Ini Tanggapan Panwas Jepara Soal Aduan Formulir C6

Panwas Jepara saat menerima aduan dari Mukhlisin dan beberapa timses paslon Subroto-Nur Yahman terkait formulir C6, Selasa (21/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Seorang warga bernama Mukhlisin warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mengadu ke Panitia Panwaslih Jepara, didampingi lima orang timses Paslon Subroto-Nur Yahman, pada Selasa (21/2/2017) malam. Dirinya mengaku tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan Rabu (15/2/2017) lalu.

Di hadapan Panwas, pria yang bekerja sebagai petani ini, menyebut jika dirinya tidak mendapatkan formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara. Namun begitu, dirinya tetap ingin menyuarakan hak pilihnya dengan datang ke TPS di bawah pukul 12.00 WIB. Hal ini, karena dirinya melihat ada tetangganya yang tidak mendapatkan formulir C6, namun bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB.

Terkait aduan tersebut, Ketua Panwaslih Jepara Arifin mengatakan, sebenarnya mengenai formulir C6 tersebut seharus ditanyakan ke KPU, bukan ke Panwas. Sebab, hal tersebut merupakan ranah KPU.

“Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Muklisin, yang tidak mendapatkan formulir C6 tidak boleh mencoblos di TPS setempat sebelum jam 12.00 WIB, itu secara aturan memang begitu. KPPS sudah menjalankan aturan,karena warga yang tidak mempunyai C6 dan sudah mempunyai E-KTP, suket dari Dukcapil, maka boleh mencoblos pada jam 12.00-13.00 WIB,” kata Arifin.

Kemudian,terkait Mukhlisin yang mengatakan jika ada tetangganya yang tidak mendapat C6 bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB, pihaknya meminta bisa menunjukkan bukti, siapa nama orang tersebut, TPS mana dan KPPS-nya siapa.

Baca juga : Ngaku Tak Boleh Nyoblos, Mukhlisin Ngadu ke Panwas Jepara

Dia melanjutkan, selama perhelatan pemungutan suara, menurutnya, tidak ada laporan keberatan dari saksi paslon. Kemudian di setiap TPS juga sudah ada panwas, PPL maupun saksi. Namun, terkait laporan ini, justru baru dilaporkan sekarang.

“Kemarin kan ya ada panwas, PPL, saksi dan lainnya. Namun semuanya tidak ada laporan keberatan.Tapi untuk yang satu ini, kok laporannya baru kali ini mengenai formulir C6. Dan misalkan kok melaporkannya ke Panwas itu salah alamat. Seharusnya itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP),” ujarnya.

Meski demikian, berhubung pelapor sudah datang ke panwas, maka pihaknya memberikan penjelasan mengenai C6. Yakni C6 itu bukan barang satu-satunya alat atau fasilitas untuk mencoblos. Jika tak terdaftar di DPT dan sudah mempunyai E-KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, maka bisa digunakan untuk syarat mencoblos, dan harus datang ke TPS jam 12.00-13.00 WIB.

Dia menambahkan, untuk ini pihak panwas tidak menerima sebagai aduan atau laporan. Namun diterima sebagai permintaan penjelasan.”Dan itupun sudah kita berikan penjelasan mengenai itu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ngaku Tak Boleh Nyoblos, Mukhlisin Ngadu ke Panwas Jepara

Mukhlisin bersama tim sukses Paslon Sulaiman saat mengadu ke Panwas Jepara, Selasa (21/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Seorang warga bernama Mukhlisin warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mengadu ke Panitia Panwaslih Jepara. Dirinya mengaku tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan Rabu (15/2/2017) lalu.

Mukhlisin datang didampingi lima orang tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman (Sulaiman) pada Selasa (21/2/2017) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Panwas Jepara dan anggota.

Di hadapan Panwas, pria yang bekerja sebagai petani ini, menyebut jika dirinya tidak mendapatkan formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara. Namun begitu, dirinya tetap ingin menyuarakan hak pilihnya dengan datang ke TPS di bawah pukul 12.00 WIB. Hal ini, karena dirinya melihat ada tetangganya yang tidak mendapatkan formulir C6, namun bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB.

“Sebelum ke TPS, tetangga saya yang tak punya undangan juga bisa mencoblos. Dan itupun sebelum waktu jam 12.00 WIB. Nah, dengan itu, saya juga inisiatif datang ke TPS sebelum jam 12.00 WIB, sebab siangnya saya akan pergi ke Kudus ada keperluan. Namun nggak bisa, padahal di TPS itu juga sepi orang,” paparnya.

Dirinya juga merasa bingung, karena saat pilpres tahun 2014 lalu, dirinya mendapatkan formulir C6, tetapi pada Pilkada Jepara ini ia tidak mendapatkan.  “Padahal ketika pilpres, pileg kemarin saya dapat formulir itu. Masak di pilkada ini saya tidak dapat, itukan aneh,” keluhnya.

Sementara itu, salah satu timses paslon Sulaiman, Nur hidayat mengatakan, pihaknya beserta rombongan ingin mengadukan kejadian selama pilkada kemarin.”Salah satunya yakni banyaknya formulir C6 yang ditarik ke KPU, yang jumlahnya mencapai 53.632 lembar. Bahkan, ada warga seperti Pak Muklisin ini malah tak mendapatkan formulir itu. Padahal di pilpres kemarin ia mendapatkan,” ujarnya.

Ia juga mengutarakan ketidak profesionalan di kalangan penyelenggara pemilu, salah satu indikasinya yakni dengan adanya bukti formulir C6 yang ditarik ke KPU beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, secara otomatis, penyelenggara pemilu, menurutnya, menghambat hak pilih orang lain. Padahal ketika pilpres lalu, mereka yang punya hak pilih bisa mencoblos, tetapi pada pilkada tahun ini tidak bisa. “Dan itu yang membuat kita menyayangkan kinerja penyelenggara pemilu ini,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Praktik Money Politics di Pilkada Jepara Disebut Sulit Dibuktikan

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Komisioner Panwaslih Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Mohammad Oliez mengaku jika banyak mendapatkan informasi adanya praktik politik uang yang dilakukan pasangan calon maupun tim sukses.

Namun demikian, katanya, hal tersebut sulit untuk dibuktikan sekaligus diproses hukum. Sebab, untuk praktik politik uang harus tangkap tangan maupun ada laporan yang lengkap. “Untuk membuktikan itu harus dengan operasi tangkap tangan atau bukti yang kuat,” kata Oliez.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku money politics, ia memaparkan, bahwa pelaku money politics bisa diancam hukuman kurungan paling sedikit 36 bulan dan denda Rp 200 juta. “Pelakunya diancam dengan kurungan paling sedikit 36 bulan dan denda Rp 200 juta bila terbukti,” paparnya.

Sebelumnya, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pilkada.

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Editor : Kholistiono

Panwas Jepara Tak Bisa Tindak Anak-anak Ikut Kampanye Terbuka

Tampak salah satu anak hadir dalam kampanye terbuka Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Subtroto-Nur Yahman, di Alun-alun II Jepara, Sabtu (11/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman (Sulaiman) menggelar kampanye terbuka di Alun-alun II Jepara, pada Sabtu (11/2/2017).Dari massa yang hadir, pada acara kampanye terbuka pasangan tersebut, tampak anak-anak juga hadir dalam kesempatan itu.

Terkait dengan keberadaan anak-anak pada kampanye terbuka tersebut, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Jepara, Arifin mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi atas keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati itu.

“Dalam peraturannya, tidak ada klausul yang menyebutkan anak-anak dilarang ikut serta dalam kampanye terbuka. Tidak ada penjelasan khusus dan juga tidak disebutkan secara khusus kalau anak-anak dilarang ikut serta dalam kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Nur Yahman Ingin Warga Jepara Tidak Ada Lagi yang Jadi Kuli

 

Atas hal tersebut pihaknya tidak bisa serta-merta mengategorikan keterlibatan anak-anak dalam kampanye itu bagian dari pelanggaran kampanye. Pihaknya juga tidak bisa menindak atau memproses keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka.”Kalau ada anak-anak yang hadir dalam kampanye terbuka mengenakan kaus atau seragam paslon, paling kita tegur,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Sejumlah ASN di Jepara Namanya Tak Tercantum Dalam DPT

Panwascam Nalumsadi dan PPL Desa Tunggul Pandean melakukan pengecekan data Rabu (8/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Panwascam Nalumsadi dan PPL Desa Tunggul Pandean melakukan pengecekan data Rabu (8/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jepara ternyata belum tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jepara 2017. Ada sejumlah ASN yang menginformasikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten terkait persoalan ini. Di antaranya, yaitu Hasanudin Hermawan dan Muhammad Ridwan. Keduanya merupakan ASN di bagian Pembangunan Setda Jepara.

Data yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Muhammad Ridwan tercatat warga RT 4 RW 7 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan. Namun, nama Ridwan tak tercatat dalam DPT di desa setempat. Istri Ridwan yang bernama Ulul Mahmudah, justru tercatat dalam DPT di TPS Desa Kecapi.

Menurut Ridwan, sebelum menikah, ia  tercatat sebagai warga RT 4 RW 2 Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan. Namun di TPS Desa Margoyoso namanya juga tak tercantum dalam DPT.

“Kalau ayah, ibu dan adik saya ada dalam DPT Desa Margoyoso. Mereka juga sudah dapat C6 (formulir pemberitahuan untuk memilih di TPS),kalau saya tidak dapat,” ujar Ridwan.

Kemudian untuk Hasanudin Hermawan, yang mengatakan, jika istrinya yang bernama Sulistiyorini juga tak tercantum dalam DPT Pilkada Jepara 2017. “Saya sudah mengecek DPT, ternyata memang tidak ada,” kata Hasanudin.

Dalam E-KTP, Hasanudin Hermawan dan Sulistiyorini tercatat warga RT 7 RW 3 Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari. Namun saat ini, mereka bertempat tinggal di kawasan RT 4 RW 2 Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara. Meski begitu, nama mereka berdua juga tak tercantum dalam DPT, baik yang ada di Desa Tunggulpandean maupun Kelurahan Karang Kebagusan.

“Padahal rumah saya di Karang Kebagusan sudah didatangi PPDP. Bahkan rumah juga sudah ditempeli stiker sebagai tanda jika penghuninya sudah didata oleh petugas KPU. Saya mengira karena sudah didata maka nanti tercantum dalam data pemilih tapi ternyata malah tidak ada,” ucap Hasanudin.

Hasanudin mengaku beberapa waktu lalu, sempat didatangi oleh PPS Karang Kebagusan. PPS menginformasikan jika ia dan istrinya akan memilih di TPS sesuai alamat yang tercatat dalam E-KTP. Namun, ternyata namanya dan istri juga tak tercatat dalam DPT di Desa Tunggulpandean.

“Saya jadi bingung, apakah nanti masih bisa menyalurkan hak pilih saat pilkada atau tidak.Saya sudah mengecek dalam DPT yang ada di website KPU dan ternyata memang tak ada nama saya dan istri,” jelas Hasanudin.

Sementara itu, Komisioner Panwascam Nalumsari Kusmiyati mengatakan, pihaknya sudah mengecek DPT yang ada di Desa Tunggulpandean. Dan hasilnya, memang nama Hasanudin Hermawan dan Sulistiyorini tak tercantum dalam daftar pemilih.

“PPL kita tak hanya mengecek satu TPS. Namun beberapa TPS lain di desa itu tapi memang nama mereka berdua tak ada dalam DPT,” tandas Kusmiyati.

Editor : Kholistiono

Panwaslu Jepara Tertibkan 446 APK Liar Jenis Rontek Milik Dua Paslon

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon beberapa waktu lalu karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. Saat ini Panwas juga sudah menertibkan 446 APK jenis rontek yang juga menyalahi aturan.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan oleh dua pasangan calon (paslon) tak hanya melebihi kapasitas. Kedua paslon, baik dari kubu Subroto-Nuryahman maupun Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi, juga memasang APK di luar ketentuan KPU. Ratusan APK jenis rontek ditemukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jepara di lapangan.

Komisioner Panwas Tasykuri menyampaikan, selain APK tambahan Panwas telah mencopot 446 APK jenis rontek.  Sebanyak 338 rontek milik paslon Subroto-Nuryahman dan 108 rontek milik Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi. “Semua APK jenis rontek kami copot karena tidak sesuai dengan ketentuan APK,” ungkapnya.

Sebelumnya,  Panwas bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara telah mencopot sejumlah APK tambahan paslon.  Pencopotan dilakukan karena APK tambahan yang dipasang paslon tidak dilaporkan ke KPU Jepara. Sesuai perjanjian, APK dicopot karena hingga batas akhir perjanjian kedua paslon tak melaporkannya. 

Hari pertama pencopotan Rabu (18/1/2017) sekitar 18 APK tambahan di kawasan kota dicopot. Meliputi baliho dan spanduk. Hari berikutnya dilakukan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pengawas Kecamatan, yang hingga kemarin pencopotan belum selesai. 

“Pencopotan APK sudah sekitar 90 persen. Sebagian sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten. Saat ini, kami masih melakukan perekapan jumlah APK tambahan yang telah dicopot. Sebagian besar sudah kami copot.  Tinggal beberapa yang masih tersisa di lapangan. Satu sampai tiga hari ke depan mungkin sudah selesai, ” katanya. 

Dirinya juga mengakui proses pencopotan berlangsung agak lama. Sebab,  proses ini bersamaan dengan tes pengawas TPS di kecamatan,sehingga, tenaga Panwascam terbagi dua.

“Kami juga sempat diprotes oleh tim dua calon. Karena ada APK satu paslon sudah dicopot sementara yang APK paslon lain belum dilakukan di satu daerah. Mereka protesnya lewat telepon. Ya kami sampaikan, kalau ini hanya persoalan waktu saja, ” jelasnya.

Dia melanjutkan, laporan sementara APK tambahan yang sudah copot dan direkap yaitu Kecamatan Kalinyamatan, Mlonggo, Tahunan dan Pecangaan.  Dari empat kecamatan tersebut Panwas  mencopot 254 buah.

Rinciannya, 111 baliho, 61 spanduk, dan empat umbul-umbul. Yang paling melebihi batas dari paslon nomor urut satu.  Jumlah baliho yang dicopot Panwas sebanyak 28 baliho di Kecamatan Tahunan dan 35 baliho di Kecamatan Pecangaan. Sementara baliho milik paslon nomor urut dua sebanyak 19 buah di Kecamatan Pecangaan. Padahal, pemasangan baliho maksimal 7 buah se-Kabupaten. 

Editor : Kholistiono

Ratusan TPS di Jepara Rawan Kecurangan

Salah satu kegiatan Panwas di Kecamatan Mlonggo beberapa waktu lalu. Panwas Jepara, kini juga telah memetakan TPS rawan pelanggaran dan totalnya ada 443.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo (pakai peci) saat melakulan supervsisi terkait pemetaan TPS rawan kecurangan di kantor Panwas Jepara belum lama ini. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Jepara 2017 masuk kategori rawan terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Untuk itu, harus ada kerja sama berbagai pihak, termasuk masyarakat agar potensi terjadinya kecurangan saat proses pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) itu bisa diminimalkan.

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Pemilihan Kabupaten Jepara Muhammad Oliz mengatakan, pihaknya sudah merampungkan penyusunan TPS rawan yang sudah dimulai sejak awal Januari lalu.

Penyusunan TPS rawan ini mengacu data dan fakta yang terjadi saat pemilu sebelumnya. Seperti halnya TPS yang pernah memiliki sejarah konflik, TPS yang lokasinya dekat dengan domisili paslon, TPS yang pernah terjadi pelanggaran pemilu, TPS di kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga sehingga rawan eksodus dan lain sebagainya.

“Agar potret yang diinginkan lebih utuh, panwas juga mengkaji dan mengolah berbagai data pendukung lain semisal data rekrutmen petugas KPPS, pengadaan dan distribusi logistik serta data lain yang relevan. Hasilnya ada 443 TPS rawan saat pilkada yang tersebar di berbagai desa atau kelurahan yang ada di Jepara,” katanya.

Penyusunan TPS rawan ini mengacu lima aspek. Mulai dari pertama akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, kedua  ketersediaan logistik pemilihan, ketiga praktik politik uang, keempat keterlibatan aparat negara atau penyelenggara pemilu,  hingga kelima kepatuhan prosedur selama proses tungsura.

“Berdasarkan data untuk kategori rawan bagi aspek pertama tercatat sebanyak 102 TPS. Dan jumlah paling banyak ada di Kecamatan Mayong sebanyak 43 TPS. Sedang untuk kategori rawan aspek kedua, tercatat sebanyak 30 TPS dan paling banyak di Kecamatan Batealit yakni 13 TPS. Sedang kategori rawan ketiga tercatat sebanyak 154 TPS dan paling banyak di Kecamatan Kembang yakni 33 TPS,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, sedangkan untuk aspek keempat tercatat sebanyak 78 TPS dan paling banyak tersebar di Kecamatan Mlonggo yakni 16 TPS. Sedang untuk aspek kelima tercatat sebanyak 79 TPS dan paling banyak ada di Kecamatan Tahunan yakni 19 TPS. Selain itu, ada satu TPS yang terdapat beberapa aspek rawan. Namun ada juga yang hanya terpantau satu aspek rawan saja.

Jumlah TPS saat Pilkada Jepara sebanyak 1.805 unit yang tersebar di 195 desa atau kelurahan. Sedangkan pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jepara sebanyak 858.958 orang.

“Data TPS rawan ini sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng dan selanjutnya diteruskan ke Bawaslu RI. Pihak Bawaslu RI sendiri memang bekerja sama dengan Mabes Polri terkait peta TPS rawan gawe pilkada serentak 2017,” ucapnya.

Selain untuk pengamanan saat hari H pencoblosan, langkah tersebut juga diproyeksikan berkontribusi positif untuk menekan berbagai potensi praktik kecurangan yang dimungkinkan muncul di TPS.

“Peta TPS rawan ini ibarat early warning system. Jadi bisa menjadi acuan agar proses tungsura yang merupakan momen paling krusial berjalan demokratis dan minim pelanggaran,” terangnya.

Sementara itu terkait dengan proses tungsura, pihaknya mengutarakan bahwa jajaran panwas juga akan menempatkan ribuan pengawas TPS saat hari H pencoblosan yakni 15 Februari 2017.

“Ribuan pengawas TPS itu dilantik dan sekaligus diberi pembekalan oleh panwascam se Kabupaten Jepara sejak 22 hingga 23 Januari 2017.  Sementara itu itu, untuk pilkada serentak ini, tiap TPS ada satu pengawas. Semoga upaya ini signifikan untuk menekan potensi pelanggaran saat hari H pencoblosan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Panwaslu Jepara Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan salah satu baliho pasangan calon, karena dinilai melebihi jumlah yang telah ditetapkan KPU. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Panitia Pengawas Pilkada Jepara bersama Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara di sejumlah lokasi, Rabu (18/1/2017).

Ketua Panwas Jepara Arifin mengatakan, penertiban APK tersebut dilakukan, karena melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga, Panwas harus bertindak untuk melakukan penertiban. “Untuk setiap pasangan calon, sebenarnya mendapatkan jatah baliho dari KPU sebanyak 5 buah. Tetapi, paslon boleh menambah sendiri, dengan jumlah paling banyak tujuh,” ujarnya.

Yang terjadi saat ini, katanya, APK yang terpasang tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan. Sehingga, hal tersebut harus dilakukan penertiban secara tegas. Untuk sementara, penertiban tersebut, katanya difokuskan di wilayah kota terlebih dahulu. Sebab, untuk wilayah kecamatan sudah ada Panwascam.

Lebih lanjut ia katakan, selain baliho, paslon juga diberikan kewenangan untuk menambah umbul-umbul sebanyak 30 buah di setiap kecamatan. Kemudian, untuk spanduk di setiap kelurahan atau desa, juga diberikan kewenangan untuk menambah maksimal 5 buah.

Sejauh ini, katanya, pihaknya telah melakukan penyisiran di delapan titik. Di antaranya di wilayah Jalan Bandengan, Ujung Batu, Jalan Wahid Hasyim dan  Jalan Sosro Kartono.

Kemudian, terkait dengan baliho resmi dari KPU untuk paslon yang sudah terpasang, pihaknya mengaku belum menerima laporan dari KPU, di mana saja titik-titiknya. “Untuk baliho resminya yang dari KPU dan paslon, kita belum mendapatkan laporan dari KPU maupun paslon,” katanya.

Editor : Kholistiono

Ratusan Orang Meninggal di Jepara Masuk Dalam DPT

Staf Panwas Pilkada Jepara menunjukkan berkas hasil pengawasan DPT yang akan direkomendasikan ke KPU Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Staf Panwas Pilkada Jepara menunjukkan berkas hasil pengawasan DPT yang akan direkomendasikan ke KPU Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan orang yang sudah meninggal masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di Kabupaten Jepara. Temuan tersebut diperoleh dari hasil investigasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) setempat terhadap PPS, Panwascam serta Panwaslu Kabupaten Jepara.

Tercatat, setidaknya ada 494 warga yang sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar dalam DPT. Daftar tersebut tersebar di berbagai lokasi atau TPS. Seperti halnya di Desa Kedungleper, Kecamatan Bangsri, terdapat 14 pemilih yang sudah meninggal, tetapi tercantum di DPT.

Selain itu, masih ada juga DPT yang bermasalah. Di antaranya, mereka yang sudah memiliki hak pilih, tetapi belum terdaftar dalam DPT, jumlahnya ada 38 orang. Kemudian, pemilih telah pindah domisili sebanyak 111 orang, pemilih dengan NIK ganda sebanyak 1077, serta pemilih nama ganda sebanyak 4063.”Nama-nama tersebut tersebar di berbagai desa maupun kecamatan,” kata Ketua Panwas Pilkada Jepara, Arifin.

Katanya, dari hasil penyisiran yang dilakukan jajaran Panwas, data tersebut sudah sesuai kondisi di lapangan. Sebab nama, alamat atau NIK pemilih bermasalah itu jelas dan bisa dilacak. “Data yang  bermasalah ini akan kami rekomendasikan kepada KPU agar segera dibenahi,” imbuhnya.

Komisioner Panwas Pilkada Kabupaten Jepara Taskuri menambahkan, DPT yang tidak valid berpotensi memunculkan gugatan dari pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pilkada. Oleh karena itu, pihaknya akan mendesak KPU Jepara dan jajarannya terus melakukan pemeliharaan DPT hingga hari H pencoblosan.

“Jangan sampai ada pemilih yang tak memenuhi syarat namun tercatat dalam DPT. Atau sebaliknya, yakni warga yang sudah punya hak pilih namun tak tercatat dalam DPT,” ungkapnya.

Dia menambahkan, menyalurkan hak pilih saat  Pilkada Jepara merupakan hak konstitusional warga. “Meskipun hanya satu suara tetap harus dikawal, karena itu yang akan menentukan wajah Jepara lima tahun mendatang,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Ada 7 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu yang Sudah Ditangani Gakkumdu Jepara

 Bimbingan Teknis oleh Sentra Gakkumdu di Bandengan, Jepara, Kamis, (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bimbingan Teknis oleh Sentra Gakkumdu di Bandengan, Jepara, Kamis, (12/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jepara hingga kini sudah menangani tujuh dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. 

Tujuh kasus itu yakni enam temuan dari Panwaslih Jepara, dan satu laporan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panwaslih Jepara Arifin, saat membuka Bimbingan Teknis Sentra Gakkumdu di Bandengan, Jepara, Kamis, (12/1/2017).

“Tujuh tindak pidana pemilu baik temuan maupun laporan yang masuk semuanya sudah di klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu Jepara. Akan tetapi, lantaran banyak yang tidak memenuhi unsur pidana, baik bukti maupun hal lain, dugaan pidana pemilu itu tidak dapat dilanjutkan ke tingkat pernyidikan. Selain itu, kita sudah cukup mengapresiasi teman-teman Panwascam yang telah bekerja dengan baik menemukan enam temuan. Namun kita perlu melakukan pembenahan kembali, agar temuan bisa maksimal,” katanya.

Sementara itu, dari beberapa kasus yang masuk, Gakkumdu sudah mengklarifikasi beberapa pejabat baik tingkat kabupaten maupun provinsi. “Plt Bupati Jepara dan pejabat provinsi sudah pernah kita panggil untuk diklarifikasi terkait temuan dugaan keterlibatan dalam kampanye,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, hingga kini Jepara masih cukup dalam kondosi yang kondusif terkati  pilkada. Sehingga, harapannya kedepan juga  kondisi ini terus bertahan sampai gelaran pilkada ini selesai.

Di saat yang sama, Penyidik Gakkumdu dari Polres Jepara Iptu Aries Sulistyono mengutarakan,  meskipun semuanya tidak cukup bukti, hal itu cukup memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun peserta pilkada jika ingin melakukan pelanggaran.

“Saat ini jika ada yang akan melakukan pelanggaran, jadi berpikir panjang, sehingga harapannya tidak ada lagi pelangaaran pidana pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Abhan Misbah mengungkapkan, sejauh ini sudah ada puluhan laporan dugaan pelanggaran pidana yang masuk dari tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. ” Dari sejumlah laporan dan temuan itu, didominasi soal keterlibatan ASN dan politik uang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Panwas Jepara Petakan TPS yang Rawan Kecurangan

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Panwas Kabupaten Jepara sedang memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan saat proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada pada 15 Februari 2017 mendatang.

Peta ini menjadi panduan bagi pengawas TPS untuk mencegah dan meminimalisasi potensi terjadinya berbagai kecurangan saat moment paling krusial dalam penyelenggaran pilkada di Jepara.

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kabupaten Jepara Muhammad Oliz mengatakan, proses pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang menyita perhatian berbagai kalangan. Baik itu peserta pilkada, tim kampanye, penyelenggara pilkada hingga berbagai elemen masyarakat. Selain itu, tahapan tersebut  juga paling rentan terjadinya praktik pelanggaran dan kecurangan.

