5 Janji Menteri Susi untuk Nelayan Jepara

menteri susi 2

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau lokasi budidaya udang di BBPBAP Jepara, Senin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkunjung ke wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Senin (5/9/2016). Dalam kesempatan tersebut, Susi menyempatkan diri bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar acara temu wicara dengan para nelayan dan petani tambak garam di Kecamatan Kedung, Jepara.

Pada momen tersebut, Susi mendapatkan banyak pertanyaan baik dari nelayan maupun petani tambak garam. Hampir semua pertanyaan yang dilontarkan ke Susi dijawab dengan tegas. Sejumlah janji pun disampaikan kepada para nelayan dan petani tambak garam.

Pertama, Susi akan memberikan tambahan bantuan alat tangkap ikan sebagai ganti alat tangkap cantrang. Sebab, satu alat tangkap pengganti cantrang hanya dioperasionalkan dua orang sedangkan cantrang dioperasionalkan sembilang orang.

“Ya kalau ada sembilan dan baru dua yang dapat pekerjaan, ditambah lagi alat tangkapnya,” kata Susi kepada ratusan warga di kawasan perumahan nelayan di Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Jepara.

Kedua, bahwa bagi nelayan yang ingin menambah alat tangkap ikan bisa pinjam uang ke bank, dengan bunga ringan. Meski pemerintah telah memutuskan bunga bank untuk nelayan sebesar 9 persen, ia meminta agar pihak bank bisa memberikan pelayanan khusus bagi nelayan Jepara.

“Kasih tujuh persen sajalah khusus Jepara. Paling tidak seberapa, kalau cuma untuk seribu nelayan dan setiap nelayan sekitar Rp 25 juta. Alat tangkap yang bagus itu penting agar ikan yang didapat juga bagus. Nanti SMS saya, menghadap ke kantor bank dan bilang disuruh bu Menteri dan pak Gubernur,” terang Susi.

Ketiga, perusahaan garam bisa membuka cabang di Kabupaten Jepara supaya mampu menaikkan harga garam di Jepara yang selama ini masih rendah. Keempat, Susi juga berjanji akan membuatkan SPBN untuk para nelayan sebanyak dua unit di dua tempat yang berbeda.

“Saya maunya memberi bantuan satu SPBN, tetapi yang minta ada empat. Jadi ya kita kasih dualah ya. Nanti ditempatkan di dua titik yang paling ramai. Pembangunannya kalau bisa tahun ini satu, dan satu lagi tahun depan. Kalau tidak bisa ya dua-duanya tahun depan,” tandasnya.

Kelima, Susi juga akan memberikan bantuan kapal melalui koperasi nelayan. Pihaknya saat ini memiliki dan membuat kapal kecil berupa kapal fiber dan kapal besi.

Sementara itu,  salah satu petani tambak garam, Sokib mengatakan, sudah lima tahun ini petani tambak garam diperhatikan oleh pemerintah. Pihaknya sangat berterima kasih. Ia berharap agar segera ada perusahaan garam di Kabupaten Jepara.

“Mudah-mudahan ada perusahaan garam di Jepara. Harga garam paling rendah di Jateng karena di Jepara tidak ada perusahaan garam, kalau di pati dan rembang banyak dan dari Jepara larinya ke sana,” katanya.

Sedangkan salah satu nelayan cantrang, Suradi mengatakan bingung dengan persoalan alat tangkap ikan.  Pasalnya, cantrang yang ia miliki diganti dengan alat tangkap ikan lain. Padahal cantrang dioperasikan sembilan ABK, sedangkan alat tangkap lain cukup hanya dua ABK.

“Kelompok kami ada 23 anggota kelompok cantrang Jepara. Kami punya 12 cantrang, dan masing-masing cantrang dengan ABK sembilang orang. Nah kalau alat tangkap yang baru hanya dioperasionalkan dua orang, yang tujuh orang bagaimana,” ucapnya.

Para nelayan dan petani tambak garam di Kabupaten Jepara berharap agar semua janji maupun rencana Menteri Susi dapat direalisasikan. Sehingga harapan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dapat terwujud.

Editor : Akrom Hazami

Menteri Susi Pantau Tambak Garam di Jepara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat produksi garam di di Kecamatan Kedung, Jepara, Senin (5/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat produksi garam di di Kecamatan Kedung, Jepara, Senin (5/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti melakukan kunjungan kerja di Jepara. Menteri dengan gaya nyentrik ini tiba di Kota Ukir bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menggunakan helikopter, Senin (5/9/2016).

Usai mendarat di wilayah Jepara Kota, Susi bersama rombongan langsung mendatangi kawasan tambak garam di Kecamatan Kedung Jepara. Selain didampingi Gubernur, Susi juga didampingi Wakil Bupati Jepara Subroto beserta sejumlah instansi terkait baik tingkat pusat maupun kabupaten.

Susi menyempatkan untuk melihat-lihat lahan tambak garam di Desa Tanggultlare, Kecamatan Kedung. Selanjutnya, Susi ke kawasan perumahan nelayan di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung.

Di kawasan perumahan nelayan, Susi juga melakukan kegiatan temu wicara dengan para nelayan dan petani garam yang ada di Kecamatan Kedung. Selain Susi yang menjadi pembicara juga Gubernur Ganjar Pranowo. Sedangkan sebagai moderator adalah Wabup Subroto.

Antusiasme warga sekitar sangat besar dengan kehadiran Menteri Susi. Dalam kesempatan ini, Menteri Susi juga memberikan sejumlah bantuan kepada nelayan dan petani garam. Tidak hanya untuk Kabupaten Jepara, tetapi juga beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

“Permohonan kepada saya untuk hadir di Jepara sudah setahun lalu tetapi saya baru bisa hadir sekarang. Sebab Indonesia sangat luas, saya harus keliling,” kata Susi mengawali pembicaraan di acara tersebut.

Editor : Akrom Hazami

Kesal dengan Menteri Susi, Nelayan Pati Wadul ke Wakil DPR RI

uplod jam 10

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tengah merespons dengan perwakilan dari nelayan Juwana, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 360 nelayan dari Juwana, Pati bertolak ke Istana Presiden dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut banyak hal terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Usai melakukan demo bersama ribuan nelayan lainnya pada Rabu (6/4/2016), mereka mendatangi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pada Kamis (7/4/2016). Pertemuan tersebut didampingi anggota Fraksi Demokrat dari Komisi IV.

“Pertama, kami melakukan unjuk rasa untuk mendesak kepada Bu Susi agar Permen Nomor 2 Tahun 2015 dikaji ulang. Peraturan itu kami nilai bisa menyengsarakan masyarakat nelayan,” ujar Suratman, pelaku industri perikanan Juwana kepada MuriaNewsCom, Jumat (8/4/2016).

Kedua, kata dia, ia bersama dengan nelayan Juwana melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto untuk membahas persoalan yang mereka hadapi. “Kami meminta bantuan kepada wakil rakyat yang ada di Jakarta untuk membantu kami supaya peraturan menteri itu dikaji ulang,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Agus mengaku akan memperjuangkan aspirasi nelayan dan mendesak supaya permen yang menimbulkan gejolak di kalangan nelayan itu bisa ditinjau kembali. “Kami dengan tegas akan memperjuangkan peninjauan permen Bu Susi yang tidak berpihak kepada nelayan,” kata Wakil DPR RI dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto yang ikut mendampingi pertemuan tersebut mengaku berterima kasih kepada Agus yang menyatakan segera mendesak pemerintah terkait dengan tuntutan nelayan. “Dari awal, kami ikut menyuarakan aspirasi nelayan. Ternyata, di Jakarta juga sangat merespons dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Peraturan Menteri Susi Berlaku per-September, Nelayan Rembang Tetap Nekat Melaut

 

Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Kabupaten Rembang ketika menggelar aksi penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Kabupaten Rembang ketika menggelar aksi penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 secara resmi mulai berlaku sejak awal September 2015. Ketentuan ini muncul setelah sang menteri, Susi Pudjiastuti mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman RI tentang peraturan tersebut. Meski larangan penggunaan alat tangkap cantrang mulai berlaku per-September 2015, kalangan nelayan di Kabupaten Rembang tetap nekat melaut.

”Larangan penggunaan jaring cantrang memang berlaku mulai September ini karena rekomendasi Ombudsman diabaikan oleh Bu Susi. Namun para nelayan tetap melaut seperti biasa meskipun kami juga cukup khawatir akan ditindak di tengah laut. Sebab jika tidak melaut, kondisi sosial nelayan justru semakin terpuruk,” ujar Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, Kamis (10/9/2015).

Terkait rekomendasi Ombudsman yang tak didihiraukan oleh Menteri Susi, Suyoto tidak ingin berkomentar terlalu jauh karena itu bukan wewenangnya. Apalagi Ombudsman juga telah melaporkan hal itu kepada Presiden. Menurutnya Ombudsman telah meminta Presiden agar menegur Menteri Susi serta mengganti Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (AHMAD FERI/TITIS W)

Abaikan Rekomendasi Ombudsman, Menteri Susi Bakal Digugat Nelayan Rembang

Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang berencana menggungat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Gugatan itu bakal dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi gara-gara sang menteri tidak menghiraukan rekomendasi Ombudsman RI. Padahal Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik tersebut telah menerbitkan tiga rekomendasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015.

”Draf gugatan ke MA masih dalam penyusunan, namun kami yakin rancangan naskah gugatan akan selesai dalam bulan ini. Inti gugatan kami adalah meminta agar peraturan menteri tersebut direvisi atau ditunda setidak-tidaknya selama dua tahun ke depan,” ujar Suyoto, Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, Kamis (10/9/2015).

Dalam rekomendasi bernomor 0006/REK/0201.2015/PBP24/VI/2015, Ombudsman menilai terdapat tiga maladministrasi dalam penerbitan Permen KP Nomor 2. Pertama, penyimpangan prosedur dalam proses penerbitan ketentuan yang tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011. Terbitnya aturan baru ini juga disebut tidak memberikan akses yang cukup pada masyarakat untuk memberikan masukan.

Maladministrasi yang kedua adalah Permen KP Nomor 2 juga dinilai melampaui kewenangan yang terdapat pada ketentuan induknya yakni UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketiga, peraturan menteri Susi juga dinilai mengandung unsur perbuatan tidak patut lantaran proses penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi dan waktu transisi yang cukup, sehingga mengakibatkan polemik di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi nelayan. (AHMAD FERI/TITIS W)

Nelayan Desak Pemerintah Menunda Peraturan Menteri Susi Selama 3 Tahun

Ketua Asosiasi Nelayan Rembang

REMBANG – Para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Rembang “Dampo Awang Bangkit” Kabupaten Rembang mendesak pemerintah agar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti ditunda selama 3 tahun. Pasalnya sejumlah nelayan cantrang di Kota Garam membutuhkan waktu untuk beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan.

Lanjutkan membaca