HNSI Jepara Yakin Pencabutan Solar Subsidi untuk Nelayan Tak Bakal Terjadi

Perahu nelayan tengah antre untuk membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. HSNI Jepara yakin pencabutan solar bersubsidi hanya sekadar wacana. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara tak menganggap serius wacana yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tentang pencabutan solar bagi nelayan.

“Saya pikir itu hanya sekadar wacana, tidak mungkin mencabut bahan bakar minyak (solar) bersubsidi untuk nelayan. Sampai hari ini kami anggap hal itu masih sebagai wacana,” ucap Ketua HNSI Jepara Sudiyatno, Rabu (16/8/2017).

Meski demikian, ia menegaskan bahan bakar bersubsidi bagi nelayan masih sangat dibutuhkan. Dirinya menyebut, organisasinya satu kata dalam urusan tersebut.

Hal tersebut juga akan dibahas pada musyawarah nasional HNSI yang akan digelar pada bulan September 2017.

“Rencananya pada bulan September kita akan menggelar Munas. Di sana akan terbuka (pembahasan isu maupun persoalan nelayan). Tapi prinsipnya, dari DPP HNSI sampai dengan DPC sikapnya sama, nelayan harus diberikan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Sudiyatno mengatakan, distribusi solar bagi nelayan di Jepara tidak bermasalah. Dirinya menyebut, dari sekitar empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN) yang ada, sudah mencukupi kebutuhan dan tidak ada kebocoran.

“SPBBN di Ujung Batu, Mlonggo, Donorojo, dan Kedung cukup melayani kebutuhan dan hanya diperuntukan bagi nelayan. Tidak ada kebocoran alias zero persen, karena nelayan kan tahu mana yang nelayan mana yang tidak. Jika harus membeli dari SPBU, pun menggunakan surat keterangan dari dinas terkait dan hal itu lebih disebabkan jika ada ketersendatan bbm,” urainya.

Editor : Ali Muntoha

Nelayan Bondo Pertanyakan Aktivitas Pengambilan Terumbu Karang di Perairan Jepara

Sejumlah pekerja UD Sumber Rezeki melakukan pengambilan karang di perairan Pantai Bondo Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan Desa Bondo, Kecamatan Bangsri mempertanyakan eksploitasi terumbu karang yang dilakukan oleh pengusaha UD Sumber Rezeki di kawasan laut sekitar desa itu.

Warga pun tak kuasa melarang, karena mereka mengantongi izin eksploitasi koral dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah.  

Nanang Cahyo Hadi koordinator kelompok pengawas masyarakat “Jixnking’s” Desa Bondo mengatakan, izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah itu bernomor 57/IV-K.11/KKH/2017.

Baca Juga: Alamak, Terumbu Karang di Pantai Bondo Jepara Dijarah Pengusaha

Di dalamnya memuat 37 jenis koral tak dilindungi yang dapat diekploitasi, berikut kuota maksimalnya. Seperti jenis base rock (unidentified scleractinian) live rock yang memiliki kuota se Jawa Tengah 100.000 buah dan hanya boleh diambil 38.166 buah.

Adapula jenis caulastrea sp yang berkuota 1.500 namun boleh ditangkap sebanyak 549 buah saja. Karena izin tersebut, ia bersama warga di Desa Bondo bingung dan tak bisa melakukan apa-apa. Padahal aktivitas telah berlangsung sejak lama.

“Maka dari itu kami ingin kejelasan, apakah boleh mengambil karang sedangkan itu tempat berkembang biak ikan. Apalagi kami ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai destinasi wisata bawah air,” ujarnya.

Kalaupun itu benar diizinkan, lanjutnya, ia berharap ada pengawasan intensif dari pihak terkait. Terlebih lagi, terumbu karang tersebut merupakan rumah bagi ikan untuk  berkembang biak. Jika itu rusak, ia khawatir jumlah ikan berkurang dan ekosistem bawah laut rusak.

“Karena itu pengawasannya bagaimana harus jelas. Soalnya kami sendiri tidak tahu jenis-jenis koral yang dapat diambil dan tidak. Wong saya tanya jenis-jenis karangnya kepada yang ambil pas waktu dipergoki dia mengaku tidak tahu,” tambah dia.

Sebelumnya, tambah Nanang, pihaknya sempat menangkap basah aktivitas tersebut di perairan sekitar PLTU Tanjung Jati B dan Ujung Pantai Bondo. Dari situ, pihak pekerja pun tak bisa menjelaskan jenis-jenis item yang dimaksud.

Editor: Supriyadi

Jalur Tangkap Ikan Penuh, Nelayan Jepara Minta Bantuan Alat

Ilustrasi nelayan kapal di Jepara memasuki Pelabuhan Ujung Batu Jepara. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jepara menilai wilayah tangkap nelayan tradisional telah penuh sesak. Saat ini jumlah nelayan yang menangkap di perairan 1-2 mil laut ada sekitar 3000. Alhasil mereka harus bersaing untuk mendapatkan ikan. 

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Penangkapan HSNI Paat Efendi. Ia menyebut, jalur tangkap tersebut tak hanya didominasi oleh nelayan dari Jepara. Nelayan dari Demak, Pati dan Rembang pun ikut mengadu nasib di wilayah tersebut. 

“Jalur tersebut menjadi sangat padat bagi nelayan yang mencari ikan. Tak ayal menimbulkan gesekan kecil, meskipun bisa diselesaikan dengan baik,” kata dia.

Dirinya berharap ada perhatian dari Pemkab Jepara, berupa bantuan alat-alat penangkap ikan. Hal itu karena, jika nelayan dengan kapal kecil berpindah ke jalur tangkap 3-4 mil dari bibir pantai, diperlukan alat yang lebih canggih karena kedalaman air laut. 

Menurutnya, peningkatan jalur tangkap akan mengurai kepadatan dan persaingan antar nelayan. Ia mengklaim, nelayan di wilayah Jepara siap untuk berpindah jalur asalkan peralatan yang dibutuhkan memadai. 

“Semakin ke tengah pasti lebih banyak ikan, sebab plankton sebagai makanan ikan kan adanya di tengah laut. Kalau nelayan saya kira sudah siap. Peningkatan jalur tangkap ke 3-4 mil laut akan kurangi kepadatan, dan masalah. Selanjutnya perlu peningkatan kemampuan dan fasilitas (dari pemerintah), jadi nggak mungkin nelayan beli sendiri tanpa bantuan, itu paling mendesak,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Biar Tak Ribet, Nelayan Jepara Ingin Layanan Perizinan Kapal Dibikin Satu Atap

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan di Jepara menginginkan layanan perizinan kapal dibuat satu atap. Karena selama ini, proses pengurusannya dianggap tidak praktis. 

“Izinnya sebenarnya mudah, tapi kantornya tidak satu atap. Seperti mengurus izin perkapalan harus pergi ke beberapa tempat, ke pelabuhan, ke Dinas Perhubungan dan dinas terkait,” tutur Kasi Penangkapan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jepara Paat Efendi. 

Ia mengungkapkan, izin administrasi kapal tersebut diperuntukan bagi kapal bertonase lebih dari 10 Gross Tonage (GT). Pengurusan syarat tersebut dikatakannya hanya setahun sekali. 

Namun demikian, dengan tidak terpusatnya tempat layanan hal itu menyita waktu nelayan. 

“Kalau seperti pengurusan STNK kan enak, jadi kantor-kantor tersebut ada perwakilannya di satu tempat. Sekali tunggu sudah selesai. Kalau sekarang memang mudah, biayanya pun sudah sesuai dan mudah. Tapi ya ribet kalau masih belum satu tempat,” imbuhnya. 

Mendengar hal itu Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berjanji akan mengakomodasi persoalan tersebut. Ia mengatakan pada tahun 2018, akan mewujudkan permintaan nelayan. 

“Kami akan membicarakan hal itu dengan dinas terkait, mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasikan,” ucap Marzuqi. 

Editor : Kholistiono

Warga Desa Nyamuk Berharap Peraturan Kapal Tradisional yang Boleh Mengangkut Penumpang Segera Diaplikasikan

Kapal nelayan melintas di Pantai Kartini. Warga Desa Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa, berharap peraturan yang membolehkan kapal rakyat tradisional mengangkut penumpang, menjadi solusi transportasi mereka. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Desa Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa, berharap peraturan yang membolehkan kapal rakyat tradisional mengangkut penumpang, menjadi solusi transportasi mereka. Hal ini lantaran belum ada sarana penyebrangan langsung dari desa mereka menuju Jepara. Sedangkan bila menumpang kapal barang, mereka sering terkena razia karena adanya pelarangan dari petugas kepolisian.

Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto menyampaikan, ketentuan kapal rakyat tradisional untuk penumpang terdapat dalam peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No HK.103/2/8/DJPL-17 tanggal 18 April 2017. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa kapal penumpang yang mengangkut atau memiliki sertifikasi untuk mengangkut penumpang berjumlah 12 orang atau lebih. 

“Kami akan segera menyampaikan peraturan ini pada Pemkab Jepara. Hal itu mengingat saat ini masyarakat di Pulau Parang dan Pulau Nyamuk Karimunjawa masih terkendala kapal penumpang,” ujarnya.  

Ia menjelaskan, prosedur perizinan kapal tradisional untuk mengangkut penumpang adalah dengan menyampaikan rancang bangun kapal ke Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Setelahnya Dirjen Perhubungan Laut akan menerbitkan sertifikasi kapal lalu Syahbandar menerbitkan izin berlayar. 

Dirinya menambahkan, untuk sertifikat keselamatan kapal rakyat penumpang akan diberikan oleh pihak Syahbandar. Surat tersebut akan berlaku selama enam bulan. Adapun selama setahun sekali, kapal wajib melakukan pelimbungan.

Kades Desa Nyamuk Sudarto menginginkan sosialisasi dan penerapan peraturan tersebut, segera dilaksanakan. Hal itu, karena hingga kini warganya masih takut menumpang kapal barang karena dicegah oleh petugas. Akibatnya, mereka harus menyeberang ke Pulau Karimunjawa terlebih dahulu, baru kemudian ke Jepara. 

“Untuk ke Jepara melalui Karimunjawa, warga juga harus menyewa kapal lagi bila akan kembali ke Desa Nyamuk. Biayanya sekitar Rp 700 ribu, padahal warga kami tidak semuanya memiliki biaya. Sedangkan bila menumpang kapal barang, hanya merogoh kocek Rp 50 ribu,” ucapnya. 

Selain menunggu sosialisasi dari pihak pemerintah, rencananya ia bersama perwakilan warga akan ke Jepara untuk bertemu dengan pihak pemkab. 

Editor : Kholistiono

Gelombang Tinggi, Nelayan di Jepara Diimbau untuk Tidak Melaut

Kondisi di perairan laut Jepara yang saat ini gelombang cukup tinggi, sekitar 1 hingga 2 meter. Untuk sementara, nelayan diimbau tidak melaut. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kondisi di perairan laut Jepara yang saat ini gelombang cukup tinggi, sekitar 1 hingga 2 meter. Untuk sementara, nelayan diimbau tidak melaut. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara mengimbau para nelayan untuk sementara tidak melaut terlebih dahulu, dikarenakan gelombang laut masih tinggi.

“Untuk meminimalkan yang tidak diinginkan, kami mengimbau kepada para nelayan untuk sementara tidak melaut, karena gelombang masih tinggi. Ini juga demi keselamatan para nelayan,” ujar Kepala BPBD Jepara Lulus Suprayitno.

Ia menyatakan, untuk saat ini, ketinggian gelombang air laut mencapai satu hingga dua meter, dengan kecepatan angin di kisaran 1 hingga 20 knot.

Dengan adanya insiden salah seorang warga yang memancing di kawasan Pulau Panjang dan tenggelam diterjang ombak ketika akan pulang menggunakan perahu, dirinya berharap nelayan untuk menghentikan aktivitas melaut untuk sementara dan menunggu kondisi cuaca normal atau membaik.

Di sisi lain, katanya, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan kepala desa terkait dengan antisipasi bencana atau penanganan bencana. “Untuk sekarang ini kita sudah mempunyai grup kepala desa sadar bencana. Sehingga di saat ada bencana atau angin kencang yang menimbulkan bencana kecil, maka mereaka akan cepat memberitahu kepada kita. Sehingga kejadian itu bisa langsung ditangani secara bersama sama,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

 

Cuaca Ekstrem, Begini Cara Penjual Ikan Mensiasati Minimnya Pasokan Ikan dari Nelayan

Salah satu penjual ikan di TPI Jepara. Karena ikan saat ini cukup sulit, mereka terkadang saling bertukar ikan dengan pedagang lainnya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu penjual ikan di TPI Jepara. Karena ikan saat ini cukup sulit, mereka terkadang saling bertukar ikan dengan pedagang lainnya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sulitnya mendapatkan pasokan ikan dari nelayan lantaran cuaca ekstrem, beberapa penjual ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) saling bertukar barang. Hal itu dilakukan, agar bisa menyediakan permintaan pembeli yang menginginkan banyak pilihan ikan.

Sulis, salah satu penjual ikan mengatakan, dirinya terkadang menukarkan barang atau ikannya kepada pedagang lainnya, supaya pembeli bisa memilih jenis ikan yang akan dibelinya.

“Kadang saya juga menukarkan ikan atau menjualkan ikan milik pedagang lainnya kepada pembeli. Sebab, para pembeli juga ingin memilih jenis ikan. Nantinya, keuntingan penjualan itu akan kita bagi dua,” katanya.

Selain itu, ikan miliknya juga terkadang dijualkan oleh pedadagang lain lantaran pedagang tersebut tak mempunyai jenis ikan yang akan dibeli oleh pelanggan atau pembeli.

“Ikan saya juga pernah dijualkan atau ditawarkan oleh pedagang lainnya kepada pelanggannya. Ya pokoknya saling tukar barang, saling menjualkan. Sebab, cuaca buruk ini memang ikan sulit didapat dan nelayan juga jarang yang melaut. Kalaupun melaut, itupun jaraknya hanya dekat saja. Sehingga hasilnya kurang banyak,” paparnya.

Dengan adanya kondisi semacam itu, para penjual ikan juga mendaparkan pasokan ikan dari nelayan dengan cara disamaratakan. “Kita membelinya juga disamaratakan. Supaya, tidak ada pengepul yang membeli barang dari nelayan dengan jumlah yang besar atau dimonopoli,” ungkapnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, rata-rata ikan yang dijual saat ini, yakni jenis cumi-cumi, tempurungan dan udang. Untuk jenis ikan lainnya cukup sulit didapat.

Editor : Kholistiono

Fornel Jepara Dorong Pemerintah Buat Perda Turunan UU Nomor 7 Tahun 2016

Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Kelompok Nelayan (Fornel) Jepara Utara  bersama Gusdurian setempat menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. (Istimewa)

Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Kelompok Nelayan (Fornel) Jepara Utara  bersama Gusdurian setempat menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Kelompok Nelayan (Fornel) Jepara Utara  bersama Gusdurian setempat menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. Mereka diterima langsung oleh SKPD melalui audiensi di kantor Bupati Jepara.

Nelayan menyampaikan aspirasi terkait munculnya Undang-Undang  No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan yang baru-baru ini disahkan oleh Pemerintah Pusat. Masyarakat mendorong untuk segera dilakukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara.

Ada delapan poin yang disampaikan nelayan untuk menjadi pertimbangan pemerintah ketika mulai menyusun Peraturan Daerah yaitu  lingkungan, prasarana dan sarana produksi perikanan, kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan dan pembudidaya ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemitraan usaha perikanan,  kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta poin kedelapan kelembagaan nelayan dan pembudidayaan.

Nelayan berharap dan menekankan poin pada pemerintah untuk segera melakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mencari asuransi bagi nelayan ketika terjadi bencana kecelakaan.

“Nelayan tidak lepas dari risiko kecelakaan dari faktor bencana alam, kami mengharapkan pemerintah menyiapkan kerja sama dengan pihak ketiga yang menjamin keselamatan” ujar Sholikul Hadi selaku Ketua Fornel Jepara Utara.

Editor : Akrom Hazami

 

Nelayan Karimunjawa Dukung Larangan Jaring Cantrang Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Karimunjawa, pada Selasa (6/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Karimunjawa, pada Selasa (6/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Mayoritas nelayan yang ada di Kepulauan Karimunjawa, Jepara menyatakan sepakat untuk menolak kehadiran jaring cantrang di wilayah perairan Karimunjawa, meskipun untuk perairan pantai utara Jawa mendapatkan dispensasi sampai tahun 2016 ini.

Dukungan ini muncul dalam temu Wicara antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti dengan nelayan Karimunjawa setelah menteri memaparkan kerusakan ekosistem akibat jaring cantrang, dan penangkapan ikan dengan menggunakan apotas yang merusak terumbu karang. “Bila penangkapan model seperti ini terus dilakukan dapat dipastikan ikan dengan nilai ekonomis tinggi akan menghilang dari perairan Karimunjawa,” ujar Susi Pujiastuti di Karimunjawa pada Selasa (6/9/2016), melalui rilis yang diterima MuriaNewsCom, Kamis (8/9/2016).

Di samping itu, jika terumbu karang Karimunjawa rusak, baik akibat penangkapan dengan apotas maupun akibat ulah para wisatawan, Karimunjawa akan tidak menarik. Sebab kekuatan utama Karimunjawa menurut menteri ini ada di bawah lautan.

“Karena itu saya sarankan agar nelayan dan masyarakat Karimunjawa membuat Siskamling Laut secara swadaya. Biayanya iuran bersama. Usir penangkapan ilegal di Karimunjawa demi masa depan kawasan ini. Tapi ingat jangan sampai main hakim sendiri,” kata Susi.

Dari tiga tokoh nelayan yang menyampaikan aspirasinya, seperti Musrokan, Sumarto, dan Abdul. Mereka meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas jaring cantrang yang masih saja sering menjalankan aksinya di perairan Karimunjawa. Mereka juga sepakat untuk mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk melarang penggunaan jaring cantrang.

Di samping itu mereka juga meminta para pemandu perjalanan untuk benar benar mengamankan dan melestarikan terumbu karang yang ada diberbagai perairan Karimunjawa. “Berdasarkan pengamatan kami, banyak terumbu karang yang rusak karena diinjak oleh wisatawan,” ujar Abdul dari Desa Kemujan, Karimunjawa.

Sementara itu saat snorkling di seputar perairan pulau menjangan, Susi menyatakan kekagumannya pada perairan Karimunjawa. Ia meminta agar warga dan nelayan terus menjaga dan terus melestarikannya. “Keindahan bawah laut adalah masa depan Karimunjawa. Karena itu jangan rengut apa yang menjadi hak anak anak kita,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

5 Janji Menteri Susi untuk Nelayan Jepara

menteri susi 2

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau lokasi budidaya udang di BBPBAP Jepara, Senin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkunjung ke wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Senin (5/9/2016). Dalam kesempatan tersebut, Susi menyempatkan diri bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar acara temu wicara dengan para nelayan dan petani tambak garam di Kecamatan Kedung, Jepara.

Pada momen tersebut, Susi mendapatkan banyak pertanyaan baik dari nelayan maupun petani tambak garam. Hampir semua pertanyaan yang dilontarkan ke Susi dijawab dengan tegas. Sejumlah janji pun disampaikan kepada para nelayan dan petani tambak garam.

Pertama, Susi akan memberikan tambahan bantuan alat tangkap ikan sebagai ganti alat tangkap cantrang. Sebab, satu alat tangkap pengganti cantrang hanya dioperasionalkan dua orang sedangkan cantrang dioperasionalkan sembilang orang.

“Ya kalau ada sembilan dan baru dua yang dapat pekerjaan, ditambah lagi alat tangkapnya,” kata Susi kepada ratusan warga di kawasan perumahan nelayan di Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Jepara.

Kedua, bahwa bagi nelayan yang ingin menambah alat tangkap ikan bisa pinjam uang ke bank, dengan bunga ringan. Meski pemerintah telah memutuskan bunga bank untuk nelayan sebesar 9 persen, ia meminta agar pihak bank bisa memberikan pelayanan khusus bagi nelayan Jepara.

“Kasih tujuh persen sajalah khusus Jepara. Paling tidak seberapa, kalau cuma untuk seribu nelayan dan setiap nelayan sekitar Rp 25 juta. Alat tangkap yang bagus itu penting agar ikan yang didapat juga bagus. Nanti SMS saya, menghadap ke kantor bank dan bilang disuruh bu Menteri dan pak Gubernur,” terang Susi.

Ketiga, perusahaan garam bisa membuka cabang di Kabupaten Jepara supaya mampu menaikkan harga garam di Jepara yang selama ini masih rendah. Keempat, Susi juga berjanji akan membuatkan SPBN untuk para nelayan sebanyak dua unit di dua tempat yang berbeda.

“Saya maunya memberi bantuan satu SPBN, tetapi yang minta ada empat. Jadi ya kita kasih dualah ya. Nanti ditempatkan di dua titik yang paling ramai. Pembangunannya kalau bisa tahun ini satu, dan satu lagi tahun depan. Kalau tidak bisa ya dua-duanya tahun depan,” tandasnya.

Kelima, Susi juga akan memberikan bantuan kapal melalui koperasi nelayan. Pihaknya saat ini memiliki dan membuat kapal kecil berupa kapal fiber dan kapal besi.

Sementara itu,  salah satu petani tambak garam, Sokib mengatakan, sudah lima tahun ini petani tambak garam diperhatikan oleh pemerintah. Pihaknya sangat berterima kasih. Ia berharap agar segera ada perusahaan garam di Kabupaten Jepara.

“Mudah-mudahan ada perusahaan garam di Jepara. Harga garam paling rendah di Jateng karena di Jepara tidak ada perusahaan garam, kalau di pati dan rembang banyak dan dari Jepara larinya ke sana,” katanya.

Sedangkan salah satu nelayan cantrang, Suradi mengatakan bingung dengan persoalan alat tangkap ikan.  Pasalnya, cantrang yang ia miliki diganti dengan alat tangkap ikan lain. Padahal cantrang dioperasikan sembilan ABK, sedangkan alat tangkap lain cukup hanya dua ABK.

“Kelompok kami ada 23 anggota kelompok cantrang Jepara. Kami punya 12 cantrang, dan masing-masing cantrang dengan ABK sembilang orang. Nah kalau alat tangkap yang baru hanya dioperasionalkan dua orang, yang tujuh orang bagaimana,” ucapnya.

Para nelayan dan petani tambak garam di Kabupaten Jepara berharap agar semua janji maupun rencana Menteri Susi dapat direalisasikan. Sehingga harapan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dapat terwujud.

Editor : Akrom Hazami

Menteri Susi Pantau Tambak Garam di Jepara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat produksi garam di di Kecamatan Kedung, Jepara, Senin (5/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat produksi garam di di Kecamatan Kedung, Jepara, Senin (5/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti melakukan kunjungan kerja di Jepara. Menteri dengan gaya nyentrik ini tiba di Kota Ukir bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menggunakan helikopter, Senin (5/9/2016).

Usai mendarat di wilayah Jepara Kota, Susi bersama rombongan langsung mendatangi kawasan tambak garam di Kecamatan Kedung Jepara. Selain didampingi Gubernur, Susi juga didampingi Wakil Bupati Jepara Subroto beserta sejumlah instansi terkait baik tingkat pusat maupun kabupaten.

Susi menyempatkan untuk melihat-lihat lahan tambak garam di Desa Tanggultlare, Kecamatan Kedung. Selanjutnya, Susi ke kawasan perumahan nelayan di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung.

Di kawasan perumahan nelayan, Susi juga melakukan kegiatan temu wicara dengan para nelayan dan petani garam yang ada di Kecamatan Kedung. Selain Susi yang menjadi pembicara juga Gubernur Ganjar Pranowo. Sedangkan sebagai moderator adalah Wabup Subroto.

Antusiasme warga sekitar sangat besar dengan kehadiran Menteri Susi. Dalam kesempatan ini, Menteri Susi juga memberikan sejumlah bantuan kepada nelayan dan petani garam. Tidak hanya untuk Kabupaten Jepara, tetapi juga beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

“Permohonan kepada saya untuk hadir di Jepara sudah setahun lalu tetapi saya baru bisa hadir sekarang. Sebab Indonesia sangat luas, saya harus keliling,” kata Susi mengawali pembicaraan di acara tersebut.

Editor : Akrom Hazami

Urus Dokumen Pengukuran Kapal, Nelayan Jepara Disarankan Kolektif

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diberlakukannya pengukuran kapal untuk melengkapi dokumen kepemilikan kapal. Nelayan di Kabupaten Jepara diminta tidak perlu risau dan khawatir. Selain prosesnya mudah dan gratis, pihak UPP Syahbandar juga menyarankan agar pengurusan dilakukan secara kolektif.

”Kalau bisa kolektif lah, agar tidak begitu kerepotan. Nelayan bisa menunjuk tokohnya untuk mengurusnya mulai dari awal sampai akhir. Sebab, yang dibutuhkan adalah legalitasnya termasuk beberapa tanda tangan dari pihak Desa maupun Kecamatan,” ujar Kepala UPP Syahbandar, Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, ketika kolektif tentu saja pengurusan lebih cepat dan tidak terlalu repot ketika meminta tanda tangan. Selain itu, petugas dari Syahbandar juga bisa sekali datang untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa kapal.

”Petugas pengukurnya kan memang hanya ada satu. Kalau kolektif tentu saja lebih cepat. Selain memudahkan kami juga memudahkan para pemilik kapal,” terangnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Nelayan Jepara Keluhkan Minimnya Bantuan Ketika Ada Musibah

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan di Kabupaten Jepara yang tergabung dalam forum nelayan (fornel) Jepara utara mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah. Khususnya bagi nelayan yang terkena musibah seperti kecelakaan laut.

Salah satu anggota Fornel Jepara Utara, Sholihul Huda mengatakan, nelayan di Jepara dalam beberapa waktu terakhir ini merasakan Dinas tidak responsive dalam memberikan bantuan kepada nelayan yang terkena musibah. Justru bantuan datang dari pihak lain.

”Kondisi ini berbeda dengan lima tahun lalu. Dulu meski anggaran sedikit, nelayan bisa menerima bantuan saat mengalami musibah,” ujar Sholikul kepada MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, bantuan sangat dibutuhkan para nelayan ketika mengalami musibah. Misalnya ketika terjadi kecelakaan laut, kapal rusak dan lainnya. Tentu saja nelayan sangat membutuhkan bantuan karena nelayan kebanyakan hanya mengandalkan hasil laut.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dislutkan Jepara Achid Setiawan mengemukakan, saat ini memang tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Akibatnya, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan kepada nelayan.
“Kami tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan kebencanaan. Jika kami maksa, maka regulasinya sangat banyak yang harus dilalui,” kata Achid.

Selama ini, lanjut Achid, bantuan dari pusat maupun provinsi untuk kelautan maupun perikanan, lebih banyak ke infrastruktur. Itu pun ditangani instansi lain. Adapun bantuan yang langsung turun ke dinasnya, lebih banyak berupa barang.

”Bantuan ini pun kerap tak sesuai kebutuhan nelayan. Untuk bantuan korban laka laut, memang tidak ada. Kita ambil dari mana,” katanya.

Editor: Supriyadi

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Perairan Jepara

 

f-Mayat

 MuriaNewsCom, Jepara – Mayat tanpa identitas ditemukan nelayan di perairan Jepara, tepatnya di jarak tiga mil dari bibir Pantai Desa Bandung Harjo, Kecamatan Donorojo, Jepara. Mayat tersebut kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RA Kartini Jepara.

Paur Humas Polres Jepara Iptu Sutikno mengatakan, mayat tersebut ditemukan kelompok nelayan yang sedang berangkat melaut sekitar pukul 17.00 WIB pada Selasa (26/4/2016). Awalnya, mayat tersebut dikira hanya sebuah boneka yang mengambang di tengah laut. Namun, saat didekati ternyata mayat manusia.

“Kemudian mayat tersebut diangkat ke atas perahu, dan dibungkus plastik, lalu dibawa ke dermaga di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo. Penemuan mayat ini juga dilaporkan ke Polsek Donorojo,” ujar Sutikno kepada MuriaNewsCom, Rabu (27/4/2016).

Menurutnya, tindakan awal yang dilakukan adalah tindakan medis oleh bidan desa setempat. Kemudian dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Kelet. Tak lama kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB mayat dilarikan ke RSUD RA Kartini Jepara untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut.

“Ciri-ciri mayat mengenakan kaos berwarna biru tua, mengenakan celana pendek berwarna coklat. Usianya sekitar 50 sampai 60 tahun dengan tinggi 158 sentimeter,” ungkapnya.

Sementara, kondisi fisik mayat sudah rusak parah alias membusuk. Dimungkinkan, mayat telah meninggal dunia sekitar empat hari lalu, sehingga fisiknya sudah tidak dapat dikenali lagi. Saksi-saksi yang telah dimintai keterangan adalah Slamet dan Sutar. Keduanya merupakan nelayan asal Desa Bandungharjo.

Editor : Kholistiono

 

Perairan Jepara Kerap Jadi ‘Rebutan’ Nelayan, Ini Alasannya

Warga sedang melintas di area tempat sandaran kapal di Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Warga sedang melintas di area tempat sandaran kapal di Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Wilayah perairan Jepara ternyata menjadi salah satu area yang favorit bagi sebagian nelayan dari luar daerah. Bahkan, mereka kerap “berebut” wilayah mencari ikan di perairan utara Jawa Tengah tersebut.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno menjelaskan, banyaknya nelayan luar daerah yang masuk mencari ikan di perairan Jepara, lantaran area tersebut memiliki klorofil yang banyak. Selain itu, terumbu karang juga masih terjaga dengan baik.

“Kondisi itu yang membuat jumlah ikan juga masih melimpah. Sehingga banyak nelayan dari luar daerah yang mencari ikan hingga masuk di perairan Jepara,” ujar Sudiyatno kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, dengan alasan itu, tak ada reaksi apapun dari nelayan Jepara berkait dengan penerapan aturan kebijakan pelarangan jaring cantrang oleh pemerintah, serta aturan lain yang membuat nelayan di daerah lain bergejolak. Sebab, nelayan di Jepara meyakini kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk melindungi ekosistem laut dan demi kebaikan jangka panjang.

“Di Jepara tak ada cantrang. Ikan melimpah dan cukup ditangkap dengan alat yang tak merusak lingkungan. Dengan hasil selama ini, ikan tangkapan nelayan sudah bisa mencukupi kebutuhan warga Jepara,” ungkapnya.

Dia berharap, aturan pelarangan cantrang diterapkan secara sungguh-sungguh. Hal itu untuk menghindari gesekan antara nelayan pemakai cantrang dan tidak. Menurutnya, memang ada kecemburuan nelayan yang tak gunakan jaring cantrang. Di satu sisi, ada aturan yang dilanggar tapi dibiarkan. Di sisi lain, ada ketimpangan jumlah tangkapan.

Editor : Kholistiono

Nelayan Jamin Tak Ada Jaring Cantrang di Laut Jepara

Beberapa perahu nelayan sedang bersandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Beberapa perahu nelayan sedang bersandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara menjamin tak ada pemakaian jaring cantrang di perairan utara Jawa Tengah, Jepara. Sebab, mereka sadar, bahwa penggunaan jaring cantrang dapat merusak ekosistem laut.

Tentu saja, hal itu menjadi respon positif terhadp aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan alat tangkap tersebut. Itu yang disampaikan oleh salah seorang nelayan di Jepara bernama Rahmad saat berbicara langsung kepada Menteri Susi via handphone yang disambungkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pada Sabtu (16/4/2016) lalu.

Ketua HNSI Jepara Sudiyatno mengatakan, sejak aturan pelarangan cantrang mulai diterapkan oleh pemerintah, nelayan Jepara nyaris sudah tak ada yang menggunakannya. Selain memang kesadaran nelayan jika jaring tersebut merusak ekosistem laut, juga didukung dengan kemampuan kapal dan kebiasaan melaut nelayan Jepara.

