Harga Cabai Rawit dan Bawang Merah di Kudus Anjlok

Sejumlah petani di Kabupaten memanen cabai di sawahnya, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Harga cabai rawit dan bawang putih di Kabupaten Kudus, Jumat (11/8/2017) turun drastis. Turunnya harga dua komoditas tersebut lantaran stok yang melimpah sementara daya beli masyarakat masih sama.

Petugas pengumpul data pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Noor Rokhis mengatakan, anjloknya harga dua komoditas tersebut terlihat jelas di tiga pasar tradisional. Untuk cabai rawit rata-rata turun antara Rp 3 ribu hingga Rp 5 ribu per kilogram.

”Di Pasar Bitingan, harga cabai rawit mengalami penurunan dari Rp 17 ribu menjadi Rp 14 ribu per kilogram. Kemudian di Pasar Kliwon dari Rp 20 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Sedangkan di Pasar Jember harganya dari Rp 18 ribu jadi Rp 15 ribu per kilogram,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Sementara, untuk bumbu dapur jenis bawang, harganya juga mengalami penurunan. Untuk bawang merah yang semula Rp 22 ribu, kini turun menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih, harganya yang pernah melambung hingga Rp 31 ribu  kini hanya Rp 30 ribu per kilogram.

Sedang, untuk komoditas lainnya masih cenderung stabil. Seperti telur ayam negeri yang harganya masih Rp 20 ribu per kilogram, gula pasir Rp 12 ribu per kilogram, dan daging sapi KW 1 seharga Rp 110 ribu per kilogram.

“Harganya berkembang tiap hari, namun perkembangan masih fluktuatif, tergantung stok dagangan,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Pembenahan Atap Blok B dan C Pasar Kliwon Dianggar Rp 4,5 M

 

Pasar Kliwon masih menjadi primadona warga untuk melakukan transaksi jual beli. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menilai pembenahan Pasar Kliwon tak hanya sebatas penataan instalasi listrik saja, namun juga tentang atap pasar yang membutuhkan pembenahan.

Untuk itu, Pemkab Kudus menganggarkan biaya sebesar Rp 4,5 miliar untuk pembenahan atap.

Kasi Sarpras Pasar pada Dinas Perdagangan kabupaten Kudus Harys mengatakan, pembenahan atap yang disiapkan dalam jumlah besar itu bukan dialokasikan untuk seluruh atap Pasar Kliwon. Namun hanya pada blok B dan Blok C.

”Dana tersebut merupakan pagu anggaran. Dan saat ini baru tahap lelang pengerjaan proyek,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menyebutkan, atap pasar Kliwon blok B dan C nantinya akan diganti dengan bahan yang lebih apik. Jika sebelumnya kondisi atapnya hanya menggunakan jenis esbes saja, maka setelah diganti akan menjadi bahan galvalum.

Menurutnya, keputusan untuk mengganti atap pasar lantaran kondisi yang sudah rusak dan menghawatirkan. Jika tak kunjung diganti dengan atap yang baru, ia khawatir atap bakal roboh dan menganggu aktivitas jual beli di Pasar Kliwon.

“Pada saat penggantian atap nanti, tidak akan menganggu aktivitas pasar dan pedagang. Selain itu, pengerjaan juga dilakukan tahun ini, dan harus diselesaikan tahun ini juga,” ucapnya.

Baca Juga : Wuih, Betapa Semrawutnya Intalasi Listrik di Pasar Kliwon Kudus

Editor: Supriyadi

Ribuan Pedagang Pasar Kliwon Dianggap Nunggak Sewa 2 Bulan

kliwon-2-e

Pasar Kliwon Kudus. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Berakhirnya HGB pedagang pasar Kliwon Kudus dan sekembalinya ke aset, maka pedagang harus membayar sewa jika hendak melanjutkan kegiatan jual beli.

Padahal, status berakhirnya HGB sejak 27 Juni 2016 lalu. Praktis, selama dua bulan ini pedagang dalam status hutang.

Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus Sudiharti mengatakan, seluruh pedagang akan dikenakan sewa. Pengenaan sewa terhitung 28 Juni atau sehari setelah HGB berakhir

“Nantinya akan dibayar bersamaan dengan bayar sewa bulan bulan depan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Jumat (19/8/2016).

Menurutnya, sosialisasi terkait hal itu akan dilakukan dilakukan pekan depan. Sosialisasi akan dilupakan kepada seluruh pedagang dan Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPKKudus. Petugas yang akan mensosialisasikan.

Sosialisasi yang dimaksud, bukanlah meminta izin kepada para pedagang. Melainkan lebih kepada menginformasikan aturan yang sudah berjalan itu.

“Kita akan panggil dan semua pedagang akan kami undang. Sebab, harus dilakukan dalam waktu singkat dan harapannya bulan ini dapat rampung semua,” ujarnya.

Nantinya, ribuan pedagang akan melakukan sewa kepada pasar nomor satu se-Kudus itu. Pedagang akan membayar sesuai dengan aturan yakni Rp 225 per meter per hari.

“Selain itu, pedagang juga masih membayar retribusi harian. Berarti yang belum terbayar hanyalah untuk sewanya saja,” ujarnya.

Sebelumya, Asisten III Pemkab Kudus Masut mengatakan kalau pedagang sudah sepakat dengan hal itu. Surat dari BPN juga sudah jelas tentang status pasar Kliwon yang sudah kembali ke pemkab.

Untuk itulah ke depan pedagang akan dikenakan model sewa. Meski demikan dia menjamin akan memberikan pedagang untuk menyewa selama 20 tahun dengan model sewa tiap lima tahun diperpanjang.

“Untuk teknis kami percaya kan pada dinas yang menangani hal tersebut,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Tidak Ada lagi HGB bagi Pedagang Pasar Kliwon Kudus

kliwon

Aktivitas di Pasar Kliwon, Kabupaten Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus memutuskan tidak ada lagi HGB bagi ribuan pedagang Pasar Kliwon.

Dengan demikian, para pedagang tidak dapat lagi mendapatkan HGB, seperti yang diinginkan sebelumnya.

Asisten III Setda Pemkab Kudus Masut mengatakan, pihaknya sudah memutuskan hal tersebut. Itu juga diperkuat dari dua surat yang didapat pemkab, yakni dari pihak ketiga selaku pengelola, PT Karsa Bayu melalaui BPN.

“Kami sudah mendapatkan surat dari PT. Dalam surat itu menyebutkan kalau pihaknya membuat pernyatan pengelolaan dikembalikan kepada pemkab. Dan HGB berakhir sejak 28 Juni lalu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pengelolaan pun dikembalikan kepada pemkab. Dan dalam waktu dekat nanti, bakal dilakukan pengelolaan pendataan dan proses sewanya.

“Mengenai teknis sewa dan sebagainya, kami serahkan kepada pengguna barang yakni pihak Dinas Pasar,” ujarnya.

