Pembangunan Infrastruktur jadi Prioritas Pemkab Blora

Bupati Blora Djoko Nugroho. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan,pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemkab Blora untuk memajukan Blora. Pembangunan infrastruktur, tahun ini sebagian besar di wilayah Blora Selatan.

Prioritas pembangunan tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan Menden-Megeri dengan pagu anggaran Rp 20 miliar, peningkatan jalan Randublatung-Getas dengan pagu anggaran Rp 15 miliar.

Selanjutnya adalah peningkatan jalan Doplang-Kunduran dengan pagu anggaran Rp Rp 10 miliar, dan peningkatan jalan Ngliron-Kalisari dengan pagu anggaran Rp 14,85 miliar.

Sedangkan untuk peningkatan jalan Kalisari-Wulung, pihaknya memberikan pagu anggaran Rp 6,3 miliar. Lantas peningkatan jalan Kamolan-Klopoduwur dengan pagu Rp 8,55 miliar. Semuanya itu untuk meningkatkan kualitas jalan di Blora Selatan sehingga perekonomian Kabupaten Blora bisa merata, tidak hanya di wilayah utara, barat dan timur saja.

Prioritas pembangunan lainnya adalah Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Blora dengan pagu anggaran Rp 25 miliar, kemudian pembanguan trotoar penataan kota dari pertigaan Wonorejo hingga persimpangan Bank BNI 46 Kecamatan Cepu dengan pagu Rp 9 miliar. Pembangunan trotoar Jalan Gatot Subroto dengan pagu Rp 6 miliar dan revitalisasi Pasar Rakyat Kecamatan Cepu sebesar Rp 26,5 miliar.

Ia juga meminta dukungan pendampingan kepada Gubernur agar bisa membantu pembangunan sejumlah infrastruktur prioritas tersebut dan pengaktifan lapangan terbang di Ngloram,Kecamatan Cepu sebagai daya ungkit peningkatan ekonomi Kabupaten Blora.

“Terimakasih Pak Gubernur, sekarang sebagian besar jalan provinsi di Kabupaten Blora sudah dicor beton. Tinggal beberapa bagian akan dilanjutkan tahun 2017 ini,” ujar Bupati beberapa hari lalu.

Editor : Kholistiono

Calon Bidan Muda Dapat Pesan Khusus dari Wabup Blora

wisuda

Wakil Bupati Blora Arief Rohman saat berbicara di depan wisudawati. (Humas Setda Pemkab Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Wakil Bupati Blora Arief Rohman menghadiri wisuda 58 orang di Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Wira Husada Nusantara Prof. Dr. Ir Waego Hadi Nugroho, Senat Akbid Wira Husada Nusantara, serta keluarga wisudawati.

Arief dalam sambutannya menyampaikan bahwa profesi bidan adalah profesi yang mulia. Oleh karena itu diharapkan wisudawati dapat menjalankan profesinya secara profesional. “Selalu memberikan senyuman dan ramah saat bekerja,” kata Arief.

Wakil bupati juga berharap agar para wisudawati kelak dapat membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang kesehatan.

Nugroho dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kehadiran wakil bupati. Juga menyampaikan kepada wisudawati untuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki sebaik mungkin. “Agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pameran Krenova  Blora Dibuka

Siswa meramaikan kegiatan pameran Krenova Blora, di GOR Mustika. (Humas Protokol Blora)

Siswa meramaikan kegiatan pameran Krenova Blora, di GOR Mustika. (Humas Protokol Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Kegiatan Pameran bertajuk Gebyar Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) dan Teknologi Tepat Guna 2016 di GOR Mustika Blora, kini telah dibuka. Acara tersebut berlangsung 6-8 Agustus 2016.

Wakil Bupati Blroa Arief Rohman membuka acara. Dengan ditandai pengguntingan pita sebagai simbol dibukanya acara, Sabtu (6/8/2016).

Even tersebut merupakan gelaran rutin yang diadakan oleh Bappeda Blora dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana setempat.

Acara sendiri terbuka untuk umum. Dari pantauan, ada banyak kerajinan tangan yang dipamerkan. Dengan peserta pameran terdiri dari sekolah, hingga instansi.

 

Editor : Akrom Hazami

 

PNS Blora Dipotong Gajinya untuk Bantu Warga Miskin

halal

Wabup Blora Arief Rohman memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di Soko, Jepon, Blora. (Dok Humas Pemkab Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho didampingi Wakil Bupati Blora Arief Rohman menghadiri Halal bihalal Keluarga Besar Setda Kabupaten Blora.

Kegiatan dilakukan beserta Dharma Wanita Persatuan Setda Kabupaten Blora dan Keluarga Besar Korpri Kabupaten Blora di Pesanggrahan Wringin Seto Sayuran, Desa Soko, Kecamatan Jepon, Selasa, (2/8/2016).

Acara ini dihadiri oleh keluarga besar Korpri dan Dharma Wanita Persatuan Setda Kabupaten Blora, serta Keluarga Pesanggrahan Wringin Seto Sayuran, Desa Soko. Juga hadir kiai Sofi’i dari Ngaringan yang memberikan tausiah.

Dalam sambutannya Djoko menyampaikan bahwa halal bihalal adalah suatu tradisi yang dapat mempererat tali silaturahmi antarmasyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharap dapat meningkatkan kinerja antar instansi di Kabupaten Blora.

Sedangkan untuk tujuan dari pemilihan Pesanggrahan Wringin Seto Sayuran, Desa Soko sebagai tempat pelaksanaan adalah untuk memperkenalkan destinasi wisata baru di Kabupaten Blora dan patut untuk dikunjungi.

“Nantinya pesanggrahan ini akan dibuka untuk umum. Khusus di hari Sabtu dan Minggu, tetapi hanya boleh untuk keluarga ataupun instansi. Untuk yang ingin berpacaran dilarang datang kesini,” ujarnya.

Dalam acara,juga dilakukan penyerahan Bazda kepada 20 warga kurang mampu Desa Soko, Kecamatan Jepon. Bazda merupakan hasil pemotongan gaji dari Pegawai Negeri Sipil, yang nantinya diharapkan dapat membantu memberantas kemiskinan di Kabupaten Blora.

Selain itu, bupati berpesan kepada warga Desa Soko untuk menjaga kebersihan serta keasrian lingkungan sekitar. Bupati melepaskan 250 burung sebagai cara untuk melestarikan lingkungan.

Dalam acara, Ketua Pesanggrahan Wringin Seto Sayuran menyampaikan mengenai sejarah terbentukknya Pesanggrahan. Sedangkan kiai Sofi’i menyampaikan bahwa sebagai manusia harus saling menjaga silaturahmi antarsesama umat beragama.

Editor : Akrom Hazami


Teroris Masuk Blora Akan Dibinasakan

 

teror

Bupati Blora Djoko Nugroho saat memberikan imbauan kepada warga setempat terkait bahayanya paham radikalisme. (Dok Pemkab Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho menegaskan bahwa daerahnya harus bersih dari kegiatan terorisme yang belakangan kembali marak.

Hal itu ditegaskan Djoko saat memimpin apel pagi, Senin, (25/7/2016). Apel itu tidak seperti kegiatan pagi sebelum-sebelumnya.

Kegiatan itu diberi tajuk Apel Bersama Kewaspadaan Masyarakat Blora terhadap Faham Radikalisme dan Terorisme, di Alun-alun Blora.

Di apel itu, juga hadir beberapa perwakilan elemen ormas, hingga kepemudaan se-Blora, serta beberapa pejabat daerah setempat.

“Blora harus waspada terhadap faham radikalisme dan terorisme,” ujar bupati.

Bupati meminta, semua pihak berperan aktif dan bertanggung jawab menyebarkan penolakan paham radikalisme.

Seluruh elemen masyarakat harus memahami bagaimana bahayanya paham tersebut. Menurutnya, setiap organisasi dan ormas yang baru, harus dipantau dan diteliti, atau tidak diberi izin sama sekali.

Dengan catatamn, seandainya diduga kuat membawa paham baru yang bertolakbelakang dengan Pancasila.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Wabup Blora : Tarling Bisa Jadi Ajang Silaturrahmi dan Berbagi

 Penutupan tarling di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora (Dok. DPPKKI Blora)


Penutupan tarling di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora (Dok. DPPKKI Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Agenda tarawih keliling bersama Bupati dan Wakil Bupati Blora resmi berakhir. Agenda ini resmi ditutup di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Selasa, (28/6/2016) malam. Dalam hal ini, Wakil Bupati Blora Arief Rohman terima kasih atas partisipasi semua pihak.

Menurutnya, acara tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai ajang silaturahmi dan berbagi kepada warga tidak mampu. Dirinya berharap ke depannya pelaksanaan tarling bisa lebih semarak, sekaligus menjadi wadah pembinaan mental pegawai dan masyarakat pada umumnya. “Semoga tahun depan bisa meningkat kuantitas dan kualitasnya, untuk itu saya mohon dukungannya semua pihak,” ujarnya.

Tarling bersama Bupati dan Wakil Bupari Blora ini, merupakan agenda tahunan setiap bulan Ramadan. Dalam kesempatan seperti ini, bupati dan wabup tarling ke sejumlah masjid-masjid, sekaligus memberikan santunan kepada yatim piatu dan duafa. Acara ini juga sebagai ajang silaturahmi dan sambung rasa antara umara, ulama dan masyarakat.

Ramadhan tahun ini, tarling dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis di 4 kecamatan, yakni di Masjid At-Taqwa Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban, Masjid Baitul Makmur Dukuh Wanutengah, Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, di Masjid Al-Muslimun Desa Giyanti, Kecamatan Sambong, dan Masjid Miftahul Jannah Kecamatan Jepon.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Blora Haryanto menyampaikan, tarling tersebut bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan meningkatkan kualitas ibadah bulan Ramadan.

Editor : Kholistiono

 

Rusunawa Tambakromo Cepu Bulan Ini Diserah ke Pemkab Blora

Kunjungan Wakil Bupati Blora, Arief Rohman di Rusunawa Kelurahan Tambakromo, Cepu, Blora (28/3/2016) (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Kunjungan Wakil Bupati Blora, Arief Rohman di Rusunawa Kelurahan Tambakromo, Cepu, Blora (28/3/2016) (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Tambakromo, Cepu, Blora, direncanakan pada bulan ini akan diserah terimakan kepada Pemkab Blora. Dalam serah terima, Pemkab Blora bertindak sebagai penerima manfaat atas rusunawa tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Blora Wiji Utomo melalui Kepala Seksi (Kasi) Perumahan Suharyono mengungkapkan, sampai saat kelengkapan administrasi telah selesai.

”Mulai dari kontrak dengan PLN untuk menyalurkan instalasi listrik dan kontrak dengan PDAM untuk menyalurkan air,” ujarnya kepada MuriaNewsCom (2/6/2016).

Hal itu dikarenakan, listrik dan air merupakan komponen penting dalam memenuhi kebutuhan penghuni rusunawa kedepan. Hanya, mengenai data warga yang bakal menghuni rusunawa tersebut, pihaknya masih belum melakukan pendataan. Hal itu dikarenakan, rusunawa tersebut akan menjadi wewenang Pemkab dalam mengatur segalanya secara detail.

”Untuk tarif rusunawa, masih belum ada patokan. Karena nanti akan diatur melalui Perbup, negitu juga hal lain secara detail. Saat ini Perbup masih digodok di bagian hukum Setda Blora,” katanya.

Sebelumnya, ia menjelaskan, dalam pemasangan tarif bagi penghuni rusunawa nanti akan ada perbedaan. ”Untuk lantai satu dua dan lima otomatis berbeda, namun kita masih belum bisa menentukan tarifnya. Masih menunggu Perbup juga,” ujar Suharyono.

Rusnawa yang terdiri dari lima lantai tersebut terdapat 96 unit rumah. Masing-masing unit terdapat satu ruang tamu, satu kamar tidur, kamar mandi dan toilet. Masing-masing unit, jika dihitung secara luas, yakni 24 meter persegi.