“Hampir tak mungkin memakai jaring cantrang, karena mayoritas kapal nelayan Jepara berukuran kecil. Selain itu, nelayan Jepara melaut dalam waktu singkat, maksimal melaut selama 24 jam saja. Tidak sampai berpekan-pekan atau berbulan-bulan,” ujar Sudiyatno, Selasa (19/4/2016).

Menurutnya, pemakaian jaring cantrang di perairan Jepara justru banyak dilakukan oleh nelayan luar daerah. Tapi saat ini, sudah banyak berkurang lantaran nelayan Jepara sendiri aktif memberikan peringatan kepada nelayan pemakai cantrang tersebut.

“Jika bersaing dengan nelayan pemakai cantrang, nelayan kami jelas kalah. Hasil yang didapatkan akan sangat sedikit. Hanya kami beriperingatan. Tak ada tindakan berlebihan. Itu demi keadilan bagi nelayan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Kapal Nelayan di Jepara Banyak yang Belum Diverifikasi Ulang

f-upload jam 12, kapal (e)

Ratusan kapal bersandar bersandar di muara sungai (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kapal milik nelayan di Kabupaten Jepara ternyata masih banyak yang belum diverifikasi ulang. Pihak Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar Jepara mencatat, masih ada sekitar 50 persen yang belum diverifikasi atau belum dilakukan pengukuran ulang kapal.

“Kami melakukan pengukuran ulang kapal nelayan. Sampai saat ini, sudah 50 persen kapal yang selesai diverifikasi, sisanya belum,” ujar Syahbandar Jepara Suripto, Jumat (8/4/2016).

Menurut dia, sesuai dengan arahan dan aturan yang ada, pengukuran ulang tersebut meliputi pengukuran badan kapal. Apakah sesuai dengan dokumen yang diajukan atau tidak.

“Semua kapal yang ada di Jepara harus diukur ulang. Ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, setelah dilakukan pengukuran ulang terhadap sejumlah kapal, ditemukan kapal nelayan yang sudah dimodifikasi. Sehingga, hal tersebut mengubah ukuran badan kapal.

“Pengukuran ulang ini berkait dengan kapasitas kapal atau gross tonage (GT). Apakah GT-nya sesuai dengan ukuran kapal atau tidak,” kata Suripto.

Dia juga mengemukakan, pengukuran ulang kapal, berkaitan dengan GT kapal. Apalagi sebelumnya juga pernah ditemukan pelanggaran besaran GT tidak sesuai dengan objek aslinya.

“Misalnya dilaporkan kapal mempunyai GT sekian, namun saat dicek di lapangan itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan,” katanya.

Dia menambahkan, perbedaan laporan itu, membuat pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Sebab, lebih besar GT yang dimiliki satu kapal, pajaknya lebih besar.

“Jika GT kapal tidak sesuai dengan yang dilaporkan, sama saja mereka merugikan negara. Pajak yang dibayarkan juga lebih sedikit,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Ternyata, Nelayan Jepara Lebih Pro Menteri Susi

Nelayan di Jepara sedang mencari ikan di perairan setempat. Di Jepara, nelayan lebih menerima kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruzzaman)

Nelayan di Jepara sedang mencari ikan di perairan setempat. Di Jepara, nelayan lebih menerima kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruzzaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Berbeda dengan nelayan yang berada di Kabupaten Rembang dan Pati yang menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, nelayan di Kabupaten Jepara ternyata lebih pro pada kebijakan sang menteri.

Nelayan di sana, lebih menerima saja sejumlah kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi. Bagi nelayan Jepara, yang terpenting ada kejelasan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno. Menurutnya, pihaknya memastikan tak ada gelombang penolakan dari nelayan Jepara, terkait dengan sejumlah kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

”Nelayan Jepara dipastikan tidak terpengaruh dengan aksi penolakan dari nelayan di sejumlah daerah,” ujar Sudiyatno, kepada MuriaNewsCom, Kamis (7/4/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, nelayan Jepara justru menginginkan agar ada kejelasan mengenai kebijakan KKP. Informasi yang pihaknya terima, sejumlah kebijakan akan diterapkan akhir tahun atau awal 2017 nanti.

”Yang penting bagi kami ada kejelasan. Semoga saja informasi itu benar dan segera diterapkan kebijakan yang telah dikeluarkan,” ungkapnya.

Sudiyatno menerangkan, jika aturan tersebut tidak ditegakkan, maka akan ada kecemburuan dari nelayan Jepara. Mengenai pelarangan penggunaan jaring cantrang misalnya, nelayan Jepara sudah mentaati aturan tersebut.

Tapi di sisi lain, nelayan luar Jepara yang mencari ikan di wilayah sekitar pantai Jepara masih menggunakannya. Inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan.

”Tentu kawan-kawan nelayan akan cemburu. Sebab mereka hanya memakai jaring biasa. Cemburu karena tangkapan jelas akan lebih banyak dikeruk oleh nelayan pemakai jaring cantrang,” imbuhnya.

Editor: Merie

Ini Nilai Rupiah Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Sudiyatno mencatat, hasil tangkapan sepanjang Maret mencapai 500 ton lebih. Sedangkan pada Januari hanya mencapai 281 ton lebih dan 158 ton lebih selama Februari. Total nilai hasil tangkapan nelayan selama Januari dan Februari mencapai Rp 1,6 miliar lebih.

“Rp 1 miliar lebih pada Januari dan Rp 514 juta pada Februari. Sehingga nilai tangkapan selama Maret juga mengalami peningkatan. Meski demikian, jika dirupiahkan tidak mesti bisa naik dua kali lipat. Sebab saat Januari dan Februari, harga ikan memang tinggi,” ujar Sudiyatno, Kamis (31/3/2016).

Sudiyatno mengungkapkan jika hasil laut nelayan sebanyak itu tak hanya didapatkan dari hasil melaut nelayan Jepara sendiri. Tapi juga nelayan luar daerah yang menjual hasil tangkapannya di sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jepara. Khususnya TPI Ujungbatu.

“Untuk wilayah Jepara sendiri, jumlah tangkapan ratusan ton tersebut sudah mencukupi kebutuhan warga. Baik langsung dijual, maupun untuk diolah kembali,” katanya.

Dijelaskan pula, jumlah tangkapan tersebut tidak didapatkan oleh nelayan dengan menggunakan jaring cantrang. Hanya sebagian kecil nelayan Jepara yang memakai jaring cantrang. Itupun menggunakan cantrang manual.

“Rol paling panjang hanya 60 meter. Tapi sudah jarang digunakan mengingat ada aturan dari kementerian terkait,” ungkapnya.

Dia menambahkan, setelah beberapa waktu lalu terjadi musim baratan dan sejumlah nelayan tak dapat melakukan aktivitas melautnya. Kini situasi berangsur normal, dengan banyaknya nelayan yang sudah mencari ikan. Apalagi musim baratan kemarin memang tak seganas musim baratan tahun lalu.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Wow, 500 Ton Ikan Ditangkap Nelayan Jepara 

Wow, 500 Ton Ikan Ditangkap Nelayan Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi (beritadaerah)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tangkapan ikan nelayan di Jepara capai 500 ton di sepanjang Maret 2016. Itu menunjukkan hasil positif nelayan, dalam beberapa waktu terakhir.

Setelah beberapa waktu lalu terjadi musim baratan dan sejumlah nelayan tak dapat melakukan aktivitas melautnya. Kini situasi berangsur normal, yaitu dengan banyaknya nelayan yang sudah mencari ikan. Apalagi musim baratan kemarin memang tak seganas musim baratan tahun lalu.

Hal itu seperti yang diungkapkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Sudiyatno. Menurut dia, jumlah ikan hasil tangkapan nelayan Jepara sepanjang Maret mulai normal. Hal itu lantaran kondisi perairan yang tak lagi seganas saat musim baratan selama Januari hingga Februari.

“Hasil tangkapan selama Maret lebih dari dua kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujar Sudiyatno, Kamis (31/3/2016).

Sudiyatno menerangkan, dari informasi yang didapatkan dari sejumlah nelayan, kondisi perairan memang sudah berangsur membaik. Cuaca buruk yang berimbas pada tingginya gelombang, masih terjadi pada pertengahan Maret. Menjelang akhir Maret, cuaca normal. Meski memang beberapa kali terjadi hujan.

“Hanya beberapa kali turun hujan di laut. Tapi tak berimbas pada tingginya gelombang,” tandas dia.

Pihaknya mencatat, hasil tangkapan sepanjang Maret mencapai 500 ton lebih. Sedangkan pada Januari hanya mencapai 281 ton lebih dan 158 ton lebih selama Februari.

Sudiyatno mengungkapkan jika hasil laut nelayan sebanyak itu tak hanya didapatkan dari hasil melaut nelayan Jepara sendiri. Tapi juga nelayan luar daerah yang menjual hasil tangkapannya di sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jepara. Khususnya TPI Ujungbatu. Untuk wilayah Jepara sendiri, jumlah tangkapan ratusan ton tersebut sudah mencukupi kebutuhan warga. Baik langsung dijual, maupun untuk diolah kembali.

Editor : Akrom Hazami

Lagi, Nelayan asal Jepara Tenggelam, Dua Hari Baru Ditemukan

Perahu nelayan yang hilang ketika diamankan warga dan petugas. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Perahu nelayan yang hilang ketika diamankan warga dan petugas. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Peristiwa nahas kembali terjadi di Kabupaten Jepara. Kali ini giliran seorang nelayan asal Desa Teluk Awur bernama Multazam (52) tenggelam di perairan Jepara. Multazam sempat menghilang dan baru ditemukan dua hari kemudian pada, Senin (29/2/2016) sekitar pukul 07.00 WIB. Korban diketahui hilang sejak peristiwa tenggelamnya pada Sabtu (27/2/2016) pagi.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, Multazam dikabarkan hilang saat hendak berbalik setelah melaut di sekitar pulau Karang Bokor Jepara pada Sabtu pagi. Saat itu dia bersama tiga nelayan lainnya yakni, Mulyadi (40), Sodikin (40) dan Salim (50) dengan membawa perahu masing-masing.

”Mereka pergi bersama untuk mencari rajungan pada pukul 7 pagi, menggunakan perahu masing-masing. Karena cuaca makin memburuk dimana hujan deras dan angin kencang, pada pukul 10.00 ke empatnya segera memutuskan untuk kembali,” ujar Koordinator Pos SAR Jepara, Agung Hari Prabowo, Senin (29/2/2016).

Lebih lanjut dia menceritakan, ditengah perjalanan, tepatnya di 4 mil sebelum pulau Karang Bokor atau 7 mil dari pantai Kartini Jepara, tiba-tiba ombak besar menghantam perahu Mulyadi dan Multazam dan langsung terbalik. Sedangkan perahu Sodikin dan Salim berhasil menepi.

Beruntung bagi Mulyadi, ia selamat karena memakai life jacket (pelampung). ”Di perahu Multazam sebenarnya ada pelampung, tapi saya tidak tau apakah dia pakai atau tidak,” ungkap kesaksian Mulyadi.
Basarnas Pos SAR Jepara yang menerima informasi adanya nelayan yang hilang tersebut segera melakukan pencarian. ”Kami mengerahkan Rigid Inflatable Boat (RIB ) untuk segera melakukan pencarian,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, Lulus Suprayitno mengatakan, korban ditemukan pagi tadi Senin (29/2/2016). Proses pencarian dilakukan bersama-sama oleh tim SAR gabungan, termasuk BPBD Jepara.
”Proses pencarian lama karena cuaca buruk. Korban ditemukan di dekat dermaga kampus Undip Teluk Awur,” imbuh Lulus.

Editior : Titis Ayu Winarni

Nelayan Jepara Peroleh Bantuan Beras 500 Kuintal Lebih

Bantuan berupa beras kepada nelayan secara simbolis diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Selasa (23/2/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bantuan berupa beras kepada nelayan secara simbolis diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Selasa (23/2/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bantuan berupa beras kepada nelayan secara simbolis diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Selasa (23/2/2016).

Bantuan beras, berasal dari Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Jepara 34.000 kg, Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara sebanyak 14.200 kg beras yang berasal dari sisa tahun 2015 sebanyak 6000 kg dan beras cadangan beras paceklik 2016 sebanyak 8.200 kg serta bantuan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.390 kg.

Kepala HNSI Kabupaten Jepara Soedijatno Rs, mengatakan, volume beras yang disalurkan untuk nelayan sebanyak 56.590 kilogram. Bantuan itu diperuntukkan bagi 11.318 nelayan, yang saat ini sedang kesulitan melaut akibat ombak besar.

”Diharapkan, dengan adanya bantuan beras tersebut, beban ekonomi nelayan yang sedang mengalami paceklik bisa terkurangi,” kata Sudiyatno pada acara penyerahan secara simbolis di ruang kerja Wakil Bupati Jepara.

