Anggota DPR RI Minta Pemerintah Batalkan Pajak Gula

Aksi tolak pajak gula yang dilakukan puluhan petani tebu di Pati, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah membatalkan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk komoditas gula. Hal itu disampaikan Firman, di Pati, Senin (28/8/2017).

“Pemerintah itu mestinya beri insentif kepada petani dulu. Kalau mereka sudah dapat insentif, berkembang dan maju, mungkin bisa dikenakan pajak. Tapi petani saat ini tengah berjuang dan belum siap dikenakan pajak,” ujar Firman.

Insentif yang dimaksud Firman, salah satunya berupa pemberdayaan, fasilitasi alat pertanian, pemberian bibit, serta berbagai insentif yang bisa meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani lainnya. Selama ini, insentif yang diberikan pemerintah sebatas pada subsidi pupuk.

Itu pun petani kurang bisa menikmati subsidi pupuk dengan maksimal, lantaran masih banyak distributor yang bermain. “Kalau subsidi pupuk itu yang diuntungkan bukan petani, tapi distributor,” kata Firman.

Menurut Firman, petani merupakan pahlawan bangsa yang perlu diperjuangkan dan disejahterakan terlebih dulu. Sebab, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Karenanya, dia meminta kepada pemerintah supaya ada pengkajian ulang atas kebijakan dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 yang menjelaskan perkebunan komoditas gula pasir tidak masuk barang strategis.

Pasalnya, imbas dari peraturan yang menyebut gula tidak masuk barang strategis, petani dikenakan pajak sebesar 10 persen. “Saudara-saudara kita petani tebu di Pati sudah menyuarakan dengan aksi unjuk rasa. Kami akan berupaya agar peraturan itu dibatalkan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan petani tebu di Pati menggelar aksi unjuk rasa di sepanjang Jalan Wedarijaksa-Tayu untuk menolak PP Nomor 31 Tahun 2007. Mereka menuntut agar Menteri Keuangan membebaskan gula tani dari PPN 10 persen.

Editor : Akrom Hazami

Hari Pertama Pembebasan Denda PKB dan BBN II, Ratusan Warga Datangi Samsat Jepara

Warga mengisi formulir BBN II di Kantor Samsat Online Jepara, Rabu (23/8/2017). (MuriaNewaCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Bea Balik Nama (BBN) II, disambut antusias oleh warga Jepara. Pada hari pertama pelaksanaan (Senin, 21/8/2017) ratusan orang memadati Samsat Online Jepara untuk mengikuti program itu. 

Hal itu dikatakan oleh Ponidi Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Jepara, Rabu (23/8/2017). “Hari pertama sekitar 300 orang datang ke samsat untuk ikut program tersebut, atau sekedar menanyakan informasi terkait hal itu,” katanya. 

Menurutnya, hal itu masih terbilang normal jika dibandingkan pemberlakuan program tersebut di tahun 2016. Pada tahun lalu, pihaknya hingga harus menyediakan tempat tambahan, untuk menampung antrean warga. 

Ihwal tersebut diamini oleh Kepala UPPD Jepara Endang Susilowati. Menurutnya, antusiasme warga untuk mengikuti program dari Pemprov Jateng itu terkait beberapa faktor. 

“Kalau tahun lalu, periode pelaksanaanya lebih pendek sehingga masyarakat ingin segera memanfaatkannya. Sementara kalau program ini kan cukup panjang, dari Agustus hingga 30 Desember untuk program BBN II. Sementara untuk pembebasan denda PKB sampai 30 November 2017. Selain itu, penyesuaian aturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berpengaruh,” terang Endang. 

Namun demikian, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipasi jika antrean pemohon membludak. Endang mengungkapkan telah memaksimalkan seluruh karyawannya termasuk satpam dan cleaning service untuk dapat memberikan informasi terkait program tersebut. 

“Belajar dari tahun lalu, sebelum program ini dilangsungkan kami mengumpulkan semua karyawan. Harapannya jika antusiasme warga meningkat, satpam dan cleaning service bisa memberikan penjelasan mengenai program pembebasan dendan PKB dan BBN II. Kami juga sudah memberikan contoh formulir yang harus diisi oleh pemohon,” imbuhnya. 

Romi seorang warga pemohon BBN II mengatakan sengaja memanfaatkan program tersebut. “Ya ini balik nama sekalian mau ganti plat nomor,” ucapnya singkat, sambil meneruskan mengisi formulir permohonan.

Editor: Supriyadi

Awas, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Per Bulan

MuriaNewsCom, Jepara – Tenggat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jepara akan jatuh pada tanggal 15 Agustus 2017. Jika telat bayar, akan ada denda sebesar 2 persen per bulan. 

Kasubid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pajak BPKAD Jepara Ardhi mengungkapkan, besaran dendan tersebut sesuai dengan perda 2/2012 tentang PBB-P2. Dirinya menuturkan, setelah jatuh tempo namun wajip pajak tak membayarkan kewajibannya, maka akan dikenakan denda. 

“Sesuai peraturan maka akan dikenakan denda sebanyak 2 persen per bulan, maksimal 24 bulan,” kata dia, Senin (7/8/2017). 

Disinggung soal piutang pajak, Ardhi mengungkapkan jumlahnya di Jepara lumayan besar sekitar Rp 2 miliar. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kepailitan, tidak hadirnya wajip pajak dan sebagainya. 

Selain mekanisme denda, BPKAD Jepara juga mengeluarkan kebijakan baru yakni menagih wajib pajak besar. Langkah ini ditempuh, agar warga menauladani sikap pemilik modal besar.

“Tahun ini kami memiliki terobosan agar WP (Wajib Pajak) besar seperti PLTU, ataupun perusahaan seperti Jiale dan sebagainya agar melunasi pajaknya terlebih dahulu. Hal itu agar menjadi teladan bagi masyarakat yang lebih kecil kewajiban pajaknya untuk tertib dalam pembayaran. Dan saat ini WP besar di Jepara sudah melunasi kewajibannya,” ungkap Ardhi.

Disamping itu, untuk mempermudah pembayaran Pemkab Jepara juga telah meluncurkan Elektronik PBB. Dengan aplikasi tersebut, warga bisa mengecek status pajaknya melalui layar ponsel pintar. 

Editor: Supriyadi

Pelunasan PBB-P2 di Jepara Diprediksi Meningkat Jelang Jatuh Tempo

Warga melakukan pelunasan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Jepara, Kelurahan Ujung Batu. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara memperkirakan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), akan mulai meningkat jelang jatuh tempo pada 15 Agustus 2017. Hingga Senin (7/8/2017), baru terkumpul Rp 12.856.000.000 dari target pelunasan 2017 sebesar Rp 18.840.000.000.

Hal itu disampaikan oleh Kasubid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pajak BPKAD Jepara, Ardhi. Dirinya mengungkapkan hal itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. 

“Biasanya pelunasannya mepet-mepet tanggal jatuh tempo. Kalau di Jepara ini kan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus, kemungkinan mulai meningkat pembayarannya pada tanggal 12, 13, atau 14 Agustus,” tuturnya. 

Dirinya mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar 60 desa yang telah melunasi kewajiban mereka. Adapun, saat ini desa yang telah berpartisipasi dalam pembayaran PBB-P2 sekitar 130 desa. 

Ardhi menjelaskan, di Jepara ada 195 desa dan kelurahan. Untuk menggenjot partisipasi pelunasan pajak tersebut, pihaknya berinisiatif memberikan hadiah bagi mereka yang telah melunasi sebelum tenggat waktu. 

“Disediakan hadiah bagi mereka yang telah melunasi pajaknya. Untuk tingkat kecamatan disediakan televisi, sedangkan untuk tingkat kabupaten disediakan motor. Mekanismenya melalui pengundian,” tambah dia. 

 

Editor : Akrom Hazami

Ini Bocoran KPP Pratama Kudus Sampai Bisa Raih Penerimaan Pajak 400 Persen

Kepala KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus yang mencapai 400 persen, ternyata bukan hal mudah. Ada beberapa trik yang dipakai. Termasuk di antaranya adalah memaksimalkan program Amnesti Pajak. 

Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I Lidia Kuntjahningtyas, mengatakan kalau progam Amnesti Pajak sangat membantu meningkatnya penerimaan pajak.

“Kesadaran para wajib pajak di Kudus pada progam amnesti sangat banyak dan patut diberi apresiasi. Karena itu juga yang membuat KPP Pratama Kudus menjadi yang terbaik,” katanya saat datang ke Kudus, Rabu (12/4/2017).

Menurutnya, berbagai inovasi sudah dilakukan untuk mengajak masyarakat sadar pajak. Seperti KPP Pratama Kudus yang juga membuka layanan khusus di Pasar Kliwon. Tujuannya mendekatkan layanannya kepada wajib pajak.

Tak hanya itu, lanjutnya, satu per satu pedagang Pasar Kliwon juga didatangi dan diberikan penjelasan tentang progam Amnesti Pajak. “Bahkan ada juga cerita, yang mana pedagang datang yang punya kios kecil ingin bergabung dalam pajak. Jadi dia itu mendaftar, ini sebuah hal yang positif,” jelasnya.

Kepala KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengatakan kehadirannya di Pasar Kliwon memang membawa dampak positif, karena pedagang yang mengikuti Amnesti Pajak cukup banyak. 

“Kesadaran pedagang Pasar Kliwon sangat tinggi. Jadi kami juga memberikan perhatian lebih, seperti membuat kegiatan di sana dan memberi voucher kepada pemenang lomba, yang mana hanya bisa dibeli di Pasar Kliwon,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Penerimaan Pajak KPP Pratama Kudus Capai 400 Persen

Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I Lidia Kuntjahningtyas saat memberikan keterangan kepada awak media di Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, mencapai 400 persen, selama 2016. Prestasi tersebut merupakan hal terbaik se-Indonesia.

Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I Lidia Kuntjahningtyas, mengatakan prestasi itu merupakan hal positif, dan menjadi motivasi untuk wilayah lainya. Sebab mendapat penerimaan pajak capai 400 persen merupakan hal yang terbaik se- Indonesia. 

“Yang pasti dari Kudus selama 2016 mampu mencapai 400 persen. Sementara untuk wilayah lainnya ada yang kurang dari 100 persen,” kata Lidia saat berkunjung ke Kudus, Rabu (12/4/2017).

Itu memperlihatkan prestasi dari KPP Pratama Kudus. Dengan demikian Kudus menjadi salah satu yang terbaik dari 341 KPP Pratama.

Diharapkan tahun ini, KPP Pratama Kudus bisa kembali menorehkan prestasi lebih baik lagi. Mengingat, target penerimaan pajak secara nasional juga meningkat.

Sementara, Kepala KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum menyebutkan, target penerimaan pajak selama tahun 2016 sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah tersebut mampu dicapai. Bahkan capaiannya lebih dari itu. Kondisi demikian tak lepas dari kesadaran masyarakat.

“Kami akan mengupayakan pencapaian sesuai target tahun ini. Karena, Berdasarkan data, uang tebusan dari wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak hingga akhir Maret 2017 mencapai Rp 200 juta,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Kudus Bicara Pajak yang Kian Gampang

Bupati Kudus Musthofa saat mengikuti kegiatan penyampaian SPT Tahunan pajak secara elektronik. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat eselon II Pemkab Kudus mengikuti kegiatan penyampaian SPT tahunan pajak secara elektronik, di pendapa, Senin (20/3/2017).

Acara dikemas dalam sebuah label Pekan Panutan Pajak dengan dihadiri Kepala KPP Pratama Kudus, Bernadette Ning Dijah Prananingrum.

”Kita mengawali dari pemda sebagai penyelenggara. Karena ini sudah menjadi kewajiban, jadi ya tidak perlu lagi ditagih,” kata Musthofa seusai penyampaian SPT tahunan itu.

Ditambahkannya, pemda melalui OPD merupakan fasilitator dalam penerimaan pendapatan negara dari pajak. Untuk itu perlu adanya integrasi program, termasuk dalam pembayaran pajak.

”Sinergi antara kantor pajak, perizinan, bahkan dengan perindustrian ini perlu untuk semua kemudahan itu,” tambahnya.

Harapannya, ke depan kantor pajak hanya menghitung finalnya saja. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk takut pada petugas pajak. Tetapi kesadaran untuk membayar pajak harus lebih meningkat.

“Karena uang hasil pembayaran pajak itu juga untuk pembangunan Sistemnya juga harus dibangun,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kudus Bernadette membenarkan kemudahan pembayaran pajak sebagaimana disampaikan bupati. Yakni dengan sistem secara online yang disebut e-billing. Sedangkan mengenai target sebesar Rp 1,9 triliun, pihaknya optimistis terpenuhi.

Editor : Akrom Hazami

PBB Lunas, Ratusan Kades di Grobogan dapat Hadiah

Plt Sekda Grobogan Mokh Nursahid menyerahkan hadiah pada kades yang berprestasi dalam penarikan PBB tahun 2016. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para Kepala Desa (Kades) yang wilayahnya berhasil lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 tidak sekadar diberi penghargaan dan ucapan terima kasih saja. Tetapi mereka juga mendapat hadiah langsung berupa barang.

Total hadiah yang disediakan ada ratusan. Yakni, 4 unit sepeda motor, 20 komputer, 20 AC, 37 kulkas, dan 177 dispenser. Khusus untuk hadiah sepeda motor, 2 unit di antaranya diberikan untuk kades yang paling awal melunasi PBB. Yakni, Kades Dimoro, Kecamatan Toroh untuk kategori desa yang baku ketetapan pokok PBB nya di atas Rp 100 juta.

Satu motor lagi buat Kades Parakan, Kecamatan Karangrayung untuk kategori desa yang baku ketetapan pokok PBB nya di bawah Rp 100 juta. Sedangkan, 2 unit motor lainnya diberikan buat camat. Yakni, Camat Ngaringan untuk kategori kecamatan yang baku ketetapan pokok PBB nya di atas Rp 1 miliar. Satu lagi adalah Camat Grobogan untuk kategori kecamatan yang baku ketetapan pokok PBB nya di bawah Rp 1 miliar.

“Kepada para camat dan kades yang wilayahnya lunas PBB tahun 2016 saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dan, saya merasa senang bisa berkesempatan menyerahkan hadiah bagi camat dan kades yang berprestasi. Semoga hadiah ini makin memicu semangat untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Plt Sekda Grobogan Mokh Nursahid didampingi Kepala BPPKAD Grobogan Moh Sumarsono saat penyerahan hadiah di gedung Riptaloka, Jumat (17/3/2017).

Sumarsono menambahkan, PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun 2016, potensinya Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBBP2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya. 

Editor : Akrom Hazami

Duh, 9 Kecamatan di Grobogan masih Tunggak PBB 2016

Plt Sekretaris Daerah Grobogan Mokh Nursahid menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2017 pada para camat setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pencapaian pendapatan dari setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Grobogan tahun 2016 dinilai cukup menggembirakan. Sampai 31 Desember 2016 total penerimaan PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) sudah 10 kecamatan yang wilayahnya dinyatakan lunas PBB.

Kepala BPPKAD Grobogan Moh Sumarsono menjelaskan, kecamatan yang sudah lunas PBB yakni Godong, Grobogan, Brati, Karangrayung, Ngaringan, Tawangharjo, Tegowanu, Tanggungharjo, Penawangan, dan Kedungjati. “Jumlah kecamatan keseluruhan ada 19. Sebanyak 10 kecamatan sudah lunas PBB 100 persen. Sedangkan dari 280 desa/kelurahan yang sudah lunas ada 246,” jelasnya saat melangsungkan rakor PBB-P2 dan penyerahan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 2017 yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Jumat (17/3/2017).

Hadir dalam acara tersebut, Plt Sekretaris Daerah Grobogan Mokh Nursahid, Inspektur Puji Raharjo, Kabag Pemerintahan Desa Daru Wisakti dan para camat serta kades.

Dijelaskan, total baku ketetapan PBB-P2 tahun 2016 sebesar Rp 23,4 miliar. Sampai akhir tahun lalu, penerimaan yang didapat sebesar Rp 22 miliar atau 93,99 persen. Sedangkan besarnya piutang pokok PBB-P2 tahun 2016 ada Rp 1,4 miliar.

“Terkait adanya piutang kami minta untuk segera diselesaikan,” tegasnya.

Menurut Sumarsono, sejauh ini ada beberapa pemasalahan dalam penarikan PBB-P2 tahun 2016. Antara lain, belum tersedianya loket pelayanan pembayaran di semua kecamatan.

Selain itu, masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak. Kemudian, masih adanya aparat pemungut pajak yang berani memakai uang setoran dari masyarakat.

“Sanksi bagi aparat pemakai uang PBB dari masyarakat ini sebenarnya sudah mulai kita terapkan. Namun, sejauh ini masih belum bisa menimbulkan efek jera,” imbuhnya.

 

Editor : Akrom Hazami

Pajak jadi Momok Warga, Ini Pesan Bupati Grobogan pada KPP Pratama Blora

Kepala KPP Pratama Wilayah Blora Udianto menyerahkan print out bukti laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2017 pada Bupati Grobogan Sri Sumarni. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa pesan khusus saat menerima kunjungan Kepala KPP Pratama Wilayah Blora Udianto di ruang kerjanya, Selasa (14/3/2017). Yakni, pesan seputar masalah yang berkaitan dengan pajak.

“Saya minta dilakukan upaya pendekatan yang baik pada warga terkait masalah perpajakan. Jangan sampai masalah pajak ini jadi momok yang menakutkan buat warga,” pesannya.

Menurut Sri, pembayaran pajak ini memang perlu dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Sebab, pembayaran pajak pada pemerintah ini nantinya akan dikembalikan lagi pada masyarakat untuk berbagai macam kegiatan pembangunan dan belanja daerah.

“Selama ini setoran pajak merupakan komponen penting bagi pemerintah. Sebab, sekitar 80 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri sempat pula menerima print out bukti laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan yang diserahkan Udianto. Laporan SPT Sri itu sudah dilakukan melalui layanan e-filing beberapa hari lalu.

“Saya sudah melaporkan SPT tahunan beberapa hari lalu. Kepada para wajib pajak saya imbau untuk segera melaporkan SPT karena akhir bulan ini adalah batas jatuh temponya,” jelasnya.

