Panwas Rembang Bubar Sebelum Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Masa Bhakti 2016 -2021

Panwas Pilkada Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Panwas Pilkada Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang menyatakan tidak akan menghadiri pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Hal tersebut disebabkan karena masa tugas Panwas Rembang sudah habis pada bulan Maret tahun 2016. Sedangkan pelantikan kepala daerah direncanakan serentak Juni tahun depan.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, masa tugas panwas maksimal 12 bulan. ”Tetapi di Rembang masa tugasnya hanya 10 bulan atau sampai Maret nanti atas pertimbangan DPRD,” katanya kepada awak media, Selasa (22/12/2015).

Selain karena masa tugas yang telah purna, menurutnya, di Peraturan KPU juga tidak mengatur adanya kewajiban bagi panwas untuk mengawal sampai pelantikan. ”Kecuali jika ada Permendagri atau Perpres yang mengatur, baru ada pengawalan,” ujarnya.

Saat ini Panwas Pilkada Rembang sudah mengakhiri tugas pengawas TPS. Selanjutnya, PPL yang berakhir masa tugas pada Januari mendatang. Kemudian Panwascam akan menyusul purna setelah menerima honor di bulan Februari. ”Yang terakhir, panwas tingkat kabupaten mengakhiri masa tugas di bulan Maret,” ungkapnya.

Sisa waktu tugas, lanjut Totok, difokuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban, baik sisi kinerja dan laporan keuangan. ”Untuk hal tersebut akan diberikan bimtek dari Bawaslu agar pelaporan berlaku normatif dan prosedural. Sehingga tidak menyisakan permasalahan karena akan diperiksa oleh jajaran BPK,” pungkasnya. (AHMAD WAKID/TITIS W)

 

Panwas Kabupaten Rembang Akui Kesulitan Minimalisir Politik Uang 

Ketua Panwas Kabupaten Rembang Totok Suparyanto (Istimewa)

Ketua Panwas Kabupaten Rembang Totok Suparyanto (Istimewa)

 

REMBANG – Kerawanan politik uang selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Rembang tahun ini diprediksi tetap tinggi. Namun,Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Rembang mengaku kesulitan menjerat pelakunya.

Ketua PanwasKabupaten Rembang Totok Suparyanto, mengaku belum menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang. Namun, potensi kerawanan pelanggaran masih sangat besar.

Sebab, meski pelaku bisa dijerat pidana oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan pasal 149 KUHP, masih ada beberapa celah hukum bagi pelaku politik uang. Salah satunya, jika pelaku bukan dari pihak pasangan calon

“Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 Juncto 8 tahun 2015, yang bisa dijerat adalah paslon. Selain dari paslon adalah tim yang terdaftar di KPU, jika di luar itu tidak bisa dijerat,” terangnya.

Kemudian, panwas juga hanya punya waktu tiga hari untuk memproses laporan sebelum kedaluwarsa. “Jika ada terlapor atas dugaan kasus politik uang, biasanya orang yang melakukan pergi dari Rembang, entah kemana. Sehingga setelah tiga hari, laporan itu menjadi kedaluarsa,” tegasnya.

Totok mengakui, tak banyak yang bisa dilakukan panwas, selain upaya pencegahan. Pola kerja Panwas pun berubah, sesuai peraturan Bawaslu Nomor 7. Divisi penindakan pada Panwas kini telah diganti menjadi divisi pencegahan yang bertugas mensosialisasikan Pemilu bersih kepada masyarakat.

“Salah satu tugasnya, untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan politik uang,” tegasnya.

Namun menurutnya, upaya merubah pola pikir masyarakat agar tak melakukan politik uang, bukan perkara mudah. “Itu persoalan mindset dan sumber daya manusia, apalagi banyak masyarakat Rembang yang masih di bawah garis kemiskinan,” pungkasnya. (KHOLISTIONO)

Diminta Cek Ulang Berkas Calon Bupati Perseorangan, Ini Jawaban KPU dan Panwas Rembang

Berkas kelengkapan dukungan pasangan calon perseorangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto ketika diserahkan kepada KPU Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Berkas kelengkapan dukungan pasangan calon perseorangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto ketika diserahkan kepada KPU Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI masing-masing meminta kepada KPU dan Panwas Kabupaten Rembang untuk mengecek ulang berkas calon bupati yang maju lewat jalur perseorangan.

Permintaan itu diduga karena adanya masalah pencalonan perseorangan di daerah lain. Bagaimana tanggapan KPU dan Panwas setempat, berikut jawaban penyelenggara dan pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati di Kota Garam.

