Ini Jawaban Pemda Jepara Soal Tuntutan Mahasiswa Terkait TPP dan Pasar Modern

Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Usai melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Jepara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kemudian melanjutkan aksinya di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (16/1/2017).

Tuntutan mahasiswa sama, dengan apa yang disuarakan di depan gedung DPRD. Di antaranya, mahasiswa meminta agar pihak terkait mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kemudian, mahasiswa juga meminta pemerintah agar tidak sembarang memberikan izin pasar modern, yang kini banyak berdiri di dekat pasar tradisional.

Dalam kesempatan ini, ratusan mahasiswa ditemui oleh A.Junaidi, Asisten I Setda Jepara bagian Pemerintahan. Dirinya berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Plt Bupati Jepara.

Kemudian, terkait dengan tuntutan mahasiswa mengenai kenaikan TPP, dirinya juga menyampaikan, jika hal itu merupakan sebuah ikhtiar untuk meminimalisasi adanya tindakan negatif, atau meminimalisasi adanya tindakan korupsi oleh pegawai.

Selanjutnya, terkait keberadaan pasar modern yang kini sudah menjamur di Jepara, menurutnya, saat ini Perda mengenai pasar modern masih dalam pembahasan. “Terkait pasar modern, ini perdanya masih dalam pembahasan. Selain itu, dari Kementrian Perdagangan juga masih menunggu perpres dari presiden mengenai hal itu,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, jika nantinya ada pasar modern yang ditemukan tak berizin atau izinnya sudah kedaluarsa, maka pihak Satpol PP diminta untuk menertibkan.

Baca juga :Mahasiswa Geruduk DPRD Jepara 

Editor : Kholistiono

Mahasiswa Geruduk DPRD Jepara

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Jepara, Senin (16/1/2017).

Dalam aksinya, mahasisnya menyatakan, menolak kebijakan Plt Bupati Jepara yang menaikan pajak dan retribusi, menyoalkan tingginya angka gizi buruk di Jepara  yang mencapai 141 kasus di tahun 2016. Kemudian, juga persoalan tingginya angka putus sekolah, pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang masih belum terselesaikan.

“Kita juga menuntut, supaya pihak terkait mempertimbangkan kembali kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Kemudian, kinerja ASN juga harus ditingkatkan, PAD harus diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, memaksimalkan kinerja dan fungsi BPK dan pembentukan Tim Saber Pungli,” ungkapSunarni, koordinator aksi.

Selain hal tersebut, mahasiswa juga menolak banyaknya pasar modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional dan banyaknya pasar modern yang buka sampai di atas pukul 22.00 WIB.

Dari pantauan MuriaNewsCom, dalam aksinya peserta demontrasi juga membawa replika keranda dan batu nisan. Mereka kemudian membakar kerada dan batu nisan tersebut di depan gedung DPRD Jepara.

Keinginan mahasiswa untuk berdialog dengan anggota dewan, kali ini juga harus gagal. Sebab, saat ini dewan sedang menjalani masa reses. Pada kesempatan itu, mahasiswa kemudian ditemui oleh Mas’ud, Sekretaris Dewan.

Editor : Kholistiono

Hindari Narkoba, PNS dan Kades di Kudus Akan Dites Urine

demo 2

Unjuk rasa dilakukan HMI Kudus di depan kantor bupati setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/ Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Aksi demonstrasi menuntut tes urine bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kudus, mendapat respons. Diketahui, tes urine bertujuan untuk menghindari PNS dan kades pakai narkoba.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekda Kudus Noor Yasin. Menurutnya, tes narkoba bakal diadakan secara rutin, agar seluruh pejabat dapat diketahui apakah menggunakan narkoba atau tidak.

“Kami sedang menganggarkan untuk tes narkoba. Mudah-mudahan nantinya bakal dapat dilakukan tes secara rutin, agar pejabat dapat terpantau,” katanya saat audiensi, Selasa (9/8/2016).

Menurutnya, upaya itu dilakukan, agar menciptakan pemerintahan yang bersih dari narkoba. Langkah itu, sudah diawali dengan dilakukannya tes urinr kepada ratusan pejabat pemerintahan pada April lalu. Hanya lantaran jumlah PNS sangat banyak, sehingga tes belum dapat dilakukan semua.

“Ke depan kades juga diupayakan untuk tes. Namun mengenai biayanya masih dipikirkan dari mana,” ujarnya.

Sedangkan, untuk tes narkoba sejauh ini baru tes urine saja. Sebab penentu tes langsung dilakukan oleh BNN. Yang jelas, pemkab sudah mengajukan untuk dilakukan tes.

“Untuk tes rambut atau tes lainnya, kan dari BNN. Kami di pemkab hanya mengusulkan saja, selebihnya dari mereka, apakah perlu tes macam apa,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :  Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Kudus Tuntut Pejabat Tes Narkoba 

 

Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Kudus Tuntut Pejabat Tes Narkoba

demo e

Pendemo dari HMI Kudus melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah masa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kudus, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kudus, Selasa (9/8/2016) siang ini. Massa melakukan aksi, dengan menyuarakan agar seluruh pejabat pemerintah kabupaten dilakukan tes narkoba.

Wafi Bahrudin, salah seorang peserta aksi mengungkapkan tuntutan itu dalam orasinya. Mereka menginginkan agar pejabat jalani tes berbagai jenis. Tujuannya untuk memastikan agar aman dari narkoba.

“Tidak hanya tes urine, dapat juga dilakukan dengan tes rambut. Bahkan kalau perlu juga dilakukan tes DNA sekaligus,” katanya dalam aksi itu.

Menurutnya, sebagai pejabat harusnya dapat memberikan contoh yang bagus tentang sikap. Termasuk dengan tidak mengkonsumsi narkoba jenis apapun.

Dia berharap, tes dapat segera dilakukan dalam waktu dekat. Agar masyarakat kembali percaya kepada pemerintah dan memastikan tidak ada pemegang kebijakan yang mengkonsumsi barang haram tersebut.

Dalam demonstrasi itu, massa melakukan aksi tebar tepung, sebagai simbol membuang narkoba jenis sabu. Berbagai tulisan tentang perlawanan dan penolakan kepada sabu juga dibawa oleh peserta aksi.
“Ini adalah keinginan rakyat, jangan sampai pejabat melukai hati rakyat dengan mengkonsumsi narkoba,” imbuhnya.

Aksi mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Hal ini menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Terutama saat jam kerja.

Hal ini berkaitan dengan adanya anggota DPRD Kudus Agus Imakudin yang ditangkap BNN Provinsi Jawa Tengah. Karena terbukti membawa narkoba, beberapa pekan lalu.

Editor : Akrom Hazami