Jam Operasional Minimarket di Kudus Diatur Ketat

Warga tampak beraktivitas di salah satu minimarket di Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus terus menata perkembangan pasar swalayan jenis minimarket. Yakni melalui Perda Nomor 12 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.

Dalam perda tersebut, juga mengatur jam operasional minimarket. Yaitu, minimarket mulai buka pukul 10.00 WIB.  Hal itu disampaikan oleh Imam Prayitno, Kabid Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.

Menurut Imam, Perda menyoroti pengaturan jam buka minimarket. “Dalam Pasal 13 diatur, tentang jam buka minimarket. Yang mana, pada hari biasa, yaitu Senin hingga Jumat,  jam buka mulai jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB. Kemudian untuk hari Sabtu hingga Minggu, jam buka ditambah, yakni mulai jam 10.00 sampai jam 23.00 WIB,” kata Imam di Kudus, kepada MuriaNewsCom, Jumat (11/8/2017).

Sedangkan saat hari libur nasional atau hari libur keagamaan, ada kelonggaran jam buka minimarket. Yaitu, minimarket mulai buka pukul 10.00 WIB dan tutup maksimal pukul 24.00 WIB. Aturan tersebut sudah dibahas oleh DPRD Kudus, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, dalam Perda tersebut juga mengatur mengenai minimarket yang buka selama 24 jam. Minimarket yang buka 24 jam diperbolehkan. Dengan ketentuan lokasi bangunan yang digunakan adalah di lingkungan fasilitas umum pelayanan masyarakat. Seperti di rumah sakit.

Editor : Akrom Hazami

Penerbitan Izin Pendirian Minimarket di Pati Disetop

Minimarket Indomaret di kawasan Alun-alun Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Peluang investasi di Kabupaten Pati dengan mendirikan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart sudah tidak bisa dilakukan. Pasalnya, Pemkab Pati mulai saat ini sudah menyetop perizinan minimarket.

Hal itu ditegaskan Bupati Pati Haryanto, Senin (20/3/2017). Dia menilai, keberadaan minimarket di Pati yang saat ini mencapai 116 unit dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSA) Pati, yang sudah ada diberi izin, yang tidak ada jangan dikasih izin. Kenapa yang sudah ada diberi izin, karena sudah terlanjur sehingga perlu diberi izin,” ucap Haryanto.

Menurutnya, sebanyak 116 unit minimarket yang beroperasi di Pati sudah sesuai dengan prosedur dan patuh pada peraturan. Namun, dia mengakui ada beberapa minimarket yang belum mengantongi  kelengkapan izin.

“Semua sudah mengantongi izin. Kalau tidak mengantongi ada satu-dua, kemarin belum mendapatkan kelengkapan. Tapi, pada dasarnya patuh. Saya tidak mau menyalahkan satu sama lain. Kok dulu diizinkan? Karena saya tidak mau menghalang-halangi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pati,” tuturnya.

Terkait dengan tudingan dari berbagai pihak yang menengarai ada permainan dalam perizinan minimarket di Pati, Haryanto menepisnya. “Kemarin, ada yang mengaku tidak dapat apa-apa dari perizinan minimarket. Lha memang siapa yang dapat dari situ? Kan memang tidak ada, kita murni berikan pelayanan,” imbuhnya.

Karena itu, Pemkab Pati saat ini tidak mengeluarkan izin pendirian minimarket lagi. Selain dianggap sudah cukup, Pemkab tidak ingin ada polemik lagi yang mempersoalkan perizinan minimarket.

Lagipula, pihaknya sudah membangun pasar tradisional bersamaan dengan keberadaan minimarket sebagai bentuk perimbangan agar pasar tradisional bisa berkompetisi di tengah perdagangan global. “Terlebih, karyawan yang bekerja di minimarket banyak dari Pati yang bisa mengurangi pengangguran. Sisi positifnya mesti dilihat juga,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Cegah Menjamurnya Minimarket, Pemkab Grobogan Usulkan Revisi Perda

Warga melintas di depan salah satu minimarket di Grobogan, Rabu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Revisi Perda 14 tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sedang diajukan pada pihak DPRD Grobogan.

