35 Persen Warga Dukuh Jongso Pati Pilih jadi TKI

Warga melintas di jalan sebelah masjid Dukuh Jongso, Desa Wotan, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Warga melintas di jalan sebelah masjid Dukuh Jongso, Desa Wotan, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada pemandangan yang tidak biasa ketika bertandang ke Dukuh Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Pati. Meski lokasi dukuh ini terkesan terisolasi, tetapi penduduknya banyak yang kaya raya.

Masjid megah berdiri di dukuh ini dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar. Ada pula pusat pelatihan Bahasa Korea yang berdiri berseberangan dengan masjid.

Sejumlah rumah warga pun tampak megah. Padahal, dukuh ini terbilang sangat terisolasi. Jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati dan warganya justru menghabiskan hidupnya dengan bertandang ke Kudus.

Setelah ditelusuri, ternyata hampir separuh warga Dukuh Jongso merantau di luar negeri, seperti Korea Selatan, Arab Saudi, dan sebagainya. Namun, sebagian besar penduduknya rata-rata merantau di Korea Selatan hingga ada pusat pelatihan Bahasa Korea di sana.

Kepala Dukuh Jongso, Solichan (23) kepada MuriaNewsCom menyebut, sedikitnya 35 persen warga setempat merantau ke luar negeri. Mereka yang sukses merantau, pulang ke kampung halaman untuk begiat pada bidang usaha.

Salah satunya, usaha peternakan ayam, produksi tas, jahit, dan beragam usaha lainnya. Beberapa TKI purna memilih membeli tanah dan rumah ketika pulang ke rumah, dan kembali ke Korea.

“Gaji di sana berkisar di angka Rp 15 juta hingga Rp 25 juta per bulan. Karena itu, banyak yang enggan pulang ke kampung halaman. Beberapa yang benar-benar sukses, pulang untuk usaha dan membangun kemajuan desa,” kata Solichan.

Banyaknya warga yang merantau ke luar negeri, membuat dukuh kecil ini dikenal sebagai Kampung TKI. Sebuah kampung kecil yang cukup lengang dan sepi dari hiruk pikuk keramaian kota.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Pati Gelontorkan Dana Rp 4,98 Miliar untuk Kesejahteraan Guru Agama

Bupati Pati Haryanto didampingi Kadisdik Pati Sarpan menyerahkan bantuan kesejahteraan kepada guru agama di Masjid Al Ilham, Desa Bakalan, Dukuhseti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto didampingi Kadisdik Pati Sarpan menyerahkan bantuan kesejahteraan kepada guru agama di Masjid Al Ilham, Desa Bakalan, Dukuhseti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 12.450 orang yang berprofesi sebagai guru TPQ, Madrasah Diniyah (Madin), guru sekolah minggu Kristen dan Katolik, serta guru agama Buddha di Kabupaten Pati  mendapatkan bantuan kesejahteraan dari Pemkab Pati melalui Dinas Pendidikan Pati.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pati Haryanto di Masjid Al Ilham, Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Pati, Senin (20/6/2016). Masing-masing guru mendapatkan bantuan kesejahteraan senilai Rp 400 ribu.

Menurut bupati, bantuan tersebut merupakan wujud apresiasi Pemkab Pati terhadap pengabdian para guru TPQ, Madin, sekolah minggu dan agama Buddha yang selama ini telah mengabdi untuk mendidik anak- anak di bidang agama.

Ia berharap, perhatian yang diberikan oleh pemkab dalam bentuk bantuan tersebut bisa memotivasi para guru untuk lebih bersemangat dalam membimbing anak didiknya. Sebab, guru punya peran yang sangat penting untuk mencetak anak sebagai generasi emas bangsa.

Karena itu, bantuan yang dianggap tidak seberapa itu diharapkan bisa disyukuri oleh penerima bantuan. “Alhamdulillah, bantuan ini setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2014, nilainya Rp 250 ribu dan saat ini menjadi Rp 400 ribu,” ungkap bupati.

Bantuan kesejahteraan bagi guru agama tersebut sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Di era kepemimpinan Bupati Haryanto, bantuan yang semula Rp 250 ribu per orang, meningkat menjadi Rp 300 ribu pada 2015, dan tahun ini bertambah menjadi Rp 400 ribu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sarpan, mengatakan, total bantuan senilai Rp 4,98 miliar itu berasal dari anggaran Dinas Pendidikan tahun 2016.

Selama Ramadhan ini, pemkab telah membagikan bantuan di masing- masing eks- kawedanan, termasuk Kawedanan Juwana yang dibagikan di Masjid Baitussalam, Desa Trimulyo, Juwana.

Editor : Akrom Hazami

 

Pemkab Pati Bangun 9 Pasar Tradisional

pasar e

Seorang anak dan ibu keluar dari Pasar Rogowongso Pati usai belanja. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati menyiapkan langkah khusus untuk melindungi pasar tradisional menghadapi persaingan global, terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satunya, upaya pembangunan sembilan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pati.

Sedikitnya ada sembilan pasar tradisional yang dibangun, di antaranya Pasar Tayu, Winong, Puri, Sleko, Rogowongso, Bulumanis, Trangkil, Wedarijaksa, dan Kayen. Dari sembilan pasar tradisional tersebut, tiga pasar di antaranya berada di wilayah Pati Kota.

“Kami akui perkembangan pasar modern di Pati saat ini cukup pesat. Karena itu, pasar tradisional butuh sentuhan agar bisa mengimbangi pasar modern. Selain itu, pembangunan bertujuan untuk melindungi pasar tradisional dari kompetisi persaingan global, terutama MEA,” ujar Bupati Pati Haryanto, Sabtu (11/6/2016).