Saat dikonfirmasi, bagi keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, Suharyono mengungkapkan dalam klasifikasi yang dibuat oleh Kementerian PU PERA setiap orang efektif menghuni dalam 9 meter persegi.

”Jadi kalau luas segitu, saya kira cukup, untuk yang anggota keluarganya banyak, nanti ada rekayasa tersendiri,” ujar dia.

Dalam penempatan nantinya pun ada skala prioritas. Yakni bagi warga yang tidak memilki rumah di wilayah Kelurahan Tambakromo, Kelurahan Balun dan juga pemukiman kumuh di sekitar sungai yang ada di Cepu.

Editor: Supriyadi

Jauh Sebelum Lebaran, Pejabat di Blora Diingatkan Tak Terima Parsel 

Parsel e

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Menjelang Lebaran, bukan tidak mungkin beberapa rekanan maupun kolega kerja akan memberikan bingkisan. Namun, hal itu dilarang bagi pejabat negara maupun PNS. Karena, hal bisa dianggap gratifikasi.

Bambang Darmanto, Inspektur Inspektorat Blora mengatakan, pihaknya tidak memungkiri ketika Lebaran nanti akan beredar parsel di antara para pejabat maupun PNS yang berada di jajaran Pemkab Blora.

“Setiap pejabat meupun PNS ketika menerima barang ataupun yang lain dengan nominal di atas Rp 250 ribu harus melapor. Karena itu bisa tergolong gratifikasi,” jelasya kepada MuriaNewsCom (30/5/2016)

Menurutnya, dalam melaporkan bisa melalui pihaknya atau bisa langsung ke KPK. “Langsung lapor ke KPK bisa, karena formulirnya bisa diunduh langsung,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam penerimaan parsel ketika Lebaran nanti oleh pejabat bisa jadi hal itu menjadi penghambat atas terciptanya komponen borokrasi yang  bersih dari KKN.

“Oke, kalau menerima silakan, tapi ya lapor. Kita tidak tahu maksud hati orang. Bisa jadi ada udang di balik batu,” jelasnya.

Supaya aman, lanjut dia, alangkah lebih baik para pejabat maupun PNS tidak usah menerima parsel dalam bentuk apapun. “Kalau nanti UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sudah terbentuk di setiap daerah, bisa melapor ke unit tersebut,” jelas dia

Sebelumnya, seluruh pejabat maupun PNS yang ada di jajaran Satuan Kerja Tingkat Dinas (SKPD) telah mengikuti sosialisasi gratifikasi, Rabu (25/5/2016), langsung dibimbing KPK.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Jalan Pertanian di Blora Rusak Parah, Warga Minta Perhatian Pemkab

Jalan pertanian rusak parah di Dukuh Doyok, Desa Kemiri, Kunduran, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Jalan pertanian rusak parah di Dukuh Doyok, Desa Kemiri, Kunduran, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Jalan pertanian sepanjang tiga kilometer yang ada di Dukuh Doyok, Desa Kemiri, Kunduran, Blora rusak parah. Kerusakan tersebut ditengarai oleh seringnya truk pengangkut hasil pertanian dan peternakan di daerah tersebut.

Yudi Noor (34), warga setempat, mengaku bahwa kerusakan jalan tersebut sejak musim panen pertama hingga musim panen kedua. Pasalnya, seusai panen, banyak kendaraan rda empat yang melewati jalur tersebut.

Ia juga merasa kesulitan ketika harus melewati jalur tersebut ketika hendak ke sawah. ”Rekoso banget, jalan berupa lumpur yang naik sepeda harus dituntun,” kata Yudi.

Dia memerinci kerusakan jalan terlihat mulai dari jalan dengan lebar lima meter di sebelah timur  dukuh Doyok hingga pertigaan makam. Akses transportasi sepanjang 1,5 kilometer tersebut memang masih berbatu yang rusak akibat guyuran hujan dan tonase yang lemah.

Untuk kerusakan kedua, dari pertigaan makam memasuki jalan setapak bekas rel kereta api. ”Jalan sejauh dua kilometer dengan lebar tiga meter itu tidak bisa dilewati sepeda motor,” ungkapnya.

Hutomo, Kepala Dukuh Doyok, mengaku, bahwa akses mobilisasi pertanian yang melewati jalan tersebut sangatlah vital. Setiap hari dilewati warga Dukuh Ngriking, Kemiri, Nglahar, Ngrejeng, Kodokan dan beberapa desa lain untuk mengambil rumput pakan ternak sapi di lahan Perhutani BKPH Ngrangkang.

”Pemdes sudah pernah memprogramkan berupa proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). Namun realisasinya nihil. Kita belum tahu kapan akan dibangun,” ujarnya.

Dia mengharapkan supaya Bupati Blora Djoko Nugroho melalui SKPD terkait dan anggota DPRD Kabupaten Blora dapat memprogramkan pembangunan JUT. Sehingga ribuan petani yang melewati jalan tersebut dapat lancar.

”Kalau tidak tahun ini, Pemkab dan DPRD bisa memprogramkan pada tahun 2017 atau tahun 2018,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Perhutani Persilahkan Pemkab Blora Bangun Infrastruktur Kawasan Hutan

Joko Sunarto Adm KPH Perhutani Blora. (MuriaNewsCom)

Joko Sunarto Adm KPH Perhutani Blora. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Blora – Administratur (Adm) Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Blora, Joko Sunarto mengaku, legowo atas upaya Pemkab yang mau mengambil alih pembangunan infrastruktur kawasan hutan.

”Silahkan, Perhutani mendukung pembangunan yang akan dilakukan Pemkab. Cuma mungkin dananya harus dipersiapkan,” ujarnya keopada MuriaNewsCom, (18/5/2016)

Meski begitu, Joko menegaskan dalam pembangunan infrstruktur kawasan hutan mharus berdasarkan aturan yang berlaku. ”Dalam hal ini diatur oleh Permenhut P 16 tahun 2014 dan Perdirjend Planologi P 6 tahun 2014 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan” kata dia.

