Jadwal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Diundur

Sejumlah instansi terkait mengikuti rapat perubahan jadwal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pati, Jumat (02/09/2016).(MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah instansi terkait mengikuti rapat perubahan jadwal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pati, Jumat (02/09/2016).(MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Jadwal pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang awalnya dijadwalkan pada 19-21 September 2016, diundur pada 21-23 September 2016. Hal itu diungkapkan Anggota KPU Pati Divisi Hukum dan Pencalonan Umi Nadliroh, Jumat (02/09/2016).

“Perubahan jadwal ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Program Tahapan Pencalonan Pendaftaran. Karena itu, pendaftaran yang semula 19-21 September diundur selama tiga hari, yakni 21-23 September,” kata Umi.

Setelah para calon mendaftar, KPU akan melakukan penelitian apakah calon yang mendaftar dinyatakan lolos atau tidak. Pengumuman lolos tidaknya calon yang mendaftar akan dilakukan pada 24 Oktober 2016, sebulan sesudah masa pendaftaran calon.

Setelah dinyatakan lolos, calon akan mengambil nomor urut yang dilakukan pada 25 Oktober 2016. “Perubahan jadwal tersebut berpengaruh pada semua tahapan pencalonan. Kami berharap, semua pihak bisa mengetahuinya,” imbuhnya.

Untuk memberitahu perubahan jadwal tersebut, KPU sudah mengumpulkan pihak terkait. Seperti perwakilan partai politik, Disdukcapil, Polres, Kodim, Satpol PP, dan instansi terkait. Mereka diharapkan bisa memahami kondisi perubahan jadwal yang didasarkan pada PKPU.

Editor : Kholistiono

Tersangka Korupsi Boleh Nyalon Bupati Jepara

tersangka nyalon

 

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyatakan bahwa status tersangka seseorang masih bisa dicalonkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pilkada 2017 Jepara mendatang. Hal itu sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan.

Komisioner KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri mengatakan meski menyandang status tersangka, seseorang masih bisa dicalonkan maupun mencalonkan sebagai calon bupati. Hal itu sebagaimana aturan yang ada dalam PKPU nomor 12 tahun 2015.

“Sebagaimana aturan yang ada, tidak masalah kalau masih sebatas tersangka. Sebab, ada azas praduga tak bersalah, selama belum ada keputusan inkrah tidak menghentikan proses pencalonan seseorang. Itu sesuai dengan PKPU 12 Pasal 4 tentang syarat calon,” terang Subhan kepada MuriaNewsCom, Senin (25/7/2016).

Menurutnya, yang bisa menggugurkan proses pencalonan seseorang dalam pilkada apabila, yang bersangkutan meninggal dunia. Termasuk juga mengundurkan diri, dan atau jika terpilih tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen.

“Contohnya saat mendaftar statusnya tersangka, kemudian dalam proses pencalonan divonis pengadilan negeri. Itu pun belum bisa langsung menggugurkan proses pencalonan, karena mungkin masih ada proses hukum banding,” katanya.

Seperti yang diketahui, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Tengah, meski hal itu masih menjadi teka-teki tersendiri.

Wakil Bupati Jepara Subroto juga sebelumnya pernah menyandang status tersangka dalam kasus penipuan di Semarang pada tahun 2012 silam. Berdasarkan aturan PKPU tersebut, keduanya masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada Pilkada 2017 mendatang.

Editor : Akrom Hazami

 

Pilkada Usai, KPU Grobogan Dapat PR Terkait Tingginya Angka Golput

Suasana salah satu TPS saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Suasana salah satu TPS saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Perhelatan pilkada yang dilangsungkan 9 Desember lalu memang berjalan lancar dan aman. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang bakal diselesaikan KPU Grobogan. Yakni, terkait masih tingginya angka golput atau orang yang tidak menggunakan hal pilihnya dalam pesta demokrasi tersebut.

“Dari hasil rekapitulasi yang kita lakukan, partisipasi pemilih dalam pilkada kemarin sebesar 66,16 persen. Dengan demikian, masih ada 33,84 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua Afrosin Arif.

Menurutnya, dari 1.063.308 pemilih yang terdaftar, ada sebanyak 363.877 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Terkait alasan ketidakhadiran pemilih ini, pihaknya sudah melakukan pendataan dan pengelompokan.

Penyebab terbanyak pemilih tidak mencoblos adalah boro atau bekerja di luar kota. Jumlahnya ada 199.769 orang atau mencapai 54.90 persen. Urutan berikutnya, adalah alasan sekolah, kuliah dan santri sebanyak 13.360 orang atau 3,67 persen.

Kemudian, ada yang memang masuk daftar tidak memenuhi syarat karena statusnya masih jadi anggota TNI/Polri 164 orang atau 0,04 persen, meninggal dunia 2.231 orang atau 0,61 persen dan pindah domisili 1.852 orang atau 0,50 persen. Ada juga sebanyak 3.321 orang tidak menggunakan hak pilih lantaran sakit.

“Pemilih yang berada di rumah tetapi tidak menggunakan hak pilihnya ada 38.794 orang atau 10,66 persen. Sementara 104.359 orang atau 28,67 persen lainnya belum diketahui alasannya tidak menggunakan hak pilih,” jelas Afrosin.

Ia menyatakan, dengan data-data tersebut nantinya akan bisa digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya. Misalnya, kemungkinan untuk membuat TPS khusus di rumah sakit atau puskesmas untuk melayani mereka yang tidak bisa datang karena sedang dirawat di tempat tersebut. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Pilkada Grobogan, Surat Suara Sudah di Kantor KPU

surat-suara

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif sedang mengecek logistik surat suara pilkada.  (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Salah satu logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang tiba di Kantor KPU Grobogan. Yakni, berupa surat suara yang dikirim oleh PT Pura Kudus selaku pencetak logistik tersebut.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, jumlah surat sura yang dikirim sudah seluruhnya. Yakni, totalnya sebanyak 1.092.551 lembar yang dikemas dalam 275 boks.

Rinciannya, sebanyak 1.090.551 lembar untuk kebutuhan Pilkada nanti. Sedangkan 2.000 lembar surat suara disiapkan khusus jika ada pemilu ulang yang harus dilakukan.

Dijelaskan, pemilu ulang itu dilakukan jika ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada. Seperti ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi ikut mencoblos.

Selain surat suara, mobil boks yang mengangkut logistik juga berisi segel dan hologram. Jumlah segelnya ada 72.554 lembar yang dikemas dalam tiga boks. Kemudian, hologramnya sebanyak satu boks berisi 7.014 lembar.

“Jadi ada tiga jenis logistik yang dikirim. Yakni, surat suara, segel dan hologram. Kemarin, logistik tinta sudah kita terima,” katanya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Tekan Angka Golput, Relawan Demokrasi di Grobogan Mulai Diterjunkan

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Berbagai upaya terus dilakukan KPU Grobogan untuk menekan angka golput pada Pilkada 9 Desember mendatang. Salah satunya adalah menerjunkan tim relawan demokrasi (Relasi). Sekitar 10 relawan direkrut untuk membantu mensosialisasikan tahapan pilkada pada berbagai elemen masyarakat.

”Partisipasi pemilih memang cenderung mengalami penurunan, mulai dari pemilu 2004 sampai pileg 2014. Untuk itu, kita siapkan tenaga Relasi sebagai salah satu upaya meningkatkan angka pastisipasi pemilih,” ungkap Komisioner KPU Grobogan Jati Purnomo.

Menurutnya, untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih banyak kiat yang dilakukan dan pengerahan relawan adalah salah satunya. Tugas relawan itu nantinya melakukan sosialisasi di beberapa kelompok masyarakat. Khususnya, kelompok yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya karena beberapa alasan, misalnya kesibukan bekerja.

Selain itu, target lainnya adalah para pemilih pemula yang cukup banyak jumlahnya. Diharapkan, para pemuda itu ikut berpartisipasi ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih perdananya.

”Sasaran dari relawan ini sebenarnya memang cukup luas. Para relawan ini kita ambilkan dari berbagai elemen masyarakat,” imbuhnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Pelanggan Kaget Dapat Brosur dan Ceramah Pilkada dari Pedagang Bakso

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso menyampaikan sosialisasi pada pelanggannya (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para pelanggan di kios bakso yang ada di basemen Swalayan Luwes di Jalan R Suprapto siang tadi sempat dikagetkan adanya pembagian brosur pilkada. Lebih-lebih yang membagikan brosur adalah Adi Sucipto, sang pemilik kios bakso.

