21 Bus Meluncur ke Jakarta Mengangkut Ribuan Nelayan Rembang untuk Unjuk Rasa

Beberapa bus sudah siap untuk membawa nelayan untuk aksi unjuk rasa di Jakarta menentang kebijakan pelarangan cantrang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Hari ini, Senin (10/7/2017), sebanyak 21 bus siap meluncur ke Jakarta membawa ribuan nelayan untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait pelarangan cantrang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tokoh paguyuban nelayan Temo Supriyanto mengatakan, pesert aksi ini terdiri dari nahkoda, awak buah kapal, nelayan, bakul iwak, buruh angkut dan lainnya.

“Demo ini nantinya akan betempat di Istana Negara pada Selasa (11/7/2017) besok. Aksi ini, sebagai salah satu cara kami agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi nelayan,” paparnya.

Menurutnya, aksi tersebut untuk menuntut supaya kapal cantrang dapat dilegalkan dan bukan sekadar diperpanjang jangka waktunya.

“Yang membuat kita tak bisa melaut yakni perizinan kapal cantrang yang kepasitas 30 GT ke atas tak bisa diperpanjang. 10 GT izinnya hingga akhir Desember 2017 dan di bawah 30 GT hanya tiga bulan saja. Yakni sampai dengan September 2017,” paparnya.

Kemudian, mengenai jumlah kapal cantrang yang terdampak dengan kebijakan tersebut, ia mengutarakan bahwa di Kabupaten Rembang ada sekitar 350 kapal.

“Di sini rata-rata kapal berkapasitas 30 GT. Sedangkan kapal yang di bawah 30 GT hanya 25 persen saja. Oleh sebab itu, kebijakan itu bisa memasung perekonomian warga Rembang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak nelayan berharap supaya tuntutan nantinya bisa berhasil. Sebab untuk menggelar aksi ini juga nelayan sudah mengumpulkan iuran yang tak sedikit. “Kita harap Pak Presiden bisa memberikan angin segar bagi nelayan Rembang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Kata Nelayan Rembang Jika Cantrang Dilarang

Ratusan kapal berlabuh di TPI Tasik Agung Rembang. Terkait dengan larangan cantrang, ribuan nelayan rembang sepakat untuk menolaknya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Nelayan Rembang menolak keras kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan menghapus alat tangkap cantrang.

Hal tersebut dinilai sebagian nelayan Rembang justru membuat angka kemiskinan di Rembang bakal meningkat. Pasalnya, rata-rata warga Rembang berpencaharaian sebagai nelayan.

“Bila cantrang ini dihilangkan, maka kemiskinan di Rembang bakal meningkat. Sebab bila cantrang ini dihapus, maka ribuan orang akan menganggur. Dan nantinya pendapatan sulit didapat, kemiskinan pun bisa meningkat,” ujar Yono, salah satu paguyuban nelayan di Rembang.

Menurutnya, Rembang terkenal dengan wilayah pesisir dan berpantai. Sehingga, kehidupan warga Rembang juga banyak yang menggantungkan dari hasil alam yang ada di laut.

“Coba bayangkan garis pantai mulai dari perbatasan Pati-Kaliori hingga Sarang-Tuban itu sekitar 60 km. Banyak orang yang menggantungkan hasil laut. Dan jika cantrang ini dilarang, maka warga Rembang akan banyak yang nganggur,” ungkapnya.

Nelayan, katanya, juga akan terus mengupayakan penolakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan melarang alat tangkap cantrang.

“Kita kemarin sudah membentuk posko pengaduan nelayan saat arus mudik di depan Kantor Bupati Rembang. Dan hasilnya pun positif. Semua kalangan mendukung nelayan ini supaya tidak dirugikan oleh kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Seribu Nelayan Rembang Bakal Unjuk Rasa ke Jakarta

Ribuan nelayan Rembang saat melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, nelayan juga akan unjuk rasa di Jakarta untuk menentang kebijakan larangan cantrang. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Rembang – Sebanyak seribu nelayan se- Kabupaten Rembang bakal berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan larangan cantrang pada pada Selasa (11/7/2017) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh koordinator lapangan Lestari Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (7/7/2017). “Untuk keberangkatan para peserta aksi unjuk rasa, nanti pada Senin (10/7/2017) siang,” kata Lestari.

Keberangkatan tersebut nantinya akan terpusat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung, Rembang dengan menggunakan 21 bus.“Kita tidak akan membatasi jumlah peserta unjuk rasa. Bila ada paguyuban lainnya yang akan ikut ya monggo,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan nantinya ada paguyuban lainnya yang akan ikut aksi. “Misalkan nanti ada perwakilan dari paguyuban transportasi pengangkut ikan, bakul iwak (penjual ikan), buruh pengangkut ikan, kita tidak memungkiri itu. Yang penting saat ini kita sudah menyiapkan sebanyak seribu nelayan,” paparnya.

Ia juga berharap, nantinya dengan adanya unjuk rasa di Jakarta tersebut akan bisa membawa pulang hasil yang diinginkan oleh para nelayan.

“Kita harap nantinya para nelayan ini bisa dijumpai oleh pemimpin negara. Selain itu juga bisa membawa pulang hasil atau keputusan yang baik bagi nasib nelayan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Sekali Melaut, Nelayan Rembang Butuh Modal Ratusan Juta

Ratusan kapal masih berlabuh di pelabuhan Rembang. Para nelayan direncanakan berangkat melaut usai sedekah laut. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Para nelayan di Rembang saat ini masih belum melaut. Rencananya, mereka melaut usai sedekah laut digelar. Menjelang itu, kini mereka  mempersiapkan segala sesuatunya, baik mulai dari pengecekan mesin kapal hingga modal untuk melaut.

Mulyono, salah satu tukang mesin KM Sabar Narimo Sejati mengutarakan, untuk perbekalan melaut saat ini sudah siap. Hanya saja, rekannya sebagian masih ada yang mengadakan acara sedekah laut di masing- masing wilayah.

“Untuk modal melaut sendiri itu berbeda-beda. Tergantung besar kecilnya kapal. Ada yang mengeluarkan modal Rp 90 juta, bahkan ada yang lebih dari Rp 100 juta,” paparnya.

