Duh Senengnya Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Grobogan Ini Diangkat jadi PNS

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyerahkan SK pengangkatan CPNS pada Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Rona ceria terlihat dari wajah 10 orang yang selama ini bertugas sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) Kementerian Pertanian yang ditempatkan di Grobogan.

Hal ini setelah mereka secara resmi menerima SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diserahkan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Senin (28/8/2017).

Acara penyerahan SK yang dilangsungkan di ruang rapat bupati juga dihadiri Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Tampak pula, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Suhadi, Kepala Dinas Pertanian Edhie Sudaryanto dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni menyatakan, pengangkatan THL-TBPP sebagai CPNS merupakan sebuah program pengecualian. Sebab, saat ini pemerintah sedang melaksanakan moratorium penerimaan CPNS.

Pengecualian itu dilakukan karena keberadaan THL-TBPP termasuk dalam kebutuhan pegawai yang mendesak, guna mendukung program nawacita. Yakni, program di bidang swasembada pangan dan peningkatan hasil pertanian secara menyeluruh.

“Dengan pengangkatan Saudara sekalian menjadi CPNS diharapkan dapat membantu meningkatkan kemajuan bidang pertanian di wilayah Grobogan,” katanya.

Menurut Sri, sampai saat ini masih banyak tenaga di instansi pemerintah yang belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS.

Oleh sebab itu, ia berpesan pada 10 THL-TBPP yang diangkat CPNS agar senantiasa bersyukur. Dengan diangkat jadi CPNS mereka diharapkan bisa bekerja lebih baik lagi dalam memberikan penyuluhan secara tepat dan bermanfaat kepada para petani.

“Dengan diangkat sebagai CPNS bukan berarti perjuangan telah berakhir. Justru sebaliknya, perjuangan baru dimulai. Dengan status yang baru diharapkan bisa lebih berdedikasi terhadap pekerjaan dan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Edhie Sudaryanto menambahkan, jumlah THL-TBPP keseluruhan masih ada 49 orang. Dari jumlah itu, hanya ada 10 orang yang diangkat jadi CPNS. Sementara 39 tenaga lainnya belum bisa diangkat CPNS karena usianya melebihi batasan yang ditentukan.

Editor : Ali Muntoha

Resmi Dikukuhkan, MACI Purwodadi Diminta Bersinergi dengan Program Pemerintah

Kabag Ops Polres Grobogan Kompol Parno melakukan penyematan rompi saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi di GOR Simpanglima, Sabtu (11/3/2017) malam. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para anggota Motor Antique Club Indonesia (MACI) diminta untuk ikut mendukung program pemerintah. Hal itu disampaikan Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi di GOR Simpanglima, Sabtu (11/3/2017) malam.

“Saya minta anggota MACI tidak hanya berkutat dengan masalah otomotif saja. Tetapi bisa bersinergi dengan program pemerintah. Misalnya, dalam bidang sosial kemasyarakatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jan Piter sempat menyatakan kalau dirinya sedikit malu ketika diminta hadir dalam acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi. Sebab, ia tidak memiliki motor kuno sehingga kehadirannya terasa kurang lengkap.

“Sebenarnya, saya punya motor kuno jenis CB di kampung tetapi kondisinya sudah tidak bisa hidup. Nanti akan coba saya hidupkan dan dibawa kesini biar kalau kumpul dengan rekan-rekan MACI bisa lebih enak,” kata Jan Piter yang disambut tepuk tangan meriah.

Selain dandim, hadir pula Kabag Ops Polres Grobogan Kompol Parno dalam acara itu. Parno berpesan agar anggota MACI juga bisa berkontribusi dalam menciptakan kamtibmas serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Pengukuhan pengurus MACI Purwodadi dilakukan Bendahara II MACI Pusat Prabandono Budi S atau lebih akrab disapa Dandung. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan atas terbentuknya pengurus MACI Purwodadi.

“Dengan ini, kami lakukan pengukuhan secara resmi kepengurusan MACI Purwodadi. Ini adalah cabang MACI yang ke-65,” katanya.

Acara pengukuhan tersebut juga dihadiri ratusan anggota MACI dari berbagai kota di Jawa Tengah hadir. Selain itu, ada pula anggota MACI dari luar Jateng yang sudah berdatangan di Purwodadi. Antara lain dari Lampung, Surabaya, Jakarta, Jogja dan Bandung.

Dandim 0717 Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning melakukan pemotongan tumpeng saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MACI Purwodadi di GOR Simpanglima, Sabtu (11/3/2017) malam.

Editor: Supriyadi

Penetapan APBD Grobogan Tahun Anggaran 2017 Berjalan Mulus

Bupati Grobogan Sri Suarni melakukan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 disaksikan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Selasa 913/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Suarni melakukan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 disaksikan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Selasa 913/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Target untuk bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2017 sebelum akhir mendatang berhasil terpenuhi. Ini menyusul disetujuinya RAPBD 2017 untuk ditetapkan menjadi ABPD dalam Sidang Paripurna DPRD Grobogan yang digelar Selasa (13/12/2016). 

Dalam sidang yang tersebut, semua fraksi membubuhkan persetujuan APBD 2017. Selanjutnya, persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan naskah persetujuan APBD 2017 yang dilakukan Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, APBD yang telah disepakati dengan DPRD itu selanjutnya akan disampaikan pada Gubernur Jawa Tengah paling lambat tiga hari kerja setelah kesepakatan. Kemudian, APBD 2017 itu akan dievaluasi gubernur agar tercipta keserasian antara kebijakan daerah dan nasional. 

Paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya APBD tersebut, gubernur akan menyampaikan hasil evaluasi. Setelah itu, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi gubernur mengenai APBD 2017 tersebut. 

“Setelah dilakukan penyempurnaan, nantinya APBD itu ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kita perkirakan, paling lambat minggu terakhir bulan Desember ini sudah dilakukan penyempurnaan,” katanya.

Dalam APBD 2017 tersebut, total dana pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Semendatara total dana belanja yang tertuang dalam APBD 2017 sebanyak Rp 2,4 triliun lebih. 

Dalam APBD 2017 tidak terdapat defisit anggaran. Sebab, posisi defisit anggaran yang sempat muncul sebesar Rp 229 miliar bisa ditutup melalui pembiayaan daerah.

Editor : Kholistiono

Dinilai Peduli Pada HAM, Pemkab Grobogan Dapat Penghargaan Dari Menkumham

Menkumham Yasona Laoly menyerahkan penghargaan HAM pada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Menkumham Yasona Laoly menyerahkan penghargaan HAM pada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten peduli hak asasi manusia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham Yasona Laoly pada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2016).