Selain beras, Pemerintah Kabupaten Jepara juga berencana memberikan pelatihan kepada para istri nelayan. Dengan memiliki keterampilan, diharapkan mereka bisa ikut bekerja dan membantu perekonomian keluarga, pada saat para suami tidak bisa melaut karena ombak besar.

”Selain itu juga diberikan bantuan mesin pengolahan ikan untuk membantu nelayan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan,” kata Wabup Subroto.

Ia mengatakan mesin pengolah ikan tersebut diserahkan kepada HNSI Kabupaten Jepara waktu dekat ini. Bantuan mesin pengolahan ikan tersebut diharapkan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Dia menambahkan, saat ini, kondisi perekonomian nelayan tradisional sangat memprihatinkan dan mereka tidak mampu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. ”Jangan sampai ikan-ikan nelayan itu tidak memiliki nilai jual. Karena itu, menjadi tujuan program ini,” katanya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Nelayan Jepara Peroleh Bantuan Beras 500 Kuintal Lebih

Bantuan berupa beras kepada nelayan secara simbolis diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Selasa (23/2/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bantuan berupa beras kepada nelayan secara simbolis diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Selasa (23/2/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bantuan berupa beras kepada nelayan secara simbolis diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, Selasa (23/2/2016).

Bantuan beras, berasal dari Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Jepara 34.000 kg, Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara sebanyak 14.200 kg beras yang berasal dari sisa tahun 2015 sebanyak 6000 kg dan beras cadangan beras paceklik 2016 sebanyak 8.200 kg serta bantuan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.390 kg.

Kepala HNSI Kabupaten Jepara Soedijatno Rs, mengatakan, volume beras yang disalurkan untuk nelayan sebanyak 56.590 kilogram. Bantuan itu diperuntukkan bagi 11.318 nelayan, yang saat ini sedang kesulitan melaut akibat ombak besar.

”Diharapkan, dengan adanya bantuan beras tersebut, beban ekonomi nelayan yang sedang mengalami paceklik bisa terkurangi,” kata Sudiyatno pada acara penyerahan secara simbolis di ruang kerja Wakil Bupati Jepara.

Selain beras, Pemerintah Kabupaten Jepara juga berencana memberikan pelatihan kepada para istri nelayan. Dengan memiliki keterampilan, diharapkan mereka bisa ikut bekerja dan membantu perekonomian keluarga, pada saat para suami tidak bisa melaut karena ombak besar.

”Selain itu juga diberikan bantuan mesin pengolahan ikan untuk membantu nelayan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan,” kata Wabup Subroto.

Ia mengatakan mesin pengolah ikan tersebut diserahkan kepada HNSI Kabupaten Jepara waktu dekat ini. Bantuan mesin pengolahan ikan tersebut diharapkan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Dia menambahkan, saat ini, kondisi perekonomian nelayan tradisional sangat memprihatinkan dan mereka tidak mampu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. ”Jangan sampai ikan-ikan nelayan itu tidak memiliki nilai jual. Karena itu, menjadi tujuan program ini,” katanya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Tak Hanya Nelayan, Semua Warga Diminta Waspada Terkait Ancaman Bencana di Musim Hujan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Lulus Suprayitno (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Lulus Suprayitno (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ancaman bencana alam di musim hujan ini tidak hanya kepada nelayan yang berlayar dilaut. Warga di daratan juga diminta untuk lebih waspada. Apalagi, saat ini cuaca tak menentu dan sulit diprediksi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Lulus Suprayitno menjelaskan, pihaknya mengkhawatirkan bencana di darat seperti banjir bandang di wilayah Jepara. Karena, dengan cuaca yang saat ini sulit diprediksi, maka kemungkinan warga kurang siap.

“Saat ini cuaca sulit diprediksi, sehingga ancaman datangnya bencana mendadak pun semakin besar. Untuk itu, kami imbau kepada semua warga harus lebih waspada,” ujar Lulus kepada MuriaNewsCom, Sabtu (23/1/2016).

Menurut dia, sejak Desember hingga jelang akhir Januari ini, hujan yang mengguyur Jepara belum merata. Hujan hanya di sebagian wilayah, tapi di bagian wilayah lainnya tidak diguyur hujan. Selain itu, lokasi hujan cenderung berganti-ganti. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi labil dan akan mudah ikut tergerus aliran air.

“Cuaca yang tidak bisa diprediksi menjadikan warga kurang waspada. Dimungkinkan warga akan menganggap remeh hujan yang turun, mengingat pengalaman beberapa bulan tidak membahayakan. Untuk itu, kami mengimbau waspada sebagai upaya mengingatkan kepada warga,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, antisipasi dari relawan sendiri kemungkinan sedikit terganggu. Sebab, meski di sebagian kawasan lain tidak hujan, tapi ternyata di lereng Pegunungan Muria Jepara hujan deras dan menyebabkan banjir bandang maupun longsor.

“Untuk relawan BPBD sendiri, solusinya memang kami tuntut untuk selalu bersiaga. Tapi yang kami khawatirkan adalah kewaspadaan warga, karena terkait dengan keselamatan jiwa,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono 

Musim Baratan Mundur Disebut Untungkan Nelayan

Ratusan perahu nelayan di Jepara saat berlabuh (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Ratusan perahu nelayan di Jepara saat berlabuh (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

JEPARA – Puncak musim hujan dan juga musim baratan dipastikan mundur dari prediksi sebelumnya. Faktanya, sampai saat ini intensitas hujan masih belum tinggi. Kondisi ini disatu sisi mengkhawatirkan karena cuaca tak menentu, namun disisi lain justru menguntungkan bagi para nelayan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno menjelaskan, belum adanya gelombang tinggi tersebut diakuinya mengutungkan nelayan Jepara. Sebab, sejak akhir tahun hingga pertengahan Januari ini nelayan masih bisa melaut. Stok ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Ujungbatu pun masih aman. Bongkar muat hasil laut pun masih berjalan tiap hari.“Alhamdulillah, hasil tangkapan nelayan Jepara melimpah,” ucapnya.

Selain itu, masih lancarnya proses melaut menyebabkan bantuan beras bagi nelayan yang biasanya tak bisa melaut akibat musim baratan juga belum dibagikan. Untuk beras bantuan ini, HNSI sendiri meminta beras sebanyak 56,5 ton yang akan dibagikan kepada 11.800 nelayan di Jepara.

“Kami harap nelayan jangan lengah. Sebaiknya tetap pantau kondisi cuaca berdasarkan arahan dari Syahbandar maupun BMKG, dan stasiun radio yang ada,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono