Kukuh Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah, Bupati Rembang Siap Terima Konsekuensi Apapun

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat halal bihalal bersama keluarga PGRI di Kaliori. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang  Abdul Hafidz masih bersikukuh dengan pendiriannya yaitu tidak setuju dengan kebijakan lima hari sekolah.

Hal itu disampaikannya di hadapan para guru se-Kecamatan Kaliori saat menghadiri acara halal bihalal keluarga PGRI Kaliori di gedung PGRI Kaliori kemarin.

Bupati mengungkapkan, keberadaan sekolah ini lebih banyak di pedesaan yang dari segi karakteristik dan ekonomi masyarakatnya tidak seperti di kota. Ia menambahkan, ada tiga alasan sehingga dirinya masih tidak setuju dengan kebijakan lima hari sekolah. Tiga alasan itu ditinjau dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

“Saya satu- satunya bupati yang tidak setuju lima hari sekolah. Pertimbangan ekonomi yang semula siswa SMP dan SD dikasih uang saku Rp 2000,bisa menjadi  Rp 10 ribu. Bisa memang, tapi petani yang tanahnya cuma seperempat hektare, kira- kira malah nanti utang. Ini menurut hemat saya sama saja negara memproduksi kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut kata bupati, dari pertimbangan sosial banyaknya jumlah buruh di Indonesia menambah dampak negatif, karena dua hari libur yang justru rawan menambah kenakalan remaja. Pasalnya di hari Sabtu, banyak buruh yang masih masuk kerja, sehingga anak rawan tanpa pengawasan orang tua.

Dilihat dari pertimbangan agama, lima hari sekolah juga mengancam keberadaan sekira 1.400 TPQ dan madrasah yang ada di Rembang.

“Jika lima hari sekolah untuk menajamkan pendidikan karakter anak. Ya sudahlah pendidikan di  madrasah  itu juga merupakan penajaman pendidikan karakter. Inilah alasan kuat saya menilai tidak pas kalau sekolah lima hari,” tuturnya.

Ia siap menerima konsekuensi atas sikapnya terkait menolak kebijakan lima hari kerja, hal tersebut ditegaskan bukan bentuk perlawanan kepada menteri. Ia mengaku senang, sekarang sikap penolakan juga ditunjukan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Ia hanya ingin memperjuangkan kepentingan rakyatnya, hal tersebut pun langsung mendapat apresiasi dari para guru yang hadir.

Belum lagi dari segi transportasi di wilayah desa, rata- rata anak SMP ke sekolah naik angkutan ataupun numpang . Ketika pulang sore maka menimbulkan permasalahan tambahan, karena angkutan atau tumpangan sudah tidak ada.

Secara terpisah, Mulyadi warga Desa Baturno, Sarang sependapat dengan sikap dari bupatinya. Menurutnya, jika sekolah lima hari justru akan menghilangkan keseimbangan pendidikan pengetahuan formal dan agama.

“Saya tidak setuju lima hari sekolah tingkat SD dan SMP, karena biasanya enam hari sekolah kan sorenya bisa sekolah di madrasah. Lima hari sekolah nanti keseimbangan ilmunya tidak ada, ilmu dunia di sekolah dan ilmu untuk akhirat di  madin. Belum lagi pulangnya sore otomatis uang sakunya bertambah, itu memberatkan orang tua,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

2 SMK di Rembang Terapkan Lima Hari Sekolah

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Rembang, mulai tahun ajaran 2017/2018 telah menerapkan program lima hari sekolah. Dua sekolah tersebut yakni SMKN 1 Rembang dan SMKN 2 Rembang.

Dua sekolah ini, menerapkan program jam belajar dalam sehari selama delapan jam. Sedangkan dalam seminggu hanya akan berlangsung lima hari Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan hari Sabtu dan Minggu diliburkan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Rembang Singgih Darjianto mengaku, penerapan kebijakan tersebut merupakan instruksi dari Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendi yang tidak dapat ditawar.

“Semua SMK Negeri sudah berada di bawah naungan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami melaksanakan kebijakan gubernur dan tidak bisa mendiskusikannya,” ungkapnya.

Menurut Singgih, bagi siswa SMK berangkat pagi dan pulang di sore hari sudah menjadi hal yang biasa, sehingga tidak menjadi persoalan. Pihaknya menolak jika jam belajar siswa yang dimulai sejak pagi dan berakhir pada sore hari disebut full day school.

“Ya namanya bukan full day school, istilahnya di sini melaksanakan pembelajaran sehari penuh dari pagi sampai sore. Anak-anak pulang sampai sore juga bukan jadi masalah,” imbuhnya.

Penerapan program pembelajaran lima hari sekolah sejatinya bertolak belakang dengan pendapat Bupati Rembang Abdul Hafidz. Ia secara tegas menolak penerapan kebijakan lima hari sekolah oleh Kemendikbud RI, yang dikhawatirkan berdampak pada segi sosial di masyarakat.

“Kami berharap Kemendikbud bisa mengkaji ulang kebijakan lima hari sekolah itu. Jika diterapkan di Rembang, pastinya bisa menimbulkan sejumlah persoalan,” ujarnya bupati beberapa waktu lalu.

Editor : Kholistiono

Penerapan Lima Hari Sekolah Bakal Ganggu Pendidikan Diniyah

Sejumlah siswa tengah belajar di salah satu sekolah di kabupaten Rembang belum lama ini. Dinas Pendidikan setempat menolak kebijakan lima hari sekolah yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MURIANEWSCOM/AHMADFERI)

Sejumlah siswa tengah belajar di salah satu sekolah di kabupaten Rembang belum lama ini. Dinas Pendidikan setempat menolak kebijakan lima hari sekolah yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MURIANEWSCOM/AHMADFERI)

REMBANG – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Rembang mendukung penuh sikap Pemkab setempat yang menolak penerapan lima hari sekolah. Dindik sependapat dengan pernyataan Bupati Rembang, Abdul Hafidz untuk menolak, meskipun orang nomor satu di Kota Garam itu baru menlontarkan pernyataan lisan. Salah satu pertimbangan Dindik menolak kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah ini adalah terganggunya pendidikan diniyah para siswa.  Lanjutkan membaca

Bupati Rembang Tentang Gubernur Terkait Kebijakan Lima Hari Sekolah

Bupati Rembang, Abdul Hafidz. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Bupati Rembang, Abdul Hafidz. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menolak kebijakan lima hari sekolah yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng yang memang telah dikirim ke seluruh bupati/walikota. Namun penolakan kebijakan ini belum ditempuh secara resmi karena masih sebatas pernyataan lisan sang Bupati Rembang, Abdul Hafidz.  Lanjutkan membaca