“Penyerahan penghargaan dilakukan tadi pagi di Grahadi Surabaya. Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan peringatan hari HAM Internasional ke-68 yang dipusatkan di Surabaya,” kata Kabag Hukum Pemkab Grobogan Fachruddin.

Dijelaskan, dalam kesempatan itu, ada 10 provinsi yang menerima penghargaan. Yakni, Jatim, Jabar, Jateng, DKI, Sumut, Sulut, Kalsel, Kalbar, Babel, dan DIY. Kemudian, ada 228 kabupaten/kota serta 12 kanwil hukum dan HAM yang juga mendapat penghargaan.

“Untuk Pemkab Grobogan sudah menerima penghargaan ini untuk ketiga kalinya. Tahun 2014 dan 2015 kita sudah dapat penghargaan ini. Beberapa kabupaten/kota lainnya ada yang baru sekali ini dapat penghargaan HAM,” katanya.

Menurut Fachruddin, penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian kinerja pemkab/pemkot dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Grobogan dalam bidang HAM sudah dilaporkan pada Kemenkumham. Selanjutnya, pihak Kemenkumham yang melakukan penilaian sendiri.

Ditambahkan, dalam UUD 1945 pada amandemen ke-2 Tahun 2000 pada pasal 28a-28j mengatur tentang HAM. Salah satunya disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta mempertahankan hidup dan kehidupanya.

Setiap orang berhak kembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni budaya demi peningkatan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.“Untuk memenuhi HAM ini menjadi kewajiban pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Mulai Tahun Depan, Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Grobogan Dilakukan Secara Online

Para pengurus barang milik daerah (BMD) di semua SKPD saat mengikuti bintek  Simda Barang Milik Daerah, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para pengurus barang milik daerah (BMD) di semua SKPD saat mengikuti bintek
Simda Barang Milik Daerah, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemkab Grobogan bakal melakukan satu kebijakan baru tahun 2017 nanti. Yakni, melaksanakan sistem pelaporan pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara online. Kebijakan ini dilakukan untuk memudahkan kontrol tentang BMD yang tersebar di seluruh SKPD.

“Sebelumnya, laporan BMD ini masih dilakukan secara offline sehingga cukup merepotkan ketika akan menginventarisir. Nantinya, pekerjaan jadi lebih mudah setelah pakai sistem online karena semua data BMD di tiap SKPD bisa diakses cepat,” kata Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono melalui Kabid Aset Daerah DPPKAD Grobogan Ambang Prangudi Margo.

Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, serangkaian persiapan sudah dilakukan. Antara lain, melakukan pendataan semua BMD di tiap SKPD. Kemudian, juga membekali pelatihan khusus pada para pengurus barang di semua SKPD agar bisa memasukkan data lewat aplikasi Simda Barang Milik Daerah. 

Selain itu, peralatan pendukungnya, seperti komputer dan laptop juga disesuaikan versinya. Program aplikasi ini digunakan untuk  pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan saat ini memakai penilaian kinerja berbasis akrual. Di mana, dalam model ini  ada penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya. Bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).

Dalam laporan berbasis akrual ada penyusutan nilai aset tetap. Adapun poin penting dalam penyusutan ini harus diketahui tahun perolehan dan harga perolehan barang yang dibeli.

Ditambahkan, disisi lain, pelaporan BMD secara online itu perlu dilakukan dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 lalu.“Prestasi meraih opini WTP itu harus bisa kita pertahankan terus. Salah satu upayanya adalah mengelola dan mendata aset dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Satu Aset Milik WNA Tionghoa di Wirosari Diserahkan Negara ke Pemkab Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara penyerahan aset bekas milik asing disaksikan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY Tavianto Nugroho, Senin (14/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara penyerahan aset bekas milik asing disaksikan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY Tavianto Nugroho, Senin (14/11/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Setelah cukup lama dikuasai negara, satu lahan bekas milik warga negara asing (WNA) Tionghoa di Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari akhirnya diserahkan pada Pemkab Grobogan. Penyerahan aset ini dilakukan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY Tavianto Nugroho pada Bupati Grobogan Sri Sumarni, Senin (14/11/2016).

Sejumlah pejabat ikut hadir dalam penyerahan aset yang dilangsungkan di Ruang Rapat Wakil Bupati tersebut. Antara lain, Asisten III Mokh Nursahid, Kepala DPPKAD Moh Sumarsono, Kepala Inspektorat Adi Djatmiko serta perwakilan dari BPN Grobogan.

Menurut Tavianto, aset yang diserahkan ini lokasinya di Jalan Gajah Mada Nomor 85, Kelurahan Wirosari. Aset ini luasnya 1.911 meter persegi dan nilainya Rp 1 miliar lebih.

Sampai saat ini, di atas aset tersebut ada dua bangunan yang berdiri di situ. Yakni, bangunan SDN VI Wirosari dan Klenteng Hok Sioe Bio. “Di Jawa Tengah total masih ada 62 aset bekas milik asing yang dikuasai negara. Untuk di Grobogan hanya ada satu ini saja dan hari ini sudah diserahkan pada pemkab,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengucapkan terima kasih dengan adanya kejelasan status aset tersebut yang sudah diserahkan pada Pemkab Grobogan. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 169/KM.6/2016 tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing tersebut.

Selanjutnya, Sri meminta pada SKPD terkait, khususnya Dinas Pendidikan Grobogan agar menindaklanjuti penyerahan aset ini. Yakni, dengan mencatat aset tanah tersebut dalam buku inventarisasi aset SKPD.

“Kemudian, pada pihak DPPKAD, saya minta untuk segera memproses lebih lanjut dengan mengajukan pengurusan sertifikat. Hal ini perlu dilakukan agar kita punya bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Nantinya, juga perlu dibicarakan dengan pengelola klenteng tentang status aset tersebut dan mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya di situ,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Patok Menghilang,Pemkab Grobogan Pertegas Lagi Batas Tanah Antarkabupaten

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Susanto menunjukkan peta lokasi pemasangan tanda batas wilayah antarkabupaten. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Susanto menunjukkan peta lokasi pemasangan tanda batas wilayah antarkabupaten. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemkab Grobogan dalam waktu dekat akan memasang lagi patok batas wilayah dengan Kabupaten Blora. Hal itu dilakukan lantaran patok yang ada sebelumnya sudah hilang.

Pemasangan patok tersebut nantinya dilakukan di perbatasan kedua wilayah. Yakni, antara Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari dan Desa Pelem Sengir, Kecamatan Todanan, Blora.

“Dari pengecekan lapangan yang kita lakukan, ada satu patok batas wilayah yang hilang. Yakni, antara Desa Tegarejo dan Pelem Sengir. Nanti patok batas wilayah di situ akan kita pasang lagi,” kata Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Grobogan Susanto, usai menggelar rakor batas wilayah antar kabupaten, Kamis (06/10/2016) kemarin.