Dalam pembangunan infrastruktur kawasan hutan, tambah Joko, Pemkab pastinya akan terkendala atas penggunanaan dana yang bersumber dari APBD. Karena, dalam penggunaan dana APBD hanya bisa diperuntukkan bagi aset milik Pemkab itu sendiri. ”Makanya, harus ada kerjasama atau pinjam pakai,” jelas dia.

Sebelumnya, Djoko Nugroho, Bupati Blora menjanjikan akan membangun infrastruktur kawasan hutan. Menurutnya, sampai saat ini jalan di kawasan hutran masih belum bisa dikatakan layak. Ia juga akan mengupayakan proses perijinan ke pihak Pehutani.

Menurut Bupati, dengan dibangunnya infrastruktur kawasan hutan. Akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan hutan. Mengingat Blora yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan hutan.

Editor: Supriyadi

Belum Ada Perbup, Perda Miras di Blora Masih Ngambang

Pemusnahan miras oleh jajaran forkopinda Blora beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pemusnahan miras oleh jajaran forkopinda Blora beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Belum adanya penjabaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2015 yang mengatur mengenai minuman keras (Miras) dinilai masih ngambang. Ini lantaran, belum ada Perbup sebagai penjabaran secara detail dari Perda itu.

”Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini sedang menyusun Perbup yang menjabarkan perda,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, Siswanto (17/5/2016).

Dalam Perbup nanti, kata Siswanto, akan mengatur secara detail terkait peredaran miras. Ini mengingat masih diperbolehkannya minimarket dan hotel menjual miras asalkan berizin. Tentu hal itu akan berdampak bagi perkembangan generasi muda yang secara mudah memperoleh miras.

Sembari menunggu Perbup selesai, Siswanto menginginkan agar stakeholder terkait mensosialisasikan Perda kepada masyarakat secara luas. Hal itu ditengarai bisa efektif ketika Perbup telah siap dan masyarakat luas telah mengetahui konten Perda.

”Dalam Perbup nanti mengatur detail teknis pelarangan, perizinan, penyitaan dan penyegelan,” imbuhnya.

Siswanto melanjutkan, bahwa dalam Perda telah diatur sanksi secara jelas. Dalam Perda tersebut diatur bahwa denda minimal Rp 25 juta dan denda maksimal Rp 50 juta. “sedangkan, untuk hukuman kurungan maksimal 6 bulan,” jelasnya.

Siswanto juga mendesak agar Perbup segera diselesaikan. Mengingat dampaknya bagi generasi muda yang sangat riskan.

Editor: Supriyadi

Wow, Pencari E-KTP di Blora Meningkat Hingga 50 Persen

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Pencari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Blora melonjak drastis. Dari yang semula hanya 150 perhari kini bisa mencapai 250 orang. Itupun belum termasuk pencetakan E-KTP yang dititipkan oleh pencari E-KTP ke masing-masing Kecamatan.

”Dihari biasa antara 100 hingga 150 orang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendafataran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Blora, Agus Listiyono kepada MuriaNewsCom (16/5/2016).

Melonjaknya jumlah pencari E-KTP itu didomiinasi penduduk penduduk dengan predikat wajib KTP baru. Menurut Agus, dari jumlah tersebut 90 persen merupakan penduduk dengan wajib KTP baru.

”Memang setiap kelulusan SMA terjadi lonjakan pencari kartu identitas,” ujarnya.

Dalam sehari, kantor Disdukcapil Blora hanya mampu mencetak 150 E-KTP. Tentu, hal itu tidak sebanding dengan jumlah pencari. Untuk mengantisipasinya, Agus mengaku, pihaknya melakukan lembur pencetakan hingga malam hari.

”Kami melakukan pencetakan KTp hingga pukul 20.00,” ujarnya.

Meski lembur, bukan berarti pencari E-KTP bisa mendapatkannya dalam waktu sehari. Pencari E-KTP batru akan mendapatkan setelah melakukan perekaman identitas diri tiga hari sebelumnya.

”Kalau perekaman setelah itu langsung jadi, ya tidak bisa. Kalau dilakukan tiga hari sebelumnya baru bisa,” imbuhnya.

Selain itu, ada kendala lain yang dihadapi. Yakni ketika jaringan error, menurut Agus, ketika jaringan internet error maka pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Efeknya, pencetakan mundur dan pemohon marah-marah. ”Ya itu kendala yang kami hadapi,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

383 PNS di Blora Pensiun Tahun Ini

PNS1-1

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Dari 9.528 orang PNS di Blora, sebanyak 383 orang di antaranya akan menginjak masa pensiun pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 351 PNS terhitung pensiun akibat usia mereka telah sampai Batas Usia Pensiun (BUP). Sedangkan 15 PNS tercatat yang akan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS). Selebihnya, 17 PNS pensiun karena meninggal dunia.

Sekitar 351 PNS yang akan pensiun pada tahun ini, adalah mereka yang telah memenuhi BUP. Untuk PNS yang notabene sebagai guru, batas maksimal usia pensiun yakni 60 tahun. Sedangkan, bagi PNS selain guru, atau Jabatan Fungsional Umum (JFU) batasan usia pensiun mereka 58 tahun.

Dari seluruh jumlah yang akan pensiun pada tahun ini, guru merupakan PNS yang paling banyak. Yakni berjumlah 201 orang. “Sedangkan selain itu merupakan PNS JFU,” ujar Suwignyo, Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora melalaui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Pegawai, Erna Yuliani kepada MuriaNewsCom (12/5/2016).

Dari data tersebut, 15 PNS yang akan pensiun pada tahun ini merupakan yang meminta untuk di pensiunkan dengan sendirirnya. Ada beberapa ketentuan bagi mereka yang akan meminta pensiun dengan sendirinya. Di antaranya, terhitung sudah 20 tahun masa kerjanya sampai Agustus 2016 dan sudah berusia 50 tahun. “Selain itu, ada ketentuan lain yang bisa menjadi alasan permintaan pensiun, yakni karena sakit,” kata dia.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kabar Gembira, Program City Gas Blora Mei Ini Akan Diselesaikan

Rapat kordinasi di ruang pertemuan Bupati Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Rapat kordinasi di ruang pertemuan Bupati Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rencana realisasi City Gas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabupaten Blora yang direncanakan pada Februari 2016, kembali berlanjut. Untuk itu, Mei ini semua persoalan yang menghambat program city gas akan segera diselesaikan.