Katanya, modal tersebut digunakan untuk jangka waktu sekitar 1 bulan dan ada yang sampai 1 bulan lebih. “Kalau kapal sedang seperti ini, biasanya Rp 90 juta untuk satu bulan saja. Namun untuk kapal lainnya ada yang hingga satu bulan lebih,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, modal itu belum termasuk pemberian dari bos kapal. Katanya, uang itu biasanya dikumpulkan dengan sistem kolektif alias patungan. Setiap awak kapal punya kontribusi yang kurang lebih sama tergantung kesepakatan.

Editor : Kholistiono

Nelayan Masih Lebaran, Harga Ikan di Rembang Melambung

Suasana Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung Rembang sebelum libur melaut pada H-7 Lebaran lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Sejak sepekan sebelum Lebaran hingga kini, nelayan di Kabupaten Rembang banyak yang libur melaut. Mereka menikmati waktu untuk berlebaran bersama keluarga.

Alhasil ini berdampak pada melonjaknya harga ikan laut di pasaran. Pasalnya, hingga sepekan setelah Lebaran pun masih banyak nelayan yang belum melaut mencari ikan.

Hal ini diakui Rosidi (43), nelayan dari Tasikagung Rembang. Ia menyebut, nelayan di Rembang biasa libur melaut mulai H-7 hingga H+7 Lebaran, atau satu pekan setelah kupatan. Ia pun menyadari jika hal itu berdampak pada harga ikan di pasaran, karena stok yang semakin sedikit.

“Sebelum libur melaut, harga jenis ikan munir perkilonya seharga Rp 5 ribu hingga Rp 7 ribu. Namun jadi Rp 10 ribuan per kilogram,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, kenaikan harga tersebut juga pada ikan jenis demang dan ikan kakap merah.

Ikan demang yang semula Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribuan, sekarang naik sekitar Rp 10 ribuan ke atas. “Ikan kakap semula Rp 40 ribuan dan sekarang bisa lebih dari itu,” paparnya.

Dia melanjutkan, liburnya para nelayan dari aktivitas  melaut sejak H-7 kemarin itu memang untuk merayakan Lebaran. Ia mengaku baru akan kembali meluat setelah acara Syawalan berakhir.

“Untuk melautnya kembali nanti setelah syawalan. Dan itupun nantinya tergantung rekan-rekan lainnya. Sebab melaut juga masih membutuhkan modal besar atau bekal yang mencukupi,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Nelayan di Rembang Berbagi Takjil untuk Pengguna Jalan

Para nelayan cantrang sedang membagikan takjil kepada pengguna jalan pantura di Rembang.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)e

MuriaNewsCom,Rembang – Nelayan cantrang di Rembang turun ke jalan. Nelayan berbagi kebahagiaan, membagi takjil kepada para pengguna jalan.Pembagian takjil dilakukan di kawasan Jalan Diponegoro atau depan Kantor Bupati Rembang.

Yono, salah seorang nelayan cantrang mengatakan, pembagian takjil ini dimulai Senin (19/6/2017) kemarin hingga Jumat (23/6/2017) mendatang.

“Kami lihat momentum Ramadan ini untuk berbagi kepada teman-teman yang tidak sempat berbuka puasa di rumah, kami bagikan takjil untuk meringankan haus dan dahaga di jalan,” katanya..

Takjil yang dibagikan tersebut dihimpun dari ratusan nelayan cantrang yang ada di Rembang. Selain itu juga ada yang didapat dari donatur yang memang ingin menyalurkan takjil kepada warga Rembang yang sedang berpuasa.

“Rata-rata takjil ini kita dapat dari nelayan Rembang. Selain itu, takjil yang berjumlah sekitar 200 hingga 300 bungkus ini juga kita dapat dari para donatur yang ada,” ungkapnya.

Untuk diketahui, nelayan cantrang Rembang juga mendirikan posko pengaduan di depan Kantor Bupati. Hal ini untuk memfasilitasi bagi nelayan yang ingin berkomunikasi terkait persoalan larangan cantrang yang hingga kini dinilai sangat membebani nelayan.

“Ini merupakan langkah secara menyeluruh. Khususnya pada kota atau kabupaten yang disitu ada nelayan cantrangnya. Bahkan pendirian posko ini hingga kota Probolinggo, Jawa Timur,”pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Libur Lebaran Dimanfaatkan Nelayan di Rembang untuk Perbaiki Kapal

Para awak kapal tengah memperbaiki kapal di Pelabuhan Tasikagung. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, aktivitas melaut ratusan nelayan di Rembang untuk sementara libur. Hal ini, kemudian dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki kapal mereka.

Aktivitas melaut, diperkirakan akan dimulai lagi pada H+3 Lebaran. Kini, tampak ratusan kapal juga sudah ditambatkan di Pelabuhan Tasikagung Rembang.

Salah satu pemilik Kapal Sido Tambah Abadi, Note, warga Tasikagung mengatakan, sehubungan aktivitas tidak melaut cukup lama, maka waktu tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan kapal.

“Perbaikan kapal itu mulai dari penggantian kayu yang sudah keropos, pengecekan jaring, pengecekan mesin dan lainnya. Sehingga di saat H+7 nanti bisa digunakan untuk melaut lagi,” paparnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai biaya perbaikan kapal, ia mengutarakan bahwa hal itu tergantung dari kondisi kapal yang dibenahi.

“Biaya perawatan atau pembenahan itu tergantung kapalnya masing-masing. Ada yang hanya dirawat atau di kroscek mesinnya, penggantian kayu atau perawatan badan kapal, maupun yang lainnya. Tentunya biaya itu bisa menghabiskan jutaan rupiah,” ungkapnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, saat jni sudah ada sekitar seratusan kapal cantrang yang sudah mulai berlabuh di Pelabuhan Tasikagung Rembang.”H-7 ini memang rata rata para nelayan cantrang sudah pada pulang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan Cantrang Dirikan Posko Pengaduan di Depan Kantor Bupati Rembang

Para nelayan cantrang sedang berjaga di posko pengaduan nelayan di depan Kantor Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Paguyuban nelayan cantrang mendirikan posko pengaduan yang berlokasi di Jalan Diponegoro atau lebih tepatnya di depan Kantor Bupati Rembang, Senin (19/6/2017).

