Usai KPK Tangkap Bunda Sitha, Kini Nursholeh Ditunjuk jadi Plt Wali Kota Tegal

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tampak diiringi Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh saat berkunjung ke kota tersebut, Kamis. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Tegal – Wakil Wali Kota Tegal M Nursholeh menggantikan wali kota Siti Masitha yang non-aktif selepas ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal diserahkan langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kamis ( 31/8/2017).

Penyerahan dilakukan tanpa prosesi khusus. Ganjar awalnya memberi pengarahan pada pejabat dan ASN Pemkot Tegal. Setelahnya SK langsung diserahkan pada Nursholeh. “Semalam saya mendapat surat dari Mendagri tentang penunjukan pelaksana tugas, pagi ini saya tanda tangani,” kata Ganjar.

Gubernur meminta Nursholeh memimpin penataan organisasi dengan berkoordinasi bersama Pemprov Jateng dan KPK. “Poin yang penting itu gimana melayani rakyat agar kita dipercaya rakyat, gimana caranya kita punya kesadaran, caranya sabar, piye carane musibah ini jadi pelajaran agar tidak terulang terus,” pesan Ganjar.

Dalam penataan organisasi, Ganjar berpesan agar jabatan yang masih dipimpin Plt segera didefinitifkan. “Proses seleksi secara terbuka, tidak ada lagi jual beli jabatan,” tegasnya. 

Sementara itu Nursholeh menyatakan siap bekerja sepenuh hati setelah mendapat surat keputusan menjadi Plt Wali Kota Tegal.  “Yang pertama saya lakukan adalah mengikuti arahan dari Gubernur Ganjar Pranowo untuk kembali menata birokrasi di Kota Tegal,” terangnya.

Dia pun berharap agar seluruh jajaran birokrasi mengambil hikmah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Siti Mashita Soeparno dan tidak melakukan hal serupa karena akan menampar seluruh aparat Pemerintah Kota Tegal. 

Nursholeh mengakui adanya OTT KPK tersebut sangat tidak menggembirakan meski ada sebagian yang melakukan sujud syukur atas kejadian tersebut. “Ada yang menganggap ini kemenangan rakyat Tegal, terutama bagi PNS yang non job,” terangnya. 

Ganjar dalam kesempatan itu menyumpah seluruh pejabat dan ASN Tegal termasuk Nursholeh untuk berikrar antikorupsi . Ganjar sendiri memimpin sumpah. Ia mengucapkan lima sumpah yang ditirukan ASN dan wakil wali kota. Pertama bersumpah tidak akan korupsi, kedua menolak gratifikasi, ketiga tidak ada lagi setoran dari siapapun dalam bentuk apapun, keempat penataan organisasi tanpa jual beli jabatan, serta kelima melayani masyarakat dengan responsif dan terbuka.

“Bapak ibu sudah disumpah dan dicatat Allah, mulai detik ini harus dilaksanakan semua yang diucapkan tadi,” kata Ganjar.

“Siap!,” serempak seluruh ASN menjawab.

Ganjar menyatakan dirinya sangat senang berbincang dan memberi pidato pembekalan serta motivasi pada ASN. Namun yang tidak ia sukai adalah ketika pidato tersebut disampaikan di depan ASN yang pemimpinnya ditangkap KPK.

Ganjar juga menyatakan jabatan para aparatur sipil negara (PNS) yang di-nonjob-kan oleh Walikota nonaktif Siti Masitha harus dikembalikan. Mereka harus menduduki jabatan semula seperti yang diperintahkan pengadilan.

“Yang nonjob nonjob itu kembalikan, angkat lagi, sudah ada keputusan oengadikan harus dilaksanakan sebagai bentuk konstitusionalisme. Kita taat aturan, bahwa nanti ada evaluasi dan penataan yang penting haknya kembalikan dulu,” katanya.

Kritikan tersebut berdampak serius. Pada 21 April 2015, Sitha menerbitkan Surat Keterangan (SK) nonjob dan pembebasan jabatan kepada 15 PNS eselon II dan III. Khaerul Huda salah seorang PNS yang di nonjobkan menyebut terdapat sepuluh PNS eselon II dan lima PNS eselon III. Khaerul dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Khaerul memang dikenal vokal mengkritisi pemerintahan Sitha.

Penerbitan SK ini direspons dengan aksi unjuk rasa sejumlah PNS dan aktivis Kota Tegal. Mereka menggelar orasi dan melakukan aksi mogok bekerja di sejumlah instansi pemerintahan. Bukannya dicabut, jumlah PNS yang dicopot malah bertambah. Adalah Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Tegal, Bambang Sugiarto yang harus rela dicopot dari jabatannya pada 7 Mei 2015. Alasan Bambang dicopot diduga karena dirinya ikut serta dalam beberapa kali aksi menolak kepemimpinan Siti Masitha.

Mereka yang dinonjobkan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan menang. Masitha banding ke PTUN Surabaya namun kemenangan berpihak pada PNS. Hingga Masitha mengajukan peninjauan kembali ke Mahmakah Agung, keputusan tetap berpihak PNS. Meski demikian, sejak putusan berkekuatan tetap pada 2016, Masitha tak juga mengembalikan jabatan PNS.

Editor : Akrom Hazami

Kejaksaan Hentikan Kasus Dugaan Korupsi PDAM Grobogan, Ini Alasannya

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo . (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pertanyaan banyak pihak terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Grobogan tampaknya bakal segera mendapat titik terang.

Oleh pihak Kejaksaan Negeri Grobogan kasus tersebut bakal dihentikan. Kasus dugaan korupsi itu terkait sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2013 dan 2014.

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo menjelaskan, dasar kesimpulan berasal dari hasil audit Inspektorat Daerah Grobogan tentang program MBR tahun 2013. Dari audit yang dilakukan, terdapat kekurangan bayar dari PDAM pada kontraktor penyambungan. Nilainya sekitar Rp 170 juta.

