LPAR Imbau Warga Tak Terprovokasi Isu Penculikan Anak

Sosialisasi tentang perlindungan hak anak yang berlangsung di Hotel Fave, Rabu (22/3/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) mengimbau warga di daerah itu tidak terprovokasi isu penculikan anak sehingga menimbulkan keresahan, apalagi sampai main hakim sendiri dan bisa merugikan orang lain.

Hal itu disampaikan Safiul Anam, Divisi Penguatan Organisasi LPAR. “Jangan sampai terprovokasi dan menjurus anarkis dan main hakim sendiri ketika melihat orang asing atau orang mencurigakan di lingkungan kita,” ujarnya, Rabu (22/3/2017).

Namun demikian, kata Safiul, warga juga diminta tetap mawas diri terhadap kehadiran orang tidak dikenal atau orang asing di suatu lingkungan. Kewaspadaan tersebut untuk mencegah kemungkin terjadinya sesuatu hal yang buruk, seperti main hakim sendiri terhadap orang tidak dikenal tersebut dengan sangkaan bahwa kehadiran orang itu ingin menculik anak.

“Yang penting adalah mawas diri dan jangan sembarangan menitipkan anak pada tetangga atau orang lain, ketika orang tua bekerja atau aktivitas lain,” imbuhnya.

Safiul juga membenarkan bahwa isu penculikan anak merebak secara nasional dan menyebar luas melalui postingan-postingan di media sosial.  “Kemarin juga ada seseorang yang  mencurigakan di kawasan Magersari, dan beruntung warga langsung melaporkan ke Polisi, bukan main hakim sendiri. Ketika diinterogasi polisi, orang tersebut bersikap aneh, seperti orang gila,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, jika LPAR akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Desa(KPAD) untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap anak di desa masing-masing.

Editor : Kholistiono

Ini yang Dilakukan LPAR Pascaperistiwa Pembunuhan di Area SD Kedungringin

Divisi Penguatan Organisasi LPAR Safiul Anam, saat ditemui MuriaNewsCom di Kantor LPAR Jalan KH. Musthofa Bisri Leteh Rembang, Selasa (20/09/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Divisi Penguatan Organisasi LPAR Safiul Anam, saat ditemui MuriaNewsCom di Kantor LPAR Jalan KH. Musthofa Bisri Leteh Rembang, Selasa (20/09/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Peristiwa pembunuhan yang terjadi di area SDN Kedungringin, Kecamatan Sedan, Rembang bebarapa hari lalu, dikhawatirkan berdampak terhadap psikologis anak-anak yang bersekolah di tempat tersebut.

Apalagi, korban pembunuhan yakni Mahfudz (35) memiliki anak yang bersekolah di SDN Kedungringin. Begitupun pas kejadian, pelaku yakni Syafii (23) tega menghabisi nyawa korban di hadapan anaknya yang masih berusia tiga tahun, yang ketika itu sedang diasuh korban di area sekolah.

Terkait hal ini, Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) segera mengambil tindakan, khususnya dalam upaya pemulihan psikologis anak-anak SD maupun anak korban yang masih berusia 3 tahun.

Ketua LPAR Sopyan melalui Divisi Penguatan Organisasi LPAR Safiul Anam menuturkan, setelah kejadian itu, pihaknya langsung turun ke bawah.”Kami ikut menelisik kronologi peristiwa itu, karena di lingkungan SD, bahkan di hadapan anak korban yang masih berusia 3 tahun,” katanya.

Dalam hal ini, pihaknya juga menggandeng psikolog untuk membantu memulihkan psikis anak korban. Dengan begitu, pihaknya berharap trauma yang dialami anak korban bisa pulih dengan cepat, sehingga tak berdampak buruk terhadap kehidupan anak pada masa depan.

Selain menggandeng psikolog, pihaknya mengaku juga sudah memberikan surat kepada kepolisian supaya bisa cepat melepas garis polisi yang terpasang di SD Kedungringin tersebut. “Kita juga sudah memberikan surat kepada polisi yang isinya, yakni berharap supaya garis polisi yang terpasang di SD atau TKP bisa dilepas. Kita berharap betul kepada polisi, bila masih membutuhkan data di lapangan khususnya TKP, maka jangan dilakukan saat KBM berlangsung. Sebab itu bisa membuat anak anak SD bisa trauma dengan kejadian itu,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Gandeng KPAD, LPAR Blusukan Hingga Pelosok Desa

  LPAR mengadakan rapat koordinasi mengenai perlindungan anak yang ada di Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


LPAR mengadakan rapat koordinasi mengenai perlindungan anak yang ada di Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual, Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) menggandeng Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

Koordinator Jaringan dan Advokasi LPAR Didik Dimyati mengatakan, antara LPAR dan KPAD memiliki misi yang sama, yakni memberikan perlindungan terhadap anak dan membantu pemerintah dalam mewujudkan Rembang sebagai kabupaten layak anak.

“LPAR selalu melakukan koordinasi dengan KPAD untuk bisa sama-sama dalam memberikan edukasi terhadap warga Rembang. Apalagi, KPAD ini kan memang organisasi yang ada di masing-masing desa, sehingga, mereka tahu bagaimana kultur masyarakat setempat. Karena, kita memang blusukan sampai ke desa-desa dalam memberikan edukasi terkait perlindungan anak ini,” katanya.

Ia katakan, dari 287 desa dan 7 kelurahan yang ada di Rembang, baru ada 66 desa dan 7 kelurahan yang sudah mempunyai KPAD. “Pembentukan KPAD itu bukan wilayah kita. Sebab KPAD itu di bawah instansi pemerintah desa dan kelurahan. Dalam hal ini, KPAD juga dibina oleh BPMPKB,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk sementara ini, porsinya LPAR hanya sebagai media untuk mendidik warga Rembang supaya bisa melindungi anak anak.”Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga kita saling berkoordinasi dengan pihak terkait. Sehingga pendidikan perlindungan anak bisa selalu disalurkan ke warga Rembang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Sejumlah Pemuda di Rembang Rela Tak Dibayar Demi Selamatkan Anak-anak dari Tindak Kekerasan

 Anggota Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) sedang menggelar rapat koordinasi di Kantor LPAR di Kelurahan Leteh (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Anggota Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) sedang menggelar rapat koordinasi di Kantor LPAR di Kelurahan Leteh (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Meskipun Rembang sudah menyandang gelar sebagai kabupaten layak anak sejak tahun 2011, namun kekerasan terhadap anak masih rentan terjadi. Apalagi jika isu tersebut dianggap tanggungjawab pihak tertentu. Padahal, perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama.

Terkait hal itu, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR) menginginkan adanya keselamatan anak-anak dari adanya tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual, dan hal lainnya.

Divisi Penguatan Organisasi LPAR Syafi’ul Anam mengatakan, dalam hal ini, anggota yang tergabung dalam LPAR berupaya agar tidak muncul adanya kekerasan-kekerasan ataupun pelecehan terhadap anak di Kabupaten Rembang.

“Caranya dengan memberikan edukasi terhadap anak-anak maupun masyarakat umum. Seperti halnya melarang saling membuli, saling mencemooh atau lainnya. Sebab, hal-hal seperti itu bisa memicu adanya kekerasan,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, dalam pergerakannya atau menjalankan kegiatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, pihaknya rela untuk tak dibayar. “Ini memang sukarela, dan keberadaan kami juga diharapkan bisa memberikan support terhadap pemerintah dalam hal mewujudkan kota layak anak secara maksimal,” katanya.

Dia menambahkan, meskipum lembaga ini tidak ada anggaran dari instansi atau pemerintah, namun anggota LPAR akan selalu ikut membantu pemda dalam penyelengaraan perlindungan anak.”Terlebih, Pemda Rembang juga menginginkan kategori kabupaten layak anak bisa terus terwujud,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono