Rembang Raih 2 Penghargaan Bergengsi Dalam Bidang Perlindungan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise memberikan penghargaan kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Istimewa)

MuriaNewsCom,Rembang – Kabupaten Rembang menerima dua penghargaan. Dua penghargaan tersebut yakni anugerah sebagai Kabupaten Menuju Layak Anak tingkat Madya dan penghargaan dalam upaya pencegahaan perkawinan anak usia dini.

Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz dan istri Hasiroh Hafidz, yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Yes I Do saat acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2017 di SKA Co Ex, Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/07/2017) malam.

Atas prestasi tersebut, artinya Rembang  sudah lima kali mendapat penghargaan daerah menuju Kabupaten Layak Anak. Yakni, tingkat Nindya pada 2011 dan tingkat Madya pada 2012, 2013, 2015 dan 2017 ini. Sedangkan penghargaan dalam upaya pencegahaan perkawinan anak usia dini merupakan kali pertama.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, penghargaan tersebut berkat kerja keras dan kerja sama semua stake holder terkait dalam hal ini diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB). Pemkab akan selalu mendukung dan berupaya bagaimana hak- hak anak di Kabupaten Rembang ini bisa terpenuhi.

“Pemkab akan berupaya memenuhi hak -hak anak dengan regulasi dan aksi. Kami di sini tidak hanya membuat regulasi saja, tapi ada aksi. Jadi selain kita membuat perda dan perbup, kita telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan dari anggaran kita juga back up, ” ujarnya.

Ke depan, ada keinginan Rembang bisa mendapat penghargaan KLA kategori Utama. Untuk itu beberapa fasilitas harus disiapkan, di antaranya fasilitas umum yang ada harus ramah untuk kaum disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, dan pemkab akan berupaya untuk memenuhi hal itu.

Kemudian terkait penghargaan atas daerah yang mampu melakukan pencegahan perkawinan anak secara masif, bupati juga bangga. Pasalnya, dirinya sadar jika menikah dengan usia muda, maka kemandirian dalam berumah tangga masih diragukan.

“Mandiri dalam hal ini, mereka dari kesehatannya terjaga, kemudian ekonominya juga terjaga dan kemudian pengaturan- pengaturan dalam berumah tangga akan lebih baik. Karena kalau masih anak- anak ini dikhawatirkan kesehatannya bisa terganggu dan dari sisi ekonomi dan pengelolaan rumah tangganya rentan terganggu juga, ” terangnya.

Terkait pencegahan pernikahan anak usia dini, pemkab selalu mendukung dan bersinergi dengan aliansi Yes I Do. Yang belum lama ini juga telah menggelar Gebyar Ramadan dan diikuti oleh anak dan orang tua di beberapa desa dari Kecamatan Sedan dan Kragan untuk mengkampanyekan pencegahan pernikahan anak.

Editor : Kholistiono

Pemkab Rembang Wacanakan Penerapan Kembali Enam Hari Kerja

Bupati Rembang Abdul Hafidz seusai apel pagi di halaman Kantor Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mewacananakan bakal menerapkan kembali enam hari kerja tahun 2018 mendatang. Di mana Pemkab Rembang semula memberlakukan 5 hari kerja.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, wacana kebijakan tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan. Jika jam kerja sampai pukul 13.30 WIB maka kinerja ASN masih daam kondisi fit, selain itu pertimbangan dari segi ekonomi dan sosial juga lebih baik.

“Kalau kita kerja sampai jam 15.30 WIB ini kelihatannya loyo, tidak ada ruang untuk berolahraga. Coba kalau jam 13.30 WIB kita pulang, tentu makan siang bisa di rumah masing-masing. Dari ekonomi lebih efisien dan kita bisa istirahat satu sampai dua jam dan berkumpul dengan anak,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan, wacana kebijakan tersebut memang kemungkinan ada sebagian ASN yang tidak setuju, terlebih ASN yang bertempat tinggal di luar kota. Namun hal tersebut bukan menjadi pertimbangan, karena hal tersebut berbicara tentang Rembang.

Hasil dari analisanya, sekitar 70 persen kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan masyarakat akan lebih baik enam hari kerja. Selain itu seluruh ASN di Kabupaten Rembang untuk saling bahu membahu memberikan pelayanan yang terbaik dan menjalankan tugas.

“Semuanya merupakan satu kesatuan tubuh. Jika satu bagian sakit maka yang lain juga merasakan sakit,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Sirine Bahaya Berbunyi, Pegawai di Kantor Bupati Rembang Panik dan Berhamburan Keluar Ruangan

Para pegawai yang ada di Kantor Bupati Rembang berhamburan keluar menuju lapangan parkir untuk menyelamatkan diri karena ada tanda bahaya. Hal ini ternyata hanyalah simulasi kesiapsiagaan bencana yang digelar BPBd Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Suara sirine mengaung-ngaung dan diikuti bunyi lonceng hampir 20 menit mengagetkan pegawai yang sedang beraktivitas di Kantor Bupati Rembang, Rabu (26/4/2017). Semua pegawai yang berada di dalam ruangan diimbau dengan menggunakan pengeras suara untuk segera keluar, karena ada kebakaran.

Sesaat kemudian, ratusan pegawai pemkab, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto, Sekda Subakti, bahkan puluhan TNI yang sedang menggelar rapat koordinasi pun ikut berlarian menuju lapangan parkir untuk menyelamatkan diri.

Sesampainya di bawah, rata-rata pegawai maupun lainnya yang berada di kantor tersebut pun kaget. Bahwa imbauan untuk segera turun dan keluar dari kantor hanyalah sebagai simulasi kesiapsiagaan kebencanaan yang digelar oleh BPBD Rembang.

Salah seorang PNS, Yanto (42) mengatakan, kejadian itu memang sempat mengagetkan. Sehingga semua orang menengok ke lapangan.

“Saya tadi juga kaget. Tak kira ada apa tah apa gitu. E.., ternyata malah hanya simulasi kesiapsiagaan kebencanaan yang digelar BPBD,” katanya.

Selain pegawai yang kaget lantaran adanya bunyi sirine, lonceng, imbauan agar pegawai untuk turun, hal serupa juga dialami oleh para pengguna jalan yang ada di sekitar kantor.

Salah satu pengguna jalan Nur Rohmad (35) yang merupakan sopir truk mengatakan, pihaknya juga kaget lantaran ada sirine. Terlebih di area kantor ada mobil pemadam kebakaran.

“Saya ya kaget. Kok ada ramai ramai. Orang-orang (pegawaj) pada berhamburan keluar. Ada pengumuman lewat sepeaker bahwa kantor dalam bahaya. Lah, ternyata latihan penanggulangan kebakaran. Selain itu, pintu masuk gerbang kantor juga dihalangi besi. Ya, tak kira itu memang sungguhan Mas,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

Ini Targetnya Kenapa Pusat Pemerintahan Kabupaten Rembang Bakal Dipindah ke Mbesi


Peta wilayah Mbesi yang rencananya bakal jadi pusat pemerintahan Kabupaten Rembang nantinya. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Rembang – Pusat pemerintahan Kabupaten Rembang diwacanakan bakal dipindah dari Jalan Diponegoro Rembang ke Mbesi, atau sekitar 5 kilometer arah selatan Kota Rembang.

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto mengatakan, salah satu alasan pemindahan pusat pemerintahan tersebut untuk memajukan kota, khususnya dalam bidang perekonomian.

“Jika pusat kota hanya di satu titik, maka sulit bagi wilayah untuk berkembang. Untuk itu, perlu ada perluasan dengan salah satu caranya memindahkan pusat pemerintahan,” ujarnya belum lama ini.

Ia juga mengutarakan, bahwa selama ini wilayah yang ada di daerah perbatasan atau pedalaman, rata-rata justru banyak yang berkunjung ke wilayah lain. Seperti halnya Pati dan Tuban.

“Contohnya saja yang ada di Kaliori dan Sumber, rata-rata mereka justru pergi ke Pati. Sedangkan yang ada di Kragan, Sarang dan Sedan justru sering pergi ke wilayah Tuban,” paparnya.

Dengan demikian, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk rencana perluasan kota tersebut. “Dengan wacana itu, maka bisa berkoordinasi dengan pihak ketiga. Bila sudah diperluas, maka Rembang bisa menjadi pusat bisnis yang baik,”ungkapnya.

Hanya saja saat disinggung kepastiannya kapan realisasi pemindahan pusat pemerintahan tersebut, pihaknya mengutarakan, bahwa pemkab masih fokus menangani pelayanan publik bagi warga Rembang. Seperti halnya pelayanan kesehatan, pembangunan pasar, dan pengentasan kemiskinan.

Editor : Kholistiono

Pusat Pemerintahan Kabupaten Rembang Diwacanakan Bakal Dipindah

Kantor Bupati Rembang yang berada di tepi jalan pantura yakni di Jalan Diponegoro Rembang (mapio.net)

MuriaNewsCom, Rembang – Pusat Pemerintahan Kabupaten Rembang diwacanakan bakal dipindah. Yakni, yang sekarang ini berada di tepi jalan pantura, yakni di Jalan Diponegoro Rembang, rencananya akan dipindah ke wilayah Mbesi, Rembang. Atau lebih tepatnya berada di sekitar 5 kilometer sebelah selatan Kota Rembang.

Perpindahan kantor pemerintahan tersebut, sebagai upaya spekulasi untuk memperluas wilayah kota dan menangkap sejumlah peluang yang ada. Baik meningkatkan perekonomian atau sejenisnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto kepada media saat Peringatan Hari Bumi di Pantai Desa Pasarbanggi, yang diadakan oleh DPD Partai Nasdem Rembang kemarin.

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto mengatakan, jika selama ini, pusat kota masih sangat sempit. Berbeda dengan kabupaten lain yang pusat kotanya tak hanya di satu titik saja.

“Saya melihat di wilayah Rembang, garis pantainya panjang. Oleh karenanya, kita juga harus melihat zona kawasan pemerintahan yang ada. Kita melihat ada peluang dan sudah ditindak lanjuti Pak Sekda. Kita akan pindahkan ke Mbesi,” jelasnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai kapan akan mulai dipindah, ia mengutarakan, bahwa saat ini masih dalam proses.

“Wacana tersebut sudah masuh daftar perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Yang jelas, kita masih melakukan pendekatan dari asas ekonomi dan  manfaat. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, dan Balai 4 Jawa Tengah,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Dokumen Rencana Pembangunan di Kabupaten Rembang Bakal Diperiksa KPK

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat diwawancari wartawan (Edy Sutriyono/MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Rembang – Untuk meminimalisasi adanya kesalahan dalam rencana maupun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, pemerintah daerah setempat telah melakukan kerja sama dan kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Nantinya, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai tingkat desa sampai kabupaten di daerah ini bakal diperiksa oleh KPK.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, kegiatan pembangunan yang dilakukan tanpa melalui musrenbang berpotensi menimbulkan masalah.

“Kami sudah melakukan MoU dengan KPK. Di mana, setiap dokumen musrenbang akan diminta oleh KPK. Bukan hanya dokumen musrenbang yang diselenggarakan oleh kabupaten saja, tetapi juga dokumen musrenbang tingkat kecamatan maupun desa,” kata Hafidz.

Dengan adanya MoU yang sudah dilakukan olehnya beberapa waktu lalu itu, menurutnya, akan bisa memberikan kinerja pembangunan yang bisa sesuai aturan.

Di sisi lain, Sekda Rembang Subhakti mengatakan, bupati saat itu telah meneken 6 pokok yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Di antaranya meliputi e-planning, e-budgeting, pengadaan barang dan jasa melalui kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP), perizinan, gratifikasi dan meningkatkan kemampuan aparat internal pemeriksa pemerintah.

“Setelah penandatanganan tersebut, memunculkan konsekuensi antara perencanaan dan penganggaran harus sinkron. Semua data dipaparkan ke KPK, sehingga sisi kewajarannya akan dinilai. Hal itu juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” paparnya.

Editor : Kholistiono

Rp 2,5 Miliar Bakal Dianggarkan untuk Tekan Angka Putus Sekolah di Rembang

Sosialisasi program Yes I Do di Hotel Fave Rembang pada Rabu (22/3/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melalui program Yes I Do bakal menganggarkan dana sekitar Rp 2,5 miliar untuk pengentasan angka putus sekolah. Dalam hal ini pemkab menggandeng Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) dan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) dari Bandung.

Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto mengatakan, program itu akan disinkronkan dengan program pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rembang. Dalam penyaluran anggaran, diharapkan bisa tepat guna dan benar-benar bermanfaat bagi warga.

“Dalam pelaksanaan program Yes I Do ini, kita harus mendapatkan data yang valid. Sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu penyebab tingginya angka putus sekolah di Rembang, kemudian kita lakukan pendampingan, hingga akhirnya kita bisa meminimalisasi angka putus sekolah ini,” ungkapnya saat sosialisasi program Yes I Do di Hotel Fave Rembang pada Rabu (22/3/2017).

Menurutnya, dalam penerapan program tersebut, akan terlebih dahulu dilakukan uji coba di empat desa di Kabupaten Rembang. Di antaranya Desa Menoro dan Mojosari, Kecamatan Sedan, serta Desa Woro dan Sendangmulyo, Kecamatan Kragan.

“Nantinya keempat desa ini yang akan menjadi project penelitian latar belakang terjadinya putus sekolah. Kemudian pendampingan secara intensif akan terus digencarkan untuk kemudian di wilayah ini bisa menjadi project percontohan bagi desa-desa lainnya,” imbuhnya.

Diharapkan melalui program tersebut persentase siswa putus sekolah di Rembang yang saat ini mencapai 19,5 persen  bisa ditekan minimal mengimbangi angka yang dipatok oleh Pemerintah Provinsi sebesar 13,5 persen.

Editor : Kholistiono

Di Hadapan ASN, Wabup Rembang Bicara Soal Good Governance dan Clean Government

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto bicara soal good governance dan clean government di hadapan ASN. (Istimewa)

MuriaNewsCom,Rembang – Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN), Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto menyampaikan, jika pemerintahan yang dipimpinnya bersama Bupati Rembang  Abdul Hafidz sudah berjalan satu tahun. Selama itu pula, menurutnya, banyak evaluasi, masukan, kritik, dan saran yang telah diterima.

Untuk mewujudkan Rembang sebagai kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean government, Bayu menilai, ASN merupakan salah satu kunci penting. Sesuai implementasi UU Nomor 5 tahun 2015 tentang ASN dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ASN merupakan garda terdepan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Pemerintahan yang sudah berjalan satu tahun ini, memberikan saya banyak pelajaran tentang arti koordinasi, arti pentingnya sebuah jabatan yang tentunya harus memiliki komitmen dan ada konsekuensinya,”ujarnya, saat memimpin apel di lingkungan Setda Rembang, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, dalam beberapa pekan terakhir ini, pihaknya melakukan evaluasi kinerja laporan kegiatan APBD yang akan segera dijalankan. Bahkan pembahasan dilakukan sampai pukul 23.00 WIB.

“Ini merupakan bentuk usaha agar APBD bisa segera terealisasi dan dijalankan sesuai aturan, sesuai dengan manfaatnya. Saya melihat yang di LPj itu, yang namanya cakupan serapan masih dalam kuantitasnya saja, tapi kualitasnya masih belum. Saya ingin outputnya semua sesuai dengan isu yang berkembang, sesuai situasi perkembangan yang ada di Rembang. Kita harus peka,” tegasnya.

Dalam hal ini, katanya, bagian Humas harus mampu melakukan komunikasi publik dalam rangka menyampaikan program-program pemkab dengan baik. Pembangunan sudah baik, jika tersampaikan tidak maksimal nanti juga dianggap orang tidak maksimal atau tidak menyerap aspirasi.

Dalam kesempatan itu, Bayu juga berharap, semua ASN netral dan profesional. Situasinya sudah di era keterbukaan dan ketatnya pengawasan serta tegasnya penegakan hukum. Ia berharap semua bebas dari korupsi, olusi, dan nepotisme (KKN).

Pada 2016 lalu, katanya, telah memberikan pembelajaran yang baik,serapan anggaran sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, tahun 2017 ini, anggaran diharapkan bisa terserap dengan lebih baik lagi. Untuk itu, menurutnya perlu membangun sistem yang baik untuk dijalankan dari tingkatan atas sampai bawah agar kinerja bisa maksimal.

“Selama satu tahun saya belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan birokrasi, karena menjadi pejabat publik tidak itu mudah. Harus paham, harus belajar regulasi dan segala macem. Dan yang menjabat di posisi baru harus segera berbenah,”tuturnya.

Dalam agenda sidak, dirinya tidak bermaksud mencari kesalahan. Tetapi bertujuan untuk mengevaluasi kinerja supaya sistem bisa berjalan dengan baik. Senioritas, eselon, kepangkatan memang ada di birokrasi. Namun Wabup juga ingin mencari orang-orang yang layak untuk dipromosikan sesuai dengan kompetensi dan unjuk prestasi.

“Untuk memaksimalkan kinerja ASN adalah bagian dari tugas saya. Saya tidak masalah ketika dicap Pak Wakil Bupati suka marah. Kalau salah ya memang harus saya benarkan. Saya juga menerima kritikan. Dan harapan saya, mari kita wujudkan bersama-sama Rembang bangkit menuju masyarakat yang madani,”imbuhnya.

Dan satu catatan lagi selain disiplin, tertib administrasi dan keuangan, pihaknya juga ingin capaian di lima tahun ini tercapai dan sukses. “Menatap tahun 2018, sudah dimulai e-budgeting dan e-planning termasuk e-retribusi, maka ASN juga harus menyesuaikan diri,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Aparat Desa di Rembang Diberikan Pelatihan Komputer

Beberapa parat desa di Rembang saat mengikuti pelatihan komputer di Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Rembang. (Humas Setda Rembang)

Beberapa parat desa di Rembang saat mengikuti pelatihan komputer di Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Rembang. (Humas Setda Rembang)

MuriaNewsCom,Rembang – Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Rembang mengadakan pelatihan komputer gratis bagi perangkat desa ataupun sekretaris desa, Selasa (10/1/2017).

Peserta pelatihan dilatih beberapa teknik komputerisasi, mulai belajar tentang dasar-dasar komputer hingga nantinya belajar tentang Sistem Informasi Desa (SID).

Kasi Layanan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Perpustakaan Yazid Aris Khoiron mengatakan, untuk pelatihan yang berlangsung hari ini, merupakan gelombang ketiga. Gelombang pertama dan kedua dilaksanakan bulan November dan Desember 2016.

“Mereka yang belajar hari ini merupakan sekdes dari wilayah Kecamatan Rembang. Setelah Kecamatan Rembang, desa di Kecamatan Sulang juga memberikan sinyal positif untuk ikut pelatihan. Di tahun ini kami memiliki anggaran untuk berbagai pelatihan total 40 jenis pelatihan. Kita manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Tahun ini pihaknya juga akan merealisasikan kegiatan itu di empat desa. Di antaranya di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Desa Sanetan, Kecamatan Sluke dan Desa Trembes, Kecamatan Gunem.

Aris menuturkan, perputakaan saat tidak hanya sebagai tempat orang membaca buku saja. Perpustakaan dewasa ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.

“Untuk kegiatan ini kita ingin mendidik aparat desa agar mahir menggunakan komputer. Di akhir pertemuan akan dilatih tentang Sistem Informasi Desa yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika,”ungkapnya.

Terkait pelaksanaan pelatihan, katanya dilakukan seminggu lima kali. Yakni, Senin sampai Jumat selama satu bulan. Peserta mendapatkan materi microsoft word, exel dan power point, membuat email, blogging, medsos dan desain grafis dan SID.

Dalam pelatihan tersebut, pihaknya menggunakan tenaga staf dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sendiri, yakni Muhammad Lutfi Yulian Azar untuk dasar-dasar komputer. Kemudian materi lainnya bekerja sama dengan swasta atau kalangan praktisi.

Editor : Kholistiono

Puluhan Perguruan Tinggi Ikut Ramaikan Pameran Pendidikan di Rembang

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto (dua dari kiri) saat meninjau salah satu stand pameran pendidikan di Gedung Kartini Rembang. (Humas Setda Rembang)

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto (dua dari kiri) saat meninjau salah satu stand pameran pendidikan di Gedung Kartini Rembang. (Humas Setda Rembang)

MuriaNewsCom, Rembang – Sebanyak 40 perguruan tinggi yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ikut serta dalam pameran pendidikan yang berlangsung di Gedung Balai Kartini Rembang.

Pameran yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 4-5 Januari 2017 ini, merupakan event rutin tahunan yang terselenggara atas inisiatif dari Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMA/SMK dan MA Kabupaten Rembang.

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, tugas dan kewajiban institusi pendidikan tidak hanya berkisar pada mengajar dan mendidik siswa saja,  tetapi juga memberikan pengetahuan tentang sekolah lanjutan yang diminati dan sesuai dengan bakat kemampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tentang perguruan tinggi.

“Selama ini, sebagian besar siswa memperoleh informasi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan melalui teman, guru, dan internet ataupun dari pihak lain yang belum tentu mampu memberikan informasi dan gambaran lengkap tentang perguruan tinggi dan prospek kedepannya. Untuk itu, diperlukan kegiatan tatap muka antara pihak perguruan tinggi dengan siswa, sehingga informasi lengkap tentang jurusan, fasilitas, visi, dan misi, bisa diperoleh siswa,” ujarnya.

Wabup meminta kepada para siswa, agar bisa memanfaatkan sebaik-baiknya pameran pendidikan tersebut.  Secara tidak langsung, menurutnya, event tersebut berkontribusi terhadap upaya mendorong meningkatnya SDM yang unggul dan professional di Kabupaten Rembang.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Nur Cahyo mengatakan, tahun ini perguruan tinggi yang berpartisipasi jumlahnya lebih sedikit. Pasalnya panitia ingin mengutamakan kenyamanan para siswa dalam berkonsultasi.

“Setingan stand kita buat lebih longgar. Sehingga siswa bisa lebih leluasa untuk memperoleh informasi tentang peluang-peluang di jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki.  Selain itu, mitra juga lebih leluasa untuk menjelaskan tentang prodinya masing-masing,” katanya.

Dari laporan mitra perguruan tinggi yang rutin setiap tahunnya ikut, katanya, ada pertambahan jumlah mahasiswa dari Kabupaten Rembang.

Editor : Kholistiono

Bupati Ancam Beri Sanksi Bagi PNS di Rembang yang Tak Mau Beralih Gunakan Bright Gas

PNS di jajaran Pemkab Rembang menukarkan tabung elpiji 3 kg dengan bright gas 5,5 kg, dalam deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di halaman kantor bupati Rembang, Rabu (4/1/2017). (Humas Setda Rembang)

PNS di jajaran Pemkab Rembang menukarkan tabung elpiji 3 kg dengan bright gas 5,5 kg, dalam deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di halaman kantor bupati Rembang, Rabu (4/1/2017). (Humas Setda Rembang)

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah mengeluarkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, beralih menggunakan bright gas ukuran 5,5 kg, yang bukan barang subsidi.

Jika ada PNS yang masih nekat untuk tidak mau beralih ke bright gas, maka, pihaknya secara tegas akan memberikan sanksi kepada mereka. Hal ini ditegaskan Bupati Rembang Abdul Hafidz saat deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di halaman kantor Bupati Rembang, Rabu (4/1/2017) pagi.

Meski belum ada aturan spesifik, pihaknya memastikan akan ada sanksi bagi PNS yang masih menggunkan elpiji 3 kg.“ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih saja menggunakan elpiji 3kg maka akan dikenai sanksi. Pasti ada sanksi. Kalau saya sudah memberikan pemerintah maka ada sanksi bagi yang melanggar,” katanya.

Menurut Hafidz elpiji bersubsidi diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu. Sementara PNS bukan kategori warga miskin, karena tingkat kesejahteraanya jauh lebih tinggi.

Ia menyebut, akan melakukan pengawasan ketat dengan kebijakan ini. Baik pengawasan secara internal, maupun pengawsan yang melibatkan masyarakat luas.

Pihaknya selaku kepala daerah yang bertanggungjawab mendistribusikan elpiji, akan merekomendasikan ke Pertamina jika ada agen maupun pangkalan nakal. Pihaknya bakal meminta untuk mencabut izin pangkalan maupun agen tersebut.

“Masing-masing kepala SKPD juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya dalam hal penggunaan Bright Gas 5,5 kg. Ini adalah program pemerintah yang harus didukung aparatur pemerintah. Ke depan TNI dan Polri juga akan beralih ke bright gas,” terangnya.

Marketing Operation Region Pertamina, Dwi Manovari pada launching penggunaan elpiji nonsubsidi tersebut, pihaknya menyiapkan program khusus gratis penukaran tabung 3 kg ke bright gas. PNS hanya cukup member Rp 57.500 sebagai pembayaran isi gas.

“Jika membeli baru tanpa ada penukaran tabung, konsumen harus membayar Rp 317.500. Sedangkan paket penukaran juga bisa dengan menukar 2 tabung elpiji 3kg dengan 1 tabung bright gas 5,5 kg dengan menambah biaya konversi sebesar Rp.38.000,” paparnya.

Ia menyebut, tak memberikan kuota atau batasan maksimal untuk elpiji 5,5 kg ini. Karena tabung ini tidak subsidi maka Pertamina akan memenuhi sesuai kebutuhan. Masyarakatpun boleh membeli bright gas, sehingga elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran.

Editor : Kholistiono

Kado Manis di Akhir Tahun untuk Pemkab Rembang

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12/2016). (Istimewa)

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12/2016). (Istimewa)

MuriaNewsCom,Rembang – Jelang tutup tahun 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mendapatkan kado spesial. Pemkab Rembang menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), di kategori Mentor yang merupakan tingkatan tertinggi. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Rembang Abdul Hafiddz di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12/2016).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang dalam hal ini sebagai Sekretaris Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG), Dwi Wahyuni mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada lembaga,gubernur,bupati dan walikota yang peduli tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rembang sendiri, katanya, sudah menerima pengahargaan tersebut mulai tingkat terendah yakni Pratama tahun 2007 lalu.

Dilansir dari rembangkab.go.id, penghargaan APE ini diberikan dengan beberapa level tingkatan, yang paling rendah Pratama, kemudian Madya,Utama dan tertinggi tingkat Mentor. “Kita pernah mendapat penghargaan tingkat Pratama dua kali, Madya dan Utama tiga kali. Tahun ini, Rembang mendapatkan tingkat paling tinggi yakni Mentor. Rembang adalah kabupaten pertama yang mendapatkan Mentor,” ujarnya.

Menurutnya, penilaian APE itu sendiri mulai dari komitmen pimpinan dari sisi kebijakan, implementasi dan partisipasi masyarakat yang harus berjalan bersama. Sedangkan bupati, mulai regulasi Perdanya ,kemudian kepala desa juga dengan Perdesnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di Kabupaten Rembang sendiri, memikiki gugus tugas kabupaten PUG yang diketuai oleh BAPPEDA. Dari penganggaran sampai pelaksanaan, kegiatannya sudah tertata dan terpadu semua di dalam prosesnya.

Keberhasilan pemberdayaan perempuan di kabupaten ini juga tak lepas dari upaya pemerintah dan seluruh elemen yang ada dalam melindungi hak-hak anak. Pasalnya hal itu juga menjadi salah satu yang dinilai.

Selain Kabupaten Rembang ada empat kabupaten/kota yang juga menerima APE kategori Mentor. Di antaranya Kota Bandung, Denpasar,Surabaya dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Dalam tiga tahun berturut-turut, Rembang berhasil menyabet gelar bergengsi itu, yakni pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan kategori Utama. Sementara, kategori Pratama dan Madya, masing-masing diraih tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011. Sehingga, secara total keseluruhan, Kabupaten Rembang telah meraih 7 kali penghargaan APE dengan berbagai kategori.

Sementara itu, Bupati Rembang dalam akun Facebooknya menyampaikan, jika penghargaan tersebut dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Rembang. “Ini saya penghargaan, saya persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Rembang tercinta. Karena tentu semua ini tidak akan saya dapatkan tanpa dukungan penuh dr semua lapisan masyarakat Kabupaten Rembang,” tulisnya.

Editor : Kholistiono

Usai Dilantik Jadi Sekda, Ini yang Bakal Dilakukan Subekti Dalam Waktu Dekat

Bupati Rembang Abdul Hafidz menandatangani berita acara pelantikan Sekda di Pendapa Rembang, Rabu (14/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz menandatangani berita acara pelantikan Sekda di Pendapa Rembang, Rabu (14/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Subakti, yang baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang menegaskan akan langsung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekda. Di antara pekerjaan yang kini sudah menunggu, katanya, adalah penyelesaian peraturan bupati (perbup) yang jumlahnya sekitar 30, dan kini belum rampung.

“Ada pekerjaan yang sudah menunggu yaitu penyelesaian perbub. Perbup ini, kita targetkan bisa selesai pada akhir tahun ini, dan kini waktunya sudah mepet, tentunya kita harus kerja keras untuk menyelesaikan hal ini,” ujar Subekti,pelantikan di Pendapa Rembang, Rabut (14/11/2016).

Menurutnya, salah satu perbup yang ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini adalah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Sebab, jika perbup tersebut bisa selesai akhir tahun ini, roda pemerintahan juga berjalan dengan lancar.

Dirinya juga menyatakan, jika, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekda, dirinya akan terus meningkatkan komunikasi dan bersinergi dengan SKPD dan berbagai kalangan. “Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa sama-sama membangun Rembang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

TENANG, Meski Kuota Murid di Bawah 20 Orang, Tunjangan Profesi Guru Tetap Cair

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Sebagian guru di Rembang khawatir terkait pencairan dana tunjangan profesi bagi pengawas dan guru-guru bersertifikat, karena terganjal peraturan. Khususnya mereka yang mengajar siswa dengan jumlah murid di bawah 20 orang.

Hal itu menyusul berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17/2016 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru PNS Daerah, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 ini. Peraturan tersebut terutama berkaitan dengan syarat ketentuan rasio jumlah siswa dan guru yaitu 1:20.

Namun demikian, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan, jika pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan telah mendapatkan petunjuk, jika tunjangan tersebut tetap bisa cair, meskipun jumlah murid kurang dari 20 orang.

“Saya minta para guru bisa bersabar, karena kami sudah  berkoordinasi dengan Kemendikbud. Kemarin sudah ada kepastian, bahwa yang sudah dapat bisa dibayarkan, maka tidak lama lagi kami perintahkan Kepala Dinas untuk membayarkan sertifikasi guru ini,” kata Hafidz.

Sementara itu, Ketua PGRI Rembang Jumanto mengapresiasi perhatian dari bupati dan Dinas Pendidikan Rembang. “Bagi guru SD dan SMP akan cair untuk tri wulan ketiga dan tri wulan keempat. Sedangkan guru TK dan SMA/SMK sudah cair kemarin, sehingga saat ini proses pemberkasan untuk tri wulan keempat,” ujarnya.

Menurutnya, jika aturan tersebut diberlakukan dipastikan ribuan guru tidak  mendapatkan tunjangan sertifikasi. Khususnya guru SD dan sebagian guru yang mengajar di SMP. “Saya berharap di tahun 2017 aturan tentang petunjuk penyaluran tunjangan sertifikasi guru itu bisa berubah. Sebab banyak guru yang bertugas di sekolah wilayah pinggiran yang muridnya di bawah 20 siswa,” imbuhnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan  Rembang Noor Effendy mengatakan, bahwa adanya tunjangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru yang muaranya terhadap pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Editor : Kholistiono

Doa Mbah Maimoen untuk Kabupaten Rembang

Maimoen Zubair saat mengisi ceramah dan doa bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di Pendapa Museum Kartini, Senin (17/10/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Maimoen Zubair (tengah) saat mengisi ceramah dan doa bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di Pendapa Museum Kartini, Senin (17/10/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang mengadakan acara Khataman Quran dalam rangka  memperingati Tahun Baru Islam 1438 Hijriah di Pendapa Museum RA Kartini Rembang, Senin (17/10/2016).

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut KH. Maimoen Zubair, Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Rembang. Dalam hal ini, Mbah Maimoen juga menyampaikan tausiyahnya di hadapan undangan yang hadir.

“Dengan adanya acara seperti ini, mudah-mudahan Kabupaten Rembang semakin maju dan angka kemiskinan di kota ini semakin berkurang. Karena, dari data yang ada, Rembang merupakan daerah yang masuk lima besar di Jawa Tengah dalam kategori daerah miskin,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap, agar pemerintah daerah dan juga masyarakat bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Rembang, dalam berbagai bidang. Sehingga, nantinya Rembang tidak lagi sebagai kabupaten yang miskin dan tidak tertinggal jauh dengan kabupaten lainnya.

Editor : Kholistiono

Rembang Menuju Kota Bebas Kumuh

Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah Endar Gunarto memberikan sambutan pada acara sosialisasi program Kotaku di depan ratusan kepala desa di rembang, Selasa (20/09/2016) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah Endar Gunarto memberikan sambutan pada acara sosialisasi program Kotaku di depan ratusan kepala desa di rembang, Selasa (20/09/2016) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditargetkan seluruh kota di Indonesia bebas kumuh. Tak terkecuali di Kabupaten Rembang. Program pengurangan luasan pemukiman kumuh ini disebut Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah Endar Gunarto menuturkan, saat ini tim OSP tengah  mendampingi masyarakat untuk membuat dokumen perencanaan penanganan kumuh yang disebut Rencana Penataan Lingkungan Permukiman(RPLP) di tingkat desa maupun kelurahan  yang ada di Rembang.

“Melalui RPLP tersebut, masyarakat bersama pemerintah kabupaten melakukan penanganan kumuh, baik pencegahan maupun peningkatan kualitas lingkungan,” katanya saat menghadiri kegiatan lokakarya dan sosialisasi program Kotaku di lantai IV Kantor Setda, Selasa (20/09/2016).

Dia melanjutkan, pencegahan itu melalui  pengendalian dan pengawasan,kemudian pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk penanganan, melalui pembangunan serta, peremajaan permukiman kembali. Dalam melaksanakan program ini,mereka menggunakan aset PNPM perkotaan. Baik dari konsultan sampai dengan  Badan Kewaspadaan Masyarakat (BKM).

Dalam kegiatan sosialisasi dan lokakarya ini, juga dihadiri kepala desa, BKM,LSM dan pihak sekolah. “Semua kalangam kita hadirkan, kita ikut sertakan. Sebab  penanganan pemukiman kumuh tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun juga tanggung jawab kita bersama. Terlebih  masyarakat luas,” ungkapnya.

Katanya, pprogram Kotaku tersebut juga menggunakan prinsip multi sektor dan multi dana, yang berarti kolaborasi dari berbagai pihak maupun dengan pendanaannya.”Harapan kita sih di tahun 2019 mendatang bisa mencapai 100, 0, dan 100. Yang artinya 100 persen masyarakat bisa terlayani air minum bersih, kawasan kumuh bisa diatasi hingga 0 persen, dan 100 persennya lagi yakni masyarakat bisa menikmati sanitasi yang layak,”jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

Belasan Kabid dan Kasi Bakal Tersingkir Akibat SOTK Baru

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Rembang akan mengurangi belasan posisi pejabat Eselon IV dan V. Hal tersebut diungkapkan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Menurutnnya, pejabat eselon IV dan V yang akan dikurangi itu sekelas kepala seksi dan kepala bidang.”Jumlah pejabat eselon IV dan V yang akan dikurangi sekitar 14-15 orang,” kata Hafidz.

Katanya, pengurangan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar tepat fungsi, ukuran, dan efesiensi.

“Tentunya pengurangan itu agar bisa memberikan poin-poin tersendiri dan bisa menciptakan tepat ukuran  atau tidak gemuk, tepat fungsi dan tepat efisiensi,” ucapnya.

Menurutnya, penataan SOTK baru tersebut seiring pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang masih akan tetap berjumlah 23 dinas dan badan, dengan Kantor Kesbangpolinmas dan RSUD yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

Sementara itu, terkait waktu kapan pengisian jabatan sejumlah pos yang kosong, Hafidz menyatakan, baru akan membahasnya setelah Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disahkan.  Karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bupati setelah enam bulan menjabat, bisa melakukan pengisian jabatan.

“Namun saat ini muncul peraturan baru, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, pengisian jabatan dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang SOTK yang baru,” tegasnya.

Dia menambahkan, sebelum pengisian jabatan kosong  setelah SOTK baru, akan terlebih dahulu dilakukan pengisian job sekretaris daerah, yang kini masih diemban oleh seorang penjabat sementara. “Seleksi pengisian sekda dimulai pada bulan ini atau secepatnya. Pansel sudah ada dan disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN). Sehingga ditargetkan pada bulan Oktober atau awal Nopember sudah ada pelantikan sekda baru pada Oktober atau pertengahan November mendatang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

PNS di Lingkup Pemkab Rembang Diyakini Tidak Terlibat Dalam Penipuan SK Palsu

Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi angkat bicara soal SK CPNS palsu di Rembang beberapa hari lalu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi angkat bicara soal SK CPNS palsu di Rembang beberapa hari lalu. Dirinya juga meyakini jika pejabat di lingkup Pemkab Rembang tidak ada yang terlibat dalam penipuan SK CPNS palsu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Aisten III Bagian Administrasi Kepegawaian Setda Rembang Abdullah Zawawi meyakini jika pejabat di lingkup Pemkab Rembang tidak ada yang terlibat dalam penipuan SK palsu yang korbannya adalah tiga wanita asal Kecamatan Gunem, Sulang dan Pamotan.

“Saya yakin PNS di lingkup Pemda Rembang tidak ada yang terlibat dalam penipuan yang berkedok CPNS, yakni bisa memasukan kerabatnya, saudaranya atau juga warga lain untuk menjadi PNS dengan cara memberi SK CPNS palsu itu,” ungkapnya.

Menurut dia, penipuan yang berkedok bisa memasukkan menjadi CPNS tersebut sudah terorganisir. Sehingga dirinya meyakini, jika penipuan itu merupakan ulah oknum tertentu yang bukan berasal dari pejabat di lingkup Pemkab Rembang.

“Tentunya kita juga berharap kepada pihak terkait, baik itu masyarakat maupun SKPD harus lebih berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang kurang jelas, apakah itu melalui telepon atau lain. Sebab, pelaku penipuan dalam meyakinkan korban, terkadang mengatasnamakan instansi tertentu,” katanya.

Dengan adanya kasus penipuan SK CPNS palsu beberapa waktu lalu itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan SKPD. “Kita akan tingkatkan koordinasi dengan SKPD atau instansi lainnya. Khususnya instansi sekolah. Sebab, hal kasus ini sudah terjadi, di mana salah satu korban penipuan SK CPNS palsu juga ada yang langsung datang salah satu SMA dengan maksud langsung bekerja menjadi PNS dengan menunjukan SK palsu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Rembang, Ini Daftar Harga Kebutuhan Pokok Terbaru Versi Pemkab

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang selama terus memantau harga-harga di seluruh pasar di Rembang lewat Pos Informasi Pasar dan Perdagangan (PIPP) dan kepala pasar. PIPP merupakan lembaga di bawah disperindag dan UMKM. Selama Ramadan, pemantauan dilakukan setiap hari yang berpusat di dua pasar yaitu Pasar Kota Rembang dan Pasar Lasem.

Kabid Perdagangan Disperindag dan UMKM Kabupaten Rembang, Sugiyanto mengatakan harga kebutuhan pokok di Rembang termasuk aman. Dibandingkan daerah-daerah lain, menurutnya, harga di Rembang lebih stabil.

“Daging sapi di Rembang aman. Pantauan terakhir Rp 105 ribu. Daging ayam broiler Rp 28 ribu, stabil. Telur ayam Rp 22 ribu, stabil. Beras juga stabil. Untuk gula pasir informasinya memang agak naik, sekarang di pasaran sekitar Rp 16 ribu,” ujar Sugiyanto yang ditemui di kantornya, Rabu (8/6/2016).

Ia mengklaim bahwa pasokan daging sapi di Rembang aman karena sudah memiliki persediaan sapi-sapi yang tidak produktif. “Kalau pejantan memang mahal, kami menggunakan sapi betina yang kurang produktif yang dijagal sehingga aman karena pasokannya dari dalam daerah,” kata Sugiyanto.

Terkait dengan gula pasir, Sugiyanto menjelaskan lebih jauh. Menurutnya, lelang gula pasir mulai dilakukan awal Juni kemarin. Harga dari Pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus sudah Rp 13 ribu. Ia menilai mungkin dalam perjalanan sampai ke penjual paling bawah sekitar Rp 16 ribu.

“Harga gula Rp 16 ribu untuk konsumen itu sedang, tidak terlalu mahal. Memang pergerakannya agak tinggi, tapi itu karena harga dasar atau harga lelang di PG Rp 13 ribu,” kata Sugiyanto.

Ia melanjutkan untuk harga-harga kebutuhan pokok lain yang sudah dicacatnya. Beras IR 64 premium Rp 10 ribu, IR 64 medium Rp 9 ribu. Minyak tanah Rp 16 ribu per liter. Minyak goreng curah Rp 12 ribu, kemasan Rp 13 ribu. Susu bubuk Dancow 400 gram Rp 40,5 ribu. Susu kaleng bendera dan Indomilk Rp 9.500.

Bawang merah Rp 35 ribu, bawang putih Rp 38 ribu. Cabai merah besar Rp 35 ribu, merah keriting Rp 15 ribu, rawit Rp 9 ribu, hijau Rp 12 ribu. Tepung terigu Bogasari Rp 10 ribu, Cakra Rp 8 ribu, Segitiga Biru Rp 7.500, tapioka Rp 9 ribu. Elpiji 3 kg Rp 18 ribu, 12 kg Rp 148 ribu.

Editor : Akrom Hazami

 

Gerakan PKK di Rembang Diminta untuk Ditingkatkan

pkk e

Bupati Abdul Hafidz foto bersama dengan pengurus PKK (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz meminta dan mengajak semua pihak untuk meningkatkan gerakan PKK. Tidak hanya ibu-ibu saja, tetapi bapak-bapaknya juga diminta untuk mendukung.

“Gerakan PKK selama ini sudah berjalan baik, namun tetap perlu didukung dengan SDM, manajemen dan dukungan dana. Semua SKPD juga diminta mendukung PKK untuk bergerak dalam membantu pemerintah dalam pembangunan,” ujar bupati.

Hal itu, menurutnya berkaitan dengan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang 13 dan Hari Kesatuan Gerak  (HKG) PKK. PKK dinilai menjadi salah satu penggerak dalam hal pembangunan daerah.

Lebih lanjut bupati juga agar masyarakat dapat meningkatkan gotong-royong. Karena, hal itu  menjadi salah satu pilar pembangunan di Kabupaten Rembang. Karena dengan gotong royong Rembang akan semakin cepat untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang ada.

“Dengan semangat gotong royong Rembang bisa menjadi setara dan bisa melebihi kabupaten yang lain,” ujarnya.

Sementara itu Hasiroh Hafidz selaku Ketua TP PKK Kabupaten mengatakan peringatan BBGRM dan HKG sendiri bertujuan meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap  kegiatan gotong royong dan hasil- hasil pembangunan.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Jajanan Rapat Pemkab Rembang Diharapkan Gunakan Olahan Makanan Nonberas

makanan 2 e

Warga mengambil hidangan makanan nonberas di Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto berharap, ketika ada rapat atau pertemuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hidangan atau jajanan yang disuguhkan bisa memanfaatkan olahan makanan berbahan dasar nonberas, seperti halnya yang dibuat oleh kelompok wanita tani.

Hal itu dimaksudkan, untuk mendorong eksistensi dan kreativitas ibu-ibu dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Rembang. Di antaranya, ketela pohon, ketela rambat, labu, dan lain sebagainya.

“Saya harapkan acara-acara di SKPD, intansi, kecamatan itu bisa memanfaatkan jajanan lokal. Karena, efeknya sangat bagus untuk perkembangan perekonomian di Kabupaten Rembang. Tentunya, masyarakat akan terpacu untuk mengembangkan kreasi makanan dari bahan-bahan lokal,” ungkapnya.

Selanjutnya, wabup juga meminta kepada instansi terkait supaya melakukan pendataan terhadap kelompok wanita yang saat ini mengembangkan olahan makanan berbahan dasar nonberas, sekaligus merinci beragam olahan makanan tersebut.

Di samping itu, yang tak kalah penting dalam hal ini, katanya, pembinaan terhadap pelaku-pelaku UMKM tersebut. “Lebih baik lagi jika mereka bisa mendapatkan pembinaan. Dan nanti bisa bekerja sama dengan banyak pihak seperti Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM,” ungkapnya.

Dirinya berharap, dengan adanya peran pemerintah seperti itu, nantinya pelaku UMKM akan terpacu, dan lebih kreatif lagi dalam mengembangkan olahan makanan. Karena, jika kreatif, bukan tidak mungkin makanan tersebut bakal laris.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Gotong-Royong Dinilai Dapat Menjadi Sarana Pembangunan 

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat melakukan gotong royong di Desa Pasar Banggi (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat melakukan gotong-royong di Desa Pasar Banggi (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz menyebut, jika gotong-royong bisa menjadi salah satu alat atau sarana pembangunan di negara Indonesia. Untuk itu, dirinya mengajak kepada masyarakat, agar gotong-royong kembali ditingkatkan.

