Mereka yang Disakiti Wali Kota Tegal Pesta Cukur Gundul dan Sujud Syukur

Sejumlah aktivis dan PNS Kota Tegal melakukan potong gundul. (Grup WhatsApp)

MuriaNewsCom, Tegal – Sejumlah kalangan melakukan pesta cukur gundul usai KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha. Warga melakukannya pada Rabu (30/8/2017). Hal itu sebagai wujud rasa syukur mereka. Sebab, mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Masitha, atau Bunda Sitha.

Sebagian besar mereka adalah para PNS atau Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Tegal yang menggelar aksi cukur gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal, kompleks balai kota. Adapun pemotongan rambut langsung dilakukan oleh salah satu pemilik kios pangkas rambut Salafudin (50). Setelah Salafudin mencukur rambut mereka, para PNS dan kalangan aktivis berfoto, dengan pose mengepalkan tangan ke atas.

Bowo Laksono, salah satu PNS di Kota Tegal mengatakan, aksi potong rambut merupakan bentuk rasa gembira, karena KPK menangkap Siti Masitha, Selasa (29/8/2017) petang.  Sejak tadi malam hingga siang ini, para PNS meluapkan rasa senangnya atas penangkapan Bunda Sitha.

Bowo menceritakan bahwa selama kepemimpinan Bunda Sitha, sering muncul keresahan di internal PNS. Dia mengaku terkena imbas dari kesewenang-wenangan wali kota. “Gara-garanya saya ikut Imam Badarudin yang dinonjobkan oleh wali kota dan akhirnya dimutasi kerjanya,” katanya.

Sebelum dimutasi dia bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, pimpinan Imam Badarudin. Karena dianggap kritis, Imam di-non-job-kan oleh Wali Kota Tegal. Tindakan itu menimbulkan reaksi dari Bowo dengan melontarkan kritikan kepada wali kota. Tidak lama kemudian Bowo juga dipindahtugaskan sebagai staf di Kelurahan Panggung.”Sekarang di staf Kelurahan Panggung,” kata Bowo.

Wakil Wali Kota Tegal, Nursoleh membenarkan adanya PNS yang di-non-job oleh Sitha.  Tercatat, ada 10 ASN Eselon II dan 5 ASN Eselon III Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, di-non-job-kan setelah menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tegal tentang Penjatuhan Pelanggaran Disiplin.

Khaerul Huda (tengah) memperlihatkan rambutnya yang gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal Bunda Sitha. (Grup WhatsApp)

 

Para ASN yang di-non-job merasa tidak melanggar disiplin, mereka akhirnya menggugat Wali Kota Tegal ke PTUN Semarang. Perkara itu dimenangkan termohon, yaitu Khaerul Huda dan kawan-kawan. Lalu wali kota banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wali kota kalah lagi. Di tingkat kasasi ke MA, wali kota pun kalah sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Lagi-lagi kalah, PK ditolak.

Kekalahan telak yang dialami wali kota, menyusul keluarnya amar putusan Tolak Peninjauan Kembali (PK) dengan pemohon Wali Kota Tegal dan termohon Khaerul Huda dkk atas putusan PTUN Semarang Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 23 Desember 2015 jo Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016, maka wali kota harus menempatkan 9 ASN yang di-non-job ke posisi jabatan semula, atau jabatan yang setara. Namun perintah itu tidak digubris oleh wali kota.

Baca jugaWali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Mantan Kabag Humas Pemkot Tegal Khaerul Huda ini mengaku hampir tiga tahun berjuang. Tapi hingga KPK menangkap wali kota, perintah pengadilan itu tak pernah dipatuhi Sitha. Sehingga setelah mendengar bahwa Siti Mashita ditangkap KPK, para ASN non-job datang ke balai kota bergabung dengan para aktivis.

Selang beberapa saat, para ASN non-job pun melakukan doa bersama, serta melakukan sujud syukur. “Ya, kami bersyukur, bahwa kejumawaan wali kota tidak terbukti. Ketidakpatuhanya kepada hukum, tidak bisa mengelah ketika berurusan dengan KPK,” katanya.

Saat ini atau selama kepemimpinan Masitha,lanjut Khaerul, tata kelola pemerintahan kacau. Rusaknya tata kelola pemerintahan Kota Tegal, bisa dilihat dengan adanya 17 pelaksana tugas (Plt) di 17 Dinas. Sepanjang sejarah tidak ada di daerah manapun yang punya belasan Plt, padahal banyak pejabat yang bisa menduduki.