Sementara itu, Udianto menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pendekatan pada masyarakat. Yakni, melakukan sosialisasi masalah perpajakan ke berbagai kalangan. Bahkan, pihaknya juga melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi pajak tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

Cara Biar Bendahara Pemkab Grobogan Taat Pajak

Petugas dari KPP Pratama Blora menyampaikan penjelasan pada bendahara di semua SKPD dalam acara pembinaan teknis. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepala BPPKAD Grobogan Moh Sumarsono meminta para bendahara di semua SKPD agar betul-betul menyetorkan pajak atas kegiatan yang dilakukan. Penegasan itu disampaikan sekda saat membuka acara pembinaan teknis antara KPP Pratama Blora dengan BPPKAD dan Inspektorat Grobogan di ruang Riptaloka, Senin (13/3/2017).

“Kepada semua bendahara kegiatan saya tekankan agar tidak bermain-main dengan pajak. Segera setorkan pajak yang dikenakan terhadap semua kegiatan dari dana APBD,” tegasnya.

Menurutnya, penegasan itu perlu disampaikan karena sejauh ini belum semua bendahara menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal itu bisa saja terjadi karena ada bendahara yang belum paham betul soal perhitungan pajak. Baik pajak PPh pasal 21, 22, 23, 25, pasal 4 ayat 2 dan PPN. Oleh sebab itu, para bendahara diminta untuk bertanya sejelas mungkin dengan petugas KPP Pratama Blora jika ada hal yang belum dimengerti.

“Saya mengapresiasi langkah KPP Pratama Blora yang bersedia hadir dalam acara ini. Melalui kegiatan ini saya harapkan nantinya tidak ada persoalan lagi dengan masalah pajak,” ungkapnya.

Marsono menambahkan, selama ini setoran pajak merupakan komponen penting berlangsungnya roda pemerintahan. Sebab, 70 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Blora Udianto menyatakan, dalam acara tersebut pihaknya memaparkan pada para bendahara terkait adanya beberapa regulasi baru mengenai masalah perpajakan. Para bendahara perlu mendapatkan penjelasan dengan lengkap agar bisa mengaplikasikan dalam pekerjaan.

“Banyak hal yang kita sampaikan tadi. Utamanya soal adanya beberapa regulasi terbaru,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Kodim 0719 Jepara: Wujudkan Bela Negara dengan Patuh Bayar Pajak

Sebuah spanduk dukungan Kodim 0719 Jepara terhadap kepatuhan membayar pajak terpasang di arena lapangan yang digunakan untuk pembukaan program TMMD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sebuah spanduk dukungan Kodim 0719 Jepara terhadap kepatuhan membayar pajak terpasang di arena lapangan yang digunakan untuk pembukaan program TMMD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Kodim 0719 Jepara secara resmi telah memulai program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pada Selasa (20/9/2016) dan akan berakhir pada 19 Oktober 2016. Program tersebut selain melakukan pembangunan fisik juga ada kegiatan nonfisik.

Disadari atau tidak, pelaksanaan pembangunan bangsa membutuhkan pendanaan. Salah satu sumber pendanaan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Untuk itu, dalam TMMD kali ini, antara TNI dengan sektor perpajakan saling mendukung.

“Kita wujudkan bela negara dengan patuh membayar pajak. Sebab pajak juga menjadi sektor yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini,” kata Komandan Kodim 0719 Jepara Letkol Inf Ahmad Basuki, Selasa (20/9/2016).

Pada program TMMD reguler ke-97 yang dipusatkan di Desa Bringin Kecamatan Batealit Jepara, dan dibuka di lapangan sepak bola Desa Bantrung Kecamatan tersebut, terlihat antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan Kodim 0719 Jepara dan instansi terkait saling mendukung.

Di lokasi pembukaan TMMD banyak terpasang spanduk berkait dengan kepatuhan membayar pajak termasuk amnesti pajak yang saat ini terus disosialisasikan pemerintah. Kalimat mewujudkan bela negara dengan patuh bayar pajak juga tertulis dalam spanduk yang ada di area lapangan pembukaan TMMD tersebut.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, pajak menjadi sektor terbesar penyumbang pendapatan negara atau APBN bagi bangsa Indonesia. Antara sektor pajak dengan TNI memiliki kesamaan dalam pembangunan bangsa.

“Taat dan patuh membayar pajak juga menjadi wujud bela negara. Dengan ketaatan dan kepatuhan membayar pajak itu, turut berkontribusi di dalam pembangunan bangsa dan negara ini,” kata Endaryono.

Ia menambahkan, dalam membangun bangsa yang hebat, semua sektor harus mendukung. Apalagi sektor yang bersinggungan secara langsung, seperti program TMMD baik melalui program fisik maupun nonfisiknya, dan dengan sektor pajak sebagai penyokong dana.

Editor : Akrom Hazami

Banyak Pengusaha di Jepara Tak Bayar Pajak

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono saat memberikan keterangan tentang pentingnya pajak untuk pembangunan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ))

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono saat memberikan keterangan tentang pentingnya pajak untuk pembangunan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ))

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara mencatat, kontribusi para pengusaha di Kabupaten Jepara untuk negara melalui ketaatan terhadap pajak masih sangat rendah. Dari 239 ribu pengusaha yang berpotensi memberikan kontribusi pajak, hanya 22 ribu yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

“Itu artinya tidak lebih dari 10 persen saja pengusaha yang berkontribusi terhadap pajak. Yang lainnya tidak terdaftar secara administratif di kantor pajak dalam bentuk NPWP dan tidak membayar pajak,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom, Sabtu (17/9/2016).

Menurutnya, secara keseluruhan kontribusi nonpegawai termasuk di dalamnya adalah para pengusaha, hanya sekitar Rp 33 miliar. Itu jauh dibawah kontribusi pegawai yang mencapai Rp 78 miliar lebih. kondisi itu berbeda dengan kalangan pegawai seperti PNS, dan karyawan swasta maupun buruh.

“Total penduduk di Jepara sekitar 1,1 juta orang. Dari jumlah itu, yang berpotensi memiliki NPWP sekitar 314 ribu orang. Tetapi faktanya baru 68.650 orang yang memiliki NPWP. Artinya baru 21 persen yang ikut di dalam pembangunan negara,” terangnya.

Dari jumlah 68.650 tersebut, justru 46 ribunya yang terdaftar di kantor pajak atau memiliki NPWP adalah kalangan pegawai, baik negeri maupun swasta. Angka itu jauh di atas kalangan pengusaha. Padahal, kata Endaryono, pengusaha memiliki waktu dan aktivitas yang lebih longgar dengan penghasilan yang lebih besar daripada pegawai.

“Sedangkan yang menyampaikan SPT secara keseluruhan juga masih jauh di bawah 68 ribu wajib pajak tersebut. Ini yang menjadi keprihatianan kita,” katanya.

Ia juga menyayangkan di Jepara banyak sekali pengusaha yang sudah eksportir namun banyak sekali yang belum taat pajak. Bahkan, dia juga mengetahui banyak pula yang berusaha menghindari pajak dengan berbagai cara.

“Konsidi itulah yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya undang-undang tax amnesty. Harapannya, mereka yang belum patuh terhadap pajak dapat memanfaatkan pengampunan pajak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, satu atau dua tahun depan direncanakan negara akan mampu mengetahui penghasilan warganya. Melalui itu juga akan diketahui siapa saja yang taat dan tidak taat terhadap pajak. Sehingga diharapkan kesempatan amnesti pajak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Editor : Akrom Hazami

Pajak Sarang Burung Walet di Jepara Dipertahankan

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Meskipun sudah banyak daerah yang menghilangkan pajak sektor sarang burung walet. Di Kabupaten Jepara, pajak sektor yang satu ini masih dipertahankan.

Hal itu seperti yang dikatakan Kasi Penagihan dan Pelaporan Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Jepara, Budhi Sulistiyawan. Menurutnya, Pemkab Jepara masih mempertahankan pajak sarang burung walet.

“Sarang burung walet sempat sangat populer sehingga masuk dalam kategori yang harus membayar pajak. Sampai sekarang di Jepara masih ada penarikan pajak sarang burung walet,” ujar Budhi kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, Pemkab Jepara masih menargetkan pendapatan dari sektor itu. Untuk tahun ini, targetnya sekitar Rp 15 juta. Sampai September ini, sudah mampu dicapai sekitar Rp 9.050.000.

“Pendapatkan pajak dari sarang burung walet di Jepara semakin berkurang dan diprediksikan kembali tidak dapat memenuhi target tahun ini. Sebab sarang burung walet setiap tahunnya terus mengalami penurunan,” katanya.

Hal itu disebabkan karena lesunya pasar dan menyebabkan banyak yang gulung tikar. Sehingga setiap tahunnya para pengusaha yang memilih menutup usahanya dan beralih pada usaha yang lebih menjanjikan.

“Titik-titik sarang burung walet di Jepara berkurang. Dari ratusan kini tinggal hanya 30-an yang memilih aktif. Sehingga berakibat pada pendapat pajak dari sarang burung walet ini tidak bisa menutup target,” tambahnya.

Dia menambahkan, biar sedikit, tapi tetap masih ada pemasukan pendapatan pajak dari sektor ini. Setidaknya bisa menambah pemasukan untuk Kabupaten Jepara.

Editor : Akrom Hazami

Sosialisasi Laporan Pajak Pribadi Digelar di Jepara

laporan-pajak

Perwakilan Inspektorat Pemkab Jepara menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (8/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai digelar sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, kini giliran Inspektorat Pemkab Jepara yang menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (8/9/2016) dengan pemateri utama adalah KPP Pratama Jepara.

Sekretaris Inspektorat Jepara, Heny Nurcahyani menjelaskan, sejalan dengan perkembangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta untuk meningkatkan integritas di lingkungan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian  LP2P bagi pejabat atau pegawai.

“Terkait hal tersebut, Inpektorat Pemkab Jepara melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian laporan pajak–pajak pribadi (LP2P). Dengan peserta yang terdiri dari para Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD dan Sekolah,” ujar Heny.

Menurutnya, pelaksanaan acara ini berdasarkan ketentuan UU RI No. 6 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 2004 tentang LP2P. Tujuan utamanya untuk menyatukan persepsi tentang pelaporan LP2P yang cepat, tepat dan tertib administrasi.

Kegiatan ini menampilkan dua pemateri sekaligus. Pemateri pertama dari  KPP Pratama Jepara tentang tata cara Pengisian LP2P dan pemateri kedua dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang Disiplin PNS.

Sementara itu, Sekda Jepara Sholih dalam sambutan menyatakan pelaporan LP2P ini wajib dan sangat penting. Dasarnya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/300/Sj tanggal 23 Januari 2013 tentang Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Tahun 2013.

“Pada prinsipnya seluruh  PNS golongan III dan IV di setiap SKPD berkewajiban untuk melaporkan LP2P kepada Inspektorat yang kemudian dilanjutkan ke Mendagri,” katanya.

Ia menambahkan, manfaatnya sangat jelas dan laporan tersebut berguna untuk pencegahan kebocoran penerimaan uang Negara dari sektor pajak. Untuk itu dengan adanya acara ini diharapakan, kepala SKPD melalui bendahara masing-masing agar rutin menyampaikan laporan LP2P setiap tahunnya.

Tercatat data di BKD jumlah pegawai golongan III ke atas di Kabupaten Jepara ada 7.809 PNS. Terdiri 1.442 orang PNS golongan III/a dan Golongan III/b keatas jumlahnya mencapai 6.367 PNS. Pengurusan LP2P ini akan banyak diurus pada akhir tahun. Namun diingatkan ini sudah bulan September, untuk itu  seluruh PNS diimbau agar secepatnya dapat mulai  mengisi LP2P.

Editor : Akrom Hazami

Piutang PBB di Jepara Rp 8,8 Miliar

pajak

MuriaNewsCom, Jepara – Meskipun capaian setor pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini cukup lumayan. Namun tercatat piutang sektor ini mencapai Rp 8,8 miliar. Rinciannya, untuk tahun 2014, piutang sebesar Rp 2 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 2,2 miliar dan 2016 ini, sampai awal september ini mencapai Rp 4,6 miliar.

Demikian disampaikan  Kasi Penagihan dan Pelaporan Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Jepara,  Budhi Sulistiyawan. Menurutnya, hingga awal September ini, untuk tahun 2016 piutangnya sekitar Rp 4,6 miliar, sehingga total dari tahun 2014 sampai sekarang mencapai Rp 8,8 miliar.