Dia berharap dalam waktu dekat dapat segera diproses. Sehingga pedagang juga mendapatkan kejelasan.

Meski menggunakan sewa, kata dia, pedagang dipastikan akan menempati selama 20 tahun lamanya. Sesuai dengan pertemuan sebelumya, yang menjamin keinginan pedagang untuk dapat menempati selama 20 tahun.

“Sewa tetap lima tahun, namun dengan catatan tiga kali perpanjangan. Jadi meskipun sewa juga masih serasa HGB. Karena pedagang menempati selama 20 tahun,” ujarnya.

Sedangkan untuk perbankan, lanjutnya, tuntutan pedagang akan dipenuhi. Sebab, belum lama ini pemkab sudah melakukan pembahasan dengan pihak bank. Hasilnya pihak bank tidak keberatan jika perjanjian sewa dijadikan sebagai jaminan.

Editor : Akrom Hazami

 

Mentok, HGB Pasar Kliwon Kudus Tak Bisa Dipenuhi

Aktifitas pedagang Pasar Kliwon ramai dengan pedagang. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Aktifitas pedagang Pasar Kliwon ramai dengan pedagang. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keinginan Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) guna mendapatkan kembali HGB, nampaknya sulit tercapai. Sebab, HGB yang terakhir Juli mendatang, tidak dapat dipenuhi oleh Pemkab Kudus. Untuk itu, Pedagang diminta untuk ikhlas dengan sistem sewa.

Sekda Kudus Noor Yasin mengatakan, banyak upaya yang sudah dilakukan guna mendapatkan HGB. Namun, tidak bisa dilakukan sehingga model sewa harus dilakukan.

”Tidak bisa HGB, pertemuan yang membahas tentang hal itu sudah dilakukan beberapa kali, sehingga pedagang dikenakan untuk sewa,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, HPPK boleh berupaya dalam mendapatkan HGB. Namun, bukti yang dimiliki pedagang sudah dianggap cacat, sehingga tidak dapat digunakan.

“Soal sertifikat, kan otomatis tidak berlaku karena yang dipakai adalah MOU kami dengan PT Karsa Bayu. Dan saat pembahasan juga sudah dinyatakan cacat administrasi sehingga tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Langkah sewa dianggap pas karena waktu sewa yang lama. Untuk itu, komunikasi dengan pedagang juga masih dilakukan. Dia juga meminta pedagang tidak usah khawatir, karena tidak ada niatan untuk mengusir pedagang.

Sebelumya, HPPK yang dimotori ketua HPPK Sulistyanto melakukan Upaya para pedagang guna mendapatkan HGB juga tidak tanggung tanggung. Tim hukum juga sudah terbentuk dalam upaya mendapatkan HGB kembali. Hal itu dilakukan HPPK lantaran HGB adalah proses yang paling aman bagi pedagang.

Jika sewa, pedagang khawatir kalau ditengah jalan akan diputus. Sehingga mereka akan bingung untuk berjualan. Selain itu, dengan sewa Bank juga menolak menerima jaminan hutang.

Editor: Supriyadi

Sekda Kudus Pastikan Bank Terima Bukti Sewa Pasar Kliwon  Sebagai Jaminan Hutang

Aktifitas Pasar Kliwon selalu ramai pembeli jelang ramadan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Aktifitas Pasar Kliwon selalu ramai pembeli jelang ramadan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Permasalahan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon, hingga kini memang masih menjadi polemik. Meski demikian, Pemkab Kudus menjamin Bank bakal menerima keterangan sewa sebagai jaminan hutang para pedagang.

Sekda Kudus Noor Yasin mengatakan, hingga kini pihak pemkab terus melakukan upaya komunikasi dengan pihak perbankan. Hal itu bertujuan supaya para pedagang Pasar Kliwon tidak kehilangan jaminan pinjaman dari perbankan.

”Hasilnya kini sudah ada yang menerima jaminan dengan sewa. Bank tersebut, merupakan bank yang memiliki kantor pusat di Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hanya, mengenai nama bank yang menerima pihaknya masih enggan membocorkan. Sedangkan, beberapa bank lainnya masih terus dilakukan proses lobi supaya bersedia menerima jaminan dengan sewa.

Umumnya, kata dia, bank yang masih belum menerima adalah bank cabang. Sehingga harus berkomunikasi dengan kantor pusat, selaku pemilik kebijakan apakah bersedia ataukah menolak.

”Hingga kini kami masih menunggu hasilnya. Mudah mudahan mereka mau menerimanya karena sewa ini rasa HGB,” harapnya.

Meski demikian, komunikasi rutin masih dilakukan agar kekhawatiran Pedagang dapat tersingkirkan. Dan polemik tentang hal itu juga usai.

Sewa yang dimaksud, adalah sewa dengan tiga kali perpanjangan. Dimulai dengan sewa pertama selama lima tahun, lalu diperpanjang sampai tiga kali dengan masa lima tahun tiap perpanjang.

Editor: Supriyadi

Ini Gambaran Parkir Megah Pasar Kliwon yang Habiskan Dana Puluhan Miliar

Para pengunjung Pasar Kliwon memarkirkan motornya di depan Pasar Kliwon. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pengunjung Pasar Kliwon memarkirkan motornya di depan Pasar Kliwon. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pembangunan parkir Pasar Kliwon memang tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi pembangunannya memang sangat besar. Tak ayal jika PKL yang berada di areal pembangunan parkir harus dibersihkan ke tempat baru.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan pengelolaan Pasar Sudiharti mengatakan, lahan parkir yang dibangun mulai dari samping bangunan pasar hingga batas jalan. Karena itu ukurannya akan sangat besar.

”Barat pasar sebelah jalan itu ada sungai kecil. Lha pembangunan akan dilakukan sampai tepi sungai,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya pembangunan parkir menghabiskan biaya sebenar Rp 22 miliar. Pembangunan akan dilakukan mulai bulan ini hingga akhir tahun.

Dia menambahkan, lahan yang akan dibangun gedung parkir sekitar 60x 25 meter. Gedung tersebut, rencananya menampung kurang lebih 200 mobil.

”Jadi, jalan barat pasar akan berupa terowongan. Sehingga parkir bagian barat pasar harus mencari jalan untuk memasuki tempat parkIr,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Woro-woro, PKL Pasar Kliwon Bulan Ini Bakal Digusur

Sejumlah PKL Pasar Kliwon di bagian barat masih melakukan aktifitas ekonomi, Kamis (12/5/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sejumlah PKL Pasar Kliwon di bagian barat masih melakukan aktifitas ekonomi, Kamis (12/5/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kliwon, yang menempati lapak bagian barat pasar, bulan ini bakal digusur. Hal itu dilakukan terkait dengan pembangunan parkir megah yang akan dibangun di barat pasar.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Dagsar) Sudiharti mengungkapkan, pembangunan area parkir memang akan mengganggu para pedagang, khususnya PKL yang berada di bagian barat. Meski begitu, Pemkab Kudus sudah memikirkan solusi supaya PKL tetap bisa berjualan.

