Siswa SD Dibully Sadis, Disdikpora Kudus Bantah Berita itu Tak Benar

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo memberikan keterangan kepada wartawan. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Kasus kekerasan (bully) yang terjadi pada siswi di Kabupaten Kudus santer diberitakan.  Yakni AL (8) siswa SD 1 Negeri Gondosari, Gebog.
Dari data yang dihimpun, AL saat ini duduk di kelas IV. Korban merupakan warga Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

L diduga mendapatkan perlakukan keras yang sadis. Di antaranya berupa jotosan, ditindih kursi, serta parahnya lagi adalah kemaluan pelaku ditusuk dengan penggaris besi sampai lecet.

Peristiwa tersebut terjadi saat tidak ada guru. Mengingat saat kejadian, sedang ada rapat sekolah. Dengan pelakunya adalah teman sekelas korban. Kejadian dipicu karena korban tidak mau menuruti kemauan teman sekelas yang merupakan ketua geng di kelas.

Diketahui geng tersebut diketahui oleh seorang anak berinisial F. Geng itu terdiri atas sembilan anak. Mayoritas geng anak itu terdiri dari para siswi.

Korban sudah meminta pertolongan kepada teman lain. Tapi tak ada yang berani melakukan pertolongan Hasil penelusuran di lapangan, katanya, diduga kasus kekerasan keras dilakukan F kepada AL sejak korban duduk di kelas III.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo dimintai responnya atas kasus ini membantah berita itu.  “Setelah kami melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak seperti sekolah, komite, orang tua dan lainya ternyata kabar tersebut tidaklah benar. Jadi kami meminta pemberitaan dapat disesuaikan,” katanya kepada awak media. 

Bahkan Joko menuturkan jika tindakan kekerasan yang diberitakan oleh media tak dibenarkan. Karena dari info yang didapatnya, geng F hanya bercanda kepada korban.

Disinggung mengenai kondisi para siswa kini, Joko mengatakan jika pelaku dan korban saat ini sudah baik-baik saja. Termasuk saat ini, siswa sudah pindah sekolah. Saat ini, perkara tersebut masih diproses di Kepolisian Kudus. Jika nantinya harus memanggil pihak pendidikan termasuk pihak dinas, Joko mengaku siap dipanggil kapanpun guna memberikan penjelasan terhadap kepolisian.

Sementara, Kasatreskrim Polres Kudus AKP Kurniawan Daili mengatakan, penanganan masih dilakukan dari kepolisian. Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil dari visum yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Siswa SD di Gondosari Gebog Kudus Dibully Sadis

 

9 Santri Disiksa: Ini Reaksi Orang Tua Tahu Anaknya Disakiti

Wali santri ikut berkoordinasi dengan JPPA Kudus dan P2TP2A Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Wali santri ikut berkoordinasi dengan JPPA Kudus dan P2TP2A Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Salah satu wali santri atau orangtua MUA ( kelas 1 SD), Sudiro tidak mengetahui kalau ada aksi kekerasan terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam, Cranggang, Dawe, Kudus.

“Kami tidak tahu sama sekali. Saya tahunya itu dapat informasi dari JPPA Kudus dan P2TP2A Jepara,” katanya.

Sementara itu, saat proses pengevakuasian ke-9 santri yang diduga korban kekerasan di Ponpes Darussalam tersebut, pihak pengasuh tidak berada di tempat.

“Misalkan kok saya tahu sebelumnya, saya pasti akan ikut mengevakuasi santri bersama JPPA Kudus ini. Selain itu, bila saya berkunjung ke ponpes juga tidak ada tanda-tanda. Saya melihatnya baik-baik saja. Akan tetapi dengan adanya informasi ini, maka saya akan memindah sekolah putra saya di Jepara saja,” paparnya.

Dia menambahkan, yang penting ialah kasus ini bisa terkuak. Selain itu juga mudah mudahan tidak ada korban lain. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

9 Santri Disiksa : Santri Akhirnya Dipindah di Rumah JPPA

Polisi dan JPPA mendatangi lokasi pondok yang menjadi tempat kekerasan santri di Cranggang, Dawe, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Polisi dan JPPA mendatangi lokasi pondok yang menjadi tempat kekerasan santri di Cranggang, Dawe, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Dengan adanya kasus penyiksaan yang dialami oleh 9 santri anak anak yang dilakukan oleh AA, pengasuh pondok di Desa Cranggang RT 3 RW 3 Dawe, Kudus. Jaringan perlindungan perempuan dan Anak (JPPA) Kudus juga ikut turun tangan menyelesaikan kasus tersebut.

Ketua JPPA Kudus Noor Haniah mengatakan, kasus ini harus diusut tuntas. Sebab yang melakukan itu ialah seseorang yang tahu agama serta pengasuh pondok.

Dari informasi yang dihimpun oleh MuriaNewsCom, kegiatan pondok yang sudah dimulai sekitar bulan Juni 2015 tersebut juga jarang diketahui warga.

“Tempat ini untuk mengaji belajar ilmu agama. Namun kita juga tidak menyangka bahwa di dalamnya ada tindak kekerasan terhadap anak,” ujarnya saat di lokasi pondok.

Dia menilai, untuk ke-9 santri ini memang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Selain itu, untuk kependidikan, ke depannya JPPA akan mencarikan tempat yang baik dan layak.

“Untuk saat ini ke 9 santri yang terdiri dari 8 laki laki dan 1 prempuan ini bersekolah formal di SD 5 Cranggang. JPPA juga akan berkoordinasi dengan pihak SD untuk memindahkan sekolah serta pondol ke tempat yang layak,” paparnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, JPPA akan memindahkan santri yang masih berada di pondok tersebut. Sehingga ke depannya tidak ada kekerasan terhadap anak.

“Kami meminta bantuan kepada polsek, babinsa, babinkamtibmas serta pihak desa,” ujarnya.
Haniah mengatakan, JPPA telah mengevakuasi santri, Rabu (16/12/2015). Namun tidak seluruhnya. Yakni yang sudah bisa diamankan ada empat orang santri, sedangkan lima santri lainnya itu nanti akan dievakuasi secepatnya.

Untuk menangani kasus tersebut, JPPA bekerjasama dengan Polres Kudus. Serta menghadirkan salah satu saksi atau santri RPR (11) kelas 4 SD warga, Demak.

“Saksi telah menceritakan kronologinya. Tapi tidak semua santri karena masih trauma,” paparnya.
JPPA Kudus akan membantu di bidang pengawalan hukum, pengawalan psikologi anak, serta pengawalan pencarian tempat pendidikan yang baik. Selain itu, untuk sementara 9 santri tersebuat nantinya akan ditampung di rumahnya terlebih dahulu. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

46 Anak jadi Korban Kekerasan di Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Kekerasan pada anak di Kabupaten Jepara terbilang tinggi dibanding di kabupaten lain. Namun, meski tinggi Pemkab Jepara mengklaim ada kecenderungan penurunan jumlah kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Jepara Subroto.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB) pada tahun 2013 ada 106 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi maupun dengan ketetapan hukum.

Selanjutnya tahun 2014 ada 93 kasus juga sudah dapat diselesaikan. Terakhir pada tahun 2015 hingga bulan November terdapat 83 kasus, terdiri dari 46 kasus melibatkan anak-anak dan 37 kasus melibatkan perempuan. Khusus untuk kejadian Anak Berhadapan Hukum (ABH) hingga November 2015 sebanyak 12 kasus/anak.

“Memberikan perlindungan terhadap anak, sejatinya bukan hanya melindungi dari kekerasan fisik dan psikis saja. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan di era globalisasi. Yaitu perlindungan dari pengaruh buruk akibat perkembangan teknologi,” ujar Subroto, Selasa (15/12/2015).

Salah satunya adalah melindungi dari dampak negatif tayangan televisi dan internet yang tidak layak dikonsumsi anak-anak. Hal ini penting mengingat dampak tersebut telah banyak meracuni anak-anak, termasuk di Kabupaten Jepara.

“Untuk itu, tugas dan kewajiban untuk menjaga anak ada pada semua pihak. Terutama kedua orang tuanya, bukan justru malah menghancurkan anak baik fisik, psikis maupun dari bahaya globalisasi ini,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Anak-anak jadi Korban Kekerasan di Jepara, Ini Buktinya

Para peserta yang terdiri dari para ketua organisasi wanita, lurah/petinggi, guru SLTP dan SLTA serta Forum Anak Jepara (FAJAR) sedang memperhatikan materi seminar. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para peserta yang terdiri dari para ketua organisasi wanita, lurah/petinggi, guru SLTP dan SLTA serta Forum Anak Jepara (FAJAR) sedang memperhatikan materi seminar. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Hasil penelitian terhadap 1.500 sampel menunjukkan bahwa dari 1.286 kasus, terdapat 313 variasi kasus disebabkan terjadi kekerasan fisik di rumah. Sedangkan penyebab kekerasan emosional/verbal psikis terdapat 371 dari 795 kasus.

Dan dari penyebab kekerasan seksual terdapat 115 kasus dari 224 kasus. Dari situ disimpulkan bahwa penyebab kekerasan fisik terhadap anak di rumah secara umum disebabkan karena kepribadian atau sifaf-sifat pelaku serta situasional.

“Banyaknya kasus ini mengharuskan kita untuk lebih getol mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak. Dengan harapan hak -hak anak yang wajib dijamin dan merupakan bagian dari HAM dapat terlindungi,” ungkap Evi Widowati pada Seminar Kampanye Perlindungaan Anak dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke- 87 di Pendapa Kabupaten Jepara.

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini memaparkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia jumlahnya mencapai sepertiga jumlah penduduk. Sesuai amanat UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, agar tidak menjadi beban pembangunan maka anak diberikan 31 hak.

“Di antaranya hak untuk bermain dan seterusnya, hak untuk mendapatkan nama dan seterusnya serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Mulai dari perlindungan fisik dan non fisik, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, perampasan kebebasan dan perlindungan lainnya,” ungkapnya.

Intinya, lanjut dia, hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan. Yaitu setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengecualian dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomis. Atau bisa dalam bentuk diskrimanasi, perlakuan salah, penelantaran dan lain-lain. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Keberadaan Semai RWC3 Dinilai Bisa Tekan Angka Kekerasan di  Rembang

 

Suko Mardiono (tiga dari kiri depan), Pj Bupati Rembang saat menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Istana Bogor belum lama ini. (Istimewa)

Suko Mardiono (tiga dari kiri depan), Pj Bupati Rembang saat menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Istana Bogor belum lama ini. (Istimewa)

 

REMBANG – Pemkab Rembang berkomitmen untuk terus menekan angka kekerasan di wilayah setempat. Selain pengawasan berbasis masyarakat, langkah-langkah konkrit lain untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dilakukan dengan mendirikan Semai Rembang Women and Child Crisis Center (Semai RWC3) yang bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.

“Kita juga melakukan penegakan hukum dengan melibatkan aparat yang berwenang. Pengawasan keluarga juga menjadi prioritas dan perlunya peningkatan akhlak masyarakat. Kami juga memberikan pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan serta memberdayakan potensi masyarakat guna menumbuhkan partisipasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Suko Mardiono, Penjabat (Pj) Bupati Rembang, Kamis (13/8/2015).

Suko mengatakan, upaya menekan angka kekerasan juga dilakukan dengan mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama antarstakeholders dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Selain itu, dia juga mengaku terus menggelar rapat koordinasi (Rakor) serta evaluasi terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkala.

“Selain itu, kami juga telah memiliki Perda perlindungan anak yakni Perda no 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ini semua membuktikan bahwa Kabupaten Rembang berada dijalur yang benar untuk mejadi Kabupaten Layak Anak (KLA),” kata Suko Mardiono. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)