Wow, Mewahnya Kantor Petinggi Desa Tegalsambi Jepara

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama pejabat terkait dan Petinggi Desa Tegalsambi meninjau isi bangunan kantor petinggi Tegalsambi yang baru. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama pejabat terkait dan Petinggi Desa Tegalsambi meninjau isi bangunan kantor petinggi Tegalsambi yang baru. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kini sejumlah kantor petinggi di desa yang ada di Kabupaten Jepara nampak mewah.

Salah satunya kantor petinggi Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Jepara. Kantor petinggi dibangun dengan biaya Rp 350 juta yang bersumber dari bondo deso dan partisipasi masyarakat.

Petinggi Desa Tegalsambi, Agus Santosa mengatakan, selama kuran waktu dua tahun, akhirnya pihaknya berhasil menyelesaikan pembangunan kantor petinggi  representatif.

Kantor 2 lantai ini menelan biaya total Rp 350 Juta dan dibangun melalui dana PADes atau Bondo Deso dan partisipasi/swadaya masyarakat mulai akhir tahun 2014.

“Tepatnya tanggal 23 Nopember 2014. Pada tahun pertama dibangun lantai pertama, dipergunakan untuk pelayanan dan perkantoran. Disusul tahun 2015 untuk lantai dua yang peruntukannya sebagai ruangan BPD dan LKMD, yayasan masjid serta musala,” ujar Agus, Selasa (2/8/2016).

Menurutnya, kini bangunan telah selesai proses pembangunannya. Kini, bangunan sudah bisa digunakan secara normal. Berdirinya kantor merupakan kebanggaan, serta menambah torehan prestasi yang diperoleh Desa Tegalsambi.

Sebab, selain kini memiliki kantor petinggi baru yang mewah, juga mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan. Di antaranya dalam perpustakaan Desa, pada tahun 2016 ini sebagai juara lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten.

“Pada tahun 2015 lalu juga mendapatkan peringkat II lomba Adminstarsi tingkat kecamatan. Keberhasilan desa bukan semata-mata perjuangan petinggi maupun BPD saja. Tetapi keberhasilan ini berkat keguyuban serta semangat persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat Desa Tegalsambi,” ungkapnya.

Sementara itu, acara peresmian kantor petinggi sendiri digelar pada Senin (1/8/2016). Peresmian dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Dalam sambutannya, Marzuqi mengaku bangga dengan keberhasilan Desa Tegalsambi tersebut.

“Kantor petinggi megah ini menambah daftar kantor petinggi megah yang ada di Kabupaten Jepara. Selain di Desa Tegalsambi, juga Desa Tulakan Kecamatan Donorojo. Meski di Desa yang jauh dari perkotaan, Tulakan melalui semangat gotong royongnya mampu membangun Kantor Petinggi yang megah, dilengkapi dengan CCTV maupun peralatan dan kelengkapan elektronik canggih lainnya,” katanya.

Harapannya keberadaan kantor megah ini dapat memberikan semangat baru dalam bekerja. Utamanya semangat baru dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

 

PMI Jepara Targetkan Dana Rp 1,8 Miliar

Kegiatan PMI Jepara yang diadakan di pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kegiatan PMI Jepara yang diadakan di pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Jepara Tahun 2016 menargetkan sebesar Rp 1,8 miliar. Hal itu seperti yang terungkap pada pembukaan bulan dana PMI Jepara, Rabu (27/7/2016), di pendapa Kabupaten Jepara.

Sekretaris panitia bulan dana PMI Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara, mengatakan, target bulan dana tahun ini mengalami kenaikan atau perubahan target dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 Jumlah bulan dana yang diterima lewat kupon sejumlah Rp 961.124.000, sedangkan permohonan pada tahun 2016 kali ini sejumlah Rp 1.446.500.000.

“Begitu pula permohonan Bulan Dana PMI Kabupaten Jepara lewat list juga naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pendapatan lewat list sejumlah Rp 244.125.000. Sedangkan permohonan Bulan Dana tahun 2016 naik menjadi Rp 353.500.000,” ujar Lukito.

Menurutnya, agar target tersebut dalam kurun waktu maksimal 3 bulan terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai akhir Oktober 2016 bisa tercapai. Pihaknya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen lapisan masyarakat.

Sasaran pendistribusian kupon Bulan Dana PMI dan kelengkapannya yakni pertama kupon nominal Rp 1.000 sebanyak 11.500 lembar, kupon nominal Rp 2.000 sebanyak 538.000 lembar, kupon nominal Rp 3.000 sebanyak 92.600 lembar, kupon nominal Rp 5.000 sebanyak 4.100 lembar dan untuk kupon nominal Rp10.000 sebanyak 6.000 lembar, pendapatan total dari hasil kupon sebesar Rp 1.446.500.000, serta pendapatan dari list sebesar Rp 353.500.000.

“Hasil dari target di tahun 2016 tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok PMI yaitu 80% untuk biaya kegiatan kemanusiaan diantaranya pembinaan dan pengembangan organisasi PMI, membantu para penderita akibat bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, memperluas prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah Internasional dan pembinaan generasi muda,” terangnya.

Sedangkan 10 persen lainnya, kata Lukito, untuk biaya kegiatan kemanusiaan yang pengelolaannya diserahkan kepada PMI Provinsi Jawa Tengah sebagai sumbangan wajib Bulan Dana dan 10 persen sisanya untuk biaya operasional usaha pengumpulan sumbangan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan ESDM Setda Jepara Bambang Slamet Raharjo mengatakan, kegiatan Bulan Dana PMI merupakan satu cara untuk mendukung jalannya roda tugas kemanusiaan Palang Merah Indonesia.

“Jajaran pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perbankan dan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, diharapkan mendukung, berpartisipasi aktif dan mensukseskan Bulan dana PMI Kabupaten Jepara Tahun 2016 ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Ada PNS Jepara Tak Masuk Kerja di Hari Pertama

Jajaran SKPD Jepara melakukan Halal Bi Halal. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Jajaran SKPD Jepara melakukan Halal Bi Halal. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Hari pertama masuk kerja usai Lebaran 1437 H / 2016 M, Pemkab Jepara melaksanakan sidak dan absensi. Hasilnya masih ada PNS yang tidak masuk kerja.

Hanya yang tidak masuk, telah memberikan keterangan. Kegiatan ini dilakukan langsung saat pelaksanaan Apel Pagi di halaman Setda yang dipimpin Kepala Satpol PP, Sutrisno Santoso.

Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menpan RB yang telah diterima beberapa waktu lalu, yang mewajibkan dinas atau instansi untuk melakukan absensi masuk kerja dan melaporkannya ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kota dengan jumlah PNS 1859.  Keterangan cuti ada 14 orang termasuk cuti melaporkan,  sakit 12 orang , dinas luar 2 orang, izin 4 orang, dispensasi 36, terlambat 1 orang, dan tanpa keterangan nihil.

“Untuk yang mendapatkan dispensasi itu karena lepas piket Satpol, penjaga malam, dan tugas belajar. Sidak dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB. Disebutkan bahwa barang siapa yang melanggarnya  akan mendapatkan sanksi ringan sebagaimana yang berlaku di peraturan kepegawaian,” ujar Kepala BKD Abdul Syukur kepada MuriaNewsCom, Senin (11/7/2016).