Pasar Kayen sendiri dibangun dalam dua tahun anggaran senilai Rp 4 miliar. Pembangunan Pasar Kayen akan dilanjutkan setelah Lebaran tahun ini. Hal itu diakui sudah sesuai dengan permintaan pedagang pasar.

Sementara itu, pembangunan Pasar Rogowongso masih dalam tahap persiapan dengan total anggaran berkisar di angka Rp 6 miliar. Pembangunan Pasar Rogowongso dikatakan cukup mendesak. Karena pedagang sampai berjualan di badan jalan dan trotoar.

Akibatnya, jalan di sekitar Jalan Rogowongso acapkali macet. Karena itu, pasar tradisional yang berjarak sekitar 300 meter dari jantung Kota Pati itu mendesak dibangun. Bila tidak, kemacetan akan terus melanda kawasan pasar tersebut.

“Ke depan, ada banyak pasar tradisional yang akan dibangun. Kalau pasar tradisional tertata rapi dan bangunannya laik, daya saing akan meningkat. Pedagang betah dan pembeli nyaman. Ini yang saya katakan sebagai upaya untuk meningkatkan pasar tradisional dalam bersaing menghadapi kompetisi global,” tutur Haryanto.

Terkait dengan menjamurnya toko modern di Pati, Bupati mengaku tidak bisa menolak investasi yang baik untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Pati. Namun, ia tetap memperhatikan keberlangsungan pasar tradisional agar bisa eksis yang selama ini menopang kemandirian ekonomi warga Pati.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Pati Pacu Produktivitas Pertanian dengan Bantuan Alat Modern

 Bupati Pati Haryanto didampingi Kepala Dispertannak Pati Mokhtar Efendi mencoba mesin panen padi seusai penyerahan bantuan alat tersebut kepada kelompok tani. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto didampingi Kepala Dispertannak Pati Mokhtar Efendi mencoba mesin panen padi seusai penyerahan bantuan alat tersebut kepada kelompok tani. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pengembangan dan produktivitas pertanian di Pati saat ini terus dipacu. Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mendukung peningkatan surplus komoditas pangan, terutama beras.

“Tahun lalu, surplus beras di Pati mencapai 200 ribu ton. Tahun ini, produksi harus lebih meningkat lagi karena Pati selama ini punya peran besar sebagai penyangga ketahanan pangan nasional,” ujar Bupati Pati Haryanto, Senin (30/5/2016).

Untuk mendukung produktivitas pertanian tersebut, Haryanto menyerahkan bantuan kepada perwakilan sejumlah Gapoktan dan kelompok tani. Bantuan tersebut, antara lain alat pascapanen padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, Haryanto juga menyerahkan bantuan alat angkut motor roda tiga sebanyak dua unit yang khusus diberikan kepada kelompok tani desa mandiri benih.

Alat pascapanen padi yang diberikan berupa alat pemanen combine harvester kecil sebanyak 30 unit, combine harvester ukuran sedang sebanyak 16 unit, dan power tresher sebanyak 16 unit. Sementara itu, alat pascapanen jagung berupa corn combine harvester satu unit dan corn seller 22 unit. Adapun untuk alat pascapanen kedelai berupa alat perontok (power tresher) multiguna 21 unit.

“Bantuan alat pertanian diberikan pada kelompok untuk memaksimalkan hasil pertanian. Bantuan akan dievaluasi secara berkelanjutan. Jadi, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jangan sampai bantuan alat pertanian malah dijual. Kita akan pantau penggunaannya,” katanya.

Menurutnya, jumlah alat bantuan dari APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Jateng tersebut jumlahnya masih terbatas, sehingga belum bisa merata ke semua Gapoktan dan kelompok tani. Untuk itu, bupati berharap kelompok penerima bisa membantu kelompok lain yang belum mendapatkan pemanfaatan alat tersebut.

“Kalau ada kelompok yang belum kebagian alat pertanian itu, maka bisa dipinjami. Jangan egosentris agar pemanfaatannya merata dan tidak menimbulkan kecemburuan,” paparnya.

Haryanto juga mengingatkan, kelompok penerima batuan agar bisa berhati-hati dalam mengelola dan memanfaatkan alat yang telah diterimanya. Pasalnya, alat batuan akan diverifikasi oleh Irjen Pertanian. “Kalau ada yang hilang maka akan jadi masalah. Jadi, tolong dimanfaatkan sesuai ketentuan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dispertannak Mokhtar Efendi mengatakan, bantuan alat tersebut  merupakan bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menurunkan susut hasil, dan mempertahankan mutu produk pertanian. Penerapan teknologi penanganan pascapanen sudah menjadi kebutuhan untuk mendukung proses produksi padi, jagung, dan kedelai secara efektif dan efisien.

“Bantuan ini untuk mendukung pencapaian target swasembada berkelanjutan padi dan jagung, serta swasembada kedelai. Pemerintah Pusat menargetkan pencapaian itu pada 2017,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pemkab Pati Didesak Tingkatkan Kualitas SDM di Pelosok

Sejumlah mahasiswa UIN Walisongo Semarang mengajari perangkat desa dalam pelatihan teknologi komputer. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah mahasiswa UIN Walisongo Semarang mengajari perangkat desa dalam pelatihan teknologi komputer. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Mahasiswa UIN Walisongo Semarang mendesak agar Pemkab Pati meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berada di sejumlah pelosok desa. Pasalnya, SDM di sejumlah desa di pelosok Pati masih ada yang minim teknologi sederhana seperti komputer.

