Pedagang Pasar Induk Blora Emoh Pindah, Ini Reaksi Pemkab

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) Maskur, menyatakan, bahwa pihaknya memaklumi atas munculnya aksi penolakan yang dilakukan oleh pedagang, Kamis (31/3/2016).

“Kalau sudah satu dua tahun pindah, pedagang termasuk masyarakat akan terbiasa. Mereka bakal menyesuaikan dengan lokasi pasar yang baru,” ujar Maskur.

Ia juga menambahkan, bahwa berdasarkan rencana bupati, pasar yang baru nantinya akan terintegrasi sarana trasnportasi dengan mudah, yakni dengan pembangunan sub terminal di kawasan pasar yang baru.
“Sepengetahuan kami juga akan dilakukan penataan angkutan umum. Sehingga memudahkan masyarakat mengakses pasar baru tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan MuriaNewsCom, mengenai potensi penolakan pedagang yang nantinya akan dipindah, Maskur belum memikirkan dampak dari pemindahan tersebut dari pedagang berupa penolakan.
Saat itu, ia juga mengharapkan agar pemindahan pasar bisa berjalan dengan mulus tanpa ada penolakan dengan pedagang. “Ketika selesai proses pembangunan nantinya, semua pedagang bisa menerima dan tidak ada perlawanan,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Pedagang Pasar Induk Blora Protes

Pedagang Pasar Induk Blora Protes

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sejumlah pedagang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk Pasar Induk Blora (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rencana Bupati Blora Djoko Nugroho untuk memindahkan pasar induk Blora ke wilayah Gabus rupanya menemui kendala. Hal itu dikarenakan sejumlah pedagang pasar induk yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Induk menolak rencana tersebut, dengan menggelar aksi penolakan pemasangan spanduk di pintu masuk pasar.

“Dengan tegas kami menolak Pasar Induk Blora dipindah di wilayah Gabus,” ujar Tarwa Saladin, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Induk Blora, Kamis (31/3/2016).

Prionggo, pengurus paguyuban pedagang lainnya menambahkan, secara historis di daerah mana saja, pasar induk kabupaten itu lokasinya berada di wilayah perkotaan dan tidak jauh dari alun-alun. Dia menyebut, dengan lokasi pasar induk Blora yang saat ini berada di wilayah perkotaan saja, kondisinya relatif sepi pembeli. “Kami khawatir jika pasar dipindah ke Gabus, justru akan lebih sepi pembeli. Apalagi wilayah Gabus itu berada bukan di jalur lalu lintas umum. Pembeli akan malas datang ke sana karena jauh,” ujar dia.

Sekadar diketahui, kawasan Gabus berada di wilayah Kelurahan Mlangsen. Jaraknya sekitar tiga kilometer dari pasar induk Blora saat ini. Calon lokasi pasar baru itu berada di tepi jalan jalur Blora-Randublatung.
Prionggo juga menyoal kebijakan bupati yang ingin memindahkan pasar ke kawasan Gabus Mlangsen itu.

Ia membandingkan ketika Blora dipimpin oleh Ihwan Sudrajat sebagai Penjabat Bupati, merencanakan akan membangun pasar Blora menjadi lebih modern, bukannya dipindahkan. Atas rencana pembangunan pasar yang lebih modern itu, para pedagang menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10 meter pada Desember 2015 silam.

“Tahu-tahu sekarang begitu terpilih kembali menjadi bupati, Bupati Djoko Nugroho justru akan memindah pasar induk,” pungkas Prionggo.

Editor : Akrom Hazami

Pedagang Pasar Induk Blora Tolak Pemindahan Lokasi Pasar Ke Gabus

Kondisi pasar induk Blora pada lantai dua sepi. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Kondisi pasar induk Blora pada lantai dua sepi. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rencana pemindahan Pasar Induk Blora ke kawasan Gabus, rupanya menuai reaksi penolakan dari pedagang pasar Blora. Sureni (50), salah satu pedagang yang menolak rencana pemindahan pasar.