Selain dengan Blora, batas wilayah dengan Kabupaten Demak juga akan diperjelas lagi. Yakni, dengan melakukan perapatan atau penambahan patok batas wilayah yang sudah ada sebelumnya.

Perapatan batas wilayah dengan Demak itu beradi di antara Desa Tinanding, Kecamatan Godong dan Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Demak.

Batas wilayah di situ perlu dirapatkan karena ada lahan berbentuk seperti setengah lingkaran yang masuk wilayah Demak. Untuk perapatan batas wilayah Demak akan ditambah lagi empat patok biar lebih jelas.

Susanto menyatakan, dalam rakor tadi, pihaknya mengundang beberapa pihak terkait. Yakni, Kabag Tapem dari Demak dan Blora, camat serta kepala desa di wilayah perbatasan tersebut. Di samping itu, rakor juga menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Grobogan.

Menurutnya, pemasangan tanda batas wilayah secara jelas itu memang penting dilakukan guna menghindari persoalan. Seperti masalah pertanahan, khususnya penyertifikatan dan kependudukan.

“Kalau batas wilayahnya jelas akan memudahkan dalam mengurus pertanahan. Sebab, nanti akan bisa terlihat jika wilayah di situ ikut kabupaten mana,” katanya.

Ditambahkan, wilayah Grobogan memiliki batas dengan banyak kabupaten. Seperti, Kudus, Demak, Blora, Kabupaten Semarang, Sragen, Pati dan Boyolali. Selain itu, Grobogan juga berbatasan wilayah dengan Provinsi Jawa Timur, yakni dengan Kabupaten Ngawi.

Editor : Kholistiono

Pemkab Grobogan Siapkan Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki saat membuka Lokakarya Pembahasan Draf Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Kamis (29/09/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki saat membuka Lokakarya Pembahasan Draf Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Kamis (29/09/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Pemkab Grobogan melakukan upaya lebih lanjut dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata. Yakni, menyiapkan sebuah peraturan bupati (perbup) sebagai acuan khusus untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki.

“Sebelum mengembangkan pariwisata lebih lanjut, pedomannya harus kita siapkan dulu. Dengan adanya pedoman berupa perbup, maka upaya pengembangan destinasi pariwisata akan bisa lebih mudah dilakukan,” kata Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki saat membuka Lokakarya Pembahasan Draf Perbup Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Kamis (29/09/2016).

Menurut Dasuki, melalui lokakarya tersebut diharapkan bisa mendapat masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaan draf yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu, berbagai pihak terkait sengaja diundang dalam lokakarya tersebut. Di antaranya, dari pihak Perhutani, sejumlah kepala desa, dinas instansi terkait, komunitas wisata hingga pemilik biro perjalanan wisata. Di samping itu, dihadirkan pula pejabat dari Disbudpar Jawa Tengah dan praktisi pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Dasuki juga sempat menyinggung soal rencana Pemkab Grobogan untuk menjadikan Desa Tarub di Kecamatan Tawangharjo, dan Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus sebagai desa wisata. Rencana tersebut dinilai cukup beralasan karena dua desa itu punya potensi bidang pariwisata.

Untuk Desa Tarub misalnya, punya potensi wisata religi karena di situ ada makam tokoh terkenal Ki Ageng Tarub atau semasa mudanya dikenal dengan nama Jaka Tarub.

Selain wisata religi, di desa ini juga punya potensi agrowisata. Sebab, tidak jauh dari lokasi makam tersebut ada perkebunan belimbing yang cukup luas milik warga setempat.

“Selama ini, peziarah yang datang ke makam Ki Ageng Tarub maupun ke lokasi agrowisata di situ sudah cukup banyak. Nantinya, potensi ini akan kita kembangkan lebih lanjut agar pengunjung makin bertambah,” kata mantan Plt Kadisporabudpar tersebut.

Sedangkan potensi di Desa Banjarejo adalah wisata cagar budaya dan purbakala. Hal ini seiring sudah banyaknya penemuan benda cagar budaya masa lampau dan fosil binatang purba yang usianya jutaan tahun.

Sejak dua tahun terakhir, nama Banjarejo memang sudah dikenal banyak orang lantaran penemuan aneka benda kuno tersebut. Indikasinya, sejak dua tahun terakhir, sudah ada ribuan pengunjung yang datang ke sana untuk melihat penemuan benda bersejarah yang tersimpan di rumah Kades Banjarejo Ahmad Taufik.

“Potensi wisata cagar budaya di Banjarejo ini sangat luar biasa. Sebab, dari keterangan para ahli, ada banyak peradaban yang pernah hidup di situ. Oleh sebab itu, potensi ini juga layak kita kembangkan,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Wakil Bupati Kapuas Hulu Bawa Jajajarannya ke Grobogan untuk Belajar Budidaya Jagung

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima kunjungan tamu dari Pemkab Kapuas Hulu yang akan belajar pengembangan jagung (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima kunjungan tamu dari Pemkab Kapuas Hulu yang akan belajar pengembangan jagung (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Keberhasilan Grobogan mengelola bidang pertanian, khususnya komoditas jagung tampaknya mendapat apresiasi hingga luar Jawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan kerja yang dilakukan Pemkab Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ke Grobogan, Rabu (21/09/2016).

Jumlah rombongan dari Kapuas Hulu yang berkunjung sekitar 35 orang. Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero dan Wakil Ketua DPRD Wan Taufik. “Kita bawa rombongan cukup banyak ke Grobogan. Mereka terdiri dari anggota dewan, dan beberapa pimpinan SKPD terkait. Seperti dari dinas pertanian, pedagangan, koperasi dan UMKM,” kata Antonius.

Tujuan utama datang ke Grobogan adalah untuk belajar pengembangan tanaman jagung. Dipilihnya Grobogan untuk tempat belajar, karena wilayah ini merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Produksi jagung per tahun bisa mencapai 700 ribu ton.

Selain itu, produktivitas jagung di Grobogan juga dinilai fantastis. Tiap hektar bisa menghasilkan jagung hingga 5,5 ton. Hasil ini jauh di atas produktivitas jagung di Kapuas Hulu yang hanya berkisar 1,2 ton per hektar.

“Soal pengembangan jagung di Grobogan ini sudah dapat pengakuan nasional. Makanya, kita ke sini khusus untuk belajar pengembangan jagung. Nantinya, akan kita siapkan lahan penanaman jagung di Kapuas Hulu seluas 7.500 hektar,” sambung Antonius.

Di samping belajar penanaman jagung, lanjutnya, rombongan juga ingin studi banding masalah pengolahan jagung pascapanen. Hal itu dilakukan karena di Grobogan, sebagian jagung sudah berhasil diolah menjadi aneka produk makanan dan minuman. Bahkan, sudah banyak pula kelompok usaha yang memproduksi makanan dan minuman dari jagung serta bisa mendatangkan pendapatan menjanjikan.