Mendengar hal itu, Bupati Blora, Djoko Nugroho langsung menyambut positiv rencana tersebut. Ia pun berharap, pada bulan puasa nanti, city gas di Blora sudah bisa dilaksanakan.

”Pada bulan Ramadan, harapannya sudah bisa dinikmati warga,” kata Djoko Nugroho, saat rapat kordinasi bersama pejabat dari Kementerian ESDM di ruang pertemuan Bupati  Blora (10/5/2016).

Rapat diikuti pejabat dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Sekaryawan, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diwakili Timbul Duffy, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) Ndirga A Siswono serta perwakilan PT PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP) M Alif Candra Mata. Hadir pula Kepala Dinas ESDM Blora H Setyo Edy serta Asisten II Sekretaris Daerah Bondan Sukarno.

Kepala Dinas ESDM H Setyo Edy mengemukakan, seluruh pihak yang hadir dalam rapat tersebut menyepakati dilakukannya percepatan program city gas di Blora. Apalagi program tersebut sempat tertunda pelaksanaannya dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan pada bulan Februari 2016.

”Seluruh permasalahan yang ada diupayakan diselesaikan bulan Mei ini. Selanjutnya pada bulan Juni atau saat memasuki bulan Puasa Ramadan diharapkan masyarakat sudah bisa menikmati aliran gas ke rumahnya masing-masing,” tandasnya.

Penerima pertama gas yang disuplai dari central procesing plan (CPP) itu adalah warga Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. Desa tersebut berada di ring satu Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ)

”Jumlahnya 780 sambungan rumah (sr). Sedangkan untuk desa-desa lainnya dijadwalkan hingga akhir tahun ini sudah bisa menikmati gas dari jaringan gas (jargas) yang sudah ada,” katanya.

Desa-desa itu adalah Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Pulo dan Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban serta Desa Kapuan Kecamatan Cepu.

Editor: Supriyadi

Jalan Dibeton, Pengendara Diminta Hati-hati Saat LewatiJalur Blora-Ngawen

Selain debu akibat pembetonan jalan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, pengguna jalan juga sering kalah dengan bus karena adanya penyempitan jalan. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Selain debu akibat pembetonan jalan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, pengguna jalan juga sering kalah dengan bus karena adanya penyempitan jalan. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pembetonan jalur Blora menuju Ngawen di Desa Sendangmulyo, Ngawen membuat pengguna jalan terganggu. Ini lantaran debu yang beterbangan dan kerikil dari pembetonan yang berserakan di jalan..

Sadiman, salah satu pengguna jalan mengaku, saat melewati jalur tersebut, dirinya harus berhati-hati. Sebab, banyaknya material jalan yang berserakan di jalanan bukan tidak mungkin akan menyebabkan celaka. Selain itu, banyaknya debu akibat dari pembangunan tersebut juga menyebabkan pengguna jalan harus berhati-hati.

“Agar tidak merasa terganggu, mungkin bagi pengguna jalan lebih baik mengenakan masker,” ujar Sadiman (9/5/2016).

Dari pantauan MuriaNewsCom, debu tersebut diakibatkan oleh sistem perataan jalan sebelum dilakukan pembetonan. Setiap ada kendaraan lewat, tak ayal menyebabkan debu menjadi beterbangan yang menggangu pengendara lain.

Padahal, jalur tersebut merupakan ruas jalan propinsi. Yang mana dalam pembangunannya menghabiskan anggaran senilai Rp 16,68 rupiah bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Saat ini pembangunan jalan baru dimulai di titik pertama. Tepatnya di Desa Sendangmulyo hingga Desa Sarimulyo sepanjang satu kilometer.

Ali Huda, Kepala Badan Pelaksana Teknis (BPT) Dians Bina Marga Propinsi Jawa Tengah Wilayah Purwodadi mengungkapkan, bahwa dalam pembetonan jalan diperlakukan sistem buka tutup. Hal itu dilakukan agar laju mobilisasi masyarakat tetap bisa berjalan meski agak tersendat akibat pembangunan jalan.

Editor: Supriyadi

Disnakertransos Blora Surati Camat Cepu untuk Pulangkan PSK di Bawah Umur di Lokalisasi Nglebok

Hartanto Wibowo Kabid Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Hartanto Wibowo Kabid Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Dugaan praktik penyediaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di bawah umur di lokalisasi Nglebok, Kecamatan Cepu langsung mendapat sorotan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Blora.

Kepala Bidang Sosial Disnakertransos Blora Hartanto Wibowo kepada MuriaNewsCom mengatakan, pihaknya telah menyurati jajaran camat Cepu untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, ia juga memerintahkan pihak kecamatan untuk memulangkan PSK berinisial ER yang diduga masih berada di bawah umur ke orang tuanya.

”Sampai saat ini, baru ada satu laporan terkait PSK yang berada di bawah umur. Kami juga sudah menyurati pihak kecamatan untuk segera bertindak,” jelas Hartanto, Selasa (3/5/2016).

Ia mengakui, temuan tersebut sangat memprihatinkan. Karena itu ia meminta pihak terkait untuk segera mengambil tindakan secara tegas. Dengan begitu tak ada tambahan korban.

”Tentu kami sangat prihatin mendengar kondisi ini. Masalah ini patut menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan pihak penegak hukum untuk segera ditindak,” pungkas Budi Prayitno.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lare Cepu Blora, menemukan pelanggaran hukum di lokalisasi Nglebok, Kecamatan Cepu. Lokalisasi tersebut, diduga menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) di bawah umur berinisial ER yang dipekerjakan oleh mucikari berinisial NG selama dua tahun.