Semula, pelanggan itu mengira jika penjual bakso itu mau menyerahkan nota. Setelah dicek, ternyata brosur yang berisi seputar tahapan pilkada serentak yang akan di gelar 9 Desember mendatang.

”Mohon maaf, kalau mengganggu kenyamanan sejenak. Saya ini kebetulan dapat tugas jadi relawan demokrasi (Relasi) KPU Grobogan. Salah satu tugasnya adalah melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada nanti pada beberapa elemen. Pelanggan disini adalah salah satu sasaran sosialisasi ini dan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan seperti ini pada beberapa kelompok masyarakat,” terang pria yang lebih dikenal dengan nama Yanto Bakso itu.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, beberapa pelanggan tampak antusias mendengarkan penyampaikan yang dilakukan Yanto. Beberapa diantaranya, bahkan sempat bertanya pada Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Grobogan itu. Antara lain, waktu pelaksanaan pilkada, tata cara pencoblosan, hingga pasangan calon yang akan maju dalam pesta demokrasi nanti.

Setelah menyampaikan sosialisasi dan menjawab pertanyaan pelanggannya, Yanto tidak lupa berpesan satu hal pada mereka. Yakni, agar menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 9 Desember nanti. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Putusan MK Buat Was-was KPU Jepara

kpu

kpu

 

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mulai mengkhawatirkan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu yang akan datang. Karena, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dasar prosentase DPT bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen, bukan lagi jumlah penduduk.

“Alasan yang melatarbelakangi  kebijakan itu, karena tidak semua warga daerah memilik hak suara. Pada aturan sebelumnya, disyaratkan harus mendapat dukungan sebanyak 6,5 persen dari jumlah penduduk. Tapi saat ini hanya 6,5 persen dari DPT pada pemilu terakhir,” ujar Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri kepada MuriaNewsCom, Rabu (30/9/2015).

Menurutnya, jika diperhatikan, maka pemilu terakhir yang terselenggara adalah pemilihan presiden (Pilpres). Yang menjadi masalah, katanya, adalah terkait dengan validitas DPT yang dimaksud. Sebab dalam Pilpres lalu, banyak warga Jepara yang memiliki hak suara berpindah TPS. Baik TPS yang masih di lingkup kabupaten, maupun di daerah lain. Demikian pula warga daerah lain yang mencoblos di TPS yang ada di Jepara.

“Belum lagi masalah banyaknya pemilih baru. Apalagi laju pertumbuhan penduduk Jepara meningkat,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Wuih, Panasnya Suhu Politik di SMAN 1 Jepara Tak Kalah dengan Pilkada Lho

 

Proses Pilkatos masih berlangsung di SMAN 1 Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Proses Pilkatos masih berlangsung di SMAN 1 Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Pemilihan Umum  Ketua OSIS (Pilkatos) tingkat SMA se-Kabupaten Jepara dilaksanakan serentak pada Kamis (27/8/2015). Di SMA Negeri 1 Jepara, siswa antusias mengikuti Pilkatos ini. Bahkan, pada tahap seleksi awal bakal calon, tak kurang dari 150 bakal calon yang mendaftar. Kemudian disaring melalui beberapa tahapan seleksi dan memunculkan enam calon.

Salah satu panitia di SMA Negeri 1 Jepara Pandu Laksono Mukti menjelaskan, di sekolahnya memilih tiga calon ketua OSIS dan tiga calon wakil ketua OSIS. Dia mengemukakan, syarat untuk menjadi calon ketua adalah siswa kelas 11. Sedangkan calon wakil adalah siswa kelas 10.

“Ada tiga calon ketua dan tiga calon wakil ketua. Semuanya sama kuat,” kata Pandu kepada MuriaNewsCom, Kamis (27/8/2015).

Nur Fatimah, yang juga panitia Pelaksana Pilkatos SMA N 1 Jepara ini turut menambahkan, siswa di sekolahnya sangat antusias menyambut pemilihan ketua OSIS baru ini. Senin lalu di halaman SMA yang berlokasi di Jalan KS. Tubun Nomor 1 ini telah diselenggarakan kampanye terbuka.

“Setelah upacara hari Senin lalu, para calon bergantian menyampaikan orasi dan menyosialisasikan visi misinya di tengah-tengah lapangan. Kegiatan kampanye itu bagian dari tahapan dalam Pilkatos tahun ini,” terang Fatimah yang saat ini kelas 12 itu.

Di SMA N 1 pada hari pemungutan suara disediakan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lapangan sekolah. Untuk pemilihannya dilaksanakan secara bergantian untuk setiap kelasnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

KPU Daerah Ini Sibuk dengan OSIS Daripada Pilkada

KPU-Daerah-Ini-Sibuk-dengan-OSIS-Daripada-Pilkada

Para kandidat Ketua OSIS saat Pilkatos tingkat SMA sederajat di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara malah sibuk dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) daripada Pilkada. Hal itu wajar, karena daerah ini tidak menyelenggarakan Pilkada, tahun ini, seperti kota-kota tetangga macam Blora, Rembang dan Grobogan.

Itulah sedikit bocoran sekilas persiapan pemilihan Ketua OSIS (Pilkatos) tingkat SMA sederajat di Kabupaten Jepara yang digelar, Kamis (27/8/2015). Pemilihan serentak ini digelar layaknya Pemilu pada umumnya. Pemilik hak suara memilih salah satu calon yang tersedia dengan mencontreng dari bilik suara.

Kegiatan ini digelar berkat kerja sama antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementrian Agama Jepara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Kegiatan merupakan kali pertama dilakukan serentak karena tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan dengan jadwal yang berbeda tergantung sekolah masing-masing.

Dalam petunjuk pelaksana tata cara Pilkatos serentak ini, KPU merancang jadwal dan tahapan Pilkatos selayaknya pemilihan umum. Ada 10 tahapan Pilkatos yang mesti dilakukan panitia pelaksana Pilkatos. Mulai dari pembentukan penyelenggara, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemantauan, ada juga tahap masa tenang, kemudian pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, penetapan calon terpilih, sampai pada  tahap pelantikan ketua OSIS.

“Penyelenggaraan Pilkatos serentak tingkat SLTA ini, merupakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula. Diharapkan pula dapat meningkatkan pemahaman maupun kesadaran dalam praktik berdemokrasi secara benar  dilingkungan sekolah,” kata Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri kepada MuriaNewsCom, Kamis (27/8/2015).

Menurutnya, seluruh sekolah tingkat SMA Negeri di Kabupaten Jepara menggelar Pilkatos serentak ini. Selain itu, ada sekitar 10 sekolah tingkat SMA swasta ada sekitar 10 sekolah. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Syarat Pengajuan Djoko – Arief Lengkap dan Sah

Pasangan bakal calon Bupati dan calon wakil bupati blora Djoko Nugroho( Kokok) dan Arief Rohman  saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015).

Pasangan bakal calon Bupati dan calon wakil bupati blora Djoko Nugroho( Kokok) dan Arief Rohman saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015).

BLORA – Divisi hukum kampanye dan pencalonan KPU Blora M Khamdun mengatakan, syarat pengajuan dari partai pengusung Djoko – Arief sudah lengkap dan sah, sehingga dinyatakan bisa diterima. Sedangkan untuk syarat calon bupati dan wakil bupati juga sudah ada.

”Untuk syarat calon bupati dan wakil bupati semua sudah ada. Tetapi untuk keabsahannya akan dilakukan penelitian verifikasi administrasi dan faktual, yang akan dilakukan setelah masa pendaftaran pasangan semua calon selesai,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, penelitian berkas pencalonan dilakukan pada 1-3 Agustus 2015 dan pemberitahuan hasil penelitian kepada pasangan, pada tanggal 3-4 Agustus 2015. Dan untuk masa perbaikan dilaksanakan pada 4-7 Agustus 2015. Kemudian penyerahan perbaikan persyaratan pada tanggal 8-15 Agustus 2015.

Ketua KPU Blora Arifin menambahkan, setelah para pasangan cabub dan cawabub melakukan pendaftaran pasangan calon, dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan tim dari partai pengusung dan tim kampanye.