Editor : Akrom Hazami

Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Begini Reaksi Gubernur Ganjar

Wali Kota Tegal, Siti Masitha, bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam halal bihalal di Semarang, Juli 2017. (jatengprov.go.id).

MuriaNewsCom, Semarang – Penangkapan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Orang nomor satu itu bahkan menyebut, kasus ini sebagai tamparan bagi warga Jateng.

“Bagi saya, Jateng tertampar lagi karena bukan tanpa peringatan, kita sudah beberapa kali (terjadi OTT di Provinsi Jateng),” katanya, Rabu (30/8/2017).

Ia mengaku geram dan marah, karena telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk menyadari mereka diawasi. Ia mengatakan, tidak ada zona yang tidak ada radar dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya akan jalan ke sana (Kota Tegal) dan mampir untuk menyampaikan. Saya sudah ingatkan semua zona (ada) ini radar, semua masyarakat memberikan laporan banyak dan diakses. Kita sedih dan gondok Jateng jadi ada OTT,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Jateng sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.

“Besok kita konsolidasikan lagi, apa sebenarnya yang membikin kita masih melakukan hal demikian. Saya sudah peringatkan seluruh bupati/wali kota (termasuk Wali Kota Tegal Siti Masitha, red.),” terangnya.

Baca : Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa saat ini merupakan era transparansi dan era akuntabel bagi semua pihak. “Sudah gak musimlah kayak gitu (kasus suap dan korupsi, red.) karena risiko besar yang akan dihadapi,” katanya.

 Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyebut, OTT terhadap pejabat Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan sektor kesehatan.

“Indikasinya diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang kami bawa ke Jakarta,” katanya di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Editor : Ali Muntoha

Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (http://tegalkota.go.id/

MuriaNewsCom, Tegal – Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno ditangkap KPK, di kota setempat, Selasa (29/8/2017). Penangkapan KPK terhadap Masitha terkait suap dana kesehatan pembangunan fisik ICU di lingkungan Pemkot Tegal sebesar Rp 300 juta. KPK telah mengamankannya dari Masitha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, SMS dan lainnya, Masitha tengah dibawa ke markas KPK. Selain mengamankan, tim satgas KPK juga berhasil mengamankan sejumlah tas berisi uang. Masitha ditangkap sekitar pukul 18.00 WIB di rumah dinasnya, Kompleks Balai kota Jalan Ki Gede Sebayu Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Salah satu ruang di Pemkot Tegal yang disegel KPK. (Grup WhatApp)

 

Sebelum melakukan penangkapan, lima petugas KPK sempat melakukan penyegelan di Kantor RSUD Kardinah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tak menampik pihaknya melakukan OTT di daerah tersebut. Namun Febri belum dapat menjelaskan rinci.”Masih perlu saya pastikan lebih lanjut. Perkembangan akan disampaikan kembali,” kata Febri kepada wartawan.

Salah satu ruang di Pemkot Tegal yang disegel KPK. (Grup WhatApp)

 

KPK sudah menyegel beberapa tempat di Tegal. Tertangkapnya Mashita dibenarkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Barusan saya dapat laporan dan sudah dibawa ke Jakarta,” kata Ganjar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan timnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masista Soeparno.”OTT yang di Jateng akan ‎dirilis besok, karena penyidik kami perlu melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dulu untuk penentuan status hukumnya,” kata Agus dikutip tribunnews.com.

Editor : Akrom Hazami

Laporan Harta Kekayaan Jadi Syarat Wajib Cabup dan Cawabup

Komisioner KPU Pati dan anggota KPK (baju merah) tengah memberikan sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017  di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati dan anggota KPK (baju merah) tengah memberikan sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017 di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich menegaskan, bila laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi bakal cabup dan cawabup yang akan mencalonkan diri sebagai cabup dan wabup pada Pilkada Pati 2017.

Hal itu dikatakan Nasich dalam Rakor dan Sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017  di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). Pimpinan parpol sengaja diundang agar bakal cabup dan cawabup yang akan diusung segera mempersiapkan laporan kekayaan.

“Kita informasikan kepada pimpinan parpol terkait dengan tata cara pengisian formulir model A dan B. Formulir A ditujukan untuk calon yang belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK, sedangkan formulir B bagi yang sudah pernah melaporkan harta kekayaan,” kata Nasich.

Dalam penyampaian informasi, pihaknya mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber langsung yang akan diserahi LHKPN. Sebab, tanda terima LHKPN yang sudah diserahkan KPK harus diserahkan KPU pada 21-23 September 2016.

“Setelah LHKPN itu diserahkan KPK, kami meminta tanda buktinya. Tanda bukti itu menjadi bagian dari syarat calon yang harus dicukupi pada 21-23 September 2016. Kalau masih kurang, ada waktu perbaikan,” ucap Nasich.

Sementara itu, Fungsional Deputi Bidang Pencegahan KPK, Kunto Ariawan menuturkan, LHKPN secara hukum wajib dipenuhi sebagai salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah. Bila masyarakat menemukan ketidakjujuran, hal itu bisa jadi pertimbangan untuk tidak memilih calon tersebut.

Dari aspek hukum, Kunto mengaku tidak ada sanksi hukum, mengingat masih calon dan belum menjabat sebagai kepala daerah. LHKPN diharapkan bisa menciptakan pilkada yang jujur, sekaligus sebagai pencegahan korupsi di masa mendatang.

Editor : Kholistiono

 

KPK Minta Calon Kepala Daerah Pati Laporkan Harta Kekayaan

Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan (berbaju merah) memberikan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan (berbaju merah) memberikan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, Selasa (13/09/2016). Kedatangan Kunto untuk memberikan materi terkait dengan mekanisme pelaporan harta kekayaan dalam Pilkada Pati 2017.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah pimpinan partai politik (parpol) dan dinas terkait diundang. Sosialisasi tata cara laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati dinilai perlu untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik dalam pencegahan korupsi ke depan.

“Mekanisme pelaporan harta kekayaan dalam setiap pilkada wajib dilakukan. Tujuannya, calon bisa melaporkan kekayaan dengan jujur. Dengan demikian, penyelenggara negara diharapkan punya komitmen yang baik dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Kunto.

Dalam pengisian harta kekayaan, Kunto mengimbau kepada para calon untuk mengisi dengan jujur. Pasalnya, calon kepala daerah biasanya mengisi kekayaan dengan dilebihkan supaya terlihat kaya di mata masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta untuk ikut berpartisipasi dalam memantau dan mengontrol apakah calon kepala daerah mengisi harta kekayaan sesuai dengan fakta atau tidak. “Yang sudah-sudah, calon kepala daerah biasanya laporan kekayaannya lebih tinggi dari sebenarnya biar terlihat lebih kaya. Kami menyarankan untuk jujur,” tuturnya.

Dalam pengisian harta kekayaan, semua aset dan harta diminta untuk dilaporkan. Mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga nominal rekening. Bila memang tidak punya tanah atau aset, kata Kunto, sebaiknya tidak usah diikutkan dalam laporan.

Editor : Kholistiono

Pendirian UPG di Blora Masih Tunggu Regulasi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Setiap Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dipastikan bakal memiliki Unit Penanggulangan Gratifikasi (UPG). Pengadaan unit tersebut berdasarkan saran Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Bambang Darmanto, Inspektur Inspektorat Kebupaten Blora mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi untuk membentuk UPG. ”Karena ini skala propinsi, kami masih menunggu regulasi. Jadi belum tahu kapan akan terbentuk,” ujarnya (26/5/2016)

Ia menjelaskan, di Jawa Tengah saat ini sudah ada dua daerah yang telah memiliki UPG. Yakni Kota Semarang dan Kota Surakarta. Untuk selanjutnya,  dalam mekanisme daerah lain bisa meniru dua daerah tersebut.

Tidak dipungkiri praktek gratifikasi telah merambah ke setiap sendi-sendi birokrasi bahkan sampai daerah. Hal itu cukup membuat repot KPK selaku lembaga anti rasuah untuk mengusutnya.

Karena, dalam prakteknya, KPK masih konsen dalam praktek gratifikasi, suap maupun korupsi skala besar, atau dalam istilahnya Bigfish.

Jika nanti UPG terbentuk, maka akan menjadi wadah bagi penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil ketika menghadapi praktek gratifikasi tidak perlu repot-repot harus lapor ke KPK.

Sebelumnya, Seluruh SKPD, komponen DPRD maupun Birokrasi di jajaran Pemkab Blora telah mendapatkan penyuluhan perihal praktek gratifikasi, Rabu (25/5/2016), dari KPK langsung.

Dalam pemaparan, KPK menegaskan jika jenis gratifikasi merupakan penerimaan di luar gaji maupun sesuatu yang menjadi hak pegawai negeri. Pegawai negeri di sini tidak melulu mereka yang menyandang sebagai pegawai negeri sipil. Namun, setiap orang yang mendapatkan gaji dari negara.

Editor: Supriyadi

KPK Datangi Rumah Dinas Bupati Blora

Sosialisasi Sosialisasi Gratifikasi dan Praktik Pengendalian Gratifikasi (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sosialisasi Sosialisasi Gratifikasi dan Praktik Pengendalian Gratifikasi (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Merebaknya praktik gratifikasi di kalangan penyelenggara negara hingga ke daerah, rupanya mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya, lembaga antirasuah itu akan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di setiap daerah di Jawa Tengah. Hal itu seperti diungkapkan oleh Agus Priyanto, Direktorat Pengendali Gratifikasi KPK saat memberikan materi Sosialisasi Gratifikasi dan Praktik Pengendalian Gratifikasi di aula Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (25/5/2016).

Ia menjelaskan, bahwa dalam mekanismenya nanti, UPG menjadi wadah bagi penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil ketika menghadapi praktik gratifikasi tidak perlu repot-repot harus lapor ke KPK.

“Gratifikasi merupakan praktik yang saat ini sangat marak terjadi,” katanya.

Di hadapan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Blora dan anggota dewan, ia menyanyakan mengenai siapa saja yang pernah menerima gratifikasi, hanya ada satu yang menunjukkan jari.

Semua yang diterima oleh pegawai negeri, kata dia, selain gaji yang berhak ia terima itu berarti gratifikasi. “Tentu kalau gratifikasi berbeda dengan suap maupun pemerasan. Kalau gratifikasi itu berupa hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri,” jelasnya.

Pegawai negeri  sendiri, ia menjelaskan, tidak melulu hanya mereka yang notabene sebagai PNS. “Semua yang digaji negara, itu pegawai negeri. Termasuk yang honorer,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dalam memberantas korupsi saat ini haruslah dimulai dari diri sendiri. Selain itu, semua elemen haruslah terintegrasi dan komitmen dalam memberantasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPK Sebut Berhutang pada Warga Nahdliyin

Iwan dari Kemitraan Partnership (kanan), perwakilan KPK Wuryono Prakoso (tengah) dan moderator dalam acara Halaqah Daerah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Iwan dari Kemitraan Partnership (kanan), perwakilan KPK Wuryono Prakoso (tengah) dan moderator dalam acara Halaqah Daerah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Deputi Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wuryono Prakoso mengatakan, KPK berhutang kepada warga Nahdliyin yang selama ini membela KPK dalam menghadapi upaya-upaya pelemahan dari sekelompok elite yang berkepentingan.

Hal ini disampaikan, usai memberikan materi dalam acara Halaqah Daerahdengan tema “Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi” di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah, Kamis (27/8/2015).

“Kemarin, kami dibela habis-habisan dari warga Nahdliyin. Ini juga kami masih dalam posisi pemulihan dan segala macam, tiba-tiba muncul inisiatif kegiatan untuk mencanangkan gerakan antikorupsi,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Karena itu, pihaknya sepakat untuk jalan bareng warga Nahdliyin dalam rangka menggulirkan gerakan tersebut menjadi gerakan sosial untuk memberantas korupsi. Acara diakhiri dengan deklarasi bersama untuk menyatakan tidak pada korupsi. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Tiba-Tiba KPK Datangi Perguruan Tinggi di Pati, Ada Korupsikah?

Pembicara dari KPK tengah memaparkan materi di depan peserta di Aula Staimafa Pati. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dan Kemitraan Partnership hadir di Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (Staimafa) untuk membahas soal korupsi, Kamis (27/8/2015).

Kegiatan tersebut mengambil tema “Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi”. Hal ini diharapkan untuk mencetak generasi muda di kalangan pesantren untuk berada di garda paling depan memerangi kejahatan korupsi.

“Pencucian uang itu lebih kejam dari fitnah. Padahal, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu artinya, pencucian uang jauh lebih kejam daripada sekadar fitnah,” ujar Iwan dari Kemitraan Partnership kepada MuriaNewsCom.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah ulama dan akademisi. Puteri Gusdur Alisa Wahid juga hadir sebagai peserta. ( LISMANTO/AKROM HAZAMI)