Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos Sapi di Pati

Polisi mendatangi Kejari Pati untuk melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan korupsi bansos ternak sapi di Pati, Kamis (23/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Polisi menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pengadaan ternak sapi di Kabupaten Pati. Dari empat tersangka, tiga tersangka di antaranya dinyatakan P21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati.

Ketiga tersangka yang dinyatakan P21, antara lain RD (50), warga Perum Wijayakusuma Pati, Sg (48) warga Desa Parenggan, Pati, dan Sk (43), warga Desa Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa. Ketiga tersangka merupakan pihak rekanan yang menggarap proyek tersebut.

Kasat Reskrim Polres Pati AKP Galih Wisnu Pradipta mengatakan, proyek senilai Rp 3,08 miliar tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 350 juta. “Proyek ini dikerjakan di berbagai daerah, seperti Kecamatan Pati, Winong, Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Gabus, Kayen, Sukolilo, Wedarijaksa, Margoyoso, Dukuhseti, dan Tayu,” ujar AKP Galih, Kamis (23/2/2017).

Bansos tersebut berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah pada 2012 dan menjadi APBD Kabupaten Pati dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai leading sektornya. Dari 47 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang mendapatkan bansos, satu gapoktan dinyatakan mengundurkan diri.

“Dana awalnya Rp 3,12 miliar, berhubung ada satu gapoktan yang yang mengundurkan diri, akhirnya menjadi Rp 3,08 miliar. Setelah dana masuk Dinas Pertanian, kemudian dilakukan lelang menjadi sembilan paket pengadaan, seperti pengadaan sapi, alat pertanian, kandang dan tempat pembuangan kotoran sapi,” tambahnya.

Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi, ada indikasi pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Karena itu, polisi menyatakan ada indikasi korupsi proyek pengadaan ternak sapi tersebut.

Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut diakui berlangsung cukup lama. Untuk penyelidikan, polisi butuh waktu selama setahun, sedangkan proses penyidikan butuh waktu setahun. Proses yang lama disebabkan adanya upaya untuk penyamaan persepsi, karena melibatkan ahli konstruksi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penanganan kasus tersebut.

Editor : Kholistiono