Terkait hal tersebut, pihaknya tengah menyusun peta TPS yang rawan saat Pilkada Jepara untuk memilih pemimpin Jepara periode 2017 – 2022. Bekal peta TPS rawan itu akan menjadi acuan penyiapan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mencegah terjadinya kecurangan di TPS. “Prinsipnya, apapun potensi terjadinya hal-hal yang bisa menciderai proses pemungutan suara kita petakan sejak dini,” kata Oliz, Rabu (11/1/2017).

Sementara itu, penyusunan peta TPS rawan tersebut mengacu pada lima aspek. Yakni mulai dari akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, ketersediaan logistik pemilihan, praktik politik uang, dan keterlibatan aparat negara atau penyelenggara pemilu hingga kepatuhan prosedur selama proses penghitungan dan pemungutan suara. 

“Penyusunan TPS yang rawan ini mengacu data dan fakta yang terjadi saat pemilu sebelumnya. Seperti halnya  TPS yang pernah memiliki sejarah konflik, TPS yang lokasinya dekat dengan domisili paslon, TPS yang pernah terjadi pelanggaran pemilu, TPS di kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga sehingga rawan konflik dan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, supaya hasil pemetaan tersebut akurat, pihaknya juga sudah menginstruksikan Panwascam hingga PPL tingkat desa atau kelurahan yang ada di Jepara supaya menggali berbagai data terkait hal itu. Mulai data kasus pelanggaran pemilu sebelumnya, data rekrutmen KPPS, data sengketa PHPU, data pengadaan dan distribusi logistik serta data lain yang relevan.”Semuanya akan dikaji dan petakan dengan teliti sehingga kita memiliki gambaran yang jelas,” ujarnya.

Perlu diketahui, seluruh Kabupaten Jepara ada 1.805 TPS yang berada di 195 desa atau kelurahan.  Sedang pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jepara sebanyak 858.958 orang.

“Penyusunan TPS rawan itu harus sudah rampung pertengahan Januari ini. Hasilnya akan dilaporkan ke Bawaslu Jateng maupun Bawaslu RI di Jakarta. Sehingga sebelum hari H pencoblosan, peta TPS rawan itu akan kita publikasikan lewat berbagai sarana. Harapannya berbagai elemen masyarakat mengetahui dan ikut melakukan pengawasan saat hari H,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Kasus Dugaan Keterlibatan Kampanye Paslon Madani oleh Oknum ASN Pemprov Jateng Tak Bisa Dilanjutkan, Ini Alasannya

Tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwas Pilkada Kabupaten Jepara, melakukan klarifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng yang diduga terlibat kampanye paslon Madani, Senin (9/1/2017). (MuriaNewsCom)

Tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwas Pilkada Kabupaten Jepara, melakukan klarifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng yang diduga terlibat kampanye paslon Madani, Senin (9/1/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian terkait persoalan adanya dugaan pejabat Pemprov Jateng yang terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, akhir Desember lalu.

Pejabat yang dimaksud adalah Fajar Arifin yang saat ini menjabat Kasubag Pemuda dan Olahraga Biro Kesra Setda Jateng.

Dan hasilnya, kasus dugaan keterlibatan pejabat atau ASN dalam kampanye paslon Madani tak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Hal ini diperkuat dengan surat undangan dari panitia ke Pemprov Jateng tertanggal 23 Desember. Sedang STTP baru diajukan tim kampanye sehari sesudahnya, tanggal 24 Desember 2016.”Jadi ASN Pemprov Jateng memang tidak tahu kalau kegiatan pengajian itu sekaligus ajang kampanye,” ungkapnya.

Sebelumnya, terkait persoalan ini, Tim Gakkumdu juga sudah mengklarifikasi panitia pengajian maupun tim kampanye paslon Madani. Selain keterangan dari berbagai pihak tersebut, Tim Gakkumdu juga mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait.
Dalam hal ini, Arifin menyayangkan tim kampanye yang terkesan “menumpangi” kegiatan yang digelar elemen masyarakat. Pihaknya mengimbau agar kontestan pilkada dan tim kampanye benar-benar menaati aturan main gawe demokrasi lokal di Kota Ukir ini.

“Tim Gakkumdu tak akan tebang pilih. Jika unsur-unsur pelanggaran pemilu terpenuhi kami akan proses sampai tuntas,” katanya.

Editor : Kholistiono

Diduga Terlibat Kampanye Pilkada Jepara, Gakkumdu Klarifikasi Pejabat Pemrov

Tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwas Pilkada Kabupaten Jepara, melakukan klarifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng yang diduga terlibat kampanye paslon Madani, Senin (9/1/2017). (MuriaNewsCom)

Tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwas Pilkada Kabupaten Jepara, melakukan klarifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng yang diduga terlibat kampanye paslon Madani, Senin (9/1/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwas Pilkada Kabupaten Jepara, melakukan klarifikasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng, Senin (9/1/2017). Hal itu terkait adanya dugaan pejabat pemprov yang terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, akhir Desember lalu.
ASN yang diklarifikasi adalah Fajar Arifin yang saat ini menjabat Kasubag Pemuda dan Olahraga Biro Kesra Setda Jateng. Turut mendampingi Fajar Arifin, Rahardjanto P yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng (kini seiring berlakunya organisasi perangkat daerah (OPD) baru, menjabat staf penugasan khusus Gubernur Jateng).
Dari Tim Gakkumdu hadir tiga Komisioner Panwas Jepara yakni Arifin, Taskuri dan Muhammad Oliz. Hadir juga anggota Gakkumdu dari unsur kepolisian Ipda R Aries Sulistyono, Aiptu Sutrisno dan Bripka Arief Gunawan.
Di hadapan Tim Gakkumdu, Fajar Arifin mengatakan kehadirannya di kegiatan yang diprakarsai Majlis Ta’lim Mar’ah Sholikhah Jepara itu, lantaran ada disposisi dari pimpinannya yakni Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng, Rahardjanto. “Selaku staf, apapun instruksi pimpinan kita siap,” kata Fajar.
Kegiatan yang diprakarsai Majlis Ta’lim Mar’ah Sholikhah Jepara ini sebenarnya Peringatan Maulid Nabi SAW. Namun ternyata kegiatan itu juga didaftarkan sebagai kegiatan kampanye oleh tim paslon Madani. Surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye untuk kegiatan itu tertanggal 24 Desember 2016.  
Menurut Fajar, pihaknya tak tahu jika kegiatan pengajian yang dihadiri langsung oleh Cabup – Cawabup Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi itu ternyata juga ajang kampanye. Pihaknya baru mulai “sadar” hal itu saat di lokasi acara. Selain ada atribut kampanye, peserta pengajian juga ada yang memakai baju bergambar paslon Madani.
“Tapi karena melaksanakan tugas akhirnya, saya bacakan sambutan gubernur. Usai baca sambutan saya langsung pulang,” ujar Fajar yang saat ke lokasi membawa nota dinas dan SPPD dari instansinya.

Sementara itu, Rahardjanto mengatakan, pihaknya menerima surat dari panitia kegiatan Peringatan Maulid Nabi SAW di Jepara yang ditujukan ke Gubernur Jateng itu tanggal 23 Desember 2016. Dan hari itu juga, pihaknya langsung mendisposisikan kepada Fajar Arifin agar bisa mewakili gubernur.”Saat itu ada beberapa surat yang masuk. Langsung kita disposisi ke beberapa orang, termasuk Pak Fajar,” terangnya.

Editor : Kholistiono

Masyarakat Diminta Kawal Proses Seleksi Panwascam

Peserta mengikuti tes tertulis dalam seleksi Panwascam (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Peserta mengikuti tes tertulis dalam seleksi Panwascam (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara mengklaim proses seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilbup Jepara berjalan fair dan sesuai ketentuan. Berbagai elemen masyarakat diharapkan tetap mengawal proses seleksi hingga terpilih tiga anggota panwas di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara.

Tes seleksi tertulis Panwascam di Jepara resmi digelar kemarin (30/6/2016) di Aula SMA 1 Jepara. Sebanyak 139 dari 162 peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti tes tertulis yang dipantau oleh Tim Bawaslu Provinsi Jateng. Selain itu, turut memantau jalannya tes Asisten Pemerintahan Sekda Jepara Ahmad Junaidi dan Kasubag Pemerintahan Umum Tri Jatmiko.

Perwakilan Bawaslu Jateng Setyo Pramudi mengatakan, pihaknya menjamin kerahasiaan naskah soal dan kunci jawaban. Sebab kedua hal itu dibawanya langsung dari Bawaslu Jateng dalam kondisi tersegel. Naskah soal dan kunci jawaban itu selalu dalam pantauannya hingga pelaksanaan tes tertulis. Dua orang perwakilan peserta juga diminta menyaksikan saat serah terima soal dan kunci jawaban dari Bawaslu ke Panwas Pilkada Jepara.”Saya juga tak tahu soal maupun jawabannya seperti apa, jadi tak perlu ragu kita jamin tes ini fair,” kata Setyo Pramudi.

Setyo berharap nantinya akan terpilih nama-nama calon Panwascam yang memiliki integritas dan kualitas. Menurutnya peran Panwascam sangat vital karena ada sejumlah tahapan penting terkait pilkada yang basisnya dilaksanakan di kecamatan, seperti rekapitulasi perolehan suara paslon.”Karena peserta tes banyak maka lebih kompetitif, jadi saya yakin Panwascam yang terpilih berkualitas dan berintegritas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin mengatakan, pengumuman nama-nama yang lolos seleksi tes tertulis akan diumumkan Sabtu (2/7/2016) mendatang. Tiap kecamatan hanya akan dipilih enam nama saja yang berhak mengikuti tes wawancara kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).”Masukan dan catatan dari masyarakat terkait rekam jejak calon panwascam tetap kami buka. Mari kita sama-sama kawal proses seleksi ini,” katanya.

Editor : Kholistiono

Tahapan Pencalonan Belum Dimulai, Panwas Jepara Tak Bisa Banyak Gerak

Panwas Jepara saat koordinasi dengan jajaran Polres (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Panwas Jepara saat koordinasi dengan jajaran Polres (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Tahap pencalonan dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Jepara 2017 secara resmi belum dimulai. Sejumlah tokoh yang ingin mencalonkan diri masih berstatus sebagai bakal calon, belum sebagai calon. Oleh sebab itu, Panitia Pengawas (Panwas) Pibup Jepara 2017 tidak bisa melakukan eksekusi segala bentuk yang diindikasikan terjadi pelanggaran. Untuk itu, Panwas Jepara mengimbau agar para bakal calon untuk menjaga kondusifitas.

