HUT Jateng ke-67, Pemkab Pati Diminta Tak Pelit Layani Masyarakat

Pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Pati sedang mengikuti upacara HUT Jateng ke-67, Selasa (15/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Pemkab Pati melaksanakan kegiatan upacara untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-67 di halaman Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (15/8/2017).

Upacara tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Pati, dan Organisasi Perangkat Derah (OPD). Mereka terlihat khidmat saat mengikuti upacara bendera.

“Di sini hanya upacara yang dihadiri pejabat Pati saja. Sebab, upacara HUT Pemrov Jateng kali ini dipusatkan di Jepara. Alhamdulillah berjalan lancar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Pati Haryono.

Dalam HUT kali ini, pemkab di seluruh Jawa Tengah mendapatkan tugas dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk mengutamakan pelayanan masyarakat yang lebih mudah, murah dan ramah. Sebab, tugas pemerintah memang melayani masyarakat dengan baik.

“Yang dilihat masyarakat itu layanannya. Soal infrastruktur dan yang ada fisik-fisiknya itu gampang kalau ada duitnya. Maka, problemnya saat ini bagaimana melayani masyarakat sesuai deklarasi revolusi mental,” tuturnya membacakan amanat Ganjar.

Ganjar juga menekankan kepada setiap pemda untuk melakukan pembenahan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemda terkait dengan masalah di bidang pendidikan dan kesehatan.

Tak hanya itu, pemda bersama dengan aparat dan masyarakat diminta untuk benar-benar melawan radikalisme-terorisme. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya deteksi dini terhadap paham radikal yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dan pembangunan masyarakat.

Editor : Ali Muntoha

Pati Akan Dibangun Pabrik Garam Besar, Ganjar Minta Oktober Mulai Digenjot

Petani di Jepara tengah memanen garam. Pemprov Jateng akan mulai membangun pabrik garam besar di Pati pada Oktober 2017 mendatang. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal membangun pabrik garam dengan kapasitas besar di Kabupaten Pati. Rencananya, pabrik dengan kapasitas produksi mencapai 40 ribu ton itu bakal dibangun di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Pati.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan persiapan untuk pembangunan pabrik garam itu telah siap. Mulai dari studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) telah tuntas, sehingga pembangunan bisa segera digenjot.

“Saya sudah meminta Oktober tahun ini di-ground breaking (peletakan batu pertama) agar lebih cepat, kalau itu bisa dilaksanakan maka intervensi Pemprov Jateng akan segera dimulai,” katanya, Senin (14/8/2017).

Untuk pembangunan pabrik garam itu telah disiapkan lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan desa setempat. Ia menyebut, pemerintah desa setempat juga bersedia mendukung penyediaan lahan milik kas desa Raci seluas 700 hektare.

“Bahkan desa tetangga, juga bersiap mendukung penyediaan lahan,” ujarnya.

Secara nasional, kebutuhan garam industri secara nasional mencapai 2 juta ton. Sedangkan pabrik garam kapasitas besar di Jateng ini nantinya mampu memproduksi sekitar 40 ribu ton. Sehingga setidaknya dapat membantu kebutuhan garam industri nasional.

Dari hasil koordinasi dengan pihak petambak garam, lanjutnya, para petambak siap dengan penerapan teknologi geomembrane atau ulir. Namun petani garam membutuhkan kepastian harga.

“Karena selama ini mereka menjualnya ke tengkulak, maka yang seperti ini mesti diselesaikan,” katanya.

Selain itu, para petambak berharap ada  gudang untuk stok garam. Terkait hal ini, Pemkab Demak juga bersedia menyediakan lahan. Menurutnya, gudang garam ini penting yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk intervensi dari pemprov melalui resi gudang.

“Kalau pabrik sudah jadi, harapan saya ada contoh yang bisa ditiru,” ujarnya.

Terkait supply bahan baku produksi, nantinya para petambak akan setor ke pabrik, kemudian pabrik akan mengolah dan menjualnya. Petambak juga meminta agar mereka bisa menjual ke pabrik secara langsung, tidak melalui perantara.

Sementara untuk kontinyuitas persediaan bahan baku, Ganjar juga meminta pada Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) untuk menyuntikan teknologi yang tepat supaya bisa berkelanjutan. Sejumlah daerah yang memiliki ‘air tua’ atau kadarnya bagus untuk garam yakni di Pati, Demak, Brebes, Jepara, dan Rebang.

“Apalagi ini ada momentum bagus, kondisi cuaca rasanya sudah masuk kemarau, maka ini potensi yang segera harus dilakukan,” kata Ganjar.

Editor : Ali Muntoha

Menguak Hubungan Pati dan Majapahit

Kompleks Taman Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kabupaten Pati disebut-sebut punya hubungan “darah” dengan Kerajaan Majapahit. Hal itu diungkapkan sejumlah pegiat sejarah yang tergabung dalam Tim Rekonstruksi Sejarah Pati, Senin (1/5/2017).

Susilo Tomo mengungkapkan, ada istilah Ken Satpada yang merujuk pada seorang putri bangsawan Majapahit tercatat dalam Suluk Wujil karya Sunan Bonang. Sementara di Serat Walisono menyebutkan adanya Menak Sembunyi dengan sebutan Satmuda.

Sunan Giri sendiri disebut Prabu Satmata. “Ken Satpada yang dimaksud dalam Suluk Wujil itu siapa? Ken itu perempuan atau nyai. Kalau ada nyai, pasti ada Ki. Ada Ken Satpada pasti ada Satpada,” ucap Susilo.

Merujuk pada sebutan Ainul Yaqin pada Sunan Giri, Susilo mengaitkan dengan Mohammad Nurul Yaqin pada Sunan Ngerang. Ki Ageng Ngerang disebut punya keterkaitan dengan Dinasti Kedaton Wetan Majapahit atau Blambangan.

“Prabu Menak Sembuyu (Satmuda), Raja Kedaton Wetan Majapahit. Trah Bhre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk, pewaris sah dari Wangsa Girinata atau Wangsa Rajasa, dinasti raja-raja Singasari dan Majapahit,” tutur Susilo.

Satpada, suami Ken Satpada yang merupakan Ki Ageng Ngerang yang bernama Mohammad Nurul Yaqin inilah yang menurunkan para penguasa di Pati. Mereka adalah Abdullah Nurul Yaqin, Ali Nurul Yaqin (Sunan Pati), Umar Nurul Yaqin (Ki Penjawi), dan Siddieq Nurul Yaqin (Wasis Jayakusuma).

“Nurul Yaqin bersaudara dengan Ainul Yaqin. Keduanya sama-sama Menak Sembuyu, dalam Serat Walisana disebut Satmuda. Artinya, Ki Ageng Ngerang sebagai moyang para penguasa di Pati adalah trah raja-raja Singasari dan Majapahit dari Wangsa Girinata atau Rajasa, jalur Blambangan,” imbuhnya.

Hal itu ditegaskan Sugiono. Penguasa Pati merupakan persilangan dari trah Ngerang dan Bralit. Bralit diambil dari bray dan alit. Sebutan bray itu merujuk pada Majapahit dari Ranawijaya.

Pati mengalami masa keemasan pada masa kekuasaan Wasis Jayakusuma. Dengan senopati agungnya, Raden Sukmayana yang makamnya diduga di Dukuh Siman, Desa Tambahsari, Kecamatan Pati, Pati melebarkan kekuasaan hingga menaklukkan Madiun dan melepaskan diri dari Pajang yang dipimpin Joko Tingkir.

“Kami sudah menelusuri jejak Makam Senopati Agung Pati, Raden Sukmoyono di Dukuh Siman. Penduduk setempat mengenalnya dengan sebutan Mbah Soko. Sejarah ini tidak banyak dijumpai dalam literasi teks mainstream yang selama ini dipercaya masyarakat,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Bupati Pati Masuk 10 Kepala Daerah Berprestasi di Indonesia

Bupati Pati Haryanto (kanan) menerima penghargaan dari Menkopolhukam RI wiranto (tengah) di Sidoarjo, Selasa (25/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto ditetapkan sebagai satu di antara sepuluh kepala daerah berprestasi di Indonesia. Penghargaan itu diterima Haryanto dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).

Selain Haryanto, sembilan kepala daerah berprestasi yang meraih penghargaan, antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih, dan Walikota Gorontalo Marten Taha.

Selanjutnya, Walikota Sukabumi Mohamad Muraz, Walikota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Kesepuluh kepala daerah tersebut dinilai memiliki kinerja terbaik dalam memajukan daerahnya, sehingga patut mendapatkan penghargaan.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) RI Wiranto. Dia menuturkan, penghargaan itu diberikan untuk memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil membangun daerahnya.

Selain itu, penghargaan diharapkan bisa memotivasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. “Kalau sudah ditetapkan sebagai kapala daerah terbaik, dia berarti sudah berhasil memimpin daerahnya, sehingga kontribusinya sangat besar untuk masyarakat,” ucap Wiranto.

Haryanto sendiri mengaku penghargaan itu bukan capaian yang utama. Menurutnya, ada hal yang lebih penting dari sekadar penghargaan, yaitu kesejahteraan masyarakat Pati.

“Kalau mendapat penghargaan itu bonus, tapi esensinya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin daerah mesti berpikir dan bekerja keras untuk membangun daerah demi kesejahteraan rakyat. Pati maju dan rakyat sejahtera itu sudah membuat saya senang,” tandas Haryanto.

Editor : Kholistiono

Pati Masuk Kabupaten Berkinerja Terbaik ke-10 di Indonesia

Pemkab Pati menerima penghargaan sebagai daerah berkinerja terbaik ke-10, Selasa (25/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pati masuk ke dalam kabupaten dengan kinerja terbaik ke-10 di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Wiranto, Selasa (25/4/2017).

Penetapan itu dilakukan, setelah Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) melakukan penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2015. Penghargaan tersebut diterima Bupati Pati Haryanto pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI di Alun-alun Sidoarjo.

Wiranto mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) punya peran strategis untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Karena itu, pemerintah provinsi (pemrov) diminta untuk selalu melakukan koordinasi dengan pemda dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah berkelanjutan.

“Sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, gubernur diminta aktif melakukan koordinasi efektif dengan bupati atau walikota di daerah masing-masing. Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar ekonomi dan pembangunan terus tumbuh,” ucap Wiranto.

Kendati Kabupaten Pati saat ini pro investasi dan mendukung bisnis, tetapi Wiranto tetap menyarankan kepada pemda untuk tetap memberikan kemudahan dunia usaha di Pati. Hal itu diharapkan agar perekonomian bisa terus tumbuh yang akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto mengatakan, prestasi yang diraih Pemda Pati diakui cukup sulit. Pasalnya, ada banyak parameter yang menjadi penilaian sebelum Pati menempati peringat ke-10 dari seluruh daerah di Indonesia.

“Ini tidak lepas dari sebuah komunikasi yang baik antara pemkab dan DPRD, serta masyarakat. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat langsung akan mempermudah pembangunan,” kata Haryanto.

Editor : Kholistiono

Haryanto Siapkan Jawaban ke Hakim MK Soal Gugatan Pilkada Pati

Bupati Pati Haryanto menjawab persoalan gugatan Pilkada Pati ke Mahkamah Konstitusi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto ,Calon Bupati terpilih, yang kini juga masih menjabat sebagai Bupati Pati, mengaku sudah menyiapkan jawaban terkait dengan gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati yang mempersoalkan selisih hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mempercayakan kuasa hukumnya, KPU dan MK sendiri.

“Saya pasrahkan ke MK. Saya yakin, hakim MK bisa memutuskan secara objektif. Begitu juga KPU, saya yakin KPU selama ini bekerja sesuai dengan undang-undang. Saya juga sudah menyerahkan persoalan itu kepada kuasa hukum saya. Nanti kita lihat hasilnya,” ujar Haryanto, Senin (20/3/2017).

Jawaban yang dipersiapkan diakui normatif dan sesuai dengan landasan hukum. Salah satunya, persoalan hasil suara di mana Geram menyebut hasil kotak kosong mencapai 700.000, sedangkan paslon Haryanto-Arifin 300.000 suara.

“Kalau dikira saya dapat suara 300.000 dan kotak kosong 700.000, saya punya formulir C.1 sebanyak 2.295. Boleh dihitung menggunakan jari kalau saya dikira dapat 300.000 suara. Itu alasannya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, hasil C.1 saya kumpulkan semuanya asli, itu sudah ditetapkan KPU,” tuturnya.

Pada sidang Rabu (22/3/2017) mendatang, MK akan menggelar sidang jawaban dari KPU Pati. Dia berharap, KPU Pati bisa memberikan argumen sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan.

Ditanya soal tudingan kecurangan, Haryanto justru mempertanyakan letak kecurangannya. Sebab, selama ini ia mengaku sudah mengikuti tahapan pilkada sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ngapain saya curang. Kalau ada yang melaporkan kecurangan itu ditambah-tambahi itu boleh saja, asal pelapor bisa menyajikan data yag sebenarnya. Saya tidak merasa curang. Bahkan, saya sangat hati-hati dan sudah menginstruksikan kepada tim sukses untuk tetap berpegang pada regulasi yang ada,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Pertumbuhan Ekonomi Pati Kalahkan Kudus

Bupati Pati Haryanto menyatakan pertumbuhan ekonomi di Pati lebih tinggi ketimbang Kudus. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati meningkat tajam. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Pati mengalahkan Kota Kretek, Kudus. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto, Senin (20/3/2017).

“Angka pertumbuhan ekonomi di Pati mencapai 5,98 persen dan Kudus 4,6 persen. Meski Kudus industrinya cukup banyak, tetapi pertumbuhan ekonominya stagnan. Berbeda dengan Pati, pertumbuhannya bagus sehingga patut diapresiasi,” ujar Haryanto.

Tak hanya unggul dari Kudus, pertumbuhan ekonomi Pati diakui paling tinggi di wilayah Karesidenan Pati, yakni Jepara, Rembang, Blora, dan Grobogan. Menurut Haryanto, salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi di Pati berkembang pesat adalah peluang investasi yang baik.

Pemkab Pati menyambut baik investor yang ingin berinvestasi di Bumi Mina Tani. Investasi yang baik berdampak pada tenaga kerja, pengurangan penangguran, serta peluang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semakin baik.