”Puluhan PKL tersebut, akan kami pindah di bagian belakang pasar. Tempat itu merupakan tempat paling pas untuk pedagang yang berjualan di barat pasar,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurutnya, sebelum diputuskan, bagian timur pasar juga sempat menjadi pertimbangan. Hanya, di bagian tersebut terlalu banyak kendaraan berlalu lalang sehingga dikhawatirkan mengganggu lalulintas.

Namun atas pertimbangan lokasi yang lebih luas pula, akhirnya pemerintah memutuskan akan memindah PKL tersebut ke bagian timur Pasar Kliwon.

”Kami tetap memfasilitasi para pedagang di sana. Sebelumnya juga kami sudah memberikan tenda untuk para PKL berjualan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan areal parkir kemungkinan akan membutuhkan waktu lama. Karena itu para PKL tersebut akan lama di tempat yang baru.

”Pembangunan parkir dapat sampai akhir tahun. Dan setelah jadi, pedagang juga kemungkinan kembali susah karena sudah jadi lahan parkir,” tambahnya.

Editor: Supriyadi

Ini Tuntutan Pedagang Pasar Kliwon Jika Pemkab Kudus Terapkan Sistem Sewa

Pasar Kliwon Kudus. (MuriaNewsCom)

Pasar Kliwon Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak bank yang mempermasalahkan habisnya masa HGB, membuat pedagang resah. Sebab kebanyakan sertifikat sudah masuk bank untuk mendapatkan dana hutang.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, Sulistyanto mengungkapkan, pedagang selalu memutarkan uang dengan hutang, sehingga jaminan yang dimiliki adalah sertifikat.

”Jika sewa, apakah bank mau menerima. Kalau pemkab bisa menjamin dan mau membuat bank menerimanya sebagai jaminan, kami dari pedagang tidak mempermasalahkannya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain menerima sebagai jaminan, Sulistyanto juga minta bank tak mengurangi nominal pinjamannya. Sehingga modal pedagang yang sebelumnya didapat dengan jaminan HGB bisa terus berlangsung.

“Kalau tidak bisa, pedagang ini mau makan apa. Sejauh ini modal pedagang Pasar Kliwon ya utang,” ungkapnya.

Meski begitu, ia jika harus melakukan sewa, pedagang bersedia menerimanya. Asalkan ada jaminan kalau per tanah dapat menempati lapak dengan waktu yang lama hingga puluhan tahun lamanya.

Jika pemerintah mampu menjamin dengan jelas, maka HPPK pasti mendukungnya. Sebab, baik sewa maupun HGB, sama sama menempati dalam waktu yang lama.

”Yang pasti itu bisa berjualan lama, sehingga pedagang tidak dihantui waktu yang mau habis karena sewa,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Pengumuman, Pemkab Kudus Putuskan Tak Ada HGB untuk Pedagang Pasar Kliwon

Pasar Kliwon Kudus (MuriaNewsCom)

Pasar Kliwon Kudus (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keputusan mencengangkan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Di luar dugaan, Pemkab memutuskan untuk menggunakan sistem sewa terhadap HGB Pasar Kliwon.

Asisten III Setda Kudus Mas’ut mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan HGB. Namun celah untuk itu tidak, ada sehingga pedagang Pasar Kliwon akan menggunakan sistem sewa.

”Itu merupakan hasil pembahasan kami dengan pedagang belum lama ini, jadi mereka akan menggunakan sistem sewa untuk Pasar Kliwon,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (3/5/2016).

Sistem sewa yang dimaksud, berbeda dengan sewa biasanya. Para pedagang mendapatkan kelebihan dengan jaminan hingga tiga kali perpanjangan. Hal itu akan terasa seperi HGB, yang berlaku selama 20 tahun lamanya.

”Kan itu, sewa pertama lima tahun, kemudian diperpanjang sampai tiga kali. Jadi total 20 tahun lamanya. Rasanya tetap HGB meskipun sewa,” jelasnya.

Dia mengklaim para pedagang mau menerima hal tersebut. Sebab, pedagang yang dihubungkan adalah kejelasan untuk tetap berjualan disana dalam waktu yang lama.

”Pelaksaan akan di langsungkan saat HGB habis, yakni tahun ini. Jadi mulai sekarang sudah disiapkan,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Pemkab Kudus Masih Bingung Kemana Tempatkan PKL Pasar Kliwon

Pembangunan parkir megah di Pasar Kliwon Kudus bakal menggusur sejumlah pedagang di lokasi tersebut nantinya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pembangunan parkir megah di Pasar Kliwon Kudus bakal menggusur sejumlah pedagang di lokasi tersebut nantinya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pembangunan parkir megah Pasar Kliwon Kudus mengancam sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lapak di sekitar lokasi parkiran.

Tepatnya yakni pada areal pembangunan parkir, yang akan diletakkan pada bagian barat pasar. Tentu saja PKL harus dipindahkan sementara, karena pembangunan akan dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih mencari solusi para PKL berjualan. Apalagi, pembangunan parkir juga dimungkinkan sampai Desember mendatang.

”Pembangunannya tidak sebentar. Tapi yang pasti Desember harus sudah selesai. Jadi jelas berpengaruh para PKL pasar, khususnya sebelah barat,” katanya kepada MuriaNewsCom, Jumat (29/4/2016).

Menurutnya, terkait PKL ini, memang masih dalam proses pembahasan. Apakah masih tetap berjualan atau dicarikan tempat lain yang pas untuk mereka berjualan.

”Iya, nanti dipertimbangkan lagi bagaimana ke depannya. Apakah para PKL masih tetap bertahan di sana atau bagaimana. Yang pasti harus ada solusinya,” ujarnya.

Dia memiliki gambaran yakni menaikkan para pedagang ke lantai II. Hanya itu juga baru sebatas wacana saja, tentunya dengan mempertimbangkan lokasi yang di sana nantinya.

Alternatif lain adalah dengan cara memindahkan pedagang. Cara tersebut merupakan hal terakhir yang dapat dilakukan, agar semuanya tetap berjalan lancar.

”Yang jelas kami mengupayakan pembangunan berlangsung lancar, dan PKL masih tetap berjualan. Caranya gimana, masih dipertimbangkan,” imbuhnya.

Editor: Merie

Katanya Mei Ini Pasar Kliwon Bakal Punya Parkir Megah Senilai Rp 22 M

Plt Kepala Disdagsar Kudus Sudiharti. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Plt Kepala Disdagsar Kudus Sudiharti. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penataan parkir di Pasar Kliwon Kudus, bakal dilaksanakan bulan Mei depan. Bukan hanya parkir yang megah saja yang akan dibangun di sana.

