Deklarasi Amnesti Pajak di KPP Pratama Jepara Tembus Rp 1,1 Triliun

Sejumlah wajib pajak memenuhi ruang pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah wajib pajak memenuhi ruang pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Periode pertama program amnesti pajak telah ditutup pada 30 September 2016. Sampai batas akhir periode pertama tersebut, deklarasi harta kekayaan wajib pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara tembus di angka Rp 1,1 triliun.

Angka tersebut naik cukup tinggi dibanding beberapa hari menjelang berakhirnya periode pertama pelayanan program amnesti pajak. Selain itu, angka tebusan yang ada juga naik dari sebelumnya dan menembus angka Rp 23,8 miliar. Itu terjadi setelah membeludaknya wajib pajak yang datang ke kantor KPP Pratama pada hari terakhir periode pertama yakni Jumat (30/9/2016).

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, pada hari terakhir periode pertama amnesti pajak, pihaknya menerima wajib pajak hingga malam hari, meski sebelumnya diumumkan pelayanan dibuka hanya sampai petang hari. Itu dilakukan agar semua wajib pajak yang ingin mengikuti program amnesti pajak dapat terlayani.

“Hari terakhir periode pertama program amnesti pajak diikuti 248 wajib pajak. Total wajib pajak yang mengikuti program ini di periode pertama sebanyak lebih dari 800 wajib pajak,” ujar Endaryono, Sabtu (1/10/2016).

Menurutnya, antusiasme masyarakat Jepara cukup tinggi dalam memanfaatkan periode pertama amnesti pajak. Terbukti, peningkatan wajib pajak di hari terakhir periode pertama naik 100 persen jika dibanding di awal-awal program ini digulirkan.

“Data yang sudah masuk ke kami sudah tembus Rp23,8 miliar. Kalau total keseluruhan uang tebusan di periode pertama ini belum masuk ke kami datanya,” kata Endaryono.

Lebih lanjut ia mengemukakan, wajib pajak yang mengikuti program ini, didominasi pengusaha mebel. Baik pengusaha kelas menengah, hingga eksportir. Sedangkan angka paling besar dalam deklarasi maupun tebusan adalah pengusaha industri rokok. Hal ini menunjukan, niat masyarakat mengikuti program amnesty pajak cukup tinggi.

“Gerai-gerai pajak yang kami tempatkan di bank-bank juga ramai dikunjungi wajib pajak. Rata-rata mereka datang berkonsultasi dan minta dihitungkan uang tebusan,” terangnya.

Pihaknya berharap, di periode kedua program amnesty pajak nantinya juga akan banyak diserbu wajib pajak. Ke depan, pihaknya akan lebih gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak ini.

Editor : Akrom Hazami

KPP Pratama Jepara Sosialisasikan Amnesti Pajak ke Pejabat

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan mengenai amnesti pajak kepada pejabat di Kabupaten Jepara, Rabu (7/9/2016). (MuriaNewsCom/ Wahyu KZ)

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan mengenai amnesti pajak kepada pejabat di Kabupaten Jepara, Rabu (7/9/2016). (MuriaNewsCom/ Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggelar sosialisasi Amnesti Pajak kepada pejabat, baik yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopinda), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pimpinan instansi lainnya di Pendapa Kabupaten Jepara, Rabu (7/9/2016). Kegiatan tersebut dikemas dalam agenda Update Tax Amnesty.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan, pihaknya menggelar agenda tersebut untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai amnesti pajak kepada pejabat dan pimpinan instansi di Kabupaten Jepara. Itu dilakukan agar semua unsur dan elemen paham betul mengenai program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan nasional tersebut.

“Saya berharap keresahan dan kegelisahan terkait kegiatan tax amnesty ini bisa terjawab dengan lega. Kami merasa perlu mendapatkan dukungan terutama unsur pemerintah tingkat kabupaten untuk melancarkan pelaksanaan program tax amnesty ini,” ujar Endaryono saat memberikan sambutan awal dalam kegiatan tersebut.

Endaryono mengakui belakangan ini banyak bergulir rumor bernada amnesti pajak salah sasaran, mengejar masyarakat kecil, dan lain sebagainya. Maka pihaknya merasa penting untuk memberikan paparan yang jelas tentang amnesti pajak. “Selain persoalan tersebut yang harus terjawab, juga kami sampaikan begaimana latar belakang dan pentingnya amnesti pajak ini bagi pembangunan bangsa,” katanya.

Menurutnya, kondisi ekonomi negara saat ini cukup memprihatinkan. Kementerian Keuangan sampai memangkas anggaran. Pertama, anggaran dipangkas sebesar Rp 133 triliun, dan kemarin juga dilakukan penghematan sebesar Rp 137 T, berupa penghematan anggaran dan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). “Itu terjadi karena penerimaan pajak berjalan stagnan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi global sudah sangat melambat dan dampaknya ke negara kita. Sekarang negara butuh dana dari pajak,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, muncul Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, nomor 11 tahun 2016 yang hanya sedikit sekali itu dijelaskan bahwa amnesti pajak untuk semua warga Indonesia, yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maun objektif. “Yang memenuhi persyaratan berupa penghasilan yang di atas Rp 4,5 juta. Tapi perlu diketahui bahwa penghasilan tidak hanya gaji saja tetapi semua tambahan kemampuan ekonomis. Misal saya punya gaji 30 juta, istri buka kos-kosan, dan yang lain itu masuk penghasilan kita,” terangnya.

Ia menambahkan, sampai saat ini masih banyak di antara kita, khususnya warga Jepara yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak termasuk pula memenuhi persyaratan mengikuti amnesti pajak, tetapi tidak mendaftarkan diri. “Yang sudah punya NPWP dan gaji dipotong oleh bendahara. Masih punya hak ikut amnesti jika masih punya sumber penghasilan lain dalam bentuk usaha maupun yang lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih mengatakan, sektor pajak di negara Indonesia memang sangat penting karena mayoritas pendapatan Negara dari sektor tersebut. Program amnesti pajak juga tidak kalah penting, untuk memperbaiki pendapatan negara.

“Saking pentingnya, sampai-sampai pak Presiden sendiri secara langsung melakukan sosialisasi amnesti pajak. Kebetulan kami juga mengikuti saat sosialisasi di Semarang beberapa waktu lalu,” kata Sholih.

Ia berharap agar semua wajib pajak yang berkewajiban atau berhak mengikuti amnesti pajak segera melakukan pendaftaran, atau jika belum paham mengenai program amnesti pajak dapat segera dikonsultasikan.

Editor : Akrom Hazami

KPP Pratama Jepara: Ini Keuntungan Manfaatkan Tax Amnesty

Petugas penerima wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty di ruangan khusus pelayanan Tax Amnesty KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas penerima wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty di ruangan khusus pelayanan Tax Amnesty KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty, yakni pengampunan pajak bagi wajib pajak melalui pengungkapan dan pembayaran sejumlah uang tebusan dengan angka tertentu yang jauh lebih sedikit.

Ada banyak keuntungan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh dan taat terhadap pajak, ketika memanfaatkan program pengampunan pajak ini.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono menjelaskan, peraturan dan pelaksanaan mengenai Tax Amnesty telah dimulai. Karena banyak keuntungan yang bisa diterima wajib pajak ketika memanfaatkannya, maka wajib pajak diimbau tidak khawatir untuk memanfaatkan momen ini.

“Tidak perlu khawatir memanfaatkan Tax Amnesty karena selain data wajib pajak dirahasiakan, juga banyak keuntungan yang akan diterima,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Sabtu (30/7/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, wajib pajak  tak perlu khawatir dalam mengikuti program Tax Amnesty karena sesuai Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak juga akan dibebaskan dari segala jeratan sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk kewajiban perpajakan sebelum tanggal 31 Desember 2015 atau dengan kata lain data yang terlapor tak akan bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

“Segala data maupun informasi  yang disampaikan wajib pajak melalui surat pernyataan yang tertera juga di jamin aman. Sehingga tidak perlu ragu, apalagi khawatir untuk memanfaatkan Tax Amnesty,” tegas Endaryono.

Adanya kebijakan Tax Amnesty, semestinya menjadi kesempatan emas karena program ini hanya akan berlangsung dalam waktu yang terbatas. Secara resmi hanya diberlakukan selama sembilan bulan saja, dalam tempo tiga periodeyakni muali 01 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 saja.

“Kesempatan ini benar-benar berlaku sangat terbatas. Jadi sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja oleh para wajib pajak pribadi atau badan. Lagi pula, wajib pajak hanya akan dibebankan tarif khusus yang jauh lebih kecil persentasenya. Semakin awal mengikuti, maka akan semakin kecil tarif tebusan yang dikenakan.” terangnya.

Endaryono menyatakan, bagi wajib pajak sendiri juga pasti diuntungkan oleh beragam kemudahan dan keringanan tertentu. Pertama, semua pajak terutang berupa PPh, PPN, dan PPnBM serta sanksi administrasi maupun sanksi pidana akan terhapuskan.

Kedua, terhindar dari pemeriksaan pajak alias tidak bisa dilakukan pemeriksaan pajak atas data-data yang telah dilaporkan. Jika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pun, maka secara otomatis pemeriksaan tersebut akan dihentikan seketika itu juga ketika mengajukan amnesty pajak.

Ketiga, mendapat penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. “Yang sudah nampak jelas, wajib pajak akan diuntungkan oleh pengenaan tarif tebusan yang sangat rendah, terbebas dari segala sanksi,” imbuhnya.

 

Editor : Akrom Hazami