Adib Ulinnuha, Komisioner Divisi Pencalonan pada KPU Rembang membenarkan adanya perintah mencermati kembali pencalonan dari jalur perseorangan, yakni pasangan calon Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto. Menurutnya perintah tersebut tidak menjadi beban dan masalah. Sebab di Rembang dia pastikan tidak ada masalah.

“Beberapa hal yang diminta untuk dicermati kembali adalah kelengkapan dokumen pencalonan dan syarat minimal dukungan calon perseorangan. Karena Rembang kita pastikan tidak ada masalah kami pun sudah memberi jawaban kepada KPU Pusat. Karena nggak ada masalah, sudah kita sampaikan ke KPU kalau memang tidak ada masalah,” ujar Adib, Sabtu (26/9/2015).

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilbup Rembang 2015 juga membenarkan adanya perintah dari Bawaslu RI untuk mengecek ulang proses pencalonan kandidat perseorangan. Menurutnya perintah tersebut disebut beruntun karena Bawaslu juga memerintahkan agar Panwas ikut mencermati proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Beberapa hal yang diminta dicek kembali oleh Bawaslu adalah proses verifikasi baik secara administrasi atau faktual terhadap berkas calon perseorangan. Namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab kami juga sudah mengawasi sesuai prosedur tetap pengawasan dan memang tidak ada masalah yang substantif,” kata Totok. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Awasi Mobil Dinas untuk Kampanye, Panwas Minta Bantuan Masyarakat

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas saat masa kampanye. Sebab pemakaian fasilitas negara cukup rawan dilakukan dalam kampanye pasangan calon kepala daerah pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2015. Apalagi pengawasan penggunaan mobil dinas itu cukup sulit dilakukan.

”Guna menekan potensi penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye, kami memperkuat fungsi PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Mereka akan kami minta mengawasi secara ketat pelaksanaan kampanye pasangan calon,” ujar Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang, Rabu (9/9/2015).

Totok Suparyanto mengaku cukup kesulitan dalam penertiban penggunan mobil dinas untuk kampanye. Sebab ada beberapa kendaraan dinas yang dilengkapi dengan dua plat nomor yang berbeda, yakni pelat merah dan pelat hitam. Meskipun belum menerima laporan ada pelanggaran penggunaan mobil dinas, dia tetap berharap kepada masyarakat agar ikut mengawasi.

”Jika mengetahui ada mobil dinas digunakan untuk kampanye, langsung foto saja kendaraannya dan siapa yang membawanya. Tentang pelibatan alat negara atau PNS di kampanye, kami juga belum menerima laporan. Namun aturannya sudah jelas, jika PNS terlibat aktif dalam kampanye mereka bisa terkena sanksi disiplin pegawai,” kata Totok Suparyanto. (AHMAD FERI/TITIS W)

Pilkada Rembang Bisa Diganggu Perusuh Kalau Begini

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pilkada Rembang bisa diganggu perusuh karena tidak adanya Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Totok Suparyanto, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang membeberkan alasan tentang memunculkan wacana menghentikan tugas PPL.

Dia mengaku tidak mau hanya menuntut PPL untuk terus bekerja, tanpa memperhatikan aspek hak yang harus mereka dapatkan. Apalagi sampai saat ini baru PPL yang bertugas di 7 Kecamatan yang menerima honor 1 bulan, dari 3 bulan honor yang mestinya mereka terima.

“Rencana memberhentikan PPL untuk sementara bukan merupakan upaya melemahkan pengawasan pilkada. Kami hanya tidak mau, menugaskan PPL tanpa jaminan haknya. Merekrut PPL tentu ada dasarnya, lalu ada hak dan kewajibannya juga. Kalau kami hanya menuntut kewajiban, sementara hak mereka tidak jelas, ya kami jelas tidak mau,” ujar Totok, Selasa (1/9/2015).

Totok mengatakan alokasi anggaran khusus untuk membayar honor 294 PPL Pilkada di Rembang mencapai Rp 147 juta per bulan atau sekitar Rp 500 ribu per PPL per bulan. Menurutnya honor itu pun masih ditambah dengan transportasi sebesar Rp 150 ribu per PPL per bulan. Namun hingga kini, baru PPL di 7 kecamatan yang menerima honor setelah menyelesaikan persyaratan administrasi pencairan honor.

“Namun itu saja baru 1 bulan, dari tiga bulan honor yang mestinya dibayar. PPL di 7 kecamatan yang lain akan menyusul pencairan satu bulan honor, tetapi syaratnya seperti jurnal tugas, mesti beres dulu. Kami berharap segera ada solusi cepat dari pihak terkait,” tambah Totok. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Kinerja Panwas Pilkada Rembang Terancam “Loyo” Karena Kurang Anggaran

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Gara-gara mulai kekurangan anggaran, kinerja Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang terancam “loyo” alias tak maksimal. Sebab mereka kini mulai berancang-ancang untuk memberhentikan sementara seluruh petugas pengawas lapangan (PPL) yang tersebar di 287 desa dan 7 kelurahan. Wacana ini mencuat akibat belum jelasnya sikap Pemkab setempat untuk memenuhi kekurangan anggaran.

”Jika hingga akhir September ini belum ada kejelasan, ya terpaksa PPL kami hentikan. September akan menjadi pengabdian terakhir. Mereka kembali melanjutkan tugas jika anggarannya sudah pasti ada, sah dan jelas. Namun sejauh ini kami belum tahu secara pasti bagaimana mekanisme pemenuhannya,” ujar Totok Suparyanto, Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Rembang, Selasa (1/9/2015).

Totok mengatakan, kekurangan anggaran kemungkinan bisa ditempuh melalui jalur tim anggaran lagi atau langsung ke DPRD. Misalnya melalui DPRD, pembahasannya juga masih harus menunggu bahan kebijakan umum anggaran dari setiap SKPD. Namun sampai saat ini kebijakan anggaran itu belum juga masuk ke DPRD. Dia menyebutkan total anggaran bagi Panwas mencapai Rp 3,2 miliar.

”Tetapi dari jumlah itu baru Rp 1 miliar yang bisa kita cairkan, sedangkan sisanya (Rp 2,2 miliar), pencairannya menunggu pengesahan APBD Perubahan 2015. Hibah Rp 3,2 miliar itu pun, masih kurang Rp 1,9 miliar, karena kebutuhan anggaran kami bertambah menjadi lebih dari Rp 5 miliar. Sebab ada perubahan ketentuan masa tugas Panwas di tingkat kabupaten, Panwascam, dan PPL,” kata Totok Suparyanto. (AHMAD FERI/TITIS W)

KPU Rembang Dapat Rekomendasi dari Panwas untuk Ganti PPS Desa Sendangwaru

Lampiran Pengumuman KPU kabupaten Rembang Nomor:09/Pilbup-Rembang/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang nama PPS terpilih se-Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Lampiran Pengumuman KPU kabupaten Rembang Nomor:09/Pilbup-Rembang/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang nama PPS terpilih se-Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015 merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan pergantian seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Lanjutkan membaca

Panwas Pilkada Rembang Lega Dapat Kantor Baru

Penunjuk arah Kantor Panwas Pilkada Kabupaten Rembang berada tepat di depan rumah dinas wakil bupati. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Penunjuk arah Kantor Panwas Pilkada Kabupaten Rembang berada tepat di depan rumah dinas wakil bupati. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Kantor sekretariat merupakan syarat mutlak bagi Panwas di tiap kabupaten. Totok Suparyanto, Ketua Panwas mengaku nyaman dengan kantornya yang sekarang. Dia tidak mempersoalkan dengan kedekatan kantornya dengan rumah dinas wakil bupati. Sebab per 20 Juli nanti, sudah tidak ditempati lagi.

Menurut Totok, kantor barunya representatif karena secara areal parkir, lumayan luas. Jika pihaknya perlu rapat yang menghadirkan banyak orang, tinggal pakai gedung bercat hijau di bagian timurnya.

“Secara keamanan pun terjamin, karena dijaga oleh aparat Satpol PP yang sekaligus menjaga rumah dinas. Kami sudah tiga pekan ini lah pindahan ke sini. Kantor sekarang lumayan representatif, parkirnya luas. Jika kita mau rapat, juga dekat dengan gedung hijau. Kantor ini mungkin didesain untuk tempat singgah tamu dinas wakil bupati. Namun untuk sementara dipakai Panwas dulu,” kata Totok Suparyanto. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Terlunta-lunta, Dari Warung Bakso Kini Panwas Rembang Akhirnya Ngantor di Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati

Penunjuk arah Kantor Panwas Pilkada Kabupaten Rembang berada tepat di depan rumah dinas wakil bupati. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Penunjuk arah Kantor Panwas Pilkada Kabupaten Rembang berada tepat di depan rumah dinas wakil bupati. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Usai menempati bekas warung bakso di kawasan Jalan Diponegoro, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Rembang akhirnya memiliki kantor baru.

Panwas Pilkada akhirnya memilih ngantor di salah satu bangunan di kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang di kawasan Jalan Soetomo. Panwas pemilihan bupati dan wakil bupati ini sebelumnya berharap bisa ngantor di gedung bekas kantor Bapel JKRS di sebelah barat Gedung Balai Kartini.

“Namun karena belum ada kejelasan dan kita terdesak dengan keperluan administrasi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) yang membutuhkan alamat sekeretariat, akhirnya kita putuskan untuk menempati gedung di belakang Kantor Kesbangpolinmas kompleks rumah dinas wakil bupati,” ujar Totok Suparyanto, Selasa (7/7/2015). (AHMAD FERI KHOLISTIONO)

Komisi II DPR Bakal Inspeksi Kesiapan KPU Sambut Pilkada Rembang

Mohammad Arwani Thomafi, anggota Komisi II DPR RI. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Mohammad Arwani Thomafi, anggota Komisi II DPR RI. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Komisi II DPR RI berencana menginspeksi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang dalam menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

Sesuai rencana, anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Arwani Thomafi dijadwalkan hadir ke kantor KPU setempat pada Jum’at (3/7/2015) sore. Selain itu, politisi PPP tersebut juga bakal meninjau kesiapan pengawasan dan pengamanan Pilkada.

Agenda inspeksi ini merupakan salah satu bagian dari kunjungan kerja (Kunker) di luar masa reses anggota DPRD di masa persidangan IV ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Gus Aang, demikian sapaan akrab Arwani Thomafi bakal meninjau secara langsung perkembangan pelaksanaan Pilkada di Kota Garam. Seperti diketahui, dia merupakan politisi asal Lasem yang maju di Dapil III Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Rembang, Blora, Pati dan Grobogan.

Selain mengecek secara langsung kesiapan KPU sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang, Arwani juga berencana mendatangi kantor panitia pengawas (Panwas) Pilkada guna mengetahui seberapa jauh persiapan pengawasan yang telah dilakukan.

Sejauh ini Panwas Pilkada Rembang telah membentuk panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan panitia pengawas lapangan (PPL). Pengamanan pilkada dari berbagai unsur juga akan dipantau kesiapannya oleh Gus Aang.

Seperti diketahui, KPU setempat hingga kini masih melakukan verifikasi faktual bukti dukungan pasangan calon perseorangan Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib menyetorkan hasil verifikasi kepada KPU pada Senin (6/7/215) mendatang melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK). (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Tangani Sengketa Pilkada, Panwas Bakal Rajin Konsultasi ke Bawaslu

Panwas Pilkada Kabupaten Rembang saat menggelar seleksi wawancara bagi calon anggota Panwascam belum lama ini. Panwas setempat akan lebih rajin konsultasi dengan Bawaslu seiring adanya tanggungjawab penanganan sengketa Pilkada. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang menyatakan bakal lebih rajin konsultasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah.

Lanjutkan membaca

Ini Jadwal Seleksi Wawancara Bagi 101 Calon Anggota Panwascam

Panwas Pilkada Rembang 2015 tengah mengoreksi hasil tes tertulis calon anggota Panwascam dengan pengawasan ketat dari tim asistensi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Usai seleksi tertulis, Panwas Pilkada Rembang akan melanjutkan ke tahapan akhir seleksi wawancara di SMA Negeri 1 Rembang, pada Selasa (2/6/2015) dan Rabu (3/6/2015). (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Panwas Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015 telah menyelesaikan dan mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

Lanjutkan membaca

Perbedaan Jumlah Peserta Seleksi Wawancara Panwascam Dipertanyakan

Panwas Pilkada Rembang 2015 tengah mengoreksi hasil tes tertulis calon anggota Panwascam dengan pengawasan ketat dari tim asisten Bawaslu Jateng. Perbedaan jumlah peserta seleksi akhir wawancara bagi panwascam sempat dipertanyakan masyarakat. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Perbedaan jumlah peserta seleksi akhir wawancara bagi panitia pengawas kecamatan (Panwascam) mengundang pertanyaan dari kalangan masyarakat.

Lanjutkan membaca

Tak Punya Kantor, Panwas Rembang Numpang di Rumah Anggota

Ketua Panwas Pilbup Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto.(MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG-Jelang perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2015, panitia pengawas (Panwas) pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Rembang belum memiliki kantor sekretariat. Untuk sementara ini, mereka menghuni kantor sekretariat sementara di Jalan Diponegoro 68A Rembang. Kantor itu pun merupakan bangunan milik salah seorang anggota Panwas setempat, Budi Handayani.

Lanjutkan membaca