Tetapi pada Mei nanti, Pasar Kliwon juga bakal dibangunkan sebuah lift, yang akan mendukung aktivitas di pasar grosir terbesar di wilayah eks Karesidenan Pati itu.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti, Pemkab Kudus sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 22 miliar, untuk kebutuhan pembangunan pasar.
”Sudah disiapkan Rp 22 miliar untuk pembangunan parkirnya, sekaligus dengan lift. Nilainya memang lebih kecil dari usulan kami semula, yang Rp 32 miliar,” katanya kepada MuriaNewsCom, Jumat (29/4/2016).

Meski mendapatkan Rp 22 miliar, bangunan megah parkir dan lift akan tetap dilaksanakan. Rencananya, bangunan parkir akan berupa bangunan tiga setengah lantai.

”Jadi tiap lantai setengah-setengah. Masuk ke kanan setengah, kemudian belok ke kiri naik setengah lagi, dan seterusnya,” ujarnya.

Sedangkan pembangunan lift dilakukan, dikarenakan untuk memudahkan aktivitas pedagang. Sehingga dari areal parkir akan bisa langsung menuju ke lantai yang diinginkan di pasar tersebut.
Dia mengatakan, rencananya lahan yang digunakan gedung parkir adalah di sebelah barat pasar.

Sehingga akses jalan tidak akan terganggu, lantaran jalan barat pasar tetap dapat dilalui dengan diberikan terowongan.

Sudiharti menambahkan, lahan yang akan dibangun gedung parkir sekitar 60×25 meter. Gedung tersebut rencananya menampung kurang lebih 200 mobil.

Editor: Merie

Ketua HKPP : Tak Masalah Sistem Sewa, Tapi Waktu Sewa Kios Harus Lama

upload jam 20 pasar kliwon (e)

Ketua HPPK Sulistyanto (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pedagang Pasar Kliwon Kudus ingin ada kejelasan waktu untuk bisa menempati kios di pasar tersebut. Pedagang menginginkan, waktu yang diberikan kepada pedagang tidak hanya sebentar, tapi dalam jangka lama.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Sulistyanto mengungkapkan, jika akhirnya pemerintah memberlakukan sistem sewa untuk kios yang ada di situ, pedagang tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting menurutnya, pedagang bisa menempati kios atau lapak dalam jangka waktu yang lama.

“Tidak hanya setahun atau dua tahun saja bisa tempati kios, tapi kami minta sampai belasan tahun atau bahkan puluhan tahun,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika pemerintah mampu menjamin terkait waktu penggunaan kios tersebut, maka HPPK dipastikan akan mendukungnya. Sebab, baik sewa maupun HGB, katanya, sama saja asalkan dipastikan waktunya bukan sebentar.

Selain itu, dia juga meminta kejelasan apakah ketika sistem sewa nanti diberlakukan, suratnya bisa untuk jaminan peminjaman uang di bank seperti sertifikat HGB. Karena, banyak sertifikat milik pedagang yang sudah masuk bank. Untuk itulah dia berharap pemkab mampu menjamin kalau perjanjian sewa juga laku sebagai jaminan.

“Bukan hanya laku, tapi tidak mengurangi nominal pinjamannya. Jangan sampai nantinya bisa laku, tapi nominalnya tidak sebanyak ketika jaminan yang digunakan adalah sertifikat HGB,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Pedagang Kliwon Tagih Janji Bupati Kudus soal HGB

pasar kliwon hgb tyg 2100 wib (e)

Pertemuan yang digelar antara pedagang Pasar Kliwon dengan SKPD Pemkab Kudus yang terkait, berlangsung Selasa (12/4/2016). Namun hasilnya belum jelas untuk pedagang itu sendiri. (MuriaNewsCom/FAISOL HADI)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tidak berlakunya sertifikat hak guna bangun (HGB) yang dimiliki pedagang Pasar Kliwon karena dianggap cacat administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional, membuat pedagang kecewa.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon Sulistyanto mengungkapkan, pihaknya tidak menyangka bahwa pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat Asisten III Sekda Kudus pada Selasa (12/4/2016) sore itu, ternyata tidak sesuai keinginan pedagang.

Menurutnya, kedatangan mereka hanya menagih janji yang diberikan Bupati Kudus H Musthofa, saat mengunjungi pedagang di Pasar Kliwon beberapa waktu lalu.

”Tapi saat kami datang ke pertemuan ini, pernyataan yang kami terima justru berbeda. Kami ini rakyat kecil, tidak terlalu tahu tentang aturan. Yang kami tahu, bupati sudah datang memikirkan kami. Makanya kami datang (menagih janji, red,” katanya.

Menurutnya, para pejabat malah tidak menggubris apa yang dijanjikan oleh bupati. Padahal, SKPD harusnya dapat menerjemahkan keinginan bupati. ”Dan bupati sudah menjanjikan HGB kepada ribuan pedagang di Pasar Kliwon,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, para pedagang tidak mempermasalahkan apakah sertifikat mereka habis di tahun 2026 atau 2016. Sebab pedagang yang di sana, hanya ingin bisa mendapatkan HGB semata. ”Soal biaya berapa yang harus dipenuhi, dapat diupayakan,” terangnya.

Kekesalan HPPK tidak hanya berhenti di sana saja. Sebab, kepastian sewa mereka untuk kios di Pasar Kliwon, juga tidak jelas habis berapa tahunnya. Padahal mereka butuh modal, yakni dengan cara meminjam di bank. Yang mana mensyaratkan adanya jaminan.

”Masalahnya banyak yang sudah (pinjam, red) di bank, dan akan berakhir. Maka bank menyurati untuk segera melunasi. Atau mengganti dengan sertifikat lainnya,” ujarnya.

Saat pertemuan itu, juga dihadirkan pihak bank yang terkait dengan pedagang di Pasar Kliwon. Di antaranya Bank Muamalat, Bank Jateng, BRI, dan BNI.

Pihak bank secara prinsip bersedia menerima jaminan dengan sewa jangka panjang. Tentunya dengan jaminan Pemkab Kudus. Namun jika ada tunggakan dan harus dilelang, maka sewa tidak dapat digunakan.

Editor: Merie

Ini Perkembangan Terbaru Terkait Nasib HGB Pedagang Pasar Kliwon Kudus

upload saiki pasar kliwon (e)

Pertemuan antara HPPK dengan Pemkab Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus mengaku kesulitan memenuhi keinginan pendatang untuk mendapatkan kembali Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon yang diklaim pemkab telah habis masanya pada 2016 ini, meskipun dalam sertifikat tertulis HGB tersebut habis pada 2026 nanti. Kesulitan untuk memenuhi keinginan pedagang tersebut, disebabkan aturan yang disebut tidak membolehkan.