Pendirian posko tersebut sebagai wadah untuk diskusi sesama nelayan dan juga Pemerintah Kabupaten Rembang menjelang Lebaran.

“Posko ini nanti hanya sampai Jumat depan. Selain digunakan sebagai tempat diskusi, menyerap aspirasi bagi nelayan, posko ini juga dapat dimanfaatkan tempat istirahat bagi para pemudik sembari menunggu bus atau transportasi lainnya,” ungkap Jumadi (33) salah satu nelayan warga Gegunung Kulon, Kecamatan Rembang.

Kepada MuriaNewsCom, Jumadi mengaku bahwa saat ini para nelayan masih bingung mengenai nasib mereka.

“Kalau sesuai dengan aturan itu, masa berlaku jaring cantrang hingga akhir Juni 2017 mendatang. Meskipun katanya ini telah mendapatkan perpanjangan hingga akhir Desember 2017, itupun belum jelas, belum formil, masih sebatas lisan saja dari kementerian. Jadi kita masih bingung,” katanya.

Menurutnya, posko tersebut akan dijaga sebanyak 2 hingga 5 orang setiap siftnya. Sehingga di saat nelayan akan mengadu, maka akan bisa direspon.

Dia menambahkan, posko ini didirikan sebagai salah satu bentuk untuk menentang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lantaran melarang cantrang beroperasi. “Selain itu, pendirian posko yang bertepatan menjelang Lebaran cukup pas, karena rata rata nelayan sudah pada pulang dari melaut. Sehingga nantinya bisa saling diskusi dan sebagainya,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Pol Air Rembang Gandeng Kades untuk Sosialisasi Jaring Cotok

Petugas mengamankan jaring cotok yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan di perairan Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Polisi Air Polres Rembang menggandeng kepala desa untuk sosialisasi dalam meminimalkan penggunaan jaring cotok oleh nelayan.

Kasat Pol Air Polres Rembang Iptu Sukamto mengatakan, dengan menggandeng kepala desa diharapkan bisa ikut serta berperan aktif dalam meminimalkan penggunaan jaring cotok. Karena, kepala desa dinilai memiliki kedekatan dengan warganya.

“Dengan adanya koordinasi yang aktif dengan kepala desa ini, nantinya para nelayan juga akan bisa terpantau. Baik yang menggunakan jaring cotok maupun jaring biasa. Apalagi, penggunaan jaring cotok ini, juga rawan dengan konflik antarnelayan, sehingga peran kepala desa sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan penyuluhan secara langsung kepada nelayan, agar tidak menggunakan jaring cotok. Sebab, jaring cotok dapat merusak ekosistem laut, sehingga penggunaannya harus dihindari.

Editor : Kholistiono

Nelayan di Rembang Didorong untuk Ajukan Pinjaman Modal ke Perum Perindo

Belasam kapal di bawah 10 GT bersandar di TPI Tasikagung Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kabupaten Rembang Sukoco menyatakan, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap supaya nelayan dapat mengganti alat tangkap.

“KKP sedang berusaha mempercepat penggantian alat tangkap. Kapal yang memiliki bobot mati di bawah 10 GT akan diganti alat tangkap. Yang 10-30 GT dibantu permodalannya untuk mengganti alat tangkap melalui perbankan atau Perum Perikanan Indonesia(Perindo). Dan kita juga siap ikut memfasilitasinya, baik berkas dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai berapa jumlah kapal yang mempunyai bobot di bawah 10 GT yang diimbau untuk mengganti alat tangkap, menurutnya di Rembang ada sekitar 1.288 kapal.

“Per 2-10 Mei lalu, di Kabupaten Rembang telah terdata 1.288 kapal berbobot mati di bawah 10 gross ton, yang memiliki hak untuk bantuan pergantian alat tangkap oleh KKP. Hanya saja, sejumlah itu masih diverivikasi atau divalidasi lagi dari tim UNDIP dan KKP,” ujarnya.

Setelah divalidasi oleh tim dari Undip dan KKP, jumlahnya berkurang tinggal 587 kapal saja yang mendapat bantuan alat tangkap. Sebab, ada yang dobel nama, sudah meninggal, dijual ke orang lain, dan sudah beralih alat tangkap.

Dia menambahkan, intinya pihak PPP akan siap memberikan fasilitas atau menjembatani para nelayan kepada pihak Perindo. “Sebab dengan permodalan dari Perindo itu, nantinya para nelayan akan bjsa merasa ringan untuk bisa mennganti alat tangkapnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ratusan Nelayan di Rembang Disebut Masih Gunakan Jaring Cotok

Jaring cotok dari nelayan Rembang yang diamankan petugas.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Kasat Pol Air Polres Rembang Iptu Sukamto mengatakan, di wilayah Rembang masih ada sekitar 500 perahu cotok yang masih beroperasi. Namun, dari 500 perahu cotok tersebut, sekitar 200 di antaranya sudah menyerahkan jaring cotoknya secara sukarela kepada petugas.

Menurutnya, ratusan perahu cotok tersebut tersebar di berbagai pangkalan perahu yang ada di Rembang. “Perahu cotok itu tersebar di berbagai titik. Mulai dari Sluke, Kragan, Bonang, Pasar Banggi, Gegunung Wetan, Gegunung Kulo dan Tasikagung,” bebernya.

Sementara itu, saat ini memang pihaknya masih sebatas memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada nelayan tersebut dibandingkan memberikan sanksi.

“Sejauh ini kita masih sebatas mengimbau, memberikan arahan sosialisasi dan sebagainya. Selain itu, jika mereka tertangkap dan sudah diberikan arahan atau imbauan dan melakukan hal yang sama, maka akan kita tindak,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan terus menggelar razia bersama dengan pihak terkait supaya nantinya perahu cotok bisa diminimalkan.

Sementara itu, saat disinggung mengenai perahu atau jaring cotok yang sudah diamankan apakah akan diganti dengan alat tangkap lainnya atau tidak, menurutnya, nantinya akan ditindaklanjuti oleh dinas yang ada.”Kalau kita hanya sebatas mengamankan barang bukti jaring ini,” katanya.

