13 Laporan Politik Uang pada Pilkada Pati Tidak Bisa Ditindaklanjuti, Ini Alasannya

Sejumlah warga melaporkan dugaan politik uang di Kantor Panwaslu Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 13 laporan dugaan politik uang pada Pilkada Pati tidak bisa ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Achwan, Jumat (24/2/2017).

“Dari 13 laporan, enam laporan dicabut. Pencabutan laporan dilakukan pelapor maupun saksi. Yang jadi saksi rata-rata terlapor, penerima yang bersedia menjadi saksi. Setelah tahu konsekuensinya, laporan akhirnya dicabut,” ujar Achwan.

Sementara sisanya, laporan tidak memenuhi unsur material sehingga dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti. Unsur material yang dimaksud, antara lain alat bukti, surat, ahli, pengakuan, petunjuk, dan saksi.

Dari sejumlah pemeriksaan, rata-rata transaksi pemberian uang kepada calon pemilih tidak diketahui. Padahal, Panwaslu tidak bisa memproses laporan yang tanpa disertai fakta-fakta atau bukti yang menguatkan adanya indikasi politik uang.

“Kendala kita, ada semacam persepsi masyarakat, seolah-olah Panwaslu membiarkan. Padahal, semua laporan diolah di dapur sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Tidak main-main, laporan itu dikaji bersama,” tuturnya.

Bila Panwaslu memaksakan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak memenuhi unsur material, hal itu justru dianggap bermasalah. Karena itu, anggapan dari masyarakat yang sempat menyinggung kinerja Panwaslu dianggap menjadi risiko dan konsekuensi pekerjaan.

“Yang jelas, kami sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan prosedur.  Laporan yang masuk juga tidak asal ditolak, tetapi melalui mekanisme pengkajian bersama polisi dan jaksa,” tambahnya.

Tercatat, ada sebanyak 102 temuan dan laporan yang diterima Panwaslu selama tahapan Pilkada Pati. Sebanyak 23 laporan tidak bisa ditindaklanjuti, sedangkan 79 temuan sudah ditindaklanjuti. Sebagian besar temuan dari Panwaslu adalah pelanggaran alat peraga kampanye (APK).

Namun, tim sukses Haryanto-Arifin di berbagai daerah,katanya, sebagian besar patuh dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan Panwaslu terkait adanya pelanggaran APK. “Prinsipnya, Panwaslu bekerja secara terbuka, sesuai dengan prosedur dan aturan untuk mengawasi jalannya Pilkada agar berlangsung demokratis dan bermartabat,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

Kantor Panwas Pati Digeruduk Massa, Nyaris Terjadi Bentrok

Petugas kepolisian berupaya menenangkan massa yang berada di Kantor Panwas Pati, Selasa (14/2/2017) malam. (Humas Bawaslu Jateng)

MuriaNewsCom,Pati – Panwas Kabupaten Pati sejak akhir masa kampanye sampai dengan Selasa (14/2/2017) malam telah menerima 13 laporan dugaan politik uang. Dugaan tersebut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pati.  Politik uang diduga dilakukan oleh pihak pasangan Haryanto-Arifin yang merupakan pasangan calon tunggal pada Pilkada Pati.

Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo yang tiba di Kantor Panwas Kabupaten Pati sejak kemarin sore, menyaksikan langsung proses proses penanganan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Pati. Berdasarkan pengamatan, 3 Anggota Panwas Kabupaten Pati nampak sibuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi peristiwa.

Sementara di areal Gedung Panwas, terlihat massa berjumlah puluhan orang  yang juga mengawasi penanganan yang dilakukan oleh panwas. Menurut info di jajaran Panwas, massa tersebut secara bergantian hadir di Kantor Panwas setiap harinya sejak beberapa hari lalu. Massa tersebut nampak emosional dan sesekali menekan anggota Panwas. 

“Melihat situasi itu, saya menemui dan mendengarkan segala keluhan dan harapan dari massa tersebut. Upaya ini dilakukan untuk meredakan situasi agar tidak berujung pada tindakan-tindakan kekerasan,” ujar Teguh Purnomo.

Malam harinya, massa semakin bertambah.Sementara Anggota Panwas melalui forum Sentra Gakkumdu sedang melakukan pembahasan atas laporan bersama pihak kepolisian dan kejaksaan.

Sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba puluhan orang berdatangan memasuki areal Gedung Panwas dan bersitegang dengan massa yang sudah datang sebelumnya. Terdengar teriakan-teriakan dari massa yang baru berdatangan.

Dilihat dari kendaraan yang dibawa oleh massa yang beridentitas salah satu partai politik serta dari teriakan-teriakan, massa yang terakhir ini merupakan pendukung pasangan calon tunggal.

Keributan tersebut berlangsung hampir 1 jam dan berakhir setelah Kapolres Pati Ari Wibowo bersama pasukan tiba di Kantor Panwas dan meminta massa dari kedua belah pihak membubarkan diri dan meninggalkan areal gedung panwas.

Editor : Kholistiono

 

Ini Putusan DKPP Soal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Panwas Pati

Anggota Panwaslu Pati menyaksikan telekonferens di Bawaslu Jateng saat DKPP memutuskan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik pengawasan pemilukada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menolak laporan Itkonul Hakim, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan terlapor Panwaslu Pati. Penolakan itu dilayangkan, setelah DKPP memeriksa dan mendengar jawaban para teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, serta keterangan para saksi dalam persidangan.

“Para teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang. DKPP menolak pengadu untuk seluruhnya, sehingga DKPP akan merehabilitasi nama baik pada teradu,” ujar Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie.

Rehabilitasi dilakukan kepada Ketua Panwaslu Pati Achwan dan dua anggotanya, Achmadi dan Muhammad Rifa’i. Setelah putusan diberikan, DKPP memerintahkan Bawaslu Jawa Tengah untuk menindaklanjuti putusan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Selain itu, Bawaslu RI juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Keputusan itu keluar, setelah tujuh anggota DKPP menggelar rapat pleno. Mereka adalah Jimly Asshiddiqie, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Endang Wihdatingtyas, dan Ida Budhiarti.

Seperti diberitakan sebelumnya, Itkonul Hakim, warga Desa Kajen, RT 2 RW2 Kecamatan Margoyoso, melaporkan Panwaslu Pati ke DKPP dengan alasan tidak melaksanakan tugasnya sebagai panwaslu, karena tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye.

Dalam laporannya, Itkon menilai, Haryanto telah melakukan pelanggaran, yaitu mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 dan mengeluarkan Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs tertanggal 2 November 2016. Pada 17 November 2016, Itkon juga menganggap ada pelanggaran pemilihan yang dilakukan Haryanto dalam masa kampanye dengan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan petahana dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan paslon.

Namun, semua laporan yang dilayangkan Itkon ditolak DKPP, setelah melalui persidangan dan rapat pleno. Pasalnya, Panwaslu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Nama baik anggota Panwaslu Pati juga akan direhabilitasi DKPP.

Editor : Kholistiono

Polisi Tinjau TPS di Pati yang Terkena Banjir

Polisi bersama KPU dan Panwaslu meninjau sejumlah TPS yang terkena banjir di Pati, Senin (13/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polres Pati yang dipimpin Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo bersama dengan Komisioner KPU dan Panwaslu Pati meninjau sejumlah lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Pati yang terkena banjir, Senin (13/2/2017).

Padahal, pemungutan suara pada Pilkada Pati kurang dua hari lagi. Bila banjir tidak segara surut, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pelaksanaan pilkada. Hal itu yang membuat polisi ikut mengawal dan memantau kondisi banjir di TPS agar pemungutan suara bisa berjalan dengan baik.

“Ada sejumlah tempat yang akan dijadikan TPS terkena banjir. Karena itu, kami turun di lapangan langsung untuk melakukan peninjauan sehingga langkah-langkah penanganannya bisa dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, pilkada bisa berjalan dengan baik,” ujar AKBP Wibowo.