Menurutnya, berdasarkan hasil sidak dan absensi tersebut, pihaknya menilai kedisiplinan PNS di Jepara cukup baik. Terbukti untuk yang tidak masuk tanpa keterangan tidak ada. Jika ada, maka akan ditindak tegas sebagaimana aturan yang berlaku.

Hari pertama masuk kerja usai Lebaran ini juga dimanfaatkan untuk halal bi halal seluruh PNS di lingkungan Pemkab Jepara dengan Bupati, Wabup, Sekda dan segenap Forkopinda. Acara silaturahmi rutin tahunan secara serentak antara Forkopinda, dengan segenap Karyawan-karyawati se-Kabupaten Jepara ini digelar di Ruang Peringgitan Pendapa Kabupaten.

Hadir dalam kesempatan  tersebut seluruh PNS dan pegawai di lingkungan pemkab, BUMD, kecamatan maupun kelurahan di Jepara. Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin petugas dari Kantor Kemenag dan diakhiri dengan berjabatan tangan bersama.

Edy Sujadmiko, Asisten II sekda/ Perekonomian dan Pembangunan mewakili pejabat dan karyawan karyawati pemkab Jepara, menyatakan,  sebagai abdi negara dan masyarakat tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan maupun kerja sama dalam pelaksanaan tugas.  Baik kesalahan dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun dalam pelaksanaan hubungan kinerja dan personal.

“Untuk itu, bertepatan dengan hari raya idul Fitri 1437 H/2016 M atas nama segenap PNS di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Jepara dan atas nama segenap karyawan karyawati Pemkab Jepara. menghaturkan selamat lebaran minal aizin wal faidzin, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan,” katanya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berharap suasana Lebaran saat ini dijadikan momentum untuk menggalang kebersamaan dan peningkatan kinerja. Sebagaimana dalam pelaksanaan puasa dilihat berhasil manakala dapat meningkatkan ibadah dan amal perbuatannya. Termasuk di dalamnya  peningkatan kinerja seluruh pejabat dan PNS di lingkungan pemkab Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Ingat Ya, Malam Takbiran di Jepara Tak Boleh Ada Pawai

Silaturrahmi antara Forkompimda dengan ormas (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Silaturrahmi antara Forkompimda dengan ormas (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin menyatakan, bahwa untuk perayaan malam Idul Fitri atau takbiran nanti tidak diperbolehkan melakukan pawai, apalagi menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut manusia. Pihaknya akan menindak tegas masyarakat yang melanggar aturan.

“Untuk malam takbiran nantinya tidak ada arak-arakan atau pawai.Jika melanggar akan kami tindak sesuai dengan UU Lalu Lintas, bahwa mobil bak terbuka bukan untuk mengangkut manusia,” ujar Samsu Arifin, dalam acara silaturrohmi antara Forkopimda dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pendopo Kabupaten Jepara, Kamis (23/6/2016) malam.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, kalau untuk kondusifitas daerah saat ini situsinya sangat kondusif. Harapannya, lewat partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun oraganisasi kemasyarakatan bisa  dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi di tahun mendatang.

“Kami telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan takbir keliling. Kepada ormas, diharapkan juga agar  mampu untuk mengendalikan para pemuda, sanak saudara dan tetangganya supaya tidak melakukan takbir secara hura-hura,” ujar Marzuqi.

Menurutnya, itu penting sekali agar di tahun yang lalu tidak terulang kembali. Sehingga pelaksanaan takbir bisa kidmah dengan mengagungkan asma Allah secara baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

“Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan datang, kita sangat bersyukur, di mana untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 syawal kali ini semua ormas-ormas lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah juga menyatakan yang sama dan semoga di tahun berikutnya akan tetap bisa sama,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Walikota Jinshan Shanghai Boyong Investor ke Jepara

 Walikota Jhinsan Sanghai Mr. Hu bersama Bupati Jepara Ahmad Marzuqi  (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Walikota Jhinsan Sanghai Mr. Hu bersama Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Jepara kini tumbuh menjadi tujuan ekspansi perusahaan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Salah satu alasannya adalah tersedianya lahan serta tenaga kerja dari kesiapan SDM yang relatif murah.

 Respon positif datang dari berbagai pengusaha asing, utamanya Negara Tirai Bambu. Baru-baru ini, Walikota Jinshan Shanghai didampingi beberapa pejabat dan stafnya berkunjung langung ke Jepara, membawa rombongan pengusaha di wilayahnya. Tujuan utamanya  untuk bekerjasama mengembangkan usaha dan sekaligus menjajaki ekspansi usahanya untuk investasi di kota ukir Jepara. Kedatangan mayor Jinshan Distrik, Shanghai bersama para pemilik perusahaan di China ini diterima oleh pimpinan Pemkab Jepara pada 18 Juni 2016.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, kunjungan tersebut diharapkan akan berlanjut dan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan kedua belah pihak. Jepara memang memiliki keunggulan di bidang tenaga kerja yang melimpah dan murah. Di sisi lain juga mampu menjaga iklim kondusif, sehingga banyak diminati oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.

 “Harapannya, kehadiran investasi ini nantinya akan mampu meningkatkan dan menggerakkan sektor-sektor pendapatan lain, salah satunya pariwisata. Kabupaten Jepara yang terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan memliki potensi wisata yang lengkap dan luar biasa. Mulai dari wisata sejarah, budaya, alam, religi hingga wisata unggulan Kepulauan Karimunjawa,” terang Marzuqi dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (21/6/2016).

Menurutnya, keberadaan para investor menjadi salah satu alat promosi wisata Jepara di Negara masing-masing. Dengan demikian, kunjungan wisata Jepara akan meningkat dan benar-benar menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah dalam menopang APBD.

Harapan yang sama juga disampaikan Walikota Jhinsan Sanghai Mr. Hu, bahwa di wilayahnya banyak memiliki keunggulan kompetitif. Banyak perusahaan dengan teknologi tinggi berkembang,  mulai dari industri garmen, informasi, pertanian hingga teknologi modern seperti robot dan industri kimia. Pihaknya sangat berkeinginan dan komitmenuntuk meningkatkan kerjasama investasi, khususnya di Asia Tenggara. Karena di Negara Tirai Bambu sangat ditekankan untuk ekspansi usaha ke luar negeri untuk meningkatkan pajak sebagai pendapatan Negara.

 Hal ini dikarenakan, upah kerja di negaranya mahal sekali, sehingga akan memengaruhi pendapatan. Dengan ekspansi membuka cabang usaha di ke luar negeri termasuk Jepara akan membawa manfaat bersama. Manfaat  bagi pengusaha, Negara serta daerah melalui kontribusi pajak daerah.

Editor : Kholistiono

Aset Bandara Dewandaru Jepara Diserahkan ke Pusat, Pemkab Kalem

 

Pengerjaan area Bandara Dewandaru beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pengerjaan area Bandara Dewandaru beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara berencana menyerahkan aset Bandara Dewandaru Kepulauan Karimunjawa ke pemerintah pusat. Langkah itu akan diambil demi pengembangan bandara satu-satunya di Kabupaten Jepara.Serta untuk mempercepat perkembangan dunia pariwisata di Karimunjawa.

Asisten II Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengatakan, meski aset diserahkan ke pusat, pemkab tetap bisa mendapat manfaat dari keberadaan Bandara Dewadaru. Semisal urusan yang ada seperti, restoran dan lain sebagainya.
“Itu nanti masuk pendapatan asli daerah (PAD). Jadi bukan berarti kalau aset dilepas kita benar-benar tak mendapat apa-apa,” ujar Edy Sujatmiko, Rabu (1/6/2016)

Pihaknya yakin opsi penyerahan pengelolaan Bandara Dewadaru sepenuhnya kepada pemerintah pusat akan berdampak positif. Sebab Kementerian Perhubungan memang ahli urusan pengelolaan bandara. Hal ini seperti yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

“Mereka punya anggaran, SDM dan sistem. Informasinya landasan pacu yang sekarang 1300 akan diperpanjang lagi 300 meter. Itu sudah cukup agar pesawat ATR 72 yang berpenumpang lebih dari 50 orang bisa mendarat di Bandara Dewadaru,” terangnya.

Dia menjelaskan, upaya pengembangan Bandara Dewadaru sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran untuk pembebasan lahan terkait progam itu ditanggung Pemkab Jepara dan Pemprov Jateng. Sedang pembangunan fisik ditanggung pemerintah pusat.

Landasan pacu yang semula 900 meter diperpanjang menjadi 1300 meter.  Sedang lebar landasan pacu yang semula 15 meter menjadi 30 meter. Perpanjangan runway atau landas pacu bertujuan Bandara Dewandaru tidak hanya bisa didarati pesawat berpenumpang 4-5 orang, namun juga pesawat komersial yang mengangkut puluhan penumpang.

Editor : Akrom Hazami

 

 

“Angin” Segar Pegawai Harian Lepas di Jepara

Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai instruksi dan petunjuk teknis dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN). Jika PP tersebut sudah turun, tenaga harian lepas (harlep) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Jepara bisa diberi “angin” segar berupa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi menjelaskan,  PP tersebut sewaktu-waktu bisa turun. Untuk itu, tenaga harian lepas bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tes sebagai P3K.

“Persiapan itu perlu dilakukan, sebab tenaga harian lepas yang bekerja di lingkungan Pemkab Jepara tak bisa secara otomatis masuk sebagai P3K. Mereka harus melalui tes terlebih dahulu meski nantinya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian,” terang Fadkhurrozi.

Menurut dia, tesnya mirip dengan tes CPNS. Di antaranya, ada tes melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). Meski tugas tenaga harlep maupun P3K mirip, yakni membantu dan mendukung kinerja di masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), keduanya memiliki perbedaan.

“Selain sistem perekrutan, perbedaan juga ada dalam sistem penggajian. Untuk tenaga harian lepas, digaji per hari. Adapun P3K, akan menggunakan sistem kontrak. Entah itu setahun atau dua tahun,’’jelasnya.

Adapun perbedaan antara PNS dengan P3K terletak pada jangka waktu kerja. PNS bekerja hingga pensiun kecuali mendapatkan sanksi. Saat pensiun, PNS mendapatkan uang pensiun.Sedangkan  P3K, kata dia, tak ada uang pensiun. Dalam hal ini, sistem P3K mirip dengan pegawai kontrak dalam suatu perusahaan.

Editor : Akrom Hazami

Di Lingkungan Pemkab Jepara, Ada 900 Tenaga Harian Lepas

Seorang tenaga harian lepas menyelesaikan tugasnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Seorang tenaga harian lepas menyelesaikan tugasnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Asisten II Sekda Jepara M Fadkhurozi membeberkan, berdasarkan data yang dia miliki, di lingkungan pemkab ada sekitar 900 tenaga harian lepas. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Jepara.

“Hingga saat ini, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, di lingkungan Pemkab Jepara terdapat 900 harlep yang tersebar di 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Fadkhurrozi.

Menurut dia, tenaga harian lepas terbanyak bekerja di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, berjumlah 211 orang. Kemudian disusul Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 89 orang, DBMP-ESDM dengan86 orang, dan di Sekertariat Daerah dengan jumlah 86 orang.

“Mereka dibutuhkan untuk membantu tugas di masing-masing SKPD. Sebab, ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh pegawai PNS yang sudah ada,” ungkapnya.

Dia menerangkan, tugas mereka mulai dari tugas pelayanan masyarakat, hingga tugas kebersihan dan keamanan, atau di luar tenaga PNS yang digaji oleh pemerintah pusat.

”Untuk itulah mereka juga diharapkan berperan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” terangnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

 

Pemkab Jepara Minta Bantuan PLTS di 3 Pulau Jadi Aset Daerah

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM (BMP-ESDM) Jepara, Ngadimin menegaskan bahwa Pemkab Jepara menginginkan agar bantuan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Denmark menjadi aset daerah.

Hal itu penting agar kedepannya, perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh Pemkab Jepara dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Jepara.

”Kalau menjadi asset Pemkab Jepara, maka perawatan maupun pemeliharaannya kan bisa langsung. Kalau tidak menjadi asset sendiri, biasanya susah bahkan tidak bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan,” ungkap Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, bantuan PLTS di ketiga pulau tersebut sangat penting demi ketersediaan listrik yang memadai. Sebab, selama ini memang di tiga pulau tersebut belum tidak bisa teraliri listrik meski sebelumnya juga telah ada PLTS dengan kapasitas yang masih rendah.

”PLTS di sana sudah rusak, ini ada bantuan diharapkan dapat mengatasi masalah listrik di sana,” katanya.

Dia menambahkan, jumlah penduduk di ketiga pulau tersebut cukup banyak. Di pulau parang ada sekitar1.143 jiwa dengan 355 kepala keluarga (KK), pulau Nyamuk ada sekitar 590 jiwa dengan 194 KK, dan pulau Genting ada sekitar 274 jiwa dengan 96 KK. Selama ini listrik disana hanya menyala sekitar 6 jam per hari.

Editor: Supriyadi

Kesiapan dan Komitmen Pemkab Jepara Soal Listrik Karimunjawa Ditantang

Kegiatan pembahasan PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kegiatan pembahasan PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pertemuan antara Pemkab Jepara, Bappeda Jateng dan ESP3 (Environmental Suport Programme) di Setda Jepara, Rabu (25/5/2016) mendapatkan sejumlah hasil. Salah satunya adalah mengenai rencana pemberian PLTS untuk tiga pulau di Karimunjawa yakni Pulau Parang, Nyamuk dan Genting.

Ian Rowland dari Danida ESP3 meminta kesiapan dan komitmen pihak pemkab Jepara. Utamanya untuk menyediakan biaya operasional, pemeliharaan dan pembelian baterai. Dijelaskannya bahwa keberadaan  baterai mampu bertahan hingga 5 tahun.

“Sehingga pada tahun ke-5 pihak Pemkab harus menyediakan biaya pengganti baterai Rp 1,4 M. Selanjutnya pada tahun ke-9 dengan biaya Rp 4,3 M dan tahun ke -14 sebesar Rp. 1,4 M,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk kelancaran operasionalisasi, pemkab juga diminta membentuk kelembagaan untuk mengelola, mengoperasionalkan dan mendistribusikan listrik. Kesiapan Pemkab Jepara ini ditunggu hingga sebelum 1 Juli 2016.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyambut baik pembangkit listrik dari energi terbarukan. Utamanya yang akan dilaksanakan di Pulau Parang, Nyamuk dan Genting. Diakuinya hingga saat ini baru dapat menikmati listrik 6 jam setiap harinya. Itu saja bila tidak ada gangguan maupun keterlambatan supali bahan bakar.

“Secara prinsip Pemkab menerima dengan tangan terbuka dan akan berupaya memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diperlukan,” kata Marzuqi.

Namun, lanjut dia, melihat besaran anggaran yang harus disediakan, Asisten II sekda beserta Kepala Dinas ESDM mengusulkan untuk dapat meminimalisir biaya baterai. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Jepara.

Di samping itu meminta penyerahan hibah dapat langsung ke Pemkab Jepara. Sehingga biaya pembelian baterai dapat dibahas bersama Dewan dan masuk dalam APBD. Dengan demikian pelaksanaan penganggaran baterai dari tahun ketahun berjalan lancar.

Editor : Akrom Hazami

 

Pelabuhan Samudera Jepara Optimistis Dibangun di 2017

pelabuhan (e)

Sejumlah warga berada di kawasan pantai yang direncanakan bakal dibangun pelabuhan Samudera di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara sampai saat ini tetap optimistis bahwa pembangunan pelabuhan Samudera dapat dilakukan. Bahkan, Pemkab Jepara optimis megaproyek itu dapat dimulai di tahun 2017 mendatang.

Wakil Bupati Jepara Subroto mengemukakan, dari awal dampai saat ini pihaknya optimistis jika proyek pembangunan pelabuhan di Jepara bisa dilakukan. Sebab dari beberapa segi, pembangunan pelabuhan di Kota Ukir menguntungkan.

Di antara keuntungan yang dia lihat adalah lahan untuk kawasan industri yang akan dinamakan Kalingga Industrian Zone (KIZ) merupakan tanah keras. Kondisi lahan juga cukup landai. Beberapa area yang rendah bisa ditinggikan dengan mengambil tanah dari area yang lebih tinggi. “Tinggal cut and fill saja kalau masalah lahan. Selain itu kedalaman laut juga mendukung,” kata Subroto.

Menurut dia, di area pantai yang digunakan untuk dermaga memiliki kedalaman 16 meter. Dengan kedalaman itu, kapal besar sudah bisa bersandar sehingga tak perlu lagi melakukan pengerukan kolam dermaga.

“Sehingga pembangunan pelabuhan akan lebih murah. Untuk akses jalan, kita sudah meminta Kementerian PU-PERA agar bisa membangun jalan tol Semarang-Jepara-Pati-Grobogan-Blora-Bojonegoro. Itu untuk menarik arus peti kemas yang biasanya ke Tanjung Emas maupun Tanjung Perak Surabaya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Asyik, 985 Rumah Tak Layak Huni di Jepara Bakal Diberi Bantuan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 985 rumah tidak layak huni di Kabupaten Jepara, tahun ini akan diberikan bantuan oleh Pemkab Jepara melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. Jumlah tersebut berdasarkan pengajuan yang diterima pada tahun 2015 lalu dan akan direalisasikan tahun ini.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara M Zahid melalui Kasi Rehabilitasi Sosial Joko Setyowanto mengatakan, jumlah tersebut yang direncanakan dibantu tahun ini. Itu merupakan hasil pengajuan yang masuk di instansinya pada tahun 2015 lalu.

”Ya, yang mengajukan tahun lalu akan direalisasikan tahun ini. Dari APBD 2016 ini memang 985 rumah yang akan diberi bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni,” ujar Joko kepada MuriaNewsCom, Jumat (13/5/2016).

Menurut dia, masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi meraka yang memang rumahnya tidak layak huni dan tergolong warga miskin. Namun, diakuinya dana tersebut tidak seberapa karena memang tujuannya hanya sebagai stimulus dan bantuan saja.

”Programnya bukan bedah rumah, tetapi renovasi rumah tidak layak huni. Dana itu bisa dijadikan stimulus dan tambahan semacam subsidi bagi yang tidak mampu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Misalnya membuat proposal yang diketahui oleh Petinggi dan Camat, membuat rencana anggaran, surat keterangan miskin, dan foto copy identitas lengkap baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK).

”Juga mencantumkan foto rumahnya. Kalau untur survey diserahkan kepada Kecamatan masing-masing. Sebab, segitu banyak tenaga kami tidak cukup kalau melakukan survey satu persatu secara langsung,” katanya.

Editor: Supriyadi

Peran Khatib dan Mubaligah Sangat Diharapkan Bangun Umat Berkualitas

 

pelatihan jenazah (e)

Kegiatan pelatihan memandikan jenazah di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dalam upaya membangun umat yang berkualitas, peran khatib dan mubaligah (mubalig perempuan) sangat diharapkan. Sehingga dibutuhakn sosok khatib dan mubaligah yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.

Untuk itu, Pemkab Jepara melalui Bagian Kesra Setda Jepara menggandeng para khatib dan mubaligah dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan selama dua hari di Ruang Rapat I Setda Jepara.

“Harapannya agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga Khatib dan mubaligah lewat berbagai ceramah agama dan dakwahnya dapat membantu dalam memberikan pencerahan agama kepada masyarakat,” ujar Kabag Kesra, Lukito Sudi Asmara, Kamis (12/5/2016).

Di samping pembinaan khatib dan mubaligah, di tempat yang sama pada hari kedua penyelenggara juga melaksanakan pembinaan perawat jenazah perempuan, pada Rabu (11/5/2016) kemarin.

Sementara itu, Asisten II Sekda Jepara, Edy Sudjatmiko  mengatakan, pihaknya sangat berharap kegiatan seperti itu menjadi upaya strategis dalam rangka membangun umat yang berkualitas. Utamanya dalam kerangka mengajak segenap elemen masyarakat untuk kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW serta perintah Allah SWT.

“Kebersamaan  itu penting dilakasanakan untuk memakmurkan masjid. Yaitu kesempatan untuk mengajak dan memberikan nasihat kehidupan yang humanis serta menjauhkan dari segala perbedaan. Dalam kaitan ini pula diharapkan khatib dan mubaligah dalam ceramahnya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang/aktual dan memberikan solusi. Di samping itu juga dikemas dengan menarik, membekas, manajemen waktu serta menjaga citra tingkah laku,” terangnya.

Sementara itu, penting pula dilakukan pelatihan memandikan dan mengkafani jenazah. Sebab, prosesi mengafani jenazah perempuan ternyata tidak selancar yang dibayangkan. Di sejumlah kampung, ritual ini kerap terganggu akibat ketiadaan warga perempuan yang mampu mengafani jenazah secara benar.

Biasanya harus dipandu modin. Masalahnya adalah, modin itu laki-laki dan jenazahnya perempuan. Jadi dia memandu warga perempun untuk mengafani jenazah. Tapi modin hanya memandu dari balik tirai. Tidak bisa melihat atau melakukan sendiri.Kasubag Keagamaan Ferry Yudha menambahkan, ini merupakan kali pertama pelatihan tersebut dia selenggarakan.

Jumlah pesertanya pun belum bisa menjangkau perwakilan seluruh desa di Jepara yang mencapai 184 desa dan 11 kelurahan.  “Tahun ini baru 75 orang. Insyaallah tahun depan kami tambah agar setiap desa ada petugasnya dan bisa ditularkan kepada warga yang lain”, kata Ferry.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Perias Pengantin Hebat Jepara Ingin Ciptakan Kreasi Khas 

rias (e)

Perias pengantin sedang melakukan kegiatannya di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ) 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Para ahli rias pengantin di Kabupaten Jepara ingin menciptakan kreasi rias pengantin khas Jepara. Keinginan tersebut mengemuka ketika mereka berkumpul di kawasan Pendapa Kabupaten Jepara dalam rangka pelantikan pengurus Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati Jepara 2016-2020.

“Jika selama ini banyak sekali model dan kreasi pengantin daerah. Mulai dari basahan Yogya, Solo hingga kreasi pengantin modern dan jilbab, namun sampai detik ini belum ada pengantin adat daerah Jepara,” ujar Ketua HARPI Melati Jepara, Munzazanah, melalui rilis yang diterima Murianewscom, Kamis (12/5/2016).

Terkait hal itulah, maka pengurus baru HARPI Melati Jepara berkeinginan menciptakan dan sekaligus mengimplementasikannya. Supaya ke depan ada adat pernikahan gaya khas Jepara Bumi Kartini. Di samping memperbanyak khasanah pilihan gaya pengantin, juga untuk melestarikan adat dan budaya warisan nenek moyang.

Dalam acara pelantikan pengurus yang dihadiri perwakilan dari Pemkab Jepara, kegiatan juga diselingi dengan acara seminar Tata Rias Pengantin. Tidak tanggung-tanggung pengurus menampilkan langsung dua orang pakar, ahli rias pengantin tingkat nasional bahkan internasional. Pertama, Ave Sanjaya dengan materi Kebaya dan Sanggul Tren Modern serta Pengantin Berkerudung. Sementara yang kedua, Tinuk Rizqi dengan materi Tata Rias pengantin Yogyakarta Putri dan Basahan.  Tidak hanya perias, para model yang tampil juga model kelas nasional. Di antaranya adalah Sasa, salah satu finalis Putri Indonesia.

Sekda Jepara,  Sholih berharap semangat perias Jepara ini dapat menjadi peluang usaha baru. Untuk itu harus diikuti dengan peningkatan potensi diri. Yaitu dengan selalu mengikuti perkembangan. Karena tidak dipungkiri tata rias juga mengalami perubahan. Namun demikian dalam perkembangannya jangan sampai merubah pakem tata rias yang ada, apalagi budaya daerah setempat.

“Untuk menjaga hal ini memang tidak mudah dan harapannya lewat visi dan misi DPC HARPI Melati inilah, seni tata rias pengantin daerah yang adiluhung dapat tetap terjaga dan lestari, berkembang dan terpatri di hati masyarakat,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Alamak, Program Pertanian Pemkab Jepara Dinilai Tak Efektif

Sejumlah petani melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jepara, (10/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah petani melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jepara, (10/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Program pertanian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan(Distanak) Jepara dinilai tak efektif, bahkan gagal. Penilaian itu diberikan oleh sejumlah kelompok tani di Jepara ketika melakukan audiensi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.

Koordinator Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Jepara, Siswanto menerangkan, beberapa program seperti SRI, SLPHT, SLPTT tidak efektif. Itu karena ada pemangkasan jumlah pertemuan. Sehingga anggota kelompok tani belum cukup materi yang seharusnya diketahui. Tujuan program untuk peningkatan beras juga tidak tercapai.

”Misalnya, sosialisasi di lapangan hanya dilakukan empat kali. Padahal seharusnya paling tidak ada 12 pertemuan. Selain itu, anggaran untuk program tersebut juga tidak transparan,” ujar Siswanto, Selasa (10/5/2016).

Menurut dia, tidak efektifnya program juga disebabkan rendahnya sosialisasi untuk memahamkan petani terkait program pengembangan pertanian. Misalnya, di sejumlah desa, bantuan pupuk organik tidak terpakai.

”Hal itu diperparah dengan tidak sinkronnya program dari dinas dengan yang direncanakan petani. Apalagi petani jarang dilibatkan dalam Musrenbangdes. Sehingga usulan petani tak pernah nyambung,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jepara Wasiyanto mengakui jika PPL yang ada belum maksimal. Dinasnya memiliki 72 PPL PNS, dan non PNS (PHL) sebanyak 50.

”Jumlah tersebut dikurangi menjadi kordinator, mantri dan ada di kabupaten,” kata dia.

Jumlah tersebut kurang karena satu PPL menangani dua hingga tiga desa. Sedangkan dalam satu desa ada 4-16 kelompok tani. Sehingga intensitas pertemuan banyak. Selain itu, PPL juga melakukan kegiatan administratif.

Editor: Supriyadi

Tak Kunjung Selesai, Komisi VI DPR RI Turun ke Jepara Dalami Masalah Jaringan SUTT

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan kompensasi atas lahan maupun tanaman warga yang dilewati jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari PLTU Tanjung Jati B Jepara ke Gardu Induk Ungaran Kabupaten Semarang tak kunjung terselesaikan.

Setelah proses persoalan itu berjalan panjang dan menuai polemik lantaran tak ada titik temu antara PLN dengan warga, kini jajaran Komisi VI DPR RI turun ke Jepara untuk mendalami persoalan tersebut agar dapat dicarikan solusinya.

Anggota Komisi VI DPR, Abdul Wachid mengatakan, persoalan kompensasi itu dikhawatirkan akan mengganjal capaian progam 35 ribu MW listrik yang dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi, tahun ini DPR RI menganggarkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk memuluskan rencana proyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah pusat.

Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal termasuk ganti rugi atau kompensasi lahan atau tanaman warga yang terkena proyek pemerintah tersebut.

“Ternyata masih ada masalah seperti di Jepara. Ini sebenarnya ada apa, makanya kita turun langsung agar mengetahui secara persis masalahnya,” kata Wachid melalui pers rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Hasil turun lapangan yang dilakukan komisi IV DPR RI di Kabupaten Jepara, diketahui bahwa hingga kini masih ada sejumlah titik di beberapa desa dan kecamatan yang proses pembayaran kompensasi atas lahan dan tanaman warga yang dilewati jaringan SUTT masih menyisakan masalah. Beberapa titik tersebut seperti yang ada di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri; Desa Kaliaman Kecamatan Kembang atau Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Sejumlah warga yang lahan atau tanamannya terkena jaringan SUTT namun masih keberatan dengan kompensasi dari PLN. Seperti Suprianingsih, Suryantoro, Keminah, Puji Sabar, ahli waris Saban (alm) dan lainnya.

Atas alasan itu, hingga kini mereka belum mengambil uang kompensasi yang sudah dititipkan (konsinyasi) oleh pihak PLN di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Para pemilik lahan dan tanaman yang dilewati jaringan SUTT itu menilai jika proses pendataan yang dilakukan PLN pada 2011 lalu tak akurat.

Indikasinya, luas dan jumlah tanaman yang bakal dikompensasi tak sesuai dengan data lapangan. Dalam daftar hanya tertera nominal kompensasi tanpa ada data luasan lahan atau tanaman. Bahkan, ada warga yang lahan atau tanamannya terkena SUTT malah tak mendapat kompensasi. Dan begitu juga sebaliknya. Pemilik lahan dan tanaman juga melaporkan adanya intimidasi dari aparat seiring upaya mereka meminta hak-haknya.