“Persebaran piutang PBB tersebut ada di beberapa desa yang mayoritas ada di tujuh kecamatan. Yaitu, Kecamatan Kota, Mayong, Pecangaan, Batealit, Mlonggo, Bangsri, dan Kecamatan Tahunan,” ujar Budhi kepada MuriaNewsCom, Kamis (8/9/2016).

Banyaknya jumlah piutang tersebut, selain masih kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, juga terkendala petugas penarik di setiap desa. Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala tersendiri dalan proses penarikan PBB. “Petugas penarik pajak terbatas dan hanya itu-itu saja. Sehingga banyak pajak yang belum terbayar, ” kata Budhi.

Ia juga mengemukakan, terkait kendala tersebut, pihaknya akan melakukan penarikan aktif melalui koordinasi dengan camat setempat. Karena camat juga beperan penting untuk berkoordinasi dengan pihak desa yang PBB-nya belum lunas.

“Yang paling berperan penuh adalah pihak desa karena ia merupakan ujung tombak untuk melakukan penarikan pada warganya yang belum membayar PBB,” katanya.

Ia menambahkan, target PBB tahun ini sebesar Rp 16 miliar. Jumlah tersebut dinaikkan di APBD perubahan dari sebelumnya yang hanya Rp 15, 7 miliar. Meski dinaikkan, pihaknya mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai dalam sisa waktu sebelum akhir tahun ini.

“Sebelum ada perubahan di APBD-P kemarin, target Rp 15,7 miliar sudah dapat dicapai. Namun ada perubahan target mencapai Rp 16 miliar. Kali ini kami sudah mencapai Rp 15,79 miliar. Jadi kurang sedikit untuk mencapai target Rp 16 miliar,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf Minta Warga Jepara Taat Pajak

Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf  menghadiri pengajian di Pendapa Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf  menghadiri pengajian di Pendapa Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Dai kondang Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf menghadiri pengajian di Pendapa Kabupaten Jepara, yang dikemas dalam acara Jepara Bersholawat. Pada momen tersebut, Habib yang memiliki suara khas tersebut meminta agar warga Jepara taat pajak.

“Semoga semua warga masyarakat Jepara taat terhadap pajak,” ucap Habib Syech di sela-sela mauidhoh hasanahnya di hadapan ribuan jamaah pengajian tersebut, Jumat (2/9/2016) malam.

Menurut Habib Syech, ketaatan terhadap pajak menunjukkan kecintaan terhadap negara dan bangsa Indonesia. Apalagi dalam Islam juga mengenal cinta tanah air sebagai bagian yang sangat penting.

Hal senada juga disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi yang hadir pula sebagai tuan rumah Jepara Bersholawat. Menurut Marzuqi , semua warga Jepara harus taat terhadap pajak. Sebab, sangat besar peran pajak terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

“Kontribusi sektor pajak sangat besar dalam pendanaan kebutuhan negara. Sehingga, semua warga masyarakat Kabupaten Jepara sebagai masyarakat yang taat kepada pemerintah harus menaati pajak,” kata Marzuqi.

Lebih tegas ia mengatakan, pada momentum dilaksanakannya program amnesti pajak seperti saat ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua wajib pajak. Lebih-lebih wajib pajak yang selama ini nunggak atau pun tidak membayar pajak secara penuh.

Habib Syech dalam acara tersebut, seperti halnya pada acara-acara di tempat lain, lebih banyak mengumandangkan sholawat nabi dengan suara khas yang dimilikinya. Kehadirannya mendapatkan sambutan yang sangat meriah oleh masyarakat Jepara dan sekitarnya. Terbukti, jamaah tidak hanya dari Jepara, namun juga dari Kudus, Demak dan kota tetangga lainnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pajak Restoran Kudus Diprediksi Lebihi Target

pajak resto
MuriaNewsCom, Kudus – Pajak restoran yang dilakukan tahun ini, terbukti efektif menambah PAD. Bahkan penerimaan dari sektor restoran dipastikan melampaui target yang diberikan.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono didampingi Kabid Perencanaan Operasional Pendapatan Teguh Riyanto, mengatakan, penerimaan pajak restoran hingga Juli 2016 terealisasi hingga 97,51 persen atau sebesar Rp2,194 miliar.

Padahal, target penerimaan yang dipatok selama setahun sebesar Rp2,250 miliar.

“Baru setengah tahunan saja sudah mau tercapai. Jadi kemungkinan besar akan jauh melebihi target,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pajak tersebut meliputi beberapa kelompok. Hal itu meliputi tempat usaha restoran, rumah makan, katering dan juga usaha kafe.

Untuk pajak restoran, dibebankan sebesar Rp1,41 miliar, pajak rumah makan sebesar Rp340,68 juta, pajak kafe sebesar Rp13,2 juta dan untuk pajak katering Rp 486,87 juta.

“Hingga Juli, untuk realisasi pajak rumah makan, sudah mencapai Rp 564,22 juta atau 165,62 persen, sedangkan pajak kafe mencapai Rp20,66 juta atau 156 persen. Keduanya sudah melampaui jauh dari target,” ujarnya.

Sedangkan untuk sektor lain seperti pajak restoran, baru terealisasi Rp1,2 miliar atau 85,2 persen, sementara untuk katering juga terealisasi Rp 408,5 juta atau 83,91 persen.

Terlampauinya pemasukan daerah dari pajak rumah makan dan kafe, dapat dijadikan satu indikator bahwa wajib pajak cukup taat dalam memenuhi kewajibannya.

Editor : Akrom Hazami

 

KPP Pratama Jepara Siap Sosialisasikan Tax Amnesty

tax

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara bersiap melakukan sosialisasi Tax Amnesty (Pengampunan pajak) kepada masyarakat luas. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyasar berbagai kalangan berdasarkan segmentasi tertentu, seperti asosiasi, profesi dan komunitas.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, berbagai cara akan dilakukan untuk mensosialisasikan Tax Amnesty. Salah satu yang dilakukan memang berdasarkan segmentasi, agar dapat lebih efektif. Mengingat, masing-masing wajib pajak mayoritas berasal dari segmentasi tertentu seperti asosiasi pengusaha maupun yang lainnya.

“Sosialisasi akan gencar dilakukan, supaya masyarakat paham dan dapat memanfaatkan Tax Amnesty. Apalagi sejak diwacanakan TaxAmnesty beberapa tahun yang lalu, banyak yang sudah menunggu adanya program ini. Jadi diharapkan setelah program ini diberlakukan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Selasa (19/7/2016).

Lebih lanjut ia mengemukakan, selain segmentasi asosiasi, komunitas dan profesi, juga tidak menutup kemungkinan menyasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Prinsipnya, pihaknya akan berusaha mensosialisasikan program Tax Amnesty secara maksimal.

“Mudah-mudahan saja banyak yang memanfaatkan Tax Amnesty ini. Dari perkiraan saya akan banyak karena aktifitas ekspor di Kabupaten Jepara juga banyak,” terang Endaryono.

Tax Amnesty tersebut, kata Endryono, berlaku bagi semua wajib pajak yang belum melaporkan atau belum 100 persen jujur melaporkan hartanya ke KPP Pratama Jepara. Pihaknya saat ini mengaku sudah mulai memberikan pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty.

“Kami buka layanan konsultasi. Rencananya pekan depan kami sudah memiliki ruangan khusus untuk pelayanan Tax Amnesty. Saat ini baru dipersiapkan desain ruangan dan pembangunanya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaannya. Sebab, dalam pelayanan Tax Amnesty dijamin kerahasiaannya terhadap publik.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kepala KPP Pratama Jepara: Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik 50 %

 Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


Aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono mengemukakan, bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik sebesar Rp 50 % dibandingkan dengan besaran PTKP yang berlaku sejak 2015.  Dengan keputusan pemerintah itu, maka seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutang dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2016 dan sesudahnya.

“Itu berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Keuangan. Kenaikan sebesar 50 persen penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom.

Ia menjelaskan, dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, lanjutnya, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga jenis pajak tersebut.“Dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Di samping itu, dari sektor riil, diharapkan dapat memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Sebagaimana penjelasan dari Kementerian Keungan, kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga triwulan I tahun 2016, perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9 persen. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.

 “Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pokok, PTKP, berkaitan erat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan basis perhitungannya berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). UMP/UMK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan kebijakan ini,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Gandeng Polisi, KPP Pratama Jepara Temukan Banyak Pengusaha Tak Patuh Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggendeng pihak kepolisian untuk mensosialisasikan tentang kepatuhan pajak terhadap pengusaha yang ada di Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggendeng pihak kepolisian untuk mensosialisasikan tentang kepatuhan pajak terhadap pengusaha yang ada di Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggendeng pihak kepolisian untuk mensosialisasikan tentang kepatuhan pajak terhadap pengusaha yang ada di Kabupaten Jepara. Kerjasama yang dilakukan pada bulan April 2016 lalu itu ditemukan banyak pengusaha yang tak patuh terhadap pelaporan dan pembayaran pajak.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan, dari hasil kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Bhabinkantibmas yang ada di semua Polsek yang ada di Kabupaten Jepara, diketahui bahwa masih banyak pengusaha yang belum patuh terhadap pajak.

”Dari data yang sudah terekap ada sekitar 40 persen yang belum patuh. Itu baik yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang sudah terdaftar. Keberadaannya menyebar, tidak hanya di wilayah pinggiran tetapi juga di pusat kota,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, langkah yang dilakukan dalam pendataan wajib pajak dan sosialisasi kepatuhan pajak tersebut dilakukan dengan cara door to door, yang dikemas dalam program pajak menyapa. Diketahui, 40 persen dari sekitar 700 data yang terekap, didominasi pengusaha kecil dan menengah.

”Misalnya ada yang punya minimarket atau toko besar, ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ada juga yang telah terdaftar tetapi tidak melaporkan dan membayar pajak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Endaryono menambahkan, selain pengusaha kecil menengah tersebut juga ada yang pengusaha mebel. Mereka kebanyakan sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum taat melaporkan dan membayar pajak.

”Diharapkan melalui program yang kami lakukan yakni pajak menyapa, dapat memberikan pengaruh bagi mereka agar patuh pajak. Sejauh ini apa yang telah kami lakukan sudah cukup memberikan dampak, itu terlihat dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pajak,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan bahwa hasil kerjasama dengan pihak kepolisian tersebut dapat dijadikan bahan untuk lebih meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah meningkatkan pemasukan Negara dengan cara optimalisasi sector pajak yang diketahui menjadi penopang utama APBN.

Editor: Supriyadi

KPP Bimbing Pengusaha Anyar

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Meski Kantor Pajak Pratama (KPP) Kudus dikejar target senilai Rp 1,7 miliar, namun bukan berarti harus kaku untuk menggapainya. Hal itu ditunjukkan dengan cara membimbing pengusaha baru.

Cara itu disampaikan Kepala Kantor Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Menurutnya, KPP juga memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang baru dirintis atau baru berdiri.

“Ini juga seperti arahan bupati. Sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang terlebih dahulu. Makanya kami juga melakukan pembinaan,”katanya.

Menurutnya, pembimbingan dilakukan secara terus menerus. Selain membimbing tentang usaha, juga dilakukan dengan mengarahkan untuk patuh membuat pajak.

Dengan cara demikian, maka pengusaha nantinya juga akan patuh membayar pajak. Lain halnya jika dari awal langsung keras, maka bisa jadi pengusaha akan melakukan kucing kucingan dengan pihak pajak.
“Kalau sosialiasi sebenarnya sudah kami lakukan secara rutin. Sehingga masyarakat khususnya pengusaha juga dapat membayar pajak sesuai tanggung jawab,” imbuhnya.

Dia menambahkan, jika sudah dibimbing dan diarahkan serta diberi pengarahan hingga berhasil. Maka sudah menjadi kewajiban membayar pajak. Jika tidak maka akan diproses dengan aturan yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami

Tak Bayar Pajak, 1 Kontraktor di Kudus Asetnya Disita dan Terancam Dipidana

Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum saat diwawancarai awak media. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum saat diwawancarai awak media. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – KPP Pratama Kudus tidak segan segan lagi dalam meningkatkan aturan perpajakan. Terbukti, hingga kini sudah ada satu orang yang disita asetnya lantaran tidak membayar pajak.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Menurutnya, sekarang sudah ada warga yang ditindak lantaran tidak membayar pajak. Tidak hanya itu, jeruji besi juga sudah disiapkan terkait hal itu.

”Ada satu nama yang sudah terdata yakni S, seorang warga Sukoharjo. Dia tidak membayar pajak, sehingga harus dijatuhkan hukuman,” katanya.

Menurutnya, S adalah seorang kontraktor. Layaknya sebuah kontraktor, dia juga memiliki kantor di Kudus, sehingga penyitaan aset dan penindakan juga dilakukan oleh KPP Kudus.

Untuk itu, aset milik S sekarang sudah disita oleh Pratama. Nominalnya mencapai Rp 280 juta secara keseluruhan. Petugas terpaksa menjalankan hal itu lantaran yang bersangkutan tidak mau membayarnya.

Selain S, KPP Pratama Kudus juga membidik dua nama yang juga melakukan hal yang sama. Keduanya adalah P dan R. Seperti S, mereka juga seorang kontraktor yang tidak membayar pajak.
”Untuk melakukan penyitaan aset, kami masih menunggu instruksi. Namun pengajuan penyegelan aset sudah kami ajukan, tinggal mandat dari atasan,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu

Tempat Sharing Pajak Kini Tersedia di Jepara

Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto saat meresmikan stan Sareng Pajak di gedung JTTC Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto saat meresmikan stan Sareng Pajak di gedung JTTC Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kini tempat sharing soal pajak telah tersedia bagi para pengusaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara. Tempat yang juga dapat dijadikan konsultasi tersebut berada di gedung Jepara Trade & Tourism Center (JTTC) Desa Rengging, Pecangaan, Jepara. Lokasi ini telah diresmikan Minggu (6/3/2016) siang.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepara, Abdul Kohar menjelaskan, keberadaan tempat sharing yang bernama Sareng Pajak. Sareng merupakan singkatan dari Sharing Bareng. Sareng Pajak terbentuk berkat kerja sama antara Kadin Jepara, KPP Pratama, dan Unisnu Jepara. Kerja sama disebut ABG yakni Akademisi, Bisnisman, dan Governance.

“Pajak yang masih terkesan menakutkan bagi pengusaha, melalui Sareng Pajak ini mampu mendekatkan pengusaha dengan dunia pajak, terutama untuk sektor UMKM. Sebab, mayoritas UMKM tentu masih asing tentang pajak, untuk itu perlu wadah yang mampu memberikan pemahaman kepada mereka, salah satunya melalui stan tempat sharing ini,” ujar Kohar.

Menurutnya, stan sharing pajak ini diharapkan mampu memberikan pendampingan dan sebagai tempat konsultasi pajak kepada UMKM. Sebab, UMKM berbeda dengan pengusaha besar, yang sudah memiliki konsultan pajak tersendiri. Sehingga butuh sentuhan agar mereka tetap mematuhi kewajiban pajak mereka.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono menjelaskan, sensus tahun 2012 dari BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa jumlah masyarakat pekerja di Indonesia yang berada di sektor UMKM telah mencapai 90% (±97 juta jiwa). Sektor UMKM pun tersebar luas dari tahun ke tahun dengan kontribusi 61,9% dalam PBD (Produk Domestik Bruto) Indonesia, namun sumbangan pajaknya cukup kedodoran, yaitu 5% dari total penerimaan pajak Nasional.

Menurutnya, Sareng Pajak akan menjadi bagian dari program “Pengambangan UMKM Kabupaten Jepara 2016” sebagaimana yang digelar oleh Kadin Kabupaten Jepara. Rangkaian tujuan yang diinginkan adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan disertai upaya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Hal senada juga disampaikan Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto. Pihaknya sangat mengapresiasi upaya untuk memberi kemudahan agar masyarakat patuh pajak tersebut. Diharapkan, tempat sharing pajak tersebut tidak hanya dibuka secara seremonial saja, tetapi juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Beban negara semakin lama semakin besar, kebutuhan pun semakin besar.Untuk itu butuh dana yang besar pula untuk pembangunan, salah satunya yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara adalah melalui sektor pajak, yang mencapai 75 persen,” ungkapnya.

Acara peresmian diikuti oleh sejumlah mahasiswa, pengusaha, maupun para aktifis blogger di Kabupaten Jepara. Juga disosialisasikan program pembuatan website khusus yang menampung para pengusaha dan informasi seputar Jepara dan sekitarnya.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan Siswa SMA di Kudus Diedukasi Pajak Sejak Dini

Ratusan siswa SMA sederajat Kudus mengikuti edukasi pajak yang diselenggarakan KPP Pratama Kudus, Rabu (25/11/2015). (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Ratusan siswa SMA sederajat Kudus mengikuti edukasi pajak yang diselenggarakan KPP Pratama Kudus, Rabu (25/11/2015). (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Pentingnya membayar pajak untuk pembangunanan negara perlu ditanamkan sejak dini. Terutama bagi pelajar yang nantinya juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak, ketika dewasa dan memiliki pekerjaan nantinya.

Hal tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Kudus yang mengajak para pelajar tingkat SMA sederajat mengikuti acara Education for Future Tax Payer. Dalam acara yang berlangsung hari ini, Rabu (25/11/2015) juga diisi dengan acara lomba Performance, Lomba Band, dan Pertandingan Basket 3 on 3.

”Tujuannya seperti pada tema yaitu untuk mengedukasi para pelajar untuk lebih mengerti tentang pajak sejak dini,” ujar Joko Wahyudi, panitia penyelenggara kegiatan.

Agar lebih menarik, acara dikemas lebih menyenangkan dengan lomba-lomba. Serta dimeriahkan oleh Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih populer dengan nama Noe Letto, yang membawakan materi wawasan kebangsaan.

Joko menambahkan, saat ini pun kesadaran untuk membayar pajak masih dirasa kurang. Baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan. Apalagi ada beberapa kasus korupsi dengan mengambil uang pajak, yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak. Sehingga dengan acara tersebut harapannya para wajib pajak dan calon wajib pajak mengetahui arti pentingnya pajak. (AYU KHAZMI/TITIS W)