Di Desa Jetak, Kecamatan Pucakwangi, misalnya. Di sana, kualitas SDM diakui masih sangat minim, terutama soal teknologi sederhana seperti komputer.

Padahal, ada tiga komputer lengkap dengan WiFi di balai desa. Namun, perangkat desanya diakui masih belum bisa mengoperasikannya dengan maksimal.

“Dukungan perangkat saja tidak cukup. Butuh kemahiran SDM untuk mengoperasionalkan perangkat yang sudah disediakan. Dengan demikian, ketersediaan perangkat teknologi tidak nganggur, tapi bisa digunakan secara maksimal untuk memajukan desa. Pemkab harus punya program untuk mengingkatkan kualitas SDM di luar institusi pendidikan,” kata Irma Rosyida, mahasiswi UIN Walisongo, Sabtu (28/5/2016).

Selain itu, generasi muda di Desa Jetak sebagian besar lulus di tingkat jenjang sekolah menengah atas (SMA), kemudian merantau atau kerja. Hal itu dinilai mempengaruhi kualitas SDM di Desa Jetak.

Karenanya, ia berharap agar Pemkab punya misi untuk meningkatkan kualitas SDM di sejumlah desa tertinggal. “Sekarang ada dana desa untuk memajukan desa. Menurut saya, pembangunan infrastruktur itu perlu, tetapi pembangunan SDM juga harus diperhatikan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Pemkab Pati Canangkan Desa Pohijo sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB)

uplod jam 20 desa pohijo IKLAN PEMKAB (e)

Bupati Pati Haryanto menerima pesan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan program Kampung KB di Pati yang diserahkan Kepala BKKBN Jawa Tengah Mustar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Tingkat kelahiran anak di Indonesia mencapai 2 hingga 3 anak dalam lima tahun terakhir. Dengan laju itu, penduduk berusia produktif di Indonesia diprediksi akan melonjak tajam pada sepuluh tahun mendatang.

Sementara itu, jumlah penduduk dengan usia lanjut dan anak-anak justru sedikit. Melihat fakta tersebut, BKKBN kembali menggalakkan gerakan keluarga berencana (KB) melalui program Kampung KB.

Di Kabupaten Pati, program Kampung KB dicanangkan pertama kali di Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso. “Desa Pohijo dicanangkan sebagai Kampung KB pertama di Pati. Desa Pohijo sebagai pilot project diharapkan bisa memberikan penyemangat bagi desa lainnya di Pati,” kata Bupati Pati Haryanto saat memberikan sambutan bersama Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Mustar, Forkompimda dan Camat Kabupaten Pati, Rabu (27/4/2016).

Ia mengatakan, untuk membangun kualitas dan kuantitas kependudukan di suatu daerah diperlukan adanya perencanaan yang tepat dari institusi terkecil, yaitu keluarga. Besar kecilnya suatu keluarga akan berpengaruh pada kualitas keluarga. Yang mana, keluarga yang terdiri dari orang tua dengan maksimal dua anak dinilai lebih terarah dan sejahtera.

Dalam implementasinya, program kampung KB di Desa Pohijo tak hanya soal jumlah penduduk saja, tetapi juga kolaborasi dengan program lain seperti kependudukan, kesehatan, dan keagamaan. “Kampung KB tak hanya menekan angka kelahiran saja, tetapi juga kualitas penduduk secara luas. Dengan begitu, generasi penerus bangsa menjadi terdidik dan sehat jiwa raganya,” kata Haryanto.

Ke depan, pihaknya akan mencanangkan program Kampung KB di setiap kecamatan di Kabupaten Pati. “Dalam satu kecamatan, nantinya akan ada satu Kampung KB. Hal itu diharapkan agar manfaat program Kampung KB bisa dirasakan bukan hanya Desa Pohijo saja,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Mustar mengapresiasi pencanangan Desa Pohijo sebagai Kampung KB pertama di Bumi Mina Tani. Ia berharap agar warga Desa Pohijo mendapatkan pengetahuan yang baik tentang keluarga berencana.

“Kami sangat mengapresiasi program ini. Tak hanya sebatas perencanaan kehamilan, tetapi juga edukasi kepada remaja melalui generasi berencana. Para remaja diberi motivasi untuk menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin, merencanakan karier, menjaga kesehatan dengan menjauhi narkoba dan seks bebas sebelum pernikahan,” ucap Mustar.

Kampung KB di Desa Pohijo diharapkan menjadi miniatur pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari kampung ke kampung. Pun, Kampung KB digadang-gadang bisa menyebarkan semangat keluarga berencana di desa tetangga.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Pati dan BPJS Manandatangani Perjanjian Jaminan Sosial

Bupati Pati Haryanto menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menandatangani perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Ruang Paringgitan Kantor Bupati Pati, Kamis (24/3/2016).

Kerja sama tersebut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pati Dolik Yulianto dan Kepala Kancab BPJS Kesehatan Pati Rahmad Widodo, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Haryanto menjelaskan, kerja sama itu menjadi komitmen pemkab untuk menjamin seluruh masyarakat Pati, terutama golongan masyarakat pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup secara laik.

Selain itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan bisa menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat Pati. “Dengan perjanjian ini, harapan masyarakat Kabupaten Pati untuk mendapatkan perlindungan atas risiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua dan pensiun, bisa terpenuhi,” ujar Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Warga Pati diharapkan bisa memahami mekanisme pendaftaran yang diterapkan BPJS Kesehatan. Salah satunya, penggunaan fasilitas layanan kesehatan berlaku setelah 14 hari pendaftaran peserta. Itu sebabnya, Haryanto mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya di BPJS Kesehatan, sebelum sakit.

“Masih banyak yang mendaftar sesudah sakit. Belum lagi, semuanya ingin cepat dan minta langsung dilayani. Ini harus dipahami bersama bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bisa dipakai setelah 14 hari pendaftaran,” terangnya.

Di bidang ketenagakerjaan, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mewujudkan layanan masyarakat pekerja di Pati. Program itu akan memberikan perlindungan empat program yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Pensiun.

Karena itu, pihaknya akan menambahkan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada setiap pengajuan perizinan. Dengan begitu, setiap perusahaan atau kegiatan usaha yang mengajukan izin dan atau memperpanjang izin terkait usaha wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berharap, tidak ada lagi perusahaan kegiatan usaha dan tenaga kerjanya di Kabupaten Pati yang belum terdaftar BPJS ketenagakerjaan,” harapnya.

Sementara itu, Dolik mengatakan, kerja sama itu bakal ditindaklanjuti dengan melakukan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan untuk jajaran SKPD Pati, termasuk kepesertaan perangkat desa, perusahaan, atau badan usaha lainnya di Pati.

“Saat ini, hampir 95 persen perusahaan berskala menengah dan besar sudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi, kepesertaan pekerja dari UMKM banyak yang masih belum mendaftar. Untuk itu, kami bekerja sama dengan KPPT dengan mewajibkan pemilik UMKM yang beroperasional di Pati untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai syarat mengurus perijinan usaha,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Warga Pati Selatan Bakal Punya Rumah Sakit Berlantai Lima

Bupati Pati Haryanto bersama dengan jajarannya meninjau RSUD Kayen. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto bersama dengan jajarannya meninjau RSUD Kayen. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pembangunan di bidang infrastruktur di Kabupaten Pati mengalami perkembangan pesat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu yang akan dikembangkan, antara lain RSUD Kayen yang bakal memiliki lantai lima.

Dengan pembangunan tersebut, RSUD Kayen bakal menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat Pati bagian selatan. Hal itu diungkapkan Bupati Pati Haryanto. Ia mengatakan, layanan kesehatan saat ini memang menjadi prioritas.

“Peningkatan pelayanan kesehatan memang harus ditingkatkan. Berhubung RSUD Kayen selama ini menjadi favorit warga Pati selatan, maka bangunannya mesti diperbaiki supaya fasilitasnya tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di kota besar. Karena itu, kita akan buat berlantai lima,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (23/3/2016).

Pengembangan tersebut ditempuh, lantaran penambahan lahan baru sudah sulit. Dengan begitu, rencananya sisa tanah di halaman depan dibangun gedung baru dan lantai akan diperbanyak hingga lantai lima.

Haryanto mengaku bakal memperjuangkan anggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Pati dan Provinsi, serta APBN. “Kami sudah memberikan tugas kepada Direktur RSUD Kayen untuk melakukan konsultasi supaya segera menyusun masterplan dan Detail Engineering Design,” lanjutnya.

Pasalnya, usulan anggaran harus disertai dengan masterplan dan DED. “Usulan anggaran harus ada masterplan dan DED. Untuk itu, kami sudah meminta kepada direktur RSUD Kayen untuk segera membuatnya. Kami menargetkan pembangunan itu semakin cepat, semakin baru,” imbuhnya.

Haryanto berharap agar perbaikan infrastruktur pada RSUD Kayen tersebut bisa meningkatkan kualitas layanan medis, sehingga menjadi rujukan bagi masyarakat Pati bagian selatan. “Selama ini RSUD Kayen sudah menjadi rujukan. Karenanya, kami ingin tingkatkan supaya bisa menampung lebih banyak pasien. Selain itu, kualitas pelayanan medis juga akan ditingkatkan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ini Daftar Partai yang Sudah Disambangi Haryanto-Arifin

Haryanto (kanan) menjalin komunikasi dengan PPP terkait dengan Pilkada 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Haryanto (kanan) menjalin komunikasi dengan PPP terkait dengan Pilkada 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Dari empat bakal calon Bupati Pati yang sudah mengikuti penjaringan di PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, hanya Haryanto yang terlihat aktif menyambangi partai politik. Sedikitnya ada lima parpol yang sudah disambangi Haryanto yang didampingi Saiful Arifin.

Kelima parpol yang sudah disambangi tersebut, antara lain PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Gerindra. Ke depan, Haryanto juga bakal meningkatkan komunikasi dengan parpol lainnya.

“Komunikasi itu penting. Selama saya di eksekutif, saya berteman baik dengan kalangan legislatif. Jadi, kami tidak canggung lagi ketika akan meningkatkan komunikasi terkait dengan Pilkada 2017 nanti,” ungkapnya kepada MuriaNewsCom.

Haryanto mengaku tidak punya masalah dengan semua parpol. Itu sebabnya, ia bakal menjalin komunikasi lebih lanjut dengan semua parpol yang dianggap bisa mengusungnya untuk maju kembali sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pati.

Pada periode lalu, Haryanto memang diusung dari sejumlah partai yang diberi nama Koalisi Pelangi yang terdiri dari PKS, Gerindra, PKB, Hanura dan PPP. Kedekatan dengan koalisi pelangi pada periode lalu itulah yang membuat Haryanto semakin mudah dalam merangkul parpol untuk kepentingan Pilkada 2017.

Hal itu diakui Ketua DPC PPP Pati Suwito. Ia mengatakan sudah akrab dengan Haryanto sejak bergabung dengan “Koalisi Pelangi” pada periode lalu.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Pati Kucurkan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Percepatan Tanam di Desa Wotan Pati

Bupati Pati Haryanto memanen padi di Desa Wotan, Sukolilo, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto memanen padi di Desa Wotan, Sukolilo, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati mengucurkan dana Rp 2,1 miliar untuk kepentingan percepatan tanam di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Pati. Hal itu diharapkan agar kelompok tani bisa melakukan tanam serentak.

Bupati Pati Haryanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (11/3/2016) mengatakan, percepatan tanam menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk melakukan tanam serentak. Dengan begitu, hama padi bisa diantisipasi dengan baik.

”Kalau petani bisa panen serentak, hama tidak akan menular dari satu sawah ke sawah yang lainnya. Misalnya saja hama tikus. Hewan itu minimal akan kuwalahan ketika makan padi sebanyak ribuan hektare,” kata Haryanto.

Desa Wotan sendiri merupakan daerah penyuplai pangan terbesar di Pati. Tak hanya itu, desa itu memiliki luas sawah paling besar di Pati, bahkan terluas di Indonesia untuk ukuran desa.

Pemberdayaan kelompok tani di desa Wotan diharapkan bisa menjadi penyangga pangan di wilayah Pati dan nasional. ”Kalau pengairan sawah lancar dan dimanajemen dengan baik, petani bisa panen sebanyak tiga kali dalam setahun,” ungkapnya.

Karena itu, Ketua Gapoktan Desa Wotan, Rosidi meminta kepada bupati untuk membuat embung supaya pengairan di daerah tersebut lancar saat musim kemarau dan air bisa dimanajemen dengan baik pada musim hujan. ”Betul kata Pak Bupati, kalau pengairan lancar, kami bisa penen tiga kali dalam setahun. Karenanya, saya meminta kepada bupati untuk membuat embung,” harap Rosidi.

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada pemkab untuk memberikan bantuan alat panen dan hand tracktor. Hal itu untuk menunjang produktivitas pertanian terkait dengan percepatan tanam.

Belum lagi, luas sawah di desa Wotan mencapai 1.723 hektare. Dengan sawah seluas itu bila dikerjakan dengan tenaga manusia secara manual dinilai butuh waktu lama, sehingga panen serentak tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan target, petani di Desa Wotan diharapkan bisa kembali menanam padi maksimal 31 Maret 2016. Bila musim hujan selesai, pengairan di daerah tersebut cukup menjadi kendala. ”Semoga saja pada April dan Mei masih ada hujan,” tukasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Yes! Pemkab Pati Segera Realisasikan Penambahan Kuota Elpiji 12 Persen

Seorang pekerja tengah memasok tabung elpiji bersubsidi 3 kg di salah satu pangkalan di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang pekerja tengah memasok tabung elpiji bersubsidi 3 kg di salah satu pangkalan di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Memasuki awal tahun, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pati Ahmad Kurnia memastikan segera merealisasikan penambahan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 12 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan elpiji di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Pasalnya, selama ini semua warga menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg yang semestinya hanya digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itulah yang menyebabkan kuota elpiji di Pati harus diajukan penambahan pada 2016.

”Sebetulnya kuota pada 2015 yang berada di angka 8,3 juta tabung elpiji sudah cukup memenuhi kalau semuanya diperuntukkan untuk MBR. Namun, fakta di lapangan berbeda. Semua warga yang klasifikasinya mampu juga banyak menggunakan elpiji bersubsidi,” kata Kurnia saat dihubungi MuriaNewsCom, Kamis (7/1/2016).

Kendati begitu, ia tetap mengusulkan penambahan kuota elpiji 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Lagipula, masih ada sekitar empat desa di Kabupaten Pati yang belum memiliki pangkalan elpiji.

”Ada sekitar empat desa di Pati yang belum memiliki pangkalan elpiji bersubsidi. Kalau usulan dari kami disetujui, maka empat desa itu akan dibangun pangkalan elpiji baru,” tukasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Tak Biasa! BPK Gandeng Akuntan Publik untuk Audit Keuangan SKPD Pati

uang

 

PATI – Keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pati bakal diaudit pada pertengahan Januari. Hal itu akan dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan menggunakan jasa akuntan publik independen.

“Pertengahan Januari nanti, keuangan pemerintah daerah (Pemda) Pati akan diperiksa. BPK akan menggandeng akuntan publik untuk melakukan audit. Para pemeriksa akan masuk ke semua lini SKPD di Pati,” kata Inspektur Sumarsono kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/1/2016).

Ia mengatakan, pemeriksaan keuangan dengan menggandeng jasa akuntan publik menjadi pemeriksaan yang tidak biasa. Menurutnya, itu untuk pertama kalinya dilakukan di Pati.

Karena itu, setiap SKPD diharapkan bersiap untuk agenda pemeriksaan keuangan tersebut. “Tak perlu takut dengan adanya pemeriksaan itu. Kalau memang benar dan tidak ada penyimpangan, tidak masalah. Kenapa harus takut,” imbuhnya.

Hasil audit yang dilakukan akuntan publik independen tersebut nantinya dilaporkan kepada BPK. Dari BPK, Pemda Pati akan mendapatkan predikat, apakah masuk predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP).

Pada 2015 kemarin, Kabupaten Pati masih menyandang opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Hal itu yang menyebabkan Pati masih belum laik menerima dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 5 triliun pada 2016 ini. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ini Alasan Kemenkumham RI Beri Penghargaan Pemkab Pati

Bupati Pati Haryanto menunjukkan piagam penghargaan yang diberikan Kemenkumham RI. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menunjukkan piagam penghargaan yang diberikan Kemenkumham RI. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, terkait dengan upaya membina dan mengembangkan Pati sebagai kabupaten yang peduli hak asasi manusia.

”Penghargaan itu kami terima dari Kemenkumham pada 10 Desember 2015 lalu. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghormati hak-hak asasi manusia di Pati di tengah-tengah banyaknya tuntutan pengadilan HAM,” ujar Bupati Pati Haryanto kepada MuriaNewsCom, Kamis (17/12/2015).

Ada 15 alasan Kemenkumham memberikan penghargaan kepada Pemkab Pati yang terfokus pada lima hal besar. Salah satunya, masalah hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan.

”Nilai paling tinggi sepuluh dan paling rendah nol. Pemkab Pati mendapatkan nilai rata-rata 77,65 dengan kriteria peduli,” tuturnya.

Ia menambahkan, penghargaan itu dinilai atas capaian implementasi hak asasi manusia pada 2014 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menkumham RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang kriteria kabupaten atau kota yang peduli pada HAM.

”Tidak semua kabupaten mendapatkan penghargaan ini. Bukan berarti kemudian berbangga dan lupa, justru ini menjadi semangat bersama untuk mewujudkan Pati sebagai daerah yang peduli HAM di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (LISMANTO/TITIS W)

KPK Datangi Pemkab Pati

Sejumlah peserta mengikuti semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (3/12/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah peserta mengikuti semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (3/12/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (3/12/2015).

Kegiatan yang diikuti jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pati, anggota DPRD, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) tersebut diharapkan bisa mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan dana di Kabupaten Pati.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap bisa mengantisipasi adanya korupsi dan penyalahgunaan dana. Apalagi saat ini dana desa sudah digulirkan. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana. Semua harus digunakan sebagaimana fungsinya,” ujar Bupati Pati Haryanto kepada MuriaNewsCom.

Sementara itu, M Najib Wahito yang mewakili KPK mengatakan, KPK bukan sekadar bertujuan untuk menangkap koruptor, tetapi juga melakukan pencegahan. “Pencegahan korupsi itu penting dilakukan, sebelum negara dirugikan,” katanya.

Ia menambahkan, korupsi bisa menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, pihaknya meminta kepada semua elemen masyarakat untuk ikut membantu mencegah korupsi yang membuat negara menjadi miskin. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Satpol PP Tetapkan Jalan Diponegoro Pati sebagai Kawasan Bebas PGOT

Sejumlah petugas Satpol PP Pati dan Jateng sosialisasi kawasan tertib PGOT kepada salah satu pengemis di perempatan Jalan Diponegoro Pati, Kamis (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah petugas Satpol PP Pati dan Jateng sosialisasi kawasan tertib PGOT kepada salah satu pengemis di perempatan Jalan Diponegoro Pati, Kamis (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati menetapkan Jalan Diponegoro Pati sebagai kawasan bebas pengemis, gelandangan, pengamen, dan orang terlantar (PGOT), Kamis (15/10/2015).

Sejumlah petugas Satpol PP Pati yang dibantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah turun di lapangan untuk membagikan sosialisasi kawasan tertib PGOT di sepanjang Jalan Diponegoro. ”Selain PGOT, Jalan Diponegoro juga menjadi kawasan bebas pedagang kaki lima dan reklame tanpa izin,” ujar Kasatpol PP Pati Suhud saat dikonfirmasi MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, hal itu dilakukan untuk membentuk kawasan dan zona tertib. Terlebih, Jalan Diponegoro merupakan jalan nasional yang diharapkan bisa menjadi percontohan kawasan tertib PGOT.

Sementara itu, Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Jawa Tengah Tri Prasetyaningtyas berharap, agar masyarakat juga bisa melakukan pengawasan dan monitoring untuk menciptakan kawasan bebas PGOT.

”Kami berharap, masyarakat bisa bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dalam menertibkan Jalan Diponegoro sebagai kawasan bebas PGOT,” katanya.

Dalam sosialisasi di sepanjang Jalan Diponegoro tersebut, petugas menemukan banyak reklame ilegal yang dipasang tanpa izin, pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang mestinya digunakan untuk pejalan kaki, tukang tambal ban di trotoar dan pengemis yang mangkal di sejumlah perempatan. ”Ini sosialisasi, ke depan akan dilakukan teguran hingga penertiban,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Berpredikat WDP, Pati Belum Layak Terima Dana Insentif Daerah Rp 5 Triliun

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Boediarso Teguh Widodo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Boediarso Teguh Widodo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pemerintah rencananya akan meningkatkan dana insentif daerah (DID) dari Rp 1,6 triliun menjadi Rp 5 triliun per 2016 mendatang. Hal ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan penduduk.

Namun, tidak semua daerah bisa memperoleh DID. Salah satu syarat untuk mendapatkan DID, di antaranya laporan keuangan daerah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Salah satu syaratnya, ada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu, Perda APBD ditetapkan tepat waktu,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Boediarso Teguh Widodo kepada MuriaNewsCom, Sabtu (3/10/2015).

Sayangnya, Kabupaten Pati saat ini masih menyandang predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan begitu, Pati masih belum layak untuk menerima DID sebesar Rp 5 triliun pada 2016 mendatang.

