Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati Diminta Tak Ditunda

Paslon terpilih, Haryanto dan Saiful Arifin menerima surat keputusan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati di Aula KPU Pati, Jumat (7/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto dan Saiful Arifin akhirnya resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih, setelah ditetapkan KPU Pati melalui surat keputusan Nomor 20/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2017, Jumat (7/4/2017).

Keduanya ditetapkan, setelah berhasil meraih 74,51 persen suara pada Pilkada Pati dengan calon tunggal pada 15 Februari 2017 lalu. Penetapan dari jadwal semula sempat tertunda, karena ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil Pilkada.

“Sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2015, penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah ada amar putusan dari MK. Saat ini, tugas kami sudah selesai. Selanjutnya, untuk pelantikan diserahkan ke Gubernur dan Mendagri,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.

Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto yang hadir dalam penetapan tersebut mengatakan, pihak legislatif akan segera melakukan rapat terkait dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih pada Sabtu (8/4/2017) besok. Dia berharap, pelantikan paslon terpilih sesuai dengan aturan dan tidak ditunda.

“Besok, kami akan menggelar rapat. Setelah itu, paling lambat Senin, berkas akan dikirim ke Gubernur Jawa Tengah dan Selasa, dikirim ke Mendagri. Sebagai pimpinan DPRD, kami meminta agar pelantikan bisa sesuai aturan, jangan diundur-undur,” kata Joni.

Sementara itu, Haryanto mengaku sudah lega setelah mengikuti proses panjang dalam tahapan Pilkada Pati. Kendati diwarnai berbagai persoalan, tetapi dia sudah lega karena sudah mencapai titik akhir setelah putusan dari MK.

“Penetapan sempat tertunda selama 24 hari, karena ada gugatan ke MK. Keputusan MK menunjukkan bahwa Pilkada Pati berjalan sesuai aturan, tidak ada kecurangan atau manipulasi seperti yang dituduhkan. Saat ini, kami mulai fokus untuk membangun Pati menjadi lebih baik,” ucap Haryanto.

Editor : Kholistiono

Gugatan Pilkada Pati ke MK Jadi Sorotan Komisi A DPRD Jateng

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pembatalan hasil Pilkada Pati mendapatkan sorotan dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Menurut Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie, kotak kosong menjadi bagian dari demokrasi dalam pilkada.

Hanya saja, jumlah perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada Pati diakui sangat jauh sehingga tidak menjadi persoalan bagi pasangan calon. “Dari sisi jumlah, selisihnya memang jauh, 75 persen dan 25 persen. Itu bukan menjadi persoalan,” ungkap Masruhan, Kamis (16/3/2017).

Yang menjadi persoalan menurut Masruhan, justru persoalan jumlah perolehan kotak kosong yang cukup tinggi di Pati. Hal itu diakui bisa menjadi pembelajaran demokrasi bukan hanya masyarakat Pati, tetapi juga masyarakat Indonesia.

“Penduduk Pati sangat padat. 25 persen suara itu termasuk sangat tinggi. Ini sebetulnya yang bisa menjadi pembelajaran bersama. Kalau gugatan ke MK itu tidak jadi persoalan, karena selisihnya sangat jauh,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pati Much Nasich mengaku sudah siap menjawab dalam persidangan pertama yang digelar MK, Jumat (16/3/2017) besok. Dalam sidang tersebut, Komisioner KPU Pati akan mendengarkan permohonan yang diajukan pemohon.

“Persiapan matang sudah kami lakukan. Besok, sekitar jam 14.00 WIB, kita mengikuti sidang pertama terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP). Jawaban-jawaban yang sesuai aturan dan regulasi sudah dipersiapkan, sehingga kami berharap bisa berjalan dengan baik,” harap Nasich.

Editor : Kholistiono

Komisi A DPRD Jateng Kunjungi KPU Pati Bahas Kotak Kosong

Jajaran Komisi A DPRD Jawa Tengah mengunjungi Kantor KPU Pati, Kamis (16/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Pati ikut menjadi sorotan Komisi A DPRD Jawa Tengah. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati untuk membahas fenomena kotak kosong, Kamis (16/3/2017).

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan, tidak terkovernya kotak kosong dalam undang-undang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kalangan legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat. Pasalnya, Samsurie menganggap, kotak kosong menjadi bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa dianggap sepele.

“Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian bersama, kami berharap ada perubahan regulasi pilkada tentang calon tunggal. Hal itu untuk menata dan mengakomodasi kotak kosong agar tidak berpolemik seperti di Pati,” kata Samsurie.

Menurutnya, fenomena kotak kosong akan lebih besar bila tidak ada regulasi yang mengaturnya. Padahal, Pilkada di Indonesia akan digelar serentak pada 2018 dan 2019. Karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada DPR RI untuk membuat regulasi baru terkait eksistensi kotak kosong.

Selain kotak kosong, Samsurie juga menyoroti persoalan politik uang. Dia menilai, dugaan politik uang menyebar secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Bila tidak segera diatur dalam regulasi yang lebih visibel dan jelas, politik uang akan sulit ditangani.

“Sekarang ini, jarang sekali ada politik uang yang bisa dibuktikan, ditangani dan ada sanksinya. Kalau ada regulasinya yang visibel dan jelas, penanganannya akan lebih muda. Maka, perlu ada regulasi baru yang mengaturnya,” imbuhnya.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, masukan dari Komisi A DPRD Jateng sangat penting bagi KPU Pati. Pasalnya, kotak kosong selama ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga beberapa kali sempat mengalami kegamangan.

“Kami berharap ada segera regulasi sehingga bisa ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, sehingga kita tidak mengalami kegamangan dalam menangani persoalan kotak kosong,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Dalam Laporannya ke MK, Geram Pati Sebut Kotak Kosong Raih 700 Ribu Suara, Ini Kata KPU

Komisioner KPU Pati Supriyanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tim Advokasi Gerakan Masyarakat (Geram) Pati mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati terkait penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laporannya, Geram Pati menunjukkan data yang mengejutkan. Pihaknya mengklaim, kolom kosong meraih suara 700.000, sedangkan paslon Haryanto-Arifin meraih 300.000 suara. Penghitungan versi Geram Pati tersebut dituangkan dalam berkas pokok permohonan.

Tak hanya itu, Geram Pati juga mengasumsikan ada 50,16 persen pemilih Pilkada Pati yang tidak mencoblos paslon Haryanto-Arifin. Jumlah tersebut dihitung dari kalkulasi suara kolom kosong 177.762 suara, golput 435.327 suara, dan suara tidak sah sebanyak 14.981 suara.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Pati Supriyanto mengatakan, siapa saja berhak mengajukan permohonan ke MK. Hanya saja, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.

“Itu kan permohonan, boleh-boleh saja. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Prinsip hukum begitu. Nanti biar dibuktikan. Kami juga mendalilkan beserta dengan bukti-buktinya. Perhitungan itu dari mana dan kesalahan hitungnya letaknya di mana,” kata Supriyanto, Rabu (15/3/2017).

Karena itu, dia meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat Pati untuk menunggu hasilnya. Selama ini, KPU Pati diakui sudah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan prosedur. Bahkan, tidak jarang KPU Pati berkonsultasi kepada KPU RI agar tahapan pilkada bisa berjalan sesuai aturan dan undang-undang.

Rencananya, sidang pendahuluan terhadap laporan pemohon akan dilakukan MK pada Jumat (17/3/2017) mendatang. Tim Advokasi Geram Pati sendiri terdiri dari Koordinator LSM Kontras Haris Azhar, NNurkholis Hidayat, dan Sri Suparyati.
Editor : Kholistiono

Polemik Pilkada Pati Jadi Sorotan Presiden Joko Widodo

Suasana kunjungan Deputi Bidang Politik Nasional Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Pol Iwan Hari Sugiarto di Ruang Joyokusumo Setda Pati, Rabu (8/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah polemik dalam pelaksanaan Pilkada Pati yang diikuti calon tunggal menjadi sorotan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu dikatakan Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Pol Iwan Hari Sugiarto saat mengunjungi Pati, Rabu (8/3/2017).

“Kami diutus secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengumpulkan berbagai persoalan dan penyebab adanya calon tunggal. Bahan ini yang nantinya akan dijadikan sebagai materi rekomendasi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” ungkap Brigjen Pol Iwan.

Saat ini, ada kenaikan keberadaan calon tunggal pada pilkada serentak yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus, karena keberadaan kotak kosong belum diatur dalam UU Pilkada.

Pada 2015, ada tiga daerah yang diikuti pasangan calon tunggal. Pada 2017 mengalami kenaikan menjadi sembilan paslon tunggal. Karena itu, pemerintah pusat merasa perlu untuk segera mendapatkan masukan dari daerah.

“Masukan-masukan akan dijadikan referensi untuk melakukan pembahasan regulasi yang akan digunakan pada Pilkada 2018. Dengan demikian, keberadaan calon tunggal bisa dikurangi untuk memastikan agar setiap Pilkada bisa berlangsung demokratis,” tuturnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich mengatakan, kunjungan DKN di Pati dalam rangka meminta masukan kepada penyelenggara pilkada. Harapannya, pemerintah pusat memiliki gambaran tentang calon tunggal dan permasalahannya yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden.

Editor : Kholistiono

KPU Pati Tegaskan Siap Hadapi Gugatan Relawan Kotak Kosong

Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan dari relawan kotak kosong yang tergabung dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dikatakan Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan, Kamis (2/3/2017).

Dia mengaku sudah berkoordinasi secara intensif dengan KPU RI dalam mempersiapkan gugatan AKDPP ke MK. “Kami sudah mendapatkan informasi, memang sudah ada pendaftaran gugatan ke MK terkait Pilkada Pati. Namun, saat ini kami masih menunggu informasi dari KPU RI tentang kepastian tindak lanjut dari MK,” ungkap Imbang.

Dari informasi yang dihimpun, Ketua AKDPP Sutiyo mendaftarkan gugatan Pilkada Pati ke MK. Pendaftaran dilakukan pada 28 Februari dengan kuasa hukumnya, Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Ditanya soal materi gugatan, Imbang belum mengetahui materi yang didaftarkan. Menurutnya, hal itu akan diketahui bila gugatan diterima dan akan disidangkan.

“Normatifnya, gugatan ke MK terkait dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP). Namun, kami akan menunggu kepastiannya setelah MK mengumumkan secara resmi,” tutur Imbang.

Secara teknis, informasi kepastian sidang atas pengajuan gugatan di MK akan disampaikan Lembaga Yudikatif kepada KPU RI. Selanjutnya, informasi dari KPU RI akan diteruskan ke KPU Daerah.

Selama ini, KPU Pati diakui sudah melakukan tahapan sesuai dengan aturan dan sudah terdokumentasi dengan rapi. Bila dibutuhkan untuk dibuka setiap saat, pihaknya akan siap. “Materi gugatannya belum diketahui, sehingga jawaban belum bisa kami sampaikan,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Hasil Rekapitulasi Surat Suara Pilkada Pati, Haryanto-Arifin Unggul atas Kotak Kosong

KPU Pati menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Pati di Aula KPU Pati, Kamis (23/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Rekapitulasi surat suara pada Pilkada Pati sudah selesai dilakukan. Hasil rekapitulasi diumumkan melalui rapat pleno penghitungan suara hasil Pilkada Pati di Aula KPU Pati, Kamis (23/2/2017).

Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin memperoleh 519.675 suara, unggul atas kotak kosong yang mendapatkan 177.762 suara. Sebelumnya, melalui perhitungan entri data formulir C1, Haryanto-Arifin mendapatkan 519.627 suara dan kotak kosong 177.771 suara.

Artinya, ada sejumlah selisih suara antara penghitungan real count entri data formulir C1 dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Haryanto-Arifin mendapatkan selisih suara 48 lebih banyak dari perhitungan entri data formulir C1, sedangkan suara kotak kosong mendapatkan sembilan selisih suara lebih sedikit.

Sementara itu, jumlah suara sah terhitung ada 697.437 dan suara tidak sah 14.984. Jumlah keseluruhan suara dalam Pilada mencapai 712.421 suara. Adapun tingkat partisipasi mencapai 68,9 persen atau 712.421 suara.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, tingkat partisipasi Pilkada Pati masih berada di bawah target 77,5 persen. Meski demikian, pihaknya mengaku cukup puas mengingat banyak warga Pati yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) berdomisili di luar Pati sehingga tidak menggunakan hak pilihnya.

“Target nasional sebetulnya akan tercapai bila data formulir C6 yang tidak dibagikan dan dikembalikan ke KPU dengan alasan meninggal dunia, merantau, tidak ditemui dan dikeluarkan dari DPT,” kata Nasich.

Sementara itu, saksi paslon Haryanto-Arifin, Hendro Jatmiko mengaku, perhitungan awal saat KPU melakukan input data C1 memang ada perbedaan perolehan suara dibanding hasil rekapitulasi manual. Perbedaan itu ada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), antara lain Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Desa Maitan, Kecamatan Kayen, dan Desa Sidoarum, Kecamatan Jakenan.

Kendati begitu, ia menerima hasil rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kabupaten dan tidak keberatan. “Perbedaan sudah bisa diselesaikan dengan membuka C1 plano,” tandas Hendro.

Editor : Kholistiono

Surat Suara Mulai Direkapitulasi di Berbagai Kecamatan di Pati

Salah seorang PPK melakukan rekapitulasi surat suara Pilkada Pati di Kantor Kecamatan Pati, Jumat (17/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Surat suara hasil pencoblosan Pilkada Pati yang berlangsung Rabu (15/2/2017), mulai direkapitulasi sejak Jumat (17/2/2017). Dijadwalkan, rekapitulasi surat suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan selesai pada Rabu (22/2/2017).

Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut berlangsung terbuka. Namun, hanya pihak yang berkepentingan saja yang diperbolehkan memasuki area rekapitulasi suara.

“Rekapitulasi dilakukan untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual. Tujuannya untuk memastikan hasil pencoblosan, mulai dari jumlah pemilih untuk paslon, kotak kosong, suara tidak sah, angka golput, hingga jumlah partisipasi masyarakat,” ujar Ketua PPK Pati, Kastono.

Ada perbedaan proses rekapitulasi antara pilkada lalu dengan sekarang. Bila awalnya rekapitulasi dimulai per tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK tinggal merekap, saat ini proses rekapitulasi hanya dilakukan di tingkat kecamatan.

Praktisi Hukum Sebut Hasil Pilkada Pati Tidak Bisa Digugat, Ini Alasannya

Sementara itu, perhitungan suara tingkat PPS menggunakan formulir C1 diserahkan KPU Pati untuk dilakukan entri data. Karena itu, hasil penghitungan KPU menggunakan formulir C1 bisa saja diralat bila ada perbedaan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

“Kami diberikan waktu hingga 22 Februari 2017 untuk rekapitulasi per TPS dan 27 Februari 2017 untuk rekapitulasi per desa atau kelurahan. Hasil rekapitulasi tersebut akan diserahkan ke KPU Pati,” tandas Kastono.

Editor : Kholistiono

Polisi Tinjau TPS di Pati yang Terkena Banjir

Polisi bersama KPU dan Panwaslu meninjau sejumlah TPS yang terkena banjir di Pati, Senin (13/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Jajaran Polres Pati yang dipimpin Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo bersama dengan Komisioner KPU dan Panwaslu Pati meninjau sejumlah lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Pati yang terkena banjir, Senin (13/2/2017).

Padahal, pemungutan suara pada Pilkada Pati kurang dua hari lagi. Bila banjir tidak segara surut, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pelaksanaan pilkada. Hal itu yang membuat polisi ikut mengawal dan memantau kondisi banjir di TPS agar pemungutan suara bisa berjalan dengan baik.

“Ada sejumlah tempat yang akan dijadikan TPS terkena banjir. Karena itu, kami turun di lapangan langsung untuk melakukan peninjauan sehingga langkah-langkah penanganannya bisa dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, pilkada bisa berjalan dengan baik,” ujar AKBP Wibowo.

Sejumlah titik TPS terdampak banjir yang ditinjau, di antaranya kawasan Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Dukuh Dongdil, Desa Gedungmulyo, Jakenan, dan Desa Tluwah, Kecamatan Juwana. Bila nanti masih belum surut, lokasi TPS yang terkena banjir akan dipindah.

“Dari hasil peninjauan di lapangan, kami memutuskan untuk memindah tempat TPS di lokasi yang tidak terkena banjir. Sebab, kemungkinan hujan masih bisa terjadi sehingga sebaiknya dipindah ke tempat yang bebas banjir,” tutur AKBP Wibowo.

Ketua KPU Pati Much Nasih menambahkan, langkah-langkah preventif perlu dilakukan agar masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya tanpa terganggu dengan banjir. Karenanya, evaluasi dari hasil peninjauan memutuskan tim untuk memindah lokasi TPS yang tidak mudah tergenang banjir saat hujan datang.

Editor : Kholistiono

Jelang Pilkada, Penyandang Tunanetra di Pati Diajari Mencoblos

Riris (tengah), penyandang tunenetra yang mengikuti simulasi penggunaan hak pilih Pilkada di SLB Pati, Kamis (9/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Riris (tengah), penyandang tunenetra yang mengikuti simulasi penggunaan hak pilih Pilkada di SLB Pati, Kamis (9/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menggelar sosialisasi pilkada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Bina Citra Yoga Tuna Pati, Kamis (9/2/2017). Puluhan penyandang tunanetra, tunarungu dan tunawicara mengikuti sosialisasi dengan seksama.

Mereka adalah siswa kelas 3 SMALB dan alumni SLB yang sudah cukup umur dan memiliki e-KTP, sehingga sudah berhak menggunakan hak pilihnya. Dua penyandang tunanetra diminta untuk melakukan simulasi pencoblosan, usai mengikuti sosialisasi.

Salah satunya, Riris Anggriani (27), penyandang tunanetra asal Desa Margorejo, Pati. Dia diberikan satu lembar surat suara berlapis kertas dengan huruf braille, sehingga bisa menentukan apakah mencoblos pasangan Haryanto-Saiful Arifin atau lembar kosong.

“Saya bersyukur masih dilibatkan pada pilkada untuk menggunakan hak pilih. Sosialisasi dan simulasi ini sangat membantu. Penjelasannya juga sangat mudah. Nanti, saya akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih,” ujar Riris.

Perempuan tunanetra yang memperoleh gelar sarjana pendidikan dari IAIN Surakarta ini mengaku baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, pemilu yang lalu ia masih menempuh pendidikan tingginya di Surakarta sehingga terhambat saat ingin menggunakan hak pilihnya.

Hal yang sama disampaikan Sugeng Supriyadi, penyandang tunanetra asal Desa Puri, Pati. Dia akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pengalaman menggunakan hak pilih dengan huruf braille sudah ia lakukan pada 2014 lalu. Namun, pengalaman memilih calon tunggal baru akan dilakukan pada Rabu (15/2/2017) mendatang.

Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan mangatakan, sosialisasi dan simulasi dilakukan untuk mengakomodasi warga berkebutuhan khusus yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya. “Kami ingin mewujudkan pemilu yang aksesibilitas untuk rekan-rekan saudara yang berkebutuhan khusus. Kami sudah sediakan template yang membantu warga tunanetra untuk menggunakan hak pilihnya,” tandas Imbang.

