Mengherankan, Pemkab Rembang Enggan Cairkan Anggaran Rp 52 M

uang

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dana sebesar Rp 52 miliar yang merupakan bantuan keuangan untuk desa di Kabupaten Rembang, terancam hanya menjadi sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa pada tahun 2016 ini.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas mengatakan, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten (pemkab), masih tetap diperlukan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di desa.

”Meskipun sudah ada dana desa dari Pemerintah Pusat dan alokasi dana desa dari pemkab, saya kira bantuan keuangan masih diperlukan. Ini agar desa bisa cepat menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasarnya,” terangnya kepada MuriaNewsCom, Sabtu (2/4/2016).

Namun, Ilyas menangkap adanya sinyal keengganan dari pemkab untuk mencairkan dana tersebut. Hal itu ditangkapnya ketika berkoordinasi dengan Bupati Rembang Abdul Hafidz, baru-baru ini.

”Saat konsultasi belum lama ini , bupati terkesan belum ingin atau belum akan mencairkan bantuan keuangan bagi desa, pada masa APBD Induk 2016,” ungkap Ilyas.

Ilyas mengatakan, seharusnya bantuan tersebut tetap dicairkan. Sehingga tidak akan menjadi silpa. ”Saya yakin bahwa desa masih membutuhkannya untuk pembangunan,” jelasnya.

Editor: Merie

Gara-gara Ini, Pemkab Rembang Terancam Kena Sanksi dari Kementan RI

Bupati Rembang Abdul Hafidz di sela inspeksi mendadak di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat Senin (28/3/2016).

Bupati Rembang Abdul Hafidz di sela inspeksi mendadak di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat Senin (28/3/2016).

 

MuriaNewsCom, Rembang – Baru-baru ini Bupati Rembang Abdul Hafidz mendapat dua surat dari Kementerian Pertanian. Satu berisi mengenai penyerapan anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Rembang masih dibawah lima persen, hingga Maret ini.

Surat kedua disebutkan, jika tidak ada langkah konkrit dari Pemkab Rembang, maka Kabupaten Rembang akan mendapat sanksi dari Kementan RI. Sebab, tingkat serapan anggaran hingga 22 Maret lalu yang masih di bawah lima persen atau terbilang rendah.

Bupati Rembang Abdul Hafidz di sela inspeksi mendadak di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat Senin (28/3/2016), mengaku cemas apabila sanksi itu berupa pemangkasan anggaran. “Kalau cuma ditegur, tidak begitu masalah. Tapi kalau sampai dipangkas, akan bikin kita kelabakan. Kegiatan yang sudah direncanakan pemkab akan kacau,” ujar Hafidz.

Pihaknya berharap, kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang agar bersinergi dengan jajaran di bawahnya untuk memahami kembali sistem dan pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan pada 2016. “Jika ada yang membuat ragu, dinas bisa konsultasi dengan TP4D,” imbuhnya.

Begitu pula jika sumber daya manusianya kurang, misalnya konsultan kegiatan konstruksi, bupati mempersilahkan penggunaan konsultan dari luar dinas. “Soal biaya, bisa pakai pos belanja dana tak tersangka untuk pendampingan,” katanya.

Kepala Distanhut Rembang Suratmin mengatakan, semua kegiatan di dinasnya sudah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan.

Tahun ini ada total anggaran sekitar Rp61 miliar untuk dinasnya. Tiga kegiatan di antaranya merupakan bantuan dari pusat melalui Kementerian Pertanian. “Sebagian kegiatan yang bersifat nonfisik atau nonkonstruksi, sudah terserap sebagian,” ungkapnya.

Sementara, untuk kegiatan konstruksi baru akan terlaksana sebagian mulai bulan April mendatang. Suratmin berharap, ada bantuan tenaga sipil konstruksi untuk mempercepat penyerapan.

Editor : Kholistiono

Kasus Kamera Pengintai di Toilet Pemkab Rembang Akhirnya Dipolisikan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pemkab Rembang akhirnya melaporkan kasus temuan kamera pengintai berbentuk bolpoin di toilet wanita gedung pemkab lantai III kepada aparat kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat Sekda Rembang Hari Susanto.

Menurutnya, bagian hukum diperintahkan untuk melaporkan masalah tersebut ke Polres Rembang. Polisi juga telah mendatangi TKP di Lantai III Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (17/3/2016) sore. “Jumat mulai memeriksa saksi-saksi. Kalau kemarin sebatas melakukan pengecekan awal. Untuk barang buktinya, sudah diserahkan ke polisi guna bahan penyelidikan,” ungkapnya.