”Lebih lanjutnya kami komunikasikan dengan tim dari partai pengusung dan tim kampanye, terkait ada hal-hal yang terjakait pencalonan cabub dan cawabub,” terangnya. (PRIYO/TITIS W)

Hari Ini Pasangan Djoko – Arief Daftarkan Diri di KPU Blora

Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Blora Djoko Nugroho (Kokok) dan Arief Rohman saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015)

Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Blora Djoko Nugroho (Kokok) dan Arief Rohman saat mendaftar di KPU Blora, Minggu (26/7/2015)

BLORA – Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Blora yang diusung dari tiga partai di antaranya PKB, Nasdem, dan Hanura, yaitu Djoko Nugroho dan Arief Rohman siap mendaftarkan diri. Mereka mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Blora hari ini, Minggu (26/7/2015).

Alhamdulillah di hari pertama pendaftaran ini, kami mendaftar di KPU dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Selanjutnya untuk terkait persyaratan administrasi dan lainnya akan diurus oleh masing-masing tim dari partai pengusung dan tim kemenangan (tim sukses) mudah-mudahan menjadi barokah,” jelas calon Bupati Blora Djoko Nugroho, Minggu (26/7/2015).

Kokok sapaan akrab Djoko Nugroho berharap semoga nantinya bisa berjalan lancar hingga digelarnya pilkada 2015 yaitu 9 Desember mendatang. (PRIYO/TITIS W)

KPU Grobogan Siap Terima Pendaftaran

ILUSTRASI

ILUSTRASI

GROBOGAN – Meski besok hari Minggu, namun aktivitas di Kantor KPU Grobogan dipastikan berjalan seperti biasa. Pasalnya, besok adalah masa pendaftaran hari pertama pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Sesuai tahapan yang sudah dikeluarkan, masa pendaftaran ini berlangsung tiga hari hingga Selasa (28/7/2015) mendatang. Lanjutkan membaca

KPU Rembang Dapat Rekomendasi dari Panwas untuk Ganti PPS Desa Sendangwaru

Lampiran Pengumuman KPU kabupaten Rembang Nomor:09/Pilbup-Rembang/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang nama PPS terpilih se-Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Lampiran Pengumuman KPU kabupaten Rembang Nomor:09/Pilbup-Rembang/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang nama PPS terpilih se-Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2015 merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan pergantian seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Lanjutkan membaca

Jumlah Pemilih Pilkada Grobogan 2015 Turun Hingga 16 Ribu

KPU Grobogan melakukan raker dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), , Rabu (1/7/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

KPU Grobogan melakukan raker dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), , Rabu (1/7/2015). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

GROBOGAN – Jumlah pemilih dalam Pilkada berdasarkan data sementara yang diambil dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) mengalami penurunan dibandingkan data Pilpres lalu. Jumlah penurunan pemilih ini mencapai 16.410 orang.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja yang dilakukan anggota KPU Grobogan dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Lanjutkan membaca

KPU Berulah, Partisipasi Pemilih di Pilkada 2015 Terancam Menurun

Dua orang warga di Desa Soditan Kecamatan Lasem saat menyalurkan hak pilihnya di bilik suara saat Pileg 2014 lalu. Tingkat Partisipasi pemilih di Pilkada 2015 terancam menurun seiring berkurangnya jumlah TPS menjadi 1.100 unit. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Dua orang warga di Desa Soditan Kecamatan Lasem saat menyalurkan hak pilihnya di bilik suara saat Pileg 2014 lalu. Tingkat Partisipasi pemilih di Pilkada 2015 terancam menurun seiring berkurangnya jumlah TPS menjadi 1.100 unit. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Tingkat partisipasi pemilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 di Kabupaten Rembang terancam menurun seiring dipangkasnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) oleh KPU.
Sesuai hasil pemetaan, jumlah TPS di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini berjumlah 1.100 unit atau berkurang 500 unit dari jumlah TPS di Pilpres 2014 yang mencapai 1.600 unit. Sesuai pengalaman Pilkada di dua periode sebelumnya, berkurangnya jumlah TPS berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Lanjutkan membaca

Pangkas Jumlah TPS, KPU Tambah PPDP

Salah satu TPS di Kelurahan Leteh Rembang. Pada Pilkada 2015, jumlah TPS bakal berkurang sekitar 500 unit dari jumlah Pilpres 2014 yang mencapai 1.600 unit. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

Salah satu TPS di Kelurahan Leteh Rembang. Pada Pilkada 2015, jumlah TPS bakal berkurang sekitar 500 unit dari jumlah Pilpres 2014 yang mencapai 1.600 unit. (MuriaNewsCom/AHMAD FERI)

REMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang berencana memangkas jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 9 Desember 2015. Berdasarkan hasil pemetaan TPS sementara, jumlah TPS di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini diperkirakan sebanyak 1.100 unit. Jumlah tersebut berkurang 500 unit jika dibandingkan pada Pilpres 2014 yang mencapai 1.600 unit. Lanjutkan membaca

Partai Bersengketa, KPU Gunakan Pedoman SK

M Khamdun (kanan) Divisi Hukum dan Pencalonan KPU Blora, saat menjadi narasumber sosialisasi tahapan dan pencalonan pasangan cabup dan cawabup . (MURIANEWS / PRIYO)

BLORA – Saat menerima pendaftaran pasangan cabup dan cawabup, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Politik (Parpol) sebagai pedoman. SK tersebut harus disahkan oleh Parpol di tingkat pusat yang kepengurusannya disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Ketentuan ini berlaku bagi partai yang bersengketa untuk Pilkada serentak, tanggal 9 Desember mendatang.

Lanjutkan membaca

Pengisian Data Pencalonan Pakai Aplikasi

Proses pengisian data pasangan calon (paslon) yang mendaftarkan diri dalam Pilkada nanti, dilakukan melalui sistem khusus aplikasi pencalonan (silon). Maka, dalam bintek ini peserta dipandu menggunakan aplikasi oleh operator sampai bisa. (MURIANEWS/DANI AGUS)

GROBOGAN – Untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, proses pengisian data pasangan calon (paslon) yang mendaftarkan diri dalam Pilkada nanti, dilakukan melalui sistem khusus aplikasi pencalonan (silon).

Lanjutkan membaca

KPU Gelar Bintek Pencalonan

Sejumlah pengurus parpol di Grobogan mengikuti bimbingan teknis (Bintek) mengenai pencalonan dan penggunaan apliasi pencalonan, Jumat (29/5/2015). (MURIANEWS/DANI AGUS)

GROBOGAN – Sejumlah pengurus parpol yang ada di Grobogan siang tadi, mengikuti bimbingan teknis (Bintek) mengenai pencalonan dan penggunaan apliasi pencalonan. Acara bintek yang diikuti sekitar 30 orang itu dilangsungkan di Aula Kantor KPU, Grobogan.

Lanjutkan membaca

KPU Kesulitan Dongkrak Partisipasi Pemilih

KOTA SEMARANG-KPU Provinsi Jawa Tengah dipasrahi target partisipasi pemilih pada Pileg April 2014 mendatang sebesar 75 persen. Target tersebut dinilai cukup berat, mengingat dalam Pemilu 2009 dan Pilgub Jateng 2013, partisipasi pemilih tidak lebih dari 60 persen.
”Kendati target jumlah partisipasi pemilih itu cukup berat, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapainya,” kata Komisioner KPU Jateng Wahyu Setiawan dikutip Antara di Semarang, Selasa (28/1).
Ia menjelaskan, target tersebut sesuai dengan yang telah dicanangkan KPU pusat beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, target tersebut dinilai cukup berat, karena pada Pemilu 2009 jumlah partisipasi pemilih di daerah itu, hanya sekitar 60 persen.
”Pada Pilgub Jateng 2013 jumlah partisipasi pemilih hanya 54 persen. Dengan target 75 persen maka ini jelas memerlukan kerja keras berbagai pihak, khususnya kami sebagai penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Lanjutkan membaca

KPU Waspadai Eksodus Pemilih

TEMANGGUNG-KPU mulai mewaspadai mobilisasi perpindahan pemilih antardaerah pemilihan (dapil) dalam satu kabupaten. Hal ini berpotensi dilakukan oleh caleg tertentu untuk mendapatkan dukungan suara dalam Pemilu 2014.
Kewaspadaan serupa dilakukan KPU Temanggung dengan memperingatkan seluruh panitia pemungutan suara (PPS) untuk selektif dalam mengeluarkan formulir A5. Formulir tersebut digunakan sebagai surat pengantar kepada warga untuk menggunakan hak suaranya di TPS lain.
”Jangan sampai formulir A5 dijadikan alat mobilisasi pendukung salah seorang caleg dari daerah pemilihan lain ke TPS di dapil caleg tertentu,” kata Ketua KPU Temanggung Sujatmiko dikutip Antara, Jumat (24/1).

Lanjutkan membaca