PLN Jamin Pasokan Listrik untuk Sektor Industri di Jepara Aman

Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B Unit 1-4 yang sedang beroperasi. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Banyak industri yang kini menempatkan pabriknya di Jepara. Tercatat setidaknya ada delapan perusahaan yang berproduksi di Bumi Kartini. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan pasokan listrik yang digunakan? 

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN I Made Suprateka menegaskan, saat ini pasokan listrik yang dihasilkan sudah sangat berlebih. Jadi ia mengatakan kepada investor agar tak khawatir.

“Ekpansi pabrik di Jepara aman (dari sektor ketersediaan pasokan listrik),” katanya, disela Ground Breaking perluasan Tanjung Jati B (Jawa-4) berkapasitas 2×1000 MW, di Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Kamis (31/8/2017). 

Dirinya menyebut sudah banyak sektor industri yang melakukan akad jual beli energi listrik dengan pihak PLN. Untuk sektor industri sendiri, ia menyebut ada insentif tersendiri.

“Banyak justru harga tarif listrik industri itu lebih kecil daripada rumah tangga, itu untuk insentif industri supaya lebih bersaing harganya harapannya seperti itu,” tuturnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan perluasan PLTU Tanjung Jati B listrik yang dihasilkan tidak hanya bisa dinikmati untuk warga Jepara. Setelah rampung, pasokan listrik yang dihasilkan fasilitas tersebut bisa dinikmati masyarakat se Jawa dan Bali. 

Perlu diketahui, saat ini di Jepara saat ini setidaknya terdapat delapan industri besar di antaranya PT Kanindo Makmur Jaya PT Bomin Permata Abadi,PT Hwa Seung Indonesia, PT Parkland World Indonesia, PT Jiale Indonesia, PT Samwon Busana Indonesia, PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia dan PT Doohwan Design Indonesia.  

Adapun saat ini PT PLN Pembangkitan Tanjung Jati B telah memiliki fasilitas pembangkit bertenaga batubara (unit 1-4) dengan daya yang dihasilkan sebesar 2.600 MW.

Editor: Supriyadi

3 Kecamatan di Jepara Bakal Mengalami Pemadaman Listrik, Ini Jadwalnya

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Kudus Rayon Jepara mengabarkan pemadaman sementara arus listrik di sejumlah wilayah di Jepara pada 6 dan 7 Februari 2017.

Manajer PLN Rayon Jepara Jaya Kurniawan mengatakan, pemadaman sementara arus listrik tersebut, guna pemeliharaan jaringan dan juga untuk keperluan pemotongan pohon, yang mengharuskan adanya pemadaman listrik.

“Pemadaman arus listrik sementara untuk keperluan pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon sebenarnya sudah dilakukan secara berkala, dan selalu ada pengumumannya. Namun memang tidak menyebar ke grup WatsApp, Facebook ataupun media online. Sehingga, seolah-olah masyarakat hanya mengetahui saat ini saja,” ujarnya.

Menurutnya, pemadaman tidak hanya terpaku pada satu atau dua titik saja dan di wilayah tertentu, namun, pemadaman bisa saja diberlakukan di semua wilayah jika memang diperlukan untuk pemeliharaan jaringan atau lainnya.

Terkait dengna pemadaman listrik, bisanya pihaknya mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak terkait atau kepala desa, Dinas Kominfo dan pihak lainnya, agar informasi pemadaman listrik bisa disebarluaskan.

Berikut ini daftar pemadaman sementara aliran listrik pada 6 dan 7 Februari di Jepara

1.Hari : Senin (6 Februari 2017)

Lokasi :Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan dan Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara

Waktu padam : Pukul 09.00-13.00 WIB

Keperluan : Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon.

2. Hari : Senin (6 Februari 2017)

Lokasi : Desa Mulyo Harjo, Kuwasen, Bandengan, Wonorejo, dan Kedungcino, Kecamatan Jepara

Waktu padam : Pukul 13.00-17.00 WIB

Keperluan : Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon

3. Hari : Selasa (7 Februari 2017)

Lokasi padam : Desa Ngabul, Raguklampitan, Bawu, Bantrung, Bringin, Batealit, Mindahan, dan Sumosari.

Waktu padam : Pukul 09.00-16.00 WIB

Keperluan : Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon

Editor : Kholistiono

Konsumsi Listrik Industri di Jepara Selama Ramadan Ini Alami Kenaikan

Salah seorang warga sedang mengecek meteran listrik (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah seorang warga sedang mengecek meteran listrik (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

             MuriaNewsCom, Jepara – Kebutuhan listrik di Kabupaten Jepara untuk bulan Ramadan ini justru meningkat drastic. Peningkatan mencapai 40 persen dibanding hari biasa. Tak hanya itu, peningkatan justru terjadi pada industri, bukan rumah tangga.

Hal itu disampaikan Manajer PT PLN Rayon Jepara Sunoto. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi di wilayah yang banyak terdapat aktivitas industri. Sedangkan di rumah tangga tidak mengalami kenaikan signifikan.

 “Kenaikan listrik tertinggi berada di wilayah yang banyak terdapat industri tekstil dan mebel. Itu seperti di Desa Wonorejo, Tahunan, Karang Randu Pendo Sawalan, Ngasem, dan Troso,” ujar Sunoto kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, industri tersebut butuh tambahan energi listrik untuk menggenjot jumlah produksi yang mungkin meningkat saat Ramadan dan Lebaran.“Kenaikan sebesar itu didapatkan dari hasil pengukuran dari trafo-trafo yang kami miliki. Di hari biasa, konsumsi listrik hanya 80 persen,” katanya.

Untuk mengantisipasi kenaikan tersebut dan menghindari terjadinya gangguan yang disebabkan meningkatnya daya yang dibutuhkan, pihaknya memasang trafo sisipan di wilayah yang mengalami kenaikan kebutuhan yang signifikan, bahkan yang telah mengalami overload. Trafo yang dipasang memiliki kekuatan 50 KVA.

“Disebut sisipan karena trafo tersebut memang dipasang khusus saat terjadi lonjakan kenaikan kebutuhan listrik. Salah satu daerah yang sempat mengalami overload energi listrik yakni Kecamatan Batealit. Kami memasang trafo tersebut setelah terjadi kenaikan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Pemkab Jepara Minta Bantuan PLTS di 3 Pulau Jadi Aset Daerah

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM (BMP-ESDM) Jepara, Ngadimin menegaskan bahwa Pemkab Jepara menginginkan agar bantuan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Denmark menjadi aset daerah.

Hal itu penting agar kedepannya, perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh Pemkab Jepara dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Jepara.

”Kalau menjadi asset Pemkab Jepara, maka perawatan maupun pemeliharaannya kan bisa langsung. Kalau tidak menjadi asset sendiri, biasanya susah bahkan tidak bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan,” ungkap Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, bantuan PLTS di ketiga pulau tersebut sangat penting demi ketersediaan listrik yang memadai. Sebab, selama ini memang di tiga pulau tersebut belum tidak bisa teraliri listrik meski sebelumnya juga telah ada PLTS dengan kapasitas yang masih rendah.

”PLTS di sana sudah rusak, ini ada bantuan diharapkan dapat mengatasi masalah listrik di sana,” katanya.

Dia menambahkan, jumlah penduduk di ketiga pulau tersebut cukup banyak. Di pulau parang ada sekitar1.143 jiwa dengan 355 kepala keluarga (KK), pulau Nyamuk ada sekitar 590 jiwa dengan 194 KK, dan pulau Genting ada sekitar 274 jiwa dengan 96 KK. Selama ini listrik disana hanya menyala sekitar 6 jam per hari.

