Menang di Tingkat Kasasi, Indocement Lanjutkan Proses Pembangunan Pabrik Semen di Pati

Pabrik Indocement yang beroperasi di kawasan Bogor. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk juga bakal melanjutkan proses pembangunan pabrik semen di Pati terkait putusan MA yang menolak kasasi yang diajukan warga penolak pabrik semen.(MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan warga penolak pabrik semen. Penolakan kasasi diumumkan MA pada laman resmi yang diputuskan pada 6 Maret 2017 lalu.

Dengan amar putusan tersebut, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk akan melanjutkan proses perizinan usaha penambangan produksi dan perizinan lainnya. Hal itu dilakukan untuk melanjutkan rencana pembangunan pabrik semen di Pati.

“Kami belum menerima pemberitahuan secara resmi dari MA. Kami malah baru tahu melalui pemberitaan di media. Kami selalu percaya bahwa kami sudah melakukan semua proses untuk mendapatkan izin lingkungan dengan proper dan baik,” ujar Direktur Utama PT SMS Budiono Hendranata, Kamis (16/3/2017).

Sejak awal, studi analisis dampak mengenai lingkungan (amdal) diakui sudah sangat detail. Amdal dibuat untuk mempelajari dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. Sosialiasi dan forum group discussion (FGD) juga sudah dilakukan kepada masyarakat dan akademisi.

“Dalam sidang amdal yang dihadiri tim ahli dan masyarakat luas, juga sudah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengajukan masukan agar amdal bisa optimal dalam melindungi masyarakat,” imbuhnya.

Dengan persetujuan dari MA tersebut, Budiono menilai izin lingkungan PT SMS sudah memperoleh ketetapan hukum tetap. Karena itu, pihaknya saat ini akan melanjutkan ke proses perizinan usaha penambangan produksi dan perizinan lainnya. Sementara itu, Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno saat dikonfirmasi belum bisa memberikan jawaban.

Editor : Kholistiono

Aksi Jalan Kaki Warga Kendeng Juga Tuntut PT Indocement Hengkang dari Pati

 Massa JMPPK melewati Alun-alun Pati untuk singgah di Pendapa Pati, Selasa (6/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Massa JMPPK melewati Alun-alun Pati untuk singgah di Pendapa Pati, Selasa (6/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan warga dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang menggelar aksi prihatin dengan jalan kaki dari Rembang menuju Semarang. Warga JMPPK dari Pati kemudian ikut bergabung dan singgah di Pendapa Pati, Selasa (6/12/2016).

Koordinator JMPPK Rembang, Joko Prianto menuturkan, aksi jalan kaki dilakukan untuk meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera mencabut izin lingkungan pabrik semen di Rembang. Pasalnya, pabrik semen di Rembang masih beroperasi, kendati Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari warga JMPPK.

Sementara itu, Ketua JMPPK Pati, Gunretno menambahkan, aksi jalan kaki juga sebagai bentuk aksi tirakat atau prihatin atas rencana pabrik semen yang mengancam pegunungan Kendeng, baik di Pati, Blora dan Rembang. “Aksi ini juga bentuk tirakat, karena persoalannya tidak hanya di Rembang, tetapi juga Pati,” kata Gunretno.

Karena itu, aksi jalan kaki tersebut juga diakui sebagai upaya tirakat untuk mengawal rencana pendirian pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement di Pati. Mereka berharap, MA mengabulkan permohonan kasasi warga Kendeng yang ingin daerahnya bebas dari rencana pendirian pabrik semen PT Indocement.

“Saat ini, kami menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Kami percaya kepada MA, karena juga pernah memenangkan kasus semen Gresik di Pati. Inilah saatnya pengadilan mesti berpihak kepada kebenaran,” imbuh Gunretno.

Massa JMPPK bertolak dari Pendapa Pati, setelah hujan yang mengguyur deras reda. Mereka membawa panji-panji bendera merah putih berjalan kaki menuju Semarang yang dijadwalkan tiba pada Jumat (9/12/2016) mendatang.

Editor : Kholistiono

PT Indocement Kaji Perintah Presiden Jokowi Soal KLHS Pegunungan Kendeng

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sampai saat ini masih belum memberikan statemen resmi terkait dengan perintah Presiden Joko Widodo soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Pegunungan Kendeng.

KLHS sendiri merupakan sebuah studi analisis daya dukung dan daya tampung yang komprehensif untuk mempelajari Pegunungan Kendeng. Kajian di Pegunungan Kendeng tersebut melalui perintah Jokowi akan dikoordinir secara langsung oleh Kantor Staff Kepresidenan. “Perintah Pak Presiden lewat Pak Teten Masduki sedang dipelajari. Belum ada pernyataan resmi dari kami terkait dengan hal itu,” ujar Adam Rinaldi, perwakilan PT Indocement, Kamis (4/8/2016).

Di sisi lain, Ketua Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengaku tengah menyiapkan upaya hukum sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Upaya itu dilakukan, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya mengabulkan upaya banding yang dilakukan Pemkab Pati dan PT Indocement.

“Kami tengah menyiapkan kasasi. Sebab, ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Salah satu hakimnya punya rekam jejak yang buruk, karena pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

Kendeng Disebut Pegunungan Purba yang Menyimpan Kekayaan Situs Bersejarah

 Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kawasan pegunungan Kendeng disebut sebagai pegunungan purba yang menyimpan kekayaan situs bersejarah bagi generasi bangsa. Karena itu, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) menolak rencana eksploitasi yang dilakukan PT Indocement.

“Kami yakin, pegunungan Kendeng semestinya dilindungi kelestariannya. Bukan semata-mata karena telah menghidupi pertanian dan makhluk yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, Kendeng merupakan pegunungan purba yang menyimpan berbagai kekayaan situs bersejarah,” kata Ketua JMPPK Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Selain itu, Gunretno menyebut, pegunungan Kendeng memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang sangat vital. Salah satunya, keberadaan Kendeng yang berada di kawasan bentang alam karst dan cekungan air tanah (CAT). Dengan begitu, pelestarian ekosistem pegunungan Kendeng bisa mencegah ancaman bencana ekologis.

“Seperti pesan leluhur kami, pegunungan Kendeng harus tetap lestari demi kehidupan warganya, demi lestarinya pertanian, demi menjaga keseimbangan lingkungan, demi menjaga lumbung pangan nasional, demi terhindarnya bencana ekologis, dan demi menjaga Indonesia sebagai negara-bangsa yang lebih baik,” tutur Gunretno.

Ia juga yakin bahwa Presiden Joko Widodo belum mengetahui dan mendengar fakta lapangan yang sebenarnya. Hal itu yang membuat Gunretno dan warga Kendeng nekat ingin menemui Presiden untuk menceritakan berbagai pelanggaran dan pengabaian syarat-syarat wajib bagi sebuah program pembangunan yang dibuat secara sistematis demi mulusnya pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng.

“Segala syukur yang mendalam, karena masih ada harapan dari Pak Jokowi yang bersedia mendengarkan suara kami. Kami berharap agar pertemuan kami dengan Pak Jokowi menjadi tonggak sejarah penting perjuangan kami dan kaum petani melawan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng. Kami yakin masih ada cahaya keadilan di negeri ini,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pati

 Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)


Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno bertandang ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, menyusul putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya yang memenangkan upaya banding Pemkab Pati dan PT Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS).

Dari hasil pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah keputusan. Salah satunya, perlunya sebuah analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencananya, KLHS akan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Kepresidenan, lantaran persoalan di Pegunungan Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah yang meliputi lima kabupaten, serta satu provinsi. KLHS sendiri membutuhkan waktu selama setahun.