Revisi itu diperlukan untuk menekan menjamurnya toko modern atau minimarket yang sudah banyak berdiri di berbagai lokasi.

Berdasarkan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Grobogan jumlah swalayan nonjaringan ada 3 unit. Sedangan minimarket berjaringan di seluruh kabupaten jumlahnya ada 49 unit.

Dalam Perda tersebut, sebenarnya sudah mengatur jumlah minimarket yang boleh berdiri di tiap kecamatan. Yakni, untuk Kecamatan Purwodadi yang merupakan ibukota kabupaten dibatasi hanya 10 unit. Sedangkan di kecamatan di luar Purwodadi hanya 2 unit saja.

Namun, pada kenyataannya, jumlah minimarket itu melebihi kuota yang ditentukan. Untuk wilayah Purwodadi, saat ini ada 14 unit. Sedangkan di kecamatan lainnya, ada yang baru ada 1 sampai 5 unit.

“Saat ini, jumlah toko modern atau minimarket memang sudah melebihi apa yang tertuang dalam perda. Namun, perlu diketahui kalau sebagian besar minimarket atau toko modern itu sudah berdiri sebelum adanya Perda No 14 tahun 2014 tersebut,” kata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Grobogan Nur Iksan.

Dijelaskan, dalam revisi perda tersebut, kuota minimarket ditambah menjadi 14 unit untuk Purwodadi. Sedangkan, kelebihian kuota di beberapa kecamatan diakomodasi pula dalam revisi perda.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, jumlah minimarket harus dikendalikan. Tujuannya, supaya jangan sampai keberadaannya justru menggerus eksistensi pasar tradisional.

“Pasar tradisional harus kita lindungi. Oleh sebab itu, jumlah minimarket itu harus dikendalikan,” katanya. 

 

Editor : Akrom Hazami

 

Serunya Adegan Transaksi Narkoba di Minimarket Cepu Blora

Dua pelaku narkoba diamankan berikut barang buktinya di Mapolres Blora. (Polres Blora)

Dua pelaku narkoba diamankan berikut barang buktinya di Mapolres Blora. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Tim Sat Resese Narkoba Kepolisian Resor Blora, berhasil menggagalkan transaksi narkoba yang dilakukan dua pria di sebuah minimarket Kebun Kelapa/Ketapang Jalan Stasiun Kota, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Pelaku bernama AKN (40) asal Kelurahan Sidomulyo, Cepu, Blora dan P(32) dari Desa Begadon, Kecamatan Gayam, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Keduanya akan melakukan transaksi di depan minimarket namun tim  Res Blora dengan sigap menggagalkannya, Minggu (22/01/17).

“Sabtu malam (21/01/17) atas informasi dari yang kami dapat, akan adanya seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan minimarket Ketapang Jalan Stasiun Kota Cepu. Kami langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melakukan penyekatan. Kemudian kami melihat mobil Xenia putih No. Pol S1389 AA melintas dan berhenti di minimarket tersebut turun seorang pria mencurigakan, yang akan melakukan transaksi narkoba,” kata Kasat Narkoba Polres Blora AKP Soeparlan dikutip polresblora.com. 

Dengan cepat dan sigap, kedua pelaku berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan. Tim kemudian melakukan penggledahan terhadap orang tersebut dan didapat barang haram itu. Dari tangan pelaku diamankan satu paket sabu dibungkus plastik klip bening, serta satu unit mobil, dua uni ponsel, dan uang tunai Rp 300 ribu, serta satu kantong plastik alat penghisap sabu (Bong).

Saat ini kedua pelaku berikut barang bukti diamankan di Mapolres Blora guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Editor : Akrom Hazami

Pembatasan Jam Operasi Minimarket Bisa Berdampak Buruk

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah warga berpendapat jika nantinya ada aturan pembatasan jam operasi minimarket di Kudus, akan berdampak buruk. Di antaranya dimungkinkan muncul pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sedikit.

Menurut seorang warga setempat, Hasin Rohman mengatakan pengaturan jam buka minimarket memang perlu dilakukan. Hanya, jika jam buka harus dimulai dari pukul 10.00 WIB, maka itu dinilai tak pas lantaran bakal berdampak PHK dalam jumlah yang banyak.

Pemerintah bisa lebih bijak sebelum merumuskan aturan. Termasuk, pemerintah juga bisa melihat dampak dari sebuah aturan. Jika tidak, maka rakyatlah yang akan menjadi korban.

“Jika dibuka jam 10.00 WIB, maka tiap minimarket bakal kehilangan satu sif. Padahal tiap sif ada pegawai kisaran enam hingga tujuh orang. Jika satu sif hilang maka PHK besar-besaran bakal terjadi,” katanya kepada MuriaNewsCom. 

Saat ini, jumlah minimarket di Kudus sekitar 71 unit. Dengan demikian, maka ratusan pegawai yang juga berasal dari Kudus, akan menganggur akibat aturan itu.

Abdul Wahid, warga lainnya mengatakan pembatasan jumlah minimarket juga harus berdasarkan data. “Seperti halnya untuk Kecamatan Kota, dibatasi jumlah minimarket 19. Lha di Kota, kan jumlah minimarket jumlahnya sudah 19. Ini kan aneh,” ucapnya.

Soleh, warga lainnya menuturkan, jika nantinya aturan pembatasan jam operasional jadi perda maka rawan gugatan.

“Perda itu mengatur, bukannya melarang. Kalau perda melarang jelas akan digugat oleh masyarakat. Dan saya juga bisa menggugat jika sampai disahkan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Minimarket di Kudus Direncanakan Dilarang Buka Gasik

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Keberadaan minimarket yang terdapat di Kudus, dinilai mengganggu keberadaan toko milik masyarakat. Untuk itu, penataan minimarket kini sedang diproses dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Di dalam perda tersebut, nantinya jam buka bakal dimulai dari pukul 10.00 WIB.

Hal itu disampaikan oleh Aris Suliyono, Ketua Pansus II DPRD Kudus, yang menangani persoalan swalayan. Dikatakan, pembahasan tentang hal tersebut telah rampung, dan siap untuk diparipurnakan.

“Dalam aturan nanti, sudah dibahas kalau jam buka minimarket dimulai jam 10.00 WIB hingga tutup jam 22.00 WIB. Kecuali malam Minggu, minimarket boleh buka sampai jam 22.30 WIB,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, aturan itu dibuat bukan tanpa alasan. Melainkan untuk melindungi masyarakat di Kudus khususnya bagi pemilik toko. Jam buka dan jam tutup dianggap pas lantaran toko milik masyarakat dapat tetap buka saat minimarket masih tutup.

Selain mengatur jam buka dan tutup, dalam perda yang digagas tersebut juga mengatur tentang kemitraan antara pelaku UMKM Kudus dengan pengelola minimarket. Pemilik UMKM dapat menitipkan barang mereka ke minimarket untuk pengembangan usaha warga Kudus.

“Tugas kami adalah mengawal perda ini agar disahkan. Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan minimarket tersebut. Jadi harus diatur,” ujarnya yang juga politisi dari PDIP.

Selain itu pula, dalam perda juga mengatakan tentang batasan jumlah minimarket di Kudus. Satu dengan kecamatan lainnya berbeda, tergantung luasan dan juga penduduk di kecamatan.

“Tiap kecamatan berbeda, namun saya tidak hafal jumlah jumlahnya. Yang pasti kami melindungi masyarakat di Kudus, dan akan mengawal ranperda hingga tuntas,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Begal Jalanan yang Bahayakan Minimarket di Rembang Sedang Diawasi

Polisi berjaga-jaga di salah satu minimarket di Kabupaten Rembang. (Humas Polres Rembang)

Polisi berjaga-jaga di salah satu minimarket di Kabupaten Rembang. (Humas Polres Rembang)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sejumlah minimarket di Kabupaten Rembang terus diawasi kepolisian setempat. Agar lokasi itu bebas dari begal jalanan.

Karenanya, polisi mengedepankan patroli dialogis untuk mencegah kejahatan jalanan itu. Salah satunya dengan menyambangi sejumlah minimarket di seputaran Kota Rembang , Senin (27/6/2016) malam.

Dalam menjaga kamtibmas di Kabupaten Rembang , Sat Sabhara mengedepankan patroli dialogis dengan menyambangi objek vital dan sejumlah minimarket.

Pihaknya terus lakukan patroli dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dengan imbauan kepada karyawan di minimarket yang membuka pelayanan 24 jam, agar mewaspadai setiap pembeli ketika masuk di minimarket.

Kapolres Rembang AKBP Sugiarto melalui Kasat Sabhara AKP Binuka S mengimbau kepada pemilik minimarkat yang adakan transaksi jual beli 24 jam. Agar mereka lebih waspada dan hendaknya memasang kamera pengawas berupa CCTV. Kamera itu ditempakan pada sudut yang dapat menjangkau keamaanan minimarket.

“Kami mengimbau kepada pemilik minimarket di wilayah Kabupaten Rembang untuk memasang kamera pengawas agar dapat memonitor dan merekam apabila terjadi tindak kejahatan. Apabila terjadi sesuatu agar segera hubungi kantor polisi terdekat atau nomor telepon yang ditinggalkan oleh anggota kami di lapangan. Supaya dapat tertangani dengan cepat,” ujar Binuka S.

Pihaknya telah memerintahkan kepada anggotanya untuk meninggalkan nomor telepon petugas patroli dan nomor telepon siaga Sat Sabhara Polres Rembang. Yaitu di 08112889001 untuk antisipasi tindak kejahatan.

Editor : Akrom Hazami

Ketua DPRD Kudus Minta Ranperda Swalayan Atur Produk Lokal Bisa Masuk Minimarket

Mas'an, Ketua DPRD Kudus. (MuriaNewsCom)

Mas’an, Ketua DPRD Kudus. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang swalayan sudah sampai di tangan ketua DPRD Kudus. Dalam ranperda tersebut, pemerintah bakal mengatur tentang barang yang di jual di minimarket di Kudus.

Ketua DPRD Kudus Mas’an mengatakan, dalam Ranperda yang akan digodok menjadi Perda, minimarket diminta untuk tidak hanya menjual produk yang terkenal saja. Melainkan, produk hasil masyarakat Kudus juga harus ditampung.

”Harus menampung hasil karya masyarakat Kudus. Bahkan, kami mengupayakan agar mencapai 50 persen dari total yang dijual,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hal itu dilakukan lantaran, minimarket di Kudus sudah menjamur hingga pelosok daerah. Praktis, pemerintah baik eksekutif ataupun legislative harus sejalan untuk menampung daya serap produk lokal.

Salah satu langkah yang dianggap pas adalah dengan memasukkan produk local ke took modern. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung akan membantu penjualan produk masyarakat Kudus supaya lebih dikenal.

Hal itu juga menjadi langkah dalam melindungi masyarakat dari produk asing. Terlebih, dia meyakini masih banyak produk masyarakat yang belum tertampung didalam pasar modern itu.

”Misalnya saja keripik singkong, jika kebutuhan tiap hari satu kuintal, maka akan dapat membantu para pengusaha. Itu kalau satu kuintal, lha kalau lebih,” ungkapnya.

Gagasan tersebut, akan dibawa kepada pembahasan nanti. Yang pasti masyarakat harus mendapatkan ruang di dalam pasar modern jenis minimarket itu.

Editor: Supriyadi

Disdagsar Kudus Bakal Tertibkan Minimarket yang Bandel

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Adanya sejumlah minimarket di Kudus yang melanggar aturan mengenai jam operasional, juga mendapatkan tanggapan dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus. Dalam waktu dekat ini, pihak Disdagsar bakal melakukan penertiban terhadap minimarket yang bandel tersebut.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus Sudiharti mengatakan, pihaknya akan melakukan penertiban terkait hal itu . Namun, sebelumnya pihaknya akan meninjau kembali mengenai aturan tersebut, termasuk juga dengan izin yang dimiliki toko modern itu.

“Nanti kita akan kasih pembinaan, karena mereka memang sudah melanggar aturan tentang perpasaran di Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Katanya, untuk jumlah minimarket di Kudus saat ini sebanyak 60. Jumlah tersebut akan bertambah banyak, karena selama ini tidak ada batasan maksimal jumlah miminarket di Kudus, melainkan hanya terdapat aturan jarak pembuatan minimarket dengan jarak swalayan.

Menurutnya, sejauh ini belum ada pengusaha yang mengajukan jam operasional sampai 24 jam. Untuk itu, jika memang ada sejumlah minimarket yang beroperasional sampai 24 jam, katanya, jelas melanggar Perda.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta, disebutkan waktu operasional minimarket mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Editor : Kholistiono

Keren…! Minimarket Megah Ini Milik SMKN 1 Purwodadi

Wakil Bupati Icek Baskoro meresmikan minimarket SMKN 1 Purwodadi di K1 Mart. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Wakil Bupati Icek Baskoro meresmikan minimarket SMKN 1 Purwodadi di K1 Mart. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Mulai Kamis (8/10/2015), ada sesuatu yang berbeda di SMKN 1 Purwodadi. Yakni, hadirnya sebuah minimarket milik sekolah yang diberi nama K1 Mart.

Lokasinya ada di bagian depan sekolah. Atau di sebelah utara pintu masuk sekolah yang ada di Jalan Diponegoro Purwodadi. Kamis siang, minimarket itu diresmikan oleh Wakil Bupati Grobogan Icek Baskoro.

Selanjutnya, minimarket itu nantinya akan dijadikan bisnis center (BC) untuk sarana belajar dan menimba pengalaman para siswa.

“Bisnis center ini sebenarnya kita jadikan sebagai laboratorium. Yakni, untuk siswa jurusan Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Pemasaran,” ungkap Kepala SMKN 1 Purwodadi Sukamto.

Menurutnya, BC di SMKN 1 sebenarnya sudah ada sebelumnya. Namun, keberadaannya hanya dimanfaatkan kalangan siswa saja dan tempatnya juga tidak terlalu luas.

Dengan membuat BC yang lebih baik dan representatif, pihaknya ingin membuat siswa lebih tertantang untuk mengelola. Sebab, BC kali ini akan dibuka untuk melayani masyarakat umum. Dalam pembuatan BC ini, pihaknya bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia logistik dan sistemnya.

“K1 Mart ini nantinya kita jadikan untuk pusat pelatihan siswa agar dapat praktik secara langsung. Dengan konsep ini ingin agar pembelajaran siswa bisa langsung diaplikasikan pada kehidupan nyata di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Icek mengatakan peningkatan mutu pendidikan berbasis bisnis sedang hangat diperbincangkan di manapun. Yakni dengan menyiapkan pembelajaran kewirausahaan berbasis praktik bisinis. Dengan model ini diharapkan dapat menanamkan karakter wirausaha bagi para siswa.

“Menghadapi pasar bebas Asean atau sering disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat dibutuhkan bekal ketrampilan dan kemampuan yang memadai. Dengan adanya BC ini, Semoga dapat dijadikan wadah bagi siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era Globalisasi tersebut,” ujar Icek. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)