Dana Siping TPI Sarang Rembang Tidak Beres, Nelayan Ancam Akan Membawa ke Ranah Hukum

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dana simpanan irang pinggiran (siping) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang, diduga digelapkan. Bahkan, para nelayan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Berdasarkan infomasi yang dihimpun MuriaNewsCom, dana siping yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, saat ini belum disalurkan. Seharusnya dana tersebut, dibagikan kembali untuk kesejahteraan nelayan guna mengurangi beban biaya hidup nelayan dan bakul ikan pada Januari 2016 kemarin.

Sejumlah nelayan meyakini tidak disalurkannya dana tersebut, diduga digelapkan sejumlah oknum pegawai TPI. Dugaan penggelapan mencuat setelah adanya mutasi dua orang karyawan TPI. Ditambah adanya informasi, ketua, sekertaris dan bendahara serta manager KUD Misoyo Mardi Mino dan kepala serta dua orang juru bayar TPI Sarang diundang oleh Dinas Kelautan Perikanan, beberapa pekan lalu.

Nelayan pemilik Kapal Motor Mandala, Salekan Yasin mengatakan dana siping hasil retribusi dari pembelian bakul ikan dan retribusi penjualan ikan kapal, dari TPI di setorkan ke KUD. Selanjutnya, oleh KUD dana yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah itu dibagikan kembali ke ribuan nelayan.
”Karena belum dibagikan oleh KUD tentunya saya dikejar kejar puluhan anak buah kapal saya, yang berhak menerima dana siping itu,” ungkapnya, Sabtu (20/2/2016).

Menurut informasi yang diterimanya, lanjut Yasin, tidak terealisasinya dana itu karena di TPI masih ada masalah keuangan dan mutasi dua orang karyawan juru bayar bendahara. Ia menduga, uang tersebut digelapkan oleh oknum dan ia juga mengancam akan membawa ke ranah hukum.
”Kami menduga persoalan keuangan itu, terkait dipakainya dana untuk kepentingan pribadi oleh oknum TPI. Kalau memang dugaan itu benar terjadi, kami tidak segan-segan membawa kasus tersebut ke ranah hukum agar kedepan managemen TPI Sarang lebih baik,” tandasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Drama Korupsi Tukar Guling Tanah Sidorejo Rembang Akankah Seret Pegawai Kecamatan dan BPN?

Muhammad Mun'im, salah satu tokoh warga Desa Sidorejo. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Muhammad Mun’im, salah satu tokoh warga Desa Sidorejo. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Sejumlah warga Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Rembang, mendesak aparat kepolisian agar turut melakukan pemeriksaan terhadap oknum di lingkungan kecamatan setempat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang.

Warga menilai mereka turut bertanggungjawab terhadap terjadinya aksi kasus dugaan korupsi dengan modus tukar guling di desa setempat. Tak tanggung-tanggung nilai kerugian dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 400 juta.

Muhammad Mun’im, salah satu tokoh warga Desa Sidorejo menyatakan kepolisian sudah seharusnya menyentuh oknum pemerintah daerah dan kecamatan terkait dengan kasus dugaan korupsi tanah tukar guling.
Mereka dinilai wajib tanggung jawab atas penyelewengan tukar guling tanah desa. Meski begitu, warga mengapresiasi kinerja polisi yang dianggap cepat memproses kasus dugaan korupsi tersebut kendati sudah memakan waktu 1 tahun 4 bulan.

“Oknum di kecamatan juga wajib diperiksa karena mereka juga bertanggungjawab, BPN semestinya juga turut diperiksa karena sembrono mengeluarkan sertifikat seolah tanpa memperhatikan asal usul tanah. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai persidangan, ini komitmen kami bersama seluruh warga,” ujar Mun’im, Selasa (11/8/2015).

Seperti diketahui, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rembang telah menahan mantan Kades Sidorejo, Sholih pada Kamis (6/8/2015) lalu. Tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling tanah banda desa setempat itu ditahan di Rutan Kelas IIB Rembang. Penahanan dilakukan setelah sebelumnya berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P21). (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Ungkap Kasus Tukar Guling, Polisi Belum Temukan Tersangka Lain

Muslih, mantan pejabat sementara (Pjs) kepala desa setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Muslih, mantan pejabat sementara (Pjs) kepala desa setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Aparat kepolisian resor (Polres) Rembang menyatakan belum menemukan adanya indikasi munculnya tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tukar guling tanah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan. Untuk sementara ini Polres setempat telah menetapkan dua tersangka, yakni Sholih, mantan kepala desa setempat dan Muslih, mantan penjabat sementara (Pjs) kepala desa setempat. Bahkan kini, Sholih telah ditahan di ruang tahanan Rutan Kelas IIB Rembang.

Ipda Sutikno, Kepala Unit III Satuan Reserse Kriminal Polres Rembang menegaskan segera melimpahkan berkas perkara Muslih dalam kasus dugaan korupsi tukar guling tanah banda desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, ke kejaksaan negeri setempat. Menurutnya, Muslih selaku ketua panitia tukar guling diduga telah menikmati satu kapling tanah secara gratis dan membawa uang Rp 8 juta dari hasil dari tukar guling tersebut.

”Saat ini SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah kami sampaikan ke kejaksaan. Kami sedang merampungkan proses penyidikan agar segera kami lakukan pelimpahan tahap kedua. Kalau tersangka lain, belum tahu, tinggal nanti menunggu keterangan darinya (Muslih),” ujar Ipda Sutikno, Selasa (11/8/2015).

Hingga kini polisi masih mengenakan wajib lapor kepada Muslih yang notabene pensiunan PNS di Kantor Kecamatan Sedan. Dia sempat ditunjuk sebagai Pjs Kepala Desa Sidorejo setelah masa jabatan Sholih sebagai kades habis. Muslih belum ditahan karena dianggap kooperatif. Tak tanggung-tanggung nilai kerugian dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 400 juta. (AHMAD FERI/TITIS W)

Polisi Kebut Berkas Tersangka Lain Dalam Kasus Dugaan Korupsi Tanah Benda Desa Sidorejo

Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Sedanketika melakukan aksi unjuk rasa di balai desa pada 18Februari 2014 lalu.(MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Sedanketika melakukan aksi unjuk rasa di balai desa pada 18Februari 2014 lalu.(MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Aparat Polres Rembang berjanji segera merampungkanberkas penyidikan tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tukarguling tanah banda Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan. Selain mantan KepalaDesa Sidorejo Sholih yang kini telah mendekam di ruang tahanan RutanKelas IIB Rembang, ternyata ada satu tersangka lainnya, yakni Muslih, Ketua Panitia Tukar Guling.

“Berkas Sholih telah kami limpahkan berikut berkas penyidikan yang dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan. Setelah Sholih, kami akan merampungkanpenyidikan terhadap ketua panitia tukar guling. Sementara initidak kami tahan, tetapi kami kenakan wajib lapor di Polres,” ujar Ipda Sutikno, Kepala Unit III Satuan Reserse Kriminal PolresRembang, Kamis (6/8/2015).

Ia katakan,  dalam kasus dugaan korupsi inidiperkirakan kerugian negara mencapai Rp398,5 juta. Menurutnya, lahanbengkok yang ditukar guling mestinya dikapling menjadi 22 petak.Tetapi oleh Sholih yang kala itu menjabat sebagai kades, nekat membuatkapling menjadi 30 petak. Selisih petak itu diduga dijual dan hasilnyadinikmati Sholih.

“Kami akan menjerat tersangka (Sholih) dengan Pasal 3Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya paling singkat dua tahun penjara. Semoga berkas penyidikan tersangka lainnya, bisasegera kami selesaikan dalam waktu dekat,” katanya. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Dikhawatirkan Melarikan Diri, Mantan Kades Sidorejo Ditahan

Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan ketika melakukan aksi unjuk rasa di balai desa setempat pada 18 Februari 2014lalu. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan ketika melakukan aksi unjuk rasa di balai desa setempat pada 18 Februari 2014lalu. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Usai berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap (P21) pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang langsung melakukan penahanan terhadap Sholih, mantan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Rembang, pada Kamis (6/8/2015).

Mantan Kades Sidorejo yang dalam kasus ini diduga terlibat korupsi tukar guling tanah benda desa, langsung dititipkan ke Rutan Kelas II B Rembang.

Kepala Kejari Rembang I Wayaj Eka Putra melaluiKasi Pidsus Eko Yuristianto membenarkan penahanan tersebut. Menurutnya, Sholih ditahan untuk kepentingan penyidikan di tahap penuntutan. Dia menyebutkan, Sholih bakal ditahan untuk 20 hari ke depan dan bisadiperpanjang.

“Penahanan yang bersangkutan semata-mata  untuk mempercepatpenyidikan. Namun, memang ada alasan lain yang menjadi dasar penahanan, yaitu tentang kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri. Jikademikian maka proses penyidikan akan terhambat,” ujar Eko Yuristianto,Kamis (6/8/2015).

Eko mengungkapkan, bahwa  dari jumlah banyak barang bukti yangditerima pihaknya, memang ada sejumlah objek yang disita sebagaibarang bukti. Selain uang Rp163 juta hasil penjualan tanah kaplingan,rumah Sholih yang berdiri di atas tanah tukarguling juga disegel. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Hari Ini Kejari Rembang Bakal Periksa Nur Hasan

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Rembang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan. (MURIANEWSCOM/AHMADFERI)

Muhammad Nur Hasan, anggota DPRD Rembang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan. (MURIANEWSCOM/AHMADFERI)

REMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang bakal memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah, Muhammad Nur Hasan di rumahnya di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan pada Senin (29/6/2015) hari ini. Politisi Partai Hanura sekaligus anggota DPRD tersebut bakal diperiksa seputar perannya dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 40 juta yang berkedok rehab musala fiktif di desanya sendiri. Lanjutkan membaca

Lespem : Jangan Tebang Pilih Soal Penahanan Tersangka Korupsi

Bambang Wahyu Widodo, Koordinator Lespem Rembang. Dia meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak tebang dalam hal penahanan tersangka kasus dugaan korupsi. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang berharap kepada aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih soal penahanan tersangka kasus dugaan korupsi.

Lanjutkan membaca

Vonis Terpidana Korupsi Dana SPP Ditambah 1,5 Tahun

Ketua Badan Pengawas UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sumber Gunanto. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akhirnya menjatuhkan vonis hukuman lebih berat kepada Rukati (64) dalam kasus korupsi dana simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sumber. Pengadilan Tinggi mengabulkan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang dan memperberat hukuman Rukati yang semula dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, kini divonis tiga tahun penjara atau ditambah 1,5 tahun. 

Lanjutkan membaca