“Dana tersebut digunakan pengelola PDAM saat itu untuk operasional perusahaan. Bukan untuk memperkaya seseorang. Saat itu dana penyertaan modal boleh digunakan untuk operasional,” ujar Edi pada wartawan, Selasa (21/3/2017).

Dijelaskannya, dasar penggunaan dana penyertaan modal tahun 2013 pada peraturan daerah. Saat itu terdapat proyek 1.000 sambungan MBR.

Pada tahun 2014, dana penyertaan modal hanya untuk penyambungan MBR. Hal ini berdasarkan peraturan daerah yang telah diperbaharui. Totalnya sambungan MBR mencapai 4.000 titik.

“Pokok persoalannya pada proyek tahun 2013. Kontraktor bilang ada kekurangan pembayaran. Sementara penyertaan modal sudah diberikan semua. Setelah diselidiki, dana itu dialihkan operasional kantor,” ungkapnya.

Edi menambahkan, kasus tersebut akan segera dihentikan. Sebab, tidak ada kerugian negara. Dia merekomendasikan kesalahan administrasi tersebut dibebankan kepada PDAM agar hak-hak kontraktor segera dibayarkan.

Editor : Akrom Hazami

 

Kejaksaan di Kudus Persilakan Pemdes Ajukan Pendamping Proyek Publik 

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Kejaksaan Neger (Kajari) Kudus Hasran HS membuka pintu lebar bagi pemerintah desa yang hendak meminta pendampingan pengerjaan proyek. Hal itu dinilai lebih baik untuk keamanan kegiatan proyek.

Hasran menjelaskan kalau pemdes merupakan pemerintah paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Kejaksaan juga paling mewaspadai dan juga mengawasi proyek yang mereka kerjakan. “Kami paling mengawasinya itu pemerintah desa, risiko juga tinggi ketimbang SKPD di Pemkab Kudus. Jadi kami mengawasi dengan seksama untuk pemdes,” katanya kepada MuriaNewsCom, di kantornya, Senin (9/1/2017). 

Menurut Hasran, selagi menggunakan uang negara, Kejaksaan pasti akan mengawasinya. Termasuk juga dengan permintaan pendampingan, juga bakal dilakukan.

Dia mengatakan, sampai saat ini tak ada satupun desa yang mengajukan pendampingan. Pihaknya kerap menerima aduan masyarakat, terkait penyelewengan proyek desa di Kudus. Bahkan, laporan dugaan penyelewengan proyek dari sejumlah warga juga telah sampai di kejaksaan. “Kami tetap menindaklanjuti, namun yang sering itu dalam laporan tertulis kerugian ratusan juta, namun setelah diperiksa hanya puluhan. Namun kami pasti akan menindaklanjuti laporan,” ujar dia.

Hasran mengimbau agar pemdes berhati-hati dalam bertindak, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik baiknya. “Kordinasi dengan BPD dan tokoh masyarakat sangat penting. Termasuk juga dengan sekdes yang paham tentang aturan. Apalagi jika menggunakan uang negara, semuanya ada aturannya,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :  Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang

Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang

Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Proyek publik Kudus selama 2016 telah selesai dikerjakan. Namun, meski sudah diselesaikan tak berarti proyek tersebut sudah aman. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus akan segera menelusuri jika ada hasil audit yang janggal pada proyek publik itu.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. Pihaknya masih menunggu hasil audit dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah dari Inspiktorat yang juga melakukan audit proyek di Kudus. “Kami menunggu audit dari Inspektorat. Kami beri waktu sampai dengan Maret, pada proyek publik di 2016 lalu. Setelah itu barulah bisa menjelaskan apakah ada masalah ataukah tidak,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Senin (9/1/2017).

Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya masalah pada proyek tahun lalu. Pihaknya berharap tidak ada masalah hukum. Dikatakan, selama 2016, Kejari telah melakukan pendampingan kepada beberapa proyek. Sifat pendampingannya mencegah adanya kekurangan. Tidak semua proyek mendapat pendampingan. Biasanya, SKPD bersangkutan yang meminta langsung adanya pendampingan.

Meski ada pendampingan, kata dia, bukan berarti akan aman dari penyelewengan. Dia kembali menekankan kalau sifat pendampingan adalah mencegah. Jika nanti ada masalah, proses hukum tetap akan ditegakkan. Pendampingan diajukan per kegiatan. Pada 2017 ini pihaknya belum mendapatkan tawaran pendampingan pekerjaan proyek publik.

Editor : Akrom Hazami

Peringati Hari Anti Korupsi, KMKB Tuntut Kudus Bersih

Pengunjuk rasa menyuarakan Kudus bersih dari korupsi di Alun-alun setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengunjuk rasa menyuarakan Kudus bersih dari korupsi di Alun-alun setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Konsorsium Masyarakat Kudus Bersih (KMKB) melakukan aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Mereka menuntut Kudus bersih dari korupsi.

Ketua KMKB Sururi Mujib, mengatakan, pihaknya mengingatkan pemerintah setempat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Hal itu mereka lakukan demi wujud komitmen dan konsistensi menjaga agar pemerintah tetap bersih dan bagus.

“Kami meminta kepada semua penyelenggara pemerintahan, baik itu pemkab, dewan, maupun penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara serta lainnya dapat berkomitmen melaksanakan amanat UU no 28 tahun 1999,” kata Sururi dalam aksi, di Alun-alun Kudus, Jumat (9/12/2016).

Selain itu juga, KMKB meminta supaya tak ada praktik pungutan liar (pungli) di semua instansi pelayanan public. Tujuannya demi tercapainya kesejahteraan rakyat di Kudus. Segala bentuk penyelewengan juga diminta untuk segera ditangani dan diproses menurut aturan yang berlaku.

Sekertaris KMKB Selamet Machmudi menambahkan, korupsi di Kudus sebenarnya dilakukan secara terstruktur. Yakni mulai dari penganggaran di tingkat dewan, sampai dengan tingkat SKPD selaku pengerjaan proyek. Melihat hal itu, masyarakat menduga mulai pembahasan sudah terjadi korupsi.

“Seperti halnya progam aspirasi dewan, itu menghabiskan biaya yang amat banyak, yang seharusnya dapat diperuntukan pada hal yang lebih membutuhkan supaya anggaran juga lebih efisien,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

ASN Jepara Kerap Molor Berkegiatan, Sekda : Itu Termasuk Korupsi

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, saat menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin di pendapa pemkab setempat. (jeparakab.go.id)

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, saat menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin di pendapa pemkab setempat. (jeparakab.go.id)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tepat waktu dalam berbagai pekerjaan. Hal itu dia tekankan akibat sering mundurnya agenda berbagai kegiatan pemerintahan. Dia juga menyebut molor waktu termasuk korupsi.

“ASN jangan membiasakan untuk datang terlambat dalam mengikuti suatu acara. Mulai sekarang biasakan tepat waktu agar kegiatan lainnya bisa diselesaikan,” tegas dia di depan peserta seminar dalam rangka HUT ke-45 Korpri yang berlangsung di pendapa alit Jepara, dikutip web resmi Pemkab Jepara.

Penyelenggara kegiatan pun dia beri arahan. “Termasuk seminar seperti ini. Kalau sudah waktunya tetap kita mulai. Jangan menunggu yang lain, sehingga besok-besok sudah menyesuaikan diri,  dan nantinya akan datang tepat waktu di kemudian hari. Untuk itu saya mengharap kepada peserta yang hadir disiplin sesuai waktu sehingga kita dapat mengatur acara yang lain,” tegasnya lagi.

Menurutnya ASN digaji tidak untuk tugas menunggu dan boros waktu. Hal ini menurutnya termasuk korupsi, merugikan negara karena menunggu.

Ketua Panitia Seminar Edi Sujatmiko melaporkan tujuan kegiatan ini agar dapat memberikan pemahaman kepada ASN tentang kerja yang baik dan akuntabel, serta dapat memberikan pencerahan mengenai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Editor : Akrom Hazami

BPK Jateng Bocorkan Ciri Pungli Saat di Kudus

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengatakan Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo meyampaikan solak Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengatakan Pakta Integritas tentang pemberantasan korupsi di Kudus,  merupakan cara untuk mencegah adanya kecurangan.

“Belum tentu bebas korupsi, bahkan WTP juga masih memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan. Hal itu karena curang itu tersembunyi, bahkan tertib saja bisa curang,” ungkap Hery.

Dijelaskan kalau mengungkap soal kecurangan bukan hal mudah. Buruh tenaga dan cara yang khsusus untuk itu. Selain itu juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengungkapkan kecurangan.

Hanya, diyakini jika ada yang curang pasti akan diketahui. Karena dia percaya dengan pepatah, sepandai-pandainya tupai loncat pasti akan terjatuh juga. Dan sudah ada beberapa yang diseret sesuai aturan.

Beberapa hal perlu dilakukan untuk mengurangi hal tersebut. Itu juga tugas BPK dengan menutup kesempatan adanya kecurangan. Di antaranya adalah kesempatan pungli akan terjadi jika ada transaksi. Jadi pembayaran dapat dilakukan dengan sistem transfer.

Selain itu, kontak fisik juga mampu berpotensi membuat adanya pungli. Untuk itu, juga dibutuhkan sebuah aplikasi secara online yang berguna. “Selain itu juga dengan masyarakat yang tidak tahu sistemnya atau prosedur, jadi memungkinkan calo untuk beraksi. Lain halnya jika tahapan bisa dibuka,” imbuhnya.

Dia menambahkan jika prosedural yangterlalu ribet dan banyak meja yang harus dilalui juga berpotensi pungli. Melihat hal itu birokrasi juga harus dipangkas agar tidak terjadi demikian.

“Sistem aplikasi lapor juga perlu dibuat, agar masyarakat mampu dengan mudah untuk melaporkan jika ada kasus pungli,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Asisten I: Kami Belum Berhentikan Kades Padurenan

korupsi pnpm

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ditahannya Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Asisten I Sekda Kudus Agus Budi Satrio mengatakan, sejauh ini pemkab belum melakukan pemberhentian terhadap Arif. Pemkab masih menunggu adanya surat pemberitahuan dari kejaksaan terkait proses hukum yang dilakukan.

”Untuk pemberhentiannya masih belum karena kami harus menunggu surat Kejari, sebagai dasar pengambilan kebijakan tersebut,” kata Agus.

Agus juga berharap, surat dari Kejari tersebut bisa segera dikirim. Hal tersebut dilakukan agar pihak pemkab bisa segera menunjuk pelaksana tugas (plt) kades Padurenan untuk menggantikan tugas Arif.

Diakui Agus, kasus yang menimpa Arif memang membuat jalannya Pemerintahan Desa Padurenan sempat terganggu. Sejumlah administrasi seperti pertanggungjawaban ADD dan dana desa, terhambat akibat Arif terbelit masalah hukum dan sempat menghilang.

”Tak hanya itu, pelayanan kepada masyarakat seperti surat pengantar nikah, jual beli tanah atau pelayanan lain juga sempat terhambat. Jadi memang harus segera ditangani,” imbuhnya.

Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, akhirnya berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Jumat (29/4/2016).
Arif ditahan terkait kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dipimpinnya dengan nilai sekitar Rp 432 juta. Dia ditangkap setelah lama dinyatakan buron.

Editor: Merie

Kades Padurenan Kudus Akhirnya Ditahan Kejari

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa (Kades) Padurenan, Kecamatan Gebog, Arif Khuzaimahtum, akhirnya berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Jumat (29/4/2016).