Editor : Kholistiono

Nelayan Cantrang di Rembang Masih Enggan Ganti Alat Tangkap

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang, Sukoco. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Nelayan cantrang di Kabupaten Rembang masih enggan mengganti alat tangkap jenis cantrang ke gillnet millenium. Keengganan tersebut, salah satunya terkendala dengan pendanaan atau modal.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Sukoco mengatakan, di Rembang ada sekitar 252 nelayan cantrang yang telah menandatangani pakta integritas untuk mengganti alat tangkap. Namun, dari jumlah tersebut  baru ada 10 persen nelayan yang telah memproses peralihan alat tangkap.

“Ada beberapa nelayan yang telah merekondisi kapalnya untuk beralih alat tangkap. Secara formal, persentasenya baru sekitar 10 persen dari jumlah nelayan cantrang. Dari ke 10 persen itu, mereka merekondisi ke daerah Juwana. Yang lainnya reposisi menunggu kebijakan lebih lanjut,” ungkapnya.

Dengan minimnya komitmen nelayan untuk beralih alat tangkap, menurutnya, pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi, apabila sampai jangka waktu toleransi habis, namun masih banyak nelayan yang belum beralih alat tanggkap.

“Para nelayan cantrang banyak yang terkendala soal pendanaan, sehingga keberatan jika harus menghutang lagi. Saat ini, mereka justru berfikirnya yang penting bisa melaut dan mendapat untung, tanpa berfikir beralih alat tangkap yang telah direkomendasikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Di sisi lain, Hamzahar, salah satu nahkoda KM Putra Indah II mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada rencana untuk beralih alat tangkap. Pasalnya hutang untuk modal pada sebelumnya masih belum lunas.

“Mau giimana lagi, orang hutang sebelumnya masih belum lunas, masak mau menghutang lagi. Kalau nelayan cantrang disuruh berganti alat tangkap, maka masih banyak kendala,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

Ahli Waris Nelayan di Rembang Terima Asuransi Jasindo

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyerahkan bantuan asuransi Jasindo kepada ahli waris nelayan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Ahli waris tujuh nelayan di Kabupaten Rembang yang meninggal dunia menerima bantuan asuransi jiwa, Senin (13/3/2017) di Aula Lantai 4 Pemkab Rembang. Asuransi yang diberikan kepada ahli waris nelayan yang meninggal dunia akibat sakit tersebut, masing-masing Rp 160 juta.

Selain tujuh ahli waris tersebut, tiga keluarga nelayan yang mengalami kecelakaan juga menerima asuransi dengan besaran masing-masing Rp 20 juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang Ema Wijayanti mengatakan, asuransi nelayan ini merupakan program Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

“Klaim meninggal dunia santunannya sebesar Rp160 juta  karena bukan akibat kecelakaan laut, kalau akibat kecelakaan laut maka santunan meninggal dunianya Rp 200 juta. Sedangkan untuk klaim kecelakaan sebesar Rp 20 juta,” ujarnya.

Menurutnya, kriteria yang harus dipenuhi oleh nelayan agar dapat memperoleh Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) adalah memiliki kartu nelayan, berusia paling tinggi 65 tahun, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi, serta tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang undang-undang.

Staf PT. Jasindo Asep mengatakan, asuransi nelayan merupakan merupakan implementasi dari amanat Undang-undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Berdasarkan beleid ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjuk Asuransi Jasindo yang juga Badan Usaha Milik Negara untuk menjadi pelaksana dalam program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) untuk Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional. Asuransi ini preminya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah.

Kemudian, mengenai cara pengklaiman asuransi tersebut, menurutnya, penerima asuransi harus menyertakan foto kopi KTP, surat ahli waris, surat keterangan desa, dan kartu keluarga. “Untuk pencairan klaim asuransi ini maksimal selama 2 minggu setelah pengajuan. Nantinya bisa dicairkan melalui BNI setempat,” ungkapnya.

Sementara itu, Umi Salamah salah satu penerima santunan dari PT. Jasindo mengatakan, ia senang dengan adanya bantuan ini. Kedepannya, uang tersebut akan digunakan untuk menyekolahkan anaknya. “Santunan seesar Rp 160 juta ini saya terima lantaran pada waktu sekitar Desember 2016 lalu, suami saya meninggal lantaran sakit seusai melaut,” ucapnya.

Kepala Desa Jati Sari Subaedi mengatakan, untuk saat ini nelayan yang ada di desa yang sudah terdaftar di asuransi ada sekitar 180-an orang. “Sedangkan yang masih proses pengajuan klaim itu ada sekitar 70 orang. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, nelayan bisa segera mendata kelompoknya untuk ikut asuransi,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan di Rembang Masih Tak Siap Jika Larangan Kapal Cantrang Diefektifkan Awal 2017

 Rapat pembahasan mengenai pelarangan cantrang yang diperkirakan efektif berlaku pada 1 Januari 2017 mendatang. Rapat dilakukan di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa (27/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Rapat pembahasan mengenai pelarangan cantrang yang diperkirakan efektif berlaku pada 1 Januari 2017 mendatang. Rapat dilakukan di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa (27/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Mayoritas nelayan di Rembang menyatakan ketidaksiapan jika larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang diberlakukan pada 1 Januari 2017 mendatang.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rembang Gunadi mengatakan, ketidaksiapan itu antara lain, karena nelayan masih belum cukup modal untuk berganti alat tangkap, misalnya ke gillnets atau purse seine.

“Sementara itu, hasil pertemuan di Bogor dengan Menko Kemaritiman pada 29 November 2016 lalu yang bahwa cantrang tidak ramah bagi lingkungan, belum ada kajian ekologis secara komprehensif hingga sampai saat sekarang,” katanya.

Sedangkan, Ketua Asosiasi Nelayan Kabupaten Rembang Suyoto juga mengatakan, bahwa, komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan fasilitasi permodalan nelayan dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), sampai saat ini masih belum disentuh.

“Pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan kecakapan nelayan ketika berganti alat tangkap dari cantrang. Ganti ke gillnets tidak mudah. Kami belum siap jika Permen Nomor 2 Tahun 2015 yang di dalamnya melarang cantrang, direncakan efektif berlaku per 1 Januari 2017,” ungkap Yoto.