”Temuan di lapangan ini akan kita komunikasikan dengan Dirut PLN. Kondisi di lapangan saat ini memang beda dengan pendataan tahun 2011. Kalau kedua belah pihak sama-sama bersikeras maka tak akan ada penyelesaian,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Petinggi Desa Srikandang, Angga mengatakan, pada prinsipnya pemilik lahan atau tanaman di desanya bisa memaklumi proyek SUTT. Mereka hanya meminta agar ada proses ukur dan hitung ulang. Hal ini penting agar ada upaya transparansi sehingga tak menyisakan masalah lagi seperti sekarang ini.

”Soal tanaman misalnya, kalau tahun 2011 tingginya masih di bawah 3 meter dan sekarang lebih dari 6 meter itu berjalan alami bukan disengaja. Itu mestinya juga bisa diberi kompensasi. Intinya mari diukur dan dihitung lagi dengan melibatkan warga,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Duh, Hanya Lima Pantai di Jepara yang Dikelola Pemkab

Sejumlah pengunjung tengah asyik bermain di pantai Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah pengunjung tengah asyik bermain di pantai Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Bumi Kartini, Jepara selama ini kondang dengan pantai yang indah dan menawan di wilayah Jawa Tengah. Hal itu tidak lepas dari panjangnya pantai yang mencapai 85 kilometer lebih, itu diluar kepulauan Karimunjawa. Namun, ternyata hanya ada lima pantai yang ada di daratan Jepara yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Hal itu diakui Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kabudayaan Jepara, Zamroni Listiaza. Menurut dia, tercatat baru lima pantai yang dikelola oleh Pemkab Jepara. Yakni Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra (Bandengan), Pantai Pulau Panjang, Pantai Pungkruk dan Pantai Benteng Portugis.

“Hanya lima pantai itu yang berkontribusi bagi pemasukan asli daerah (PAD). Sepanjang 2015, PAD dari Pantai Bandengan mencapai Rp 1 miliar lebih, Rp 800 juta lebih untuk Pantai Kartini, Rp 100 juta lebih untuk Benteng Portugis, dan Rp 20 juta untuk Pulau Panjang. Sedangkan Pantai Pungkruk, belum menyumbang PAD lantaran belum dikelola secara maksimal,” ujar Zamroni.

Lebih lanjut dia mengemukakan, adapun pantai-pantai lain yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dikelola oleh pemerintah desa, tempat pantai itu berada. Dalam catatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, pantai-pantai yang potensial dijadikan wisata jika dirunut dari arah selatan ke wilayah utara Jepara yakni Pantai Semat dan Pantai Teluk Awur di Kecamatan Tahunan, Blebak, Pailus, dan Empu Rancak di Kecamatan Mlonggo, Pantai Ombak Mati (Pantai Bondo) di Kecamatan Bangsri, Pantai Bringin di Kecamatan Kembang, Pantai Suweru dan Pantai Bandungharjo di Kecamatan Donorojo.

”Selama ini memang sudah banyak dikunjungi wisatawan dan sudah cukup populer. Kemungkinan memang lebih banyak lagi pantai di Jepara yang belum terjamah sebagai tempat wisata. Untuk pantai yang sudah cukup terkenal dan dikelola oleh desa setempat, memang tidak menarik retribusi untuk daerah. Teknis pengelolaannya kami serahkan sepenuhnya kepada desa,” terangnya.

Editor: Supriyadi

 

Ketua DRD Jepara: Penelitian Bidang Sosial Kurang Diminati

Ketua DRD Jepara, Nur Kukuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua DRD Jepara, Nur Kukuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Gairah penelitian yang ada pada pelajar di Kabupaten Jepara mulai meningkat. Hal ini terlihat dari antusiasme para pelajar peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian yang digelar oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Jepara selama dua hari, pada Selasa dan Rabu (3 – 4/5/2016) kemarin.

Kepala DRD Jepara Nur Kukuh mengatakan, antusiasme peserta cukup tinggi. Hanya saja, yang cukup meresahkan, adalah tema penelitian lebih banyak didominasi bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) dan teknologi.

”Penelitian sosial kurang diminati. Perbandingannya penelitian IPA dan teknoligi sebanyak 60 persen. Itu terlihat dari jumlah peserta pelatihan, selain yang datang didominasi pelajar di jurusan IPA juga dari tema yang bakal diteliti oleh mereka,” kata Nur Kukuh kepada MuriaNewsCom, Kamis (5/5/2016)

Selain itu, rendahnya minat meneliti bidang social juga terlihat saat Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang sudah berjalan selama tujuh tahun terakhir. Menurutnya, itu disebabkan pemahaman jika penelitian adalah meneliti sebuah benda dan harus menciptakan sebuah benda.

”Padahal, masalah sosial di Jepara sebenarnya lebih dibutuhkan karena menawarkan solusi sehingga bisa dijadikan acuan untuk penentuan kebijakan tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, salah satu contoh penelitian sosial yang bisa dijadikan penentuan kebijakan yakni penelitian mengenai banyaknya angka kematian ibu dan bayi. Dari hasil penelitian, salah satu penyebabnya karena minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reporduksi. Sehingga saat ini ada aturan jika akan menikah, maka perlu ada pemeriksaan organ reproduksi.

”Ada tema yang cukup menarik sebetulnya, seperti tingginya angka perceraian di Kabupaten Jepara. Ini masalah social yang perlu diteliti dan dicarikan solusi. Sebab, yang menarik juga justru yang tinggi cerai gugat, bukan cerai talak,” terangnya.

Dia menambahkan, jika saat ini gairah penelitian di Jepara sudah meningkat. Sejumlah sekolah yang menjadi langganan peserta LKTI juga kian meningkat kualitas penelitiannya. Sedangkan yang tergolong baru, bisa belajar dari sekolah yang sudah cukup baik penelitiannya.

Editor: Supriyadi

Bahayakan Pengendara, Pohon di Pinggir Jalan Protokol Jepara Akhirnya Dipangkas

Petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara melakukan pemangkasan di Jalan Protokol Jepara, Kamis (5/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara melakukan pemangkasan di Jalan Protokol Jepara, Kamis (5/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan pohon yang berada di pinggir jalan protokol sudah terlihat membahayakan pengendara karena berpotensi roboh. Sehingga, beberapa hari terakhir ini nampak pepohonan yang dinilai sudah membahayakan dipangkas oleh petugas.

Hal itu seperti yang terlihat di sejumlah lokasi seperti di kawasan Jalan Sugiono,  Jalan Sutomo, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan kopral Safari, dan kawasan Soping Centre Jepara (SCJ). Selain itu, di sepanjang jalan Kalinyamatan, di kawasan alun-alun Jepara, Jalan Pesajen, jalan Amad Yani dan sejumlah titik yang sudah rawan.

Dari pantauan MuriaNewsCom, sejumlah petugas memotong ranting pohon di sepanjang jalan tersebut. Sebagian besar pemotongan dilakukan dengan cara manual. Yakni menggunakan arit berukuran besar. Namun ada sebagian yang menggunakan mesin gergaji.