Editor: Supriyadi

Asyik, Listrik Karimunjawa Bakal Nyala 24 Jam Mulai Awal Juni 2016

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan energi listrik di destinasi wisata Jawa Tengah, Karimunjawa segera teratasi. Jika sebelumnya listrik di wilayah terluar Kabupaten Jepara itu menyala hanya setengah hari, dipastikan akan menyala 24 jam mulai awal Juni 2016 nanti.

Kepastian tersebut dikatakan oleh Humas PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kudus, Arif Suryadi. Menurut dia, segala infrastruktur dan fasilitas pendukung sudah siap dioperasikan. Termasuk jaringan listrik yang sudah siap mengalirkan energi ke rumah-rumah warga.

”Listrik di pulau besar Karimunjawa yang di dalamnya terdapat di Desa Kemojan dan Karimunjawa akan menyala selama 24 jam mulai 3 Juni mendatang. Kami sudah bisa pastikan. Sebab nanti akan ada launching penyalahan listrik 24 jam di sana,” ujar Arif kepada MuriaNewsCom, Senin (23/5/2016).

Menurutnya, menyalanya listrik selama 24 jam tersebut seperti yang dijanjikan PLN sebelumnya pada saat serah terima secara resmi pada awal Januari 2016 lalu. Saat ini, pihaknya menjanjikan pertengahan tahun warga Karimunjawa akan bisa menikmati listrik sebagaimana di daratan Jepara.

”Tetapi untuk Pulau Parang dan Pulau Nyamuk memang belum bisa sebagaimana di Pulau Besar Karimunjawa. Sebab, untuk Pulau Parang dan Nyamuk masih dikelola PLTD lama. Entah anggaran tahun keberapa nanti akan juga dikelola sebagaimana di Desa Kemojan maupun Karimunjawa,” ungkapnya.

Semua fasilitas dan infrastruktur untuk mengalirkan energi listrik ke dua ribu pelanggan di sana, lanjut Arif, sudah siap dioperasikan.

”Misalnya sumber pembangkit dan kabel transmisi. Sumber listrik masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), namun memiliki daya yang lebih besar dari PLTD yang lama. Sumber energi tersebut ditempatkan di Legon Bajak Dukuh Tlaga Desa Kemojan,” katana.

Sedangkan untuk ujung tegangan, kata dia, berada di Desa Karimunjawa. Semua komponen saat ini sudah dikoneksikan ke kabel transmisi sistem 20 Kv ke pelanggan. Diharapkan agenda sesuai rencana sebagaimana harapan masyarakat.

Editor: Supriyadi

Ini Tanggapan PLN Terkait Kabel Listrik Berbahaya di Mulyoharjo

Kabel transmisi listrik begitu dekat dengan salah satu atap rumah di desa Muyoharjo, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kabel transmisi listrik begitu dekat dengan salah satu atap rumah di desa Muyoharjo, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menanggapi keluhan warga atas berbahayanya kabel listrik yang ada di RT 05/RW 04 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota, Manajer PT PLN (Persero) Rayon Jepara Sunoto mengakui memang menerima laporan masalah tersebut.

Meski begitu, pihaknya belum melakukan tindakan yang konkrit untuk mengatasi masalah tersebut. Dia mengaku baru berencana akan meninggikan kabel yang dinilai berbahaya tersebut.

”Kepastiannya nanti akan lakukan survey di lapangan terlebih dahulu sebelum dilakukan peninggian,” ujar Sunoto saat dikonfirmasi melalui sambungan telefon, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, survey dibutuhkan untuk bisa menentukan seberapa tinggi kabel yang akan dinaikkan. Sebab, pihaknya mengaku belum mengetahui secara langsung rendahnya kabel tersebut seberapa.

Disinggung mengenai bantuan untuk korban, Sunoto menyampaikan jika instasinya tak ada anggaran khusus untuk itu. Sehingga untuk saat ini pihaknya mengaku belum memberikan bantuan kepada korban yang kesetrum lantaran terkena kabel di Desa Mulyoharjo tersebut.

”Tidak ada anggaran itu itu. Kalau pun ada bantuan, itu merupakan iuran dari karyawan sendiri,” kata dia.

Atas musibah itu, pihaknya berharap agar warga juga bisa berhati-hati saat melakukan aktivitas yang berdekatan dengan kabel transmisi. Sebab di Jepara banyak bangunan, khususnya bangunan berlantai dua yang memang berdekatan dengan kabel transmisi.

Editor: Supriyadi

Terlalu Rendah, Kabel Listrik di Mulyoharjo Jepara Jadi Ancaman

Kabel listrik di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota Jepara terlihat sangat rendah dan membahayakan warga yang melintas di bawahnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kabel listrik di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota Jepara terlihat sangat rendah dan membahayakan warga yang melintas di bawahnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Warga di RT 05 RW 04 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota Jepara harus lebih waspada. Itu karena di wilayah tersebut, terdapat kabel listrik yang letaknya terlalu rendah, kurang dari satu meter dari atap rumah warga yang tak bertingkat. Selain itu, kabel lain juga diketahui tanpa lapisan alias telanjang.

Hal itu seperti yang terlihat dari pantauan MuriaNewsCom, kabel transmisi listrik tersebut memang menggantung rendah di area perkampungan warga. Tak hanya mengancam warga, ternyata kabel tersebut juga sudah memakan korban.

”Ada tujuh orang yang kesetrum kabel saat memasang tratak, untuk keperluan pernikahan, salah satunya saya sendiri,” ujar warga setempat, Siswanto (30) kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurutnya, peristiwa kesetrum itu terjadi pasa Kamis (5/5/2016) lalu. Atas kejadian itu, dirinya harus menahan rasa sakit karena luka bakar yang dialaminya cukup serius.

Lebih lanjut dia mengemukakan, kabel listrik yang terlalu rendah tersebut sebenarnya sudah lama dikeluhkan warga. Bahkan beberapa kali sudah diajukan ke pihak PLN namun belum mendapatkan tanggapan.

”Selain kabel transmisi yang terlalu rendah. Saking rendahnya, bisa digapai orang tanpa penyangga apapun,” katanya.

Sedangkan untuk kabel “telanjang” memang nyaris menyentuh atap rumah warga meski hanya satu lantai. Menurutnya, dari tiang listrik sendiri kurang tinggi. Ditambah lagi dengan juntaian kabel yang terlalu rendah. Kabel butuh ditinggikan atau paling tidak dikencangkan kembali.

”Warga yang beraktivitas di atap, maupun untuk membuat tratak misalnya menjadi khawatir. Sebab memang sangat berbahaya,” ucap dia.

Padahal menurut dia, keberadaan kabel transmisi tersebut dibandingkan dengan rumah warga, masih lebih dulu ada rumah warga. Dia dan warga berharap maslaah ini segera ada tindak lanjut.

Ketika ditanya soal bantuan, Siswanto mengaku sampai saat ini belum menerima bantuan dari manapun. Termasuk dari pihak PLN yang bertanggung jawab atas kabel listrik yang membahayakan tersebut.

Editor: Supriyadi

Tak Kunjung Selesai, Komisi VI DPR RI Turun ke Jepara Dalami Masalah Jaringan SUTT

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan kompensasi atas lahan maupun tanaman warga yang dilewati jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari PLTU Tanjung Jati B Jepara ke Gardu Induk Ungaran Kabupaten Semarang tak kunjung terselesaikan.

Setelah proses persoalan itu berjalan panjang dan menuai polemik lantaran tak ada titik temu antara PLN dengan warga, kini jajaran Komisi VI DPR RI turun ke Jepara untuk mendalami persoalan tersebut agar dapat dicarikan solusinya.

Anggota Komisi VI DPR, Abdul Wachid mengatakan, persoalan kompensasi itu dikhawatirkan akan mengganjal capaian progam 35 ribu MW listrik yang dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi, tahun ini DPR RI menganggarkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk memuluskan rencana proyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah pusat.

Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal termasuk ganti rugi atau kompensasi lahan atau tanaman warga yang terkena proyek pemerintah tersebut.

“Ternyata masih ada masalah seperti di Jepara. Ini sebenarnya ada apa, makanya kita turun langsung agar mengetahui secara persis masalahnya,” kata Wachid melalui pers rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Hasil turun lapangan yang dilakukan komisi IV DPR RI di Kabupaten Jepara, diketahui bahwa hingga kini masih ada sejumlah titik di beberapa desa dan kecamatan yang proses pembayaran kompensasi atas lahan dan tanaman warga yang dilewati jaringan SUTT masih menyisakan masalah. Beberapa titik tersebut seperti yang ada di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri; Desa Kaliaman Kecamatan Kembang atau Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Sejumlah warga yang lahan atau tanamannya terkena jaringan SUTT namun masih keberatan dengan kompensasi dari PLN. Seperti Suprianingsih, Suryantoro, Keminah, Puji Sabar, ahli waris Saban (alm) dan lainnya.

Atas alasan itu, hingga kini mereka belum mengambil uang kompensasi yang sudah dititipkan (konsinyasi) oleh pihak PLN di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Para pemilik lahan dan tanaman yang dilewati jaringan SUTT itu menilai jika proses pendataan yang dilakukan PLN pada 2011 lalu tak akurat.

Indikasinya, luas dan jumlah tanaman yang bakal dikompensasi tak sesuai dengan data lapangan. Dalam daftar hanya tertera nominal kompensasi tanpa ada data luasan lahan atau tanaman. Bahkan, ada warga yang lahan atau tanamannya terkena SUTT malah tak mendapat kompensasi. Dan begitu juga sebaliknya. Pemilik lahan dan tanaman juga melaporkan adanya intimidasi dari aparat seiring upaya mereka meminta hak-haknya.

”Temuan di lapangan ini akan kita komunikasikan dengan Dirut PLN. Kondisi di lapangan saat ini memang beda dengan pendataan tahun 2011. Kalau kedua belah pihak sama-sama bersikeras maka tak akan ada penyelesaian,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Petinggi Desa Srikandang, Angga mengatakan, pada prinsipnya pemilik lahan atau tanaman di desanya bisa memaklumi proyek SUTT. Mereka hanya meminta agar ada proses ukur dan hitung ulang. Hal ini penting agar ada upaya transparansi sehingga tak menyisakan masalah lagi seperti sekarang ini.

”Soal tanaman misalnya, kalau tahun 2011 tingginya masih di bawah 3 meter dan sekarang lebih dari 6 meter itu berjalan alami bukan disengaja. Itu mestinya juga bisa diberi kompensasi. Intinya mari diukur dan dihitung lagi dengan melibatkan warga,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Ini Lho, Wilayah di Jepara yang Belum Teraliri Listrik

listrik maneh (e)

Petugas PLN sedang memperbaiki jaringan listrik mereka. Sejauh ini masih banyak warga di Jepara yang belum teraliri listrik. MuriaNesCom (Wahyu KZ)

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Jepara, tak menjamin semua wilayah di Kabupaten Jepara dapat teraliri listrik secara maksimal. Selain listrik sering byarpet, juga masih ada puluhan rumah atau kepala keluarga (KK) yang belum teraliri listrik.

Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara Budiarto melalui Kabid ESDM Ngadimin menjelaskan, wilayah yang warganya belum mendapatkan aliran, semuanya tersebar di wilayah Jepara.

Selain di wilayah terpencil, juga di wilayah yang cenderung dekat dengan jaringan transmisi. Ini berlaku bagi wilayah pemukiman yang baru dibangun. ”Ada banyak. Selain Karimunjawa, di daratan Jepara masih ada yang belum teraliri listrik,” kata Ngadimin, Sabtu (30/4/2016).

Menurutnya, belum teralirinya listrik di sejumlah wilayah di Jepara memang menjadi salah satu masalah klasik dan belum mendapatkan solusi karena membutuhkan anggaran besar.

Pada tahun sebelumnya, sejumlah pedukuhan yang belum bisa terjangkau PLN. Di antaranya Dukuh Celong sebanyak 24 kepala keluarga (KK) dan Dukuh Njabung sebanyak 42 KK.

Warga dua pedukuhan yang ada di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, ini bisa menikmati listrik dengan menyambung kabel dari dukuh terdekat, yang jaraknya sekitar 1 kilometer.

Sementara di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, masih terdapat empat dukuh yang belum teraliri jaringan listrik. Yakni Dukuh Johan (23 KK), Dukuh Kenanom (30 KK), Dukuh Gotean Warak (20 KK), dan Dukuh Petir (16 KK). Selain itu, pedukuhan di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, dan lain sebagainya juga belum menikmati istrik.

Dia menambahkan, ratusan KK tersebut bukan berarti tak mendapat penerangan lampu listrik sama sekali. Hanya saja memang tidak memiliki jaringan sendiri. Mereka menyambungkan kabel di rumah warga yang terdekat.

”Istilahnya, mereka numpang. Untuk yang benar-benar tak mendapatkan aliran listrik, kami belum tahu,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Duh, Masih Ada Warga Jepara yang Belum Teraliri Listrik

listrik tidak ada (e)

Di Kabupaten Jepara ternyata belum seluruh warganya bisa menikmati aliran listrik sendiri. MuriaNewsCom (Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara boleh dibilang selalu bermasalah dengan masalah listrik untuk warganya. Selain sering padam karena alasan yang tidak jelas, ternyata masih banyak warga Jepara yang belum teraliri listrik.

Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara Budiarto melalui Kabid ESDM Ngadimin mengatakan, sebanyak 82 persen dari jumlah kepala keluarga (KK) di Jepara sudah teraliri listrik. Sedangkan sisanya sekitar 18 persen, belum menikmatinya.

”Itu data yang kami miliki. Sedangkan dari PLN sendiri memiliki data yang sedikit berbeda. Yakni 74 persen yang sudah teraliri listrik, dan sisanya 26 persen belum,” kata Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Sabtu (30/4/2016).

Menurut dia, jumlah KK di Kabupaten Jepara ada sekitar 275 ribu. Sehingga dari persentase di atas, didapatkan ada puluhan ribu KK yang belum teraliri listrik. Bahkan data tersebut, belum termasuk KK yang ada di Kecamatan Karimunjawa.

”Data itu memang masih belum pasti. Ada perbedaan antara kami dengan PLN. Kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan PLN agar mendapatkan data yang valis,” ungkap Ngadimin.

Lebih lanjut dia mengatakan, Sebelum melakukan langkah strategis, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang agar didapati data yang valid. Kepala desa diperintahkan untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang belum mendapatkan fasilitas negara tersebut.

Menurut Ngadimin, adanya perbedaan tersebut lantaran sebagain wilayah Jepara aliran listriknya dipasok dari kabupaten tetangga. Itu seperti Kecamatan Nalumsari yang di bawah rayon Kudus, dan sebagian wilayah ujung utara Jepara yang dipasok Rayon Pati.

Dia menambahkan, ratusan KK tersebut bukan berarti tak mendapat penerangan lampu listrik sama sekali. Hanya saja memang tidak memiliki jaringan sendiri. Mereka menyambungkan kabel di rumah warga yang terdekat.

”Istilahnya mereka numpang. Untuk yang benar-benar tak mendapatkan aliran listrik, kami belum tahu,” imbuhnya.

editor: Merie