Sejumlah titik TPS terdampak banjir yang ditinjau, di antaranya kawasan Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Dukuh Dongdil, Desa Gedungmulyo, Jakenan, dan Desa Tluwah, Kecamatan Juwana. Bila nanti masih belum surut, lokasi TPS yang terkena banjir akan dipindah.

“Dari hasil peninjauan di lapangan, kami memutuskan untuk memindah tempat TPS di lokasi yang tidak terkena banjir. Sebab, kemungkinan hujan masih bisa terjadi sehingga sebaiknya dipindah ke tempat yang bebas banjir,” tutur AKBP Wibowo.

Ketua KPU Pati Much Nasih menambahkan, langkah-langkah preventif perlu dilakukan agar masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya tanpa terganggu dengan banjir. Karenanya, evaluasi dari hasil peninjauan memutuskan tim untuk memindah lokasi TPS yang tidak mudah tergenang banjir saat hujan datang.

Editor : Kholistiono

Dipaksa Lapor Politik Uang ke Panwaslu Pati, Mbah Suprat Hari Ini Cabut Laporan

Suprat (kanan), warga Bumimulyo, Batangan yang mencabut laporannya di Panwaslu Pati, Senin (13/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Menjelang pencoblosan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Arifin dilaporkan sejumlah pihak ke Panwaslu Pati terkait dengan dugaan politik uang. Namun, sejumlah laporan dugaan politik uang tersebut, diketahui diduga dimanipulasi dan menjadi bagian dari konspirasi untuk menumbangkan Haryanto-Saiful Arifin.

Suprat, warga Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, misalnya. Kakek ini mengaku didatangi Jumadi, dijanjikan sesuatu dan dikasih uang. Suprat lantas diminta untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diajak untuk mendatangi Kantor Panwaslu Pati.

Tidak tahu-menahu, Suprat ternyata diajak Jumadi untuk melaporkan Haryanto-Arifin terkait dugaan politik uang. Sadar tindakannya ternyata salah dan dimanfaatkan orang lain, Suprat mendatangi Kantor Panwaslu, Senin (13/2/2017) untuk mencabut laporannya.

“Mbah Suprat tidak tahu mau ke mana. Tiba-tiba didatangi Jumadi, dikasih uang dan dijanjikan sesuatu. KTP Mbah Suprat diminta, lalu diajak ke Panwaslu Pati untuk melaporkan dugaan politik uang Pilkada Pati. Uang yang dilaporkan itu juga milik Jumadi sendiri,” ujar Armaya Mangkunegara, kuasa hukum Suprat.

Armaya menilai, laporan dugaan politik uang tersebut sarat akan kepentingan yang jahat, ada unsur pemaksaan dan penipuan. Karena itu, pihaknya akan melakukan advokasi kepada masyarakat yang dibodohi oknum-oknum agar Pilkada Pati bisa berlangsung demokratis.

Ketua Panwaslu Pati Achwan menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti pencabutan laporan dan bukti-bukti yang diberikan. Meski dicabut, Achwan tetap akan melakukan kajian terhadap laporan Nomor 015/LP/PILKADA-17/II/2017.

“Meski laporan dicabut, tapi itu tidak menggugurkan laporan. Kami akan tetap melakukan kajian lebih lanjut. Isi dari laporannya adalah dugaan pemberian uang dalam amplop dengan terlapornya Leni, warga Bumimulyo, Batangan,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

Panwaslu Bakal Tindak Tegas Praktik Politik Uang pada Pilkada Pati

Ahmadi, anggota Panwaslu Pati bidang penindakan dan pelanggaran akan menindak tegas pelaku politik uang pada Pilkada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ahmadi, anggota Panwaslu Pati bidang penindakan dan pelanggaran akan menindak tegas pelaku politik uang pada Pilkada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pati tinggal menghitung hari. Rakyat Pati akan mengikuti pesta demokrasi yang akan digelar pada Rabu (15/2/2017) mendatang.

Untuk mengantisipasi adanya politik uang yang bisa memengaruhi hasil suara, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati akan bekerja keras untuk menyebar anggotanya mengawasi kemungkinan adanya politik uang jelang pemungutan suara. Serangan fajar juga sudah diupayakan agar tidak terjadi pada Pilkada Pati.

Pasalnya, politik uang, barang atau janji dinilai akan mencederai demokrasi yang semestinya bisa berjalan dengan jujur. Terlebih, politik uang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga jelas-jelas dilarang dalam setiap pemilu.

“Kalau nanti memang ditemukan adanya politik uang yang bisa memengaruhi suara, kami akan tindak tegas. Sebab, ketentuan itu sudah diatur dalam undang-undang dan masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Ini tidak boleh terjadi,” ujar anggota Panwaslu Pati Bidang Penindakan dan Pelanggaran, Ahmadi, Kamis (2/2/2017).

Ia menjelaskan, larangan politik uang juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Dalam Perbawaslu, tindakan politik uang masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, baik saat masa kampanye maupun pelaksanaan pemilihan berlangsung, termasuk “serangan fajar.”

Kendati di Pati hanya diikuti satu pasangan calon, tetapi pihaknya akan terus melakukan pemantauan untuk memonitoring bila ada indikasi politik uang. Tindakan tegas diakui tidak hanya ditujukan kepada tim sukses calon petaha Haryanto saja, tetapi juga semua pihak yang mencoba memengaruhi seseorang dalam menggunakan hak pilih menggunakan uang atau barang.

Karenanya, tindakan tegas terkait larangan politik uang pada Pilkada Pati juga ditujukan kepada botoh yang berpotensi merusak jalannya proses demokrasi. “Penegakan terhadap pelaku politik uang berlaku untuk siapa saja yang memengaruhi suara menggunakan uang. Tak hanya timses calon tunggal, tetapi juga botoh dan pihak-pihak lain. Kami berharap, tidak ada politik uang di Pati,” harap Ahmadi.

Editor : Kholistiono

Penghitungan Suara Pilkada Pati Bakal Direkam Video dan Diunggah ke Youtube

Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta sosialisasi pengawasan berbasis IT di Hotel Pati, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta sosialisasi pengawasan berbasis IT di Hotel Pati, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Penghitungan suara Pilkada Pati yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 akan direkam untuk menghasilkan video dan diunggah ke Youtube. Perekaman akan dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

Rencana itu disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati Achwan, usai melakukan sosialisasi pengawasan berbasis teknologi informasi (TI) kepada seluruh panwas kecamatan di Hotel Pati, Senin (30/1/2017). “Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan selama pemungutan suara,” kata Achwan.

Secara teknis, perekaman video dilakukan pada momen-momen tertentu yang dianggap penting. Misalnya, pada saat ketua TPS memperkenalkan diri, perhitungan suara, hingga momen-momen ketika dirasa ada kejanggalan selama pemungutan suara berlangsung.

Hasil rekaman berupa video akan diunggah ke Youtube menggunakan akun yang sudah disediakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Sebelum mengunggah video, pengawas TPS tidak diperbolehkan melakukan proses editing video sehingga hasil rekaman diharapkan benar-benar asli.

“Rekaman video yang diunggah tidak boleh diedit. Pengambilan video diutamakan pada hasil perhitungan suara pasangan calon, baik menggunakan kertas C1 dan C1 plano. Semuanya akan direkam pengawas TPS,” ucap Achwan.

Dia berharap, terobosan baru di bidang pengawasan pilkada diharapkan bisa mengantisipasi kecurangan atau manipulasi yang dapat merusak jalannya demokrasi. Dengan adanya aktivitas perekaman video, sejumlah pihak yang berniat melakukan manipulasi akan berpikir dua kali.