Editor : Kholistiono

Perolehan Suara pada Pilkada Pati Dapat Dilihat Secara Online Melalui Aplikasi Situng

KPU Pati menggelar bimbingan teknis aplikasi sistem informasi penghitungan suara Pilkada Pati 2017 di salah satu hotel di Pati, Rabu (8/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

KPU Pati menggelar bimbingan teknis aplikasi sistem informasi penghitungan suara Pilkada Pati 2017 di salah satu hotel di Pati, Rabu (8/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meluncurkan aplikasi sistem informasi penghitungan suara (Situng) pada pilkada serentak yang diikuti 101 daerah di seluruh Indonesia. Dengan inovasi tersebut, warga bisa melihat perolehan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) secara online.

Hal itu dijelaskan Ketua KPU Pati Much Nasich, usai menggelar bimbingan teknis di salah satu hotel di Pati, Rabu (8/1/2017). “Untuk mengetahui perolehan suara paslon maupun kotak kosong pada Pilkada Pati, masyarakat tinggal mengakses situs resmi KPU RI,” ujar Nasich.

Adapun pengelolaan situs online yang mengumumkan perolehan suara diserahkan KPU RI. Sementara itu, KPU hanya mengikuti instruksi dari pusat sesuai dengan tahapan pilkada. Kendati demikian, KPU Pati akan melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan regulasi.

Untuk mendukung aplikasi Situng, dia sudah menyiapkan fasilitas penunjang berupa tiga alat scan yang akan digunakan untuk melakukan scan hasil penghitungan suara. “Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  akan diberi tugas melakukan input data dan melakukan scan hasil pemungutan suara,” kata Nasich.

Sesuai dengan tahapan, penghitungan suara dari TPS akan dilanjutkan ke PPK. Setelah itu, dari PPK akan diteruskan ke KPU Pati. Namun, dengan Situng, masyarakat sudah bisa melihat hasil perolehan suara sebelum penghitungan secara offline di tingkat KPU Pati dilakukan.

“Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hasil perhitungan suara secara cepat. Karena itu, kami membekali PPK yang akan menangani Situng dengan bimbingan teknis supaya nantinya bisa berjalan lancar sesuai dengan amanah KPU RI,” tandas Nasich.

Editor : Kholistiono

KPU Sosialisasikan Pilkada di Lembaga Pemasyarakatan Pati

Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan menunjukkan surat suara kepada penghuni Lapas yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Pati 15 Februari 2017 mendatang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan menunjukkan surat suara kepada penghuni Lapas yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Pati 15 Februari 2017 mendatang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pati, Kamis (2/2/2017). Ada 76 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan mengatakan, ada penambahan DPT di Lapas yang awalnya berjumlah 68 orang menjadi 76 orang. Perubahan itu disebabkan sejumlah faktor, seperti remisi, cuti, pembebasan bersyarat, hingga adanya penghuni baru.

“Sampai saat ini, ada 27 orang penghuni baru di Lapas, sedangkan yang sudah bebas 19 orang. Kondisi itu berpengaruh pada perubahan DPT yang semula 68 orang menjadi 76 orang,” ujar Imbang.

Sebanyak 19 orang yang bebas dari Lapas akan dibuatkan formulir A5 untuk surat pindah pemilih yang ditujukan kepada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) sesuai tempat tinggalnya. Mereka yang baru masuk Lapas juga akan dibuatkan formulir A5 selama terdaftar di DPT.

Menurutnya, jumlah DPT di Lapas dimungkinkan masih bisa berubah. Pasalnya, dia tidak bisa memastikan adanya penghuni baru atau penghuni yang keluar sebelum 15 Februari 2017. Karenanya, dia akan terus melakukan koordinasi dengan petugas Lapas hingga pemungutan suara berlangsung.

Terkait dengan teknis pemungutan suara pada dasarnya sama, mulai dari adanya KPPS, pengawas TPS, saksi dan kelengkapan lainnya. Hanya saja, TPS secara khusus dibuat di dalam Lapas sehingga pemungutan suara juga dilakukan di sana.

Dalam sosialisasi tersebut, mereka diajarkan menggunakan hak pilih secara teknis. Sebab, Pilkada Pati hanya diikuti pasangan calon tunggal Haryanto dan Saiful Arifin. Mereka diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sesuai dengan hati nurani.

Editor : Kholistiono

KPU Siapkan Debat Kandidat Calon Tunggal Pilkada Pati, Begini Formatnya

Ketua KPU Pati Much Nasich (kiri) bersama Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo dan Dandim 0718/Pati Andri Amijaya Kusuma dalam rapat debat Pilkada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua KPU Pati Much Nasich (kiri) bersama Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo dan Dandim 0718/Pati Andri Amijaya Kusuma dalam rapat debat Pilkada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Debat kandidat pasangan calon tunggal pada Pilkada Pati yang akan dihelat pada Sabtu (4/1/2017) akan dilakukan dengan format penajaman visi dan misi. Pasalnya, Pilkada Pati hanya diikuti satu pasangan calon.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati Much Nasich mengaku sudah menyiapkan agenda yang akan digelar di Gedung DPRD Pati tersebut. “Semua sudah disiapkan, mulai dari rapat penyusunan tata cara penajaman visi misi, hingga personel keamanan,” ucap Nasich, Rabu (1/2/2017).

Koordinasi dengan elemen yang berkepentingan juga sudah dilakukan. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi bila ada kesimpangsiuran yang dikhawatirkan akan mengacaukan acara. Sejumlah masukan dari kepolisian dan TNI juga sudah menjadi pertimbangan untuk melakukan pengamanan.

“Kami sudah memastikan, acaranya bukan debat publik. Sebab, istilah debat biasanya diikuti lebih dari satu kontestan. Berhubung ini hanya ada satu calon, istilah yang lebih tepat adalah penajaman visi dan misi,” tuturnya.

Dalam agenda penajaman misi dan misi akan dipandu moderator dan panelis yang didatangkan dari tokoh yang secara personal bisa diandalkan. Mereka juga sudah dijamin netralitas dan profesionalitasnya. Kendati begitu, materi dan pertanyaan akan dimatangkan bila diperlukan.

Selain panelis, peserta yang hadir tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terhadap pasangan calon. Pertanyaan yang diajukan panelis sendiri dirumuskan oleh tim pakar yang ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Pati.

Dia berharap, agenda penajaman visi-misi calon tunggal Pilkada Pati bisa berjalan lancar dan aman. Pihak-pihak yang melakukan keributan, keonaran atau tindak kriminal akan dikeluarkan paksa oleh panitia dan aparat keamanan.

Editor : Kholistiono

Jelang Pencobolosan, Ribuan Kotak Suara Dibersihkan

Sejumlah tenaga lepas tengah membersihkan kotak surat suara yang akan digunakan untuk Pilkada Pati 15 Februari 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah tenaga lepas tengah membersihkan kotak surat suara yang akan digunakan untuk Pilkada Pati 15 Februari 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati membersihkan kotak surat suara kosong yang akan digunakan untuk pemungutan suara pada 15 Februari 2017. Agenda bersih-bersih dilakukan di Kantor KPU Pati, Selasa (31/1/2017).

Sedikitnya ada 9.000 kotak yang akan digunakan untuk kebutuhan pemungutan suara. Kotak yang dulu sudah digunakan untuk kebutuhan pemilu tersebut dinilai masih layak digunakan pada Pilkada Pati yang tinggal dua pekan ke depan.

“Kebutuhan kotak surat suara untuk Pilkada Pati sekitar 2.338 unit. Sebanyak 2.295 unit untuk tempat pemungutan suara (TPS) di desa atau kelurahan, 63 unit di antaranya akan ditempatkan di 21 kantor kecamatan. Masing-masing kecamatan diberi tiga kotak surat suara,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.

Saat ini, kotak-kotak tersebut masih dilakukan pencucian. Pembersihan kotak suara tersebut diharapkan segera selesai supaya pendistribusian logistik di tingkat kecamatan bisa dilakukan cepat waktu. Sesuai jadwal, logistik akan didistribusikan seminggu sebelum pelaksanaan pemilihan.

Setelah dari kecamatan, logistik diharapkan segera didistribusikan di masing-masing TPS. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan keamanan logistik. Bila terlalu lama di kecamatan, faktor keamanan akan dikhawatirkan.

“Distribusi logistik akan dikawal polisi dan Satpol PP untuk memberikan pengawalan ketat. Untuk pengecekan logistik, pihak kecamatan akan memberikan laporan, termasuk acara serah terima dari petugas yang ada di lapangan,” imbuh Nasich.

Waginah, tenaga lepas yang membersihkan kotak surat suara kosong mengaku bisa membersihkan 150 unit setiap hari. Tidak sendirian, dia membersihkan kotak bersama tiga teman lainnya.

Warga Dukuh Ngagul tersebut ditargetkan bisa membersihkan seluruh kotak sampai Jumat (3/2/2017) mendatang. Dia mengaku, keterbatasan tenaga lepas dengan jumlah yang minim membuat pembersihan kotak memakan waktu cukup lama.

Pembersihan satu kotak dihargai Rp 1.500. Bila seluruh kotak untuk keperluan Pilkada Pati dibersihkan, para pekerja akan mendapatkan gaji lepas total sebanyak Rp 3,5 jutaan. Gaji lepas tersebut rencananya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Editor : Kholistiono

Penghitungan Suara Pilkada Pati Bakal Direkam Video dan Diunggah ke Youtube

Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta sosialisasi pengawasan berbasis IT di Hotel Pati, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta sosialisasi pengawasan berbasis IT di Hotel Pati, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Penghitungan suara Pilkada Pati yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 akan direkam untuk menghasilkan video dan diunggah ke Youtube. Perekaman akan dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

Rencana itu disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati Achwan, usai melakukan sosialisasi pengawasan berbasis teknologi informasi (TI) kepada seluruh panwas kecamatan di Hotel Pati, Senin (30/1/2017). “Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan selama pemungutan suara,” kata Achwan.

Secara teknis, perekaman video dilakukan pada momen-momen tertentu yang dianggap penting. Misalnya, pada saat ketua TPS memperkenalkan diri, perhitungan suara, hingga momen-momen ketika dirasa ada kejanggalan selama pemungutan suara berlangsung.

Hasil rekaman berupa video akan diunggah ke Youtube menggunakan akun yang sudah disediakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Sebelum mengunggah video, pengawas TPS tidak diperbolehkan melakukan proses editing video sehingga hasil rekaman diharapkan benar-benar asli.

“Rekaman video yang diunggah tidak boleh diedit. Pengambilan video diutamakan pada hasil perhitungan suara pasangan calon, baik menggunakan kertas C1 dan C1 plano. Semuanya akan direkam pengawas TPS,” ucap Achwan.

Dia berharap, terobosan baru di bidang pengawasan pilkada diharapkan bisa mengantisipasi kecurangan atau manipulasi yang dapat merusak jalannya demokrasi. Dengan adanya aktivitas perekaman video, sejumlah pihak yang berniat melakukan manipulasi akan berpikir dua kali.

“Nanti ada dua laporan yang harus diserahkan pengawas. Pertama, laporan tertulis. Kedua, laporan berupa rekaman video. Kedua laporan akan menjadi bukti dan pertimbangan bila sewaktu-waktu ada yang menggugat atau mempermasalahkan pemungutan suara,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

Aksi Long March Digagalkan Polisi, Relawan Kotak Kosong Bakal Mengadu ke Mabes Polri dan DKPP

Seorang pemuda melakukan tanda tangan di atas kain putih di Jalan Pemuda Pati, Kamis (26/1/2017). Hal itu untuk mendukung kotak kosong pada Pilkada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang pemuda melakukan tanda tangan di atas kain putih di Jalan Pemuda Pati, Kamis (26/1/2017). Hal itu untuk mendukung kotak kosong pada Pilkada Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sutiyo, relawan kotak kosong yang juga Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati rencananya akan mengadu ke Mabes Polri terkait dengan Pilkada Pati. Langkah itu akan diambil, karena pergerakan untuk melakukan sosialisasi kotak kosong di Pati diakui sulit.

“Kami sulit bergerak dalam melakukan sosialisasi. Ada berbagai macam kendala. Kami juga terbentur tidak mendapatkan izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati. Setelah ini, kami akan melakukan konsolidasi internal dan akan membuat event yang lebih besar lagi,” kata Sutiyo, Kamis (26/1/2017).

Dia mengklaim, ada sekitar 2.000 orang yang bertolak dari berbagai wilayah untuk melakukan aksi long march sebagai salah satu bentuk sosialisasi kotak kosong. Rencananya, aksi long march dimulai dari Sekretariat AKDP, Kamis (26/1/2017). Namun, aksi mereka gagal karena dikawal ketat petugas kepolisian.

“Kami akan laporkan insiden ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Kami akan segera ke Jakarta. Kami juga akan konsultasi ke Mabes Polri. Biar pejabat-pejabat di pusat tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo yang menerjunkan sekitar 500 personel mengatakan, langkah yang diambil polisi demi keamanan bersama. “Langkah yang kami ambil sebagai tindak lanjut dari komitmen kemarin waktu dengan KPU dan Panwas, tidak ada aktivitas pergeseran,” kata AKBP Wibowo.

Pengamanan aktivitas kotak kosong juga diakui untuk kepentingan masyarakat Pati. Dia mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menggunakan kepala dingin, karena semuanya tidak ada yang tidak bisa didiskusikan. Kegiatan kotak kosong juga diakui sebagai haknya masing-masing.

Namun, polisi hanya menegakkan komitmen para pihak yang sudah berdiskusi di Kantor KPU Pati, Rabu (25/1/2017) untuk tidak ada aktivitas pergeseran massa. “Komitmen itu kan dari beliau-beliau sendiri, silakan disesuaikan saja komitmennya,” ucapnya.

Relawan kotak kosong yang gagal melakukan aksi jalan santai akhirnya membentangkan kain putih. Mereka melakukan tanda tangan di atas kain putih untuk mendukung keberadaan kotak kosong pada Pilkada Pati yang akan digelar pada 15 Februari 2017.

Editor : Kholistiono

KPU RI Didesak Terbitkan Regulasi yang Mengatur Saksi untuk Kotak Kosong

Rakijan, relawan kotak kosong dari kader Partai Nasdem. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Rakijan, relawan kotak kosong dari kader Partai Nasdem. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak untuk menerbitkan regulasi yang mengatur keberadaan saksi kotak kosong pada pilkada serentak 2017. Desakan itu muncul dari Rakijan, kader Partai Nasdem yang bergabung dalam relawan kotak kosong.

“Keberadaan kotak kosong harus dilindungi konstitusi, karena dipasang dalam surat suara. Keberadaan kolom kosong itu dilindungi dan dipasang, tapi kalau haknya tidak diberikan itu sama saja percuma. Kami minta KPU RI bisa menerbitkan regulasi yang mengatur keberadaan saksi dari kotak kosong,” ujarnya, Selasa (17/1/2017).

Dia khawatir, tidak ada pihak yang dapat menggugat bila nanti ditemukan pelanggaran di tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu disebabkan tidak ada saksi dari kotak kosong yang bisa dihadirkan dari TPS. Sementara, kata dia, pihak yang bisa menggugat hasil suara adalah saksi.

“Kalau nanti ada pelanggaran di TPS, siapa yang melaporkan? Sedangkan kami tidak diperbolehkan menempatkan saksi di TPS. Karenanya, kami meminta kepada komisioner KPU Pati untuk berkoordinasi dengan KPU Jateng dan KPU RI untuk menerbitkan regulasi tentang saksi kotak kosong,” kata Rakijan.

Sebelumnya, permohonan saksi dari pihak kotak kosong ditolak KPU Jawa Tengah karena tidak diatur dalam regulasi. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14/2016 Pasal 1 Angka 23 menjelaskan, definisi saksi adalah orang yang mendapatkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Sementara itu, eksistensi kotak kosong tidak menjadi representasi dari pasangan calon. Kotak kosong juga tidak diakui sebagai peserta pilkada. Dengan mengacu pada dasar regulasi itu, permohonan saksi dari relawan kotak kosong ditolak KPU Jawa Tengah.

Editor : Kholistiono

KPU Tolak Pengajuan Saksi Pilkada Pati dari Relawan Kotak Kosong

Ketua KPU Pati Much Nasich menunjukkan surat terkait pengajuan saksi pilkada dari relawan kotak kosong.(MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua KPU Pati Much Nasich menunjukkan surat terkait pengajuan saksi pilkada dari relawan kotak kosong.(MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menolak pengajuan penempatan saksi dari relawan kotak kosong pada Pilkada Pati yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Hal itu ditegaskan dalam surat Nomor 019/KPU-Prov/012/11/1/2017 per 11 Januari 2017.

Surat itu diberikan kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pati Muntamah, Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi, dan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati. Dalam surat tersebut, KPU menolak permohonan saksi dari pihak kotak kosong.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, eksistensi kotak kosong yang ada pada surat suara berdampingan dengan pasangan calon tunggal bukan sebagai peserta pemilu. Karena itu, penolakan pengajukan saksi dari relawan kotak kosong dianggap keputusan yang sudah sesuai dengan aturan.

“Menurut saya, keberadaan kolom kosong yang ada pada surat suara bukan peserta pemilu. Jadi, KPU tidak bisa memfasilitasi. Bila ada aturan yang bisa menjadi pijakan, tentu kami siap memfasilitasinya. Namun, aturannya tidak ada,” ujar Nasich, Selasa (17/1/2017),

Dia juga sudah berkoordinasi dengan KPU Jateng terkait dengan pengajuan saksi kotak kosong di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 angka 23 menyebutkan, saksi adalah orang yang mendapatkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara di TPS.

Dengan dasar tersebut, kolom kosong yang tidak bergambar tidak memiliki saksi. Hal itu yang disampaikan kepada Ketua Partai Nasdem Pati, Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi, dan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati yang awalnya mengajukan permohonan saksi untuk kolom kosong.

Partai Nasdem sendiri merupakan parpol oposisi yang menjadi satu-satunya partai yang tidak mengusung paslon Haryanto dan Saiful Arifin. Partai ini merapat ke barisan kotak kosong.

Editor : Kholistiono

Jutaan Surat Suara Pilkada Pati Tiba di KPU

Komisioner KPU Pati usai mengecek paket surat suara Pilkada Pati yang tiba dari sebuah percetakan di Sidoarjo, Jawa Timur. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati usai mengecek paket surat suara Pilkada Pati yang tiba dari sebuah percetakan di Sidoarjo, Jawa Timur. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 1.060.995 surat suara Pilkada Pati sudah sampai di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan Ketua KPU Pati Much Nasich, Rabu (11/1/2017).

Jumlah surat suara tersebut dihitung dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.030.256 plus 2,5 persen dari jumlah DPT sebanyak 30.739 dan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU). Khusus untuk surat suara PSU akan diberikan stempel khusus PSU untuk membedakan dengan surat suara biasa.

Selanjutnya, penyortiran dan pelipatan surat suara dijadwalkan pada Senin (16/1/2017) pekan depan. Penyortiran dilakukan untuk memastikan apakah ada surat suara yang tidak layak atau tidak. Bila ada surat suara yang rusak, KPU akan membuat berita acara sehingga kekurangannya bisa dipenuhi penyedia barang.

“Kami berharap tidak ada surat suara yang rusak, sehingga tidak kerja dua kali. Sebab, bila ada surat suara yang rusak pada saat penyortiran nanti, kami harus membuat berita acara yang disampaikan kepada penyedia barang,” kata Nasich.

Sampai saat ini, logistik yang sudah tiba di KPU Pati adalah surat suara dan tinta. Sedangkan logistik seperti formulir, segel, alat coblos, hologram dan alat tulis kantor (ATK) lainnya dijadwalkan sampai pada Minggu (15/1/2017).

Dia meminta kepada rekanan untuk segera mengirim kebutuhan logistik secepatnya. Pasalnya, persiapan untuk melaksanakan kebutuhan logsitik pada Pilkada Pati butuh waktu yang cukup, termasuk distribusi ke masing-masing tingkat kecamatan dan tempat pemungutan suara (TPS).

“Sesuai dengan jadwal, persiapan logistik harus sudah selesai tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Karena itu, kami sudah menekankan kepada rekanan untuk segera mengirimkan kebutuhan logistik Pilkada sesuai dengan jadwal,” pungkas Nasich.

Editor : Kholistiono

KPU Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Pati

 Seorang peserta mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar KPU Pati di BP Dikjur, Senin (9/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang peserta mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar KPU Pati di BP Dikjur, Senin (9/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menggelar bimbingan teknis (bimtek) terpadu pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) di Gedung Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BP Dikjur), Senin (9/1/2017).

Hal itu diharapkan agar seluruh penyelenggara Pilkada Pati 2017, mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten memahami regulasi penyelenggaraan pilkada. “Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pengawas kecamatan harus satu pemahaman terkait regulasi pilkada, sehingga tidak ada miskomunikasi ketika pilkada berlangsung,” kata Ketua KPU Pati Much Nasich.

Tak hanya bimbingan teknis, KPU juga menggelar simulasi penyelenggaraan pemungutan suara yang petugasnya diambilkan dari para peserta. Simulasi dinilai penting, karena masih ada PPK dan Panwascam yang belum sepenuhnya memahami teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Setelah mengikuti bimtek tungsura, para peserta diharapkan bisa menggelar bimtek yang sama di tingkat kecamatan dengan peserta dari panitia pemungutan suara (TPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bila semuanya sudah paham regulasi dan teknisnya, berbagai problem bisa diantisipasi di awal bila ada kendala di lapangan.

Hono, salah satu perserta mengaku sangat terbantu dengan adanya bimtek tungsura. Menurutnya, bimtek yang memberikan bimbingan terkait regulasi dan teknis penyelenggaraan Pilkada bisa memberikan pemahaman sepenuhnya bagi penyelenggara tingkat kecamatan dan desa.

“Bimbingan teknis memang perlu, karena biasanya di lapangan nanti kita banyak menemukan polemik dan kendala. Dengan adanya bimtek dan satu pemahanan regulasi, sebisa mungkin kita tidak ada miskomunikasi antara PPK dan Panwascam,” pungkas Hono.

Editor : Kholistiono

Polisi Kawal Ketat Pencetakan Surat Suara Pilkada Pati

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo (kanan) saat mengecek pencetakan perdana surat suara Pilkada Pati bersama KPU dan Panwas di Sidoarjo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo (kanan) saat mengecek pencetakan perdana surat suara Pilkada Pati bersama KPU dan Panwas di Sidoarjo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pencetakan surat suara Pilkada Pati untuk pertama kalinya telah dilakukan di PT Temprina Media Grafika, Sidoarjo, Jawa Timur. Pencetakan perdana itu disaksikan komisioner KPU Pati, Panwas Pati, dan polisi.

Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo yang mengawal pencetakan perdana surat suara tersebut mengatakan, ada 1.062.995 surat suara yang dicetak untuk pesta demokrasi di Pati 15 Februari 2017 mendatang. Jumlah itu dihitung berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) plus 2,5 persen.

“Pencetakan sesuai DPT dan cadangan 2,5 persen dengan total 1.060.995 surat suara. Sedangkan untuk yang 2.000 adalah surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU). Bersama KPU dan Panwas, kami bersama-sama ikut mengawal dan menyaksikan,” ujar Kompol Sundoyo, Kamis (5/1/2017).

Pencetakan surat suara dijadwalkan selesai pada Senin (10/1/2017) mendatang. Setelah surat suara selesai dicetak di perusahaan percetakan, surat suara yang sudah dikirim ke KPU Pati akan dilakukan penyortiran dan pelipatan suara.

Ketua KPU Pati Much Nasich menambahkan, surat suara akan segera dikirimkan ke tingkat kecamatan, setelah proses sortir dan pelipatan selesai. Sesuai jadwal, surat suara harus sampai di tingkat kecamatan, tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), surat suara dan kebutuhan logistik lainnya dijadwalkan tiba tiga hari sebelum pemungutan suara. Dia berharap, semua distribusi logistik berjalan sesuai jadwal dan ketentuan dalam Peraturan KPU.

Editor : Kholistiono

Rekrutmen Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pilkada Pati Menuai Kendala

Calon anggota KPPS Kelurahan Pati Kidul tengah mengikuti seleksi wawancara dari PPS. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Calon anggota KPPS Kelurahan Pati Kidul tengah mengikuti seleksi wawancara dari PPS. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa, ditutup, Kamis (29/12/2016). Di sejumlah daerah, proses rekrutmen diakui menuai sejumlah kendala.

Di Kelurahan Pati Kidul, misalnya. Ada sejumlah kendala yang membuat proses rekrutmen tersendat, meski akhirnya selesai. Salah satu kendala yang dihadapi, antara lain legalisasi ijazah dari universitas yang lokasi jauh dari tempat asal.

Selain itu, beberapa calon KPPS belum melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas terdekat. Mereka justru meminta surat curi dari dokter, lantaran sakit. Padahal, kendala tersebut diakui bisa diantisipasi bila ada komunikasi dengan petugas PPS.

Ketua PPS Kelurahan Pati Kidul Bambang Budi Widodo menuturkan, beberapa kendala tersebut sudah berhasil diatasi, sebelum ditutup. Menurutnya, kendala yang cukup berarti adalah adanya regulasi dari KPU yang melarang rekrutmen KPPS berasal dari warga yang pernah menjabat lebih dari dua kali pada pemilu sebelumnya.

“Kendala tentu ada dan masing-masing daerah biasanya berbeda kendalanya. Di kelurahan Pati Kidul, beberapa kendalanya adalah aturan dari KPU minimal SMA sederajat, mereka yang pernah menjabat sebagai KPPS dua kali pada pemilu sebelumnya tidak boleh daftar lagi,” ujar Bambang.

Di Pati Kidul sendiri yang memiliki 12 tempat pemungutan suara (TPS), sudah ada 87 nama yang mendaftar sebagai calon KPPS. Dari 87 nama yang mendaftar, tiga pendaftar dipastikan gugur karena yang petugas KPPS yang dibutuhkan di Kelurahan Pati Kidul adalah 84 orang.