Selama setahun pula, semua izin harus dihentikan. Selain itu, pemerintah sudah menjamin adanya dialog yang sehat dari berbagai pihak selama KLHS berlangsung. “Dalam pertemuan kemarin, Bapak Presiden merasa penting mendorong sebuah kajian KLHS. Karena, KLHS bisa memfasilitasi terintegrasinya isu-isu lingkungan hidup dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis,” ujar Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Dengan keputusan tersebut, Gunretno mengaku bahwa Presiden tidak serta merta membatalkan izin pertambangan dan menghentikan pembangunan pabrik semen. Kendati begitu, dengan adanya KLHS, Gunretno yakin bila Pegunungan Kendeng tidak boleh dirusak atau dibongkar hanya demi pembangunan pabrik semen.

“Kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal proses KLHS di Pegunungan Kendeng nanti. Dengan begitu, apa yang sudah disepakati antara warga dan Bapak Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik,” harap Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

JMPPK Bakal Ajukan Kasasi ke MA terkait Putusan PTTUN Surabaya Soal Pabrik Semen

 Gunretno (berbaju hitam) bersama Melanie Subono, artis yang gencar menyuarakan penolakan pabrik semen di Indonesia. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Gunretno (berbaju hitam) bersama Melanie Subono, artis yang gencar menyuarakan penolakan pabrik semen di Indonesia. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan upaya banding dari Pemkab Pati dan PT Sahabat Mulia sakti (SMS). Hal itu dikatakan Gunretno, Selasa (2/8/2016). “Ya, warga tetap akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Warga akan mengajukan kasasi ke MA,” ujar Gunretno.

Tokoh JMPPK ini menilai, ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Pasalnya, putusan itu bertentangan dengan keputusan dari PTUN Semarang beberapa bulan yang lalu.

“PTTUN Surabaya memang lucu. Saat warga menggugat di PTUN Semarang, keputusan ditetapkan hakim yang memang bersertifikasi lingkungan. Hasilnya, warga menang. Itu memang hakim dengan sertifikat lingkungan benaran,” ungkap Gunretno.

Namun, hakim di PTTUN Surabaya dinilai punya rekam jejak yang buruk. Gunretno menuding, hakim di PTTUN Surabaya memang punya sertifikat lingkungan, tetapi rekam jejaknya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada yang janggal dari keputusan PTTUN Surabaya. Itu tidak sesuai dengan putusan tingkat pertama, di mana para hakim memang sudah teruji dan memiliki sertifikat lingkungan. Warga akan terus berjuang dengan mengajukan kasasi di MA,” pungkasnya.

Baca juga : BREAKING NEWS: Pemkab Pati Menang di PTTUN Surabaya, Pabrik Semen Akan Berdiri

Editor : Kholistiono

 

Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

 Massa Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai aksi tolak pabrik semen saat melintas di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Massa Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai aksi tolak pabrik semen saat melintas di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Massa penolak pendirian pabrik semen yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai di enam desa di Kecamatan Tambakromo dan Kayen, Sabtu (16/7/2016). Aksi mereka dikawal ketat pasukan bersenjata laras panjang.

Pada bagian depan, sejumlah polisi mengawal menggunakan mobil. Pada bagian belakang, puluhan personel polisi yang dilengkapi senjata laras panjang mengikuti menggunakan sepeda motor.

Pada sejumlah titik tertentu, tampak petugas dari kepolisian dan TNI tengah berjaga-jaga. Tak hanya itu, puluhan personel polisi dan TNI lengkap dengan perlengkapan seperti water canon dan barracuda disiagakan di Alun-alun Pati. Hal itu untuk mengantisipasi agar massa tidak beralih ke Pati Kota.

Koordinator Aksi, Arif mengatakan, ada tiga tuntutan yang diajukan Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat. Pertama, mereka menuntut agar izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 dicabut dan dibatalkan.

Kedua, mereka menuntut agar kawasan Pegunungan Kendeng dikembalikan sebagai kawasan lindung. Terakhir, mereka meminta agar reformasi agraria (land reform) dijalankan sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 1960.

 

Editor : Kholistiono