Tunggu Minibus Baru, Belasan Mobil Dewan yang  Dikandangkan Masih Bisa Digunakan

Mobil dinas anggota dewan dikandangkan. Mereka akan mendapat ganti berupa tunjangan transportasi Rp 8 juta per bulan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus mengusulkan tiga mobil minibus untuk menunjang kinerjanya tahun depan. Sambil menunggu minibus anyar, belasan mobil dinas milik pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang sudah dikembalikan masih bisa digunakan para anggota dewan. 

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, usulan mobil baru dilaksanakan pada APBD murni 2018 mendatang. Tiga mobil minibus itu, akan digunakan untuk keperluan dinas. Sehingga, usai digunakan harus langsung dikembalikan ke DPRD Kudus.

“Jadi sambil menunggu, mobil yang dikembalikan masih bisa digunakan. Namun, tidak bisa dibawa pulang karena harus kembali ke dewan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (31/8/2017).

Dia menjelaskan, tiga minibus tersebut dugunakan untuk sejumlah keperluan dewan. Seperti halnya kunjungan, inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pemerintah, atau juga keperluan lain kedinasan.

”Yang jelas, mobil yang dipakai tidak boleh dibawa pulang ke rumah,” tegasnya.

Dia menambahkan, saat ini masih menggagas aturan terkait peminjaman mobil dinas baru tersebut. Aturan tersebut, berbunyi bagi yang meminjam dan merusak, harus membenahi mobil yang dipinjamnya. Karena, tiap anggota sudah dapat anggaran transportasi.  

“Apalagi jumlah mobil juga terbatas, yaitu sejumlah 14 mobil saja. Yaitu empat mobil komisi, delapan fraksi, Badan Kehormatan satu dan Banleg satu mobil,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Mobil Dinas Ditarik, Anggota Dewan Kudus Diberi Ganti Rp 8 Juta per Bulan

Mobil dinas anggota dewan dikandangkan. Mereka akan mendapat ganti berupa tunjangan transportasi Rp 8 juta per bulan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kendaraan dinas milik pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah dikembalikan. Pengembalian tersebut, akan diganti dengan tunjangan transportasi dewan. Besaran tunjangan transportasi dewan, diisukan sebesar Rp 8 juta untuk tiap anggota.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kudus Sudjadmiko Muhardi mengatakan, nominal Rp 8 juta diambil dari survey harga sewa mobil di Kudus selama sebulan. Dari hasil survey, setelah dirata-rata dibagi angka yang keluar untuk ganti sewa mobil sejumlah Rp 8 juta.

“Angka itu seperti kalau sewa mobil selama sebulan. Namun itu merupakan usulan, masih menunggu perbup juga,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurut dia, dari 45 Anggota DPRD Kudus, hanya empat yang tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Mereka berasal dari unsur pimpinan, yaitu ketua DPRD Kudus, dan tiga wakil ketua DPRD. Empat pimpinan DPRD Kudus tersebut masih mengenakan mobil dinas.

Hingga kini, kata dia, tercatat 13 mobil dari jumlah total 14 mobil yang sudah dikembalikan dari alat kelengkapan dewan. Tinggal satu mobil yang belum dikembalikan dan masih dipinjam oleh anggota Sutejo.

Mobil tersebut, lanjut dia, masih dipinjam beberapa hari lagi sejak Rabu (30/8/2017) kemarin. Rencananya, mobil akan segera dikembalikan dalam waktu dekat ini setelah anggota dewan mendapatkan mobil baru.

Sementara, Ketua komisi A DPRD Kudus Mardijanto, mengatakan sudah mengembalikan mobil dinas sebagai ketua komisi tiga pekan lalu. Dia mengembalikan untuk memberi contoh sebagai ketua komisi mengembalikan sejak dini.

“Kami tak masalah mobil dikembalikan, tak akan terganggu kinerja kami. Apalagi tiap anggota dewan juga sudah memiliki kendaraan masing-masing,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Pemuda Pancasila Kritisi Pembelian Mobil Mewah Pejabat Jepara

Mobil dinas terparkir.

Mobil dinas terparkir.

MuriaNewsCom, Jepara – Pembelian fasilitas termasuk mobil dinas yang mewah mendapatkan sorotan publik. Di tengah masih banyaknya persoalan di masyarakat, pembangunan yang kurang maksimal dan di masa akhir jabatan kepemimpinan Ahmad Marzuqi – Subroto, pembelian mobil mewan dinilai melukai hati rakyat.

Penilaian itu dilontarkan oleh Pemuda Pancasila Kabupaten Jepara. Menurut mereka, pembelian mobil dinas dengan harga yang mencapai Rp 2 miliar lebih, untuk satu instansi yakni di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Jepara itu sangat fantastis. Angkanya dinilai terlalu besar untuk sekadar mobil operasional.

“Pembelian mobil dinas dengan harga Rp 2 miliar lebih itu sangat tidak pantas. Itu sama saja melukai hati rakyat kecil yang masih butuh diperhatikan dengan uang negara,” ujar Komando Inti Pemuda Pancasila Kabupaten Jepara, Aries Susanto saat dihubungi Murianewscom.

Menurutnya, mobil operasional pejabat yang lama masih banyak yang layak digunakan. Angka Rp 2 miliar lebih itu seharusnya dialokasikan untuk membantu rakyat kecil yang masih kesusahan baik dalam hal ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

“Selain itu juga bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Masih banyak jalan yang berlubang. Selain itu masih banyak juga rumah rakyat yang tidak layak huni,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Lukman Hakim, aktifis Forum Warga Jepara. Menurut Lukman, pembelian mobil mewah bagi pejabat sangat tidak patut dilakukan. Harga mobil yang mencapai Rp 300 juta per-item itu sama saja melukai hati rakyat.