Bupati mengatakan, semangat gotong-royong di Indonesia, khususnya di Rembang memang sempat mengalami pergeseran dari yang dahulunya masih tinggi dan sekarang cukup berkurang. Hal itu karena adanya regulasi-regulasi yang seolah menghilangkan gotong- royong.

“Kita yakin semangat gotong -royong itu akan tumbuh kembali, apalagi dengan adanya peran pemerintah dalam hal ini. Sehingga, masyarakat secara bertahap juga akan kembali memiliki rasa gotong -royong itu. Karena, gotong -royong ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergitas  melalui gotong-royong antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam membangun bangsa.

“Misal pemerintah memberikan dana stimulan rehab rumah Rp 10 juta,  tentu dana tersebut tidak cukup. Maka supaya mencukupi ada gotong royong dari warga. Untuk itu, pemerintah mencoba kembali menggerakkan gotong royong agar semua warga yang membutuhkan terbantu,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mencontohkan, seperti halnya kegiatan yang dilakukan hari ini, yakni gotong royong di Desa Pasar Banggi, merupakan salah satu kegiatan yang perlu diapresiasi. Karena, hal tersebut secara tidak langsung juga mencontohkan kepada masyarakat agar semangat gotong royong itu rumbuh. Sebab, dalam kegiatan itu melibatkan unsur pemerintah dengan masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

3 PNS Bandel di Rembang Dipecat

Abdul Hafidz, Bupati Rembang (MuriaNewsCom)

Abdul Hafidz, Bupati Rembang (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dalam kurun waktu 2 bulan pada 2016 ini, Bupati Rembang Abdul Hafidz telah memberhentikan tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan tersebut diambil, karena PNS yang bersangkutan telah melanggar aturan tentang kedisiplinan pegawai.

Tak hanya itu saja, dua PNS juga dibebaskan dari jabatan. Penyebabnya juga sama, yakni karena faktor kedisplinan pegawai yang dinilai sangat kurang dan harus diberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang telah dilakukan.

“Dalam dua bulan saja, saya sudah berhentikan dengan hormat PNS sebanyak tiga orang dan dua orang lagi dibebaskan dari tugas. Ini merupakan bentuk sanksi yang memang harus diberikan kepada mereka yang tidak mentaati peraturan, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” ujar Abdul Hafidz kepada MuriaNewsCom.

BUpati berharap, sanksi tegas yang diberikan kepada mereka ini, bisa menjadi bahan evaluasi bagi PNS lainnya agar bisa meningkatkan kinerjanya. Sehingga, ke depan tidak ada lagi PNS yang dipecat karena tidak mematuhi aturan mengenai kedisplinan.

Untuk meningkatkan kedisplinan pegawai, bupati telah berupaya membuat kebijakan, yakni dengan menerapkan sistem pengalungan warna merah kepada pegawai yang datang terlambat masuk kantor. Hal kecil ini, diharapkan bisa memberikan efek dalam peningkatan disiplin pegawai.

“Untuk keterlambatan pegawai sebenarnya sudah bisa dilihat dari absensi elektronik, tapi, dengan cara manual seperti ini, kita ingin membudayakan malu kepada pegawai, yakni malu datang terlambat. Yang pastinya, ini tujuannya bukan langkah membikin malu mereka,” sebutnya.

Editor : Akrom Hazami

Kalung Aneh Buat PNS Rembang Terinspirasi dari Jepang

kalung merah (ee)

Petugas memperlihatkan kalung merah untuk PNS Rembang yang tak disiplin (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Per 2 Mei 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memberlakukan kebijakan yang terkait dengan kedisiplinan pegawai masuk kerja. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan adalah membuat kalung merah untuk pegawai. Kalung merah ini, dikalungkan kepada pegawai yang telat masuk kantor.

Menurut Bupati Rembang Abdul Hafidz, kedisiplinan pegawai sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja. Karena, melalui kediplinan, pola kerja dan kualitas kerja akan bisa semakin membaik dan nantinya roda pemerintahan dan pembangunan di Rembang juga akan semakin maju.

“Kedisiplinan itu penting. Saya terinspirasi dari Jepang. Ketika itu, Kondisi di Jepang sedang mengalami kemunduran dan setelah dilakukan penelitian, ternyata faktor penyebabnya adalah kedisiplinan yang kurang. Maka, Jepang kemudian menerapkan budaya disiplin tersebut, dan hasilnya Jepang berkembang pesat,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Untuk itu, dirinya juga ingin dengan kedisiplinan, Rembang juga bisa berkembang pesat.”Nah, untuk mencapai hal itu yang dimulai dengan cara-cara seperti ini, membudayakan malu, yakni malu untuk datang terlambat,” imbuhnya.

Dalam hal penerapan kalung merah untuk pegawai yang terlambat, dirinya menegaskan jika itu bukan sebuah langkah mundur, meskipun memang sudah ada alat elektronik untuk absensi masuk. Namun, yang lebih ditekankan di sini, katanya, adalah pendekatan emosional.

“Memang sudah ada absensi elektronik. Tapi kan, walaupun datang terlambat, mereka hanya menempelkan jari dan kemudian langsung lari. Beda dengan kalung merah ini. Yang jelas, cara ini bukan untuk membikin malu, tapi membudayakan malu,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

PNS Rembang Telat Kerja Diberi Kalung Aneh

PNS Rembang Telat Kerja Diberi Kalung Aneh

kalung merah (e)

Petugas Satpol PP Rembang sedang memegang kalung merah yang diperuntukkan bagi PNS yang telat masuk kantor (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Peningkatan kedisplinan pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Rembang terus dilakukan. Salah satunya dengan cara memberikan sebuah kalung berwarna merah, bagi pegawai yang telat masuk kantor.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, kebijakan ini sudah mulai diterapkan sejak 2 Mei kemarin. Secara teknis, pihaknya telah menugaskan Satpol PP untuk melaksanakan kebijakan ini.

“Jadi teknisnya begini. Jika ada pegawai yang telat masuk, nanti, petugas Satpol PP yang sudah stand by di pintu gerbang, akan mengalungkan sebuah kalung berwarna merah, dan petugas juga akan mencatat namanya,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Dirinya menegaskan, hal ini bukan sebagai bentuk untuk mempermalukan pegawai, namun, lebih kepada penerapan budaya malu di kalangan pegawai. Salah satunya adanya malu untuk datang terlambat ke kantor.

Dengan cara seperti ini, dirinya berharap, pegawai di lingkup Pemkab Rembang juga semakin tumbuh kesadarannya untuk datang ke kantor tepat waktu. Sehingga, kedisplinan kerja dapat terwujud serta nantinya dapat berimbas terhadap peningkatan kinerja.

Editor : Akrom Hazami