Kendati demikian, Boediarso mengatakan, Pati masih berpeluang meraih DID jika kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran daerah dinilai baik. Karena itu, ia menyarankan agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pati diminta untuk bekerja ekstra dalam meningkatkan kebijakan fiskal daerah yang baik. (LISMANTO/TITIS W)

Kesadaran Warga Grobogan akan Memiliki Akta Kelahiran Meningkat

 

akta kelahiran

 

GROBOGAN – Tingkat kesadaran orang tua untuk membekali anaknya dengan akta kelahiran mengalami peningkatan. Dimana, dari jumlah anak berusia 0-18 tahun sebanyak 403.435 orang, sudah 83,5 persen yang sudah memiliki akta kelahiran.

”Kepemilikan akta kelahiran ini sangat banyak fungsinya, seperti persyaratan sekolah, menikah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesadaran orang tua untuk mengurus akta kelahiran ikut meningkat,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Grobogan Moch Susilo.

Dijelaskan, dari akta yang sudah ada tersebut baru 35,42 persen saja yang sudah masuk dalam data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang baru diterapkan tahun 2011 lalu. Sisa data yang belum dimasukan dalam sistem SIAK akan dilakukan re-entry. Dengan begitu diharapkan, seluruh data kependudukan dapat segera tersimpan dan terekam di pusat.

Menurut Susilo, sesuai dengan Perpres No 2 Tahun 2015, target nasional indikator kepemilikan akta kelahiran di kalangan usia 0-18 tahun ditarget 75 persen pada 2015 ini. Sementara untuk 2016 dan seterusnya nanti, jumlah target akan meningkat 2,5 persen. Dengan demikian, untuk Kabupaten Grobogan sudah melampau target yang ditetapkan.

Keberhasilan mencapai target itu, lanjut Susilo, berkat beberapa langkah yang ditempuhnya. Yakni mensosialisasikan pentingnya akta kelahiran pada kader PKK di 13 Kecamatan. Selain itu, Kepala dan Pengawas Sekolah di 14 UPTD Pendidikan serta bidan desa juga menjadi sasaran sosialisasi tersebut. (DANI AGUS/TITIS W)

Disuntik Rp 1,174 Triliun, Serapan Anggaran Pemkab Pati masih Rendah

Pembangunan taman kran di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo. Serapan anggaran di Pemkab Pati yang rendah dinilai menghambat pembangunan daerah. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Pembangunan taman kran di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo. Serapan anggaran di Pemkab Pati yang rendah dinilai menghambat pembangunan daerah. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memiliki estimasi pendapatan daerah senilai Rp 1,948 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan APBN sebanyak 1,174 triliun.

Kendati begitu, serapan anggaran di Pemkab Pati masih rendah dalam semester awal ini. Karena itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengimbau kepada Pemkab agar tidak perlu takut menggunakan anggaran.

“Sepanjang pelaksanaan anggaran itu sesuai dengan aturan, maka tidak perlu ada ketakutan menggunakan anggaran itu. Pemerintah pusat memberlakukan aturan ketat soal anggaran itu tujuannya mencegah penyalahgunaan,” kata Ali kepada MuriaNewsCom.

Namun, jika pemkab lantas enggan menggunakan anggaran dan serapan anggarannya masih rendah, hal tersebut justru dinilai menghambat pembangunan daerah.

“Kalau ini tidak diperhatikan, kerugian bukan saja ditanggung Pemerintah Daerah Pati, tetapi juga masyarakat karena dana pembangunan akan berkurang,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Ini Solusi Ganjar Pranowo untuk Warga Kontrasemen

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah memberikan solusi terkait dengan persoalan warga yang menolak pendirian pabrik semen, Rabu (12/8/2015). (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah memberikan solusi terkait dengan persoalan warga yang menolak pendirian pabrik semen, Rabu (12/8/2015). (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Kegelisahan warga yang menolak berdirinya pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng akhirnya mendapatkan solusi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Ganjar dalam agenda “Ngopi Bareng Mas Ganjar” di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (12/8/2015) malam.

”Saya akan menjaga jarak dengan Bupati Pati untuk memberikan tawaran ini kepada panjenengan semua. Ini boleh disanggah atau didebat, silakan saja. Yang jelas, saya mencoba memberikan tawaran solusi,” ujar Ganjar di hadapan puluhan warga.

Ganjar mengatakan, keputusan layak tidaknya dokumen Amdal saat ini sudah ditangani PTUN Semarang karena sudah digugat perwakilan kontrasemen beberapa bulan yang lalu. Karena itu, ia mengimbau kepada warga untuk melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan yang menyatakan bahwa dokumen amdal benar-benar tidak layak.

”Sekarang ini prosesnya di PTUN dalam pemeriksaan saksi. Nah, panjenengan harus mengumpulkan keterangan saksi yang menguatkan tuntutan panjenengan, kumpulkan data-data, baik data sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Silakan masalah ini dikawal bersama,” imbau Ganjar.

Ia menambahkan, pola komunikasi yang dengan cara saling tuding, menyalahkan, dan satu arah tidak akan memberikan solusi. Karena itu, ia mengimbau kepada warga untuk terus mengawal persoalan tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan data-data yang mematahkan dokumen amdal di PTUN Semarang. (LISMANTO/TITIS W)

Pemkab Pati Ancam Kades Mbalelo

 Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono memanggil Kepala Desa Trikoyo Tarmijan, Sekdes, dan perangkatnya di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono memanggil Kepala Desa Trikoyo Tarmijan, Sekdes, dan perangkatnya di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati meminta kepada kepala desa (kades) di seluruh Kabupaten Pati untuk mengayomi warganya, tanpa mengkotak-kotakkan warga dari Pilkades serentak yang berlangsung pada 28 Maret 2015 lalu.

Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono saat memanggil Kades Trikoyo, Kecamatan Jaken, Tarmijan di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015). Ia mengatakan, pola pikir kades saat ini harus diubah.

Saat ini, kata dia, kades merupakan bapak semua warganya. Dengan begitu, tidak ada lagi rasa sakit hati dengan warga yang dulu tidak mendukungnya saat Pilkades serentak. “Buang rasa sakit, jadilah bapak yang mengayomi semua warga, tanpa pilih kasih,” tuturnya.

Terkait dengan masalah demo yang dilakukan warga Trikoyo kepada kadesnya dan tuntutannya soal usulan penetapan Sekdes definitif, Sudiyono akan melakukan evaluasi lebih lanjut. “Kami akan pertimbangkan dan melakukan evaluasi lebih lanjut,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Kades Trikoyo Pati Dipanggil Pemkab Usai Didemo Warga yang Telanjang

 Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono memanggil Kepala Desa Trikoyo Tarmijan, Sekdes, dan perangkatnya di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono memanggil Kepala Desa Trikoyo Tarmijan, Sekdes, dan perangkatnya di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Asisten Pemerintahan Sekda Pati Sudiyono memanggil Kepala Desa Trikoyo Tarmijan, Sekdes, dan perangkatnya di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015).

Pemanggilan tersebut terkait dengan tuntutan warga Desa Trikoyo yang menggelar unjuk rasa sambil telanjang dada di Kantor Bupati Pati pada Rabu (5/8/2015) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Tarmijan mengaku ada kesalahpahaman. Ia membantah adanya tudingan bahwa dirinya mempersulit warga yang pro Dasar Wibowo untuk mengurus surat-surat.

“Itu hanya salah paham. Soal pengurusan surat pindah, warga maunya sehari jadi, tapi tidak mau melengkapi persyaratan. Padahal, pindah ke luar pulau itu syaratnya memang banyak,” ujar Tarmijan kepada MuriaNewsCom.

Sejumlah jawaban Tarmijan dilayangkan di ruang kerja Sudiyono. “Kami paham masalah yang dihadapi Kades Trikoyo Tarmijan. Saya berharap agar Pak Tarmijan lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi problem yang ada di tengah masyarakat,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada Tarmijan agar lebih gencar melakukan sosialisasi tentang standar pelayanan yang masih kurang jadi. Karena masyarakat masih belum memahami soal kelengkapan persyaratan.

“Ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Seorang kades dan perangkatnya harus lebih arif dan bijaksana dalam memberikan pelayanan kepada warganya,” tandasnya.

Saat ini, status Tarmijan masih menjadi tergugat di PTUN Semarang. Pihak mantan Kades Dasar Wibowo menggugat Tarmijan, lantaran ia menilai ada kecurangan dalam Pilkades serentak yang berlangsung 28 Maret 2015. (Lismanto/AKROM HAZAMI)

Kuasa Hukum Paguyuban Pengusaha Kafe dan Karaoke Siapkan Senjata untuk Lawan Pemkab Pati Melalui Jalur Hukum

Kuasa Hukum Paguyuban Pengusaha Karaoke Pati Nimerodi Gulo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Paguyuban Pengusaha Karaoke Pati Nimerodi Gulo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Keinginan Paguyuban Pengusaha Kafe dan Karaoke Pati untuk melawan Pemkab ternyata bukan gertakan belaka. Kuasa Hukum Paguyuban Pengusaha Karaoke Nimerodi Gulo bahkan sudah menyiapkan senjata melalui jalur hukum. Lanjutkan membaca

Ratusan Tukang Sapu Dapat Kado Lebaran Dari Pemkab Pati

Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Pati Budiyono tengah membagikan bingkisan lebaran untuk kaum dhuafa di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (14/7/2015). (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Pati Budiyono tengah membagikan bingkisan lebaran untuk kaum dhuafa di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (14/7/2015). (MuriaNewsCom/LISMANTO)

PATI – Menjelang H-3 lebaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati membagikan bingkisan lebaran dan santunan kepada tukang becak, tukang parkir, tenaga kebersihan dan yatim piatu. Hal tersebut dilakukan di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (14/7/2015). Lanjutkan membaca

Rp 1,9 Miliar Disiapkan Pemkab Pati untuk Renovasi Pasar Kayen

Bupati Pati Haryanto saat melakukan sidak di Pasar Kayen, Jumat (10/7/2015). (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Bupati Pati Haryanto saat melakukan sidak di Pasar Kayen, Jumat (10/7/2015). (MuriaNewsCom/LISMANTO)

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati rencananya akan melakukan pembangunan dan renovasi Pasar Kayen pada 2016 mendatang. Hal ini dikatakan Bupati Pati Haryanto saat melakukan sidak di Pasar Kayen jelang peluncuran Gerakan Cinta Produk Asli Wong Pati, Jumat (10/7/2015).

“Pedagang di dalam pasar semakin bertambah dari hari ke hari. Beberapa pedagang pasar berjualan tanpa atap, hanya di bawah terpal yang terbuat dari kain seadanya,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, banyak kabel yang kondisinya memprihatinkan, sehingga berpotensi terjadi hubungan arus pendek saat terkena percikan air hujan.

Karena itu, pihak Pemkab sudah menyiapkan dana sekitar Rp 1,9 miliar untuk membangun kembali pasar Kayen. Dengan begitu, kondisi pasar layak digunakan untuk melakukan jual beli.

“Rencananya, kami akan melakukan revitalisasi pasar tradisional secara bertahap. Ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Kami akui, prekonomian masyarakat Pati masih berpusat di Pasar Tradisional,” tandasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)