Hal itu disampikan Asisten III Setda Kudus Masut, saat pertemuan HPPK dengan Pemkab Kudus. Dalam pertemuan itu, disampaikan jika segala cara sudah diupayakan pemkab agar pedagang mendapatkan HGB, namun secara aturan tidak diperbolehkan.

“Susah sekali, dan tidak bisa. Dan jalan terakhir ya memang harus diberlakukan sistem sewa,” katanya saat rapat di Ruang Kesbangpol, Selasa (11/4/2016) sore tadi.

Menurutnya, ada solusi yang dapat menjadi pertimbangan. Namun, kembali dia tegaskan dari ketiga solusi hanya satu yang mungkin dilakukan.

Opsi pertama adalah, HGB diperpanjang. Seperti 20 tahun lalu, pihak ketiga yang harus mengusulkan perpanjangan HGB. Namun hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi, lantaran sudah menyalahi prosedur.

“Kalau perpanjang sebenarnya bisa, asalkan dua tahun lalu sudah mengusulkan. Tapi sampai sekarang masih tidak belum ada yang mengusulkan,” katanya

Selain itu, yang HGB diperpanjang harus secara keseluruhan. Namun kenyataannya, pascakebakaran beberapa tahun lalu ,sudah ada yang dikembalikan.

Sedangkan opsi kedua, HGB baru yakni dari pedagang dengan pemerintah. Masalahnya, ketika mencari dasar aturan tidak bisa ditemukan. Sehingga opsi itu juga tidak mungkin dilaksanakan.

“Kita menginduk pada PP Nomor 40 Tahun 1996, serta PPNomor 27 tahun 2014. Disana berbunyi tidak diperbolehkan. Sedangkan opsi ketiga juga mengacu pada PP yang sama. Opsi tersebut, adalah yakni pemberlakukan sewa. Sekarang hal itu yang paling bisa dilakukan,” uangkapnya.

Editor : Kholistiono

Pedagang Pasar Kliwon ”Kalah” soal Sertifikat

hgb pasar kliwon tyg skrg (e)

Suasana pertemuan antara Pemkab Kudus, BPN, dan pedagang Pasar Kliwon yang membahas mengenai HGB pasar, yang selama ini ada perbedaan. (MuriaNewsCom/FAISOL HADI)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pedagang Pasar Kliwon harus gigit jari. Pasalnya, sertifikat pengelolaan kios yang mereka miliki, ternyata cacat hukum.

Sertifikat yang dimiliki pedagang, menyebutkan jika hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki ternyata hanya berlaku hingga 2016 saja. Tidak seperti HGB yang mereka miliki, yang tertulis hingga 2016.

Hal itu diketahui dari rapat yang dilakukan pihak-pihak terkait, di kantor Setda Kudus, Selasa (12/4/2016). Dalam rapat itu, turut hadir Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus, yang menjelaskan jika HGB yang dimiliki pedagang adalah cacat hukum.

Rio Sumardianto, perwakilan BPN Kudus mengatakna, setelah sertifikat yang dimiliki pedagang itu dikaji, ternyata tidak sesuai aturan atau cacat administrasi. Sehingga sertifikat itu secara otomatis tidak bisa digunakan lagi.

”Kami sudah mengaji hal itu. Dan memang ada kecacatan dengan hal itu. Yang benar adalah, HGB itu berlaku hanya 20 tahun sejak ditetapkan tahun 1996. Bukan 30 tahun,” katanya saat pertemuan.

Menurutnya, jika pedagang ingin HGB juga susah. Sebab harus dilakukan secara keseluruhan melalui pihak ketiga. Padahal, beberapa los sudah dikembalikan kepada pemkab.

Sementara Asisten III Sekda Kudus Masut mengatakan, HGB pasar memang berakhir per Juli 2016 mendatang. Sehingga sertifikat yang dimiliki pedagang juga ikut habis.

Hal itu disebabkan, yang paling besar adalah sertifikat perjanjian yang dimiliki pemkab. Yakni HGB, yang berbunyi selama 20 tahun saja.

”Kalau yang dimiliki pedagang bukan HGB. Tapi hak milik atas perjanjian rumah susun hingga 2026. Tapi jika HGB habis, otomatis apa yang dimiliki pedagang juga habis. Sebab menyesuaikan,” ujarnya.

Editor: Merie

Dapat Warning dari Bank, Pedagang Pasar Kliwon yang ‘Sekolahkan’ Sertifikat HGB jadi Was-was

upload jam 15 pasar kliwon (e)

Pasar Kliwon Kudus. Adanya ketidakjelasan masa berlaku sertifikat HGB membuat pedagang was-was (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketidakjelasan terkait berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB)milik pedagang di Pasar Kliwon, membuat para pedagang was – was. Keresahan pedagang disebabkan, dengan banyaknya sertifikat HGB yang “disekolahkan” atau dijadikan jaminan hutang kepada perbankan.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon Sulistyanto mengungkapkan, ribuan pedagang yang memiliki HGB di Pasar Kliwon, banyak yang dijadikan jaminan di bank dengan nominal mencapai ratusan juta. Kondisi itu semakin buruk, lantaran pedagang sudah mendapatkan teguran dari pihak bank.

“Keresahan pedagang saat ini semakin memuncak, lantaran ada beberapa perbankan yang sudah menyurati pedagang yang memiliki kredit dengan agunan sertifikat HGB kios,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, dalam surat tersebut, perbankan minta agar agunan sertifikat HGB diganti dengan agunan lain. Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka jalan lainnya adalah  pedagang diminta melunasi kredit.

Kondisi tersebut, kata Sulis, menunjukkan perbankan mulai khawatir dengan berakhirnya HGB dan tidak bisa menerima penggunaan sertifikat HGB sebagai agunan kredit. Hal itu, membuat pedagang semakin resah lantaran harus melunasi ketika tidak masa HGB berakhir tahun ini.

Saat ini, pedagang juga membutuhkan modal besar untuk menambah stok barang untuk menghadapi ramadan dan lebaran. Sehingga, pedagang juga masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Maka dari itu, pedagang menginginkan adanya HGB masih tetap berlaku ketimbang sewa. Sebab, kalau HGB masih ada, bank bisa menerima sebagai jaminan,” ujarnya.

Selain itu, jika diberlakukan sistem sewa, juga tidak ada kejelasan, apakah pedagang lama masih dapat berjualan di pasar atau tidak. Sehingga, pedagang juga tidak dapat leluasa untukberdagang saat ini.

Sementara, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti mengungkapkan, pemkab tidak akan mengotak-atik keberadaan pedagang. Sebaliknya, pemkab malah bakal mencarikan tempat bagi PKL yang tidak memiliki tempat.”Lihat saja para PKL, kami malah mencarikan tempat untuk mereka yang tidak dapat,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Pedagang Pasar Kliwon Masih Was-was Terkait Berakhirnya HGB

Salah satu pedagang di Pasar Kliwon (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu pedagang di Pasar Kliwon (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Meski Bupati Kudus Musthofa memberikan penjelasan jika masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) pedagang Pasar Kliwon akan diperpanjang, namun, hal itu tak lantas membuat sebagian pedagang tenang. Sebab, dalam sertifikat yang dikantongi pedagang tercantum HGB berlaku hingga 2026 mendatang, namun versi pemerintah justru hal itu berakhir 2016 ini.

Krisna, salah satu pedagang Pasar Kliwon di Blok A mengatakan, jika pedagang sebenarnya masih tidak menerima dengan kenyataan yang dialami. “Sertifikat saya ada di rumah, waktunya 30 tahun, yakni dari 1996 sampai 2026. Tapi,baru 2016 sudah berakhir,” keluhnya.

Sebagai rakyat kecil, dirinya mengaku pasrah dengan aturan pemerintah. Bahkan kalau sampai sewa juga tidak keberatan. Namun, dirinya berharap kabar baik yang datang datang dari bupati kemarin benar-benar membuat pedagang senang lantaran kemungkinan besar bisa menggunakan HGB kembali.

Ia katakan, sesungguhnya rasa kecewa juga muncul. Lantaran sertifikat yang dimiliki masih panjang, dan dia dipaksa habis.

“Perasaan baru sebentar, tapi malah sudah habis. Sebagai warga ya menurut saja kepada pemerintah. Toh juga kabarnya HGB lagi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, waktu itu, dia menyewa satu kios di Blok A seharga Rp 20 jutaan. Harga tersebut dapat dipakai selama 30 tahun, seperti sertifikat yang didapat.

“Mudah – mudahan masih bisa membayar HGB nanti. Soalnya masih dapat tempat dan bisa membayar itu juga cukup,” imbuhnya.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon, (HPPK) Sulistyanto menambahkan, sebenarnya para pedagang hanya menginginkan HGB saja. Mengenai sertifikat yang masih sisa, bagi para pedagang tidak terlalu menjadi masalah.

“Yang penting itu HGB. Jadi, kami para pedagang dapat nyaman karena mendapat jaminan sampai bertahun-tahun,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Soal Berakhirnya HGB, Ini Tanggapan Ketua Pedagang Pasar Kliwon Kudus

f-upload jam 20 (e)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pedagang di Pasar Kliwong beberapa hari terakhir ini cukup gelisah, karen Hak Guna Bangunan (HGB) yang menentukan izin penggunaan kios ataupun los yang seharusnya berakhir 2026, harus berakhir April 2016. Ini lantaran adanya perbedaan surat izin antara pemkab dengan pedagang di pasar tradisonal tersebut.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, izin penggunaan bangunan baik itu kios ataupun los (versi pedagang) baru berakhir pada 27 Juni 2026 mendatang. Hal itu berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1996.

Sementara, dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, HGB Pasar Kliwon akan berakhir pada April 2016. Hal itu didasarkan atas surat perjanjian yang ditandatangani bersama antara pedagang dan Pemkab Kudus.

Terkait HGB ini, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Sulistyanto, mengaku, saat ini pihaknya sudah cukup lega setelah ada penjelasan dari Bupati Kudus, yang kemarin berkunjung ke Pasar Kliwon.

“Pak Bupati bilang, nantinya HGB akan dikasih kembali. Namun, untuk mendapatkan HGB kembali tentunya ada aturan dan mekanisme. Nantinya itu akan diatur pihak dinas yang terkait,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dalam kesempatan itu, katanya bupati berpesan kepada pedagang supaya tidak usah risau mengenai berakhirnya HGB tahun ini. Apalagi sampaikhawatir nasib para pedagang. Sebab, pemerintah bakal memperbaiki HGB tersebut.

Meski demikian, pedagang yang terhimpun dalam HPPK nantinya akan menemui pemerintah, terkait tindak lanjut HGB itu. “Dalam waktu dekat, kami akan menghadap Bapak Bupati untuk membicarakan hal ini,supaya pedagang juga senang,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Awas, Pedagang Pasar Kliwon Kudus Marah dan Akan Gembosi Ban Kendaraan Penyetor Barang

Pengumuman yang bernada memperingatkan kepada oknum tengkulak di Pasar Kliwon, untuk tidak macam-macam. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengumuman yang bernada memperingatkan kepada oknum tengkulak di Pasar Kliwon, untuk tidak macam-macam. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Kudus sangat jengkel dengan oknum tengkulak yang menjual barang bukan kepada pedagang pasar. Untuk itu, HKPK mengancam bakal bertindak tegas. Bahkan pedagang sampai mengancam akan meggemboskan ban kendaraan oknum tengkulak, jika kedapatan hal demikian.

Hal itu disampaikan Kepala Pasar Kliwon Sugito. Menuruatnya, kasus tersebut bermula dari penyetor barang ke pedagang pasar. Namun sesampainya di pasar, pedagang tersebut malahan menjual ecer ke pembeli lain, di luar pedagang pasar.

“Hal itu kan jelas merugikan pedagang. Barang yang harusnya dijual kepada pedagang malahan dijual dengan ecer kepada pembeli lainnya. Dengan demikian pedagang menjadi kehilangan pembeli,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya sudah lama terjadi. Namun selama ini pedagang hanya membiarkan. Berbeda dengan sekarang, pedagang mulai bertindak lantaran pihak yang terkait dianggap sudah kelewatan.

Aturan tersebut, lanjutnya, bukan hanya ditujukan untuk pedagang asal luar Kudus yang menjadi penyetor saja, melainkan juga pedagang Kudus juga diperlakukan sama jika melanggar aturan itu.

“Kalau tengkulak mau menjual ke pedagang luar, pedagang sini memperbolehkan, dengan syarat penjualan dilakukan di luar lingkungan pasar. Namun kalau masih nekat, pedagang bisa marah,” imbuhnya.

Sebagai pengelola pasar, pihaknya jelas mendukung aksi yang dilakukan himpunan. Sebab apa.yang dilakukan penyetor bisa merugikan ribuan pedagang yang ada lingkungan pasar.

Seluruh pedagang pasar, juga sudah sepakat dengan aturan dari HPPK itu. Bahkan ada pedagang yang jadi mata-mata siap mengancam oknum penyetor, kapan saja.

“Sebenarnya yang melakukan adalah oknum yang nakal. Jadi tidak semuanya demikian. Namun aturan harus dilakukan karena gara gara oknum pedagang bisa merugi,” jelasnya.

Ancaman tersebut, sudah diedarkan kepada para pedagang. Bahkan hampir di tiap ujung pasar juga sudah ditempel ancaman tersebut. Sehinga hukuman pasti akan dilakukan jika nanti ada yang ketahuan.

