Ombdusman Jateng Sidak Gedung SD Rusak di Mlowokarangtalun Grobogan, Ini Rekomendasinya

Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin (baju biru) saat mengunjungi SD 1 Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Kamis (30/3) sore. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Plt Kepala Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin meminta Pemkab Grobogan lewat dinas terkait segera memperbaiki gedung SD yang rusak di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan setelah melangsungkan sidak di SD 1 Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Kamis (30/3/2017) sore.

“Kamis kemarin, saya mengunjungi SD 1 Mlowokarangtalun yang dilaporkan kondisinya rusak berat. Kita cek kesini untuk melihat seberapa parah kerusakannya,” kata Sabarudin pada wartawan, Jumat (31/3/2017).

Dari hasil investigasi di lapangan, kondisi bangunan SD tersebut rusak berat. Atap bangunan rusak parah dan menyebabkan air hujan masuk dalam kelas. Kondisi ini menjadikan siswa tidak nyaman dalam belajar.

“Kerusakan gedung sekolah tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada Kepala UPTD. Namun belum ada realisasi perbaikannya,” ujarnya.

Sabarudin meminta agar kepala UPTD melakukan pendataan kondisi sekolah rusak di wilayah kerjanya. Selanjutnya, data tersebut segera disampaikan pada Dinas Pendidikan Grobogan.

“Tim Ombudsman Jateng masih melakukan telaah atas hasil temuan investigasi. Setelah itu, segera kita sampaikan saran kepada Bupati Grobogan dan Ketua DPRD Grobogan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Grobogan Sukisno menyatakan, gedung SD 1 Mlowokarangtalun yang rusak tersebut sudah dialokasikan anggaran perbaikan sekitar Rp 365 juta pada tahun 2017 ini. Dana ini rencananya dipakai untuk merehab lima bangunan kelas dan membuat satu ruang perpustakaan.

Editor : Akrom Hazami

Ombudsman Awasi Pungli Sekolah di Pati

Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Sabaruddin Ulu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sampai saat ini masih mengawasi kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah di Pati. Hal itu untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan tidak membebani masyarakat.

Salah satu yang masih menjadi perhatian Ombudsman adalah SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu terbukti melakukan pungutan melalui Komite Sekolah. Karena itu, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Sabaruddin Hulu meminta kepada Bupati Pati untuk aktif melakukan pengawasan terhadap sekolah.

“Kami juga peringatkan kepada Dinas Pendidikan Pati untuk ikut melakukan pengawasan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan. Sumber dana pendidikan juga dilarang dari pabrik rokok, alkohol dan partai politik,” ujar Sabaruddin, Jumat (24/2/2017).

Pungli yang dimaksud, kata Sabaruddin, pihak sekolah atau komite menentukan nominal sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid, bersifat dipaksakan, dan ada jangka waktu batasnya. Sesuai dengan aturan, kondisi tersebut masuk dalam klasifikasi pungli. Hal itu yang dilarang dilakukan sekolah maupun komite.

“Saat ini, kami masih melakukan pengawasan terhadap SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu melakukan pungli. Pengawasan sangat penting agar hal serupa tidak dilakukan lagi,” tuturnya.

Bila dalam pengawasan tersebut masih ada unsur pungli atau maladministrasi, Ombudsman akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya yang tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2008. Pihaknya akan memberikan rekomendasi yang wajib dilakukan, baik dalam bentuk pembenahan maupun sanksi administrasi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang ideal sesuai yang dicita-citakan negara, pihaknya mengajak masyarakat untuk proaktif ikut mengawasi bila ada pungli yang terjadi di sekolah. Sebab, negara sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah atau komite tidak perlu lagi melakukan pungutan liar.

Editor : Kholistiono

Pemkab Pati Didesak Buat Perbup yang Mengatur Seleksi Calon Perangkat Desa

Plt Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu meminta Pemkab Pati membuat perbup yang mengatur seleksi calon perangkat desa lebih rinci. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati didesak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur seleksi calon perangkat desa. Desakan itu dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu, usai mendatangi Ruang Joyokusumo Setda Pati, Kamis (23/2/2017).

Dia melihat, ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah.

Klausul tersebut dianggap terlalu umum yang menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar. Karena itu, Sabaruddin meminta kepada Pemkab Pati untuk segera mengusulkan pembentukan perbup yang mengatur secara rinci klausul sumber-sumber yang sah, sehingga tidak membuat gejolak saat panitia memungut dana yang nilainya fantastis.

“Kami peringatkan, jangan sampai pemungutan dana itu memberatkan calon. Apalagi, tidak ada landasan hukumnya. Dalam Pasal 31 dan 32 UU Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan, setiap tarif biaya yang dipungut dalam hal pelayanan publik wajib ada persetujuan dari DPR atau DPRD,” kata Sabaruddin.

Dalam kasus di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, pemungutan sumber dana untuk seleksi calon perangkat desa tanpa melalui persetujuan dari DPRD. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

Baca juga : Ombudsman Jateng Soroti Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa di Pati
“Tadi, sudah saya peringatkan agar Pemkab Pati dan kepala desa untuk berhati-hati. Apalagi biaya yang dibebankan calon sangat tinggi, itu sangat memberatkan. Jika mekanisme itu dibiarkan, perangkat desa hanya akan diisi orang-orang yang punya duit,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono mengatakan, dari 401 desa di Kabupaten Pati, permasalahan seleksi calon perangkat desa sangat bervariasi. Ada beberapa desa yang tidak memungut sumber dana dari calon, ada pula yang memungut dana dari calon.

Pihaknya akan melakukan telaah dan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut agar tidak ada penyimpangan dalam proses penjaringan calon perangkat desa. Dia berharap, kepala desa ke depan bisa menjadikan persoalan yang ada menjadi sebuah pembelajaran agar perangkat desa diisi oleh orang-orang yang punya kualitas.

Editor : Kholistiono

Sungai Wulan Tercemar, Ombudsman Curiga dari Jepara

Muchammad Agus Ardiansyah, perwakilan Ombudsman Jateng. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Muchammad Agus Ardiansyah, perwakilan Ombudsman Jateng. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Selain mendatangai Samsat dan Disdukcapil, Ombudsman juga mendatangi Kantor Lingkungan Hidup. Hal itu terkait dengan adanya keluhan tentang sungai Wulan yang tercemar di Kudus.

Muchammad Agus Ardiansyah, perwakilan Ombudsman Jateng mengatakan kalau keluhan masyarakat dilontarkan lewat media sosial, Twitter. Meski sudah ada jawaban via Twitter pula, namun pihak Ombudsman tetap menyelidikinya.

“Kami sudah bertemu dengan pihak KLH Kudus, dan kami juga sudah menelusuri sungai Wulan yang menjadi keluhan warga. Namun diduga yang menjadi penyebab utama dari pencemaran adalah dari Jepara,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (20/10/2016).

Menurutnya, hal itu berdasarkan pantauan langsung dengan menyusuri sungai Wulan. Dari penyusutan yang dilakukan ditemukan kalau air sungai sudah tercemar berasal dari Jepara.

Sementara, lanjutnya, Kudus halnya hulu saja. Sedangkan hilirnya berada di Jepara dan Demak. Hak itu juga menarik kesimpulan dugaan Demak juga berpotensi menjadi sumber pencemaran.

“Kami akan menindaklanjuti hal tersebut, dengan cara mendatangi Demak dan juga Jepara,” ujarnya.

Pihaknya berpesan kepada perusahaan di Kudus. Meski saat ini masih aman namun kemungkinan bisa terjadi. Untuk itulah dia berharap agar perusahaan mampu menjaga limbahnya.

Sementara, Kepala KLH Kudus Heru mengatakan kalau pihaknya maksimal tiga bulan sekali selalu mengecek sungai. Terlebih lagi bagi perusahaan yang mengeluarkan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Editor : Akrom Hazami

Ombudsman Peringatkan Agar  Sekolah di Pati Tak Lagi Lakukan Pungutan

ombudsman

Kedatangan Ombudsman Jateng di Disdik Pati beberapa waktu lalu mengagetkan pejabat Disdik. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Achmad Zaid kembali menegaskan agar tidak ada lagi pungutan ilegal di sekolah-sekolah yang ada di Pati. Hal itu disampaikan, setelah pihaknya menemukan pungutan liar di SMPN 1 Jakenan.

“Sementara itu, kami baru sebatas memberikan peringatan kepada SMPN 1 Jakenan agar tidak melakukan pungutan sumbangan pengembangan institusi (SPI) secara ilegal kepada wali murid. Kami minta agar tahun depan tidak ada lagi pungutan,” ujarnya saat dihubungi MuriaNewsCom, Sabtu (14/11/2015).

Jika hal itu masih saja dilakukan, kata dia, pihaknya tidak segan akan memberikan tindakan yang lebih tegas lagi. Hal itu diharapkan agar institusi pendidikan di Pati bisa bersih dari praktik yang dilarang peraturan pemerintah pusat.

“Peringatan ini tidak hanya untuk SMPN 1 Jakenan saja, tetapi juga seluruh sekolah di Pati. Praktik ilegal itu tidak bisa dibiarkan mencederai dunia pendidikan di Indonesia sudah dibiayai APBN yang mencapai 20 persen dari total APBN,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Ombudsman Jateng Mendadak Datangi Kantor Dinas Pendidikan Pati, Ada Apa?

Komisi Ombudsman Jateng bersama jajaran Disdik Pati bahas persoalan bersama. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Komisi Ombudsman Jateng bersama jajaran Disdik Pati bahas persoalan bersama. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Komisi Ombudsman Jawa Tengah mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2015). Ada tiga hal yang ditanyakan Komisi Ombudsman Jateng kepada Disdik Pati, antara lain adanya masalah kompetensi guru di SMA Negeri 1 Tayu terkait dengan adanya laporan guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi.

Tak hanya itu, Komisi Ombudsman Jateng juga mempertanyakan adanya pungutan sumbangan pengembangan institusi (SPI) di SMP Negeri 1 Jakenan yang dilakukan Komite Sekolah.

Juga dipersoalkan, di antaranya masalah ijazah lokal swasta MTs di Waturoyo yang menjadi acuan Paket C di Disdik Pati dan digunakan untuk syarat calon kepala desa.

“Ada tiga pelapor dan tiga hal pengaduan yang ditujukan ke instansi Disdik Pati. Ini kami datang untuk mencari solusi masalah tersebut,” ujar Ketua Komisi Ombudsman Jateng Ahmad Zaid kepada MuriaNewsCom. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)