“Nanti ada dua laporan yang harus diserahkan pengawas. Pertama, laporan tertulis. Kedua, laporan berupa rekaman video. Kedua laporan akan menjadi bukti dan pertimbangan bila sewaktu-waktu ada yang menggugat atau mempermasalahkan pemungutan suara,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

Jika Terbukti Tidak Netral, Ketua Panwaslu Pati Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Suasana sidang DKPP dengan teradu Panwas Kabupaten Pati yang berlangsung Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

Suasana sidang DKPP dengan teradu Panwas Kabupaten Pati yang berlangsung Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom,Pati – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dengan perkara Nomor 8/DKPP-PKE-VI/2016 terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan terlapor Panwaslu Pati digelar di Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017).

Ketua Majelis Hakim DKPP Jateng Ida Budiati menjelaskan, hasil dari persidangan selama tiga jam tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu di DKPP Pusat. Pihaknya mengklaim pemeriksaan bukti dalam sidang tersebut dianggap cukup. Pihak terlapor maupun pelapor dianjurkan melengkapi bukti-bukti yang diperkarakan.

“Ini soal tuduhan kode etik penyelenggara, fokus itu saja. Hal yang akan dilihat sejauh mana bukti yang akan diajukan bisa membuktikan teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” ungkap Ida.

Ida menegaskan, pihak DKPP tidak melakukan tindakan sampai pada aspek materiil soal benar atau salah. Namun, hanya pada perkara terkait fakta dan peristiwa dengan norma hukum. Dijelaskan lebih lanjut, DKPP memiliki wewenang menyoal apakah penyelenggaraan yang dilaksanakan Panwas Pati bisa mewujudkan pilkada yang demokratis atau justru sebaliknya, malah membawa keburukan. “Ini pada lingkup etik, bukan pada materiil. Panwas ini pelayan publik,” tegasnya.

Dalam sidang, terdapat dua saksi yang diajukan pengadu yakni Plt Bupati Pati Budiyono dan anggota Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati. 

“Ketika Panwas Pati terbukti melanggar etik, maka dilihat pelanggaran kategori apa. Apakah ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan kami beri peringatan, kalau sedang kami peringatkan sangat keras. Kalau sampai tidak netral, bisa diberikan sanksi diberhentikan secara tidak terhormat secara permanen,” ungkapnya.

Dalam sidang, puluhan relawan kotak kosong terlihat memberikan dukungan. Mengenakan pakaian merah bertuliskan “relawan kotak kosong”, mereka turut melantunkan selawat agar petahana yang dinilai sudah banyak melakukan pelanggaran diberikan sanksi. Tak hanya itu, Panwas yang dianggap tidak netral diharapkan mendapatkan sanksi etik.

Editor : Kholistiono

Ini Hasil Sidang DKPP yang Digelar di Bawaslu Jateng Terkait Pilkada Pati

Suasana sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan terlapor Tim Panwaslu Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pilkada dengan terlapor Tim Panwaslu Pati di Kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dengan perkara Nomor 8/DKPP-PKE-VI/2016 terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan terlapor Panwaslu Pati, berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. Sidang tersebut dilakukan di Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017).

Hasil dari sidang tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Anggota DKPP Ida Budhiati mengharuskan pelapor, Itkonul Hakim melengkapi bukti-bukti, terutama bukti identitas data diri saksi Yuninda. Pasalnya, Yuninda yang menjadi saksi dalam sidang tersebut tidak hadir.

“Kelengkapan bukti-bukti nantinya akan dicocokkan datanya dari pihak pelapor dan terlapor. Berhubung salah satu saksi tidak hadir, kami minta agar bukti-bukti, terutama bukti identitas data diri dari saksi yang tidak hadir bisa dilengkapi,” kata Ida.

Sementara itu, pihak terlapor, Tim Panwaslu Pati juga diminta untuk melengkapi keterangan secara tertulis terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam persidangan. Dua saksi dari pihak pelapor yang hadir adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono dan Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) Sutiyo.”Yuninda tidak bisa hadir, karena dia sedang ada kesibukan. Sebagai gantinya, kami yang menjadi saksi di persidangan,” ujar Sutiyo.

Baca juga : Sidang DKPP dengan Teradu Panwaslu Pati di Kantor Bawaslu Jateng Dikawal Ratusan Relawan Kotak Kosong

Sidang selanjutnya, pihak DKPP menunggu kelengkapan bukti dari pihak terlapor dan pelapor. Hasil persidangan dan bukti-bukti tersebut akan dibawa ke DKPP untuk menjadi bahan kajian dan evaluasi. Dalam sidang tersebut, Ida didampingi empat hakim anggota, yakni Prof Gunarto, Andreas Pandiangan, Hakim Junaedi, dan anggota Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo.

Editor : Kholistiono

Menanti Hasil Sidang Etik DKPP untuk Panwaslu Pati

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

LEMBAGA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati kini tengah menghadapi ujian. Banyak pihak yang meragukan kinerja dan independensi lembaga ini dalam mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 yang tengah berlangsung.

Masyarakat yang mulai cerdas dan melek politik tak mau hanya diam saja. Lembaga ini kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Adalah Itkonul Hakim, seorang pemuda desa dari Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang berani membawa masalah ini ke dewan etik tersebut.

Pemuda ini melaporkan Panwaslu Pati karena dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan. Sehingga calon petahana diduga leluasa melakukan pelanggaran, dan terkesan ada pembiaran. Aduan bergulir dan DKPP menerima laporan ini. Prosespun berlanjut, dan ini awal untuk membuka tabir kebenaran dari tuduhan tersebut.

Proses persidangan akan mulai dilakukan Kamis 19 Januari 2017 lusa. Sidang etik dari DKPP ini akan dimulai dengan pemeriksan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang akan melibatkan pihak-pihak yang sangat berkompeten sebagai pemeriksa. Hasil dari pemeriksaan TPD inilah nantinya yang akan menjadi salah satu pertimbangan DKPP memberi keputusan.

Secara umum keputusan DKPP nanti ada dua jenis, yakni terbukti bersalah atau tidak terbukti. Jika terbukti bersalah, nantinya ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan. Tergantung DKPP melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Panwaslu Pati ini.

Seperti sanksi administratif pada umumnya, sanksi yang bisa diturunkan dari DKPP mulai dari hanya teguran, sanksi ringan, maupun sanksi berat berupa pencopotan. Pencopotan ini pun ada beberapa jenis, karena yang dilaporkan adalah ketua panwaslu, maka sanksinya bisa pencopotan dari jabatan ketua, menjadi anggota biasa. Atau bisa juga pencopotan dari jabatan ketua maupun sebagai anggota, atau dipecat dari panwaslu.

Meski demikian, jika DKPP menyatakan aduan tidak terbukti maka panwaslu akan terlepas dari sanksi. Tak hanya sekadar lepas saja, nama baik ketua panwaslu ataupun lembaganya yang telah dilaporkan pun harus direhabilitasi, karena aduan dan tuduhan yang dilayangkan ke lembaga pengawas ini tidak terbukti.

Saat ini di Pati banyak yang berkomentar jika dampak dari dilaporkannya panwas ke DKPP ini bisa mengarah ke penundaan pelaksanaan Pilkada Pati. Tapi apakah benar seperti itu? Itu mungkin saja terjadi, tapi mungkin tidak bakal mudah. Terlebih saat ini tahapan Pilkada Pati sudah berjalan dan waktu pemilihan sudah sangat dekat, kurang dari satu bulan.

Penundaan bisa saja terjadi jika DKPP menyatakan Panwaslu Pati bersalah, dan kemudian memerintahkan lembaga pengawas untuk mengusut tentang pokok masalah yang menjadi bahan aduan. Yakni tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati petahana Haryanto, yang melakukan roling atau mutasi jabatan, saat sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada.

Sesuai UU Pilkada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, calon petahana memang dilarang melakukan mutasi PNS jelang pilkada.

Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Jika DKPP memerintahkan lembaga pengawas untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran yang sempat ditolak Panwaslu Pati itu, dan dai hasil pengusutan kemudian dinyatakan pasangan calon tunggal melanggar, maka akan ada ancaman berupa diskualifikasi. Jika sanksi ini dilaksanakan, maka otomatis pelaksanaan pilkada akan ditunda, karena Pilkada Pati hanya diikuti satu pasang calon. Dengan didiskualifikasi calon yang ada itu, maka sudah tidak ada peserta pilkada yang akan berkontestasi.

Namun saya pikir, kemungkinan ini masih cukup jauh. Memang ada sejarah peserta pemilu yang dibatalkan karena tersangkut masalah ini. Tapi semua tergantung bagaimana DKPP nanti memandang masalah ini dan mengambil keputusan. Semoga keputusan dari DKPP adalah keputusan yang baik dan tepat untuk pelaksanaan Pilkada Pati yang bersih, dan mmapu menekan suhu yang semakin memanas jelang pilkada ini. (*)

Ketua Panwaslu Pati Terancam Dicopot, Jika…..

Lampiran surat aduan dari Itkonul Hakim terkait kinerja Panwaslu Pati ke DKPP RI, yang termuat dalam website www.dkpp.go.id. (MuriaNewsCom)

Lampiran surat aduan dari Itkonul Hakim terkait kinerja Panwaslu Pati ke DKPP RI, yang termuat dalam website www.dkpp.go.id. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Panwaslu Pati Achwan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) RI, karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pilkada. Panwas, dinilai membiarkan calon petahana Haryanto (Bupati Pati nonaktif) melakukan rotasi jabatan.

Terkait laporan tersebut, dijadwalkan proses persidangan di DKPP akan dimulai Kamis (19/1/2017) mendatang.Tim pemeriksa daerah (TPD) akan mulai melakukan sidang pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pelapor, saksi, hingga pemeriksaan terhadap Ketua Panwaslu Pati Achwan sebagai terlapor.

Tim pemeriksa daerah ini berjumlah lima orang yang berasal dari berbagai elemen. Yakni Prof Gunarto, Andreas Padiangan dari unsur akademisi, Hakim Junaidi (KPU Jateng), Teguh Purnomo (Bawaslu Jateng), dan Ida Budiarti (KPU RI). Hasil dari pemeriksaan TPD akan menjadi dasar DKPP memberi keputusan.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyebut, laporan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam proses pemilu. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai kasus ini.

Baca juga :Panwaslu Pati Klaim Sudah Laksanakan Pengawasan Pilkada Sesuai Aturan

“Sebenarnya laporan seperti ini bukan hal yang luar biasa. Hal wajar dalam setiap proses pemilu. Kami akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, sebelum nantinya DKPP RI memberikan putusan,” katanya, Senin (16/1/2017).

Ia meyebut, dalam setiap laporan ke DKPP yang ditindaklanjuti akan keluar keputusan. Jika laporan tersebut dinyatakan terbukti, ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan DKPP. Mulai dari teguran, sanksi ringan, sanksi berat, dan yang terberat adalah pencopotan dan pemecatan.

Pencopotan ini menurut dia, bisa berupa pencopotan dari posisi ketua panwaslu menjadi anggota biasa. Atau pencopotan dari jabatan ketua dan sebagai anggota panwaslu, atau bisa disebut dengan pemecatan.

“Tapi ada juga keputusan yang berupa rehabilitasi kepada teradu, jika laporan yang masuk ke DKPP tidak terbukti, dan teradu melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur,” terangnya.

Pihaknya memastikan, apapun nantinya keputusan DKPP pihaknya akan mematuhi. Termasuk jika diperintahkan memberikan sanksi kepada ketua Panwaslu Pati, ataupun memerintahkan untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang calon petahana, yang menjadi dasar pengadu melakukan laporan.

Baca juga :Dinilai Lalai Dalam Pengawasan, Panwaslu Pati Dilaporkan ke DKPP

Editor : Kholistiono

Panwaslu Pati Klaim Sudah Laksanakan Pengawasan Pilkada Sesuai Aturan

Ketua Panwaslu Pati Achwan. Pihaknya mengklaim jika dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai aturan yang berlaku. (MuriaNewsCom)

Ketua Panwaslu Pati Achwan. Pihaknya mengklaim jika dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai aturan yang berlaku. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Pati – Terkait dengan dilaporkannya Panwaslu Pati ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, terkait Panwas yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan tahapan pilkada, Ketua Panwaslu Pati Achwan mengklaim jika pihaknya sudah berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, apa yang dilakukan Panwaslu Pati selama ini sudah berdasarkan aturan dan regulasi. Dia mengaku tidak bisa melakukan tindakan tanpa landasan aturan yang sudah ditetapkan.

“Kami berjalan sudah sesuai aturan. Tidak mungkin kami bertugas di luar aturan. Kalau ada yang melaporkan, kami terima sebagai bagian dari kritik dan masukan dalam rangka menyelenggarakan pengawasan Pemilukada dengan baik di Pati,” tutur Achwan.

Terkait laporan yang dilayangkan warga atas nama Itkonul Hakim, Achwan mengaku sudah menerima panggilan sidang dari DKPP RI di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). Saat ini, pihaknya masih melakukan kajian terhadap pokok aduan yang dilayangkan tersebut.

Baca juga :Dinilai Lalai Dalam Pengawasan, Panwaslu Pati Dilaporkan ke DKPP
Editor : Kholistiono

Dinilai Lalai Dalam Pengawasan, Panwaslu Pati Dilaporkan ke DKPP

Sekretaris Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) Itqonul Hakim (kanan) memberikan keterangan terkait dengan pelaporan Panwaslu ke DKPP RI. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sekretaris Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) Itkonul Hakim (kanan) memberikan keterangan terkait dengan pelaporan Panwaslu ke DKPP RI. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Panwaslu Pati dinilai lalai dan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni mengawasi jalannya tahapan Pilkada Pati.

Laporan ke DKPP tersebut, dilakukan oleh Itkonul Hakim, warga Desa Kajen, RT 2 RW2 Kecamatan Margoyoso, Pati. Yang bersangkutan menyampaikan laporan ini pada 24 November 2016 lalu.

“Laporan yang saya sampaikan ke DKPP ini sudah lolos verifikasi dan akan layak untuk dilanjutkan dalam tahapan sidang. Informasi ini juga saya ketahui dari website resmi DKPP dan diinformasikan by phone oleh pihak DKPP,” ujarnya Itkon.

Dirinya, saat ini menunggu undangan untuk sidang terkait laporannya tersebut. Iqkon berharap, dalam waktu dekat, pihak DKPP sudah menyidangkan perkara tersebut. “Kita berharap secepatnya, kalau bisa minggu ini malah bagus, lebih cepat, lebih baik,” imbuhnya.

Itkon, yang juga sekretaris Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) mengemukakan, langkah ke DKPP ditempuh lantaran ada sejumlah dugaan pelanggaran pilkada di Pati tak tertangani dengan baik oleh Panwaskab Pati.

“Dalam laporan ini,teradu tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon bupati petahana Haryanto. Bahwa, Haryanto telah melakukan pelanggaran yaitu mengeluarkan surat perintah tugas Nomor 094/5349 tertanggal 25 Oktober 2016 dan mengeluarkan Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016. Sedangkan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan dilakukan pada tanggal 17 November 2016,” kata itkon.

Dalam laporan tersebut, Itkon juga menyertakan alat bukti. Salah satunya, bukti formulir A.12 tentang pemberitahuan status laporan, surat bukti perintah tugas nomor 094/5349 tertanggal 26 Oktober 2016, dan bukti Surat Bupati Nomor 710/637 Rhs, tertanggal 2 November 2016.

Pada laporan beberapa waktu sebelumnya, ke panwas, dirinya juga telah melaporkan calon bupati petahana Haryanto, yang dinilai telah melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, laporan dugaan pelanggaran pilkada tersebut tidak ada tindak lanjut yang memadai. Begitu pun dengan warga lain yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran, namun juga mentok.

Dugaan pelanggaran itu, di antaranya berkait dengan tindakan bupati yang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri. Menurutnya, tindakan tersebut pernah dilakukan Calon Bupati Pati petahana.

Padahal menurutnya, jika hal itu ditindaklanjuti panwas, maka sanksinya bisa sampai diskualifikasi. Tetapi laporan yang disampaikan ditolak dengan alasan telah melampaui tenggat waktu sesuai ketentuan.

Editor : Kholistiono

Polisi Kawal Ketat Pencetakan Surat Suara Pilkada Pati

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo (kanan) saat mengecek pencetakan perdana surat suara Pilkada Pati bersama KPU dan Panwas di Sidoarjo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo (kanan) saat mengecek pencetakan perdana surat suara Pilkada Pati bersama KPU dan Panwas di Sidoarjo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pencetakan surat suara Pilkada Pati untuk pertama kalinya telah dilakukan di PT Temprina Media Grafika, Sidoarjo, Jawa Timur. Pencetakan perdana itu disaksikan komisioner KPU Pati, Panwas Pati, dan polisi.

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo yang mengawal pencetakan perdana surat suara tersebut mengatakan, ada 1.062.995 surat suara yang dicetak untuk pesta demokrasi di Pati 15 Februari 2017 mendatang. Jumlah itu dihitung berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) plus 2,5 persen.

“Pencetakan sesuai DPT dan cadangan 2,5 persen dengan total 1.060.995 surat suara. Sedangkan untuk yang 2.000 adalah surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU). Bersama KPU dan Panwas, kami bersama-sama ikut mengawal dan menyaksikan,” ujar Kompol Sundoyo, Kamis (5/1/2017).

Pencetakan surat suara dijadwalkan selesai pada Senin (10/1/2017) mendatang. Setelah surat suara selesai dicetak di perusahaan percetakan, surat suara yang sudah dikirim ke KPU Pati akan dilakukan penyortiran dan pelipatan suara.

Ketua KPU Pati Much Nasich menambahkan, surat suara akan segera dikirimkan ke tingkat kecamatan, setelah proses sortir dan pelipatan selesai. Sesuai jadwal, surat suara harus sampai di tingkat kecamatan, tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), surat suara dan kebutuhan logistik lainnya dijadwalkan tiba tiga hari sebelum pemungutan suara. Dia berharap, semua distribusi logistik berjalan sesuai jadwal dan ketentuan dalam Peraturan KPU.

Editor : Kholistiono

Sosialisasi Kotak Kosong di Tlogoayu Pati Batal Digelar

Anggota Panwaslu Pati Muhammad Rifai (batik biru) terlibat debat dengan Karyo, pemilik rumah yang merupakan mantan politisi PDIP, sebelum agenda sosialisasi kotak kosong dibatalkan, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Panwaslu Pati Muhammad Rifai (batik biru) terlibat debat dengan Karyo, pemilik rumah yang merupakan mantan politisi PDIP, sebelum agenda sosialisasi kotak kosong dibatalkan, Kamis (22/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Agenda deklarasi dan sosialiasi kotak kosong yang direncanakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) di rumah mantan politisi PDIP, Karyo, Desa Tloguayu, Gabus, Kamis (22/12/2016), batal digelar.

Kegiatan tersebut batal dilakukan, karena tidak mengantongi izin dari kepolisian. Sontak, massa dari relawan kotak kosong yang menggunakan baju biru tua dengan lambang Partai Nasdem mengurungkan niatnya untuk menggelar agenda deklarasi dan sosialiasi kotak kosong.

Sebelum batal digelar, Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati Muhammad Rifai terlibat debat dengan Karyo, pemilik rumah dan Sutiyo, Ketua AKDPP. Rifai menilai, agenda mengumpulkan massa terkait dengan pilkada tersebut tidak memiliki landasan regulasi.

“Ini yang disoalkan perizinannya. Perizinan itu yang mengeluarkan kepolisian. Lantaran ini menyangkut pemilu, kepolisian harus meminta rekomendasi tertulis dari KPU. Kalau KPU mengeluarkan rekomendasi, di situlah ranah kami. Tapi, dalam hal ini, KPU tidak mengeluarkan rekomendasi. Mungkin pertimbangannya, kotak kosong tidak diatur dalam regulasi,” ujar Rifai.

Sementara itu, Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo yang hadir langsung di lokasi, mengaku mengamankan kebijakan Panwas. Kehadirannya bersama dengan puluhan personel polisi diakui sebatas untuk melakukan pengamanan untuk mengantisipasi bila ada kemungkinan benturan atau aksi anarkisme.

“Tugas kami mengamankan. Yang menjadi penjuru dalam kegiatan pilkada ini adalah Panwas. Apa yang menjadi putusan hasil diskusinya, mari kita hormati. Kapasitas kami, kalau putusan panwas seperti itu, ya kita amankan kebijakan panwas. Kita hadir di sini untuk mengamankan agar tidak terjadi anarkis dan benturan-benturan,” tuturnya.

Sutiyo sendiri mengaku sudah mengajukan izin sosialiasi kotak kosong kepada kepolisian dan KPU Pati. Namun, izin tersebut tidak dikeluarkan. Massa yang hadir kemudian bubar sekitar pukul 17.00 WIB.

Puluhan pasukan pengamanan dari Polres Pati dan Kodim 0718/Pati tampak berjaga-jaga untuk mengamankan kegiatan. Kapolres Pati bersama dengan sejumlah perwira seperti Wakapolres, Kabag Ops dan Kasat Sabhara juga hadir. Dandim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma juga terlihat bersama pasukan TNI untuk melakukan back up pengamanan.

Editor : Kholistiono

Kepala SMPN 7 Pati Tepis Tudingan Jika Haryanto Kampanye di Sekolah

 Kepala SMPN 7 Pati Anita Adrianty (kiri) saat memenuhi panggilan Panwaslu Pati, Jumat (16/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kepala SMPN 7 Pati Anita Adrianty (kiri) saat memenuhi panggilan Panwaslu Pati, Jumat (16/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kehadiran Calon Bupati Pati Haryanto pada acara Ultah SMPN 7 Pati, 10 Desember 2016 lalu dipersoalkan relawan kotak kosong. Kehadiran cabup di institusi pendidikan dianggap menyalahi aturan, karena diduga menjadi ajang kampanye.

Namun, tudingan itu ditepis Kepala SMPN 7 Pati Anita Adrianty. “Tidak ada tendensi apa-apa. Pak Haryanto kami undang, kapasitasnya sebagai Pembina PMR dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pati,” ungkap Anita kepada MuriaNewsCom, usai menghadiri pemeriksaan dari Panwaslu Pati, Jumat (16/12/2016).

Selain itu, kata Anita, audiens dalam kegiatan Ultah SMPN 7 Pati merupakan murid SMPN 7 Pati sehingga bukan pemilih. Karena itu, dia tidak habis pikir bila ada pihak-pihak yang menuding Haryanto melakukan kampanye di SMPN 7 Pati.

“Itu kegiatan pencanangan komitmen sebagai sekolah Adiwiyata Nasional. Hari Jadi SMPN 7 Pati ke-31 kita canangkan untuk menuju Adiwiyata. Kami undang Pak Haryanto sebagai Pembina PMR dan Ketua PMI. Sebab, untuk menuju Adiwiyata Nasional, perlu proses dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional,” imbuh Anita.

Kehadiran Haryanto juga diakui hanya sebatas makan dan bernyanyi. Terlebih, kedatangan Haryanto pada saat acara akan selesai. Hal itu yang membuat Anita menyayangkan sikap sejumlah pihak yang menuding kegiatan tersebut sebagai aktivitas kampanye.

Sebelumnya, Sutiyo, Ketua Relawan Kotak Kosong yang merupakan warga Desa Tambahmulyo, Kecamatan Gabus melaporkan Haryanto kepada Panwaslu. Sutiyo mempersoalkan kedatangan Haryanto ke SMPN 7 Pati, lantaran dianggap sebagai pelanggaran pemilu.

“Kehadiran Pak Haryanto difasilitasi Kepala SMPN 7 Pati, sehingga Kepala SMPN 7 Pati juga telah melakukan pelanggaran. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), mestinya bersikap netral,” ucap Sutiyo.

Namun, Anggota Panwaslu Pati Ahmadi memastikan bila laporan dari Sutiyo bakal ditolak. Pasalnya, kedua saksi yang disodorkan Sutiyo tidak memenuhi syarat. Saksi pertama merupakan anak di bawah umur, sedangkan saksi kedua tidak berada di lokasi dan hanya mendengar cerita dari saksi pertama.

Editor : Kholistiono

Panwas Pastikan Laporan Relawan Kotak Kosong Soal Kehadiran Haryanto di SMPN 7 Pati Ditolak

Wali murid SMPN 7 Pati, Indriyati memberikan keterangan kepada anggota Panwaslu Pati, Achwan, Jumat (16/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wali murid SMPN 7 Pati, Indriyati memberikan keterangan kepada anggota Panwaslu Pati, Achwan, Jumat (16/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati, Ahmadi memastikan laporan dari relawan kotak kosong terkait soal kehadiran Cabup Pati Haryanto di SMPN 7 Pati ditolak. Hal itu ditegaskan Ahmadi, Jumat (16/12/2016).

Menurutnya, laporan dari relawan kotak kosong tidak cukup bukti sehingga ditolak. Pertama, Deva Romadlon yang dijadikan saksi merupakan siswa SMPN 7 Pati dinyatakan di bawah umur, sehingga sesuai dengan Undang-undang tidak memenuhi unsur sebagai saksi.

Kedua, wali murid Deva, Indriyati, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu mengaku tidak hadir di lokasi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Atas pertimbangan tersebut, menurut Ahmadi, laporan dipastikan akan ditolak.

Kendati begitu, proses prosedural tetap akan dijalankan. “Hari ini, kita panggil para saksi dan pihak terlapor. Meski sebetulnya dilihat dari laporannya tidak memenuhi unsur dengan kapasitasnya sebagai saksi, tetapi proses prosedurnya tetap dilakukan,” ucap Ahmadi.

Saat dikonfirmasi, Indriyati mengaku tidak tahu soal kedatangan Haryanto di SMPN 7 Pati. Dia hanya mendengar cerita dari anaknya, karena wali murid saat itu memang tidak dihadirkan dalam kegiatan Ultah SMPN 7 Pati.

“Saya tidak tahu, wong saya di rumah, cuma anak-anak murid yang hadir. Kegiatannya apa juga tidak tahu. Anak saya juga tidak bilang kehadiran Pak Haryanto di SMPN 7 Pati ngapain,” aku Indriyati saat ditemui MuriaNewsCom, usai memberikan keterangan di Kantor Panwaslu Pati.

Sebelumnya, Haryanto dan Kepala SMPN 7 Pati dilaporkan Sutiyo, Ketua Relawan Kotak Kosong kepada Panwaslu, lantaran kehadirannya di SMPN 7 Pati. Dia menilai, sebagai Calon Bupati tidak diperbolehkan menghadiri acara di sekolah.

Editor : Kholistiono

Panwas Pati Tegaskan Pelanggaran Pemilu dari Relawan Kotak Kosong Bisa Dipidana

Anggota Panwaslu Pati menegaskan laporan dugaan pelanggaran dari relawan kotak kosong bisa dipidana, selama memenuhi unsur kejahatan pidana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Panwaslu Pati menegaskan laporan dugaan pelanggaran dari relawan kotak kosong bisa dipidana, selama memenuhi unsur kejahatan pidana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan kotak kosong dalam pesta demokrasi Pilkada Pati diakui sangat dilematis. Hal itu disebabkan tidak ada regulasi yang mengatur calon tunggal secara spesifik.

Akibat kekosongan hukum tersebut, tidak jarang penyelenggara pemilu dan pengawas di daerah mengalami kebimbangan. Bahkan, sejumlah kalangan menilai ada ketidakadilan dari keberadaan kotak kosong.

Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Hakim Alif Nugroho menyoroti masalah tersebut. Dia menilai, kekosongan hukum yang mengatur pilkada dengan calon tunggal akan menjadi “bola salju” yang menggelinding, semakin besar yang pada akhirnya membuat masalah baru.

“Kalau ada relawan kotak kosong yang melakukan pelanggaran pilkada, apa sanksinya? Apakah dikenakan sanksi pidana pemilu? Itu tidak mungkin, karena kotak kosong tidak ada calonnya. Tidak ada seseorang yang secara hukum mewakili kotak kosong. Akibatnya, laporan dari tim sukses calon tunggal akan sia-sia kalau ada dugaan pelanggaran dari relawan kotak kosong,” ujar Hakim, Kamis (24/11/2016).

Kondisi itu dianggap Hakim tidak adil. Pasalnya, timses calon tunggal akan dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran, sedangkan relawan kotak kosong tidak ada sanksi pidana pemilu karena tidak ada regulasi yang mengatur.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati mengatakan, ada dua keputusan dari hasil kajian laporan ke Panwas, yaitu pidana pemilu dan pidana umum. Laporan yang dinyatakan pidana pemilu masuk ranah panwas, sedangkan pidana umum akan masuk kepolisian.

“Kalau pelapor tidak puas dengan hasil kajian kami dan ingin menempuh jalur hukum pidana, kami persilakan karena menjadi hak pelapor. Namun, kalau hasil kajian kami bersama kepolisian dan kejaksaan ternyata ada indikasi masuk ranah hukum pidana umum, tentu kami bisa memberikan rekomendasi kepada polisi bahwa dugaan laporan itu masuk pidana umum, bukan pidana pemilu,” kata Achwan.

Hingga berita ini turun, Panwas Pati sudah menerima lima laporan. Laporan pertama dari Partai Demokrat atas kampanye hitam yang mencatut logo Demokrat dan Golkar. Laporan kedua dan ketiga dari pihak relawan kotak kosong, sedangkan laporan keempat dan kelima dari pihak tim sukses Haryanto-Arifin. Kelima laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Editor : Kholistiono

Panwaskab Pati Tolak Laporan Timses Haryanto-Arifin soal Dugaan Pelanggaran Relawan Kotak Kosong

Anggota Panwaslu Kabupaten Pati menunjukkan status laporan dari Tim Sukses Haryanto-Arifin yang dinyatakan tidak bisa dilanjutkan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Panwaslu Kabupaten Pati menunjukkan status laporan dari Tim Sukses Haryanto-Arifin yang dinyatakan tidak bisa dilanjutkan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati menolak dua laporan tim sukses Haryanto-Arifin, Sutrisno, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono yang dianggap memfasilitasi relawan kotak kosong. Dua laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur pidana pemilihan.

“Ada dua laporan yang kita kaji bersama pihak kepolisian dan kejaksaan. Pertama, laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Budiyono karena meminjamkan mobil dinasnya untuk kepentingan relawan kotak kosong. Kedua, laporan dugaan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye kotak kosong dengan disposisi Budiyono,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Achwan, Kamis (24/11/2016).

Dari hasil kajian bersama, Panwas akhirnya menyatakan bahwa dua laporan dari Timses Haryanto-Arifin tidak ditindaklanjuti. Alasannya, kedua laporan tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

“Memang ada larangan pejabat daerah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Namun, laporan itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebab, unsur menguntungkan atau merugikan terhadap paslon belum bisa dinilai saat ini. Unsur material belum bisa dibuktikan apakah kegiatan sosialiasi kotak kosong di Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo itu menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” kata Achwan.

Dalam aturan pemilu, lanjut Achwan, memang ada larangan untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintah yang digunakan untuk kampanye. Namun, regulasi yang mengatur kotak kosong tidak ada sehingga dianggap menjadi kelemahan bagi panwas, karena tidak punya dasar hukum yang menjadi pijakan untuk mengatur sosialiasi atau kampanye kotak kosong.

Terlebih, aktivitas relawan kotak kosong di Gedung Kesenian dinilai panwas bukan masuk kegiatan kampanye, tetapi sosialiasi. Dalam PKPU disebutkan, kampanye merupakan kegiatan menyampaikan visi, misi dan program atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih.

Kampanye dilakukan tim kampanye yang terdaftar di KPU, sedangkan relawan kotak kosong tidak terdaftar di KPU. Dengan dasar itu, panwas menyatakan laporan Tim Sukses Haryanto-Arifin tidak bisa dilanjutkan.

“Kaitannya mobil dinas, sekali lagi, memang ada larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Namun, apa yang dilakukan relawan kotak kosong menggunakan mobil dinas Plt Bupati Pati Budiyono tidak untuk kegiatan kampanye, sehingga tidak masuk unsur pidana pemilu,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tepis Tudingan jadi Aktor di Belakang Relawan Kotak Kosong Pilkada Pati

 Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menyebut dirinya aktor di balik relawan kotak kosong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menyebut dirinya aktor di balik relawan kotak kosong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono disebut-sebut aktor di belakang relawan kotak kosong, setelah mobil dinasnya digunakan relawan kotak kosong untuk melaporkan Haryanto kepada Panwaslu, tak lama ini. Tudingan itu semakin menguat, ketika Budiyono juga memberikan disposisi Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo Pati untuk digunakan tempat sosialisasi ajakan memilih kotak kosong pada Pilkada Pati.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro, Hakim Alif Nugroho, tudingan itu wajar mengingat ada sejumlah bukti yang menguatkan hal itu. “Wajar saja kalau ada anggapan Budiyono menjadi aktor di balik relawan kotak kosong, karena mobil dinas kantornya digunakan relawan kotak kosong untuk melaporkan Haryanto ke Panwaslu,” kata Hakim, Rabu (23/11/2016).

Menanggapi tudingan jadi aktor di belakang relawan kotak kosong, Budiyono menepisnya. “Masya Allah, luar biasa itu. Tidak, tidaklah. Jangan sampai itu,” ujar Budiyono.

Dia menegaskan tidak ada niat untuk bermain-main dengan kepentingan politik, karena posisinya sudah tidak berpolitik lagi. Bahkan, saat ini, Budiyono dengan tegas menyatakan posisinya mengemban amanah dari bupati nonaktif, Haryanto karena tengah maju sebagai Calon Bupati Pati pada Pilkada 2017.

“Saya kan sudah tidak berpolitik lagi? Saya mengemban amanah selama tiga bulan melaksanakan tugas bupati, mengantarkan pilkada hingga selesai, melanjutkan tugas sampai selesai pada 7 Agustus 2017. Itu cukup,” imbuhnya.

Menurutnya, terpilih atau tidak terpilihnya Haryanto-Arifin tidak menjadi ranah kepentingannya. Namun, ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat mesti diutamakan. Karenanya, dia mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk selalu menciptakan suasana yang kondusif terkait dengan pesta demokrasi pada 15 Febuari 2017.

Editor : Kholistiono

Budiyono Penuhi Panggilan Panwaslu Pati Soal Mobil Dinas dan Disposisi Gedung Kesenian untuk Relawan Kotak Kosong

 Plt Bupati Pati Budiyono (tengah) memenuhi panggilan Panwaslu Pati, Selasa (22/11/2016) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (tengah) memenuhi panggilan Panwaslu Pati, Selasa (22/11/2016) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati terkait dengan mobil dinas dan disposisi Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo yang digunakan relawan kotak kosong. Panggilan itu dipenuhi Budiyono, Selasa (22/11/2016) malam.

Budiyono dipanggil Panwaslu dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Dia dilaporkan Tim Sukses Haryanto-Saiful Arifin, lantaran diduga meminjamkan mobil dinas pelat merah untuk operasional kegiatan relawan kotak kosong. Budiyono juga dilaporkan, karena memberikan disposisi kepada Kepala Disbudparpora Pati Sigit Hartoko untuk meminjamkan Gedung Kesenian Stadion Joyokusumo untuk kegiatan sosialisasi kotak kosong.

Saat pemeriksaan, Budiyono menepis semua laporan dari Tim Sukses Haryanto-Arifin. Dia justru tidak tahu bila mobil dinasnya digunakan untuk melaporkan Haryanto ke Panwaslu. Sebab, peminjaman mobil dinas tersebut diakui digunakan untuk mengantarkan orang sakit.

“Saya sama sekali tidak tahu. saya tahu paginya, malah kaget. Awalnya peminjaman untuk mengantarkan orang sakit. Sebetulnya, mobil dinas bupati dan wakil bupati itu tidak boleh untuk kepentingan selain bupati dan wakil bupati. Tapi saya pinjamkan itu, karena keadaan darurat. Lagi pula, saya pinjamkan kendaraan kantor, bukan kendaraan operasional saya,” ujar Budiyono.

Terkait dengan pemberian disposisi Gedung Kesenian untuk aktivitas relawan kotak kosong, Budiyono mengaku hanya memberikan disposisi kepada anak-anak muda untuk sosialisasi pilkada. Dalam hal ini, Budiyono mengaku tidak tahu bila ternyata disposisi itu digunakan untuk sosialisasi kotak kosong.

“Pemanggilan ini, karena Panwaslu ingin melakukan klarifikasi. Semuanya sudah saya jawab, seperti yang saya tahu. Kepentingan pilkada ini kepentingan kita semua. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga kondusivitas dan ketentraman supaya pilkada bisa berjalan sukses,” ucap Budiyono.

Editor : Kholistiono

Kedaluwarsa, Laporan Relawan Kotak Kosong Ditolak Panwaslu Pati

 Anggota Panwaslu Pati menunjukkan dua laporan dari relawan kotak kosong yang dinyatakan telah ditolak. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Anggota Panwaslu Pati menunjukkan dua laporan dari relawan kotak kosong yang dinyatakan telah ditolak. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati menolak dua laporan dari relawan kotak kosong, karena melewati tenggang waktu selama tujuh hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Hal itu dikatakan Ketua Panwaslu Pati, Achwan, Rabu (23/11/2016).

“Setelah kami kaji bersama, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penanganan dua laporan yang dibuat warga simpatisan kotak kosong. Sebab, sesuai dengan ketentuan undang-undang, laporan bernomor 02/LP/PILKADA/XI/2016 dan 03/LP/PILKADA/XI/2016 sudah kedaluwarsa,” ujar Achwan.

Kedua pelapor adalah Yuninda Erfani, warga Desa Sarirejo, Kecamatan Pati Kota dan Itqonul Hakim, warga Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso. Dalam laporannya, Ninda menuding Calon Bupati Pati Haryanto melakukan pelanggaran atas dugaan melampaui batas kewenangan memberikan surat perintah tugas kepada Wakil Bupati Pati Budiyono sebagai pelaksana tugas (Plt) pada 25 Oktober 2016.

Padahal, menurut Ninda, Bupati Pati Haryanto sudah cuti pada 24 Oktober. Berbeda dengan Itqon yang melaporkan Haryanto, karena diduga melakukan mutasi kepada pejabat pada Juni 2016. Menurut Itqon, Bupati dilarang memutasi pejabat, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

“Kami sudah kaji bersama dengan pihak kepolisian dan jaksa. Selain laporannya dinyatakan kedaluwarsa, materi laporannya juga tidak ada hubungannya dengan pelanggaran pilkada. Terlebih, surat cuti resmi Haryanto turun pada 28 Oktober 2016,” imbuh Achwan.

Mengingat lemahnya substansi dan materi laporan yang diajukan pelapor, termasuk sudah melewati batas tenggang waktu, Panwaslu akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penanganan kedua laporan tersebut. Kedua laporan dari relawan kotak kosong akhirnya dinyatakan ditolak.

Editor : Kholistiono

Pilkada Pati Kian Memanas, Aksi Saling Lapor Terjadi

 Relawan Haryanto-Arifin melaporkan Plt Bupati Pati Budiyono kepada Panwas, Kamis (17/11/2016) malam, terkait dengan penggunaan mobil dinas Budiyono yang digunakan relawan kotak kosong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Relawan Haryanto-Arifin melaporkan Plt Bupati Pati Budiyono kepada Panwas, Kamis (17/11/2016) malam, terkait dengan penggunaan mobil dinas Budiyono yang digunakan relawan kotak kosong. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dua orang warga Pati yang menyebut dirinya sebagai unsur pemilih pada Pilkada 2017 melaporkan Calon Bupati Pati Haryanto kepada Panwas Kabupaten Pati, Kamis (17/11/2016) sore.

Mereka yang tercatat sebagai relawan kotak kosong melaporkan Haryanto terkait dengan dugaan melampaui batas wewenang sebagai bupati. Kedua pelapor tersebut, adalah Yuninda Erfani, warga Desa Sarirejo, Kecamatan Pati dan Itqonul Hakim, warga Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso.

Tidak datang sendirian, keduanya menghadirkan saksi, antara lain Sutiyo, warga Desa Tambahmulyo, Kecamatan Gabus yang juga relawan kotak kosong.

“Surat perintah tugas Nomor 094/5349 seharusnya yang mengeluarkan adalah Gubernur Jawa Tengah, bukan bupati non aktif. Dalam surat tersebut, ketika pengambilan kebijakan Saudara Plt (Budiyono) wajib mengonsultasikan dan lapor, serta mendapatkan persetujuan dari Bupati Pati non aktif. Seharusnya, konsultasi dan persetujuan tersebut kepada pejabat yang masih aktif atau kepada atasannya yang masih aktif, dalam hal ini Gubernur,” kata Yuninda.

Dalam laporan tersebut, Yuninda menyerahkan barang bukti berupa fotokopi surat perintah tugas Bupati Pati Haryanto kepada Wakil Bupati Budiyono sebagai pelaksana tugas (Plt). Yuninda juga mencantumkan nama Budiyono dan Sutiyo sebagai saksi. Namun, Budiyono tidak hadir dalam pelaporan tersebut.

Usai melaporkan Haryanto ke Panwaskab Pati, mobil yang mereka kendarai dicegat polisi di jalan, karena diduga menggunakan mobil dinas Plt Bupati Pati Budiyono dan menggantinya dengan plat hitam palsu. Mobil Toyota Rush langsung ditahan polisi dan diamankan di Satlantas Polres Pati.

Pada Kamis (17/11/2016) malam, relawan Haryanto-Arifin melaporkan Budiyono selaku Plt Bupati Pati karena mobil dinasnya diduga digunakan relawan kotak kosong dengan diganti pelat hitam palsu. Sutrisno, Tim Sukses Haryanto-Arifin menuturkan, ada indikasi mobil dinas Budiyono bermerek Toyota Rush digunakan untuk  kegiatan relawan kotak kosong saat datang ke Panwas.

“Mobil dinas Budiyono, Toyota Rush digunakan untuk kegiatan relawan kotak kosong ketika datang ke Panwas. Kemudian, ada petugas Satlantas yang menemui di jalan dan diperiksa surat-suratnya, ternyata memakai nomor plat palsu. Kami minta kepada Panwas, indikasi penggunaan ini untuk diadakan tindak lanjut sehingga kami berharap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati berlangsung secara fair dan lancar,” tandas Sutrisno.

Editor : Kholistiono

Panwaskab Pati Tegaskan Botoh Bisa Dikenakan Pidana Pemilu

Ketua Panwaskab Pati Achwan menegaskan menindak tegas pelaku politik uang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Panwaskab Pati Achwan menegaskan menindak tegas pelaku politik uang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pilkada serentak yang akan digelar pada 15 Februari 2017 tinggal menghitung hari. Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik tersebut diharapkan bisa berlangsung demokratis dan bermartabat.

Karena itu, Ketua Panwas Kabupaten Pati Achwan menegaskan, siapa saja yang berupaya menjanjikan atau memberikan sesuatu, termasuk uang untuk mempengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak memilih akan dikenakan pelanggaran politik uang. Hal itu tidak hanya berlaku untuk tim sukses, tetapi juga pihak di luar tim sukses.

“Setiap orang, meski tidak terdaftar sebagai tim sukses, bisa dikenakan pelanggaran politik uang bila menjanjikan, memberikan, atau mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih. Hal itu sudah tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Achwan, Selasa (15/11/2016).

Dengan aturan tersebut, botoh diakui bisa terkena pelanggaran politik uang bila terbukti mencoba mempengaruhi pemilih menggunakan uang, termasuk menjanjikan atau memberikan sesuatu, kendati botoh tidak berada dalam lingkaran tim sukses. Hal itu diharapkan agar siapa saja tidak bisa mempengaruhi suara pilkada.

“Meski tidak ikut tim sukses, tapi bila terbukti mempengaruhi hasil suara menggunakan uang, bisa dikenakan pelanggaran money politics. Kami tidak akan segan untuk menindak dengan tegas kepada siapa saja yang mencoba melakukan politik uang. Itu masuk pidana pemilu,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

 

Panwas Gandeng Polisi Awasi Akun Palsu Penyebar Black Campaign Pilkada Pati

Ketua Panwaskab Pilkada Pati Achwan (kanan) bersama anggotanya dalam acara bimbingan teknis pengawasan Pilkada Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Panwaskab Pilkada Pati Achwan (kanan) bersama anggotanya dalam acara bimbingan teknis pengawasan Pilkada Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kampanye untuk memilih kotak kosong pada Pilkada Pati 2017 sudah merebak di media sosial. Tak hanya di Facebook, kampanye kotak kosong mulai merambah ke saluran video Youtube.

Kendati seolah tidak ada yang mengawasi, tetapi Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Pati selalu memperhatikan perkembangan kampanye kotak kosong yang beredar luas di medsos. Hal itu dikatakan Ketua Panwaskab Pati, Achwan, Sabtu (05/11/2016).

“Kami tetap memperhatikan perkembangan kampanye kotak kosong di media sosial. Semua lini kami awasi, termasuk kemungkinan pelanggaran dari tim sukses pasangan Haryanto-Arifin sendiri. Bila ada indikasi pelanggaran, kami tidak segan untuk menindaknya,” ucap Achwan.

Bahkan, pihaknya akan menggandeng dengan pihak kepolisian untuk mengusut akun-akun palsu di media sosial yang sengaja dibuat untuk membuat kampanye kotak kosong. Sejauh ini, Achwan sudah mulai melihat adanya akun palsu yang mengedarkan imbauan untuk memilih kotak kosong.

Karena itu, pihaknya mengaku terus memantau perkembangan akun-akun palsu tersebut. Selama tidak membuat seruan yang masuk kategori kampanye hitam, pihaknya akan membiarkannya. Beda lagi bila sudah masuk kategori kampanye hitam, akun palsu akan diusut hingga ketemu pemiliknya.

“Imbauan kotak kosong tidak masalah, kami tidak akan menindaknya karena belum ada regulasi yang mengatur. Tapi, kalau nanti ada akun palsu yang membuat kampanye hitam, seperti menghasut, memfitnah, menghina, dan sebagainya, kami akan bekerja sama dengan polisi untuk mengusut siapa pemilik akun palsu itu,” imbuh Achwan.

Dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya menemui sejumlah akun tidak jelas yang sengaja mengedarkan kampanye kotak kosong. Karenanya, pelacakan akun palsu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kampanye hitam selama Pilkada Pati.

Editor : Kholistiono