Sebagian petugas ada yang naik ke pohon. Sebagian lainnya pemotong rating berukuran besar yang sudah jatuh di jalan. Setiap beberapa saat, kendaraan yang meilitas berhenti.  Mereka menunggu hingga rating yang ditebang petugas jatuh ke jalan. Lalu lalu disingkirkan petugas.

”Pemangkasan pohon ini sudah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu secara bergantian dari satu titik ke titik yang lain, terutama yang ada di jalan protocol,” ujar Pelaksana Teknis Lapangan dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, Basuki, Kamis (5/5/2016)

Menurutnya, pemangkasan pohon di sepanjang jalan itu demi keamanan pengguna jalan. Mengingat, saat ini masih rawan pohon tumbang. Biasanya dilakukan satu tahun sekali.

”Tujuannya, menjaga keamanan bagi pengguna jalan. Sebab, pohon yang sudah tinggi mudah tumbang di terkena angin. Selain itu, agar tidak menganggu kabel listrik yang kawasan tersebut. Sebab bisa berbahaya,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Tambah Trip ke Karimunjawa, Pemberangkatan KMC Express Bahari Malah Molor

Wisatawan Karimunjawa tengah menuju ke kapal cepat KMC Express Bahari. (MuriaNEwsCom/Wahyu KZ)

Wisatawan Karimunjawa tengah menuju ke kapal cepat KMC Express Bahari. (MuriaNEwsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Membludaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara membuat armada kapal kualahan. Sehingga, pihak pemerintah maupun kapal menambah trip pelayanan penyeberangan ke wilayah terluar Jepara tersebut.

Kordinator pos keselamatan pelayanan UPP Syahbandar, Miswan menyatakan bahwa pihaknya menambah trip untuk Kamis (5/5/2016) dengan dua trip. Jadwal normalnya hari Kamis tidak ada trip untuk pelayaran, namun karena wisatawan membludak sejak Rabu (4/5/2016) kemarin, maka hari ini dibuka layanan dengan dua trip.

”Ya, untuk hari ini dua trip pagi dan siang. Pagi jadwalnya jam 06.00 sedangkan siang jam 11.30 WIB. Ini untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan,” kata Miswan kepada MuriaNewsCom, Kamis (5/5/2016).

Meski jadwal pemberangkatan pagi pukul 06.00, namun nyatanya pemberangkatan ke Karimunjawa molor. Pemberangkatan dilakukan sekitar pukul 08.00. Pagi tadi yang berangkat ada sekitar 410 penumpang.

”260 tiket sudah dibooking sebelumnya. Tadi kami buka loket penjualan tiket sekitar 150. Jadi total sesuai kapasitas kapal yakni 410 penumpang,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Perhubungan Laut pada Dishubkominfo Jepada Sutana. Menurutnya, berdasarkan jadwal reguler, Kamis (5/5/2016) KMC Express Bahari sebenarnya tidak ada jadwal pelayaran (off). Tapi karena penumpang mebeludak, trip pelayaran d ilakukan dan ditambah.

“Selanjutnya, pada Jumat hingga Minggu mendatang, KMC Express Bahari juga akan melakukan dua trip pelayaran,” kata Sutana.

Dia mengaku, stakeholder pelayaran menyiapkan skema tersebut tidak hanya untuk mengurai keterlantaran calon penumpang, tapi juga menjamin agar wisatawan bisa kembali ke daratan.

Pada akhir pekan nanti, lanjut Sutana, KMC Express Bahari akan dibantu oleh KMP Siginjai. Sedangkan untuk hari ini dan Jumat (6/5/2016) besok, KMP Siginjai tak lakukan pelayaran karena harus melakukan perawatan mesin.

Editor: Supriyadi

Tak Kebagian Tiket, Ratusan Wisatawan Karimunjawa Terlantar di Dermaga Kartini Jepara

Cap// Wisatawan terpaksa menunggu di halaman Dermaga Kartini setelah tak kebagian tiket ke Karimunjawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Cap// Wisatawan terpaksa menunggu di halaman Dermaga Kartini setelah tak kebagian tiket ke Karimunjawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Jelang libur panjang pekan ini, wisatawan yang ingin ke Karimunjawa membludak. Saking membludaknya wisatawan yang ingin ke Karimunjawa, ratusan wisatawan terpaksa harus terlantar di dermaga Kartini Jepara lantaran tak kebagian tiket kapal.

Kondisi ini seperti yang terlihat di Dermaga Kartini, Rabu (4/5/2016) pagi tadi. Pagi buta tadi antrean pembelian tiket untuk kapal KMP Siginjai sangat banyak. Bahkan, kemudian tak berselang lama, tiket pun ludes terjual. Ratusan wisatawan yang tak kebagian tiket harus terlantar.

Sedangkan KMC Express Bahari saat ini berada di Karimunjawa setelah melakukan perjalanan pada Selasa (3/5/2016) kemarin. Kapal andalan tersebut baru tiba hari ini sekitar pukul 11.00 WIB, dan tidak mungkin melakukan pelayaran kembali ke Karimunjawa.

Salah satu wisatawan asal Jakarta, Dina Rahmatul mengaku kecewa dengan kondisi ini. Dirinya yang datang bersama temannya harus terlantar di Dermaga Kartini. Terlebih, sejak dari Selasa kemarin, ia dan rombongan sudah sampai di Jepara.

”Kecewa mas, kami sudah sampai Jepara sejak kemarin. Kami tak tahu jika tiketnya malah sudah habis. Belum tahu apa tetap menunggu sampai besok atau tidak,” terang Dina.

Hal senada juga dikatakan wisatawan mancanegara dari Yunanai, Jacrech. Dia mengatakan, sangat menyesalkan pelayanan yang kurang maksimal terhadap calon penumpang kapal yang ingin berwisata ke Karimunjawa. Dia bersama pasangannya tiba di Karimunjawa sejak Selasa malam.

”Saya kira bisa membeli tiket di Dermaga sini, ternyata tidak. Kita kecewa sekali dengan jadwal yang kacau seperti ini,” katanya.

Editor: Supriyadi

Jelang Libur Panjang, Karimunjawa Diserbu Wisatawan

Para pengunjung mengantre tiket menuju Karimunjawa, Rabu (4/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para pengunjung mengantre tiket menuju Karimunjawa, Rabu (4/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Karimunjawa masih menjadi salah satu tujuan wisatawan baik lokal, regional, maupun mancanegara. Bahkan, untuk momen libur panjang pekan ini saja, tiket untuk penyeberangan ke Karimunjawa dengan kapal KMC Express Bahari sudah ludes beberapa hari yang lalu.

Begitupula kapal KMP Siginjai, meski tiket dijual di lokasi dermaga, nyatanya langsung ludes. Kondisi ini seperti yang terlihat Rabu (4/5/2016) pagi tadi, ketika loket dibuka pagi buta, tak berselang lama sudah ludes terjual. Ratusan wisatawan yang ingin ke Karimunjawa memenuhi dermaga paling besar di bumi Kartini tersebut.

Mengantisipasi membeludaknya penumpang tersebut, dari hasil kordinasi dengan Dishunkominfo Jepara, UPP Syahbandar, Polairut, dan Pos TNI AL Jepara, PT ASDP yang msngoperatori KMP Siginjai mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah penumpang. Dari kapasitas maksimal 250 penumpang, diberangkatkan sebanyak 360 penumpang

Kabid perhubungan laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Jepara, Sutana mengatakan, untuk mengantisipasi membludaknya penumpang lagi, rencananya kapal akan ditambah trip penyeberangan untuk besok, Kamis (5/5/2016).

“Ya melihat kondisi ini, minat wisatawan yang semakin banyak, besok trip penyeberangan mungkin akan ditambah. Jadi, yang belum bisa berangkat hari ini masih bisa berangkat besok,” katanya.

Editor: Supriyadi

Wow, Mulai Mei Ini 28 PNS di Kabupaten Jepara Kena Pensiun

Para PNS yang akan purna tugas mendapat pengarahan dari Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para PNS yang akan purna tugas mendapat pengarahan dari Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Terhitung Mei 2016 ini, sebanyak 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memasuki masa purna tugas. Tercatat di antara para PNS yang pensiun adalah Camat Kalinyamatan Sutarto dan Kustanto, Camat Pecangaan.

Seluruh penerima pensiun tersebut selanjutnya menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun dan realisasi dana klaim otomatis Taspen per Mei 2016. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jepara, Abdul Syukur.

Marzuqi mengharapkan, PNS yang memasuki purna tugas tetap melanjutkan pengabdiannya. Karena kebaikan sebenarnya akan dilihat pada akhirnya, jadi bukan berarti pensiun berhenti dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Untuk itu potensi yang ada dapat dilakukan kepada yang lain dan diteruskan lewat pengabdian apapun.

”Utamanya pengabdian kepada keluarga, lingkungan dan masyarakat. Ada pertemuan pasti ada pula perpisahan, termasuk masa pensiun dari tugas kerja sebagai PNS. Terimalah semuanya dengan senang dan keikhlasan hati. Karena pada hakekatnya semua adalah hak Allah SWT dalam memberikan dan menolak  sesuatu kepada umat atau ciptaannya,” pesan Marzuqi, Selasa (3/5/2016).

Dia juga berharap kepada  penerima dana tabungan pensiun dapat menggunakan uang Taspen sebagai Jimat alias Barang Siji Di Emat-emat. Uang yang diterima rata-rata sekitar Rp. 50 Juta per PNS ini sebaiknya dapat dimanfaatkan dan di berdayakan.

”Kebutuhan pokok harus lebih diperhatikan dari pada kebutuhan sekunder. Jangan sampai hanya untuk berfoya-foya tetapi pergunakan secara produktif. Seperti sebagai modal usaha dan lainnya,” katanya.

Sehingga, lanjut Marzuqi, dana tersebut benar-benar bermanfaat, berkembang dan barokah. Inilah yang diharapakan adanya pelaksanakan Klaim otomatis Pensiun PNS yang telah dimulai sejak Bulan Oktober 2015 tahun lalu. Yang merupakan rintisan kerjasama Pemkab Jepara melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan PT Taspen Cabang Semarang.

Editor: Supriyadi

Ratusan Taruna Akpol Digembleng di Pantai Bandengan Jepara

Ratusan taruna Akpol saat berenang di Pantai Bandengan Jepara, Selasa (3/5/2016). (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

Ratusan taruna Akpol saat berenang di Pantai Bandengan Jepara, Selasa (3/5/2016). (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 50, tahun 2016 ini diberi pelatihan SAR di Pantai Bandengan, Jepara. Fisik para taruna digenjot dengan sejumlah materi pelatihan, termasuk renang sepanjang 1,4 kilometer.

Gubernur Akpol Semarang, Irjen Pol Anas Yusuf menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk pembekalan kemampuan evakuasi kepada taruna Akpol sebelum diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat ketika bertugas.

”Pelatihan ini memberikan bekal kepada para Taruna mengenai kemampuan SAR laut. Itu penting, mengingat bencana air belakangan ini sering terjadi. Nantinya, mereka akan menjadi generasi terdepan untuk menanganai masalah yang ada di masyarakat,” ujar Anas Yusuf kepada MuriaNewsCom, Selasa (3/5/2016).

Dia juga mengatakan, taruna yang mengikuti pelatihan ini sekitar 298 orang. Sedangkan materi pelatihan SAR laut ini, diantaranya simulasi evakuasi korban kecelakaan laut dan berenang sejauh 1,4 kilometer dari tengah laut ke tepi pantai, dan sejumlah materi lainnya.

Sementara itu, salah seorang taruna Akpol, Ilham Dwiwangga mengaku baru pertama berenang di laut sejauh 1 mil. Meski berenang selama hampir dua jam, dia mengaku tidak begitu lelah.

“Ya lumayan capek, tetapi mengasikkan. Tadi berenang dengan pelampung hampir dua jam dari tengah laut,” kata Ilham.

Editor: Supriyadi

Cihui… 86 Siswa SMA di Jepara Diajari Buat Proposal

Para peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian serius mengikuti latihan di kampus Undip turut Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Jepara, Selasa (3/5/2016). (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

Para peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian serius mengikuti latihan di kampus Undip turut Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Jepara, Selasa (3/5/2016). (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 86 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jepara mengikuti pelatihan penyusunan proposal penelitian. Kegiatan ini digelar di kampus Undip Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Jepara.

Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Jepara ini digelar selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (3-4/5/2016). Selain menghadirkan narasumber juga ada sejumlah instruktur profesional untuk memberikan materi mengenai penyusunan proposal penelitian.

Kepala DRD Jepara Nur Kukuh menjelaskan, ini merupakan rangkaian lomba karya ilmiah yang digelar DRD Jepara. Sehingga arah dari pelatihan ini adalah untuk mengajari para siswa dan guru pembimbing bisa membuat proposal penelitian.

Jumlah peserta, tidak hanya 86 siswa, tetapi juga ada sekitar 29 guru pembimbing dari masing-masing sekolah. Nantinya, dalam proses pelatihan ini bakal dibagi kedalam beberapa kelompok.

”Jadi nanti dibagi beberapa kelompok, lalu mereka memunculkan ide penelitian. Nantinya akan diarahkan oleh instruktur,” kata Nur Kukuh kepada MuriaNewsCom, Selasa (3/5/2016).

Dia menerangkan, ini digelar untuk mengembangkan riset di kalangan pelajar. Jika pada tahun 2015 lalu hanya pembimbing yang ikut, tetapi tahun ini dilibatkan pelajar.

”Itu berdasarkan masukan dari guru pembimbing untuk melibatkan langsung para siswa. Apalagi saat ini mereka sudah memiliki asosiasi guru pembimbing ilmiah,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan, sesuai dengan tema awal, yakni menciptakan inovasi yang bisa jadi terobosan di Jepara khususnya, untuk ilmu pengetahuan di Kabupaten Jepara. Maka, para peserta diharapkan mampu membuat produk proposal penelitian yang bagus.

Diantara instruktur yang dihadirkan seperti, Zainul Arifin, Adi Sasongko, Herioso, Setyono dan yang lainnya. Kegiatan ini mendapatkan sambutan an6g positif dari peserta baik siswa maupun pelajar.

Ini seperti yang dikatakan Miftahul Umum, salah seorang peserta. Menurutnya, kegiatan ini baik untuk meningkatkan kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Editor: Supriyadi