Editor : Akrom Hazami

Dishubkominfo: Kami Sudah Sering Membina Jukir Pasar Kliwon

Aktivitas di Pasar Kliwon Kudus sangat tinggi. Banyak yang kemudian berbelanja di pasar grosir terbesar di eks Karesidenan Pati tersebut. Hanya saja, fasilitas parkir masih kurang. (MuriaNewsCom)

Aktivitas di Pasar Kliwon Kudus sangat tinggi. Banyak yang kemudian berbelanja di pasar grosir terbesar di eks Karesidenan Pati tersebut. Hanya saja, fasilitas parkir masih kurang. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tarif parkir di Pasar Kliwon Kudus dipersoalkan karena terlalu mahal. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kudus mengaku sudah membina para juru parkir (jukir) di sana.

Kepala UPT Parkir Dishubkominfo Kudus Istiyanto mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah sering melakukan pembinaan kepada para jukir di Pasar Kliwon.
Hanya saja, karena berbagai macam alasan, masih ada oknum jukir yang menarik retribusi parkir di luar ketentuan. ”Kita sudah sering lakukan pembinaan. Tapi ya, itu. Masih ada yang membandel,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, seorang pengujung Pasar Kliwon dari Kabupaten Jepara, ditarik Rp 5.000 saat parkir mobil di sana. Dia ditarif lebih mahal dari aturan, oleh petugas yang tidak memakai seragam, dan tidak ada karcis yang diberikan kepadanya.

Padahal, tarif retribusi parkir di Kudus sendiri, diatur oleh Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2011. Dalam Perda Nomor 7 mengatur tentang parkir di tepi jalan umum. Besaran tarifnya untuk sepeda motor adalah Rp 500 dan mobil Rp 1.000.

Sedang tarif parkir khusus, berlaku tarif yang berbeda. Yakni untuk sepeda motor Rp 1.500, sedang mobil Rp 2.500. Nah, Pasar Kliwon ini termasuk kategori parkir khusus di Kudus.

Soal seragam, Istiyanto mengakui memang jukir di Pasar Kliwon belum diberi ”pakaian dinas”. Sebab parkir Pasar Kliwon baru diserahkan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Disdagsar ke jajarannya pada Juli 2015.

”Jadi belum masuk anggaran. Tapi pasti nanti kita beri seragam jukir resmi. Dan kita akan terus bina mereka agar taat aturan,” tandasnya.

Sementara anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin yang dimintai tanggapannya, menyesalkan praktik retribusi parkir Pasar Kliwon yang tak sesuai aturan. Pihaknya menuding praktik tersebut berpotensi menggembosi penghasilan yang disetor ke kas daerah.

”Kalau sesuai perda hanya Rp 2.500, kemudian ada yang ditarik Rp 5 ribu, lantas sisanya yang Rp 2.500 lari ke mana? Itu saja kalau yang memungut jukir resmi. Persoalannya mereka itu resmi atau tidak,” katanya.

Ditegaskan Khabsyin, pihaknya meminta Dishubkominfo Kudus untuk membenahi hal itu. Sebab Pasar Kliwon tak hanya menjadi jujugan pedagang dari Pulau Jawa saja, namun juga luar Jawa.
Tiap hari ada ratusan bahkan bisa jadi ribuan kendaraan yang keluar masuk di sana. ”Tapi prinsipnya tetap harus sesuai aturan jangan sampai membebani masyarakat. Nominal yang diatur perda itu yang harus dilaksanakan,” imbuhnya.

Editor: Merie

Parkir di Pasar Kliwon Kudus, Warga Jepara Ini Ditarik Rp 5 Ribu

Pasar Kliwon yang merupakan pasar grosir terbesar di eks Karesidenan Pati, memang memiliki lahan parkir yang tidak luas. Sehingga sering tumpah ke jalan raya. MuriaNewsCom

Pasar Kliwon yang merupakan pasar grosir terbesar di eks Karesidenan Pati, memang memiliki lahan parkir yang tidak luas. Sehingga sering tumpah ke jalan raya.
MuriaNewsCom

 

MuriaNewsCom, Kudus – Mahalnya parkir di Pasar Kliwon Kudus, dirasakan benar oleh pengunjungnya. Salah satunya warga dari Kabupaten Jepara, yang mengaku harus membayar Rp 5 ribu untuk parkir di areal itu.

Chusnul, warga Jepara, mengatakan bahwa belum lama ini, dirinya harus membayar Rp 5 ribu saat parkir mobil di Pasar Kliwon. ”Waktu itu, karena ada satu keperluan, saya ke Pasar Kliwon. Tidak lama, haya sekitar satu jam. Nah, waktu mau keluar pasar, ditarik Rp 5 ribu,” jelasnya.

Selain mahal, juru parkir yang menarik jasa parkir itu, juga tidak berseragam resmi layaknya juru parkir di Kudus lainnya. Juga tidak memberinya karcis parkir.

”Kalau begitu, berarti mereka ini tidak resmi, ya. Tapi kalau tidak resmi, kenapa lokasi parkirnya di Pasar Kliwon. Itu kan, masih areal pasar,” tanyanya.

Tarif retribusi parkir di Kudus sendiri, diatur oleh Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2011. Dalam Perda Nomor 7 mengatur tentang parkir di tepi jalan umum. Besaran tarifnya untuk sepeda motor adalah Rp 500 dan mobil Rp 1.000.

Sedang tarif parkir khusus, berlaku tarif yang berbeda. Yakni untuk sepeda motor Rp 1.500, sedang mobil Rp 2.500. Nah, Pasar Kliwon ini termasuk kategori parkir khusus di Kudus.

Anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin yang dimintai tanggapannya, menyesalkan praktik retribusi parkir Pasar Kliwon yang tak sesuai aturan. Pihaknya menuding praktik tersebut berpotensi menggembosi penghasilan yang disetor ke kas daerah.

”Kalau sesuai perda hanya Rp 2.500, kemudian ada yang ditarik Rp 5 ribu, lantas sisanya yang Rp 2.500 lari ke mana? Itu saja kalau yang memungut jukir resmi. Persoalannya mereka itu resmi atau tidak,” katanya.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, Dishubkominfo Kudus harus membenahi persoalan ini. ”Jika parkir di Pasar Kliwon dikelola dengan baik, maka hasilnya mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Jadi harus dibenahi,” imbuhnya.

Editor: Merie

Begini Kalau Pasar Kliwon Kudus jadi Tempat Pengajian

Kegiatan pengajian di Pasar Kliwon Kudus, Kamis malam (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan pengajian di Pasar Kliwon Kudus, Kamis malam (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Himpunan Pedagang Pasar Kliwon atau HPPK Kudus mengelar pengajian dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW, Kamis (28/1/2015) malam. Selain mengadakan pengajian, kegiatan itu juga sekaligus sebagai bentuk deklarasi pergantian Ketua Himpunan Pedagang Baru dari Arifin ke Sulis.

Hal itu diungkapkan Sulis, ketua panitia penyelenggara sekaligus ketua HPPK baru. Menurutnya, dalam kegiatan itu berjalan berdasarkan swadaya para pedagang di Kliwon.
“Sumber dana swadaya para pedagang di Kliwon. Jadi murni dari pedagang Pasar Kliwon,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dalam kegiatan itu, juga dihadiri Bupati Kudus Musthofa yang sekaligus sebagai pembicara pertama dalam kegiatan itu. Kegiatan yang dimulai pada pukul 19.00 WIB itu, juga diawali dengan pembacaan selawat.

Selain Musthofa, kata dia, pelaksanaan yang dilaksanakan di halaman Pasar Kliwon itu juga mengundang Hj Tan Mai Hwa asal Surabaya sekaligus sebagai pembicara dalam pengajian tersebut.

Selain itu juga dihadirkan KH Ali Mahmudi asal Pati, yang juga sebagai pembicara dalam kegiatan maulid nabi tersebut.

Kepala Pasar Kliwon Sugito mengatakan, kegiatan itu murni inisiatif dari para pedagang. Sehingga pelaksanaan juga sudah rutin dilakukan setiap tahun.

“Sudah rutin, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dulu disebelah timur dan sekarang di sebelah barat pasar,” katanya.

Dia berharap pedagang akan tetap bersatu meskipun ketua paguyuban sudah ganti. Sebab siapapun ketuanya yang terpenting adalah pada persatuan antarpedagang.

Editor : Akrom Hazami

7 Hal yang Membuat Pasar Kliwon selalu Kangen untuk Dikunjungi

Aktivitas di Pasar Kliwon Kudus yang terus menggeliat. (MuriaNewsCom)

Aktivitas di Pasar Kliwon Kudus yang terus menggeliat. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pasar Kliwon Kudus menjadi potret geliat ekonomi warga yang terus berpotensi tumbuh. Ada 7 hal yang membuat pasar ini ramai. Berikut penelusuran MuriaNewsCom tentang alasan kenapa Pasar Kliwon selalu ramai.

  1. Ternyata Pasar Kliwon menjadi pusat perdagangan grosir di pulau Jawa bagian Timur. Ternyata tidak hanya warga Jawa Tengah yang datang, tapi juga beberapa kota dari Jawa Timur. Misalnya, Tuban, Gresik, Bojonegoro, dan Malang.
  2. Pasar Kliwon Kudus lengkap. Warga Kudus sejak dulu memang terkenal gigih dalam berdagang dan selalu ingin menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan.
  3. Jumlah pedagangnya ada seribu lebih. Baik mereka yang menempati los-los kecil sampai dengan kios-kios yang besar. Biasanya, setiap los itu mampu mempekerjakan beberapa karyawan.
  4. Penempatan pedagang yang merata, karena dalam setiap blok ada saja aktivitas pedagang
  5. Tempat parkirnyapun cukup luas sehingga warga yang hendak beraktivitas tidak kesulitan soal tempat parkir kendaraannya.
  6. Harga barang menurut beberapa pembeli memang cukup murah jika dibandingkan di pasar-pasar lain. Jadi cocok untuk pedagang yang ingin kulakan barang.
  7. Kalau Anda memang pencinta kuliner Kudus, Pasar Kliwon amat cocok. Karena tersedia seperti Soto Kudus, Sate Kerbau khas Kudus, Lentog Tanjung Kudus, Es dawet Khas Pasar Kliwon, dan lainnya.

Karena itu, mari ke Pasar Kliwon Kudus. Surga bagi pedagang, pembeli, hingga calon pengusaha yang ingin berbelaja barang. Silakan kalau Anda mau menambahkan kelebihan dari Pasar Kliwon. (AKROM HAZAMI)

Pj Bupati Blora Tetap Terapkan Perda pada Pedagang Pasar

Audiensi pedagang pasar menegani kesepakatan perda di rumah dinas Bupati Blora MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Audiensi pedagang pasar menegani kesepakatan perda di rumah dinas Bupati Blora MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Akhirnya menemui jalan tengah antara pedagang dan pejabat Bupati Blora Ihwan Sudrajat perihal pelaksanaan perda nomor 7 dan nomor 8 tahun 2010 serta perda nomor 3 tahun 2013. Pj Bupati Blora berhasil meyakinkan pedagang yang semula menolak dengan diterapkannya perda tersebut.

Dengan hitung-hitungan yang sistematis Pj Bupati menjelaskan kepada pedagang dalam penerapan perda merupakan hasil hitungan cermat guna menaikkan pendapatan asli daerah. ”Saya harus siap mengahadapi apapun, seperti menghadapi bapak saat ini. Karena saya tidak ada motif. Ini murni untuk Blora,” tegas Pj Bupati Ihwan Sudrajat dihadapan seluruh pedagang pasar saat audiensi di Pendapa Bupati Blora, Rabu (13/01/2016).

Sementara bagi pedagang yang masih belum bisa menerima putusan yang telah ditetapkan, Pj Bupati mempersilahkan untuk mengajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Ihwan Sudrajat, menambahkan, dirinya akan tetap konsisten dalam menegakkan perda. Ia mengaku tidak akan bergeming sedikitpun, meski dihantam protes oleh para pedagang. Ihwan menegaskan, apa yang diupayakan adalah demi Blora yang lebih baik. ”Saya tidak ada apa-apanya, apa arti nama Ihwan Sudrajat sementara dengan ini kalian bisa ekspansi bisnis kemana-mana,” ujar Ihwan mencoba meyakinkan pedagang.

Dalam hitungan, bagi kios kelas satu Rp 15 ribu per meter, per bulan Rp 180 ribu, sehari Rp 500. Bagi kios kelas dua Rp 12 ribu per bulan sementara dalam satu tahun Rp 144 ribu berarti sehari cuman Rp 404. Sementara untuk pedagang kios kelas tiga Rp 120 ribu per tahun.

Sementara, dalam penyampaian Ihwan mengaku akan mengkaji retribusi bagi pedagang dengan kios di depan dan kios yang di belakang. ”Untuk zonasi akan kami kaji ulang. Bagi pedagang yang di depan dan yang di belakang kalau bayarnya sama berarti saya tidak punya otak,” kata Ihwan.

Hamzin, salah seorang pedagang Pasar Jepon yang menempati kios nomor 5 mengungkapkan pihaknya kini sepakat setelah mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari Pj Bupati. ”Semula kami bukan tidak mau mentaati Perda, namun yang menjadi persoalan adalah kenapa naiknya berlipat. Tapi sekarang kami sudah paham dan mau menaati,” katanya.

Sementara dalam audiensi tersebut dihadiri kepala Disperindagkop Blora, Masykur juga dihadiri oleh pedagang Pasar Jepon, Pasar Kunduran juga dari Pasar Ngawen. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)