“Jadi, pada prinsipnya kita mau belajar masalah jagung secara lengkap. Kebetulan di Grobogan sini sudah melakukan usaha dari hulu ke hilir. Dari pihak DPRD Kapuas Hulu juga sangat mendukung upaya pengembangan jagung tersebut. Makanya, para wakil rakyat juga kita ajak serta dalam kunjungan kerja ini,” imbuhnya, sebelum diajak kunjungan lapangan.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengaku bangga dengan kedatangan tamu dari Kalimantan untuk belajar masalah pertanian khususnya jagung. Sri menilai, kedatangan tamu tersebut dinilai cukup tepat karena produksi jagung di Grobogan memang jadi salah satu andalan dari sektor pertanian.

“Produksi jagung kita memang cukup besar dan jadi salah satu penyangga pangan nasional. Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemkab Kapuas Hulu untuk belajar ke sini. Dan, kami akan membantu semaksimal mungkin pengembangan jagung disana,” katanya.

Editor : Kholistiono

Pemkab Grobogan Diminta Bentuk Tim Monev

 

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat memberikan pengarahan pada kades, sekdes, dan ketua BPD berkaitan dengan kegiatan pembangunan didesa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat memberikan pengarahan pada kades, sekdes, dan ketua BPD berkaitan dengan kegiatan pembangunan didesa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah usulan disampaikan Kajari Grobogan Abdullah pada Pemkab Grobogan agar pelaksanaan pembangunan, khususnya di desa bisa berjalan optimal. Pemkab diminta membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) tersendiri. Usulan itu disampaikan Abdullah usai menghadiri rakor pengarahan FKPD pada para kepala desa yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Rabu (24/8/2016).

“Sejauh ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa-desa sudah berjalan cukup baik. Namun, tidak ada salahnya kalau ada tim monev yang rutin memantau perkembangan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, dari laporan yang diterima sejauh ini, ketakutan aparat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sudah berkurang. Hal ini terjadi menyusul adanya serangkaian pembekalan yang disampaikan pada aparat pemeritah desa.

“Sebelumnya, pihak desa sudah sering kita kasih pembekalan berkaitan dengan penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan. Nah, agar hasilnya bisa optimal maka fungsi pengawasan juga perlu dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyambut baik usulan kajari tersebut. Rencananya, tim monev nanti bisa dilakukan secara gabungan oleh beberapa instansi terkait.

Seperti dari bagian pemerintahan desa, inspektorat, bapermas hingga level kecamatan. Hal ini perlu dilakukan karena alokasi dana di desa tersebut, sumbernya dari beberapa macam isntansi. Seperti alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil, bantuan keuangan serta pendapatan asli desa.

“Pak Sekda nanti saya minta untuk menindaklanjuti pembentukan tim monev. Sebab, saya menilai fungsi pengawasan ini juga tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan kegiatan pembangunan,” katanya.

Editor : Kholistiono

 

 

 

Sektor Pertanian Disebut jadi Magnet Investasi di Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan Tim Penghargaan Pro Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2016 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan Tim Penghargaan Pro Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2016 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menegaskan, wilayahnya dinilai masih memiliki daya tarik bagi para investor. Sebab, masih ada potensi yang selama ini belum tergarap dengan baik sehingga belum diketahui banyak orang.

Penegasan itu disampaikan Sri Sumarni saat menerima kedatangan Tim Penghargaan Pro Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2016 di ruang rapat wakil bupati, Selasa (9/8/2016). Ikut mendampingi Sri Sumarni dalam kesempatan itu, Kepala BPPT Nur Ikhsan dan Kepala Bappeda Pudjo Albachrun. Sejumlah kepala SKPD terkait hadir pula dalam kesempatan itu.

Menurut Sri, salah satu potensi utama yang dimiliki adalah di sektor pertanian. Selama ini, produksi beberapa komoditas pertanian menjadi salah satu andalan Jawa Tengah. Misalnya, padi dengan produksi hampir 800 ribu ton, jagung 700 ribu ton, dan kedelai 48 ribu ton.“Banyaknya produksi hasil pertanian ini sudah berhasil mendatangkan investor. Yakni, dengan sudah berdirinya pabrik pakan ternak di Kecamatan Godong,” katanya.

Selain itu, komoditas lainnya juga punya potensi yang layak jual. Seperti hasil melon, dan semangka. Bahkan, produksi melon di Grobogan menjadi paling banyak dilevel Jawa Tengah.

Sri menegaskan, biar potensi lebih dikenal, upaya promosi akan lebih gencar dilakukan. Tentunya, promosi itu nantinya akan didukung pembiayaan dari APBD.“Upaya lainnya yang tidak kalah penting adalah membenahi soal perizinan biar bisa lebih singkat prosesnya. Dengan proses izin yang mudah dan cepat akan menjadi penilaian tersendiri bagi investor. Di samping itu, semua PNS termasuk pimpinan SKPD secara personal juga kami minta ikut mengenalkan potensi yang ada di Grobogan,” cetusnya.

Ia menambahkan, untuk menarik investor, perlu ada terobosan yang harus dilakukan. Salah satunya, kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada selama ini perlu dievaluasi.

Dalam penyusunan RTRW, perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, nantinya tidak ada persoalan yang muncul jika ada investor yang ingin membuat usaha di Grobogan.“Kebijakan RTRW ini perlu dikaji dan dievaluasi. Harapannya, adanya evaluasi ini bisa menarik minat para investor masuk ke sini,” kata Sri.

 Editor : Kholistiono

 

Ribuan Warga Grobogan Sepakat Tolak Paham Radikalisme

Bupati Grobogan Sri Sumarni membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada TNI/Polri dalam memerangi terorisme (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada TNI/Polri dalam memerangi terorisme (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ribuan warga Grobogan mengikuti acara apel bersama yang dilangsungkan di Alun-alun Purwodadi, Kamis (21/7/2016). Ribuan warga ini berasal dari berbagai elemen. Mulai pelajar, ormas, PNS, swasta, pondok pesantren dan komunitas.

Kegiatan apel bersama ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kecintaan pada NKRI. Apel bersama juga sebagai wujud sikap warga Grobogan untuk menolak terhadap paham radikalisme, ISIS, dan segala bentuk aksi teror.

Bupati Grobogan Sri Sumarni bertindak selaku Pembina apel bersama. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717/ Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, Kajari Grobogan Abdullah dan pimpinan FKPD lainnya. Hadir pula para pimpinan SKPD, jajaran muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

”Saya sampaikan terima kasih pada semua elemen masyarakat yang ikut menolak terhadap segala macam paham radikalisme. Dalam memerangi paham radikalisme ini, pemerintah memang membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat,” tegas Sri Sumarni.

Acara apel bersama juga ditandai dengan pembacaan ikrar penolakan terhadap paham radikalisme. Kemudian ada pula acara penandatanganan dukungan kepada TNI/Polri dalam memberantas terorisme. Penandatanganan dukungan ini diawali Sri Sumarni dan diikuti pejabat lainnya serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Grobogan untuk menangkal masuknya paham radikalisme. Dia meminta agar masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan pada pihak berwajib jika disekitarnya ditemukan adanya aktivitas yang mencurigakan.”Selama ini, wilayah Grobogan relatif aman dan kondusif. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita lengah dan harus selalu bersikap waspada,” katanya.

 Editor : Kholistiono

 

5 Raperda Tentang Desa di Grobogan Ditetapkan Jadi Perda

f-perda

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah dibahas cukup lama, lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa akhirnya ditetapkan jadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Hal itu menyusul adanya persetujuan dari DPRD Grobogan dalam sidang paripurna yang dilangsungkan, Sabtu (16/7/2016).

Kelima peraturan baru ini meliputi, Perda tentang penataan dan penetapan desa, kewenangan dan kelembagaan desa. Kemudian mengenai kepala desa, perangkat desa, serta keuangan dan aset desa.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto menyatakan, setelah disetujui menjadi Perda, hendaknya segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan. Yakni, dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita harapkan, bupati atau dari eksekutif segera menyiapkan Perbup. Dengan demikian, Perda baru ini bisa segera diberlakukan. Adanya Perda baru ini kita harapkan bisa makin meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, usulan pembuatan Perda baru tentang desa itu dilakukan seiring adanya aturan baru dari pemerintah. Oleh sebab itu, pihak pemerintah daerah harus menyesuaikan aturan baru itu dengan membuat Perda baru yang mengatur teknis pelaksanaan.

“Kami sampaikan terima kasih pada anggota dewan yang sudah membahas usulan Perda tentang desa ini. Dengan adanya Perda ini, kita harapkan kinerja aparatur pemerintah desa bisa lebih baik lagi,” katanya.

 

Editor : Kholistiono

Daging Gelonggongan Masuk Grobogan

Petugas dari Disnakan memeriksa bawaan pedagang dari luar daerah yang akan berjualan di Pasar Pagi Purwodadi, Kamis dini hari. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Petugas dari Disnakan memeriksa bawaan pedagang dari luar daerah yang akan berjualan di Pasar Pagi Purwodadi, Kamis dini hari. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Menjelang Lebaran, petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Grobogan menaruh perhatian serius pada kemungkinan masuknya daging gelonggongan di wilayah tersebut.

Bahkan, sebagai langkah antisipasi, petugas dari Disnakkan sempat ngepos di perbatasan kota untuk mencegat masuknya daging gelonggongan dari luar daerah.

Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakkan Nur Ahmad Wardiyanto menyatakan, selama puasa, pihaknya sudah beberapa kali melakukan kegiatan untuk mengantisipasi adanya peredaran daging gelonggongan.

“Selama ini, daging gelonggongan ini selalu dipasok dari luar daerah. Dalam kegiatan ini, kita melibatkan Polres, Dinkes dan Satpol PP,” ujarnya.

Menurutnya, selama melangsungkan kegiatan, pihaknya belum menemukan adanya pemasok daging gelonggongan di sejumlah pasar di kawasan kota. Namun, sempat ada pedagang jeroan sapi yang diminta tidak menjual barang bawaannya. Sebab, kondisi jeroannya sangat berair dan mulai tercium bau busuk.

Saat petugas meminta surat-surat kelengkapan dari bagian hewan yang dijual itu, pedagang yang mengguanan motor tidak bisa menunjukannya. Akhirnya, petugas meminta pedagang itu untuk kembali dan tidak menjual jeroan yang dibawanya tersebut.

“Kalau jeroan itu diambil dari rumah potoh hewan (RPH), pasti pedagang ini bisa menunjukan surat keterangan dari tempat itu. Karena tidak ada surat dan kondisi dagangannya tidak bagus maka kami minta untuk balik kanan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti ketika membeli daging dipasar,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Rencana Pembuatan Taman Kota di Grobogan Ditunggu Warga 

Lokasi lahan segitiga milik PT KAI yang akan dipakai pembuatan taman kota di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Lokasi lahan segitiga milik PT KAI yang akan dipakai pembuatan taman kota di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewCom, Grobogan – Rencana pembuatan taman kota yang digagas Pemkab Grobogan sejak tahun 2015 lalu sampai kini belum jelas kapan terwujud. Indikasinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dimulainya pembuatan taman kota yang berada di pertigaan jalan Sudirman dan Jalan S Parman Purwodadi itu.

“Rencana menata kawasan segitiga ini untuk membuat taman kota ini saya nilai cukup bagus. Sayangnya, sampai sekarang kok belum juga dimulai pembuatan taman kota ini,” cetus Sartejo, salah satu warga yang biasa berjualan di dekat lokasi pembuatan taman kota itu.

Rencana pembuatan taman kota di lahan milik PT KAI itu sebelumnya sudah beberapa kali dibahas. Bahkan, desain taman juga sudah mendapatkan persetujuan. Selain itu, besarnya dana yang akan dipakai pembuatan taman itu juga sudah disepakati.

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki menyatakan, dalam pembahasan sebelumnya rencana pembuatan taman itu bakal menelan biaya sekitar Rp 2,7 miliar. Biaya terbesar adalah untuk pembuatan monumen berbentuk seperti bola yang dibuat dari perunggu. Dalam bola dunia itu ada patung padi, jagung dan kedelai yang menjadi ikon pertanian Grobogan.

“Lahan segitiga untuk taman kota itu pengelolaannya sudah diserahkan PT KAI pada Pemkab Grobogan. Desain taman kota ini sudah kita sepakati dalam beberapa rakor sebelumnya,” katanya.

Menurut Dasuki, dana pembuatan taman kota itu tidak dianggarkan dalam APBD. Tetapi berasal dari dana CSR beberapa perusahaan yang ada di Grobogan. Beberapa waktu lalu, pihak BUMD, BUMN, dan pengusaha sudah dikumpulkan terkait rencana pembuatan taman kota itu.

Hanya, dalam pertemuan itu masing-masing pihak yang diundang belum bisa menentukan besarnya dana CSR yang akan dialokasikan untuk pembuatan taman kota. Dalam waktu dekat, para pengusaha akan kembali dikumpulkan untuk membahas kelanjutan taman kota itu.