“Sebab, masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Uang milik negara itu seharusnya digunakan untuk rakyat karena berasal dari rakyat, bukan untuk dihambur-hamburkan,” terangnya.

Ia menilai pembelian mobil dinas baru tidak sebanding dengan kinerja mereka saat ini. Ia mencontohkan, untuk di tingkat legislatif saja, kinerjanya tidak seberapa. Hanya berapa gelintir Perda yang mampu diselesaikan.

“Begitu juga di tingkat eksekutif. Capaian keberhasilan pemerintah periode ini masih jauh dari harapan,” katanya.

Ia menambahkan, seharusnya pejabat dapat memanfaatkan mobil dinas yang lama. Kalaupun terpaksa harus beli, maka dapat membeli dengan harga yang murah dan dalam jumlah yang sedikit sehingga uang rakyat dapat lebih dihemat dan dimanfaatkan untuk rakyat secara langsung.

Editor :Akrom Hazami

Foto Mobil Dinas Bupati Pati Bikin Geger, Pengunggah Minta Maaf, Gubernur juga Angkat Bicara

 

 

Seorang netizen tengah menunjukkan permintaan maaf dari akun Ika Pus Pita terkait dengan postingannya mobil dinas bupati untuk mantenan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang netizen tengah menunjukkan permintaan maaf dari akun Ika Pus Pita terkait dengan postingannya mobil dinas bupati untuk mantenan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pengunggah foto dari akun Facebook Ika Pus Pita yang memperlihatkan mobil dinas Bupati Pati plat merah bernomor polisi K 1 A yang digunakan untuk acara mantenan di Kebumen, akhirnya minta maaf.

Karena hujatan terus mengalir, akun Facebook Ika Puspita segera menghapus status unggahan gambar tersebut. Tapi terlambat, beberapa netizen sudah ada yang sempat melakukan capture screen yang kemudian menyebarkannya di berbagai grup media sosial yang menyebabkan berita tersebut semakin menyebar.

Setelah banyak menuai kecaman, serta membuat geger terutama di kalangan netizen, Ika Pus Pita akhirnya meminta maaf kepada netizen melalui postingannya. “Permohonan maaf untuk semua pengguna Facebook kalo fto2 itu tidak berkenan bagi kalian semua. Saya mohon maaf sedalam dalamnya karna saya hanya selfie. Dan semua orang jg pernah melakukan kesalahan,” ucapnya di Facebook.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga memberikan tanggapan melalui Tweeter melalui akunnya, @ganjarpranowo menjawab tweet dari akun @jokamq313 yang mengetweet “@ganjarpranowo ngeten iki sing salah bupatine nopo bocahe?” pada Minggu (28/2). Tweet tersebut langsung dibalas oleh @ganjarpranowo”Mboten angsal Cc @humassetdapati @kabupaten_pati monggo dijelasakan”.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Mobil Bupati Pati Dibuat Acara Mantenan Bikin Geger

Ada Tunggangan Baru, Kades Perempuan Tak Perlu Nunggu Jemputan untuk Hadiri Rapat

Ilustrasi Kendaraan Dinas

Ilustrasi Kendaraan Dinas

KUDUS – Belasan kepala desa perempuan di Kudus pagi tadi tersenyum bahagia, setelah mereka mendapatkan sepeda motor baru sebagai kendaraan operasional. Sebelumnya, para kades ini mendapat tunggangan bekas dari limpahan SKPD lain.

Bupati Kudus Musthofa menyatakan, kendaraan tersebut untuk mendukung operasional kerja instansi dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Secara keseluruhan, ada 49 unit sepeda motor baru jenis Honda Supra X 125, yang dibagikan tidak hanya untuk kades.

“15 Kades perempuan dapat motor baru, yang sebelumnya memakai motor lama limpahan dari SKPD lain. Motor lama ditarik dan diganti yang baru, hal ini untuk membantu moda transportasi para kades perempuan,” katanya, Selasa (4/8/2016).

Menurutnya, dengan adanya fasilitas tersebut, maka jika ada undangan, kades perempuan tidak perlu menunggu jemputan, kalau ada jadwal rapat atau dipanggil dadakan, langsung meluncur sendiri dengan sepeda motor baru. “Semua ini untuk kelancaran operasional masing-masing instansi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dari 49 sepeda motor baru tersebut, 15 untuk kades perempuan, 18 unit untuk sembilan kecamatan yang masing-masing dapat dua kendaraan, dan 16 unit untuk 10 SKPD Pemkab Kudus.

Sementara itu, Asisten III Setda Kudus Mas’ud menambahkan, motor lama yang ditarik berjumlah 15 unit dan nantinya digunakan untuk operasional bagian lain di SKPD yang belum ada operasional kendaraan.

”Kami berharapa adanya kendaraan baru, kinerja dari masing-masing instansi bisa optimal dan lebih cepat dalam segala urusan operasional. Terutama perangkat desa, segala urusannya bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk anggaran pengadaan sepeda motor baru, pemkab mengeluarkan biaya senilai Rp 801.493.000. Mas’ud mengatakan, sepeda motor baru ini diharapkan bisa dirawat sebaik-baiknya dan untuk plat kendaraan masih menunggu. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)