DPRD Kudus Minta Eksploitasi Air Muria Ditertibkan

Demo penolakan eksploitasi air gunung Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak eksekutor segera menertibkan eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pengambilan air yang tak terkendali selama bertahun-tahun sudah memicu banyak keluhan masyarakat.

Pemkab perlu tegas menerbitkan regulasi serta melakukan penindakan atas semakin maraknya eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. “Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut. Urusan penyediaan air minum sudah diurusi oleh PDAM,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kudus akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban eksploitasi air pegunungan Muria yang saat ini sangat marak terjadi di wilayah Kudus. Tim Penertiban  tersebut akan melibatkan BBWS Pemali Juana, Satpol PP Kudus dan Provinsi Jateng, Perum Perhutani, Dishub Kudus dan Polres Kudus. 

Pembentukan tim terpadu itu disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan eksploitasi air pegunungan Muria yang digelar Pemkab Kudus bersama stakeholder terkait, di gedung setda Kudus.

Rekomendasi

Asisten III Setda Kudus Masud, mengakui kalau saat ini semua usaha eksploitasi air Muria tidak dilengkapi izin. “Sebelumnya terdapat tiga pengusaha air pegunungan yang memiliki izin, namun tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis,” katanya.

Jika ada pengusaha yang memperpanjang izin, maka harus mengurusnya ke Kementerian PUPR. Karena itu jika ada pengusaha yang melanggar, pihak Kementerian PUPR lah yang paling berwenang melakukan penertiban.

Mereka yang mengajukan izin pun harus mengantongi rekomendasi dari BBWS Pemali Juana. Untuk lokasi yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Perum Perhutani KPH Pati.

“Karena BBWS Pemali Juana merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU, maka penertibannya akan melibatkan instansi tersebut karena kebetulan terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Perwakilan BBWS Mujari membenarkan jika hanya ada tiga pengusaha air Pegunungan Muria yang berizin. Namun izinnya kini tak diperpanjang. Sementara itu, sebanyak 15 pengusaha lainnya sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal. (NAP)

Editor : Supriyadi

Bisa Jadi Tumpuan PAD, DPRD Soroti Pengembangan Pariwisata di Kudus

.

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus meminta Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).

Sekretaris Komisi B DPRD Kudus Aris Suliyono mengatakan, sektor pariwisata daerah bisa menjadi tumpuan pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola dengan baik. Menurutnya, Ripparda sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam pengembangan sektor pariwisata.

Dalam Ripparda itu diatur strategi pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata lebih tertata. “Komisi B mendesak Pemkab Kudus segera merampungkan penyusunan raperda karena ini juga menjadi amanat UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan,” katanya.

Sekda Kudus Noor Yasin pada rapat paripurna di gedung DPRD Kudus beberapa waktu lalu mengatakan jika Raperda Ripparda masih dalam tahap proses penyusunan. “Masih dalam penyusunan dan dikonsultasikan ke pemerintah atasan,” jelas dia.

Sementara itu, penerimaan retribusi pariwisata hingga semester pertama 2017 telah mencapai 52, 12 persen. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Sri Wahjuningsih mengatakan, penerimaan retribusi pariwisata hingga Juni lalu mencapai Rp 1,3 miliar.

Target retribusi pariwisata tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2,51 miliar. Masing-masing pengelola objek wisata telah memiliki strategi tersendiri untuk mencapai target penerimaan retribusi.

Sisa waktu sekitar lima bulan mendatang akan dimaksimalkan untuk mencapai target. Apalagi objek wisata milik Pemkab Kudus memiliki fasilitas andalan untuk menarik minat pengunjung. “Kami optimistis target retribusi pariwisata tercapai. Retribusi tersebut diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah, parkir wisata, penginapan, serta rekreasi dan olahraga,” ucapnya

Pemasukan retribusi terbesar antara lain diterima dari tempat rekreasi Taman Ria Colo, Museum Kretek, Taman Krida serta objek Wisata Colo. Dari sejumlah objek wisata tersebut, pemasukan terbesar diperoleh dari objek wisata Colo mencapai Rp 689,17 juta dari target setahun sebesar Rp 1,23 miliar. (NAP)

Editor : Supriyadi