Ombudsman Awasi Pungli Sekolah di Pati

Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Sabaruddin Ulu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sampai saat ini masih mengawasi kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah di Pati. Hal itu untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan tidak membebani masyarakat.

Salah satu yang masih menjadi perhatian Ombudsman adalah SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu terbukti melakukan pungutan melalui Komite Sekolah. Karena itu, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Sabaruddin Hulu meminta kepada Bupati Pati untuk aktif melakukan pengawasan terhadap sekolah.

“Kami juga peringatkan kepada Dinas Pendidikan Pati untuk ikut melakukan pengawasan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan. Sumber dana pendidikan juga dilarang dari pabrik rokok, alkohol dan partai politik,” ujar Sabaruddin, Jumat (24/2/2017).

Pungli yang dimaksud, kata Sabaruddin, pihak sekolah atau komite menentukan nominal sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid, bersifat dipaksakan, dan ada jangka waktu batasnya. Sesuai dengan aturan, kondisi tersebut masuk dalam klasifikasi pungli. Hal itu yang dilarang dilakukan sekolah maupun komite.

“Saat ini, kami masih melakukan pengawasan terhadap SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu melakukan pungli. Pengawasan sangat penting agar hal serupa tidak dilakukan lagi,” tuturnya.

Bila dalam pengawasan tersebut masih ada unsur pungli atau maladministrasi, Ombudsman akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya yang tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2008. Pihaknya akan memberikan rekomendasi yang wajib dilakukan, baik dalam bentuk pembenahan maupun sanksi administrasi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang ideal sesuai yang dicita-citakan negara, pihaknya mengajak masyarakat untuk proaktif ikut mengawasi bila ada pungli yang terjadi di sekolah. Sebab, negara sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah atau komite tidak perlu lagi melakukan pungutan liar.

Editor : Kholistiono

Pemkab Pati Didesak Buat Perbup yang Mengatur Seleksi Calon Perangkat Desa

Plt Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu meminta Pemkab Pati membuat perbup yang mengatur seleksi calon perangkat desa lebih rinci. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati didesak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur seleksi calon perangkat desa. Desakan itu dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu, usai mendatangi Ruang Joyokusumo Setda Pati, Kamis (23/2/2017).

Dia melihat, ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah.

Klausul tersebut dianggap terlalu umum yang menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar. Karena itu, Sabaruddin meminta kepada Pemkab Pati untuk segera mengusulkan pembentukan perbup yang mengatur secara rinci klausul sumber-sumber yang sah, sehingga tidak membuat gejolak saat panitia memungut dana yang nilainya fantastis.

“Kami peringatkan, jangan sampai pemungutan dana itu memberatkan calon. Apalagi, tidak ada landasan hukumnya. Dalam Pasal 31 dan 32 UU Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan, setiap tarif biaya yang dipungut dalam hal pelayanan publik wajib ada persetujuan dari DPR atau DPRD,” kata Sabaruddin.

Dalam kasus di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, pemungutan sumber dana untuk seleksi calon perangkat desa tanpa melalui persetujuan dari DPRD. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

Baca juga : Ombudsman Jateng Soroti Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa di Pati
“Tadi, sudah saya peringatkan agar Pemkab Pati dan kepala desa untuk berhati-hati. Apalagi biaya yang dibebankan calon sangat tinggi, itu sangat memberatkan. Jika mekanisme itu dibiarkan, perangkat desa hanya akan diisi orang-orang yang punya duit,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono mengatakan, dari 401 desa di Kabupaten Pati, permasalahan seleksi calon perangkat desa sangat bervariasi. Ada beberapa desa yang tidak memungut sumber dana dari calon, ada pula yang memungut dana dari calon.

Pihaknya akan melakukan telaah dan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut agar tidak ada penyimpangan dalam proses penjaringan calon perangkat desa. Dia berharap, kepala desa ke depan bisa menjadikan persoalan yang ada menjadi sebuah pembelajaran agar perangkat desa diisi oleh orang-orang yang punya kualitas.

Editor : Kholistiono

Ombudsman Jateng Soroti Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa di Pati

Plt Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (23/2/2017), terkait persoalan mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti mahalnya biaya seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati. Hal itu diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ombudsman RI Jawa Tengah Sabaruddin Hulu, usai mendatangi Ruang Joyokusumo Setda Pati, Kamis (23/2/2017).

Salah satu yang menjadi sorotan, di antaranya biaya seleksi perangkat desa di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati yang mencapai Rp 375 juta. Untuk menempati posisi staf, kasi atau kaur keuangan, calon perangkat desa harus mengeluarkan biaya Rp 45 juta plus biaya pendaftaran Rp 2 juta.

