Buat Genjot PAD, Bupati Grobogan Usulkan Revisi 4 Perda ke DPRD

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemkab Grobogan mengajukan revisi empat peraturan daerah (Perda) pada pihak legislatif. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna yang dilangsungkan Kamis (23/2/2017).

Keempa peraturan yang minta direvisi masing-masing Perda No 3 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (adminduk) dan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Kemudian, Perda No 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda No 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

“Empat Perda itu perlu direvisi terkait dengan dinamika yang berkembang saat ini. Selain itu, revisi perda dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Bupati Sri Sumarni.

Ia lantas menjelaskan alasan atas usulan revisi keempat perda tersebut. Yakni, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya dalam memberikan layanan adminduk. Pasal-pasal yang diusulkan direvisi yakni penghapusan Pasal 84 yang berisikan pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan.

Selanjutnya, penghapusan Pasal 85, yang berisikan pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting. Kemudian, penghapusan Pasal 97 yang berisikan pendelegasian pengaturan ke dalam Perbup namun masih berisifat delegasi blanko yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Untuk Perda tentang Retribusi Jasa Umum diusulkan adanya perubahan terhadap rincian objek retribusi dan besaran retribusi tera/tera ulang, perubahan rumusan penghitungan dan perubahan sebagian tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan laboratorium dan penambahan objek pada retribusi pelayanan kesehatan di RSUD  R Soedjati.

Kemudian, penambahan obyek retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Hewan, perubahan struktur retribusi penggantian biaya cetak peta dan perubahan rumusan penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

“Tahun lalu, Perda tentang Retribusi Jasa Umum sudah pernah diubah. Tetapi kita butuh perubahan lagi untuk mengakomodir penambahan obyek retribusi jasa umum dan menyesuaikan perkembangan ekonomi masyarakat serta untuk meningkatkan PAD ,” jelasnya.

Revisi Perda tentang Retribusi Jasa Usaha diperlukan untuk mengakomodir penambahan obyek retribusi jasa usaha khususnya pada jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Semula hanya berisi penjualan benih perikanan, diubah dengan menambahkan satu obyek baru yaitu penjualan benih pertanian. Yakni, berupa benih padi, benih jagung, benih kedelai, benih pisang dan benih bawang merah.

Terakhir, Perda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga perlu ditinjau ulang terkait jumlah minimarket berjaringan nasional di yang ada di wilayah Grobogan.

 

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Kudus Berupaya Naikkan PAD

PAD
MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus sedang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dilakukan dengan berbagai cara dengan melakukan pemantauan dan pendataan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin. Dia mengatakan kalau Pemkab Kudus kini tengah melakukan upaya untuk meningkatkan PAD.

“Selain meninjau kembali regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, Pemkab juga mengevaluasi dan melakukan monitoring langsung ke obyek pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya.

Menurutnya, tentang pelayanan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan. Petugas retribusi dan pemungutan pajak juga diberikan pembekalan,dan ditingkatkan.

Selain itu, Pemkab Kudus juga melakukan penyederhanaan sistem pelayanan dan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah.

“Penegakan perda dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah juga terus dilakukan untuk optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami