Anggota DPR RI Usulkan Pembuatan Pelabuhan Baru di Juwana

Sejumlah kapal yang ditambat di kawasan Pelabuhan Juwana dalam posisi berdekatan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembuatan pelabuhan baru di Juwana, menyusul kawasan tambat kapal yang rawan mengalami kebakaran massal.

Pengelolaan pelabuhan yang profesional diharapkan menjadi solusi atas persoalan yang dialami pemilik kapal di Juwana. “Harus segera dipikirkan untuk pelabuhan baru yang dikelola secara profesional,” ucap Firman, Selasa (18/7/2017).

Menurutnya, persoalan tambat kapal di Juwana sudah mencakup kepentingan nasional sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pasalnya, kapal perikanan yang berlabuh di Juwana bukan milik orang Pati saja, tetapi juga pengusaha dari berbagai daerah.

Bila pemerintah tidak punya anggaran yang cukup untuk membangun pelabuhan baru, Firman menyarankan untuk diserahkan kepada pihak swasta. Pelabuhan baru dinilai bukan hanya menjadi solusi atas persoalan kebakaran kapal, tapi juga dapat mendukung perputaran ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Pati.

“Saya sudah berkomunikasi dengan kementerian, harus cari solusi dan dipikirkan untuk pelabuhan baru yang dikelola secara profesional. Kalau memang pemerintah tidak punya anggaran, perlu dibuat pelabuhan swasta. Pemilik kapal kalau mau tambat nyewa tempat,” tuturnya.

Selain itu, Firman menyarankan agar anggota dewan di tingkat daerah bisa mengusulkan regulasi yang mengatur kawasan pelabuhan di Juwana. Regulasi tersebut bisa dirumuskan dalam peraturan daerah (perda).

Dengan begitu, tingkat risiko kebakaran kapal dapat diminimalisasi dengan baik. Terlebih, Juwana selama ini dikenal sebagai kota kecilnya Pati dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan pesat.

“Sektor perikanan menjadi salah satu andalan perekonomian di Kabupaten Pati. Kalau insiden kebakaran massal kerap terjadi, suplai tangkapan ikan berkurang. Akibatnya, denyut ekonomi di sana ikut-ikutan melesu,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto menegaskan, upaya pembangunan kolam tambat kapal sudah direncanakan. Bahkan, pengadaan pembangunan akses jalan menuju lokasi kolam tambat akan dilakukan tahun ini.

Adapun pembangunan kolam tambat dijadwalkan tahun depan dengan sharing anggaran dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Pati. Dia berharap, pembangunan akses jalan dan kolam tampat dapat mengantisipasi sejumlah persoalan nelayan seperti kebakaran kapal.

Editor : Kholistiono

Nelayan Juwana Sepakati Konsensus Pascakebakaran

Tokoh nelayan bersama petinggi Polres Pati dan Kodim 0718/Pati menyepakati konsensus bersama cegah kebakaran di kawasan Pelabuhan Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah tokoh nelayan di Juwana menyepakati konsensus bersama “cegah kebakaran” pascakebakaran yang meludeskan 12 kapal pada Sabtu (15/7/2017) lalu.

Konsensus itu disepakati dalam sebuah pertemuan bersama petinggi Polres Pati dan Kodim 0718/Pati. Mereka sepakat untuk mengantisipasi aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran kapal, seperti pengelasan, pengecatan, dan perbaikan mesin di kawasan tambat yang padat kapal.

“Konsensus dibuat untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran massal saat satu kapal terbakar. Pengusaha dan anak buah kapal (ABK) yang melakukan perbaikan kapal harus ditempatkan di kawasan yang jauh dari kapal-kapal lainnya,” ujar Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan, Selasa (18/7/2017).

Selain itu, para nelayan juga sepakat untuk ikut bersama-sama menjaga situasi yang kondusif di kawasan pelabuhan Juwana. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian dan TNI juga akan diintensifkan.

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo menambahkan, nelayan perlu menjalin sinergitas secara kontinyu dengan Tim SAR. Pelatihan tim penanggulangan bencana terpadu dan upaya untuk mendekatkan peralatan SAR ke lokasi pelabuhan juga dianggap darurat untuk mencegah kebakaran sedini mungkin.

“Pelabuhan Juwana sudah sering mengalami kebakaran kapal dalam waktu yang tidak lama. Penyebabnya sama, kelalaian pekerja dalam satu kapal yang mengakibatkan kapal lain ikut hangus terbakar. Maka, upaya pencegahan sangat darurat untuk dilakukan,” tutur Kompol Sundoyo.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 12 kapal motor yang ditambat di kawasan Pulau Seprapat, Juwana mengalami kebakaran dengan tiga korban luka bakar dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 39 miliar. Saat ini, Tim Terpadu Sat Reskrim Polres Pati, Dit Krimum Polda Jateng dan Tim Labfor Semarang tengah melakukan identifikasi terkait penyebab kebakaran.

Editor : Kholistiono

Menteri Perhubungan Direncanakan Beli 100 Kapal dari Pati

Rapat koordinasi persiapan menyambut kunjungan Menteri Perhubungan ke Juwana, Kamis (23/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Menteri Perhubungan RI Edi Karya Sumardi dijadwalkan akan mengunjungi kawasan pelabuhan Juwana, Pati, Kamis (23/3/2017) besok. Edi dan rombongan akan meninjau galangan kapal pada nelayan.

Rencananya, ada empat lokasi galangan kapal yang akan ditinjau. Keempatnya adalah Desa Bajomulyo, Kudukeras, Bumirejo, dan Kecamatan Juwana.

“Menteri Perhubungan dan rombongannya akan diarahkan ke salah satu galangan kapal milik Lasdi yang berada di Desa Bajomulyo. Itu dipilih karena akses jalan menuju galangan kapal tersebut lebih mudah dan luas. Galangan kapal juga sudah memadahi,” kata Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Suratman.

Sementara informasi yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bajomulyo menyebutkan, kunjungan Menteri Perhubungan dalam rangka rencana pembelian seratus unit kapal di bawah seratus gross tonage (GT). Kapal-kapal tersebut rencananya akan menjadi sarana transportasi di pulau-pulau terpencil.

Dalam kunjungannya, Menteri Edi rencananya akan melihat desain kapal dan galangan kapal yang memenuhi syarat, serta memiliki standar internasional. Pihak UPP Bajomulyo sendiri sudah berkoordinasi dengan protokoler Menteri Perhubungan untuk mengetahui rute dan jadwal menteri bersama rombongan.

Saat ini, Satpol Air Polres Pati sudah menyiapkan satu kapal patroli dan satu unit kapal milik UPP sebagai sarana transportasi bila sewaktu-waktu menteri dan rombongan akan mengecek kondisi alur Sungai Juwana. Dia berharap, kunjungan Menteri Perhubungan akan semakin meningkatkan kepercayaan publik dengan potensi perikanan dan perkapalan di Kabupaten Pati.

Editor : Kholistiono

Nelayan Ingin Ada Industri Perikanan Terpadu di Pati

Suasana transaksi jual-beli ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah nelayan di Kabupaten Pati menginginkan adanya industri perikanan dan kelautan yang bisa menampung hasil tangkapan ikan. Selama ini, tempat pelelangan ikan (TPI) di Juwana sebatas digunakan sebagai transaksi jual-beli saja.

Padahal, Pati menjadi salah satu penghasil dan pemasok ikan yang cukup besar di pasar nasional. Dengan adanya industri perikanan dan kelautan yang terintegrasi, hasil tangkapan nelayan bisa langsung diproses yang pada akhirnya bisa meningkatkan ekonomi nelayan.

Hal itu yang diharapkan Hadi, salah satu nelayan Juwana. “Melihat potensi perikanan di Juwana yang sangat besar, keberadaan dua TPI saja, bagi saya tidak cukup. Terlebih, TPI selama ini hanya untuk transaksi jual beli saja,” ungkap Hadi, Rabu (1/3/2017).

Dia berharap, pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati bisa mengupayakan adanya pengolahan hasil tangkapan ikan dari nelayan agar bisa terakomodasi secara langsung. Menurutnya, potensi maritim di Kabupaten Pati mesti dioptimalkan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat Pati secara luas.

Bila potensi maritim itu sebatas diakomodasi dengan dua TPI dan tidak ada terobosan baru, menurut Hadi, kondisi nelayan dan masyarakat akan bergerak stagnan. Karenanya, butuh peran dari pemerintah untuk bersama-sama mengangkat ekonomi nelayan dan masyarakat melalui potensi maritim yang besar di kawasan Juwana.

“Semuanya ada pada kebijakan pemerintah. Kami berharap, keluhan nelayan seperti persoalan cantrang dan tempat pengelolaan ikan bisa segera diatasi, sehingga ekonomi nelayan di Juwana meningkat yang bisa menimbulkan multiplier effect kepada masyarakat luas,” harap Hadi.

Editor : Kholistiono

Curhat ke Ganjar, Nelayan Juwana Mengaku Pernah Ditangkap, Kena Rp 500 Juta dan Ikan Dirampas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (dua dari kiri) berdialog dengan nelayan Juwana di Kantor Kecamatan Juwana, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (dua dari kiri) berdialog dengan nelayan Juwana di Kantor Kecamatan Juwana, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Nelayan Juwana semakin resah dengan perizinan melaut kapal cantrang yang tidak kunjung ada kejelasan. Sejumlah nelayan cantrang yang nekat melaut di luar Jawa Tengah mengaku pernah ditangkap, kena denda Rp 500 juta, ikan dirampas, hingga masuk jeruji besi.

Hal itu disampaikan Kasmijan, nelayan Juwana ketika curhat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Kecamatan Juwana, Pati, Rabu (18/1/2017). “Pengen ada kejelasan, bagaimana perizinannya yang sudah mati. Keamanan laut bagaimana? Di luar provinsi, sekali ditangkap kena uang ratusan juta hingga setengah miliar, ikan  dirampas, ini yang saya takutkan,” kata Kasmijan.

Hal itu diamini Hadi Sutrisno. Dia mengungkapkan fakta, nelayan rawan dikriminalisasi. Akibatnya, ribuan nelayan cantrang saat ini takut melaut. Karena itu, dia membutuhkan toleransi lebih panjang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan.

Sulawi, salah satu nahkoda mengaku pernah ditangkap petugas saat melaut di luar provinsi. Dia ditangkap dan dipenjara selama tiga bulan. Saat ini, dia menganggur selama dua bulan karena tidak mengoperasikan kapal lagi.

Mereka sering tertangkap di kawasan Kalimantan Selatan, Makassar, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat. Kehadiran Ganjar diharapkan bisa memberikan solusi dan bisa menjembatani nelayan dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ganjar sadar bahwa keberadaan nelayan butuh pendampingan dari dinas atau petugas negara. Bila tidak, polemik itu akan terus menjadi isu yang tidak ada habisnya. “Pati ini adalah tempat kedua yang saya datangi setelah Kabupaten Batang. Fakta-fakta yang mereka ungkapkan akan kami ajukan ke pemerintah pusat. Kami berharap agar persoalan itu akan segera selesai,” harap Ganjar.

Editor : Kholistiono

Ganjar Temui Puluhan Nelayan di Juwana Terkait Kapal Cantrang

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Plt Bupati Pati Haryanto berdialog dengan nelayan di Kantor Kecamatan Juwana, Pati, Rabu (18/1/2017) pukul 16.00 WIB. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Plt Bupati Pati Haryanto berdialog dengan nelayan di Kantor Kecamatan Juwana, Pati, Rabu (18/1/2017) pukul 16.00 WIB. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono menemui puluhan nelayan di Kantor Kecamatan Juwana, Pati, Rabu (18/1/2017) sekitar pukul 16.00 WIB. Ganjar mendengarkan berbagai keluhan nelayan terkait dengan pelarangan kapal cantrang yang saat ini diberikan toleransi selama enam bulan.

Hadi Sutrisno, salah satu nelayan yang tergabung dalam komunitas nelayan Jawa Tengah meminta kepada Ganjar agar bisa mendorong pemerintah pusat untuk memperpanjang batas toleransi selama setahun. Perpanjangan toleransi diharapkan bisa dimanfaatkan nelayan untuk mengganti alat tangkap, termasuk modifikasi yang menghabiskan biaya mencapai Rp 3 Miliar.

“Kapal ikan menjadi sumber ekonomi masyarakat banyak, mulai dari bakul-bakul ikan, pekerja freelance, pasar, nahkoda, dan masih banyak lagi sumber ekonomi yang terdampak. Kami minta kepastian dan kejelasan soal masalah yang kami hadapi,” ujar Hadi.

Menurutnya, ada empat opsi utama yang bisa dilakukan nelayan cantrang. Pertama, persoalan peralihan alat tangkap. Di Juwana, hanya 30 persen nelayan yang sanggup beralih alat tangkap.

Kedua, mereka yang punya kapal cantrang dan tidak punya kapal lain terpaksa harus hutang kepada bank. Ketiga, mereka yang tidak bisa hutang bank lantaran terbentur aset atau agunan, satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan investor atau nelayan lain.

Keempat, nelayan yang hanya memiliki kapal cantrang harus menjual kapalnya untuk mengganti alat tangkap sesuai dengan spesifikasi. “Pelarangan kapal cantrang berdampak besar pada sumber ekonomi perikanan. Kami berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan nasib kami,” harapnya.

Menjawab keluhan tersebut, Ganjar berjanji akan mendatangkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ke Juwana untuk mencari pemecahan solusi terhadap masalah yang membelit nelayan cantrang. “Saya akan menjembatani dengan menghadirkan KKP di sini,” kata Ganjar.

Editor : Kholistiono

Nelayan Juwana Butuh Kepastian Hukum Soal Toleransi Penggunaan Kapal Cantrang

 Sejumlah nelayan berada di atas kapal, usai bersandar di kawasan Pelabuhan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah nelayan berada di atas kapal, usai bersandar di kawasan Pelabuhan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kabar yang menyebutkan adanya toleransi penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang hingga Juni 2017, ternyata tidak membuat nelayan di Juwana, Pati bisa bernapas lega. Pasalnya, sejumlah nelayan belum menerima informasi resmi dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Meski awalnya sedikit lega, tetapi mereka butuh kepastian hukum. “Kami butuh kepastiaan informasi soal toleransi yang kabarnya diperpanjang hingga Juni 2017. Setidaknya, informasi itu kami terima secara tertulis biar ada kepastian hukum. Bila tidak, itu cukup berbahaya,” ujar Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB), Bambang Wicaksana, Selasa (3/1/2017).

Di satu sisi, mereka senang dengan kabar adanya masa toleransi penggunaan alat tangkap cantrang yang diperpanjang hingga Juni 2017. Di sisi lain, informasi tersebut cukup meresahkan, lantaran banyak nelayan yang saat ini ketakutan melaut karena batas penggunaan alat cantrang habis pada 31 Desember 2016 lalu.

“Saya banyak ditanya nelayan soal kepastian informasi itu. Saya tidak bisa jawab, karena saya butuh kepastian dan bukti nyata berupa surat resmi dari pemerintah. Kalau hanya sekadar kabar, kami tidak bisa menjawab kepada para nelayan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar beredar menyebutkan bahwa batas toleransi penggunaan alat tangkap ikan cantrang diperpanjang, setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyepakatinya dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alat tangkap cantrang sendiri dilarang pemerintah pada Januari 2015, karena masuk kategori pukat tarik.

Akibatnya, kebijakan tersebut menulai gejolak di kalangan nelayan. Aksi demonstrasi tak jarang dilakukan, hingga pemerintah akhirnya memberikan batas toleransi hingga 31 Desember 2016. Sampai saat ini, nelayan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk beralih alat tangkap.

“Kalau mau ganti jenis alat tangkap, kita juga harus modifikasi kapal. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Itu belum termasuk ganti sarana pembekuan ikan yang harganya sangat mahal. Karena itu, peralihan alat tangkap dari cantrang ke jenis purse seine tidak semudah yang dibayangkan,” pungkas Bambang.

Editor : Kholistiono

Pelarangan Kapal Cantrang Ditunda Hingga Juni 2017, Nelayan Juwana Sedikit Lega

 Sejumlah kapal cantrang bersandar di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah kapal cantrang bersandar di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Nelayan Juwana merasa sedikit lega, lantaran penerapan pelarangan kapal cantrang ditunda hingga Juni 2017. Sebelumnya, nelayan yang masih menggunakan kapal cantrang diberikan tenggang waktu hingga 31 Desember 2016 lalu.

Perpanjangan toleransi penggunaan kapal cantrang tersebut, menyusul kesepakatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kesepakatan toleransi itu muncul, lantaran nelayan dianggap masih belum siap untuk meninggalkan kapal jenis pukat hela dan pukat tarik yang dilarang dalam Permen Nomor 2 Tahun 2015.

Bambang Wicaksana, salah seorang nelayan Juwana mengaku belum bisa meninggalkan kapal dengan alat tangkap cantrang. Jika dipaksakan, gejolak sudah pasti diakui akan terjadi di kalangan nelayan. Pasalnya, pemilik kapal akan berhenti melaut dan menunggu hingga ada bantuan untuk mengganti alat tangkap.

Akibatnya, banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan karena tidak berani melaut. “Saat ini, sudah banyak kapal cantrang yang setelah bongkar, kemudian bersandar karena tidak berani melaut. Hal itu akan membuat kawasan parkir kapal di Juwana sangat padat. Karenanya, kebijakan toleransi hingga Juni 2017 ini cukup membuat kami lega,” ungkapnya, Senin (2/1/2017).

Di pelabuhan Juwana sendiri, setidaknya ada sekitar 500 kapal cantrang yang bersandar. Dari jumlah tersebut, 300 kapal milik warga Pati, sisanya milik nelayan asal Rembang dan daerah lainnya. Di tengah masa toleransi ini, nelayan masih menunggu bantuan dari pengusaha dan pemerintah untuk mengganti alat tangkap.

Untuk mengganti alat tangkap cantrang menjadi purse seine, setiap kapal membutuhkan biaya sekitar Rp 1 miliar. Biaya tersebut, belum termasuk modifikasi kapal untuk penyesuaian alat tangkap purse seine. Tak hanya itu, alat pendingin ikan juga akan menyesuaikan, sehingga total satu kapal diperkirakan mencapai Rp 3 miliar agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan KKP.

Ironisnya, pemilik kapal sebagian besar sudah memiliki kredit di perbankan. Tak main-main, beberapa di antara pemilik kapal menjaminkan rumahnya untuk kredit perbankan. Karena itu, nelayan Juwana berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Editor : Kholistiono

Ribuan Nelayan Cantrang di Pati Terancam Menganggur

Seorang nelayan kapal cantrang membongkar ikan hasil tangkapan di TPI Unit I Juwana, Jumat (23/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Nelayan kapal cantrang sedang membongkar ikan hasil tangkapan di TPI Unit I Juwana, Jumat (23/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan nelayan kapal cantrang di Pati terancam menganggur, mendekati batas akhir toleransi masa pelarangan kapal cantrang, Sabtu (31/12/2016) mendatang. Sedikitnya ada 200 kapal cantrang di Juwana yang saat ini tidak berani melaut.

Kepala TPI Unit I Juwana Tri Widodo mengatakan, sebanyak 4.000 nelayan yang menggunakan kapal cantrang berasal dari berbagai daerah, antara lain Kudus, Rembang, Pekalongan, Batang, bahkan hingga Indramayu. Dari 4.000 nelayan dari berbagai daerah, Widodo menaksir ada sekitar 2.000 nelayan berasal dari Kabupaten Pati.

“Kalau suasana di TPI Unit I Juwana biasanya ramai, sekarang ini kondisinya cenderung sepi. Begitu juga dengan kapal yang membongkar ikan, biasanya ada sekitar lima hingga enam kapal setiap hari dengan kapasitas sekitar seratus ton. Kini, hanya satu-dua kapal saja yang bongkar ikan dengan kapasitas 20 sampai 30 ton per hari,” ujar Widodo.

Kini, sejumlah kapal cantrang yang sudah mendarat, tidak berani kembali melaut. Hal itu disebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan 17 alat tangkap ikan, termasuk cantrang sudah memasuki batas waktu toleransi yang jatuh pada 31 Desember 2016.

Rencananya, nelayan cantrang yang berada di wilayah Pantura, termasuk nelayan Pati akan melakukan aksi protes di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan nelayan kecil.

Editor : Kholistiono

Musim Baratan, Nelayan Pati Diimbau Waspada

Beberapa perahu nelayan sedang bersandar. Pada Baratan ini, nelayan diimbau untuk lebih berhati-hati ketik melaut. (MuriaNewsCom)

Beberapa perahu nelayan sedang bersandar. Pada Baratan ini, nelayan diimbau untuk lebih berhati-hati ketik melaut. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pati – Sebuah perahu dengan alat tangkap jaring millenium milik nelayan asal Desa Puncel, Dukuhseti, karam setelah diterjang ombak setinggi dua meter yang disertai hujan deras di kawasan timur laut Pulau Mandalika Jepara, Senin (19/12/2016) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Beruntung, tiga awak perahu selamat karena menggunakan pelampung. Ketiganya adalah Ahmad Zainudin (32), Agus (35), dan Suwadi (50). Ketiganya lantas diselamatkan dua nelayan yang kebetulan lewat.

Kapal mereka akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi, Senin siang, pada kedalaman sekitar delapan meter. Kapal yang karam ditemukan di kawasan Perairan Laut Desa Banyutowo. Bila tidak ditemukan, nelayan dipastikan merugi sekitar Rp 50 juta.

Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Mina Bahari V Pati, Sumarlan mengatakan, musim baratan saat ini memang memiliki kerawanan cuaca buruk. Akibatnya, gelombang air laut bisa tinggi, menggulung-gulung, dan berlangsung ekstrem.

Karena itu, sikap antisipasi ketiga nelayan yang perahunya karam dengan menggunakan pelampung dianggap baik. Pasalnya, peralatan keselamatan, terutama pelampung diakui sangat penting di tengah kondisi gelombang air laut yang cukup tinggi pada saat cuaca buruk.

Sebelumnya, kecelakaan laut juga terjadi di kawasan perairan Desa Puncel. Pada September 2016, dua orang dinyatakan tewas setelah terjadi kecelakaan laut dengan perahu karam. “Musim baratan yang tengah berlangsung saat ini, sebaiknya nelayan bisa mengantisipasi dengan mengenakan pelampung,” imbau Sumarlan.

Baca juga : Perahu Cukrik Tenggelam di Laut Utara Pati, Begini Nasib 3 Nelayan

Editor : Kholistiono

Detik-detik 6 Nelayan Pati Dihantam Ombak hingga 2 Tewas

detik e

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang hanyut saat diterjang ombak besar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pada Rabu (15/6/2016) sekitar pukul 11.00 WIB, enam nelayan asal Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Pati, mulai melaut di kawasan perairan laut utara Jawa. Mereka menggunakan perahu kecil ukuran panjang lima meter dan 1,6 meter dengan kapasitas dua orang.

Saat berada di laut dengan kedalaman lebih dari empat meter, tiba-tiba saja cuaca tidak bersahabat. Ombak besar menggulung dan menerjang ketiga perahu yang mereka tumpangi. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB.

“Dari informasi yang dihimpun, ombak besar membuat ketiga perahu terbalik sehingga keenam nelayan terjebur ke dalam laut. Satu orang meninggal dalam insiden tersebut, satu orang lainnya hilang, dan empat nelayan selamat,” ujar Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo kepada MuriaNewsCom, Kamis (16/6/2016).

Ombak dan angin yang cukup kencang membuat Tim SAR memutuskan untuk melakukan penyusuran pada korban yang hilang, Kamis (16/6/2016) pagi. “Atas pertimbangan gelombang dan angin laut yang bersahabat pada pagi hari, akhirnya Tim SAR melakukan penyusuran pagi hari,” kata Ketua Relawan Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI), Gunawan.

Nelayan setempat bersama Tim SAR seperti RAPI, Palupi, dan KRI Pati-Rembang akhirnya melakukan pencarian sekitar pukul 05.15 WIB. Tak butuh waktu lama, korban bernama Abdul Rois (17) yang hanyut terbawa ombak laut ditemukan di pantai dekat tambak, Ujungwatu, Jepara sekitar pukul 06.10 WIB.