Selain pertumbuhan ekonomi paling tinggi di eks-Karesidenan Pati, angka kemiskinan di Pati juga turun drastis dari 13,7 persen menjadi 10 persen. Angka pengangguran juga turun drastis dari 13,6 persen menjadi 4,7 persen.

“Peluang investasi di Pati memang kami tangkap dengan baik. Selama investasi itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertumpu kepada kesejahteraan masyarakat, kami tidak bisa menolaknya. Kita bisa lihat imbasnya, pengangguran dan kemiskinan menurun, ekonomi terus mengalami pertumbuhan,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Antisipasi Korupsi, E-Planning Akan Segera Diterapkan di Pati

Pemkab Pati membahas rencana penerapan e-planning pada 2018. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati saat ini mulai konsen pada program keterbukaan informasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. Hal itu yang membuat Pemkab Pati akan menerapkan e-planning pada 2018 mendatang.

“Perencanaan berbasis teknologi informasi ini akan dilakukan pada 2018. Sebab, tahun ini kami fokus pada perencanaan untuk mempersiapkan e-planning,” ujar Bupati Pati Haryanto.

Tahun ini, Pemkab Pati masih menggunakan sistem manual dalam merencanakan pembangunan daerah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sistem manual akan segera diubah menjadi e-planning, sehingga eksekutif, legislatif dan masyarakat bisa mengetahui perencanaan pembangunan di Pati.

“Perencanaan pembangunan secara online bisa mencegah adanya upaya tindak pidana korupsi dan human error, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam hal jumlah maupun pengurutan lewat sistem komputerisasi. E-planning juga bisa mengantisipasi penumpang gelap dalam penyusunan rencana APBD,” ucap Haryanto.

Dengan digitalisasi sistem perencanaan pembangunan tersebut, dia berharap perangkat daerah bisa bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pasalnya, perencanaan yang tidak sesuai akan diberikan kepada perangkat daerah lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Pati Masirin menuturkan, implementasi e-planning masih dalam tahap uji coba. Pada 2018, e-planning akan mulai dilaksanakan untuk mendukung program jangka menengah daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, dari 2018 hingga 2022.

Editor : Kholistiono

Sebelum Presensi Online Diterapkan, Banyak PNS di Pati yang Datangnya Tidak Disiplin

Ilustrasi/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pati saat mengikuti sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan aturan presensi online yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 5 Tahun 2017 setidaknya berhasil “memaksa” para pegawai negeri sipil (PNS) di Pati untuk disiplin mengabdi kepada negara. Mereka harus masuk kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Aturan tersebut diakui terbukti membuat para PNS di Pati lebih teratur, patuh dan tertata. Sebelumnya, tingkat kepatuhan PNS terhadap aturan disebut masih sangat rendah.

“Sejak perbup itu diundangkan dan menjadi produk hukum masyarakat Pati, tingkat kepatuhan PNS relatif baik. Upaya PNS untuk hadir juga lebih tertata. Padahal, tingkat kepatuhan mereka sebelumnya tercatat masih rendah,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis, Jumat (10/3/2017).

Sebelum aturan itu diundangkan, kata Kharis, banyak PNS yang datang tidak jelas. Dengan adanya presensi online, kontrol terhadap kedisiplinan PNS diakui lebih mudah karena bila ada PNS yang membandel bisa diketahui.

“Sebelum perbup diundangkan, datangnya PNS tidak jelas. Setelah Perbup mulai berlaku efektif, mau tidak mau para PNS harus mematuhinya. Meski awalnya banyak yang mengeluh, tapi langkah ini diambil demi meningkatkan disiplin PNS,” imbuhnya.

Baca juga : Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini
Salah satu dampak dari presensi online, di antaranya banyak PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini. Namun, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pensiun dini bisa diterima bila usia pemohon sudah mencapai 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun.

Karena itu, BKPP Pati tidak akan menerima permohonan para PNS yang ingin mengajukan pensiun diri bila tidak sesuai dengan UU. “Kami tidak asal menerima permohonan itu. Sebab, kami bertindak sesuai dengan UU. PNS mestinya bisa bekerja sebaik-baiknya, karena di luar sana banyak yang ingin jadi PNS, tapi tidak diterima,” tandas Kharis.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingungan Pemerintah Daerah ternyata tidak semua disambut baik oleh PNS di Pati. Adanya ketentuan presensi online dalam perbup tersebut, membuat sejumlah PNS justru ingin pensiun dini.

Padahal, perbup tersebut dibuat agar PNS di Kabupaten Pati menjadi lebih disiplin dan tepat waktu. Dalam ketentuannya, ada penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang diberikan kepada PNS bila disiplin atau tidak disiplin.

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis menuturkan, presensi online disinyalir menjadi salah satu alasan bagi sejumlah PNS ingin mengajukan pensiun dini. Mereka yang mengajukan pensiun dini berasal dari latar belakang yang berbeda.

“Sejak ada presensi online, banyak PNS yang kalang kabut. Mereka harus disiplin masuk kerja, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Beberapa dari mereka mengeluh, lebih baik tidak ada tambahan penghasilan pegawai (TPP) ketimbang ada presensi online,” ungkap Kharis, Jumat (10/3/2017).

Saat ini, Kharis mengaku sudah ada puluhan PNS yang rencananya mengajukan pensiun dini. Namun, pengajuan pensiun tidak semudah yang dibayangkan, tetapi harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, banyaknya PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini disebabkan tidak ingin teratur dan disiplin dalam bekerja. Terutama, PNS yang bertugas di lapangan, seperti pegawai pasar, penyuluh, dan PNS yang berada jauh dari lokasi yang digunakan untuk presensi.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tak Juga Muncul, Pelantikan Ratusan ASN di Pati Batal

Pejabat Pemkab Pati yang tidak jadi dilantik Budiyono pulang membubarkan diri dari Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pejabat Pemkab Pati yang tidak jadi dilantik Budiyono pulang membubarkan diri dari Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati yang dijadwalkan dilakukan di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017), akhirnya batal. Hal itu disebabkan Plt Bupati Pati Budiyono tidak hadir dalam rencana pelantikan tersebut.

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) akhirnya membubarkan diri pada pukul 15.40 WIB. Padahal, mereka sudah menunggu Budiyono sejak pukul 12.00 WIB untuk dilantik.

SR, salah satu ASN yang kecewa mengaku galau karena tidak jadi dilantik. Sebab, tak hanya soal gaji ASN yang tidak turun, pelayanan publik juga terganggu karena terjadi kekosongan pejabat pemerintahan.

“Dagelan ini. Galau,” ungkap SR mengungkapkan kekesalannya sambil berjalan pulang. Sementara itu, satu orang ASN yang menggerutu sembari jalan mengatakan, “Tidak dilantik juga jabatan masih utuh.”

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang datang sejak awal juga mengungkapkan kekesalannya kepada Budiyono. Menurut Ali, Budiyono mengingkari janjinya sendiri yang akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati pada Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Saya sangat kecewa, karena Mendagri sudah jelas memberikan peringatan kepada Plt Bupati Pati untuk melantik pejabat Pemkab Pati dengan batas waktu terakhir 5 Januari 2017. Kemarin juga sudah rapat koordinasi dengan para pimpinan DPRD Pati, BKD, Sekda, Sekwan, dia berjanji akan melantik,” imbuhnya.

Bahkan, Ali bertanya langsung untuk memastikan apakah Budiyono akan melantik atau tidak. Budiyono dengan tegas menjawab pertanyaan Ali, “Kalau tidak saya lantik, saya dosa.” Hal itu yang membuat Ali dan wakil rakyat kecewa berat dengan sikap Budiyono yang mengingkari janjinya sendiri.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tepis Tudingan Keterlambatan Pelantikan Pejabat Pemkab Pati Bernuansa Politis

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menganggap keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati bernuansa politis. Hal itu ditegaskan Budiyono, usai memenuhi panggilan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di ruangannya, Rabu (4/1/2016).

Sebelumnya, rumor yang beredar menyebutkan, Budiyono enggan melantik pejabat yang diusulkan Haryanto, sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Hal itu dibuktikan dengan langkah yang diambil Budiyono dengan mengirim surat kepada Mendagri RI untuk membatalkan pejabat yang dilantik atas usulan Haryanto.

Budiyono ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Pati memang sudah lama dikabarkan tidak harmonis dengan Bupati Pati Haryanto. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa Budiyono enggan melantik pejabat-pejabat Pemkab Pati yang diusulkan Haryanto.

Namun, tudingan itu ditepis Budiyono. Dia memastikan masalah keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati hanya mis-informasi, karena saling menunggu. “Tidak ada unsur politik. Target saya melaksanakan amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Pati sebaik mungkin,” ujar Budiyono.

Dia menambahkan, surat perintah pelantikan dari Mendagri tertanggal 30 Desember 2016 baru diterima hari ini dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan perintah tersebut, Budiyono akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017).

Ditanya soal upaya pembatalan usulan pejabat dari Haryanto, dia menunggu surat perintah terakhir. “Semuanya sudah terjawab, hanya karena saling menunggu surat perintah yang terakhir dari Kemendagri. Itu sudah dievaluasi, dikomunikasikan. Kami memang sedang bersurat dengan Kemendagri, sehingga kami harus menerima surat terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap agar pelantikan dilakukan sesuai dengan perintah Mendagri. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kegaduhan dan menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati. Saat ini saja, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sudah resah karena gaji belum turun akibat keterlambatan pelantikan pejabat.

Editor : Kholistiono

Budiyono Dipanggil Dewan Soal Keterlambatan Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Pati

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono dipanggil Ketua DPRD Pati Ali Badrudin terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati yang membuat resah ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati. Budiyono memenuhi panggilan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017).

Ali mengatakan, Budiyono semestinya melantik pejabat struktural Pemkab Pati, sebelum memasuki 2017. Hal itu sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo tertanggal 15 Desember 2016.

Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kepada Budiyono supaya pelantikan dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember 2016. Bukannya melaksanakan pelantikan, Budiyono justru meminta supaya pejabat struktural yang diusulkan Haryanto kepada Mendagri jauh-jauh hari, dibatalkan.

Akibatnya, pejabat struktural Pemkab Pati yang mestinya dilantik pada minggu terakhir bulan Desember 2016, terlambat dan belum dilantik hingga berita ini turun, Rabu (4/1/2017). Kondisi itu membuat Mendagri kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah supaya pelantikan pejabat struktural dilakukan maksimal 5 Januari 2017.

Bila masih tidak dilaksanakan, Mendagri meminta kepada Gubernur untuk mengambil alih tugas Budiyono untuk segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Salah satu dampak keterlambatan pelantikan tersebut, ribuan PNS belum menerima gaji. Kondisi tersebut sempat membuat resah PNS.

Ali bersama Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto, mengaku sudah bertemu dengan Mendagri di Jakarta. “Pak Mendagri kaget karena Pati menjadi daerah satu-satunya yang belum melaksanakan pelantikan. Karena itu, kami diminta untuk mengawal agar pelantikan dilakukan maksimal 5 Januari 2017,” kata Ali.

Agenda pemanggilan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono. Hasil dari pertemuan tersebut, Budiyono akan melakukan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

 

Kemendagri Ultimatum Budiyono untuk Segera Melantik Pejabat Pemkab Pati

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ultimatum kepada Plt Bupati Pati Budiyono untuk segera melantik dan mengukuhkan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. Utimatum itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Kemendagri kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (30/12/2016).

Dalam poin kedua, surat yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, menyebutkan, dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati diminta agar Plt Bupati Pati segera melaksanakan pengukuhan/pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemda Pati paling lambat, Kamis (5/1/2017) besok.

Pelantikan sendiri harus sesuai dengan daftar nama dan susunan dalam jabatan yang tercantum dalam lampiran surat Kemendagri. Bila Plt Bupati Pati tidak segera melantik dalam waktu dengan batas maksimal 5 Januari 2017, Gubernur Jawa Tengah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pelantikan pejabat struktural di Pemda Pati.

Artinya, bila Plt Bupati Pati masih belum melakukan pelantikan kepada pejabat struktural hingga Kamis (5/1/2017), Gubernur yang akan turun tangan untuk mengambil langkah-langkah strategis agar pelantikan tetap berjalan. Kebijakan itu diperlukan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati.

Mengingat pentingnya isi surat tersebut, Gubernur diminta untuk menyampaikannya kepada Plt Bupati Pati. Hasilnya, Gubernur diminta untuk melaporkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

Secara terpisah, Plt Bupati Pati Budiyono memastikan segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Hanya saja, dia masih membutuhkan waktu karena masih dalam proses. Dia diketahui telah bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (3/1/2016) kemarin untuk membahas persoalan tersebut.

Editor : Kholistiono

Pemkab Pati Ajak Masyarakat Wujudkan Program Indonesia Bebas Sampah 2020

Bupati Pati Haryanto (pakai peci) berjabat tangan dengan Pimpinan PT Pegadaian (Persero) dalam penyerahan bantuan 60 unit bak sampah di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (24/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto (pakai peci) berjabat tangan dengan Pimpinan PT Pegadaian (Persero) dalam penyerahan bantuan 60 unit bak sampah di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (24/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya, kolaboasi yang baik antara pemerintah, swasta dan kader lingkungan berhasil menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, indah, serta bebas dari sampah.

Salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan adalah bak sampah yang telah disesuaikan dengan jenis masing-masing sampah. Yakni, sampah daur ulang, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang mudah terurai, sampah bahan beracun dan berbahaya, serta sampah residu.

Gerakan pilah sampah sebetulnya sudah lama dikampanyekan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pati untuk menyongsong Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020.

Selain untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah, pemilahan sampah juga bermanfaat untuk meminimalisasi pencemaran lingkungan melalui proses daur ulang. Sejalan dengan gerakan pilah sampah ini, Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pegadaian (Persero) Cabang Pati memberikan bantuan sebanyak 60 unit bak sampah senilai Rp 30 juta kepada Pemkab Pati.

Kepala PT Pegadaian Cabang Pati Heri Wibawa menyebutkan, bantuan tersebut untuk menggalakkan program bina lingkungan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sudah selayaknya Pegadaian hadir untuk negeri yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan bantuan untuk gerakan pilah sampah pada masyarakat.

“Pemberian 60 bak sampah ini merupakan program CSR dari Pegadaian yang dinamakan program bina lingkungan. Dengan adanya bantuan ini, kami berharap masyarakat Pati yang selama ini sudah peduli kepada kebersihan bisa meningkat,” kata Heri, setelah menyerahan bak sampah secara simbolis kepada Bupati Pati Haryanto yang didampingi Kepala BLH Pati Purwadi dan sepuluh kader lingkungan perwakilan dari masyarakat di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (24/10/2016).

BLH sebagai instansi yang membidangi lingkungan akan menyalurkan bak-bak sampah tersebut ke sejumlah lokasi titik pantau Adipura dan lokasi strategis kawasan perkotaan, serta pada kelompok-kelompok peduli lingkungan yang tersebar di Kabupaten Pati.
Purwadi mengapresiasi bantuan tersebut. Dia berharap dengan adanya bak sampah pilah masyarakat bisa meningkatkan antusiasme dalam mengelola sampah dari sumbernya.

“Kerjasama Pemkab dengan pelaku usaha tidak hanya berhenti di sini. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku bisnis yang lain. Sebab, ada banyak pelaku bisnis di Pati, seperti perbankan, jamsostek, dan dunia usaha lainnya. Jadi, kami akan selalu bergandeng tangan bersama-sama mengelola lingkungan ini dengan baik,” kata Purwadi.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto menuturkan, bantuan bak sampah pilah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasalnya, Kabupaten Pati merupakan kota Adipura yang berhasil mempertahankan prestasinya di bidan kebersihan sejak tahun 2007 hingga sekarang.

“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan semua elemen masyarakat bisa membantu menjaga kebersihan. Penghargaan Adipura tidak akan berarti apa-apa bila budaya untuk menjaga kebersihan belum terbangun dengan baik. Saya berharap, ada atau tidak adanya penilaian Adipura, masyarakat dan pelaku usaha, bersama-sama dengan pemerintah bisa terus bersinergi menjaga kebersihan,” tutur Haryanto.

Dia berpesan kepada masyarakat supaya ikut menjaga bantuan bak sampah pilah yang akan ditempatkan di tempat-tempat umum tersebut dan digunakan sebagaimana peruntukkannya.

Sebelum PT Pegadaian (Persero), pelaku dunia usaha lain juga memberikan bantuan untuk mendukung program lingkungan di Kabupaten Pati. Salah satunya, , PT Dwi Kelinci, PT Garuda Food, PG Trangkil, PG Pakis, RS KSH, RS Mitra Bangsa, Bank Pasar, BNI, Bank Jateng, hingga CV Bumindo.

Editor : Kholistiono

200 Pejuang 1945 Asal Pati Dapat Bantuan Sosial dari Pemkab

Kepala Dinsoskertrans Kabupaten Pati Subawi menyerahkan bantuan sosial kepada para pejuang asal Pati di Gedung Juang 45, Pati, Kamis (06/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kepala Dinsoskertrans Kabupaten Pati Subawi menyerahkan bantuan sosial kepada para pejuang asal Pati di Gedung Juang 45, Pati, Kamis (06/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 200 orang veteran dan janda pejuang 1945 asal Pati mendapatkan bantuan sosial dari Pemkab Pati senilai Rp 100 juta. Bantuan sosial tersebut secara simbolis diserahkan di Gedung Juang 45, Jalan P Sudirman, Pati, Kamis (06/10/2016).

Masing-masing orang mendapatkan bantuan senilai Rp 500 ribu yang diberikan kepada 125 Legiun Veteran Republik Indonesia (VRI) dan 75 Dewan Harian Cabang (DHC) 1945. Penerimaan bansos secara simbolis diserahkan kepada 20 orang LVRI dan 15 orang DHC 1945.

“Pemberian dana penghargaan dan bingkisan tidak seberapa dibanding jasa pejuang. Namun, bantuan sosial ini menjadi wujud pengakuan dan jalinan silaturahmi antara pemerintah dengan pejuang,” ujar Bupati Pati Haryanto.

Rencananya, jumlah bantuan akan ditingkatkan hingga taraf hidup sosial para pejuang kemerdekaan di Pati menjadi lebih baik. Hal itu menjadi upaya pemkab untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan yang masih hidup.

Sementara itu, Ketua DHC 45 Pati Lilik Sukarno mengucapkan terima kasih kepada pemkab yang sudah memberikan perhatian besar kepada para pejuang. “Kami sangat ikhlas memperjuangkan negara ini. Tapi, kalau pemkab berniat baik, kami menyambutnya dengan baik. Pemberian bantuan dan penghargaan ini menjadi pengakuan, serta anugerah yang luar biasa,” tandas Lilik.

Editor : Kholistiono

 

Bupati Haryanto Pantau Perkembangan Pembangunan Pasar di Pati

 Bupati Pati Haryanto saat meninjau lokasi pembangunan di Pasar Tayu, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto saat meninjau lokasi pembangunan di Pasar Tayu, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto membangkitkan pasar tradisional melalui pembangunan kembali pasar yang dianggap tidak layak. Pembangunan pasar diharapkan bisa mendongkrak daya saing pasar tradisional di tengah gempuran pasar modern yang keberadaannya tidak bisa dibendung.

Terlebih, kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka kran perdagangan pasar bebas di level ASEAN. Karena itu, Pemkab Pati melakukan revitalisasi pasar tradisional dengan melakukan pembangunan. Dengan infrastruktur yang memadahi, pasar tradisional diharapkan bisa bersaing dengan pasar modern di era MEA.

Kesembilan pasar tradisional yang dibangun, antara lain Pasar Sleko, Rogowongso, Puri, Winong, Tayu, Bulumanis, Trangkil, Wedarijaksa, dan Kayen. Untuk mengetahui progres dari pembangunan pasar tersebut, bupati bersama dengan jajarannya memastikan akan selalu melakukan pemantauan.

“Kita akan melakukan sidak dari satu pasar ke pasar lain yang sedang dibangun. Beberapa waktu lalu, kami sudah sidak di sejumlah pasar, seperti Pasar Rogowongso, Pasar Wedarijaksa, Trangkil, dan Tayu. Pasar lainnya akan kami sidak daam waktu dekat,” ungkap Haryanto, Jumat (30/09/2016).

Menurutnya, pemantauan perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan pasar berlangsung lancar dan sesuai dengan target. Pasalnya, pedagang sudah sangat berharap pembangunan pasar segera selesai. Kendati begitu, ketepatan dalam melakukan pembangunan juga harus diperhatikan supaya hasilnya berkualitas.

“Kalau pasar tradisional itu lebih representatif, bersih, fasilitas dan infrastruktur memadahi, saya yakin banyak orang yang datang ke pasar tradisional. Harapannya, ekonomi berbasis masyarakat bisa dibangun dari pasar tradisional. Itu sebabnya, kami selalu melakukan peninjauan karena sudah ditunggu-tunggu warga,” tutur Haryanto.

Bahkan, orang nomor satu di Pati ini akan melakukan revitalisasi pasar-pasar lain untuk mengangkat kualitas ekonomi berbasis rakyat. Haryanto sadar, pasar tradisional adalah tumpuan ekonomi kerakyatan yang bisa menyejahterakan masyarakat seutuhnya.

Terobosan pembangunan dari Pemkab Pati itu disambut baik pedagang pasar. Sukarmi (56), pedagang sayur di Pasar Rogowongso sangat senang dengan upaya bupati membangun kembali Pasar Rogowongso. Dia berharap, pembangunan pasar bisa meningkatkan pengunjung yang pada akhirnya meningkatkan penghasilan pedagang.