Selain itu Suwarno, seorang tokoh nelayan asal Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang mengatakan, bahwa dirinya masih memiliki pinjaman di bank dan pembayarannya mengandalkan hasil tangkapan ikan dari kapal cantrang miliknya.

“Di luar dampak sosial dan ekonomi, jika pun kami harus ganti alat tangkap dari cantrang, maka kapal kami harus kembali dimodifikasi untuk alat baru pagi. Sebab untuk modifikasi perlu kecakapan tersendiri, tukangnya tersendiri. Satu kapal butuh waktu lebih dari dua bulan. Kalau kapal cantrang ada 330 kapal, bukankah butuh waktu yang banyak lagi. Padahal tukang modifikasi juga sangat terbatas,” katanya.

Sementara itu pada Selasa (27/12/2016), sejumlah pihak baik dari unsur pemerintah, aparat keamanan, dan termasuk dari unsur nelayan melakukan pertemuan di Ruang Rapat Bupati Rembang. Hal tersebut untuk menyikapi atau rapat rencana pemberlakuan rencana pelarangan cantrang per 1 Januari 2017 mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Suparman mengutarakan, bahwa, selama ini pemda sudah berupaya memfasilitasi nelayan cantrang. “Dari mulai audiensi antarnelayan, kirim surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan guna penangguhan larangan tersebut. Selain itu, Kita juga sudah mohon ada tindakan yang nyata dari pemerintah sebelum larangan cantrang efektif berlaku,” kata Parman.

Dia juga mengakui, bahwa saat ini memang sudah ada bantuan alat tangkap. Hanya saja, bantuan tersebut masih sebatas untuk nelayan cantrang harian. Atau yang mempunyai kapal berkapasjtas maksimal 10 gross ton.

“Jika para nelayan tidak siap dengan kebijakan pelarangan cantrang efektif berlaku per 1 Januari 2017, maka hasil dari pernyataan sikap ini akan kami sampaikan dalam bentuk nota dinas, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta kepada Gubernur Jateng. Sehingga nantinya bisa disampaikan ke kementrian. Supaya kementrian juga tahu bahwa yang ada di Rembang juga tengah membahas itu semua,” katanya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro mengungkapkan, bahwa, pada pertemuan di Surabaya baru-baru ini, sempat mencuat usulan adanya masa tenggang tiga atau enam bulan setelah 31 Desember 2016.

“Dari yang berkembang di Surabaya, masa relaksasi sebelum penerapan larangan cantrang dilakukan dengan pemanggilan gubernur bagi provinsi yang terdampak oleh Menteri KP. Seperti halnya provinsi Kaltim, Kalbar, Jabar dan Jateng.  Tetapi hingga kini belum ada pertemuan. Karena mepet, mungkin gubernur akan kirim surat ke pusat,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Tak Hanya Nelayan, Pekerja di Pengolahan Ikan juga Was-was Jika Kapal Cantrang Dilarang Beroperasi

Aktivitas di salah satu pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang. Pekerja di pengolahan ikan juga khawatir, jika cantrang benar-benar dilarang beroperasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas di salah satu pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang. Pekerja di pengolahan ikan juga khawatir, jika cantrang benar-benar dilarang beroperasi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Mendekati batas akhir toleransi masa pelarangan kapal cantrang, Sabtu (31/12/2016) mendatang, nelayan cantrang di Kabupaten Rembang dibikin pusing. Namun, tak hanya nelayan saja, para pekerja di pengolahan ikan juga was-was.

Sumarni, salah satu warga yang bekerja di pengolahan ikan di Tasikagung, Rembang, mengatakan, jika pada awal tahun 2017 nanti kapal cantrang benar-benar dilarang untuk beroperasi, maka, akan berdampak luas terhadap terhada perekonomian warga. Baik itu nelayan maupun mereka yang bekerja di sektor pengolahan ikan.

“Selain nelayan, kita yang bekerja di pengolahan ikan ini juga bisa terkena imbasnya. Sebab, kapal cantrang memang selama ini bisa mendapatkan ikan yang banyak, yang kemudian bisa menyuplai usaha pengolahan ikan dengan banyak juga,” kata Marni.

Dirinya berharap, pemerintah bisa nasib nelayan dan juga warga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Seperti halnya dirinya. Ketika hasil tangkapan laut lancar, maka, dirinya setiap hari bisa bekerja di pengolahan ikan, dengan gaji Rp 50 ribu per hari.

“Kalau benar-benar cantrang dilarang, lha seperti saya ini mau beralih ke pekerjaan apalagi. Karena memang selama ini, saya bekerja di pengolahan ikan. Kalau pengolahan ikannya sepi, tentunya, kami juga tidak bisa bekerja. Kami ini bingung,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan Rembang Diimbau Tak Melaut saat Musim Baratan

Beberapa kapal terlihat bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang.Pada musim baratan ini, nelayan diimbau untuk lebih berhati-hati.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa kapal terlihat bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang.Pada musim baratan ini, nelayan diimbau untuk lebih berhati-hati.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Seluruh nelayan di Rembang diimbau untuk tak melaut pada musim baratan. Sebab, ketika musim baratan, cuaca cukup ekstrem. Angin bertiup kencang dan ketinggian ombak bisa mencapai hingga 3 meter.

Kasat Pol Air Polres Rembang Iptu Sukamto mengatakan, saat musim baratan semacam ini, para nelayan diimbau untuk menghentikan pencarian ikan terlebih dahulu.”Kalau musim baratan, itu cuacanya ekstrem dan bahaya ketika melaut. Ketinggian ombak bisa mencapai 3 hingga 5 meter,” ungkapnya.

Menurutnya, musim baratan kali ini diprediksi terjadi pada Desember ini hingga Januari 2017 mendatang. Untuk itu, nelayan diminta untuk lebih berhati-hati atau menghentikan sementara pencarian ikan di tengah laut.

Di menilai, bila nelayan yang sudah terlanjur berlayar di tengah laut dan dekat dengan pulau sekitar, bisa untuk menepi. Namun, bagi nelayan yang masih belum berlayar, diimbau agar memperhatikan cuaca terlebih dahulu.

Dengan kondisi semacam itu, ia juga bakal berkoordinasi dengan pihak Pol Air atau TNI AL yang ada di wilayah eks-Karesidenan Pati atau di sekitar Rembang untuk melakukan pamantauan cuaca. “Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Supaya semua informasi bisa kita sampaikan secara cepat kepada nelayan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan Cantrang di Rembang Tolak Bantuan Jaring dari Pemerintah, Jika…

Nelayan di Rembang mendapatkan bantuan jaring dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Nelayan di Rembang mendapatkan bantuan jaring dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Sejumlah nelayan cantrang di Rembang menolak bantuan jaring insang atau gillnets dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Rembang.

Penolakan terhadap bantuan jaring gill nets tersebut, jika jaring yang itu nantinya hanya bisa digunakan nelayan sejauh 12 mil saja. “Bantuan jaring gillnets tersebut menyasar kepada nelayan cantrang kecil yang mempungai kapal berkapasiatas di bawah 10 gross ton. Atau juga lebih biasa disebut nelayan cantrang harian,” ujar Sugeng Mulyadi, seorang nelayan cantrang asal Desa Tanjungsari, Rembang.

Padahal menurutnya, dirinya dan beberapa sejumlah nelayan cantrang lain, biasa melaut hingga maksimal 21 mil, bukan 12 mil. Sehingga, jaring bantuan dari pemerintah tersebut dinilai tidak cocok untuk digunakan untuk nelayan cantrang di atas 10 gross ton.

“Selain itu, jika kita nanti menggunakan jaring bantuan dari pemerintah, kita akan bisa merugi sekitar Rp 400 ribu per hari, karena hasil tangkapan yang tidak maksimal. Sebab, jaring yang digunakan itu mampunya hanya 12 mil saja,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini para nelayan cantrang juga masih mempunyai tanggungan modal di bank sebesar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. “Bila kita langsung memasang jaring itu, maka kita tak bisa maksimal mengembalikan modal tersebut,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan di Rembang Dapat Bantuan Jaring dari Kementerian Kelautan

 Nelayan di Rembang mendapatkan bantuan jaring jenis gillnets dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Nelayan di Rembang mendapatkan bantuan jaring jenis gillnets dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan jaring jenis gillnets sebanyak 600 unit untuk nelayan di Kabupaten Rembang, Selasa (6/12/2016).Bantuan jaring tersebut, sebagai bagian dari upaya penggantian alat tangkap ikan jenis cantrang.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Sanyoto mengatakan, bantuan alat tangkap tersebut diperuntukkan hanya kepada nelayan cantrang yang kapalnya berbobot mati di bawah 10 grosston (GT).

“Bantuan jaring kepada nelayan ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kami berharap, ini bisa menjadi solusi bagi nelayan,” ujarnya.

Ia katakan, jaring jenis gillnets tersebut memiliki panjang 100 yard dengan kedalaman 140 mata. Jaring jenis ini, penggunaannya sesuai aturan, yaitu di areal 12 mil dari bibir pantai.

Selain berupaya mengganti cantrang dengan gillnets, pemerintah juga berencana mengganti alat tangkap jenis cotok, yang selama ini masih beberapa kali ditemukan digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, meskipun nyata-nyata merusak ekosistem laut.

Editor : Kholistiono

Nelayan di Rembang Temukan Bangkai Kapal Mulya Jati, Ini Isinya

 Bangkai kapal yang diduga kuat merupakan bangkai KM Mulya Jati ditemukan oleh nelayan dan ditarik untuk dibawa ke daratan. (Istimewa)


Bangkai kapal yang diduga kuat merupakan bangkai KM Mulya Jati ditemukan oleh nelayan dan ditarik untuk dibawa ke daratan. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Rembang – Seorang nelayan asal Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, bernama Imam Turmundi menemukan pecahan bangkai kapal yang diduga kuat merupakan bangkai KM Mulya Jati yang mengalami tabrakan dengan Kapal MV Tayson 4 di perairan Tuban beberapa hari lalu.

Informasi yang dihimpun, bangkai kapal tersebut ditemukan Imam Turmundi ketika dirinya sedang melaut untuk mencari ikan. Bangkai kapal itu ditemukan pada Rabu (23/11/2016) sekitar pukul 09.00 WIB, di perairan Laut Bonang Lasem berjarak sekitar 10 mil dari bibir pantai.

Saat ditemukan, kondisi kondisi bangkai kapal hanya tinggal separuh, yakni bagian depan kapal saja. Setelah itu, dirinya bersama 6 nelayan lainnya langsung menarik bangkai kapal tersebut ke pinggir pantai.

Setelah diperiksa, tak korban atau ABK yang berada di dalam kapal tersebut. Yang ditemukan di bangkai kapal di antaranya, 1 buah tas yang berisi pakaian, rokok, kaos tangan, obat-obatan dan 1 buah KTP atas nama Sunardi, dengan alamat Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.

Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Rembang Iptu Sukamto membenarkan adanya penemuan bangkai kapal oleh nelayan di Rembang. Bangkai kapal tersebut, menurutnya, diduga kuat adalah bangkai KM Mulya Jati yang mengalami insiden tabrakan beberapa hari lalu.”Iya benar, ada penemuan bangkai kapal, tapi tak korban yang ditemukan, dan saat ini masih dalam proses untuk ditarik ke daratan,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Syahbandar Juwana, Rembang, Tuban, Basarnas dan TNI AL dalam proses pencarian korban yang saat ini masih ada yang belum ditemukan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Bukan Nelayan, Tapi Terdaftar Sebagai Penerima Kartu Asuransi Nelayan

Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dirinya menyatakan jika kartu asuransi untuk nelayan, saat ini baru tercetak sebanyak 1.200 kartu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dirinya menyatakan jika kartu asuransi untuk nelayan, saat ini baru tercetak sebanyak 1.200 kartu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Distribusi kartu asuransi nelayan di Kabupaten Rembang, sejauh ini disebut tidak tepat sasaran. Sebab, ada masyarakat yang tidak berprofesi sebagai nelayan, justru terdaftar sebagai penerima kartu asuransi tersebut.

Samsul (37) seorang nelayan di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang mengaku belum tercatat sebagai penerima program dari pemerintah itu. Namun, warga lain yang bekerja sebagai wiraswasta justru mendapatkan kartu asuransi nelayan.

“Saya belum didaftar sebagai penerima asuransi nelayan, jadi sampai saat ini juga belum menerima kartu asuransi tersebut. Padahal tetangga saya yang bukan nelayan, justru sudah menerima kartu asuranasi itu. Saya tidak tahu bagaimana sistemnya ini,” katanya.

Dia menyatakan, untuk di desanya, saat ini saat ini sudah ada 85 warga yang menerima kartu asuransi nelayan. “Kami berharap pemerintah akan betul-betul mendata penerima kartu asuransi, sehingga program ini bisa berjalan baik,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, bahwa dari kuota 5.400 penerima kartu asuransi, saat ini yang sudah dicetak baru ada baru 1.200 kartu.Kartu asuransi nelayan tersebut tak serta merta diberikan kepada seluruh nelayan, namun, kartu itu terbatas bagi nelayan yang memiliki kapal dengan bobot mati di bawah 10 grosston (GT).

Nelayan yang memiliki kartu asuransi, katanya, ketika mengalami kecelakaan saat melaut, apabila meninggal dunia mendapatkan uang asuransi sebanyak Rp100 juta dan cacat permanen mendapat Rp150 juta. “Sedangkan nelayan yang hanya membutuhkan perawatan di rumah sakit, biayanya akan ditanggung berdasarkan nominal tagihan yang telah dibebankan kepada nelayan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Kepala Pelabuhan Tasik Agung Sebut Kapal Cantrang yang Masih Beroperasi Hanya di Rembang

Para nelayan di Rembang sedang berkoordinasi mengenai izin penyetopan kapal cantrang di Pelabuhan Tasik Agung, Sabtu (29/10/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Para nelayan di Rembang sedang berkoordinasi mengenai izin penyetopan kapal cantrang di Pelabuhan Tasik Agung, Sabtu (29/10/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Kepala Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang Sukoco mengatakan, jika pada tahun 2016 ini, kapal cantrang yang masih beroperasi hanya terdapat di Rembang saja. Sedangkan di daerah lain sudah tidak diperbolehkan.

“Menurut pengamatan, pemantauan kita, yang masih memperbolehkan operasi nelayan cantrang itu hanya di Rembang saja. Sebab daerah lain, seperti Juwana dan pelabuhan lainnya itu sudah mulai berbenah, menyetop kapal cantrang dari mulai tahun lalu,” katanya.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan data yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, yang ternyata masih banyak kapal di Jateng yang tetap menggunakan alat tangkap cantrang. Per September 2016, terhitung masih ada 1.213 kapal ukuran 10-30 GT (gross tonnage-ukuran volume kapal), dan 365 kapal ukuran di bawah 10 GT yang menggunakan cantrang. Kemudian, banyak juga apal yang masih menjalani verifikasi  dan yang sudah diganti atas bantuan pemerintah 33 kapal di bawah 10 GT.

Kemudian, terkait dengan perizinan peralihan alat tangkap, pihak Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang, saat ini katanya, sudah memfasilitasi pendaftaran perubahan izin kapal cantrang. “Kita juga sudah membuka pendaftaran atau memfasilitasi para nelayan cantrang untuk segara mengurus izin. Adapun waktunya yang susah kita persiapkan yakni mulai 25 hingga 30 Oktober 2016 di TPI Tasik Agung,” kata Sukoco.

Dia menambahkan, sebenarnya pihak TPI sudah menjalankan berbagai upaya agar nelayan beralih menggunakan alat tangkap, di antarnaya dengan menggandeng PT Perikanan Indonesia. Dengan hal ini, nelayan dimudahkan, karena sistemnya nanti mengangsur.

Editor : Kholistiono

Bupati Rembang Berharap Toleransi Penggunaan Cantrang Diperpanjang

Beberapa kapal sedang bersandar di Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Terkait penggunaan cantrang, Bupati Rembang berharap Menteri Kelauatan dan Perikanan memperpanjang masa toleransi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa kapal sedang bersandar di Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Terkait penggunaan cantrang, Bupati Rembang berharap Menteri Kelauatan dan Perikanan memperpanjang masa toleransi. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya dapat memperpanjang toleransi penggunaan kapal cantrang yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2016.

Menurutnya, toleransi penggunaan cantrang tersebut diperlukan, karena hampir rata-rata nelayan di Rembang masih menanggung hutang modal di perbankan. Sehingga, nelayan cukup keberatan untuk mengembalikan modal tersebut, jika toleransi yang diberikan kepada nelayan sampai akhir tahun ini.

“Saat ini para pemilik kapal cantrang rata-rata masih menanggung hutang di bank. Sementara itu, bila batas akhir penggunaan cantrang sampai akhir tahun ini, maka pastinya akan banyak nelayan yang bingung,” kata Hafidz.

Ia katakan, jumlah kapal cantrang yang ada di Rembang mencapai sekitar 300 unit. Menurutnya, jika nantinya larangan operasi kapal cantrang benar-benar diberlakukan pada awal 2017 mendatang, maka maka imbasnya bukan hanya terhadap pemilik kapal saja, melainkan juga terhadap ABK dan keluarganya.

Kata Hafidz, Pemkab Rembang tak bermaksud melanggar atuaran pemerintah pusat. Namun, pemkab hanya berharap kepada pihak terkait saja,sebab semua keputusan berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kami akan tetap berusaha memperjuangkan suara para nelayan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan Harus Keluarkan Uang Miliaran Rupiah untuk Ganti Alat Tangkap Ikan

 Puluham kapal saat bersandar di Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Saat ini, nelayan cantrang harus mulai mempersiapkan penggantian alat tangkap. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Puluham kapal saat bersandar di Pelabuhan Tasik Agung Rembang. Saat ini, nelayan cantrang harus mulai mempersiapkan penggantian alat tangkap. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Kepala Pelabuhan Perikanan Tasik Agung Rembang Sukoco mengatakan, untuk mengganti alat tangkap kapal cantrang ke alat tangkap biasa, para nelayan bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 1.6 miliar.

Dengan besarnya biaya tersebut, pihaknya katanya, telah menggandeng PT Perikanan Indonesia untuk meringankan beban yang ditanggung nelayan dalam mengganti alat tangkap ikan. “Dengan menggandeng PT Perikanan Indonesia ini, nantinya nelayan bisa melakukan pembayaran secara bertahap. Polanya yakni dengan cara pembagian hasil 50:50 setiap kali penangkapan,” ujarnya.

Menurutnya, pembagian tersebut adalah pembagian keuntungan bersih. Yakni, sudah ada pemotongan biaya transportasi, biaya makan dan lain-lain yang diperlukan ketika melaut.

Perlu diketahui, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelarangan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), pada 2017 mendatang akan diberlakukan. Sebab, kelonggaran yang diberikan pemerintah hanya sampai akhir 2016 ini. Sehingga para nelayan cantrang harus mematuhi aturan tersebut.

Sementara itu, Subadi, nelayan cantrang asal Tasik Agung mengatakan,untuk saat ini dirinya belum mempersiapkan penggantian alat tangkap. “Saya belum ada persiapan mengganti alat tangkap. Sebab menurut saya, biaya penggantian alat tangkap itu besar, bisa mencapai  Rp 1 miliar lebih. Padahal para nelayan, saat ini juga masih mempunyai tanggungan hutang di bank yang belum bisa terlunasi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Gandeng Perum Perindo, UPT PPP Tasikagung Tawarkan Solusi untuk Nelayan

 Puluhan kapal sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang. Saat ini pihak UPT PPP Tasikagung menggandeng Perum Perindo untuk menawarkan solusi terkait pemberlakukan Permen No 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Puluhan kapal sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang. Saat ini pihak UPT PPP Tasikagung menggandeng Perum Perindo untuk menawarkan solusi terkait pemberlakukan Permen No 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang menggandeng Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) untuk mensosialisasikan aturan mengenai pelarangan penggunaan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap nelayan, seusai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Sosialisasi tersebut, bukan hanya sekadar terkait aturan itu saja, namun, dalam hal ini juga memberikan solusi kepada nelayan, terkait imbas dari adanya aturan tersebut. “Kerja sama ini berjalan mulai 29 Agustus kemarin. Bukan hanya sosialisasi tentang Permen Nomor 2 tahun 2015 saja, namun juga kerja sama di bidang operasional. Baik itu pengadaan alat nelayan berupa jaring dan sebagainya,” kata ujar Sukoco, Kepala UPT PPP Tasikagung.

Menurutnya kerja sama itu akan bisa lebih fokus terhadap para nelayan cantrang, cukrik, coto dan sebagainya yang sudah terkena dampak aturan Permen Nomor 2 tersebut. “Kita juga memberikan solusi bagi mereka. Yakni dengan cara menggandeng Perum Perindo.  Dalam hal ini, pihak Perum Perindo akan menyediakan peralatan nelayan. Sehingga pukat hela  dan pukat tarik yang biasa dipakai oleh nelayan itu bisa diganti dengan jaring milennium atau alat yang tidak bisa kerusak ekosistem di laut,” terangnya.

Ia katakan, untuk saat ini, kapal cantrang yang sudah terdaftar ada sekitar 159 unit, yakni yang berkapasitas 10 gross ton hingga 30 gross ton. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 10 persen yang sudah merespon terkait solusi yang ditawarkan. “10 persen dari mereka sudah merespon. Baik itu bertanya mengenai cara penggantian alat tangkap, cara membeli alat tangkap dan sebagainya,” ucapnya.

Pihaknya juga memaklumi, jika respon nelayan masih cukup sedikit, sebab, rata-rata dari nelayan masih mempunyai hutang modal di bank saat pengadaan pukat hela  dan pukat tarik, yang jumlahnya ada yang sampai ratusan juta rupiah. Baik itu ditanggung oleh pribadi maupun kelompok. “Jika mereka disuruh ganti alat tangkap, otomatis mereka juga modal lagi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nelayan di Rembang Masih Banyak yang Abaikan Larangan Penggunaan Pukat Heladan Pukat Tarik

 Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Sukoco. Dirinya mengatakan, jika masih banyak nelayan yang abaikan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik. (MuriaNewsCom/EdySutriyono)


Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Sukoco. Dirinya mengatakan, jika masih banyak nelayan yang abaikan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik. (MuriaNewsCom/EdySutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Sukoco mengatakan, sejauh ini pihaknya mengklaim telah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.

Namun demikian, menurutnya, respon nelayan masih cukup rendah mengenai penerapan aturan tersebut. Katanya, masih banyak nelayan yang mengabaikan mengenai aturan tersebut dan melanggarnya.

“Kita melakukan blusukan untuk sosialisasi peraturan ini. Setidaknya, tahun 2016 ini, kita sudah melakukan sosialisasi sebanyak 17 kali. Baik itu dilakukan di masjid ataupun balai desa. Namun demikian, memang respon nelayan masih rendah,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, toleransi penggunaan pukat hela dan pukat tarik akan dibatasi hingga 31 Desember 2016. Setelah itu, jika kapal nelayan masih menggunakan alat penangkapikan semacam itu, maka Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Usaha Perikanan tidak bisa diperpanjang lagi.

Katanya, untuk saat ini, kapal yang masih menggunakan alat tersebut, salah satunya yakni berjenis kapal cantrang dan cukrik. “Untuk sementara ini, kapal cantrang yang sudah terdaftar ada sekitar 159 kapal yang berkapasitas 10 gross ton hingga 30 gross ton. Dan untuk kapal cantrang kecil yang berkapasitas di bawah 10 gross ton ada sekitar 50 kapal,” terangnya.

Menurutnya, sebagian kapal cantrang yang belum terdaftar,rata – rata mempunyai dokumen ganda.”Yang belum terdaftar di wilayah kelautan Jateng itu mempunyai dokumen ganda. Baik ada yang berdokumen Jawa Timur maupun sebagainya. Bila mereka izin bersandarnya di wilayah Jateng, maka setidaknya harus mempunyai izin dari Jateng juga. Dan untuk saat ini,akan kita verifikasi dan akan kita tertibkan dengan bijak, supaya tidak ada gejolak,” ungkapnya.

Editor :Kholistiono