 

Hal itu ia ungkapkan atas dasar pangsa pembeli yang nanti ketika dipindah di wilayah Gabus menurun ketimbang di pasar yang saat ini ia tempati berdagang. Sepinya pembeli, merupakan alasan yang logis bagi para pedagang.

Baca juga : Pasar Induk Blora Bakal Dipindahkan

Bangun Pasar Induk Baru, Pemkab Blora Belum Tahu Pasar Induk Lama Diapakan

Ini yang Dipersiapkan Pemkab Blora Sebelum Memindahkan Pasar Induk

Sedangkan, Murti (45) pedagang yang lain mengatakan sampai saat ini masih belum ada sosialisasi atas pemindahan pasar. Ia juga mengusulkan, agar  keberadaan pasar induk yang sekarang, lebih baik dibangun lebih bagus daripada harus dipindahkan. Menurutnya, pemindahan pasar berdampak sepinya pembeli.

”Di sana kan jalur kecil, kemungkinan hanya orang Randublatung saja yang lewat. Ya mending di sini saja, lebih baik pasar sini saja yang dibangun ketimbang harus dipindahkan,” jelasnya.

Maskur Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya masih menggodok rencana pemindahan pasar. Direnacanakan, tahun ini selesai dalam tahap perencanaan. Setelah selesai perencanaan, pihaknya langsung melelang.

Mengenai potensi penolakan pemindahan pasar dari para pedagang, pihaknya masih belum menyiapkan trik untuk itu. Namun, ia berharap, ketika nanti pemindahan pasar terealisasi, para pedagang bisa legowo atas pemindahan pasar. ”Semoga semuanya lancar, kami akan persiapkan sematang mungkin,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni 

Ini yang Dipersiapkan Pemkab Blora Sebelum Memindahkan Pasar Induk

Pasar Induk Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pasar Induk Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rencana pemindahan Pasar Induk Blora dari Jalan Gatot Subroto ke kawasan Gabus Kelurahan Kamolan, mulai dipersiapkan pemkab.

Maskur, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Blora mengungkapkan, pihaknya akan memeprsiapkan segala yang dibutuhkan guna pembangunan pasar yang menjadi pusat perekonomian warga Blora itu.

Diantara persiapan yang akan dilakukan yakni, melakukan perencanaan analisis mengenai dampak lingkunagn (amdal) dan pemadatan lahan. Hal itu, menurut Maskur, akan direncanakan selesai pada tahun ini.

Sedangkan luasan lahan yang diperlukan guna membangun pasar, pihaknya masih belum menghitung. “Yang pasti, yang kita hitung jumlah pedagang pasar sebagai tolok ukur. Ada sekitar 2 ribu lebih pedagang di dalam maupun diluar pasar induk,” jelas Maskur kepada MuriaNewsCom.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Pasar Induk Blora Bakal Dipindahkan

Pj Bupati Blora Tetap Terapkan Perda pada Pedagang Pasar

Audiensi pedagang pasar menegani kesepakatan perda di rumah dinas Bupati Blora MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Audiensi pedagang pasar menegani kesepakatan perda di rumah dinas Bupati Blora MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Akhirnya menemui jalan tengah antara pedagang dan pejabat Bupati Blora Ihwan Sudrajat perihal pelaksanaan perda nomor 7 dan nomor 8 tahun 2010 serta perda nomor 3 tahun 2013. Pj Bupati Blora berhasil meyakinkan pedagang yang semula menolak dengan diterapkannya perda tersebut.

Dengan hitung-hitungan yang sistematis Pj Bupati menjelaskan kepada pedagang dalam penerapan perda merupakan hasil hitungan cermat guna menaikkan pendapatan asli daerah. ”Saya harus siap mengahadapi apapun, seperti menghadapi bapak saat ini. Karena saya tidak ada motif. Ini murni untuk Blora,” tegas Pj Bupati Ihwan Sudrajat dihadapan seluruh pedagang pasar saat audiensi di Pendapa Bupati Blora, Rabu (13/01/2016).

Sementara bagi pedagang yang masih belum bisa menerima putusan yang telah ditetapkan, Pj Bupati mempersilahkan untuk mengajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Ihwan Sudrajat, menambahkan, dirinya akan tetap konsisten dalam menegakkan perda. Ia mengaku tidak akan bergeming sedikitpun, meski dihantam protes oleh para pedagang. Ihwan menegaskan, apa yang diupayakan adalah demi Blora yang lebih baik. ”Saya tidak ada apa-apanya, apa arti nama Ihwan Sudrajat sementara dengan ini kalian bisa ekspansi bisnis kemana-mana,” ujar Ihwan mencoba meyakinkan pedagang.

Dalam hitungan, bagi kios kelas satu Rp 15 ribu per meter, per bulan Rp 180 ribu, sehari Rp 500. Bagi kios kelas dua Rp 12 ribu per bulan sementara dalam satu tahun Rp 144 ribu berarti sehari cuman Rp 404. Sementara untuk pedagang kios kelas tiga Rp 120 ribu per tahun.

Sementara, dalam penyampaian Ihwan mengaku akan mengkaji retribusi bagi pedagang dengan kios di depan dan kios yang di belakang. ”Untuk zonasi akan kami kaji ulang. Bagi pedagang yang di depan dan yang di belakang kalau bayarnya sama berarti saya tidak punya otak,” kata Ihwan.

Hamzin, salah seorang pedagang Pasar Jepon yang menempati kios nomor 5 mengungkapkan pihaknya kini sepakat setelah mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari Pj Bupati. ”Semula kami bukan tidak mau mentaati Perda, namun yang menjadi persoalan adalah kenapa naiknya berlipat. Tapi sekarang kami sudah paham dan mau menaati,” katanya.

Sementara dalam audiensi tersebut dihadiri kepala Disperindagkop Blora, Masykur juga dihadiri oleh pedagang Pasar Jepon, Pasar Kunduran juga dari Pasar Ngawen. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)

PAD Blora dari Sektor Retribusi Pasar Masih Minim

Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat didampingi oleh Kepala Disperindakop dan Kepala DPPKKI Blora.(MuriaNewsCom/Priyo)

Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat didampingi oleh Kepala Disperindakop dan Kepala DPPKKI Blora.(MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA – Penjabat (Pj) Bupati Blora Ihwan Sudrajat menegaskan, bahwa untuk merawat, mengelola dan merevitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora membutuhkan dana besar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Blora masih sangat rendah.

”Bayangkan dari 15 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blora, tahun ini hanya memberikan PAD dari sektor retribusi sebesar Rp 800 juta. Ini nilai yang sangat kecil dan saya yakin tidak cukup untuk dana perawatan dan perbaikan pasar. Perlu adanya keberanian untuk meningkatkan retribusi pada pedagang,” ujar Pj Bupati Blora Ihwan Sudrajat, Senin (14/9/2015).

Menurutnya, retribusi kebersihan pasar yang dibebankan kepada para pedagang setiap hari hanya Rp 100. Dengan retribusi sekecil itu, ia tidak yakin dana itu akan cukup untuk merawat dan memperbaiki pasar jika ada kerusakan.

”Tugasnya pemerintah itu memang membangun pasar. Tapi untuk pengelolaan, kebersihan dan perawatannya diserahkan ke pengelola pasar. Dia harus berani melakukan penertiban, berani menata serta menjalankan manajemen yang bagus,” ungkapnya.

Pada tahun 2010,  PAD dari pasar Rp400 juta. Pada tahun 2011 mencapai Rp 1,3 milyar dan tahun ini Rp800 juta. “Tentu ini masih jauh dari harapan. Pedagang dan pengelola juga harus memahami ketika pasar dibangun, maka juga harus diimbangi dengan pengembangan dan pemeliharaan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika ingin pasar bisa tertata rapi, bersih, dan nyaman, perlu dinaikkan retribusinya. Pedagang tidak akan mengeluh, karena beban retribusinya akan dikenakan pada pembeli. (PRIYO/KHOLISTIONO)