Hal yang sama disampaikan Karsi (60), pedagang jajanan tradisional di Pasar Wedarijaksa. Dia berharap, pembangunan pasar tidak lagi membuat pasar tradisional kumuh, bau dan becek. “Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Pati yang sudah memprioritaskan pembangunan pasar tradisional, sehingga tempatnya menjadi bersih,” tandas Karsi.

Editor : Kholistiono

Kepala SKPD dan Camat di Pati Dites Urine

Beberapa pejabat  SKPD dan camat di Kabupaten Pati sedang mengikuti tes urine dadakan, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Beberapa pejabat SKPD dan camat di Kabupaten Pati sedang mengikuti tes urine dadakan, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati Nomor 354/3899 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat se-Kabupaten Pati yang menghadiri coffe morning di Ruang Pringgitan, Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (31/8/2016) dites urine oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melalui UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Lakkesda) Pati. Tes yang diperintahkan langsung oleh Bupati Pati Haryanto itu merupakan bagian dari penegakan penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat struktural Pemkab Pati.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dr Alviani Tritanti Venusia, mengatakan, hasil tes tersebut akan diberikan langsung ke Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pati, baik itu positif maupun negatif. “Saat ini, hasilnya belum terlihat semua, nanti jika semua sudah selesai hasilnya akan diserahkan ke BNK dan Pemkab Pati,” kata Alviani.

Tidak hanya Kepala SKPD dan camat, semua pejabat struktural Pemkab Pati nantinya akan dites narkoba. Tindak lanjut dari hasil tersebut akan diserahkan kepada BNK Pati dan pemerintah daerah (pemda).

Kasubag TU UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Anggia Widiari menuturkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mewaspadai penggunaan narkoba di kalangan pejabat struktural Pemkab Pati. “Kegiatan tes urine narkoba ini bukan berarti ada indikasi pemakai sebelumnya, tapi berdasarkan instruksi dari Bupati Pati Haryanto untuk mengantisipasi adanya penggunaan narkoba di kalangan pejabat struktural,” ujar Anggria.

Tujuan jangka panjang, kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima terhadap masyarakat. Karena itu, perlu Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang sehat jasmani dan rohani. “Kegiatan ini merupakan upaya UPT Labkesda melaksanakan pelayanan sistem jemput bola bagi pelayanan masyarakat, salah satunya tes urine ini,” imbuhnya.

Bupati Pati Haryanto yang lebih dulu memberikan teladan dalam tes narkoba mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya memerangi narkoba. Dengan tes tersebut, pejabat struktural Pemkab Pati diharapkan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Bila ada pejabat yang diketahui memakai narkoba, akan dikenakan sanksi tegas karena tidak pantas menjadi panutan masyarakat. Sanksi yang diberikan bila ada pejabat yang menggunakan narkoba, sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian yang ada,” tutur Haryanto.

Tes sengaja dilakukan secara mendadak setelah coffe morning bersama bupati, sehingga Kepala SKPD dan camat yang hadir dalam kesempatan itu terkejut dengan agenda dadakan tersebut. “Dengan tes ini, kami berharap tidak ada pejabat satu pun yang menggunakan narkoba. Kalau ada yang hasilnya positif, juga akan dicek lagi apakah dia pengguna aktif atau hanya sekadar dampak dari pemakaian obat-obat lain. Sebab, memang ada beberapa obat medis yang ada kandungan narkotikanya,” pungkas Haryanto.

Editor : Kholistiono

Pemkab Dorong Atlet Asal Pati Dulang Prestasi di PON XIX 2016

Bupati Pati Haryanto menyerahkan uang saku kepada salah satu atlet asal Pati yang akan bertolak ke Bandung dalam ajang PON XIX/2016. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto menyerahkan uang saku kepada salah satu atlet asal Pati yang akan bertolak ke Bandung dalam ajang PON XIX/2016. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 MuriaNewsCom, Pati – Atlet dayung dan senam asal Pati punya peluang besar untuk mendulang emas dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang mulai dibuka di Bandung, Sabtu (17/9/2016) mendatang. Peluang emas itu muncul, karena nomor yang diikuti atlet asal Pati dalam cabang olahraga (cabor) tersebut bersifat perseorangan.

“Kami berharap agar cabang olahraga perseorangan bisa meraih emas. Kami juga berharap, atlet dayung dan senam asal Pati bisa memanfaatkan peluang emas itu dengan baik,” ujar Sapar, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI Pati, Rabu (24/8/2016).

Dari Pati, ada sepuluh atlet yang dikirimkan untuk mengikuti PON XIX/2016. Mereka adalah Nuke Tri Saputra dan Dayan Yusuf sebagai atlet basket, Evi Nurmalasari dan Lydiawati sebagai atlet dayung, Guntur, Arif Bustaman Sholeh, Rina Herma Saputri dan Diah Ayu Reva sebagai atlet senam, serta Ade Kurniawan dan Octa Wahyu AP sebagai atlet sepak bola.

Adapun pelatihnya adalah Supar yang melatih atlet senam dan Agung Permono sebagai pelatih atletik. Keduanya sudah lama dikenal sebagai pelatih yang acapkali melahirkan atlet berprestasi sampai pada level nasional. Hanya saja, atlet asal Pati cukup banyak yang absen dalam ajang multievent PON tahun ini.

Dalam kompetisi PON kali ini, atlet asal Pati seperti Muhammad Sahri yang akan ikut lomba lari estafet 4×100 meter putra dan Herni Astutik dalam lomba lari estafet 100 meter putri, sempat masuk dalam daftar calon atlet Jawa Tengah yang bakal dikirim ke PON XIX/2016 Jawa Barat. Namun, adanya kebijakan pengurangan kuota menjadikan keduanya tersingkir.

Bupati Pati Haryanto menekankan kepada atlet asal Pati untuk menjaga kondisi supaya bisa maksimal dalam berlaga pada ajang nasional empat tahunan itu. Dia berharap, atlet dapat turut menyumbang medali bagi kontingen Jawa Tengah.

“Kami sangat mendorong supaya para atlet bisa mendulang prestasi. Kalau dapat meraih prestasi, bukan hanya mengangkat nama pribadi atlet, tetapi juga membawa harum nama Kabupaten Pati. Untuk para atlet, tetaplah semangat dan bekerja keras untuk meraih hasil yang optimal. Jangan lupa untuk berdoa,” kata Haryanto.

Di ruang kerjanya, bupati memberikan bekal uang saku kepada sepuluh atlet dan dua pelatih yang akan segera bertolak ke Bandung. Kendati tidak seberapa, tetapi uang saku itu diharapkan bisa membantu pelatih dan para atlet untuk bisa mengukir prestasi pada ajang PON XIX/2016.

Editor : Kholistiono

 

Pemkab Pati Buka Peluang Investasi untuk Para Pengusaha

 Bupati Pati Haryanto (kiri) ikut meresmikan PT Dua Putra Makmur Tbk yang bergerak di bidang perikanan. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Bupati Pati Haryanto (kiri) ikut meresmikan PT Dua Putra Makmur Tbk yang bergerak di bidang perikanan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati saat ini membuka peluang investasi selebar-lebarnya untuk para pengusaha yang ingin menanamkan investasinya di Pati. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi, sekaligus lapangan kerja bagi masyarakat.

Bupati Pati Haryanto sendiri sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Pati yang saat ini mulai berdatangan. Salah satunya, hotel berbintang tiga The Safin Hotel, PT Dua Putra Makmur Tbk yang bergerak di bidang perikanan, diler resmi mobil, pabrik sambal, pabrik jagung, dan sebagainya.

“Kalau mau menanamkan investasi di Pati, tidak usah ragu, tidak usah canggung. Bila punya modal untuk membuka usaha, dibawa ke Pati tidak masalah. Sejauh ini sangat kondusif, aman, nyaman dan berkembang. Dari sisi perizinan, kami akan bantu untuk mempermudah prosesnya. Kami membuka lebar peluang investasi di Bumi Mina Tani,” ujar Haryanto, Selasa (16/8/2016).

Dalam kurun waktu empat tahun berjalan, izin pendirian usaha banyak yang sudah diterbitkan, baik yang sudah direalisasikan dengan pembangunan maupun proses pendirian. Ada beberapa keuntungan bila investor menanamkan investasinya di Kabupaten Pati.

Di antaranya, tenaga kerja dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang terjangkau, daerah kondusif, transportasi mudah karena dilalui jalur pantai utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, dan infrastruktur memadahi. “Kondisi itu sangat menunjang untuk membangun usaha di Pati,” tutur Haryanto.

Dalam jangka panjang, keberadaan perusahaan atau pabrik di Kabupaten Pati diharapkan bisa membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pun, Pati diproyeksikan menjadi kota kecil yang sangat strategis dari berbagai aspek, terutama bidang ekonomi dan bisnis.

Karena itu, putra daerah asal Pati yang sukses membangun bisnis di kota-kota besar diharapkan bisa kembali dan membangun usaha di kampung halaman sendiri. “Saiful Arifin dan Wicaksono merupakan salah satu putra daerah yang sukses mengembangkan bisnis di kota besar, kembali ke Pati untuk menanamkan investasi,” tambahnya.

Di sisi lain, Haryanto saat ini juga gencar mempromosikan Pasar Pragola sebagai pusat produk unggulan UMKM warga Pati. Semua produk dari Pati ada di sana, seperti jeruk pamelo, kelapa kopyor, kerajinan kuningan, bandeng, batik bakaran, dan aneka kuliner khas Pati.

Pasar Pragola disebut sebagai mall-nya warga Pati dengan berbasis produk UMKM. Dengan demikian, keberadaan produk UMKM di Pati tidak tenggelam menghadapi tantangan pasar modern, seperti swalayan atau supermarket. “Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mengharuskan kita untuk selalu kreatif. Kalau tidak kreatif akan kalah dengan pasar modern. Produk kreatif warga Pati itulah yang ditampung dalam Pasar Pragola,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Tangani Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab Pati Kerja Sama dengan Kejari

 

Kajari Pati Kusnin menandatangani kerja sama dengan Pemkab Pati untuk menangani pajak dan retribusi daerah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kajari Pati Kusnin menandatangani kerja sama dengan Pemkab Pati untuk menangani pajak dan retribusi daerah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati untuk menangani pajak dan retribusi daerah. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bupati Pati Haryanto dan Kajari Pati Kusnin di Kantor Bupati Pati, Senin (1/8/2016).

Dalam penandatanganan kerja sama tersebut, hadir Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pati Turi Atmoko sebagai pelaksana teknis penanganan pajak daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pujo Winarno, dan Sekretaris Daerah Desmon Hastiono.

Kerja sama itu diharapkan bisa menunjang kinerja DPPKAD sebagai SKPD teknis ketika terjadi persoalan atau perlawanan hukum dari wajib pajak. Sebab, DPPKAD selama ini bekerja tanpa memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sehingga kerja sama dengan Kejari diharapkan bisa memberikan bantuan secara hukum.

“Secara teknis, kami akan meminta bantuan Kejari untuk melakukan pendampingan hukum bila memang ada persoalan hukum yang harus ditangani. Kerja sama ini diharapkan bisa mengantisipasi persoalan hukum yang akan terjadi, mengingat berkembangnya fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Turi Atmoko, Jumat (5/8/2016).

Turi menyebut, program kerja sama Pemkab dan Kejari itu baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Pati. Dengan kerja sama itu, penanganan kasus dan permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain soal hukum, kerja sama menjadi cara bagi kami untuk melaksanakan rencana dan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik. Maka, masing-masing SKPD harus bekerja dengan optimal dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah,” tambah Bupati Pati Haryanto.

Terlebih, berdasarkan evaluasi PAD di Ruang Rapat Gedung Baru Lt 2 Setda Pati disebutkan, hasil realisasi pendapatan pajak melebihi target 50 persen. Kendati demikian, masih banyak SKPD pemungut retribusi daerah yang belum bisa mencapai target.

“Evaluasi triwulan kedua ini dilakukan, supaya rencana dan pendapatan bisa masuk sesuai dengan target yang direncanakan. Bahkan, harapannya bisa melebihi pendapatan yang direncanakan,” harap Bupati.

Apalagi, Bupati mengaku sudah diingatkan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan keseimbangan antara belanja bantuan keuangan dan belanja modal. Selama ini, belanja bantuan keuangan di Pati lebih besar daripada belanja modal.

Oleh karena itu, Pemkab Pati diingatkan supaya belanja modalnya bisa lebih besar daripada pengeluarannya. Sebab, Pati terhitung daerah yang paling cepat dalam hal penyaluran bantuan keuangan.

Editor : Kholistiono

 

Serikat Petani Desak Pemkab Pati Buat Perda Perlindungan Petani

 Seorang buruh tani tengah memisahkan biji padi secara manual di areal persawahan Wedarijaksa, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Seorang buruh tani tengah memisahkan biji padi secara manual di areal persawahan Wedarijaksa, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati didesak untuk membuat turunan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani dalam bentuk peraturan daerah (perda). Desakan itu dilontarkan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah, Edi Sutrisno, Kamis (28/7/2016).

Dalam undang-undang tersebut, kata Edi, terdapat upaya untuk memberdayakan petani, kesinambungan, kedaulatan pangan, termasuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP bisa dibuat dalam format perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

“Kepemilikan saham di BUMP nanti harus dari petani. Makanya, petani juga harus tahu supaya bisa segera membuat BUMP yang berfungsi mengatur secara kelembagaan. Bila itu berjalan baik, petani akan sejahtera dan kedaulatan pangan akan terwujud,” tutur Edi.

Sayangnya, wacana BUMP yang ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 kalah seksi dengan UU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa yang salah satunya mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, BUMDes diakui bersifat politis, sehingga tidak bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sustainable.

Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi dan daerah untuk membuat turunan UU Perlindungan Petani dalam bentuk perda yang kemudian diatur secara terperinci pada peraturan bupati (perbup). “Pati sepertinya belum pernah menggagas untuk membuat perda dan perbup soal perlindungan petani, termasuk BUMP. Kami minta agar hal itu diprioritaskan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Forkopimda Pati Guyub Rukun Adakan Pasar Murah Jelang Lebaran

iklan

Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pati tampak guyub rukun ikut bakti sosial pasar murah di Kantor Kecamatan Batangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pati bekerja sama dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar bakti sosial pasar murah di Halaman Kantor Kecamatan Batangan, Jumat (1/7/2016).

Kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran tersebut, dihelat dua hari, sejak Kamis (30/6/2016) kemarin.

Bupati Pati Haryanto, Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma, dan Kajari Pati Kusnin antusias melayani masyarakat yang ingin membeli beragam sembako yang dijual di pasar murah.

“Pemkab Pati ingin meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu akibat dampak kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Di sini, warga bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah ketimbang harga di pasaran,” ujar Kepala Disperindag Pati Riyoso.

Tak hanya itu, pasar murah diharapkan bisa memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berbagai kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, mi instan, kecap, dan sirup.

Untuk membeli dua liter minyak goreng, warga cukup bayar Rp 20 ribu, kecap Rp 15 ribu per bungkus, gula pasir Rp 13,5 ribu per kilogram, sirup Rp 12,5 ribu per botol, dan mi goreng Rp 8 ribu per lima bungkus. Kendati tidak terlalu signifikan, tetapi harga tersebut berada di bawah harga umum di pasaran.

Dalam pelaksanaan pasar murah, sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Istri Tentara (Persit) dan organisasi istri polisi Bhayangkari juga dilibatkan. Mereka tampak guyub bersama Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan bakti sosial pasar murah.

“PKK biasanya setiap tahun menggelar bakti sosial sendirian. Kalau suaminya yang tergabung dalam Forkopimda saja sekarang makin guyub, ibu-ibunya pasti juga lebih kompak dalam menggelar kegiatan bersama yang manfaatnya bisa lebih luas dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Pati Haryanto, saat membuka pasar murah dalam rangka bakti sosial Menyambut Idul Fitri 1437 H.

Bupati mengatakan, acara bakti sosial berupa pasar murah memang banyak digelar di luar Kecamatan Pati Kota. Hal itu diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu di berbagai pelosok desa, seperti di Kecamatan Batangan yang saat ini digelar.

Karena itu, ia mengimbau agar paket sembako murah ini dikawal supaya tepat sasaran. “Kan, tidak lucu kalau misalnya PNS juga ikut berebut beli sembako murah di sini,” ungkapnya.

Selain mengupayakan pasar murah, Bupati juga mendukung program pemerintah pusat dalam memantau harga kebutuhan  pokok  menjelang lebaran. “Kita sudah membentuk tim khusus untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pemkab Pati Kucurkan Dana Rp 1,3 Miliar untuk Bangun Tempat Ibadah

Bupati Pati Haryanto memberi pengarahan kepada perwakilan desa yang menerima bantuan untuk pembangunan tempat ibadah di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (29/6/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto memberi pengarahan kepada perwakilan desa yang menerima bantuan untuk pembangunan tempat ibadah di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (29/6/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan senilai Rp 1,3 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 115 tempat ibadah yang tersebar di 87 desa di Pati. Bantuan keuangan yang tertuang dalam SK Bupati Pati Nomor 400/ 1297 Tahun 2016 tersebut bersumber dari APBD Pati 2016.

Masing-masing tempat ibadah mendapatkan bantuan, antara Rp 7,5 juta sampai Rp 15 juta. Dana tersebut dikucurkan untuk 52 masjid, 56 musala, 6 gereja, dan satu vihara.

Sebelum mendapatkan bantuan, masing-masing tempat ibadah dilakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi kemudian menentukan jumlah besar kecilnya bantuan yang akan dikucurkan.

“Bantuan pembangunan tempat ibadah ini merupakan upaya Pemkab Pati untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan dan toleransi antarumat beragama. Ini adalah wujud perhatian Pemkab Pati pada masyarakat dalam beribadah. Kalau sarana dan prasarana tempat ibadahnya nyaman dan bersih, ibadahnya juga menjadi lebih khusyuk,” ujar Bupati Pati Haryanto, saat memberikan pengarahan kepada penerima bantuan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (29/6/2016).

Bupati mengingatkan agar kades dan panitia pembangunan yang hadir dalam pengarahan tersebut bisa memperhatikan dan menaati mekanisme pemberian bantuan. Meski bantuan tersebut bukan berasal dari anggaran hibah, tapi ia mewanti-wanti kepada panitia untuk tetap mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai dengan aturan.

“Mekanismenya memang berbeda dengan tahun lalu di mana pemberiannya melalui hibah. Namun, sekarang sesuai aturan pusat, hibah harus diberikan kepada lembaga berbadan hukum, sedangkan tempat ibadah masih sangat jarang yang berbadan hukum. Karena itu, pemberian bantuan mulai tahun ini melalui pemerintah desa, sehingga tidak menyalahi aturan yang ada,” ucap Bupati.

Bupati juga mengingatkan para panitia pembangunan untuk selalu berkoordinasi dengan kepala desa. Pasalnya, bantuan tersebut disalurkan melalui rekening pemerintah desa supaya syarat administrasi bisa tercukupi. Dengan begitu, dana bantuan bisa segera direalisasikan Bagian Kesra Setda Pati.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pemkab Pati Gelar Bazar UMKM untuk Memeringati Hari Koperasi

Bupati Pati Haryanto membuka bazar UMKM di Stadion Joyokusumo untuk memeringati Hari Koperasi ke-69. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto membuka bazar UMKM di Stadion Joyokusumo untuk memeringati Hari Koperasi ke-69. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati menggelar bazar produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) se-Kabupaten Pati di Stadion Joyokusumo Pati, Kamis (23/6/2016). Kegiatan yang menyuguhkan beragam produk UMKM unggulan warga Pati tersebut berakhir pada Minggu (26/6/2016).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Slamet Singgih mengatakan, bazar UMKM tersebut digelar untuk memperingati Hari Koperasi ke-69. “Kami ingin para pelaku UMKM bisa mengingat kembali sejarah lahirnya koperasi di Indonesia. Koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa yang harus digerakkan secara masif,” tutur Slamet.

Bazar tersebut diikuti sekitar 116 UMKM se-Kabupaten Pati yang terdiri dari perbankan, binaan PKK, Fedep, Deskranasda, serta pelaku UMKM binaan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pati. Selain itu, bazar juga dimeriahkan dengan beragam lomba olahraga futsal antar koperasi dan hiburan band dari remaja.

Bupati Pati Haryanto menuturkan, Kabupaten Pati sudah diakui sebagai daerah yang mendukung koperasi dan UMKM, di tingkat provinsi dan nasional. Berbagai penghargaan tingkat nasional juga pernah diraih, lantaran Pati selama ini punya komitmen yang baik untuk pengembangan koperasi dan UMKM.

“Kualitas UMKM Kabupaten Pati sudah diakui dengan mendapatkan berbagai macam penghargaan, baik pataka tingkat provinsi dan penghargaan-penghargaan lainnya. Diharapkan dengan penghargaan itu, UMKM di Pati bisa semakin tumbuh baik. Mudah-mudahan, keberadaan UMKM di Pati yang semakin berkembang pesat bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi,” harap Bupati.

Pembukaan bazar koperasi tersebut dihadiri Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo, perwakilan DPRD dan Kajari. Di sela-sela pembukaan bazar, Bupati memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim di Kabupaten Pati.

Editor : Akrom Hazami