Sabaruddin mengatakan, Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa mengharuskan biaya seleksi perangkat desa diambil dari APBD Kabupaten Pati dan sumber-sumber lain yang sah. Dia juga melihat, pengambilan sumber lain yang sah harus ada koordinasi dengan pemkab atau pihak kecamatan.

“Di Desa Tambakromo, dana yang terkumpul untuk seleksi calon perangkat desa mencapai Rp 375 juta. Setelah proses seleksi selesai, sisa dana digunakan untuk pembangunan balai desa. Ini sudah bisa dikatakan menyimpang, karena dana itu dipungut untuk proses seleksi perangkat desa, bukan untuk pembangunan desa,” ucap Sabaruddin.

Karena itu, persoalan tersebut disampaikan kepada Bupati Pati melalui Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono dan kepala desa setempat. Dia memperingatkan agar proses penjaringan calon perangkat desa tidak menyimpang dari aturan.

Pasalnya, dana yang awalnya digunakan untuk proses penjaringan calon perangkat desa tidak boleh digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan tersebut, termasuk untuk pembangunan balai desa sekalipun. Sabaruddin juga mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan mahalnya biaya seleksi perangkat desa, sehingga harus ditekan seminimal mungkin.

“Ada warga yang melaporkan ke Ombudsman Jateng terkait mahalnya biaya seleksi perangkat desa. Idealnya, itu tidak boleh agar tidak membebankan calon. Kalau ada calon yang berpotensi, punya kualitas dan kapasitas tapi tidak punya uang, ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Persoalan Ini, Ombudsman Jawa Tengah Datangi Desa Srikaton Pati

Warga berbondong-bondong di Balai Desa Srikaton, Kayen, Kamis (27/10/2016), menemui anggota Ombudsman RI Jawa Tengah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Warga berbondong-bondong di Balai Desa Srikaton, Kayen, Kamis (27/10/2016), menemui anggota Ombudsman RI Jawa Tengah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Ombudsman RI Jawa Tengah mendatangi Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati, Kamis (27/10/2016). Kedatadangan sejumlah petugas Ombudsman untuk memastikan apakah pelayanan publik pemdes masih berjalan atau tidak, karena proses pengangkatan perangkat desa masih dipertanyakan.

“Dengan adanya konflik antara kades dan sejumlah perangkat desa, kami ingin memastikan apakah pelayanan publik di Desa Srikaton masih berjalan atau tidak. Setelah kami cek, ternyata empat perangkat desa saat ini belum melaksanakan tugasnya karena belum difungsikan, lantaran masih dalam proses hukum. Namun, tugas mereka sebagai staf sudah dirangkap Kasi,” ujar Asisten Pratama Ombudsman RI Jawa Tengah, M Agus Ardiansyah.

Sebelumnya, lima perangkat desa mengadu kepada Ombudsman Jawa Tengah, karena mereka tidak diberikan tugas dan penghasilan tetap (siltap) oleh kepala desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman Jawa Tengah kemudian mengecek di lapangan untuk memastikan laporan tersebut.

“Kami sudah menerima laporan dari Abdul Fatah dan kawan-kawannya yang memang sudah memperoleh putusan dari PPTUN Surabaya. Isi dari putusan PTTUN Surabaya meminta agar perangkat desa diberikan tugas dan kewajibannya dan diberikan hak-haknya sebagai perangkat. Setelah kami cek, ternyata masih ada upaya hukum dari kepala desa sehingga proses hukum masih berjalan,” kata Ardiansyah.

Karena itu, ia mengimbau kepada semua masyarakat Desa Srikaton untuk menahan diri dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Srikaton harus diutamakan hingga ada kekuatan hukum yang bersifat final dan tetap.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Srikaton Sarjono mengatakan, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan perangkat desa. Ada sejumlah alasan Sarjono tidak memberikan tugas dan siltap kepada lima perangkat desa yang dianggap diangkat secara tidak sah.

Menurutnya, pengangkatan lima perangkat desa pada waktu itu tidak sah karena mencederai perbup dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lima perangkat desa itu, kata Sarjono, harusnya diisi dua orang, yaitu kepala dusun pertama dan kedua.

Namun, perangkat desa justru diisi hingga lima orang, dari staf kasi pembangunan sebanyak dua orang dan staf kasi keuangan. “Saya hanya mewakili masyarakat yang merasa dirampas haknya. Yang dibutuhkan pemdes adalah dua perangkat saja,” kata Sarjono.

Karena itu, dia meminta kepada perangkat desa untuk tidak menggarap lahan bengkok terlebih dahulu, karena proses hukum masih belum selesai. Saat ini, semua warga Desa Srikaton yang diwakili di masing-masing RT telah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, karena mempertanyakan keabsahan pengangkatan perangkat Desa Srikaton pada periode kades Ali Sasmito.

Editor : Kholistiono