Hari menambahkan, pemkab setempat tidak menganggap sepele kejadian itu. Menurutnya, kejadian itu merupakan peristiwa serius yang harus segera dituntaskan. “Pemkab tidak mau dianggap membiarkan dan berdiam saja. Maka langkah hukum harus ditempuh, harapannya bisa mengungkap siapa pemasang dan pemilik kamera,” katanya.

Sementa itu, Kepala Bagian Umum Pemkab Rembang Ismail menjelaskan, semenjak temuan kamera berbentuk bolpoin di toilet wanita lantai III, pihaknya langsung memberitahukan kepada perusahaan outsorching yang mengerahkan tenaga kebersihan di Kantor Setda.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan bukan untuk menuduh mereka. Tetapi, karena mereka lah yang bertanggung jawab terkait kebersihan dan kenyamanan di toilet setiap harinya. “Bukan berarti menuduh tenaga outsorching terlibat, tapi semata-mata karena mereka juga bertugas membersihkan toilet tersebut tiap hari,” imbuh Ismail.

Disampaikan olehnya, para pekerja kebersihan itu layak dimintai penjelasan terkait sempat melihat atau tidak, keberadaan potongan pipa yang berisi kamera. “Apalagi lazimnya, kamar mandi hanya terdapat bak air, kloset, gayung, pengharum ruangan dan sikat pembersih toilet. Kalau ada barang-barang lain, pekerja perlu menaruh curiga,” ujarnya.

Untuk jumlah tenaga outsorching di Gedung Pemkab Rembang, kata Ismail, berjumlah 9 orang. Mereka diharapkan mampu membantu memberikan keterangan kepada polisi yang menangani kasus ini. “Harapannya, ketika polisi sudah menangani kasus ini, mereka ikut membantu memberikan keterangan sebagaimana yang diketahui,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Unik! Upacara Pakai Bahasa Jawa di Rembang

Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto dalam upacara peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, Kamis (25/2/2016) pagi. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto dalam upacara peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, Kamis (25/2/2016) pagi. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Kejadian unik tampak dalam upacara peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di Halaman Pemkab Rembang, Kamis (25/2/2016). Karena, instruksi dan sambutan dalam upacara pagi disampaikan dengan menggunakan Bahasa Jawa.

Meski upacara berjalan lancar, namun sempat memicu kegaduhan ketika gladi bersih. Sebab, upacara menggunakan Bahasa Jawa merupakan pertama kalinya bagi pihak Pemkab setempat.

Bupati Rembang Abdul Hafidz, dalam kesempatan itu membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia mengajak masyarakatnya untuk membiasakan menggunakan bahasa ibu Jawa Tengah yakni bahasa jawa.

“Supaya menjadi bahasa yang dimengerti terlebih dahulu oleh anak-anak kita sebelum mengerti bahasa lain. Sehingga anak cucu kita tidak takut dan merasa susah menggunakan Bahasa Jawa,” katanya.

Disampaikan olehnya, alat terbaik untuk belajar bahasa yakni dengan sebabyak-banyaknya berpikir dan berbicara dalam bahasa tersebut. “Bahasa Jawa tidak sekadar untuk berbicara terhadap sesama, tapi memiliki tata bahasa serta tingkatan bahasa yang berbeda,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut Hafidz, penggunaan Bahasa Jawa bukan berarti mengunggulkan bahasa daerah dan mengabaikan bahasa nasional. Namun, hanya sekadar agar berimbang dalam mengenal Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Sejatinya hal ini berterkaitan dengan budaya bangsa. Karena jika diabaikan, maka Bahasa Jawa akan lenyap dengan sendirinya.

“Hal tersebut sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 (Bab XIII- Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 32 ayat 2, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Penjabat Bupati Rembang “Mbalelo” Tolak Kebijakan Menteri Dalam Negeri

Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono menegaskan tidak menelaksanakan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS dalam sarahsehan batik tulis Lasem di Pendopo Kabupaten Rembanh, Kamis (11/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono menegaskan tidak menelaksanakan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS dalam sarahsehan batik tulis Lasem di Pendopo Kabupaten Rembanh, Kamis (11/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono menegaskan mengikuti langkah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penolakannya dalam melaksanakan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas PNS.

Hal tersebut diungkapkan pada sarasehan yang digelar Pemkab Rembang bersama puluhan pengrajin batik tulis Lasem, di Pendapa Museum R.A Kartini, Kamis (11/2/2016).

Suko dalam sambutannya menyinggung Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016 tentang pakaian dinas menghambat pangsa pasar batik tulis Lasem. Padahal, sekitar 5000 warga setempat kini menggeluti kerajinan tersebut.

“Pengusaha batik memberi peluang kerja kepada para pengrajin, namun kebijakan pemerintah pusat bisa berdampak pada penurunan produksi, bahkan kalau ditutup, pengrajin akan kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Dalam Permendagri yang dimaksud itu, berisi seragam PNS pada hari Senin mengenakan seragam Hansip, Selasa seragam keki, Rabu Hitam Putih, sementara Kamis dan Jumat mengenakan tenun ataupun batik.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat itu sangat memberatkan para pengrajin dan pengusaha batik tulis Lasem. “Sehingga Pemkab Rembang masih mengenakan seragam Keki untuk hari Senin dan Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat mengenakan baju batik,” terang Suko.

Saat dikunjungi Gubernur Ganjar Pranowo saat peringatan Imlek di Lasem baru-baru ini, Suko pun menyampaikan kepada Ganjar untuk tidak memberlakukan pakaian dinas sesuai Permendagri di lingkup pemkab setempat. “Saya sampaikan ikut Pak Gubernur untuk tidak melaksanakan Peraturan Mendagri,” tegasnya.

Dia menegaskan, berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak penjualan, antara lain mendorong perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di wilayah setempat untuk mengenakan seragam batik tulis Lasem.

“Minimal satu hari dalam seminggu. Beberapa perusahaan telah menyetujuinya, seperti Semen Gresik dan Bank Jateng. Untuk seragam sekolah kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Rembang Berikan Tali Asih Kepada Janda Tua dan Lansia Korban Kebakaran di Terjan

Tiga korban kebakaran  menerima dana tali asih dari Pj Bupati Rembang, Suko Mardiono, Kamis (4/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Tiga korban kebakaran menerima dana tali asih dari Pj Bupati Rembang, Suko Mardiono, Kamis (4/2/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Tiga warga lanjut usia (lansia) yang masing-masing rumahnya mengalami kebakaran hebat di Desa Terjan disambangi oleh Penjabat (Pj) Bupati Rembang, Suko Mardiono, Kamis (4/2/2016).

Kedatangan Suko Mardiono untuk memberikan dana tali asih masing-masing sebesar Rp 1 juta kepada tiga warga yang lanjut usia itu, bahkan dua di antaranya merupakan janda tua yang hidup sebatang kara. Para korban tersebut yakni Sarikah (70), Siti Raoundloh (71), dan Dasim (50).

Baca juga : Gara-gara Lampu Teplok, Tiga Rumah di Rembang Ludes Terbakar

Ketiganya menerima bantuan sekadarnya saat dikunjungi Pj Bupati Rembang bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang, Suharso, dan sejumlah pejabat Pemkab Rembang. “Dengan adanya santunan ini, semoga dapat sedikit meringankan beban para pemilik rumah yang mengalami musibah kebakaran ,” kata Suko Mardiono.

Kepala BPBD Rembang Suharso menyebutkan, selain bantuan dari Pemkab, pihaknya mengaku mempertimbangkan anggaran untuk membangun rumah para korban. ”Karena para korban termasuk warga yang tidak mampu, untuk saat ini kami masih membuat kajian untuk bantuan selanjutnya, untuk kemudian diusulkan kepada Pak Bupati,” ungkap Suharso.

Menurutnya, bantuan untuk perbaikan rumah biasanya diberikan berupa uang tunai. Dia menaksir untuk membangun kembali masing-masing rumah kayu, menelan biaya sebesar Rp 30 juta.

Namun, besaran uang untuk perbaikan rumah itu hingga kini belum bisa dipastikan. Sebab masih menunggu laporan lengkap dari BPBD. ”Kami akan sampaikan bantuan kepada bagian Kesra. Entah berapa bantuan yang turun kami belum bisa memastikannya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, diduga gara-gara jatuhnya lampu teplok, tiga rumah kayu milik warga desa Terjan RT 01 RW 01 kecamatan Kragan kabupaten Rembang Selasa malam (2/2/2016) sekitar pukul 21.30 WIB dilalap api.

Baca juga :

Pemdes Terjan Diminta Tanggap Terhadap Musibah Kebakaran yang Menimpa Warganya

Sejumlah warga Kabupaten Rembang Meminta Penambahan Pos Pemadam Kebakaran 

Editor : Titis Ayu Winarni

Dikepung Ulat Nakal, Begini Kehebohan Pemkab Rembang

Seorang warga sedang membakar sampah di lahan perkebunan pohon Jati yang diserang wabah ulat di tepi jalan Rembang – Blora. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Seorang warga sedang membakar sampah di lahan perkebunan pohon Jati yang diserang wabah ulat di tepi jalan Rembang – Blora. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Rembang mengaku kewalahan mengatasi serangan wabah ulat di wilayah Rembang. Akhirnya, Distanhut setempat meminta bantuan pestisida kepada Perhutani Provinsi Jawa Tengah. Bantuan diajukan untuk meredam serangan hama ulat yang menggerogoti hampir seluruh daun jati di wilayah kabupaten ini.

Kepala Bidang Kehutanan Prasetyo mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Perhutani Jateng. Menurutnya, bantuan pestisida dari provinsi kemungkinan akan diterima pada pekan ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Perhutani Provinsi. Diharapkan minggu ini dropping pestisida,” katanya ketika dihubungi MuriaNewsCom, Senin (4/1/2016).

Prasetyo mengaku kaget, lantaran tidak menduga serangan ulat menjadi sebegitu massif dan lebih luas dibandingkan tahun kemarin.“Fenomena ini, tidak kami jumpai pada tahun lalu,” tandasnya.

Untuk sementara waktu, Prasetyo mengaku sebatas memberikan imbauan kepada masyarakat melalui penyuluh agar tidak panik. Apalagi, serangan ulat jati itu dianggapnya belum terlalu meresahkan.

“Serangan ulat ini belum menjadi wabah yang luar biasa, kami masih meninjau kembali. Mudah-mudahan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” lanjutnya.

Namun, ia mengakui laporan serangan ulat terus disampaikan oleh masyarakat. Laporan yang terbaru datang dari Lasem. “Kami berharap bantuan dari provinsi segera tiba, agar pengendalian serangan bisa cepat dilakukan,” pungkasnya. (AHMAD WAKID/AKROM HAZAMI)

Warga Miskin Rembang, Sabar ya Kalau Ternyata Keramik Gedung Sekda Rembang Super Mewah

Bangunan untuk Sekda Rembang masih dalam proses rehab. (FOTO TANPA KREDIT)

Bangunan untuk Sekda Rembang masih dalam proses rehab. (FOTO TANPA KREDIT)

 

REMBANG – Warga miskin di Kabupaten Rembang harus sabar. Mengingat Pemkab Rembang sepertinya lebih memilih membuat megah gedung Sekda daripada menggunakan anggarannya untuk hal lainnya.

Mereka ogah setengah-setengah merehab bagunan bagian depan gedung Sekda Rembang, tak tanggung-tanggung pemkab disebut-sebut tak menggunakan keramik lokal melainkan menggunakan keramik impor dari Tiongkok untuk mempercantik bagian depan gedung empat lantai tersebut.

Berdasarkan pantauan, keramik berwarna merah maron tersebut telah tertempel di kanan-kiri bagian gedung, sementara bagian atas belum terpasang.

Kabar kramik impor dari Tiongkok dibantah Kabag Perencanaan Pembangunan Pemkab Rembang, Gantiarto. Dia menyebutkan keramik itu bukan impor dari Tiongkok. Hanya memang berkualitas impor.

“Kalau kualitas impor iya, tapi kalau keramik itu impor saya kira anggaran tidak cukup apalagi rehab ini penujukan atau proyek di bawah Rp 200 juta, jadi kalau impor tentu tidak cukup,” tegasnya.

Dia menuturkan rencana rehab hanya bangunan dilakukan di bagian muka gedung sementara bagian dalam gedung belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
”Rencana hanya bagian muka saja gedung, sementara bagian dalam gedung belum. Kemungkinan awal Desember pekerjaan sudah rampung,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Rembang, Muhammad Imron mengaku mendengar kabar penggunaan keramik impor tersebut, dia menyayangkan jika pemkab menggunakan keramik impor padahal keramik lokal juga tak kalah bagus kualitasnya.

”Saya rasa keramik lokal tak kalah kualitas kok dengan keramik impor,” tegasnya. (AKROM HAZAMI)

Ini Jurus Ampuh Pemkab Rembang Atasi Kemacetan di Sarang

Titik di Pasar Sarang Rembang menjadi salah satu titik kemacetan di kabupaten itu.

Titik di Pasar Sarang Rembang menjadi salah satu titik kemacetan di kabupaten itu.

 

REMBANG – Upaya penataan arus lalu lintas di ruas jalan rawan macet dan kecelakaan di wilayah Kabupaten Rembang terus dilakukan, dengan cara memasang sejumlah lampu lalu lintas atau bangjo.

Berdasarkan pantauan, Kamis (15/10) Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) mulai melakukan pemasangan bangjo di pertigaan Pasar Sarang.

Kepala Dishubkominfo Rembang, Suyono, mengatakan, pertigaan Pasar Sarang mendesak dipasang bangjo, untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas yang sering terjadi di ruas jalan pantura tersebut.

Kondisi itu karena di samping kepadatan lalu lintas jalur pantura Sarang, titik itu juga menjadi pertemuan arus lalu lintas dari jalan kabupaten di arah selatan, ditambah adanya aktivitas ekonomi di sekitar pasar yang tiap hari ramai.

“Keadaannya sangat semrawut. Sehingga dipasang traffic light, untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan kendaraan yang melintas,”ungkapnya.

Suyono menyebutkan, nantinya bangjo di Pasar Sarang akan dioperasikan serentak bersama dua lokasi lainnya di pertigaan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, tepatnya di selatan alun-alun, dan pertigaan dekat Koramil di Kecamatan Pamotan.

Saat ini pihaknya masih merampungkan proses pemasangan di tiga titik tersebut dianggarkan sebesar Rp 613 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta APBD Kabupaten Rembang. Setelah pemasangan fisik selesai, pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN Rembang untuk meteran listrik. “Kami targetkan tiga lampu bangjo baru sudah mulai beroperasi paling lambat akhir Oktober bulan depan.

Berdasarkan catatan Dishubkominfo, saat ini setidaknya ada sepuluh pertigaan dan perempatan di Rembang yang mendesak dipasangi lampu bangjo. Pemasangan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun menyesuaikan anggaran.

“Rencananya, tahun depan akan ada pemasangan lampu bangjo di dua titik baru. Beberapa titik yang paling mendesak adalah pertigaan Pandangan, Kragan serta Kaliori,” tandasnya. (AKROM HAZAMI)

Pengerjaan Ribuan Proyek Pembangunan di Rembang Batal Dikerjakan

Salah satu proyek pembangunan berupa pembetonan di ruas Jalan Raya Sulang-Sumber. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Salah satu proyek pembangunan berupa pembetonan di ruas Jalan Raya Sulang-Sumber. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten Rembang nyaris dapat dipastikan tidak berjalan maksimal tahun ini. Sebab dari total 1.912 paket kegiatan pembangunan yang bakal dilelang, hanya ada 67 yang diprediksi bisa dilelang atau sebanyak 1.845 kegiatan pembangunan di Kota Garam batal dilelang.

Ketersediaan waktu menjadi penyebab utama batalnya pengerjaan ribuan jenis kegiatan pembangunan tersebut. Waktu pengerjaan proyek yang secara efektif hanya tiga bulan, dinilai tidak cukup untuk mengerjakan kegiatan. Pemkab bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat pun langsung melakukan pemilihan terhadap proyek yang memungkinkan untuk dilelang dan digarap tahun ini.

”Semestinya memang ada 1.912 kegiatan yang akan dilelang tahun ini. Namun yang masuk kepada kami untuk diumumkan hanya 67 kegiatan dengan nilai total Rp 98,1 miliar. Tetapi dari 67 kegiatan itu, baru 5 yang kini selesai dilelang dan masih ada 5 lagi dalam proses pelelangan,” ujar Gantiarto, Kepala Unit Layangan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa pada Pemkab Rembang, Jumat (18/9/2015). (AHMAD FERI/TITIS W)

 

Serapan Anggaran Pembangunan di Rembang Masih Minim

Hari Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Hari Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Tingkat serapan anggaran pembangunan di Kabupaten Rembang diketahui hanya mencapai 24,62 persen. Padahal waktu pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan hanya menyisakan waktu efektif selama tiga bulan. Namun Pemkab setempat menerapkan langkah antisipatif, agar serapan dana lebih efektif. Seperti menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) guna mengawal pelaksanaan program pembangunan.

”Tingkat penyerapan anggaran pembangunan hingga pekan ketiga bulan September 2015, memang masih minim karena baru 24,62 persen. Angka tersebut cukup jauh di bawah penyerapan untuk belanja pegawai, yang kini mencapai 58,5 persen,” ujar Hari Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rembang, Jumat (18/9/2015).

Hari Susanto menyebutkan jumlah total anggaran pembangunan tahun ini mencapai Rp 550,7 miliar. Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran yang rendah juga terjadi di sejumlah daerah sebagai salah satu akibat ketidakjelasan regulasi. Plt Sekda yang juga masih menjabat Kepala Bappeda itu menyatakan rata-rata serapan total anggaran di Rembang hanya 45,94 persen.

”Rinciannya belanja tidak langsung untuk belanja pegawai, hibah, dan bansos 58,55 persen serapannya. Sedangkan di belanja langsung untuk belanja pembangunan serapan kita 24,62 persen. Jumlah tersebut memang rendah. Namun hal ini juga terjadi di kabupaten lain di Indonesia,” kata Hari Susanto. (AHMAD FERI/TITIS W)

Serapan Anggaran Rendah, Pemkab Rembang Berencana Pangkas Alokasi Belanja Hibah 2016

Hari Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Hari Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berencana memangkas alokasi belanja hibah 2016. Akibatnya jumlah hibah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 nyaris dapat dipastikan turun drastis. Rendahnya serapan anggaran dan belum jelasnya regulasi menjadi salah satu alasan penting pemangkasan alokasi belanja hibah.

“Hampir semua belanja hibah yang telah dialokasi di APBD 2015, tidak dapat dicairkan karena ketidakjelasan regulasi. Hibah atau bansos untuk kelompok yang belum berbadan hukum, tidak kami proses. Kami ‘pending’ terlebih dahulu karena belum adanya kejelasan regulasi,” ujar Hari Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rembang, Kamis (17/9/2015).

Hari Susanto menyebutkan untuk sementara ini pemkab hanya bisa mencairkan belanja hibah seperti rehab rumah tak layak huni, hibah KONI, PMI, Pramuka. Dia mengakui alokasi hibah atau bansos untuk 2016 akan turun drastis dari 2015. Terkait berapa jumlah pasti penurunan alokasi anggaran belanja hibah di APBD 2015, Hari belum bisa menyebutkan secara persis.

“Namun anggaran untuk hibah atau bansos bagi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni akan tetap kita anggarkan sekitar Rp4 miliar di APBD induk 2016. Sebab hibah untuk kegiatan tersebut manfaatnya sangat jelas sebagai bagian upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan,” kata Hari Susanto. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Pemkab Rembang Pantau Ketat Persoalan Sapta Darma

Sapto-Darmo

ILUSTRASI LAMBANG SAPTA DARMA

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melalui Kantor Kesbangpolinmas menyatakan terus memantau secara ketat persoalan Sapta Darma. Pemkab setempat bahkan mengklaim telah mengantisipasi potensi meluasnya konflik warga Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, dengan penganut ajaran tersebut.

Seperti diketahui, warga Desa Plawangan ingin agar pembangunan sanggar atau pasujudan Sapta Darma di desa setempat dihentikan. Salah satu alasannya adalah pihak Sapta Darma tidak mengajukan izin secara jelas kepada masyarakat. Romli, Plt Kepala Kantor Kesbangpolinmas Rembang menyatakan pembangunan rumah ibadah atau sejenisnya memang memerlukan izin dari masyarakat sekitar.

”Memang syarat pendirian tempat ibadah bagi penganut aliran kepercayaan seperti Sapta Darma tidak tercantum di SKB dua menteri. Hanya saja, pendirian tempat ibadah tetap melalui prosedur restu dari warga. Kami akan terus memantau hal ini melalui berbagai sumber,” Romli, Selasa (8/9/2015).

Romli mengatakan, Pemkab juga sudah menggelar rapat koordinasi di rumah dinas Pj Bupati. Menurutnya, rapat itu sebelum pertemuan di Balai Desa Plawangan pada 2 September 2015 atau tepatnya pada 27 Agustus 2015. Saat itu hadir Ketua Sapta Darma Rembang Sutrisno alias Sapari beserta 10 orang anggotanya. Bahkan Camat Kragan, Kades, dan LPMD Kragan, serta Asisten I Setda dan Kabag Hukum juga hadir.

”Pertemuan pada 27 Agustus itu dipimpin langsung oleh Pak Suko Mardiono, ketika itu Pak Sutrisno (Ketua Sapto Darmo) menyatakan bersedia menghentikan proses pembangunan sanggar atau pasujudan. Memang dia (Sutrisno) sempat mempertanyakan nasib material bangunan yang sudah kadung didatangkan dan menumpuk,” kata Romli.

Pada saat itu juga, Romli menyatakan forum rapat langsung menyarankan agar material langsung dipakai lagi. Namun hanya untuk membangun rumah tinggal seperti rencana yang didengar oleh warga Desa Plawangan, bukan untuk pembangunan sanggar atau pasujudan bagi penganut ajaran Sapta Darma. (AHMAD FERI/TITIS W)

Tak Hanya Pemkab, Kini Pemdes Wajib Upacara Setiap Hari Senin

Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setda dan DPPKAD Kabupaten Rembang mengikuti upacara bendera di halaman Kantor Bupati Rembang Senin (7/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setda dan DPPKAD Kabupaten Rembang mengikuti upacara bendera di halaman Kantor Bupati Rembang Senin (7/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menginstruksikan kepada seluruh pemerintah desa untuk menggelar upacara rutin setiap hari Senin. Amanat laksanakan upacara tersebut sesuai dengan surat dari Mendagri tertanggal 18 Agustus 2015, bahwa perintah upacara setiap hari Senin berlaku baik secara nasional, provinsi, kabupaten bahkan sampai ke tingkat desa.

Sebagai langkah awal, kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat mulai menerapkannya pada Senin (7/9/2015) melaksanakan upacara bendera. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah, Hari Susanto, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang. Dia mengatakan,upacara bendera ini bertujuan menguatkan mental dan karakter kebangsaan di jajaran Aparatur Sipil Negara.

”Terwujud mental yang berkarakter, disiplin dan cinta tanah air sehingga tugas-tugas kedinasan dilaksanakan dengan baik. Itu semua sebagai realisasi dari Nawacita dari Presiden Jokowi yang ke-8 yakni melaksanakan revolusi mental bangsa. Sebab jika kita perhatikan dan rasakan nilai-nilai keluhuran kita seperti toleransi sudah semakin luntur,” ujar Hari Susanto, Senin (7/9/2015). (AHMAD FERI/TITIS W)

Koruptor Hambat Pembangunan Rembang, PJ Bupati Minta Doa Jamaah Haji

Suko Mardiono, Penjabat (Pj) Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suko Mardiono, Penjabat (Pj) Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG –  Suko Mardiono, Penjabat (Pj) Bupati Rembang meminta kepada 726 calon haji (Calhaj) di wilayah setempat agar mendoakan progam pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.

Sebab hingga awal Agustus 2015, pelaksanaan proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) masih belum banyak yang berjalan. Tersendatnya rencana pembangunan disebabkan terjeratnya sejumlah pejabat di instansi setempat dalam
gurita kasus dugaan korupsi.

“Kami berharap seluruh jamaah haji agar mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Kami juga ingin meminta doa kepada segenap calon jamaah haji mendoakan Rembang agar bisa melaksanakan pembangunan dengan lancar tanpa
hambatan,” ujar Suko saat menutup manasik haji 1436 H di Pendapa Museum Kartini, pada Kamis (6/8/2015).

Suko juga menegaskan jamaah agar menaati segala peraturan yang telah ditentukan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti yang dilakukan oleh sekelompok WNI di depan Kakbah pada Idul Fitri lalu.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Agama Rembang, Ilham Suhrowardi, jajaran  Muspida Rembang, Kepala KUA Kecamatan, tim petugas haji, dan para calon jemaah haji 1436 H.

Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Rembang, Atho’illah menyebutkan jumlah jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sebanyak 726 orang. Jumlah tersebut bertambah tujuh orang dari jumlah sebelumnya yang hanya 719 orang.

“Tambahan tersebut merupakan jamaah haji cadangan yang dipastikan berangkat karena masih tersisa kuota untuk Jawa Tengah. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Dongkrak Serapan APBD, Pemkab Gandeng Kejaksaan untuk Pendampingan Hukum

Dongkrak Serapan APBD, Pemkab Gandeng Kejaksaan untuk Pendam (e)

Hamzah Fatoni, Plt Bupati saat memberikan sosialisasi perjanjian kerjamasama tersebut kepada seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat diruang kerjanya Senin (27/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Dalam rangka mendongkrak serapan penggunaan APBD 2015, Pemkab Rembang menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam hal pendampingan hukum. Sebab hingga akhir Juli 2015, serapan APBD masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mewajibkan pemkab untuk menempuh langkah-langkah strategis agar serapan APBD tahun 2015 berjalan sesuai dengan target. Lanjutkan membaca

Malu dengan Sumbangan Retribusi RSUD, Pemkab Rembang Berniat Pacu Potensi Wisata Guna Tingkatkan PAD

Sejumlah warga tengah menikmati senja di Pantai Caruban Gedongmulyo Lasem. Guna meningkatkan PAD, Pemkab Rembang berencana untuk menggenjot potensi wisata di wilayah setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga tengah menikmati senja di Pantai Caruban Gedongmulyo Lasem. Guna meningkatkan PAD, Pemkab Rembang berencana untuk menggenjot potensi wisata di wilayah setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai memberikan perhatian serius terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab total PAD sekitar Rp 131 miliar yang selama ini diperoleh masih didominasi oleh penerimaan retribusi dari rumah sakit. Sedangkan sektor pariwisata masih membutuhkan energi baru untuk segera dipacu potensinya.

”Kita tidak boleh lengah, PAD kita yang sebesar Rp 131 miliar sebenarnya lebih banyak disangga oleh penerimaan jasa atau retribusi dari Rumah Sakit. Apalagi, rumah sakit dan puskesmas itu merupakan komponen pendapatan asli daerah. Sementara komponen yang lain masih perlu dipacu, seperti pariwisata yang harus mampu menjual potensi menjadi sebuah wahana wisata,” ujar Hamzah Fatoni, Plt Bupati Rembang, Sabtu (25/7/2015).

Hamzah menegaskan bahwa sudah saatnya Pemkab berani untuk segera bergerak, sebab sejumlah daerah lain telah memiliki ikon wisata yang mumpuni. Untuk itu dia meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar segera menyiapkan konsep pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya potensi wisata lokal sangat layak untuk diperhatikan karena merupakan aset penting untuk meningkatkan PAD.

“Sekarang kita tidak boleh berwacana terus, master plan pariwisata harus cepat disusun. Jepara sudah mengambil pariwisata, Karimunjawa, tapi kita belum, tampaknya pariwisata memang sudah menjadi sebuah kebutuhan, konsep pariwisata ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kami minta menyantumkan hal ini di rencana pembangunannya,” kata Hamzah Fatoni. (AHMAD FERI/SUPRIYADI)

Safari Ramadan, Semen Indonesia Salurkan Bantuan Rp 2,1 Miliar

Direktur Enginering dan Proyek Semen Indonesia Aunur Rosyidi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bupati Rembang, Abdul Hafidz. (Istimewa)

Direktur Enginering dan Proyek Semen Indonesia Aunur Rosyidi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bupati Rembang, Abdul Hafidz. (Istimewa)

REMBANG – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen peduli terhadap masyarakat sekitar perusahaan dengan berperan dalam meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya.

Lanjutkan membaca

Ganjar : Mesin Pabrik Es Saripetojo Rembang Harus Baru

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan inspeksi di Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang yang beralamat di Jalan Pasar Nomor 1 Lasem pada Kamis (2/7/2015).(MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan inspeksi di Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang yang beralamat di Jalan Pasar Nomor 1 Lasem pada Kamis (2/7/2015).(MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Guna memacu daya saing Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang, Ganjar Pranowo menyatakan perusahaan berplat merah ini harus memiliki mesin baru. Lanjutkan membaca

Dikunjungi Ganjar, Pabrik Es Saripetojo Dapat PR Tingkatkan Laba 2014

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendengarkan pemaparan dari manajemen Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang saat inspeksi di pabrik setempat pada Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendengarkan pemaparan dari manajemen Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang saat inspeksi di pabrik setempat pada Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Usai terpuruk alias menelan kerugian sejak beberapa tahun terakhir, Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang mulai berhasil meraup keuntungan. Lanjutkan membaca

Ganjar Pranowo Inspeksi 3 Lokasi Penting di Rembang

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (tengah) ditemani Bupati Rembang, Abdul Hafidz (kanan) saat meninjau Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang yang beralamat di Jalan Pasar Nomor 1 Lasem, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (tengah) ditemani Bupati Rembang, Abdul Hafidz (kanan) saat meninjau Perusahaan Daerah (PD) Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Pabrik Es Saripetojo Rembang yang beralamat di Jalan Pasar Nomor 1 Lasem, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan inspeksi di tiga lokasi penting di wilayah Kabupaten Rembang pada Kamis (2/7/2015). Saat kunjungan kerja di Kota Garam kali ini, orang nomor satu di Jateng itu ditemani langsung oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz bersama sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat. Lanjutkan membaca

DPRD Tak Ingin “Rekor” Silpa Rp 209 Miliar Terulang di 2015

Majid Kamil, Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Majid Kamil, Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – DPRD Kabupaten Rembang mewanti-wanti kepada Pemkab setempat agar mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Sebab para legislator di Kota Garam tak ingin “rekor” sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2014 yang mampu menembus Rp209.583.528.065 tidak terulang di 2015. Lanjutkan membaca

Kepingin Dana Desa Cair? In Syarat yang Harus Dipenuhi

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat njagong bareng masyarakat usai salat tarawaih bersama warga Dukuh Semanding Desa Kalipang, pada Jum'at (26/6/2015) malam. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat njagong bareng masyarakat usai salat tarawaih bersama warga Dukuh Semanding Desa Kalipang, pada Jum’at (26/6/2015) malam. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Asisten Pemerintahan Setda Rembang, Subakti menjelaskan,persyaratan mencairkan dana desa adalah APBDes harus sudah beres. Draft APBDes, Raperdes, persetujuan BPD sampai surat keputusan BPD yang sudah disetujui oleh BPD segera dikirim ke kecamatan untuk dievaluasi oleh camat. Lanjutkan membaca