Arif ditahan terkait kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dipimpinnya dengan nilai sekitar Rp 432 juta. Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS mengatakan, penahanan tersebut dilakukan, setelah proses penyidikan telah dilakukan dan Arif ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah dirasa perlu, Kejaksaan akhirnya melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. ”Penahanan ini dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, serta menghilangkan barang bukti. Serta untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut,” kata Hasran.

Menurut Hasran, Arif selanjutnya akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kudus. Meski saat ini status Arif masih sebagai kades aktif, namun proses hukum tetap dijalankan.

Kasus dugaan korupsi uang dana desa yang dilakukan Arif, terjadi sejak pertengahan tahun 2015 silam. Saat itu, Arif mencairkan dana desa serta ADD dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Namun, dalam kelanjutannya ternyata Arif menghilang. Meski sebelumnya Arif sudah membuat surat pernyataan kalau uang tersebut memang masih digunakan, namun perangkat desa setempat tetap melaporkan Arif ke Kejaksaan.

Editor: Merie

Gus Mus : Korupsi di Indonesia karena Cinta Materi yang Berlebihan

Gus Mus ketika dikunjungi oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Gus Mus ketika dikunjungi oleh Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, kemarin. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus berpendapat tentang maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Menurutnya, kecintaan terhadap harta yang berlebihan itu memunculkan keserakahan atau ketamakan. Pernyataan Gus Mus ini sebagai sumbangan pendapat untuk diskusi kiai dengan KPK yang perlu digelar untuk menemukan akar masalah korupsi di Indonesia.

Mustasyar PBNU itu mengatakan, diskusi tidak hanya penting untuk menemukan hal-hal yang bisa menjurus korupsi, tetapi juga perlu untuk mencari akar dari masalahnya. Seperti halnya aksi terorisme di negeri ini. “Kalau menurut saya sumber korupsi itu adalah kesenangan terhadap materi yang berlebihan. Dalam bahasa Anda keserakahan atau ketamakan,” tuturnya.

Pesantren bisa mendapatkan dari KPK tentang seluk beluk korupsi yang disebutnya “njlimet” dan yang kadang tidak diketahui orang awam. Informasi dari KPK soal korupsi, menurutnya sangat penting. Dengan mengerti seluk beluk dan apa saja yang dikategorikan sebagai korupsi secara rinci, maka kalangan pesantren; kiai, santri dan pengurusnya akan bisa jaga diri dan hati-hati.

Sebab menurutnya, penguasa dan pengusaha sering berhubungan dengan kiai untuk kepentingan mereka. “Ada yang tidak kiai tahu. Misalnya pemberian-pemberian oleh pihak tertentu. Oleh kiai pemberian itu dianggap sebagai kemurahan hati bahkan, sampai didoakan,” katanya.

Sementara dari pesantren, KPK mendapat masukan tentang nilai-nilai yang mendukung pemberantasan korupsi, misalnya di pesantren ada konsep “mabadi khaira ummah”, yaitu kejujuran, keadilan, dan amanah. Gus Mus mengakui, pencegahan korupsi lebih penting dari sekadar penindakan.

“Ada nilai dan norma di pesantren yang bisa digunakan KPK untuk membantu kerja mereka memberantas korupsi khususnya di segi pencegahan. Pencegahan lebih penting,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : BW Wadul ke Gus Mus Soal Potensi Korupsi di Sektor Pengelolaan Kekayaan Alam 

BW Wadul ke Gus Mus Soal Potensi Korupsi di Sektor Pengelolaan Kekayaan Alam

Mantan Wakil Ketua KPK  Bambang Widjojanto saat sowan dikediaman Gus Mus (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat sowan di kediaman Gus Mus. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan sejumlah potensi korupsi kekayaan alam di tanah air, saat sowan dikediaman Mustofa Bisri (Gus Mus), di komplek Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Leteh, Rembang, Senin(7/3/2016).

Dihadapan Gus Mus, Bambang menyebutkan ada perubahan mendasar kebiasaan gotong- royong yang bertahun-tahun dibangun masyarakat, yang akhirnya luntur berganti gotong- royong untuk korupsi dan saling mengamankan posisi.

Salah satu potensi korupsi ada pada pengelolaan kekayaan alam di tanah air. Bambang mencontohkan, kekayaan kelapa sawit dari 10 juta hektare hasilnya, 50 persen diantaranya masuk ke kantong konglomerat dan hanya 2 persen pajak yang masuk ke kas negara.

Menurutnya, potensi korupsi dari pajak kelapa sawit cukup besar, karena ketiadaan peta Indonesia yang utuh selama ini.

“Hampir 70 tahun ini, Indonesia tak ada peta secara utuh. Semua peta, baik peta kehutanan dan maupun agraria berbeda.Ini yang jadi celah empuk para koruptor untuk ‘bermain’ dilahan sawit,” tegasnya.

Tak hanya soal pajak kelapa sawit, Bambang menyebutkan potensi pajak hasil laut. Hasil per tahun yang mencapai Rp 200 triliun lebih, pajak yang terbayarkan hanya berkisar Rp 200 miliar.

”Ini yang kemudian menjadi sorotan Menteri Susi,untuk tegas melakukan moratorium kapal berskala besar,” ujarnya.

“Kemudian, izin tambang yang jumlahanya sekitar 11 ribu izin tambang, 50 persen perzinan semua bermasalah dan hanya 30 persen yang membayar pajak.”Jadi bisa dikatakan pajak yang dibayar ke negara ini hanya 5 persen dari 4 kali lipat dari harta konglomerat di tanah air,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Bambang, yang terhimpit adalah masyarakat kecil menengah.Sebab, mereka yangmembayar pajak harian seperti pemilik warteg atau pedagang kaki lima. ”Padahal 70 persen pembayaran pajak menjadi penyangga utama APBN,” katanya.

Dia menambahkan, semenjak kasus pegawai pajak Gayus Tambunan terungkap empat tahun lalu, ada sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi KPK belakangan ini. Kemungkinan pertama, menurutnya bisa jadi karena intenal pajak memang sudah bersih atau ada kesulitan KPK untuk mengungkap praktik pelaku korupsi yang kian canggih.

”Ini tantangan yang bakal dihadapi, kejahatan korupsi tidak hanya akan memiskinkan satu institusi saja, tetapi dampaknya luas dan luar biasa, karena akan memiskinkan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Jika Tidak Kabur Saat Pemeriksaan, Vonis Terhadap Hutomo Dimungkinkan Bisa Lebih Ringan

Tersangkan kasus korupsi dana bansos (kaus putih) saat ditangkap tim Kejari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Tersangkan kasus korupsi dana bansos (kaus putih) saat ditangkap tim Kejari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah tim Kejaksaan Negeri Purwodadi berhasil menangkap Hutomo Teguh Yuwono, tersangka kasus korupsi dana bansos 2011, beragam komentar warga mulai bermunculan. Sebagian besar, mereka sangat menyayangkan kaburnya tersangka ketika masih menjalani pemeriksaan kasus korupsi bansos itu.

Pasalnya, Hutomo bukan merupakan pemeran utama dalam kasus itu. Tetapi hanya sekadar jadi pembantu saja. Seandainya tidak kabur, kemungkinan vonis hukumannya tidak terlalu berat.
Setidaknya, lebih ringan dari vonis mantan Kadisporabudpar Grobogan Heryi Rusdidjanto dan Khomsatun, mantan istri Hutomo. Keduanya, divonis 13 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jawa Tengah dan beberapa waktu lalu sudah bebas lantaran masa hukumannya selesai.

“Kalau tidak melarikan diri, bisa jadi hukumannya tidak berat. Soalnya, dia bisa punya kesempatan melakukan upaya pembelaan saat menjalani sidang. Karena kabur, maka Hutomo menjalani sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Pada sidang itu, Hutomo mendapat vonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 4 bulan serta uang pengganti Rp 65.883.000 subsider 6 bulan kurungan,” ujar Kajari Purwodadi Abdullah melalui Kasi Pidsus Bangun Setya Budi kepada wartawan, Rabu (10/2/2016).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dalam kasus korupsi dana bansos itu, Hutomo berperan mencari yayasan atau lembaga yang ingin mendapatkan bantuan. Namun, setelah cair, mereka minta imbalan sesuai kesepakatan yang dananya dipotong dari bansos yang didapat lembaga tersebut. Dengan modus ini, ada dana ratusan juta yang berhasil didapat dari 100 lembaga lebih penerima bansos melalui Disporabudpar Grobogan.

Selain itu, modus korupsi juga dilakukan dengan membuat belasan proposal fiktif. Dimana, yayasan penerima bantuan sebenarnya tidak pernah ada. Meski demikian, proposal yang dibuat mantan istrinya itu, yakni Khomsatun, berhasil lolos dan bantuannya bisa cair.

“Dari tindakan ini, ada nilai kerugian negara sekitar Rp 200 juta. Untuk yayasan penerima bantuan yang dananya dipotong jumlahnya cukup banyak,” imbuh Bangun.

Editor : Kholistiono

Di Depan Marhaenis, Ganjar Ngaku Pernah Diminta Jatah Setoran Gubernur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta jatah setoran Gubernur di depan Marhaenis. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta jatah setoran Gubernur di depan Marhaenis. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta jatah setoran untuk jabatannya sebagai gubernur. Hal itu diungkap di depan Marhaenis dalam kegiatan temu kangen Keluarga Besar Marhaenis di Salza Convention Hall, Pati, Sabtu (16/1/2016).

”Salah satu teman saya pernah bilang, mana setoranmu jadi gubernur?” ungkap Ganjar. Namun, Ganjar mengaku tidak memberikannya.

Itu dijelaskan Ganjar saat membahas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditujukan pada Marhaenis. ”Kalau memang ngaku Marhaenis, harus berani menolak dengan apa yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tuturnya.

Ia menambahkan, Marhaenisme merupakan ideologi dari Ir Soekarno yang mestinya bukan hanya dijadikan sebuah pandangan imajinatif yang acapkali diucapkan, tetapi minim diterapkan. ”Perkataan dan perbuatan harus sama. Jangan pintar berpidato, tapi perbuatannya tidak sesuai,” tambahnya.

Pada akhir penjelasan, Ganjar mengajak kepada Marhaenis agar bisa belajar keteladanan dari perjuangan keras Bung Karno untuk Indonesia. ”Jangan sampai Bung Karno menangis di sana,” tutupnya. (LISMANTO/TITIS W)

Polres Pati Masih Tunggu Audit dari BPKP Terkait Kerugian Negara Akibat Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho belum berani menyebut angka kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan sapi. Pasalnya, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami masih belum bisa menyebut angka kerugian negara akibat korupsi itu. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP, karena itu menjadi bagian dari wewenang BPKP,” kata Setijo kepada MuriaNewsCom, Jumat (1/1/2016).

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan dan surat resmi dari BPKP penting untuk mengetahui berapa kerugian negara akibat penyelewengan bansos pengadaan ternak sapi. Dengan demikian, surat resmi itu akan menguatkan kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

“Setelah ada indikasi kerugian negara dan alat bukti yang cukup, baru akan ditetapkan tersangka secara pasti. Kami akan terus mendalami kasus dugaan korupsi ini,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Kasus Korupsi PNPM di Blora Butuh Saksi Ahli

ilustrasi korupsi

ilustrasi korupsi

 

BLORA – Penyidikan dugaan penyimpangan dana simpanan bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) Kecamatan Jati tak kunjung usai. Meski berkas untuk LS telah selesai. Namun, untuk tersangka NV masih akan dilengkapi lagi.

”Perlu ada saksi ahli,” kata Djumali, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.

Dia juga menjelaskan, saksi ahli ini untuk melengkapi berkas NV. Sedangkan, saksi untuk tersangka LS telah selesai dilakukan pemeriksaan. ”Intinya untuk melengkapi berkas,” ujarnya.

Djumali menuturkan, perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Semarang secara bersamaan. Alasannya, untuk efisiensi waktu. ”Yang jelas akan kami limpahkan secara bersama-sama,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Blora, Ahmad Sofyan berjanji akan melengkapi berkas keduanya. ”Kami usahakan dalam bulan ini,” tutur dia.

Diketahui, tersangka sebelumnya dalam kasus ini adalah LS. Tersangka adalah salah seorang perangkat Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati. LS tidak masuk dalam struktur kepengurusan PNPM di Kecamatan Jati. Tersangka hanya orang yang membantu pengurus UPK PNPM Kecamtan Jati untuk menyalurkan bantuan kredit dari program SPP, sebagai pencari nasabah.

Karena, sebagai pencari nasabah untuk program SPP, diduga banyak warga penerima program mendapatkan pinjaman melalui LS. Sehingga, kebanyakan dari nasabah ini menitipkan angsuran pada tersangka. Dana angsuran tersebut ternyata tidak disetorkan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, kerugian negara dugaan korupsi dana simpanan bergulir SPP (PNPM-MD) di Kecamatan Jati sebesar Rp 521 juta. Menurut Kajari, kerugian negara ini diperoleh dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang. Hasil itu, lanjutnya, setelah tim jaksa penyidik mengirimkan permohonan pada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada dana PNPM 2012 itu. (RIFQI GOZALI/TITIS W)

3 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Rembang Ditahan

Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan Paviliun Kartini RSUD dr R Soetrasno Rembang (deretan kanan berpakaian beda) akhirnya ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Jumat (18/12/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan Paviliun Kartini RSUD dr R Soetrasno Rembang (deretan kanan berpakaian beda) akhirnya ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Jumat (18/12/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Tiga orang tersangka dugaan korupsi pembangunan Paviliun Kartini RSUD dr R Soetrasno Rembang akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Jumat (18/12/2015).

Tiga tersangka itu adalah Muhammad Zuhri (49) warga Sidoarjo Jawa Timur, Budi Harsono (36) warga Kabongan Lor ,Rembang dan Mujiono (41) warga Tireman, Rembang. Penahanan itu dilakukan menyusul pelimpahan tahap kedua berupa berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dugaan korupsi itu, dari penyidik di Polres kepada pihak Kejari Rembang.

Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Bintarno mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti atas kasus tersebut. Namun, pihaknya menilai ketiga tersangka itu akan menjalani hukuman yang berbeda. Meski sama-sama ditahan, ada kemungkinan Budi dan Mujiono hanya tahanan kota.

“Selanjutnya, kami akan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Namun, hanya satu orang yang ditahan di dalam rutan, yakni Zuhri. Karena yang bersangkutan tidak koopratif, sehingga dikhawatirkan ada upaya untuk kabur,” katanya kepada awak media.

Terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rembang AKP Eko Adi Pramono menyatakan polisi sempat kesulitan untuk menghadirkan Muhammad Zuhri, Direktur Utama PT Dutarama Surabaya. Sehingga pelimpahan tahap kedua nyaris tersendat.
“Kami menangkap paksa Zuhri di Semarang setelah perintah agar dia wajib lapor tidak dilakukan belakangan ini. Kalau soal indikasi kabur, saya tidak ada bukti ke arah sana,” jelasnya.

Barang bukti yang turut dilimpahkan bersama tiga tersangka tersebut antara lain dokumen kontrak kerja dan tiga unit laptop yang dipakai untuk aktivitas oleh yang bersangkutan. Kaitannya dengan pekerjaan yang diduga dikorupsi. Seluruh barang bukti kemudian diperiksa kejaksaan.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi pembangunan Paviliun Kartini RSUD dr R Soetrasno Rembang senilai Rp7,9 miliar, bergulir sejak tahun 2013.Ketika itu polisi menerima laporan indikasi korupsi atas pembangunan gedung tiga lantai oleh PT Dutarama. Diduga, volume dan spesifikasi proyek itu disunat.

Polisi pun langsung bergerak menyelidiki. Tahun 2014, kasus itu dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka. BPKP Jateng menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp. 997 juta dalam proyek ini. (AHMAD WAKID/AKROM HAZAMI)

Video – Laporan Dugaan Korupsi di Jepara Minim

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi di Kabupaten Jepara ternyata sangat minim. Hal itu terbukti dari catatan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Kepala Kejari Jepara Yuni Daru mengatakan, laporan dugaan korupsi di Jepara terbilang sangat minim jika dibanding di kota-kota lain.

”Ini tidak lepas dari peran masyarakat untuk pro-aktif menyoroti sejumlah hal yang rentan untuk dikorupsi,” kata Yuni Daru kepada MuriaNewsCom, Kamis (10/12/2015).

Menurutnya, memang ada sejumlah laporan dari masyarakat maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke pihaknya. Namun tak jarang yang datanya mentah, sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk menggali data yang valid.

”Bahkan, ketika kami tindaklanjuti, berakhir zonk. Ternyata kasusnya hanya masalah sepele bahkan ada kecenderungan salah faham,” kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, jika seperti itu, maka tentu saja menguras energi, waktu, dan biaya untuk menelusuri kasus tersebut. Tetapi akhirnya sia-sia karena tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka.

”Kami berharap agar laporan yang masuk juga berdasarkan data yang kuat. Sehingga nantinya tidak sia-sia,” ungkapnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

 

Kaus dan Stiker jadi Senjata Ampuh Kejaksaan Jepara Kurangi Korupsi

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Kejari Jepara Yuni Daru bersama anggotanya membagi-bagikan kaus, stiker dan buku kepada pengguna jalan di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara membagi-bagikan kaus dan sejumlah stiker dan buku ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara dan kepada sejumlah pengendara kendaraan yang melintas di depan kantor DPRD tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kejari Jepara, Yuni Daru W, Kamis (10/10/2015).

Menurut Yuni, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari Antikorupsi sedunia tahun 2015 ini. Melalui media kaus dan stiker serta buku yang dibagikan dapat sekaligus menjadi upaya sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi.

“Melalui kegiatan ini kami mensosialisasikan tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Sebab, tugas pemberantasan korupsi tidak hanya bagi Kejari saja, melainkan juga semua pihak termasuk warga masyarakat,” ujar Yuni di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut dia menerangkan, pihaknya juga mengajak kepada semua instansi pemerintah untuk lebih sadar terkait upaya pemberantasan korupsi. Dia menyadari tanpa adanya bantuan dari masyarakat dan instansi lain di negeri ini, korupsi tidak akan dapat diberantas secara maksimal.

“Sebelum membagi-bagikan atribut ini, kami juga melakukan upacara peringatan hari Antikorupsi di lingkungan Kejari Jepara,” katanya.

Dia menambahkan, masyarakat diimbau untuk tidak takut melaporkan kepada Kejari jika ada hal-hal yang ada kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi. Selama ini, pihaknya telah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih sensitif untuk melaporkan segala hal yang melenceng dari aturan agar cita-cita pemberantasan korupsi dapat tercapai. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

HARI ANTIKORUPSI : 10 Keranda Menyeramkan Disiapkan

10 keranda dibawa dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

10 keranda dibawa dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS –  Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember, dirayakan dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah adanya 10 keranda menyeramkan dibawa saat aksi unjuk rasa di Kudus, Rabu (9/12/2015).

Koordinator aksi  Selamet Machmudi mengatakan, keranda itu dimaksudkan untuk penegak hukum yang tidak mampu menangani kasus korupsi di Kudus. “Keranda untuk mereka penegak hukum,” kata Slamet.

Dia mengatakan, korupsi telah menjangkiti semua lini birokrasi. Tidak hanya kalangan eksekutif, yudikatif tetapi juga legislatif. Telah banyak oknum pejabat yang dihukum akibat korupsi dengan kerugian negara tak terhitung nilainya.

“Praktik korupsi dijalankan secara sistematis. Untuk mengungkapnya dibutuhkan keberanian dan langkah-langkah luar biasa dari para penegak hukum. Partisipasi publik dalam memerangi korupsi sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Tidak cukup dengan perbaikan sistem dalam menekan praktik korupsi, keterlibatan publik dalam pengawasan serta keberanian menolak praktik korupsi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perang melawan korupsi.

Dia berharap di hari itu, diharapkan tidak menjadi ajang kegiatan seremonial tahunan semata. Sekaligus momentum gerakan massal melawan praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

KPK Perketat Pengawasan Korupsi di Pati

Perwakilan KPK M Najib Wahito tengah menjelaskan prosedur penggunaan anggaran yang benar di Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Perwakilan KPK M Najib Wahito tengah menjelaskan prosedur penggunaan anggaran yang benar di Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pati.

Hal itu diharapkan agar pengelolaan APBD di Pati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, menurunkan potensi tingkat korupsi, dan memperbaiki sistem pengendalian internal terkait pengelolaan APBD Pemda Pati.

“Hari ini, kami memantau dan mengevaluasi dua hal utama, yaitu APBD Tahun Anggaran 2014/2015, mulai dari perencanaan dan penganggaran, belanja hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta kepentingan nasional lainnya yang menyangkut bidang pendapatan,” ujar perwakilan KPK M Najib Wahito kepada MuriaNewsCom, Kamis (3/12/2015).

Ia menambahkan, para pemangku kepentingan di daerah, mulai dari bupati hingga pejabat struktural di bawahnya dituntut untuk menjadi pegawai yang punya integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Dalam road map dan rencana strategis KPK, membangun sistem integritas nasional itu penting sekali. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas akan terus kami dorong,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

FLP Sebut Ada Pungli Dalam Perekrutan Karyawan PDAM Grobogan

Ketua Badan Eksekutif FLP Grobogan Rahmatullah menyerahkan berkas kepada Kajari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Badan Eksekutif FLP Grobogan Rahmatullah menyerahkan berkas kepada Kajari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Ada beberapa poin dugaan korupsi yang terjadi di PDAM. Antara lain, ketidaktransparanan dan adanya pungli dalam perekrutan sekitar 100 karyawan baru. Nilai pungli per karyawan ini berkisar puluhan hingga seratusan juta.

“Perekrutan karyawan baru ini tidak sesuai prosedur. Karena dilakukan diam-diam dan perekrutan ini melibatkan oknum-oknum tertentu,” kataKetua Badan Eksekutif FLP Grobogan Rahmatullah, Rabu (7/10/2015).

Selain itu, FLP juga menyoroti adanya badan usaha atau rekanan yang terus menerus mendapatkan paket pekerjaan di PDAM melalui penunjukkan langsung, tanpa proses lelang. Hal itu dilakukan dengan memecah alokasi dana proyek menjadi lebih kecil, sehingga memungkinkan untuk dikerjakan tanpa lelang.

”Kami juga menyoroti adanya penyertaan modal senilai miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Indikasinya, dengan gelontoran dana banyak, tetapi distribusi air di 33 ribu pelanggan PDAM tidak kunjung lancar dan kualitas airnya juga memenuhi standar,” imbuhnya. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

FLP Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di PDAM Grobogan

Ketua Badan Eksekutif FLP Grobogan Rahmatullah menyerahkan berkas kepada Kajari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Badan Eksekutif FLP Grobogan Rahmatullah menyerahkan berkas kepada Kajari Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Kedatangan delapan pengurus Forum Lintas Pelaku (FLP) Grobogan di Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi ternyata tidak sekedar untuk bersilaturahmi dan menggelar audensi saja.

Ternyata, FLP juga punya misi untuk menyerahkan laporan dugaan adanya praktik korupsi yang terjadi di PDAM Grobogan dalam kurun waktu 2012 – 2015.

Usai audensi, berkas laporan yang dibungkus dalam amplop besar warna coklat langsung diserahkan Ketua Badan Eksekutif FLP Grobogan Rahmatullah pada Kajari Purwodadi Abdullah.

”Kami berterima kasih adanya laporan yang disampaikan pihak FLP. Secepatnya, laporan ini akan kita pelajari dan telaah. Hasilnya nanti akan segera kita sampaikan,” kata Abdullah.

Sementara itu, Rahmatullah menyatakan, sebelum menyerahkan laporan pada pihak kejaksaan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan upaya persuafif demi perbaikan salah satu BUMD tersebut. Antara lain, menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan, Kabag Perekonomian Setda Grobogan selaku badan pengawas, DPPKAD dan pejabat di lingkup PDAM.

”Namun, sejauh ini kami nilai belum ada upaya serius untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, kami akhirnya melaporkan dugaan adanya korupsi ini pada pihak kejaksaan,” tegas Rahmat saat konferensi pers, selepas audensi, Rabu (7/10/2015). (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Ini Cerita Panas Modus Korupsi Pembangunan RSUD Rembang

Kasatreksrim Polres Rembang AKP Eko Adi Pramono. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Kasatreksrim Polres Rembang AKP Eko Adi Pramono. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – AKP Eko Adi Pramono, Kasatreskrim Polres Rembang membeberkan kepada publik tentang modus korupsi yang diduga dilakukan oleh tiga tersangka dalam kasus pembangunan ruang perawatan kelas VIP RSUD dr R Sutrasno Rembang.

Pengurangan volume pekerjaan diketahui dilakukan mulai dari pondasi hingga atap. Akibatnya kerugian negara sesuai hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah mencapai Rp 997 juta.

“Modus korupsi yang diduga dilakukan ketiga tersangka adalah mengurangi volume pekerjaan, menyalahi spesifikasi, dan jumlah satuan pekerjaan. Pengurangan itu terjadi mulai dari pekerjaan pondasi sampai dengan atap. Kami berharap masyarakat bersabar dan memberikan dukungannya dalam memberentas kasus korupsi,” ujar Eko, Selasa (1/9/2015).

Seperti diketahui, tiga orang tersangka dalam kasus proyek senilai Rp7,7 miliar pada tahun 2012 ini adalah M Zuhri, Budi Harsono dan Mujiono. M Zuhri merupakan warga Sidoarjo sekaligus Direktur PT Dutarama asal Jawa Timur, sedangkan Mujiono merupakan warga Tireman Rembang dan Budi Harsono warga Pandean-Rembang. Kedua warga Rembang ini berperan sebagai kuasa direktur PT Dutarama.

“Proses penyidikan pidana khusus seperti korupsi membutuhkan waktu ekstra, sebab kami harus cermat agar tidak dimentahkan. Kami berharap masyarakat bersabar, sebab kemungkinan besar akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Target kami, berkas perkara ketiga tersangka beres dan akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri pada tahun ini,” kata Eko. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Polisi Rembang Percepat Pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi RSUD Rembang

Kasatreksrim Polres Rembang AKP Eko Adi Pramono. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Kasatreksrim Polres Rembang AKP Eko Adi Pramono. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Aparat Kepolisian Resor (Polres) Rembang berjanji untuk mempercepat pelimpahan kasus dugaan korupsi pembangunan ruang perawatan kelas VIP RSUD dr R Sutrasno Rembang. Rencana ini mencuat seiring diterima hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah atas proyek senilai Rp7,7 miliar pada tahun 2012 tersebut.

“Kami memang telah menerima hasil audit kerugian negara dari BPKP, nilai kerugian negaranya mencapai Rp 997 juta. Proses penyidikan pidana khusus seperti korupsi membutuhkan waktu ekstra, sebab kami harus cermat agar tidak dimentahkan. Namun target kami, berkas perkara sudah akan beres dan dilimpahkan ke kejaksaan negeri pada tahun ini,” ujar Kapolres Rembang AKBP Winarto melalui Kasatreksrim Polres Rembang AKP Eko Adi Pramono, Selasa (1/9/2015).

Eko menegaskan bahwa kasus rumah sakit berpelat merah itu akan terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun dia mengaku sedikit menemui kendala, yakni terkait keterangan dari tim ahli. Meski demikian dia menyatakan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yakni M Zuhri, Budi Harsono dan Mujiono.

“Sejauh ini ketiga tersangka memang belum kami tahan. Soal penahanan itu kan sifatnya dapat (ditahan). Mereka bertiga sejauh ini kooperatif menjalani penyidikan. Terkait kemungkinan apakah ada tersangka lain, kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun kemungkinan itu (tersangka baru) memang ada,” kata Eko. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Tiba-Tiba KPK Datangi Perguruan Tinggi di Pati, Ada Korupsikah?

Pembicara dari KPK tengah memaparkan materi di depan peserta di Aula Staimafa Pati. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dan Kemitraan Partnership hadir di Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (Staimafa) untuk membahas soal korupsi, Kamis (27/8/2015).

Kegiatan tersebut mengambil tema “Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi”. Hal ini diharapkan untuk mencetak generasi muda di kalangan pesantren untuk berada di garda paling depan memerangi kejahatan korupsi.

“Pencucian uang itu lebih kejam dari fitnah. Padahal, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu artinya, pencucian uang jauh lebih kejam daripada sekadar fitnah,” ujar Iwan dari Kemitraan Partnership kepada MuriaNewsCom.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah ulama dan akademisi. Puteri Gusdur Alisa Wahid juga hadir sebagai peserta. ( LISMANTO/AKROM HAZAMI)