Korban yang ditemukan Tim SAR, kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Puncel RT 5 RW 5, Dukuhseti. Jenazah dimakamkan di tempat pemamakan umum (TPU) setempat, hari ini. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

2 Nelayan Puncel Pati Tewas Dihajar Ombak 

 

 

Nelayan Pati Jerit Soal Lamanya Proses Surat Izin Penangkapan Ikan

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama dengan DPC Partai Demokrat Pati dan nelayan Pati foto bersama. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama dengan DPC Partai Demokrat Pati dan nelayan Pati foto bersama. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Banyaknya kebijakan baru terkait dengan perikanan membuat sejumlah nelayan di Pati menjerit. Salah satu yang dikeluhkan, antara lain lamanya proses surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Suratman, salah satu pelaku industri perikanan Juwana mengatakan, proses perizinan yang mestinya selesai antara 17 hari hingga 21 hari, kenyataannya acapkali molor hingga satu bulan, bahkan lebih. “Ada yang sampai dua bulan. Jelas ini merugikan nelayan,” ujar Suratman, Jumat (8/4/2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan, lamanya proses perizinan 17 sampai 21 hari. Kenyataan mengurus perizinan hingga satu, bahkan dua bulan itu juga menjadi permasalahan nelayan hingga wadul ke DPR RI.

“Terus terang, kondisi itu membuat nelayan merugi. Masalahnya, kapal-kapal yang habis masa izinnya tidak bisa berangkat melaut karena menunggu lamanya proses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya kesal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang didampingi Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto bakal memperjuangkan tuntutan nelayan. Ia menilai, banyak peraturan dan moratorium Menteri Susi bertentangan dengan undang-undang.

“Kita sudah buatkan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI untuk memperbaiki kebijakan dan peraturan. Semua peraturan harus mengacu pada kesejahteraan nelayan. Ini segera diundangkan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Nelayan Pati Keluhkan Lamanya Proses Surat Izin Penangkapan Ikan 

Kesal dengan Menteri Susi, Nelayan Pati Wadul ke Wakil DPR RI

uplod jam 10

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tengah merespons dengan perwakilan dari nelayan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 360 nelayan dari Juwana, Pati bertolak ke Istana Presiden dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut banyak hal terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Usai melakukan demo bersama ribuan nelayan lainnya pada Rabu (6/4/2016), mereka mendatangi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pada Kamis (7/4/2016). Pertemuan tersebut didampingi anggota Fraksi Demokrat dari Komisi IV.

“Pertama, kami melakukan unjuk rasa untuk mendesak kepada Bu Susi agar Permen Nomor 2 Tahun 2015 dikaji ulang. Peraturan itu kami nilai bisa menyengsarakan masyarakat nelayan,” ujar Suratman, pelaku industri perikanan Juwana kepada MuriaNewsCom, Jumat (8/4/2016).

Kedua, kata dia, ia bersama dengan nelayan Juwana melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto untuk membahas persoalan yang mereka hadapi. “Kami meminta bantuan kepada wakil rakyat yang ada di Jakarta untuk membantu kami supaya peraturan menteri itu dikaji ulang,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Agus mengaku akan memperjuangkan aspirasi nelayan dan mendesak supaya permen yang menimbulkan gejolak di kalangan nelayan itu bisa ditinjau kembali. “Kami dengan tegas akan memperjuangkan peninjauan permen Bu Susi yang tidak berpihak kepada nelayan,” kata Wakil DPR RI dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto yang ikut mendampingi pertemuan tersebut mengaku berterima kasih kepada Agus yang menyatakan segera mendesak pemerintah terkait dengan tuntutan nelayan. “Dari awal, kami ikut menyuarakan aspirasi nelayan. Ternyata, di Jakarta juga sangat merespons dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Nelayan Pati Pilih Mati Perjuangkan Kapal Cantrang Ketimbang Mati Kelaparan

Salah satu nelayan berdandan berkepala kerbau dalam unjuk rasa menuntut agar Menteri Susi Pudjiastuti mencabut kebijakannya dalam melarang kapal cantrang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Salah satu nelayan berdandan berkepala kerbau dalam unjuk rasa menuntut agar Menteri Susi Pudjiastuti mencabut kebijakannya dalam melarang kapal cantrang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan nelayan di Pati menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Pati, Selasa (29/3/2016). Mereka menuntut agar kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti terkait dengan larangan penggunaan kapal cantrang dicabut.

Bahkan, salah satu nelayan mengaku lebih baik mati melakukan perjuangan mencabut kebijakan menteri ketimbang mati kelaparan. “Daripada mati kelaparan, mending mati dalam perjuangan,” ujar salah satu nelayan saat berorasi di atas truk.

Aksi demonstrasi yang dilakukan nelayan di Pati cukup dramatis. Belasan ibu-ibu dan wanita harus menangis saat menyuarakan tuntutannya. Mereka membawa spanduk sembari bernyanyi “Turun, turun, turunkan Susi. Turunkan Susi sekarang juga.”

Baca juga : Ratusan Nelayan di Pati Demo, Tuntut Jokowi Turunkan Menteri Susi

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati Rasmijan mengatakan, lebih dari 7.000 nelayan di Juwana terkena imbas akibat larangan penggunaan kapal cantrang. Hal itu yang akan mereka perjuangkan, karena menyangkut soal perut.

“Kebijakan itu sangat menyengsarakan nelayan di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan ikan yang menyangkut bahan bakunya dari nelayan-nelayan semuanya mati. Semua kena imbasnya. Kita akan nganggur. Cantrang ini malah diberikan masa transisi sampai 31 Desember 2016. Setelah itu, mau dikemanakan semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Pati Mulyanto mengaku prihatin dengan kondisi nelayan setelah Menteri Susi melarang kapal cantrang. “Kami prihatin. Kami sudah menjalin komunikasi di kementerian perikanan. Tapi, sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan yang serius. Atas nama komisi B, kami akan perjuangkan nelayan di Pati. Tidak jos kalau kami tidak bisa memperjuangkan,” ucapnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung aman. Dua nelayan tampak mengenakan pakaian khas Jawa dengan berkepala kerbau. Hal itu menjadi simbol perjuangan para nelayan, sekaligus berharap berkah dari laut supaya kapal cantrang kembali beroperasi.

Editor : Kholistiono

Begini Kronologi Tewasnya 4 Nelayan Pangkalan Pati di Atas Kapal

Petugas menyiapkan ambulans untuk mengantar jenazah korban. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas menyiapkan ambulans untuk mengantar jenazah korban. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Tak ada yang menyangka bila empat anak buah kapal (ABK) yang berdomisili dalam satu desa meninggal dunia di atas kapal saat bekerja mencari ikan di kawasan perairan Maluku pada Kamis (17/3/2016) lalu. Keempatnya merupakan warga Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Pati.

Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho kepada MuriaNewsCom, Senin (21/3/2016) membenarkan adanya laporan mengenai tewasnya empat ABK dalam satu kapal tersebut. “Dari hasil autopsi yang dilakukan saat singgah di Pelabuhan Kota Dobo, Maluku Tenggara, keempat korban meninggal karena keracunan,” katanya.

Kejadian itu bermula saat Ari Aprilia Manaf menguras dan membersihkan palka atau gudang penyimpanan dalam kapal akibat mengalami kebocoran. “Kalau palka kapal bocor, ikan hasil tangkapan biasanya cepat membusuk. Itu sebabnya salah satu dari mereka langsung memperbaiki,” tuturnya.

Tiba-tiba saja, Ari lemas dan pingsan. Melihat hal itu, ketiga ABK lainnya bernama M Faisal, Abdul Kolek dan Abdul Rohman berusaha menolong Ari. Ketiganya turun dan akan mengangkat dan mengeluarkan Ari yang sudah pingsan.

“Ketiganya yang kebetuan berada di atas palka mencoba menolong Ari, tapi ketiganya juga mengalami hal serupa. Ketiga orang tersebut lemas dan perlahan pingsan,” imbuhnya.

Mengetahui kondisi tersebut, nahkoda memerintahkan salah satu ABK untuk turun ke palka menggunakan alat bantu pernapasan masker dan kompresor. Setelah dicek, keempat ABK yang pingsan tadi sudah dipastikan meninggal dunia.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Diduga Keracunan, 4 Nelayan Asal Pati Tewas di Perairan Maluku

Diduga Keracunan, 4 Nelayan Asal Pati Tewas di Perairan Maluku

Petugas kepolisian memasukkan jenazah korban ke ambulans untuk dikirim ke rumah duka. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas kepolisian memasukkan jenazah korban ke ambulans untuk dikirim ke rumah duka. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Empat pengurus kapal KMN Agung Samodra meninggal dunia di atas kapal, karena diduga keracunan. Keempat korban adalah Ari Aprilia Manaf (25), Muhammad Faisal Nahriza (22), Abdul Kholik (43), dan Abdul Rohman (22). Keempatnya merupakan warga Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso.

”Waktu itu mendapatkan telepon dari Ibu Winulyani, keluarga pemilik kapal. Dia memberitahu terjadi musibah empat orang anak buah kapal (ABK) yang meninggal di atas kapal yang diduga akibat keracunan,” kata Surahman, pengurus kapal asal Desa Bajomulyo, Juwana.

Informasi tersebut, kata dia, diteruskan dari nahkoda kapal bernama Rubiyanto pada Jumat (18/3/2016) lalu. Setelah dicek, keempat orang yang meninggal dunia tersebut merupakan warga Desa Pangkalan, Margoyoso.

Informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, kapal bergerak dan merapat di Pelabuhan Dobo, Maluku Tenggara untuk melakukan proses autopsi terkait dengan penyebab kematian dari para korban. Olah TKP juga sudah dilakukan.

Jenazah korban tiba di Pati pada Minggu (20/3/2016) malam. Keempatnya kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) setempat pada Senin (21/3/2016). Suasana duka menyelimuti keluarga korban.

Pasalnya, tiga dari empat korban masih sangat muda. Mereka bekerja di kapal berminggu-minggu demi sesuap nasi dan membantu ekonomi keluarga.

Editor : Titis Ayu Winarni

Nelayan Juwana Bantah Statemen “Larangan Cantrang Menguntungkan Nelayan”

Sukahar menujukkan surat tertulis di depan awak media yang menyanggah pernyataan tentang larangan cantrang menguntungkan nelayan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sukahar menujukkan surat tertulis di depan awak media yang menyanggah pernyataan tentang larangan cantrang menguntungkan nelayan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sebuah pernyataan mengejutkan muncul dari Sukahar, Anggota Mitra Nelayan Sejahtera. Dalam statemennya, Sukahar mengatakan bila larangan penggunaan cantrang justru menguntungkan nelayan dengan hasil ikan yang melimpah.

Sontak, statemen yang diterbitkan di berbagai media nasional tersebut memicu konflik di kalangan nelayan bukan hanya di Juwana, tetapi juga nelayan di sepanjang pantura.

Baca juga : Gara-gara Pernyataan Ini, Nelayan Cantrang Vs Pursein di Juwana Nyaris Bentrok

Namun, Sukahar akhirnya mengklarifikasi pernyataan itu dengan membuat surat tertulis di Mapolsek Juwana yang disaksikan Kapolsek Juwana AKP Sumarni dan perwakilan nelayan cantrang.

”Saya hanya mengikuti acara di kementerian dan bertemu dengan Bu Susi. Kita diskusi panjang dan ada beberapa poin yang dibahas. Di situ banyak awak media, kemudian ada yang minta tanda tangan dan nama saya. Tiba-tiba, sebuah pernyataan yang tidak kami harapkan muncul di media,” ungkap Sukahar saat ditemui MuriaNewsCom, Jumat (5/2/2016).

Bahkan, ia menyatakan bila tidak pernah melontarkan statemen dalam bentuk tulisan maupun pernyataan lisan. ”Itu sebetulnya statemen Bu Menteri. Saya ke Jakarta hanya untuk kepentingan nelayan semua dan saya menghormati saudara-saudara nelayan, termasuk yang memakai alat tangkap cantrang,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Nelayan Cantrang Jawa Tengah Hadi Sutrisno sempat tersulut dengan statemen yang dinilai mendiskreditkan nelayan cantrang itu. Ia meminta agar hubungan dan kerukunan antarnelayan bisa terjalin.

”Permasalahannya sudah selesai dengan adanya pernyataan resmi dari Sukahar. Niat baik Sukahar dengan melakukan klarifikasi kami terima. Jangan sampai ada ketegangan antarnelayan lagi,” pungkasnya.

Baca juga :

Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang , Usaha Baling-baling Kapal di Pati Lesu

Cantrang Dilarang, No Problem! Tak Ada Imbas Besar Bagi Nelayan Jepara

Puluhan Nelayan Cantrang Kelimpungan Bayar Hutang

Editor : Titis Ayu Winarni

Gara-gara Pernyataan Ini, Nelayan Cantrang Vs Pursein di Juwana Nyaris Bentrok

Nelayan cantrang dan pursein di Juwana menunjukkan surat bantahan terkait statemen di sebuah media. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Nelayan cantrang dan pursein di Juwana menunjukkan surat bantahan terkait statemen di sebuah media. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Nelayan cantrang hampir saja berseteru dengan nelayan pursein di Juwana gara-gara pernyataan Sukahar, nelayan pursein di salah satu media. Dalam pernyataannya, Sukahar mengatakan bila larangan penggunaan cantrang menguntungkan nelayan.

Pernyataan yang memicu konflik tersebut akhirnya diklarifikasi dan didamaikan pihak Polsek Juwana. Sukahar mengaku tidak pernah melontarkan statemen demikian.

“Dalam suatu agenda di Jakarta, saya sempat ditanya seseorang awak media. Saya hanya ditanya nama dan alamat. Tiba-tiba saja, muncul berita yang menyatakan bahwa larangan penggunaan cantrang menguntungkan nelayan. Berita itu sempat membuat kami berkonflik dengan rekan sendiri,” ujar Kahar kepada MuriaNewsCom, Jumat (5/2/2016).

Sementara itu, Hadi yang merupakan koordinator nelayan cantrang Jawa Tengah mengatakan, pernyataan Sukahar di media rawan memicu konflik antara nelayan cantrang dan pursein. Pasalnya, nelayan cantrang saat ini berupaya keras agar bisa beroperasi kembali usai munculnya larangan dari Menteri Susi.

Akhirnya, kedua belah pihak datang ke Polsek Juwana untuk membahas persoalan tersebut. Sukahar kemudian membuat surat keterangan tertulis di depan nelayan cantrang dan pihak kepolisian yang berisi bantahan terhadap statemen yang keluar di media.
Baca juga : Nelayan Pati Sebut Aturan Kementerian Kelautan Bikin Susah Melaut

Editor : Kholistiono

Nelayan Trangkil Pati Tewas Tenggelam di Selat Makassar

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – Seorang nelayan asal Desa Karanglegi RT 4 RW 1, Kecamatan Trangkil, Pati meninggal dunia saat melaut di perairan Lumu-lumu Selat Makassar. Jenazah yang diketahui bernama Sutoyo (51) tersebut tiba di rumah duka pada Rabu (13/1/2016) sekitar pukul 07.30 WIB.

Marjono, nelayan asal Desa Tlutup, Kecamatan Wedarijaksa yang menjadi saksi insiden tersebut mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat korban tengah bekerja di atas KM Bintang Mas Champion sebagai anak buah kapal (ABK) yang saat itu bertugas menarik tali jaring belitan balok bagian belakang kapal.

“Saat menarik tali jaring, tiba-tiba talinya putus hingga menyebabkan korban terpelanting ke belakang hingga keluar dari kapal dan jatuh ke laut,” kata Marjono kepada MuriaNewsCom.

Kejadian itu berlangsung pada Minggu (10/1/2016) sekitar pukul 04.00 WITA. “Kami bersama teman-teman langsung melakukan pencarian. Setelah lima belas menit melakukan pencarian, akhirnya ketemu. Namun, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan napas,” tuturnya.

Setelah insiden tersebut, nahkoda akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja mencari ikan. “Kami memutuskan untuk pulang kembali ke Pelabuhan Juwana. Setelah itu, kami melaporkan kecelakaan itu kepada Satuan Air dan Udara Polres Pati,” tambahnya.

Jenazah langsung dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Syahbandar Imbau Kapal Nelayan di Pati Laik Laut

Sejumlah nelayan akan berangkat melaut ke perairan laut utara Jawa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah nelayan akan berangkat melaut ke perairan laut utara Jawa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Koordinator Petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana Rohmad Seno Aji mengimbau kepada seluruh nelayan di Kabupaten Pati bisa memastikan kapalnya laik laut.

Pasalnya, cuaca ekstrem akibat peralihan musim rawan terjadi badai, hujan dengan intensitas tinggi dan angin ribut. “Pastikan kondisi kapal yang akan digunakan untuk mencari ikan laik laut,” ujarnya saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Senin (23/11/2015).

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh nelayan agar selalu mengecek perlengkapan keamanan selama melaut seperti pelampung, sekoci, dan lain sebagainya.

“Pastikan peralatan keamanan juga disiapkan. Hal itu dapat membantu jika terjadi kemungkinan kapal dihantam badai, sebelum pertolongan datang,” imbuhnya.

Kendati nelayan sebagian besar sudah peka terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan, tetapi sikap waspada perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk. “Kami berharap cuaca normal meski sudah memasuki pancaroba. Tapi, antisipasi itu perlu,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Pancaroba Tiba, Nelayan di Pati Diminta Waspadai Cuaca Ekstrem

Seorang nelayan tengah beristirahat di sebuah kapal di Sungai Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang nelayan tengah beristirahat di sebuah kapal di Sungai Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Peralihan musim dari kemarau ke hujan yang sudah mulai berlangsung di Kabupaten Pati rentan menimbulkan cuaca yang ekstrem. Karena itu, nelayan di Pati diminta untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem tersebut.

“Musim pencaroba memang rentan cuaca ekstrem seperti angin ribut, badai, hujan kencang dan lain sebagainya. Kalau tidak waspada, kondisi itu berbahaya bagi nelayan,” ujar Koordinator Syahbandar Pelabuhan Juwana Rohmad Seno Aji kepada MuriaNewsCom, Senin (23/11/2015).

Sejumlah tempat yang dinilai cukup berbahaya saat musim pancaroba, antara lain perairan Samudera Hindia, Natuna, Laut Jawa Selatan, Laut Cina Selatan dan Papua. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti agar berhati-hati saat melaut.

“Waspada itu penting. Bagi nelayan, sebaiknya pantau perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hal itu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan buruk saat melaut seperti badai,” imbuhnya.

Saat ini, kata dia, gelombang di laut pada wilayah Jawa Tengah dinilai masih normal, yakni antara 0,3 sampai 0,75 meter. Kendati begitu, cuaca buruk saat peralihan musim bisa datang kapan saja. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Gara-gara Muara Sungai Tualang Dukuhseti Dangkal, Nelayan Harus Perpanjang Waktu Melaut

Sejumlah perahu disandarkan di pinggiran muara sungai Tualang, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah perahu disandarkan di pinggiran muara sungai Tualang, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pendangkalan yang terjadi di Muara Sungai Tualang, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Pati menyebabkan sejumlah nelayan harus membuat siasat agar tetap bisa melaut. Salah satunya, menunggu air laut pasang dan memperpanjang waktu mencari ikan hingga empat hari.

“Kalau biasanya kami melaut pada pukul 01.00 WIB, saat ini kami harus menunggu empat jam sampai air laut yang pasang bisa digunakan untuk perahu berlayar,” kata Ngartono, nelayan setempat saat dimintai keterangan MuriaNewsCom, Jumat (20/11/2015).

Selain berdampak pada sulitnya perahu saat hendak melaut, pendangkalan Muara Sungai Tualang membuat nelayan memutar otak agar bisa mendapatkan ikan dengan jumlah yang sama seperti saat kondisi sungai belum dangkal.

“Waktu sungai masih normal, kami pulang pergi ke laut dalam sehari bebas. Saat ini, kami kesulitan mendapatkan akses jalan menuju laut. Karena itu, kami memilih untuk melaut selama empat hari, baru pulang dan berangkat lagi saat sungai terisi air dari pasang,” tuturnya.

Ia mengaku kecewa dengan kondisi sungai yang dangkal. Pasalnya, pendangkalan sungai berbarengan dengan waktu yang bagus untuk mencari ikan seperti jenis tongkol, kerapu, manyung, dan sebagainya.

“Saat ini, mestinya waktu-waktu yang bagus untuk mencari ikan. Sayangnya, pendangkalan sungai benar-benar menghambat kerja kami. Padahal, mencari ikan jadi pekerjaan utama kami,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Nelayan di Dukuhseti Pati Terancam Tak Bisa Melaut

Sejumlah perahu milik nelayan di Desa Alasdowo bersandar tidak bisa melaut karena terjadi pendangkalan ekstrem pada sungai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah perahu milik nelayan di Desa Alasdowo bersandar tidak bisa melaut karena terjadi pendangkalan ekstrem pada sungai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Nelayan yang beroperasi di sungai sekitar Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Pati mengeluh tidak bisa berlayar akibat adanya pendangkalan sungai yang disebabkan sedimentasi. Imbasnya, aktivitas mencari ikan sebagai pekerjaan utama nelayan terganggu.

Ketua Paguyuban Nelayan Desa Alasdowo Sutrisno kepada MuriaNewsCom, Jumat (20/11/2015) mengatakan, sedimentasi pada sungai yang digunakan nelayan berlayar menuju laut utara Jawa menyebabkan pendangkalan ekstrem. Puluhan nelayan pun terancam tak bisa melaut.

“Saat ini, satu-satunya cara untuk melaut adalah dengan memanfaatkan air pasang. Tapi, saat air surut, kami sudah tidak bisa apa-apa. Aktivitas mencari ikan sebagai mata pencaharian utama benar-benar tidak bisa dilakukan,” keluhnya.

Karena itu, ia berharap agar pemerintah bisa ikut memikirkan nasib puluhan nelayan yang tidak bisa melaut akibat pendangkalan sungai yang ekstrem. “Kami hanya bisa berharap semoga pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai yang keberadaannya menentukan nasib nelayan ini,” harapnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Sebelum Serahkan Uang, Nelayan Banyutowo Pati Sempat Disandera

Ilustrasi kapal akan melaut. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ilustrasi kapal akan melaut. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Nasib nahas menimpa Suharno, nelayan asal Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti. Niat untuk mencari ikan di perairan utara Laut Jawa harus berurusan dengan oknum Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), setelah dirinya ditangkap tiga orang nelayan dari Puncel yang kemudian dilaporkan ke DKP.

Suharno dinilai sudah melanggar batas mencari ikan menggunakan kapal cantrang. Ia disergap, diarak dan disandera hingga membayar uang tebusan senilai Rp 20 juta.

“Saya diminta untuk membayar Rp 20 juta, tapi saya tidak mau karena tidak punya uang. Sempat ada tawar menawar, karena saya berserta rombongan kapal saya sebanyak dua perahu tidak akan dilepaskan sebelum membayar uang. Akhirnya, saya kena Rp 4 juta per perahu. Ada dua perahu, jadi kena Rp 8 juta,” imbuhnya.

Suharno mengaku kecewa dengan insiden tersebut. Selain adanya upaya pemerasan, Suharno menyayangkan sikap sesama nelayan yang tidak punya toleransi. “Sama-sama nelayan kecil, kok tidak ada toleransi,” keluhnya.

Atas peristiwa tersebut, Suharno mengadukan ke Polres Pati. Ia berharap agar polisi segera menindaklanjuti aksi pemerasan tersebut. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Nelayan Asal Banyutowo Pati Mengaku Diperas Oknum Dislautkan

 

Ilustrasi nelayan akan melaut. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ilustrasi nelayan akan melaut. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Nelayan asal Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti Suharno mengaku diperas oleh salah seorang oknum Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Pati, setelah dirinya melaut menggunakan kapal cantrang hingga memasuki wilayah Puncel.

Kejadian bermula, saat Suharno berangkat dari Banyutowo menuju arah barat laut sekitar pukul 2.30 WIB. “Waktu itu, saya berangkat menuju arah timur. Setelah 30 menit, saya belok ke arah barat laut. Setelah sampai di timur laut Mandalika, kami menyebarkan arah kerja kami. Tiba-tiba saja saya didatangi tiga nelayan dari Puncel,” ujar Suharno kepada MuriaNewsCom, Jumat (6/11/2015).

Tanpa ditanya, Suharno mengaku ditangkap dan diminta menunjukkan alat bukti berupa tong sebagai tempat ikan. “Kami ditangkap dengan cara diarak, seolah-olah seperti maling,” imbuhnya.

Pada akhirnya, muncul oknum dari Dislautkan yang mencoba memeras Suharno sebesar Rp 20 juta, karena dinilai sudah salah dalam mengoperasikan kapalnya. Atas kejadian tersebut, Suharno akhirnya mengadu ke Kantor Dislautkan Pati dan diminta untuk diselesaikan di pihak kepolisian. (LISMANTO/KHOLISTIONO)