Bupati Grobogan itu.

Menurutnya, untuk menyandang predikat pramuka garuda harus menjalani serangkaian ujian yang cukup berat. Untuk bisa jadi Pramuka Garuda tidak hanya kemampuan di bidang kepramukaan saja yang dinilai. Tetapi ada penilaian materi lainnya. Seperti kepribadian, kecakapan, lingkungan, jasmani dan rohani.

“Pramuka Garuda adalah orang-orang yang pilihan dan mempunyai ketrampilan yang bisa diandalkan. Karena itu selain pengurus Kwarcab, perlu dorongan dan motivasi juga dari pembina Pramuka di Gugusdepan dan pengurus Kwartir Ranting,” cetus Icek.

Sementara itu Camat Klambu yang juga Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran) Klambu M Arief Efendi Kun Amrullah menegaskan, dalam mengelola Gerakan Pramuka di level Kwarran perlu kebersamaan, komunikasi dan koordinasi yang baik dan berkesinambungan. Sehingga program yang telah disusun akan berjalan dengan lancar.

Dalam kesempatan itu, camat yang akrab disapa Dendi itu mendukung penuh untuk memajukan Gerakan Pramuka di Klambu. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah memberikan izin penggunaan satu bangunan yang terletak tidak jauh dari Kantor Kecamatan Klambu untuk digunakan sebagai Sanggar Pramuka Klambu.

Usai dilantik jadi Kamabiran, Dendi selanjutnya ganti melakukan pelantikan Ketua Kwartir Ranting Klambu Siti Khunaenah dan jajaran pengurus lainnya. Kepengurusan Kwarran Klambu inimerupakan hasil Musyawarah Ranting yang digelar pada Desember 2016 lalu. 

Editor : Akrom Hazami

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diserahkan, Ini Pesan Bupati Grobogan pada Kepala SKPD

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa catatan dalam acara penyerahan DPA di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa catatan dalam acara penyerahan DPA di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para kepala SKPD di Grobogan diminta segera melaksanakan kerja sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017).

“Penyerahan DPA untuk 45 SKP termasuk kecamatan ini bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, segera bekerja sesuai dengan program yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” katanya.

Selain kepala SKPD, acara penyerahan DPA juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Grobogan. Antara lain, Muklisin, Siafuddin Zuhri, dan Amin Rois.

Menurut Sri, penyerahan DPA itu merupakan tahap akhir dari siklus perencanaan penganggaran dan menjadi langkah awal dari pelaksanaan kegiatan Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2017 ini. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim anggaran pemerintah daerah, kepala SKPD dan pihak lainnya atas selesainya DPA sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan sudah diserahkannya DPA, Sri meminta kepada semua kepala SKPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

“Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan segera dilaksanakan tepat waktu. Kondisi ini akan menyebabkan tidak adanya serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri juga mengingatkan agar sistem pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD agar lebih ditertibkan. Mulai dari sistem dan mekanisme pengadaan, metode evaluasi dan kontrak dengan penyedia barang/jasa sampai dengan penyerahan pekerjaan harus benar-benar akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini guna menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari.

Editor : Akrom Hazami

Jangan Kaget dengan Burung Merpati di Kantor Pemerintahan Grobogan

burung

Salah seorang pegawai menebarkan jagung kepada puluhan ekor burung merpati di kantor Setda Pemkab Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bagi yang jarang bertandang ke kantor Setda Grobogan, jangan kaget bila menjumpai puluhan ekor burung merpati di sekitar kawasan perkantoran itu. Soalnya, merpati ini ternyata juga tinggal di gedung berlantai tiga tersebut.

Namun, merpati ini tinggalnya tentu saja tidak di dalam gedung. Tetapi bersarang di bagian luar atap gedung lantai tiga. “Sarangnya ada di atas. Gak kelihatan dari bawah sini,” ujar Sutopo, staf Setda Grobogan yang biasa memberi makan puluhan merpati saat jam istirahat.

Merpati itu sudah menempati tempat itu cukup lama, sekitar dua tahunan. Awalnya, hanya ada beberapa ekor dan kemudian berkembang biak hingga mencapai 50 ekor. “Jumlahnya gak pernah saya hitung. Kayaknya sekitar 50 ekor,” ujar staf TU pimpinan itu.

Meski jumlahnya cukup banyak, puluhan merpati itu sepertinya juga punya sopan santun. Yang mana, burung itu tidak pernah masuk ke ruang kantor meski pintu dan jendelanya terbuka.

Menjelang tengah hari, beberapa ekor merpati mulai turun di halaman menunggu orang yang biasa melempar jagung datang. Begitu orang yang ditunggu terlihat membawa kaleng berisi jagung, merpati dari atap langsung beterbangan ke halaman.

Beberapa kali, puluhan merpati itu sempat terbang lagi ke tempatnya bersarang. Hal ini terjadi ketika ada orang asing yang lewat di halaman saat merpati tengah melahap jagung. “Kalau sama saya burungnya jinak karena sudah biasa berinteraksi. Kalau ada orang asing biasanya langsung kabur ke atas,” kata Sutopo sembari tertawa.

Dalam satu hari, puluhan merpati itu dikasih jagung sekali. Biasanya saat jam istirahat. Sekali makan, biasanya dikasih 2-3 kg jagung. Persediaan jagung itu disuplai dari iuran sukarela para pegawai yang peduli dengan keberadaan merpati itu. “Merpati itu tidak pernah diperjual belikan. Sengaja dibiarkan berkembang biar tambah banyak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Berubah Bentuk, Sejumlah SKPD di Grobogan Ganti Papan Nama Kantor

 

Salah seorang pekerja sedang memasang papan penunjuk arah kantor Dispermades Grobogan, Jumat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Salah seorang pekerja sedang memasang papan penunjuk arah kantor Dispermades Grobogan, Jumat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru ternyata berdampak cukup luas. Selain belum maksimalnya kinerja, adanya OPD baru juga menyebabkan sejumlah SKPD harus mengganti papan nama.

Sebab, dalam OPD baru, ada SKPD yang berubah bentuk maupun namanya. Ada pula SKPD yang baru terbentuk menyusul adanya OPD yang pengukuhan dan pelantikan pejabatnya dilakukan akhir Desember 2016 lalu.

Dari pantauan di lapangan, SKPD yang sudah mengubah papan nama kantor adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) yang berada di jalan Gunung Muria, belakang kantor Kelurahan Purwodadi. Sebelum OPD baru, SKPD ini bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas).

Selain papan nama, papan penunjuk arah menuju kantor Dispermades juga dipasang. Letaknya, di ujung jalan Gunung Muria sebelah timur atau di seberang pasar burung.

“Adanya perubahan nama SKPD maka papan nama kantor juga kita sesuaikan. Sekarang namanya sudah kita ubah sesuai format yang baru agar masyarkat juga cepat mengetahui,” kata Kepala Dispermades Grobogan Sanyoto.

Menurutnya, selain papan nama, ada hal penting lainnya yang juga sudah disiapkan untuk menunjang urusan administrasi. Yakni, penggantian kop surat/map dan stempel kantor.

“Sebelum papan nama, kop surat/map dan stempel sudah kita siapkan lebih dulu. Soalnya, kebutuhan ini juga penting untuk urusan surat-menyurat ataupun keperluan administrasi lainnya,” jelasnya.

Di sejumlah instansi lainnya, papan nama kantor belum ada perubahan. Para pegawainya masih terlihat sibuk menata arsip dan tempat kerja baru. Terutama, untuk beberapa SKPD yang terpaksa harus pindahan dari kantor lama ke lokasi baru.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom menyatakan, dalam masa transisi seiring adanya OPD baru, kinerja di sejumlah SKPD masih belum efektif. Terutama, SKPD baru dan SKPD yang pindah lokasi kantornya.

“Masa transisi ini butuh waktu sekitar seminggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kita harapkan, pekan depan semua SKPD sudah bekerja optimal,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

Penempatan Pejabat Grobogan yang Dinilai Kurang Pas, Bakal Dievaluasi Lagi

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat melantik para pejabat di pendapa kabupaten, Sabtu (31/12/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat melantik para pejabat di pendapa kabupaten, Sabtu (31/12/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sorotan sejumlah pihak terkait adanya penempatan pejabat yang dinilai kurang tepat mendapat tanggapan dari Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom. Dijelaskan, peluang untuk mengevaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan organisasi perngakat daerah baru masih terbuka.

Namun, evaluasi tidak bisa langsung dilakukan saat ini. Sebabnya, umur SKPD maupun pejabat yang mengisi, baru berjalan beberapa hari. Setelah roda pemerintahan berjalan, evaluasinya baru bisa dilakukan.

“Biarkan SKPD baru ini jalan dahulu, kan baru beberapa hari dilantik. Nanti kalau sudah berjalan baru ada evaluasi. Kami berharap pejabat yang telah diberi amanah bekerja dengan profesional sesuai pos jabatannya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (3/1/2017).

Seperti diberitakan, dalam pelantikan 957 pejabat eselon II, III, dan IV yang digelar akhir Desember lalu, ada beberapa posisi jabatan yang mendapat sorotan. Persoalannya, penempatan personelnya dinilai kurang pas. Sebab, dirasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Salah satunya jabatan eselon III untuk posisi Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) yang dijabat Rinjani Suryaningsih. Sebelum pindah ke BPPKAD, Rinjani yang punya titel dokter itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Di samping itu, ada pula beberapa posisi jabatan lainnya yang juga dinilai kurang pas. Baik dilevel eselon III maupun IV. Sebabnya juga sama, yakni latar pendidikan dan pengalaman kerja selama ini yang dirasa kurang pas dengan tempat baru.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni sehari sebelum melantik ratusan pejabat sempat melontarkan penyataan jika penataan pejabat itu tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Sebab ada aturan baru terkait pengisian jabatan tersebut.

“Semula saya kira gampang geser-geser pejabat itu. Ternyata aturannya banyak sekali,” katanya saat peluncuran pelayanan kependudukan online di kantor Disdukcapil Grobogan pada Jumat (30/12/2016).

Sri menegaskan, terkait penataan SOTK baru, dia menyerahkan sepenuhnya pada tim Baperjakat. Dia meminta Baperjakat supaya bekerja profesional dan selalu mengacu pada aturan yang berlaku dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, semua keputusan yang diambil Baperjakat sudah pasti dilakukan dengan pertimbangan matang.

“Dalam penataan SOTK pasti akan muncul ketidak puasan dari beberapa pihak. Soalnya, ada berbagai pertimbangan dalam membuat keputusan ini,” katanya waktu itu.

Editor : Akrom Hazami

Hari Pertama Kerja, PNS di Grobogan Malah Sibuk Pindahan Kantor

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hari pertama masuk kerja tahun 2017 di lingkup Pemkab Grobogan belum terlihat maksimal. Sebab di sejumlah instansi, para pegawai masih sibuk membereskan berkas lama dan bersiap untuk pindah ke kantor yang baru.

Kesibukan ini disebabkan adanya penataan SOTK yang dirangkai dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada akhir tahun 2016 lalu. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, ada beberapa instansi yang namanya masih tetap. Ada pula yang pecah jadi dua, digabung dengan instansi lainnya dan ada yang hilang serta ditarik ikut provinsi.

Instansi yang hilang misalnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditarik ke provinsi. Kemudian, Dinas Pengairan bergabung dengan Dinas Bina Marga dan namanya berubah jadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Selanjutnya, ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi pecah jadi dua. Yakni, Dinas Perhubungan dan Dinas Infokom.

Demikian pula dengan Dinsosnakertrans juga pecah jadi dua. Masing-masing, Dinas Sosial Serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di samping Itu, Badan Lingkungan Hidup juga punya tambahan bidang baru. Yakni kebersihan yang sebelumnya masuk dalam Dinas Cipta Karya.

Adanya perubahan organisasi perangkat daerah menjadikan beberapa instansi akhirnya pindah kantor baru. Misalnya, BLH direncanakan akan menempati bekas kantor Dinas Cipta Karya.

Selanjutnya, Dinas Cipta Karya yang ganti nama jadi Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman akan geser menempati bekas kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan kantor BLH yang lama rencananya akan dipakai instansi baru, Dinas Infokom.

“Ya, sejak pagi tadi, semua lagi beres-beres berkas untuk dibawa ke lokasi kantor baru. Rencananya kita akan menempati kantor yang dulu dipakai Dinas Kehutanan Dan Perkebunan,” kata  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan M Chanif, Selasa (3/12/2016).

Menurutnya, proses pindahan kantor itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, meski sudah ditarik provinsi namun berkas dan inventaris di kantor Dinas Kehutanan Dan Perkebunan belum dikosongkan.

“Proses pindahan ini barangkali butuh waktu beberapa hari. Sementara barangnya kita kemasi dan taruh di sana dulu. Nanti, setelah kosong ruangannya baru kita tata,” ujarnya.

Sementara itu, dari pantauan di instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyrakat sudah bekerja normal seperti biasa. Seperti pelayanan pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning di bagian tenaga kerja.

Lokasinya masih di tempat lama di Jalan Sutomo Purwodadi yang sebelumnya jadi satu di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, dinas ini pecah jadi dua.

Nantinya, Dinas Sosial akan pindah kantor ke gedung yang dulunya dipakai Bidang Transmigrasi di jalan DI Panjaitan. Sedangkan tempat lama dipakai kantor instansi pecahannya, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Pelayanan kartu kuning sudah buka sejak pagi tadi. Saya tadi ngantre sebentar dan sekarang sudah jadi kartunya,” kata Rinaldi, salah seorang pencari kartu kuning.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran/kematian juga sudah normal pada hari pertama kerja. Bahkan, jumlah warga yang mengurus pelayanan administrasi kependudukan di hari perdana ini cukup banyak.

“Kebetulan, dinas kami tidak ada perubahan dalam penataan organisasi perangkat daerah baru. Jadi, begitu masuk kerja, pelayanan langsung berjalan seperti biasa. Hari pertama ini, warga yang mengurus pelayanan banyak sekali karena beberapa hari kemarin libur,” jelas Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo.

Editor : Akrom Hazami

3 Jabatan Kepala SKPD di Grobogan Kosong

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengambil sumpah para pejabat yang dilantik berdasarkan SOTK baru di pendapa kabupaten setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengambil sumpah para pejabat yang dilantik berdasarkan SOTK baru di pendapa kabupaten setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni melangsungkan pelantikan pejabat yang disesuaikan dengan SOTK baru, Sabtu (31/12/2016). Total pejabat yang dilantik di pendapa kabupaten ada 957 orang, meliputi eselon II, III, dan IV. Sebelum pelantikan, dilangsungkan acara pengukuran organisasi perangkat daerah yang baru.

Dalam pelantikan itu, ada tiga posisi jabatan kepala SKPD (eselon II) yang masih kosong. Yakni, Kepala Disporabudpar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Infokom. Kemudian ada juga kekosongan untuk posisi dua staf ahli.

Dua staf ahli sebelumnya pindah ke tempat lain. Yakni, Bambang Panji menjadi Kepala Satpol PP dan Sugeng menjabat jadi Sekretaris Dinas Koperasi UMKM.

“Untuk posisi tiga kepala SKPD yang kosong nanti akan diisi dikemudian hari. Nanti akan ditunjuk Plt kepala SKPD di tiga instansi tersebut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Grobogan Suhadi.

Dalam pelantikan pejabat sesuai SOTK baru, boleh dibilang tidak ada perombakan besar-besaran seperti yang diprediksi selama ini. Sebagian besar pimpinan SKPD masih ditempati wajah lama.

Meski begitu, ada juga kepala SKPD yang berubah posisinya. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan dinas baru pecahan dari Dinsosnakertrans.

Pucuk pimpinan dinas ini dijabat Nurwanto yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Bina Marga.

Tempat Nurwanto digantikan Subiyono yang sebelumnya jadi Kepala Dinas Pengairan. Sesuai SOTK baru, dinas pengairan hilang dan gabung dengan dinas Bina Marga yang namanya berubah jadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Di luar itu, pucuk pimpinan SKPD masih ditempati pejabat lama kendati nama instansinya ada yang berubah. Misalnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan masih dijabat M Chanief.

Untuk posisi jabatan eselon III dan IV, untuk level kabid, kasubag atau kasi terjadi banyak perubahan. Ada banyak pegawai yang berpindah ke instansi lainnya. Sedangkan di jabatan camat, praktis masih tetap seperti semula.

Bupati Sri Sumarni menyatakan, penataan jabatan hari ini lebih banyak bersifat pengukuhan. Adapun rotasi dan promosi pada sebagian kecil jabatan adalah pengisian beberapa jabatan kosong yang akhirnya berdampak pada pergeseran jabatan lain.

Meskipun melalui Organisasi Perangkat Daerah yang baru, tupoksinya hampir sama, dan hal itu tidak dapat  dipandang ringan karena kondisi lingkungan dan aturannya sudah berbeda.

”Organisasi Perangkat Daerah yang baru ini, bekerja berdasarkan visi dan misi dalam RPJMD 2016 -2021. Kemudian, perencanaan dan penganggaran juga menerapkan E-Planning dan E-Budgetting yang didampingi langsung oleh KPK dengan mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih, efisien dan akuntabel,” tegasnya.

Sri juga mengingatkan, tuntutan pelayanan saat ini lebih bersifat terbuka dan berbasis tehnologi informasi yang menuntut proses penyelesaian secara cepat, tepat dan transparan sertabebas dari pungutan liar. Hal ini jelas membutuhkan kerja keras, cerdas, kompak dan cepat, dengan sentuhan manajemen, karakter kepemimpinan dan teknik operasional yang lebih profesional.

“Para kepala SKPD saya minta agar segera konsolidasi, dan koordinasi, serta  menandatangani pakta integritas bagi seluruh pejabat dan ASN pada instansi masing-masing. Semua pejabat agar segera memahami tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan. Saya minta para pejabat yang habis dilantikberusaha membuat inovasi demi kemajuan daerah,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Bupati Grobogan Peringatkan Kepala SKPD Tak Molor Susun DPA

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutan pada peserta sosialisasi. (MuriaNewsCom/Dani Agus )

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutan pada peserta sosialisasi. (MuriaNewsCom/Dani Agus )

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar seluruh SKPD bisa secepatnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun anggaran 2017. Dengan demikian, DPA itu nantinya akan bisa diserahkan  sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Yakni, pada pertengahan Januari 2017.

Hal itu disampaikan Sri i saat membuka Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di ruang Riptaloka, Kamis (29/12/2015).

“Penyerahan DPA itu merupakan tahap akhir dari siklus perencanaan penganggaran dan menjadi langkah awal dari pelaksanaan kegiatan Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2017. Jadi, fungsi DPA ini memang sangat penting,” tegasnya.

Ikut mendampingi bupati, Asisten II Dasuki dan staf ahli bidang pembangunan Wiku Handoyo. Hadir pula, Kasubag PAPP Infrastruktur dan Tata Ruang Biro Adm Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng Agus Munawar Shodiq. 

Terkait dengan kondisi itu, Sri meminta agar jangan sampai ada SKPD yang terlambat dalam menyerahkan DPA. Sebab, keterlambatan penyerahan DPA akan mengganggu kinerja dinas yang bersangkutan.

Dikatakan, jika DPA diserahkan dengan cepat maka program kerja yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan tepat waktu. Kondisi ini akan menyebabkan tidak adanya serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Sri juga mengingatkan agar sistem pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD agar lebih ditertibkan. Mulai dari sistem dan mekanisme pengadaan, metode evaluasi dan kontrak dengan penyedia barang/jasa sampai dengan penyerahan pekerjaan harus benar-benar akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini guna menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari.

Editor : Akrom Hazami

Tips DPPKAD Grobogan Biar Wajib Pajak Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

dppkad

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo menekan tombol mesin cetak sebagai tanda dimulainya pencetakan SPPT PBB 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – DPPKAD Grobogan ingin meningkatkan capaian penerimaan pendapatan dari setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya adalah mempercepat pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2017. Proses pencetakan SPPT perdana mulai dilakukan, Kamis (29/12/2016).

Acara pencetakan SPPT perdana ditandai dengan penekanan tombol mesin cetak oleh Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo. Beberapa saat sebelu pencetakan SPPT dimulai, sempat digelar acara doa bersama dan pemotongan tumpeng yang diikuti oleh sejumlah karyawan DPPKAD.

“Mulai hari ini, proses pencetakan SPPT PBB tahun 2017 kita lakukan. Kita harapkan, pada awal bulan Januari proses pencetakan SPPT sudah selesai dan secepatnya kita distribusikan pada wajib pajak,” terang Sumarsono.

Sebelumnya, pencetakan SPPT dilakukan pada awal tahun anggaran baru. Saat ini, proses cetaknya sudah dimulai pada penghujung tahun anggaran sebelumnya.

Jumlah SPPT 2017 yang akan dicetak sebanyak kurang lebih hampir sama dengan tahun 2016, yakni sekitar 791.698 lembar. Setelah SPPT  sudah tercetak seluruhnya akan segera didistribusikan pada wajib pajak. Untuk proses distribusi nanti akan melibatkan pemerintahan desa.

Dengan cepat sampainya SPPT ditangan wajib pajak, lanjut Sumarsono, maka wajib pajak akan segera mengetahui jika mereka punya kewajiban yang harus dilakukan pada pemerintah. Yakni, membayar PBB tahun 2017.

Selain itu, jika cepat diterima maka wajib pajak bisa punya jeda waktu yang cukup untuk membayarkan PBB. Untuk pembayaran PPB tahun 2017 masa jatuh temponya hingga 30 September.

Sumarsono menambahkan, PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBB P2 tersebut,” ujarnya.

Dia berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan.
Editor : Akrom Hazami

Bukan Tanggal Merah, Warga Kaget Pintu Gerbang Pendapa Kabupaten Grobogan Terkunci Rapat

Pintu gerbang pendapa Kabupaten Grobogan terkunci rapat karena instansi pemerintahan diliburkan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pintu gerbang pendapa Kabupaten Grobogan terkunci rapat karena instansi pemerintahan diliburkan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski dalam kalender hari ini bukan tanggal merah namun semua kantor pemerintahan di lingkungan Pemkab Grobogan ternyata libur. Adanya perubahan kebijakan ini ternyata tidak diketahui semua lapisan masyarakat.

Buktinya, masih ada banyak warga yang sengaja datang ke instansi pemerintahan untuk mengurus surat maupun keperluan lainnya. Liburnya instansi pemerintahan ini bahkan sempat membuat beberapa warga kaget. Seperti, saat mau ke Kantor Pemkab Grobogan, Senin (26/12/2016). Sebab, saat tiba, pintu gerbangnya tertutup rapat.

“Mohon maaf, hari ini merupakan cuti bersama. Jadi semua kantor pemerintahan memang libur sehari,” kata petugas jaga pada warga yang hendak mengurus keperluan di Setda Grobogan, Senin.

Beberapa warga tersebut mengaku tidak tahu jika hari para pegawai libur kerja. Setahu mereka, hari ini tetap hari kerja karena kalendernya tidak merah. Selain di kantor pemkab,  warga yang kecele juga ada di depan Kantor Dinsosnakertrans yang berada di seberang Kantor Dispenduk Capil. Beberapa orang mengaku datang buat mengurus kartu kuning sebagai persyaratan untuk mencari pekerjaan.“Saya kira hari ini pelayanan buka karena tidak tanggal merah. Saya tidak tahu kalau hari ini ternyata kantor diliburkan,” ungkap Listiyani, warga Kecamatan Ngaringan.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom menyatakan, sesuai ketentuan hari ini memang diliburkan sesuai dengan ketentuan cuti bersama tahun 2016. Libur hari ini sebagai pengganti libur hari Natal yang jatuh pada hari Minggu.

“Jadi semua instansi hari ini memang libur bersama. Beberapa hari sebelumnya, kebijakan cuti bersama ini sudah kita sosialisasikan. Barangkali, tidak semua masyarakat mengetahui kebijakan cuti bersama sehingga tetap datang ke kantor,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Grobogan Siapkan Peraturan Bupati Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Kasi Pemasaran Promosi dan Produk Wisata Ruswandi menyampaikan penjelasan rencana pembuatan Perbup tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kasi Pemasaran Promosi dan Produk Wisata Ruswandi menyampaikan penjelasan rencana pembuatan Perbup tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Makin menggeliatnya sektor pariwisata di Grobogan mulai menjadi perhatian dari pemkab setempat. Indikasinya, pemkab bakal menyiapkan sebuah peraturan bupati (Perbup) mengani tanda daftar usaha pariwisata (TUDPar).

Terkait dengan masalah tersebut, Pemkab Grobogan melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mengundang berbagai komponen yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti, pengelola wisata, jasa transportasi, biro perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, hiburan dan rekreasi, serta penyelenggara pertemuan maupun pameran.

“Berbagai komponen yang berkaitan dengan usaha pariwisata sengaja kita kumpulkan. Tujuannya, untuk menyosialisasi dan meminta masukan terkait dengan rancangan pembuatan Perbup TUDPar,” kata Kabid Pariwisata Ngadino, Sabtu (24/12/2016).

Dijelaskan, pembuatan Perbup bertujuan memberikan  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan usaha pariwisata. Kemudian, adanya Perbup bisa sebagai aturan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata serta sebagai sarana informasi. Dengan adanya Perbup itu dimaksudkan bisa menjadi pedoman bagi  instansi terkait dalam  memberikan  pelayanan pendaftaran  usaha  dan  bagi  masyarakat  dalam menyelenggarakan usaha bidang pariwisata.

Dalam Perbup nanti akan mengatur berbagai hal yang bersifat teknis. Misalnya, syarat untuk mendapatkan TUDPar. Baik syarat administrasi, yuridis, dan teknis.

Selain itu, dilakukan pula penjelasan mengenai tahapan yang harus dilakukan pemohon untuk mendapatkan TUDPar. Dalam Perbup juga mengatur kewajiban dan larangan para pelaku usaha pariwisata serta sangsinya.

“Mereka yang diwajibkan memiliki TUDPar adalah setiap  orang  atau  badan  usaha  yang  menjalankan  kegiatan usaha  pariwisata. Untuk mendapatkan TUDPar nanti tidak dipungut biaya,” imbuh Kasi Pemasaran Promosi dan Produk Wisata Ruswandi.

Sementara itu, para peserta yang diundang dalam kesempatan itu menyambut baik rencana pembuatan Perbup yang khusus mengatur masalah usaha pariwisata. Sebab, adanya aturan ini akan memberikan kepastian para pelaku usaha.

Meski demikian, ada beberapa masukan yang disampaikan pelaku usaha pariwisata itu. Antara lain, peratuan yang dibuat jangan sampai tumpang tindih dengan aturan yang sudah berlaku selama ini.

“Kami berharap dalam pembuatan Perbup ini dikaji dengan cemat dengan aturan yang sudah ada, baik dari pusat maupun provinsi. Jangan sampai, adanya aturan baru justru akan menyulitkan pelaku usaha pariwisata,” kata Mulyadi, perwakilan dari pengelola jasa makanan dan minuman. 

Editor : Akrom Hazami

Penggunaan ADD 2016 di Grobogan Dievaluasi, Ini Hal Buruknya

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menyampaikan catatan dalam evaluasi ADD tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menyampaikan catatan dalam evaluasi ADD tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menggelar evaluasi alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang Purwodadi, Selasa (20/12/2016).

Menurutnya, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan dari ADD tahun 2016 di Grobogan. Catatan yang didapat antara lain, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan menyampaikan laporan ini akan berdampak tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.

“Penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda. Hal ini masih banyak kita temukan,” kata Daru.

Catatan berikutnya adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima.

Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti kades, sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Mereka sering tumpang tindih dalam kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.

Misalnya, masalah keuangan justru ditangani orang yang bukan jadi bendahara. Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.

“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang diundang dalam evaluasi ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD 2017 tidak muncul lagi,” jelas mantan Kepala Satpol PP itu.

Editor : Akrom Hazami

Tinggal Sepekan Lagi, Begini Penampakan Terkini Proyek Revitalisasi Alun-alun Purwodadi

Para pekerja masih sibuk menyelesaikan pekerjaan revitalisasi alun-alun Purwodadi yang saat ini progresnya baru mencapai 90 persen, Rabu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para pekerja masih sibuk menyelesaikan pekerjaan revitalisasi alun-alun Purwodadi yang saat ini progresnya baru mencapai 90 persen, Rabu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –  Kekhawatiran sejumlah pihak jika proyek revitalisasi alun-alun Purwodadi, Grobogan, tidak bisa rampung sesuai batas waktu yang ditentukan, tampaknya realistis. Pasalnya, hingga hari ini, Rabu (14/12/2016) pelaksanaan pekerjaan belum terlihat sempurna.

Padahal, batas akhir penyelesaian pekerjaan senilai Rp 10,3 miliar itu tinggal sepekan lagi. Sesuai kontraknya, proyek itu sudah harus selesai pada 22 Desember mendatang.

“Melihat sekilas saja bisa ketahuan kalau masih banyak volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan waktu yang tinggal seminggu lagi, rasanya tidak akan mencukupi. Soalnya, pekerjaan bagian akhir berupa finishing justru makan waktu lama karena prosesnya agak rumit. Untuk bisa selesai dalam satu minggu, maka peralatan dan tenaganya harus ditambah tiga kali lipat,” kata Sutrisno, warga Kelurahan Danyang yang kebetulan sedang melihat-lihat di lokasi tersebut.

Sementara itu,  Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Grobogan Joni Sarjono ketika dimintai komentarnya menegaskan, sampai saat ini progres proyek revitalisasi alun-alun itu sudah berkisar 90 persen. Proyek itu harus selesai dikerjakan dalam waktu 160 hari kalender. Terhitung, sejak 16 Juli sampai 22 Desember 2016.

“Waktu efektif yang tersisa memang tinggal seminggu lagi. Kami sudah meminta PT Aditya Mulya Pratama selaku rekanan supaya bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Mereka kita minta untuk menambah tenaga dan peralatan kerja biar pekerjaan cepat selesai,” katanya.

Disinggung adanya permintaan tambahan waktu untuk menyelesaiakan proyek tersebut, Joni menegaskan, hal itu tidak ada. Sejauh ini, pihak rekanan belum pernah mengajukan permohonan tambahan waktu.

Saat ditanya jika proyek itu nantinya tidak bisa rampung tepat waktu, Joni menyatakan, pihaknya tidak mau berandai-andai. “Kita lihat saja nanti sampai 22 Desember. Kita masih berupaya agar proyeknya selesai sesuatu kontrak,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Tarawih Keliling di Grobogan Siap Digelar 

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Agenda rutin tiap bulan puasa berupa kegiatan tarawih keliling (tarling) masih tetap diadakan pada tahun ini. Rencananya, kegiatan tarling akan bergulir mulai Rabu (8/6/2016) lusa.

“Kita barusan dapat kabar kalau pelaksanaan tarling dimulai Rabu, lusa. Seluruh jajaran FKPD dan pimpinan SKPD akan dilibatkan dalam tarling nanti,” kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkb Grobogan Ayong Muchtarom.

Menurutnya, dalam kegiatan tarling nanti akan dibentuk dua tim. Tim pertama akan dipimpin langsung Bupati Grobogan Sri Sumarni. Sementara tim kedua dipimpin Sekda Grobogan Sugiyanto.
Seperti sebelumnya, kegiatan tarling akan diawali dengan berbuka puasa bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar. Dalam tarling tersebut juga ada penyerahan bantuan oleh Bazda untuk masjid yang ditempati serta fakir miskin dan yatim piatu.

Tak hanya tarawih keliling, Pemkab Grobogan juga menggelar pasar murah selama bulan ramadan. Pasar murah itu direncanakan digelar di 20 titik. Yakni, di setiap kecamatan yang jumlahnya 19 dan satu titik di halaman setda.

”Pasar Murah ini akan dibuka Kamis (9/6) di Desa Tambakan, Kecamatan Gubug. Kemudian, untuk penutupan akan dilakukan di halaman Setda Grobogan,” imbuh Ayong.

Editor : Akrom Hazami