“Kita harapkan pembuatan taman kota ini bisa segera terwujud. Dalam waktu dekat akan kita lakukan pembahasan lagi masalah ini,” katanya.
Editor : Akrom Hazami

 

 

Populasi Sapi Grobogan Terus Ditingkatkan

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan tim penilai lomba nasional petugas teknis inseminasi buatan (inseminator) di Desa Simo, Kecamatan Kradenan. (MuriaNewsCom/Grobogan)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan tim penilai lomba nasional petugas teknis inseminasi buatan (inseminator) di Desa Simo, Kecamatan Kradenan. (MuriaNewsCom/Grobogan)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Peran petugas teknis inseminasi buatan atau inseminator dinilai cukup penting dalam meningkatkan jumlah populasi sapi. Oleh sebab itu, para inseminator itu diminta sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan capaian kebuntingan sapi dengan penggunaan teknologi tersebut.

“Teknologi inseminasi buatan ini sudah terbukti bisa meningkatkan populasi sapi. Untuk itu, peran dari para inseminator ini sangat diandalkan dalam keberhasilan pemakaian teknologi inseminasi buatan atau IB tersebut,” kata Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kedatangan tim penilai lomba nasional petugas teknis inseminasi buatan (inseminator) di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kamis (12/5/2016).

Menurut Sri, penerapan teknologi IB di Grobogan sudah dilakukan sejak tahun 1976. Yakni, di Kecamatan Toroh dan Purwodadi. Saat ini, pemakaian IB sudah menjangkau semua wilayah kecamatan.

“Sekarang ini, kita punya 34 wilayah kerja atau pos IB. Untuk petugas inseminatornya ada 43 orang,” katanya.

Sejauh ini, jumlah populasi sapi di Grobogan mencapai 170 ribu ekor. Banyaknya jumlah sapi di Grobogan ini menempati urutan kedua di Jawa Tengah, setelah Blora.

Meski punya potensi cukup besar namun Sri meminta agar populasi sapi itu harus terus ditingkatkan. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah swasembada daging sapi.

Untuk mempertahankan populasi sapi, Sri meminta dinas terkait lebih memaksimalkan program IB. Sebab, melalui upaya ini bisa menghasilkan sapi yang berkualitas.
Selain itu, upaya lainnya adalah menekan tingkat penyembelihan sapi betina. Khususnya sapi yang masih dalam usia produktif.
“Saya minta agar Disnakkan terus mengawasi masalah ini. Pemotongan sapi betina ini harus dicegah agar tidak memotong rantai produksi,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Era Keterbukaan, Pemerintah Dilarang Tutup-Tutupi Info Anggaran dari Masyarakat

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir saat menjadi pembicara dalam peserta rakor dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir saat menjadi pembicara dalam peserta rakor dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kinerja badan publik.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir dihadapan peserta rakor dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di Pemkab Grobogan, Rabu (11/5/2016).

Menurut Zainal, Komisi Informasi (KI) itu bukan suatu lembaga mandiri yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik saja.

Tetapi tugas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance). Yakni penyelenggara negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.

“Tidak ada alasan bagi elemen pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk menutupi anggaran kegiatan mereka. Anggaran yang berasal dari uang rakyat ini harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Zainal.

Acara yang digelar di Ruang Riptaloka itu dibuka Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto. Ikut mendampingi, Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muhtarom.
Masih dikatakan Zainal, sesuai amanat UU tersebut, KI mempunyai tugas ngoyak-ngoyak transparansi anggaran dan kinerja badan publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Yang mana, sebagian atau seluruh dana kegiatannya bersumber dari APBN dan/ atau APBD. Termasuk juga organisasi non pemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Stttt…. Dana Desa di Kabupaten Grobogan Sebentar Lagi Akan Dicairkan

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sanyoto, Kepala Bapermas Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Terkatung-katungnya proses pencairan dana desa tahun 2016 akhirnya berakhir. Ini, menyusul sudah masuknya alokasi dana desa dari pusat ke rekening kas daerah Grobogan. Dengan kondisi ini, maka proses pencairan dana ke desa tinggal menunggu hitungan hari saja.

Kepala Bapermas Grobogan Sanyoto ketika dimintai komentarnya membenarkan sudah masuknya dana desa ke rekening kas daerah tersebut. Jumlah alokasi dana keseluruhan ada Rp 179 miliar lebih yang akan disalurkan ke 273 desa.

Menurutnya, untuk tahap awal, sudah ada 64 desa yang mengajukan proses penyairan dana tersebut. Pekan lalu, pihaknya sudah merekomendasikan pada DPPKAD Grobogan agar dana desa untuk 64 desa tersebut bisa dicairkan.

“Untuk sementara baru 64 desa dulu, lainnya akan menyusul bertahap. Kemungkinan, dalam minggu ini sudah disalurkan ke desa tersebut. Sebab, penyaluran dari DPPKAD ke desa juga butuh proses administrasi terlebih dahulu. Penyairan dana desa itu nanti akan langsung ditransfer ke rekening desa,” kata mantan Kabag Tata Pemerintahan itu.

Adapun besarnya dana desa yang diterima 273 desa itu nilainya bervariasi. Paling sedikit Rp 602 juta lebih dan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 793 juta lebih.

Alokasi dana desa ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Dimana, alokasi dana desa tahun 2015 paling kecil Rp 275 juta lebih dan tertinggi Rp 335 juta lebih.

Dikatakannya, dana desa 2016 itu nantinya akan disalurkan dalam dua tahap. Pada tahap kedua direncanakan akan cair pada Agustus mendatang. Pola pembagiannya, 60 persen pada tahap pertama dan sisanya 40 persen pada tahap kedua yang dijadwalkan cair pada bulan Agustus.

Masih dikatakan Sanyoto, penyaluran penyaluran dana desa tahap pertama memang mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi lantaran ada perubahan dari mekanisme penyairan dana. Dari semula tiga tahap menjadi dua tahap. 

Editor: Supriyadi

Lokalisasi Grobogan Bikin Gerah MUI

uplod jam 14.30 lokalisasi (e)

Sekretaris MUI Grobogan Mahbub Ulil Albab melontarkan masukan dalam acara ramah tamah dengan Bupati Grobogan Sri Sumarni (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meningkatnya jumlah pengidap HIV / AIDS di Grobogan mendapat reaksi dari masyarakat. Kebanyakan warga merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Mereka berharap agar Pemkab Grobogan mengambil langkah-langkah tegas untuk menekan perkembangan penyakit mematikan ini.

Salah satu usulan yang dilontarkan warga adalah dengan menutup lokalisasi yang ada di kawasan kota. Tepatnya, di kompleks tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang selama ini disewa oleh Pemkab Grobogan untuk kepentingan umum. Jika penutupan lokalisasi itu dilakukan maka sedikit banyak bisa menekan perkembangan HIV/AIDS di Grobogan.