Ketua LSM Lare Cepu, Budi Prayitno mengungkapkan, kejadian itu sebenarnya sudah lama, dan hingga saat ini belum diketahui oleh pihak penegak hukum Blora. ”Informasi yang kami dapatkan, PSK dibawah umur berinisial ER itu sudah sejak dua tahun lalu dipekerjakan sebelum ER berusia 18 tahun,” kata Budi Prayitno

Editor: Supriyadi

BACA JUGA: Duh, Lokalisasi Nglebok Cepu Diduga Sediakan PSK Bawah Umur

Lokalisasi Nglebok Cepu Diduga Sediakan PSK Bawah Umur

Sutarno saat memberi pembinaan sejumlah PSK yang terkena razia beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Petugas Satpol PP saat memberi pembinaan sejumlah PSK yang terkena razia beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

 

MuriaNewsCom, Blora – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lare Cepu Blora, menemukan pelanggaran hukum di lokalisasi Nglebok, Kecamatan Cepu. Lokalisasi tersebut, diduga menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) di bawah umur berinisial ER yang dipekerjakan oleh mucikari berinisial NG selama dua tahun.

Ketua LSM Lare Cepu, Budi Prayitno mengungkapkan, kejadian itu sebenarnya sudah lama, dan hingga saat ini belum diketahui oleh pihak penegak hukum Blora. ”Informasi yang kami dapatkan, PSK dibawah umur berinisial ER itu sudah sejak dua tahun lalu dipekerjakan sebelum ER berusia 18 tahun,” kata Budi Prayitno, kepada MuriaNewsCom (3/5/2016).

Menurutnya, ER yang merupakan warga di Kecamatan Cepu. Saat ini, ia baru berusia 18 tahun, sementara ia sudah pekerjakan mucikari NG sejak dua tahun lalu. ”Kalau sekarang baru usia 18 tahun berarti saat ER dipekerjakan jadi PSK masih di bawah umur. Ini jelas pelanggaran, karena selama ini mucikari NG sudah mempekerjakan ER selama dua tahun,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, ER luput dari pendataan yang dilakukan oleh petugas dari pemerintah. Karena saat ada pendataan NG menyembunyikan ER. ”Saat pagi hari, ER disembunyikan oleh NG dan saat setelah magrib hingga pagi ER baru mulai dipekerjakan,” tuturnya.

Melihat kondisi tersebut, Budi Payitno telah mencoba melaporkan kepada Polsek Cepu, namun, dari pihak Polsek Cepu menyarankan agar dirinya melaporkan langsung kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blora. “Dalam waktu dekat akan kami laporkan kepada PPA Polres Blora,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

 

Warga Blora Tuntut Pemkab Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan

Pedagang di Pasar Induk Blora saat melakukan transaksi jual beli dengan pembeli. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pedagang di Pasar Induk Blora saat melakukan transaksi jual beli dengan pembeli. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Naiknya harga jelang Ramadan memang menjadi penyakit tahunan di setiap daerah, tak terkecuali di Kabupaten Blora. Apalagi, di bulan tersebut, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok bisa naik hingga dua ratus persen.

Jumilah, warga Kunden Blora mengaku sering kesulitan mengatur pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan jika Ramadan tiba. Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan tindakan riil untuk menanggulangi hal tersebut.

”Tolonglah, harga sembako diawasi. Terutama kebutuhan pokok di pasaran, biar tidak terjadi lonjakan harga yang sampai memberatkan masyarakat,” keluh pedagang di Pasar Induk tersebut.

Ia mengatakan, geliat lonjakan harga sembako sebenarnya sudah mulai nampak sejak satu bulan sebelum Ramadan. Terutama pada kebutuhan primer seperti beras, telur, minyak goreng, dan bumbu dapur.

Karena itu, langkah konkrit harus dilakukan Pemkab sejak dini, supaya masyarakat tak tercekik saat Ramadan tiba. Dengan begitu harga bisa dikendalikan. Bahkan pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi tanpa ada kecurigaan.

”Biasanya, pemerintah bertindak setelah ada lonjakan harga. Cobalah mulai dari sekarang berfikir yang logis. Kalau antisipasi dimulai sekarang, tengkulak yang suka bermain dengan harga pasti akan takut dan tak berani main-main,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

PKS Blora Rayakan Miladnya

 

Kegiatan Milad PKS Blora digelar Minggu.

Kegiatan Milad PKS Blora digelar Minggu.

 

MuriaNewsCom, Blora – Puncak perayaan milad ke-18 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPD PKS Blora dilaksanakan Minggu (1/5/2016). Berbagai kegiatan mewarnai even yang mengambil tema “Bekerja untuk Blora”.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bakti kompleks Alun-alun Blora tersebut, diikuti oleh ratusan kader, simpatisan, dan masyarakat Kota Blora.

Serangkaian kegiatan sudah dimulai sejak Sabtu (30/4/2016) dari kemah bhakti, latihan penanggulangan bencana bersama BPBD Blora, pelantikan 150 relawan Pendu Keadilan yang dihadiri oleh Bupati Blora, hingga lomba kreativitas hijab syar’i, lomba estafet Kartini Ceria, donor darah dan peluncuran mobil layanan masyarakat.

Ketua DPD PKS Blora Santoso Budi Susetyo mengatakan, pihaknya mengadakan rangkaian milad, bertujuan melakukan sosialisasi jargon PKS Blora  “Bekerja Untuk Blora” kepada masyarakat, kader, dan simpatisan.

“Milad ke-18 PKS kali ini sangat semarak. Bersama pengurus, kader, dan simpatisan kami siap bekerja untuk Blora, dan jargon ini akan senantiasa melekat di setiap aktivitas melayani masyarakat Blora” kata Budi dalam rilis pers ke MuriaNewsCom, Minggu.

Puncak kegiatan milad, lanjut Budi, difokuskan pada konsolidasi kader dan simpatisan. Tujuannya agar ke depan kader dan simpatisan bisa siap melayani masyarakat sesuai dengan arahan partai.

“Sengaja kami pilih kemah bakti, latihan siaga bencana dan pelantikan relawan pandu keadilan agar ketika ada musibah bencana, kader dan simpatisan siap siaga terjun kelapangan,” pungkasnya.

Ketua pengerak PKK Kabupaten Blora, Umi Kulsum yang merupakan istri Bupati Blora Djoko Nugroho menyisipkn pesan khusus.

“Dengan semangat Kartini, mari kita wujudkan generasi yang yang sehat khususnya untuk Pos Wanita Keadilan (PWK) melalui program generasi sehat, ekonomi kuat, dan bermartabat.” ucapnya.

Ditemui terpisah, Ustazah Rukayah, Ketua Bidang Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPD PKS Blora mengatakan, panitia juga menyediakan tenda – tenda bazar bisnis.

“Kita sengaja menyediakan stan-stan jualan untuk masyarakat, agar ada efek ekonomisnya bagi masyarakat. Semoga kegiatan kita terus bermanfaat,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pemkab Blora Terjun Hadapi Sampah

Kegiatan membersihkan Sungai Bangkle dari sampah yang banyak berserakan di sana. Aksi ini dilakukan Pemkab Blora untuk mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Kegiatan membersihkan Sungai Bangkle dari sampah yang banyak berserakan di sana. Aksi ini dilakukan Pemkab Blora untuk mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Kepedulian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sampai saat ini dirasa masih sangat rendah. Terbukti masih banyaknya sampah berkeliaran bebas di sungai.

Namun untuk menanggulangi hal tersebut, tidak hanya segelintir orang saja yang bisa menyelesaikannya. Harus menyangkut seluruh elemen masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pemkab Blora melakukan kegiatan bersih-bersih Sungai Bangkle, sebagai salah satu upaya perang terhadap sampah, pada Jumat (29/4/2016).

”Ini adalah wujud kepedulian dan kesiapan kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Berharap Blora jangan sampai ada sampah beterbaran,” ujar Bondan Sukarno, asisten II Sekda Blora.
Dalam kegiatan tersebut dimulai dari membersihkan Sungai Bangkle dari sampah, dan berlanjut ke jalan sekitar sungai.

Sementara Wahyu Agustin, kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Blora mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya buang sampah pada tempatnya.

”Dalam kegiatan ini semua elemen terlibat. Baik TNI, Polri, PNS, LSM, maupun masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, menurut Wahyu, setiap Jumat ke depannya akan dicanangkan program Jumat Gaul (Gerakan Aksi untuk Lingkungan). ”Hal itu sebagai upaya dalam memerangi sampah. Dan tentu memerlukan dukungan semua stakeholder dan masyarakat.” ujarnya.

Dalam kegaiatan tersebut, sebelumnya dilakukan apel bersama di kawasan Blok T yang diikuti 297 peserta apel. Terdiri dari TNI, Polri, PNS, BUMD, Ormas, relawan PMI, serta masyarakat.

Editor: Merie

Pemkab Blora Yakin Cegah Peredaran Miras dengan Perda

Jpeg

Pemusnahan miras oleh jajaran Forkopimda Blora beberapa waktu yang lalu. Saat ini Pemkab Blora sudah memiliki perda untuk memberantas peredaran miras tidak berizin. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keinginan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mencegah beredarnya minuman keras (miras) di wilayah itu, diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peredaran dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Adanya perda itu diharapkan bisa menjadi upaya menegakkan aturan hukum untuk menindak peredaran miras di wilayah tersebut.

”Semula aparat hanya mampu memberikan pembinaan atas peredaran miras. Sekarang kan, sudah ada perda yang bisa melakukan penindakan,” jelas Ahmad Zulfikar, ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Blora.

Dengan adanya perda, Zulfikar mengatakan jika aparat diminta lebih tajam dalam menindak peredaran miras di Blora. Sebagai payung hukum, perda yang baru ini diharapkan bisa efektif. ”Kini sudah ada payung hukum. Jadi aparat harus mampu menindak tegas peredaran miras di Blora,” ujarnya.

Saat ini setelah melakukan penangkapan, aparat bisa langsung menindak. Tidak hanya melakukan pembinaan seperti sebelumya. Perda tersebut menurutnya lebih condong pada miras tak berizin, juga tidak boleh untuk orang dibawah umur.

”Terutama miras tradisional. Akibatnya bisa menyebabkan kematian. Itu ancamannya maksimal 6 bulan, dan atau denda Rp 50 juta,” kata dia.

Kasatbinmas Polres Blora AKP Sumaidi mengatakan, pihaknya berjanji akan menindak tegas pemilik atau pengedar miras tak berizin. Tidak hanya itu, bahkan dirinya juga akan menindak tegas anggotanya yang kedapatan memiliki atau mengedarkan miras.

”Kalau sampai kedapatan akan dihukum tegas. Kalau bisa saya mutasi,” pungkasnya.

Editor: Merie

Tak Punya Tenaga Ahli, Pemkab Blora Kebingunan Rawat Fosil Hewan Purba

Temuan fosil rahang gajah purba di Desa Medalem, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Temuan fosil rahang gajah purba di Desa Medalem, Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Fosil hewan purba yang beberapa kali ditemukan di Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Blora. Namun, hal ini justru membuat pihak terkait kerepotan. Sebab, sampai saat ini belum ada tenaga ahli yang konsen mengurus beberapa fosil yang ditemukan di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Blora Slamet Pamuji melalui Kepala Seksi Kepurbakalaan Setyo Pujiono mengungkapkan, jika sudah beberapa kali ditemukan fosil binatang purba di DAS Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kradenan. Namun, untuk perawatan pihaknya masih kebingungan.

“Seperti gading yang pernah ditemukan, sampai saat ni masih saya gip  atau dibalut semen putih, dan belum berani saya buka,” ujarnya.

Untuk beberapa fosil purbakala yang sampai saat ini masih disimpan, pihaknya berencana akan mengundang Balai Arkeologi dari Yogyakarta sebagai tenaga ahli. “Kalau tidak dari Balar ya dari tim ahli Sangiran Sragen,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, dikawasan Desa Medalem, ditemukan beberapa fosil purbakala, diantaranya bofidae (pemamahbiak) seperti sapi dan kerbau, kura-kura, macan dan banteng. Selain itu ada juga penemuan spektakuler fosil gajah purba jenis elephas hysudrindicus.

Editor : Kholistiono

Pemkab Blora Siap Hadapi Aduan Masyarakat Lewat Twitter

Salah seorang pegawai Birokrasi sedang mengoperasikan akun medsos salah satu SKPD di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah seorang pegawai Birokrasi sedang mengoperasikan akun medsos salah satu SKPD di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan media sosial tak ayal menjadi salah satu media menjalin komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat. Seperti di Kabupaten Blora, setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Kecamatan diharapkan memiliki akun twitter. Hal itu sebagai pusat layanan ketika masyarakat menemukan masalah berbau birokrasi bisa langsung ditanggapi oleh pihak terkait.

Slamet Pamuji, Kepala Dinas Perhubungna Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Kabupaten Blora mengungkapkan, untuk merealisasikan program ini, menurutnya sangat mudah. ”Sekarang hampir setiap orang bisa mengoperasikan medsos itu (twitter), juga hampir setiap orang juga memilki ponsel android,” ujar Mumuk, sapaan akrabnya.

Menurutnya, kalau hanya membuat akun, hampir semuanya bisa. Sebab, sekarang sudah banyak orang yang melek teknologi. Namun, yang menjadi persoalan adalah kesiapan untuk transparan dalam memposting data serta tanggap terhadap keluhan masyarakat harus dipersiapkan lebih matang. Dengan adanya media sosial berupa twitter, nantinya seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai kalangan bawah mampu mengakses informasi dari Pemerintah dengan mudah. ”Nah, setiap SKPD harus siap dengan hal ini, jadi harus dipersiapkan dengan matang,” jelas dia.

Selain transparan mengelola data, lanjutnya, SKPD maupun kecamatan juga harus bersiap untuk cepat dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Sebab, dengan menggunakan medsos twitter, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang lebih memilih mengadukan keluhan melalui media micro blogging tersebut daripada datang langsung ke kecamatan. ”Kita juga harus latihan cepat menanggapi aduan-aduan semacam itu,” imbuhnya.

Arief Rohman wakil Bupati Blora mengungkapkan, terkait penggunaan media sosial twitter, dirinya menjelaskan, hal itu untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah. Dia mengaku, telah merapatkan agenda itu dengan mengumpulkan setiap pimpinan SKPD dan kecamatan untuk lebih familiar dengan dunia media sosial agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. ”Ini rata-rata sudah ada, tinggal pelaksanaan saja,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Beberapa Lini yang Jadi Prioritas di Kabupaten Blora

 

Samgautama Karnajaya saat memaparkan isu strategis di hadapan audiens di ruang pertemuan Bappeda Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Samgautama Karnajaya saat memaparkan isu strategis di hadapan audiens di ruang pertemuan Bappeda Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Samgautama Karnajaya mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora tahun 2017. Dirinya mengungkapkan, ada beberapa prioritas yang harus di benahi di Kabupaten Blora, yang termuat di dalam isu strategis pembangunan 2017 nanti.

Sepuluh isu strategis Kabupaten Blora, di antaranya peningkatan mutu pedidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan.

”Selanjutnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, penanganan potensi pariwisata, peningkatan peran sektor perdagangan,” ujarnya.

Kemudian peningkatan nilai investasi, peningkatan pelayanan publik dan dan tata kelola pemerintahan serta peningkatan pajak. ”Isu strategis yang ada di Kabupaten Blora diselaraskan dengan isu strategis yang ada di Provinsi Jawa tengah,” katanya.

Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2016 kali ini, dilaksanakan dalam rangka untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017.

Editor : Titis Ayu Winarni

Di Depan Ketua DPRD, Bupati Blora Sindir Dewan yang Hobi Kunker

Bupati Djoko Nugroho saat memeberikan sambutan. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Bupati Djoko Nugroho saat memeberikan sambutan. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho, mengatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayahnya wajib meningkatkan pelayanan. Mengingat saat pelantikannya pada 17 Februari 2016, Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan sejumlah masalah daerah. Ironisnya, hampir sebagian besar masalah kota, terjadi di Blora.

Dewan pun mendapat ritikan dari Kokok, panggilan akrabnya, supaya tidak sering-sering mengadakan kunjungan kerja (kunker). Ia meminta agar kunker diminimalkan. “Misal kunker setahun empat kali, dikurangi enjadi dua kali,” ucap Kokok.

Mendengar hal itu, Ketua DPRD Bambang Susilo yang hadir di ruang Bappeda Blora, hanya diam. Seolah tak merasa anggotanya disindir, dia pilih mendengarkan sambutan bupati lebih lanjut.

Bupati menyebutkan pula, kantong kemiskinan di Blora yang memprihatinkan. Terutama yang berada di kawasan hutan.

Pada kesempatan tersebut, bupati juga menyinggung soal relokasi pasar Induk Blora yang rencana akan dipusatkan di selatan daerah irigasi Gabus, Kelurahan Mlangsen. Rencana itu akan dilaksanakan, tahun ini.

“Kami minta pasar Induk di sekitar Gabus segera dilaksanakan tahun ini. Biar jual beli nanti dipusatkan di sana, termasuk pasar burung,” tambahnya.

Selain itu, beberapa tempat lain, seperti di Cepu yakni Taman Seribu Lampu juga akan dilakukan penertiban. Para pedagang akan ditertibkan dan Taman Seribu Lampu akan dibangun. Termasuk salah satunya akan dilakukan relokasi pedagang.

Di kesempatan itu juga dihadiri Wakil Bupati  Arief Rohman, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Plt Sekda Sutikno Slamet, Asisten Setda Blora, Anggota DPRD Blora, unsur Forkopimda, BUMN/BUMD, Forkopimcam, unsur perguruan tinggi, LSM, ormas dan wartawan. Tema yang diusung, Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pemerataan Pembangunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Bermartabat.

Editor : Akrom Hazami