Ketua Panwas Pilkada Jepara, Arifin mengatakan, potensi pelanggaran pemilu beragam. Beberapa di antaranya seperti penggunaan fasilitas pemerintah, pelibatan aparat sipil, polisi maupun TNI dalam kampanye atau dukung mendukung paslon tertentu, politik uang dan lain sebagainya.

“Meskipun tahap pencalonan baru dimulai Agustus, namun bakal calon diimbau tetap menjaga situasi kondusif dengan tidak melakukan sejumlah larangan tersebut. Secara normatif, kita baru bisa bergerak jika sudah penetapan paslon, tapi imbauan ini penting kita sampaikan jauh-jauh hari,” ujar Arifin.

Anggota Panwas Pilbup Jepara Muhammad Olis juga menjelaskan, bahwa beberapa bakal calon yang muncul di masyarakat sudah cukup banyak sejak beberapa bulan terakhir. Di antara bakal calon merupakan incumbent maupun pejabat di lingkungan Pemkab Jepara.

 “Sehingga kita tidak bisa secara sepihak menilai apa yang dilakukan oleh bakal calon yang notabene pejabat itu sebagai kampanye sebelum waktunya. Bisa jadi mereka melakukan itu karena status mereka saat ini masih sebagai pejabat yang juga melayani masyarakat,” terang Olis kepada MuriaNewsCom, Kamis (23/6/2016).

Menurutnya, sejumlah pejabat yang digadang-gadang meramaikan bursa pencalonan dalam Pilbup Jepara 2017 seperti Ahmad Marzuqi yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Jepara, Subroto (Wakil bupati), Dian Kristiandi (Ketua DPRD), Aris Isnandar (Wakil Ketua DPRD), Kolonel Inf Dwi Surjatmodjo (anggota TNI) dan lain sebagainya. Semuanya, kata Olis, masih memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Misalnya bupati atau wakil bupati, mereka memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah A. Sebagai seorang pemimpin mereka memiliki tugas untuk mensejahterakan atau membantu masyarakatnya. Jangan langsung diartikan apa yang dilakukannya sebagai kampanye,” katanya.

 Ia menambahkan, sebelum tahap pencalonan dimulai, pihaknya mengaku belum bisa banyak bergerak. Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon pun, untuk saat ini pihaknya belum bisa melakukan eksekusi karena bakal calon belum tentu sebagai calon.

Beberapa hari terakhir ini, Panwas Jepara melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan sejumlah isntansi seperti kepolisian, jajaran Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kodim 0719/Jepara. Termasuk dengan jajaran DPRD dan KPU Jepara.

Editor : Kholistiono  

 

Pendaftaran Panwascam Pilkada Jepara Resmi Dibuka

jepara-iklan panwaskab-tyg kamis 9 juni 2016-pkl 09.00 wib

Anggota Panwas Kabupaten Jepara saat audiensi dengan Bupati Jepara. (Panwas Kabupaten Jepara)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pengumuman pendaftaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara resmi dibuka mulai Kamis (9/6/2016).

Untuk itu, berbagai kalangan diharapkan terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada Jepara di tingkat kecamatan, dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwascam.

Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin S.Ag M.SI mengatakan penyelenggaraan gawe pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas, mensyaratkan adanya personel pengawas pemilu yang berkualitas.

”Sosoknya tidak hanya faham urusan penyelenggaran pemilu saja. Namun juga pengawasan pemilu sebagai gawe demokrasi lokal di Kota Ukir,” terangnya, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya, tolok ukur sukses tidaknya pilkada bisa dilihat dari berbagai sisi. Mulai dari tingginya tingkat partisipasi pemilih hingga minimnya pelanggaran. Terlebih praktik politik uang yang selalu membayangi tiap pemilu.

”Untuk itu dibutuhkan personel pengawas pemilu yang berkompeten dan berkualitas. Ini yang kita cari. Mari kita sama-sama kawal dan awasi pilkada ini,” kata Arifin.

Syarat mendaftar panwascam beragam. Mulai dari kelengkapan berbagai dokumen, seperti pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Tak kalah pentingnya calon panwascam juga tidak pernah menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun pada saat mendaftar. Selain itu, tidak pernah dipenjara kasus tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih. Dan calon panwascam juga tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. ”Syarat lainnya berpendidikan paling rendah SMA/sederajat,” jelasnya.

Kepala Sekretariat Panwas Jepara Abdul Ghofur S.IP MH menambahkan, formulir berkas administrasi calon anggota panwascam dan keterangan lebih lanjut, bisa diperoleh di Kantor Sekretariat Panwas Jepara, Jalan KH Ahmad Fauzan, Nomor 15, Saripan, Jepara. Atau bisa juga bisa dilihat dan diunduh di Facebook Panwaskab Jepara.

”Waktu penerimaan berkas dari calon pendaftar mulai 16 Juni. Berkas pendaftaran harus sudah diterima paling lambat 22 Juni 2016. ”Proses pendaftaran hingga seleksi tidak dipungut biaya,” tandas Ghofur.

Editor: Merie