“Adanya lokalisasi di tengah kota itu sungguh memprihatinkan sekali. Sebaiknya, lokalisasi itu ditutup saja,” kata Sekretaris MUI Grobogan Mahbub Ulil Albab saat sesi tanya jawab dalam acara ramah tamah dengan Bupati Grobogan Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Jumat (29/4/2016).

Usulan penutupan lokalisasi di bekas stasiun itu memang cukup rasional. Sebab, tempat itu sangat mudah diakses banyak orang. Masalahnya, di sekitarnya digunakan untuk berjualan pedagang sayuran, pertokoan dan sebagian juga dijadikan rumah. Selain itu, lokalisasi tersebut juga berhimpitan dengan perkampungan warga. “Adanya lokalisasi dan kafe karaoke ini mengurangi citra Grobogan sebagai salah satu wilayah religius. Hal ini hendaknya disikapi dengan tegas,” cetusnya.

Selain itu, ada beberapa masukan lainnya yang disampaikan pada bupati. Seperti soal pupuk, jalan rusak, perizinan, dan kesehatan. Bupati Grobogan Sri Sumarni menegaskan, acara ramah tamah dengan Ormas, LSM dan awak media itu digelar untuk mendengarkan masukan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan bisa saling mengenal dan berbagi informasi berbagai bidang yang ada di Grobogan.

“Semua kepala SKPD hadir dalam kesempatan ini. Mereka kami minta untuk segera menindaklanjuti masukan ini. Kalau bisa kita selesaikan sekarang akan langsung ditindaklanjuti. Tetapi kalau butuh proses tentu butuh waktu untuk melakukan penanganan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Lega, Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan Masih Dikucurkan

Kabag Kesra Pemkab Grobogan Moh Arifin menyampaikan pengarahan bantuan sosial untuk lembaga pendidikan keagamaan nonformal. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kabag Kesra Pemkab Grobogan Moh Arifin menyampaikan pengarahan bantuan sosial untuk lembaga pendidikan keagamaan nonformal. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan pada tahun 2016 ini masih akan menyalurkan bantuan buat lembaga pendidikan keagamaan nonformal.

Hal itu terungkap dengan adanya sosialisasi bantuan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (14/4/2016).

”Bantuan ini memang kita salurkan buat lembaga pendidikan keagamaan nonformal. Seperti madin, ponpes, TPQ, dan sekolah minggu. Oleh lembaga penerina, bantuan ini nantinya akan diberikan pada guru pengajar di sana,” kata Kabag Kesra Setda Grobogan Moh Arifin pada wartawan, usai membuka dan menyampaikan pengarahan dalam sosialisasi tersebut.

Menurutnya, tahun sebelumnya bantuan itu disalurkan dalam bentuk dana hibah. Tetapi, sekarang bentuknya berupa bantuan sosial.

Jika berbentuk dana hibah, maka penyaluran akan terbentur pada peraturan yang berlaku. Di mana penerima dana hibah harus punya badan hukum. ”Kemudian, penyaluran dana hibah tidak boleh dilakukan tiap tahun secara berurutan,” jelasnya.

Dijelaskannya, jumlah penerima bantuan sosial nanti ada 2.134 lembaga yang tersebar di semua kecamatan. Adapun besarnya bantuan yang didapat tiap lembaga berbeda-beda.

Besarnya nominal yang didapat berkisar Rp 750 ribu sampai Rp 5 juta. Hal ini tergantung dari jumlah guru dan muridnya.

”Saat ini, penerima bantuan kita minta mempersiapkan berkas yang diperlukan. Nanti dananya akan langsung ditransfer ke rekening lembaga tersebut,” imbuh mantan Camat Ngaringan, Purwodadi dan Pulokulon itu.

Editor: Merie

Grobogan Nyerah Kejar Adipura, Ini Pemicunya

Pengelolaan sampah di TPA Purwodadi selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pengelolaan sampah di TPA Purwodadi selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski cukup berat namun, Pemkab Grobogan tetap berupaya agar bisa mendapatkan lagi piala Adipura tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Grobogan Ahmadi Widodo.

Menurutnya, selama ini pihaknya sudah pernah menyabet piala Adipura sebanyak empat kali. Masing-masing, pada tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013.

“Penilaian Adipura sekarang ini lebih berat dibandingkan sebelumnya karena ada beberapa perubahan dalam metode penilaian. Meski begitu kita tetap akan berupaya semaksimal mungkin,” kata Ahmadi didampingi Sekretaris BLH Nugroho Agus Prastowo.

Diakui, kans untuk meraih Adipura tahun ini memang kecil. Salah satu kendalanya adalah soal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi. Pengelolaan sampah di TPA, selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. Padahal, soal TPA ini skor nilainya paling tinggi dalam penilaian Adipura tersebut.

“Selama TPA masih dikelola dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan maka kesempatan meraih Adipura cukup berat. Soalnya, masalah TPA sekarang ini jadi salah satu perhatian utama, tidak seperti penilaian beberapa tahun lalu,” jelasnya.

Selain TPA, masih banyak indikator penilaian Adipurna tersebut. Seperti, keberadaan bank sampah dan ruang terbuka hijau. Kemudian masalah kebersihan di tempat umum, kantor pemerintahan, dan perkampungan serta partisipasi masyarakat juga jadi bagian dari penilaian.

Editor : Akrom Hazami

Di-Twitter, Gubernur Diwaduli Pungli PDAM Grobogan

Bukti pungli PDAM Grobogan yang dikirimkan melalui akun media sosial Twitter

Bukti pungli PDAM Grobogan yang dikirimkan melalui akun media sosial Twitter

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Program penyaluran air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan PDAM Grobogan, dipersoalkan warga. Karena program MBR itu diduga terjadi pungutan liar (pungli) terhadap warga yang mendapatkan program tersebut.

Gubernur Ganjar Pranowo diwaduli salah seorang warga terkait dugaan pungli di PDAM Grobogan sebesar Rp 150.000. Hal itu disampaikan melalui media sosial Twitter, Senin (14/3/2016).

Pemilik akun nDoro Sugi ‏@sugiyantondoro yang dikutip MuriaNewsCom berkicau. “Pak @ganjarpranowo  ini lho pungli MBR yang harusnya gratis, sampe saat ini air juga tidak mengalir,” katanya.

Pemilik akun itu juga mengirikam foto bukti adanya praktik pungli. Tujuannya agar Ganjar bisa lebih paham soal apa yang disampaikan. Serta berharap Ganjar bisa melakukan tindakan.

Ganjar sontak membalas keluhan warga. “Apa itu? @PdamGrobogan @PemkabGrobogan.” Gubernur memang membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan ketidakberesan yang terjadi di daerah melalui akun Twitter-nya.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan PNS Grobogan Nangis saat Apel Pagi

PNS di Kabupaten Grobogan bersalaman dengan Bupati Bambang Pudjiono dan Wakil Bupati Icek Baskoro. (MuriaNewsCom/Dani Agus) 

PNS di Kabupaten Grobogan bersalaman dengan Bupati Bambang Pudjiono dan Wakil Bupati Icek Baskoro. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Berbeda dari biasanya, suasana haru terlihat dalam pelaksanaan apel pagi, di halaman Setda Grobogan, Senin (14/3/2016).  Ratusan PNS terlihat menitikkan air mata. Demikian pula dengan Bupati Grobogan Bambang Pudjiono dan Wakil Bupati Icek Baskoro serta para pejabat lainnya.

Suasana terjadi karena ini terakhir kalinya Bambang Pudjiono dan Icek Baskoro mengemban tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.

“Hari ini, 14 Maret 2016 merupakan masa akhir jabatan saya dan pak Icek. Ini, adalah kali terakhir saya memimipin apel pagi dengan para PNS,” kata Bambang.

Acara apel terakhir itu sekaligus dimanfaatkan Bambang dan Icek untuk mohon diri. Di hadapan ratusan PNS, Bambang secara tegas menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin Grobogan selama 10 tahun banyak kesalahan yang dilakukan.

“Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya dan Pak Icek meminta maaf atas kesalahan baik secara pribadi maupun saat menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Demikian pula saya juga memohonkan maaf buat istri dan semua anggota keluarga,” kata Bambang.

Usai menyampaikan kata perpisahan, Bambang dan Icek kemudian menyalami para pajabat dan PNS. Jika biasanya para PNS yang berjalan mendatangi keduanya untuk bersalaman, kali ini, gantian Bambang dan Icek didampingi Sekda Grobogan Sugiyanto yang berkeliling menyalami satu persatu PNS yang ikut apel pagi.

Sebagian PNS terlihat tidak kuasa menahan keluarnya air mata ketika dipamiti Bambang dan Icek. Wakil Bupati Icek Baskoro juga terlihat haru dengan momen pagi ini.

Editor : Akrom Hazami

Kades di Grobogan Bisa Terjungkal jadi Koruptor, Ini Trik Pemkab

Kasubag PAPP Infrastruktur dan Tata Ruang Biro Adm Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng Agus Munawar Shodiq memberikan pembekalan pada Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kasubag PAPP Infrastruktur dan Tata Ruang Biro Adm Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng Agus Munawar Shodiq memberikan pembekalan pada Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2016 dilakukan Pemkab Grobogan ternyata tidak hanya untuk pekerjaan yang ada di lingkup SKPD. Namun juga menyasar pada proyek pembangunan yang ada di level desa-desa.

Hal ini terlihat dengan Bimbingan Teknis Sertifikat Keterampilan Konstruksi (SKTK) bagi Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilangsungkan di Ruang Riptaloka, Setda Grobogan, Kamis (10/3/2016).

Beberapa narasumber terkait dihadirkan dalam bintek tersebut. Antara lain, Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto. Selain itu, pemahaman masalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi juga disampaikan narasumber Kasubag PAPP Infrastruktur dan Tata Ruang Biro Adm Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng Agus Munawar Shodiq dan dari Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Tengah serta kalangan wartawan.

“Seperti kita ketahui, alokasi dana pembangunan di desa sekarang ini nilainya juga cukup besar dan sebagian dikerjakan secara swakelola. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan, kami perlu memberikan pembinaan agar pelaksana kegiatan di desa tidak ada rasa ketakutan dan lebih memahami aturan,” kata Siswanto.

Menurutnya, pembinaan tersebut, merupakan tindak lanjut dari komitmen dengan TP4D
dari aparat penegak hukum dengan harapan agar semua pekerjaan bisa tepat waktu dan cepat terselesaikan. Dengan upaya ini diharapkan pelaksanaan proyek tahun 2016 baik di desa dan SKPB tidak akan ada penyimpangan.

Dikatakan, pada tahun 2016 ini, ada 277 paket kegiatan kontruksi senilai Rp 30,9 miliar yang diambilkan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus. Dana itu dialokasikan untuk 146 desa.
“Saya sengaja mengajak insan media untuk memberikan materi pembekalan tambahan. Hal itu perlu kita lakukan agar perangkat desa mengetahui peran media dalam mengawal pembangunan di daerah. Bintek ini akan kita langsungkan selama tiga hari,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Jelang Lengser, Bambang Sampaikan Pesan Agar HUT Grobogan Dijadikan Momentum untuk Berbenah

Bupati Grobogan Bambang Pudjiono menyerahkan pataka kabupaten pada Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sebelum upacara peringatan hari jadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Bambang Pudjiono menyerahkan pataka kabupaten pada Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto sebelum upacara peringatan hari jadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Bambang Pudjiono meminta agar momentum Hari Ulang Tahun ke-290 ini dijadikan sarana untuk berbenah. Yakni, membenahi semua kekurangan yang masih terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Khususnya, dalam masalah memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Hal itu ditegaskan bupati saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Grobogan di alun-alun, Jumat (4/3/2016).

”Dalam usianya yang hampir tiga abad ini, sudah banyak prestasi yang dicapai Kabupaten Grobogan. Baik di kancah Jawa Tengah maupun nasional. Hal itu tentunya dinilai cukup membanggakan,” kata Bambang yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Grobogan 14 Maret mendatang.

Meski demikian, Bambang meminta agar semua prestasi yang diraih itu tidak membuat semua pihak puas diri. Sebab, tantangan kedepan dirasa bakal semakin berat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak agar prestasi yang diraih Kabupaten Grobogan bisa meningkat lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selepas menggelar upacara, bupati, wakil bupati bersama pimpinan FKPD dan pejabat setempat melakukan ritual ziarah ke makam tokoh-tokoh yang ada di Grobogan. Antara lain, makam Bupati Grobogan pertama Pangeran Puger di Kecamatan Grobogan. Kemudian, makam Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo serta makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kelurahan Kuripan, Purwodadi.

Beberapa hari sebelumnya, rangkaian acara menyambut hari jadi ini juga sudah dilakukan. Di antaranya, senam massal di alun-alun, donor darah, khotmil Quran dan malam tirakatan yang digelar di pendapa kabupaten. Kemudian, sehari sebelum upacara juga dilangsungkan prosesi adat boyong grobog di Kecamatan Grobogan.

Beragam acara lainnya juga disiapkan Pemkab Grobogan untuk menyemarakkan HUT tersebut. Antara lain, parade seni dan budaya, pentas musik dan kesenian tradisional wayang kulit serta beberapa acara lainnya.

Editor : Titis Ayu Winarni