Selanjutnya, daftar nama yang mendaftarkan diri sebagai KPPS akan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Jumat (30/12/2016) besok. Dari PPK, daftar nama akan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati.

Editor : Kholistiono

KPPS Pilkada Pati Akan Segera Dibentuk

Komisioner KPU Pati Ahmad Jukari (kanan) memandu acara simulasi penghitungan suara Pilkada Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati Ahmad Jukari (kanan) memandu acara simulasi penghitungan suara Pilkada Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati akan segera membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dijadwalkan selesai pada 14 Januari 2017. Dalam pembentukan KPPS, KPU akan menyerahkan wewenang tersebut kepada panitia pemungutan suara (PPS).

“Secara teknis, KPPS dibentuk oleh PPS. Selain KPPS, PPS juga membentuk petugas ketertiban tempat pemungutan suara (TPS). Semuanya dijadwalkan harus rampung pada 14 Januari 2017, karena pemungutannya dilakukan pada 15 Februari 2017,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich, Selasa (27/12/2016).

Dalam pembentukan KPPS dan petugas ketertiban TPS, pihaknya mengacu pada Pasal 12 huruf b, huruf g dan huruf h, serta Pasal 52 PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Setelah membentuk KPPS dan petugas ketertiban TPS, PPS harus melaporkan nama anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Pati melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Tak asal melakukan rekrutmen, pengangkatan anggota KPPS harus memperhatikan sumber daya manusia (SDM) dari RT atau RW. Adapun jumlah anggota KPPS yang diangkat berjumlah tujuh orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, petugas ketertiban diangkat paling banyak dua orang di masing-masing TPS. “Sebelum penetapan dilakukan, PPS harus melaporkan nama anggota KPPS di wilayah kerjanya kepada KPU Pati melalui PPK,” tambah Nasich.

Selanjutnya, KPU Pati akan menyampaikan usulan kebutuhan dua orang petugas ketertiban pada setiap TPS di seluruh wilayah Pati kepada bupati. Setelah itu, KPU Pati akan menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Pati kepada PPS.

Editor : Kholistiono

Debat Publik Calon Tunggal Pilkada Pati Segera Digelar

Calon Bupati Pati Haryanto memaparkan visi dan misi kepada tim pendukungnya, belum lama ini. Format debat publik yang dicanangkan KPU berupa penajaman visi dan misi, lantaran diikuti calon tunggal. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Calon Bupati Pati Haryanto memaparkan visi dan misi kepada tim pendukungnya, belum lama ini. Format debat publik yang dicanangkan KPU berupa penajaman visi dan misi, lantaran diikuti calon tunggal. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ada yang berbeda dalam agenda debat publik pada Pilkada Pati. Jika debat publik biasanya dilakukan secara “head to head”, debat publik Pilkada Pati hanya berupa penajaman visi dan misi dari pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pati.

Hal itu disebabkan, karena Pilkada Pati hanya diikuti satu pasangan calon. Secara teknis, paslon akan memaparkan visi dan misi dengan dipandu moderator, kemudian pemaparan tersebut diperdalam oleh panelis yang diambil dari kalangan independen yang memiliki integritas.

Ketua KPU Pati, Much Nasich menjelaskan, debat publik berupa penajaman visi dan misi akan dilakukan di Gedung DPRD Pati pada pertengahan Januari 2017. Gedung DPRD Pati dipilih sebagai tempat debat publik, karena dianggap sebagai tempat yang netral sekaligus banyak menampung orang banyak.

“Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 PKPU Nomor 14 Tahun 2015, debat publik dalam pemilihan satu pasangan calon sama dengan metode kampanye yang dilaksanakan KPU dalam bentuk pemaparan visi dan misi paslon. Panelis dan moderator berasal dari kalangan independen yang punya integritas. Mereka akan mengupas visi dan misi paslon dari berbagai bidang, misalnya bidang sosial, budaya, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya,” kata Nasich kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/12/2016).

Dia menambahkan, debat publik bisa diikuti masyarakat. Kendati begitu, tata cara dan aturan yang berlaku tetap harus berjalan dengan baik, termasuk masyarakat yang nantinya ingin melihat debat publik berupa penajaman visi dan misi paslon.

Moderator dan panelis sendiri diambil dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi. Selain itu, mereka diambil dari kalangan yang memiliki track record baik dan jujur.

Editor : Kholistiono

KPU Pati Siap Distribusikan Kotak dan Bilik Suara

Komisioner KPU Pati melakukan pengecekan kotak suara di Kantor KPU Pati yang siap didistribusikan ke panitia pemungutan suara (PPS) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati melakukan pengecekan kotak suara di Kantor KPU Pati yang siap didistribusikan ke panitia pemungutan suara (PPS) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati siap mendistribusikan kotak dan bilik suara untuk kebutuhan pemungutan suara pada Pilkada Pati 15 Februari 2017. Kotak dan bilik suara sudah disiapkan di Kantor KPU Pati.

Kotak dan bilik suara tersebut, akan didistribusikan kepada panitia pemungutan suara (PPS), tiga hari sebelum pemungutan suara. Sementara itu, pengiriman logistik di tingkat kecamatan diharapkan sampai tujuh hari sebelum pemungutan suara.

“Kotak dan bilik suara sudah kita siapkan. Kotak sebanyak 2.295 akan disebar ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), setiap TPS satu kotak. Sedangkan setiap panitia pemilih kecamatan (PPK) disedikan empat kotak suara. Untuk bilik suara ada tiga bilik di masing-masing TPS,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich, Senin (26/12/2016).

Terkait dengan kebutuhan logistik, pihaknya sedang mempersiapkan pengadaan dan sudah dalam proses untuk surat suara, segel, tinta, dan hologram. Pengadaan kebutuhan logistik dilakukan melalui e-katalog KPU RI.

“Penyedia barang sudah ditentukan melalui e-katalog KPU RI, sehingga kita tinggal mengikuti. Sementara yang lain, kita siapkan untuk penyedia barang yang ada di Pati maupun wilayah sekitar Pati untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dalam perlengkapan pemungutan suara,” tuturnya.

Dia berharap, distribusi logistik untuk penyediaan barang sudah dikirim ke Kabupaten Pati pada pertengahan Januari 2017. Setelah sampai di Pati, barang logistik seperti surat suara akan dilakukan penyortiran, sebelum dikirim ke tingkat kecamatan.

“Jadi, ini sudah kita rancang demikian, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai tahapan yang ada. Sekarang, masih kita persiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang yang melalui e-katalog KPU. Bagaimanapun yang menyediakan barang yang sudah ditunjuk katalog,” tandasnya.

Editor : Kholistiono