Gubernur Ganjar Akui Cukup Sulit Wujudkan Provinsi Layak Anak

Keceriaan anak-anak saat foto bersama di Banjarejo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui cukup sulit untuk mewujudkan provinsi layak anak. Penyebabnya, tingkat kekerasan terhadap perempuan maupun anak masih cukup tinggi.

Oleh karenanya, Ganjar menyebut harus melakukan berbagai persiapan strategis, termasuk masalah penganggaran untuk mewujudkan hal ini. Apalagi menurut dia, tahun depan Jateng ditunjuk sebagai pilot project provinsi layak anak.

“Sehingga kita mesti menyiapkan anggaran, program, dan sistemnya agar kemudian minimum layak anak itu bisa tercapai,” kata Ganjar Pranowo, baru-baru ini.

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) kabupaten/kota di Provinsi Jateng pada 2011-2015, kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren yang fluktuatif.

Pada 2015 tercatat sebanyak 2.466 orang korban kekerasan, dan 1.385 orang di antaranya anak-anak.

Melihat kondisi tersebut, Ganjar mengatakan bahwa prioritas investasi perlindungan anak ditekankan pada pencegahan kekerasan terhadap anak. “Tentunya, perwujudan provinsi layak anak tidak dapat tercapai tanpa dukungan masyarakat, termasuk para aktivis anak,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta mendukung terwujudnya Jawa Tengah sebagai provinsi layak anak. Salah satunya, bupati wali kota mendorong investasi perlindungan anak agar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak dapat berjalan optimal.

Ganjar menjelaskan, pembekalan anak mengenai budi pekerti dan tepa selira yang merupakan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia, mesti dilakukan baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

“Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi kejadian kekerasan terhadap anak karena anak sudah dilatih menghormati kepada yang tua, yang muda dan sebaya mereka. Sebaliknya, orang tua pun akan menghargai dan mencintai anak,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ibu Pembuang Bayi di Jepara Diancam 15 Tahun Penjara 

Polisi memeriksa pelaku pembuangan bayi di Jepara yang ternyata ibu kandungnya sendiri. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pelaku pembuang bayi di Mayong Lor SN (40) terancam mendekam di penjara selama 15 tahun. Ibu empat anak ini terbukti melanggar UU tentang perlindungan anak  dan kini diamankan di Polres Jepara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kabag Humas Polres Jepara AKP Sarwo Edy Santosa mengatakan, yang bersangkutan melanggar pasal 80 junto 76 C ayat 2 UU RI no 35/2014 tentang perubahan UU RI 23/2002 tentang perlindungan anak. 

“Tersangka diringkus di rumahnya, semalam (Selasa, 8/8/2017). Hal itu dari informasi dan petunjuk yang dikumpulkan penyidik dan mengerucut kepada tersangka,” tuturnya, dalam konferensi pers, Rabu (9/8/2017). 

Dirinya menuturkan, tersangka bekerja sebagai pelinting di sebuah pabrik rokok, yang ada di Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan.

“Kepada petugas tersangka menyebut alasannya untuk mengugurkan bayinya hanya karena sering diejek oleh teman sekerjanya. Ia kemudian menggugurkan dengan meminum soda yang dicampur dengan obat sakit kepala,” urainya. 

Baca Juga: Ibu di Jepara Ini Nekat Buang Bayinya yang Baru Lahir karena Malu Diejek

Baca Juga : Dengan Soda dan Obat Sakit Kepala, SN Gugurkan Kandunganya yang Berumur 7 Bulan

Sementara itu tersangka SN menyebut, selama masa awal kehamilan hingga usia tujuh bulan, ia menyembunyikannya dari suaminya. 

“Sampai tadi malam saya ditangkap, suami saya tidak tahu bahwa saya hamil. Ketika dihadapannya selalu saya tutupi dengan memakai pakaian longgar. Dan setiap kali dia tanya saya selalu menghindar,” jelas SN sambil tertunduk. 

Kini hanya penyesalan yang menggelora di hati ibu empat anak itu. Ia tak lagi berkumpul bersama suami dan keempat anaknya.  

Editor: Supriyadi

Kasus Kekerasan Anak Tinggi di Jepara

bupati

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat menghadiri acara peringatan Hari Anak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ternyata dari tahun ke tahun angka kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jepara masih tinggi. Tercatat pada tahun 2015 lalu, terjadi 48 kasus kekerasan terhadap anak-anak, 40 kasus KDRT dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 12 kasus.

Sementara pada tahun 2016 hingga bulan Mei 2016, terjadi 27 kasus yang melibatkan anak-anak,10 kasus KDRT dan ABH 2 kasus.

Selain itu pada tahun 2015 juga terjadi 156 kasus  pernikahan dini dan tahun 2016 hingga bulan Juni tercatat 80 kasus yang tercatat di Pengadilan Agama. Penegasan tersebut disampaikan  Kepala BPPKB Kabupaten Jepara, Inah Nuroniah.

Menurutnya, permasalahan ini perlu mendapatkan penanganan bersama. Di antarnya melalui penyelenggaraan peringatan hari keluarga dan hari anak. Momentum ini  sangat penting dan strategis, mengingat peran keluarga merupakan lingkungan hidup primer dan fundamental terbentuknya kepribadian yang mewarnai kehidupan manusia.

“Keluarga juga perantara sosial pertama dan utama yang mengemban fungsi strategis (10 fungsi keluarga). Dengan demikian akan terwujud keluarga kecil yang berketahanan dan sejahtera.,” kata Nuroniah, Kamis (4/8/2016).

Sementara itu, pentingnya peringatan hari anak juga disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada peringatan Hari Anak Nasional Ke- 32 dan Hari keluarga Nasional ke – 23 Tahun 2016 tingkat Kabupaten di Gedung Wanita, Rabu (3/8/2016).

Menurut dia, peringatan hari anak pada dasarnya mengingatkan  kepada kita agar mampu mengasuh anak sebaik-baiknya.

“Anak adalah perantara kebahagiaan kita semua. Hingga ada istilah Jawa, “Mikul Duwur Mendhem Jero”. Artinya sebagai anak harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga serta mengubur dalam-dalam-dalam kejelekan dan dosa kedua orang tua,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengajak semua pihak bergandeng tangan, berkomitmen bersama akhiri kekerasan dalam rumah tangga. Anak nakal jangan dihajar, tetapi yang terbaik anak harus disayangi jasmani dan rohani. Karena kelak anak-anak yang salah arah tersebut akan menghalangi jalan kedua orang tuanya masuk ke surga.

“Selanjutnya keluarga sebagai organisasi terkecil dan terikat orgasnisasi lain, harus kita wujudkan menjadi keluarga kecil yang bahagia, berketahanan dan sejahtera. Jika semua keluarga bisa “Sakinah Mawadah Warohmah”, maka kehidupan kamasyarakatan mulai dari RT, RW hingga Negara akan hebat dan kuat.

Cara mewujudkan nya adalah saling  menyayangi dan menghormati, antara Kepala Keluarga dan segenap anggota keluarga,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Di Persidangan, PNS Asal Tayu Pati Bantah Lakukan Pemukulan Terhadap Bocah Ini

Keluarga korban tengah menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Keluarga korban tengah menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial S yang diduga melakukan penganiayaan kepada seorang bocah bernama Nouval Haidar yang tak lain tetangganya sendiri di Desa Pondohan, Kecamatan Tayu akhirnya memasuki persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Pati, Kamis (11/2/2016).

Dalam persidangan yang Diketuai Majelis Hakim Etri Widayati, S membantah semua keterangan saksi yang dihadirkan. S mengaku memang melempar menggunakan batok kelapa, tapi tidak melakukan pemukulan.

“Saya akui memang melempar anak itu dengan batok kelapa kering. Tapi, saya tidak melakukan pemukulan dan penyeretan sebagaimana dikatakan saksi,” ujar S di depan majelis hakim.

Sementara itu, salah satu saksi mengaku, bila S sempat melakukan pemukulan dan penyeretan. Namun, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, S memilih untuk tidak bicara.

“Tidak, tidak,” ujar S saat ditemui awak media usai menjalani persidangan. Pihak keluarga korban sendiri menggelar aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Stop Kekerasan pada Anak di Kabupaten Pati.”

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Dituduh Maling Durian, Siswa di Tayu Dihajar Oknum PNS

46 Anak jadi Korban Kekerasan di Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Kekerasan pada anak di Kabupaten Jepara terbilang tinggi dibanding di kabupaten lain. Namun, meski tinggi Pemkab Jepara mengklaim ada kecenderungan penurunan jumlah kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Jepara Subroto.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB) pada tahun 2013 ada 106 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi maupun dengan ketetapan hukum.

Selanjutnya tahun 2014 ada 93 kasus juga sudah dapat diselesaikan. Terakhir pada tahun 2015 hingga bulan November terdapat 83 kasus, terdiri dari 46 kasus melibatkan anak-anak dan 37 kasus melibatkan perempuan. Khusus untuk kejadian Anak Berhadapan Hukum (ABH) hingga November 2015 sebanyak 12 kasus/anak.

“Memberikan perlindungan terhadap anak, sejatinya bukan hanya melindungi dari kekerasan fisik dan psikis saja. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan di era globalisasi. Yaitu perlindungan dari pengaruh buruk akibat perkembangan teknologi,” ujar Subroto, Selasa (15/12/2015).

Salah satunya adalah melindungi dari dampak negatif tayangan televisi dan internet yang tidak layak dikonsumsi anak-anak. Hal ini penting mengingat dampak tersebut telah banyak meracuni anak-anak, termasuk di Kabupaten Jepara.

“Untuk itu, tugas dan kewajiban untuk menjaga anak ada pada semua pihak. Terutama kedua orang tuanya, bukan justru malah menghancurkan anak baik fisik, psikis maupun dari bahaya globalisasi ini,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Anak-anak jadi Korban Kekerasan di Jepara, Ini Buktinya

Para peserta yang terdiri dari para ketua organisasi wanita, lurah/petinggi, guru SLTP dan SLTA serta Forum Anak Jepara (FAJAR) sedang memperhatikan materi seminar. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para peserta yang terdiri dari para ketua organisasi wanita, lurah/petinggi, guru SLTP dan SLTA serta Forum Anak Jepara (FAJAR) sedang memperhatikan materi seminar. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Hasil penelitian terhadap 1.500 sampel menunjukkan bahwa dari 1.286 kasus, terdapat 313 variasi kasus disebabkan terjadi kekerasan fisik di rumah. Sedangkan penyebab kekerasan emosional/verbal psikis terdapat 371 dari 795 kasus.

Dan dari penyebab kekerasan seksual terdapat 115 kasus dari 224 kasus. Dari situ disimpulkan bahwa penyebab kekerasan fisik terhadap anak di rumah secara umum disebabkan karena kepribadian atau sifaf-sifat pelaku serta situasional.

“Banyaknya kasus ini mengharuskan kita untuk lebih getol mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak. Dengan harapan hak -hak anak yang wajib dijamin dan merupakan bagian dari HAM dapat terlindungi,” ungkap Evi Widowati pada Seminar Kampanye Perlindungaan Anak dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke- 87 di Pendapa Kabupaten Jepara.

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini memaparkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia jumlahnya mencapai sepertiga jumlah penduduk. Sesuai amanat UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, agar tidak menjadi beban pembangunan maka anak diberikan 31 hak.

“Di antaranya hak untuk bermain dan seterusnya, hak untuk mendapatkan nama dan seterusnya serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Mulai dari perlindungan fisik dan non fisik, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, perampasan kebebasan dan perlindungan lainnya,” ungkapnya.

Intinya, lanjut dia, hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan. Yaitu setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengecualian dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomis. Atau bisa dalam bentuk diskrimanasi, perlakuan salah, penelantaran dan lain-lain. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

PPT: Jangan Ada Lagi Korban Kekerasan Anak di Pati

Budi Prayitno meminta tidak ada lagi korban kekerasan anak di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Budi Prayitno meminta tidak ada lagi korban kekerasan anak di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Sederet kasus kekerasan berbasis anak yang terjadi di Pati mendapatkan sorotan dari Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT-KKBGA) Pati.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja Budi Prayitno kepada MuriaNewsCom mengatakan, penanganan terhadap anak yang bandel tidak harus menggunakan fisik. ”Bisa kok, mendidik anak tanpa harus menggunakan kekerasan. Tergantung caranya,” tuturnya.

Karena itu, ia mengimbau kepada orangtua dan guru agar tidak lagi menggunakan cara kekerasan dalam mendidik anak. Selain soal psikis dan perkembangan anak, mendidik anak dengan kekerasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

”Rencananya, kami akan memanggil guru-guru Bimbingan Konseling (BK) untuk memahami UU Perlindungan Anak. Kami berharap, mereka tahu bahwa mendidik anak dengan cara kekerasan bukan hanya mencederai psikis dan masa depan anak, tetapi juga melawan hukum,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Kepala SMPN 7 Pati Pastikan Tidak Ada Penganiayaan

 Suasana belajar mengajar di Kelas VII A SMPN 7 Pati di mana KN menimba ilmu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana belajar mengajar di Kelas VII A SMPN 7 Pati di mana KN menimba ilmu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kepala SMP Negeri 7 Pati Anita Adriyanti memastikan tidak ada penganiayaan di sekolahnya. Untuk memastikan hal itu, Anita memanggil orangtua dan kakak KN untuk duduk bersama dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sabtu (26/9/2015).

“Kalau penyitaan baju memang iya, karena siswa sudah diberi tenggat waktu selama dua minggu untuk memasang papan nama. Namun, kami pastikan tidak ada pengeroyokan atau penyodokan sapu dari guru kepada siswa,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Karena itu, ia mewakili lembaga pendidikan meminta maaf kepada keluarga KN jika ada kesalahan komunikasi yang mestinya dibangun dari awal. “Kakak KN memang datang ke sekolah pada Rabu (23/9/2015), tapi saya waktu itu sedang di Juwana. Karena itu, ada miskomunikasi,” imbuhnya.

Sementara itu, N, guru yang diduga melakukan penamparan tidak membenarkan hal itu. “Selama saya jadi guru, saya tidak pernah memukul siswa. Kami sayang sama murid-murid kami, kok,” kata N.

Usai menggelar mediasi bersama kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Pati, keluarga KN mengaku sudah lega. “Persoalan sudah selesai. Hari ini, KN sudah mulai belajar dengan baik di kelasnya. Kami berharap tidak ada guru yang mengancam KN. Biar adikku itu bisa belajar dan menggapai cita-citanya dengan baik,” kata Ira Yuliana, kakak KN. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Disdik Pati Lakukan Mediasi, KN Kembali Bersekolah

KN sudah kembali beraktivitas belajar di kelas SMPN 7 Pati, Sabtu (26/9/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

KN sudah kembali beraktivitas belajar di kelas SMPN 7 Pati, Sabtu (26/9/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kasus penamparan terhadap siswa yang terjadi di SMP Negeri 7 Pati pada Selasa (22/9/2015) mendapatkan sorotan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kabid Pendidikan Dasar Disdik Pati Sariyono langsung turun di SMPN 7 Pati untuk melakukan mediasi, Sabtu (26/9/2015).

“Kami sudah datang ke SMPN 7 Pati dan duduk bersama dengan kepala sekolah, KN, orangtua dan kakaknya. Dari pembahasan itu, kami tahu kejadian sebenarnya tidak sebesar yang diberitakan sebelumnya. KN lebam pada bagian mata, karena disengat tawon waktu bermain di kandang sapi milik tetangga,” ujar Sariyono saat dikonfirmasi MuriaNewsCom.

Ia mengaku sudah melakukan klarifikasi dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk lebih meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah dan siswa. “Ini soal komunikasi yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kami juga sudah meminta kepada dewan guru untuk tidak mengancam atau mem-bully KN,” imbuhnya.

Sementara itu, Ira Yuliana, kakak KN mengaku sudah lega karena sudah ada teguran dari Dinas Pendidikan. “Kami sudah rembugan dan duduk bersama. Masalah sudah selesai, KN sudah kembali belajar pada Sabtu ini,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Dewan : Guru Seharusnya Melakukan Pembinaan Bukan dengan Kekerasan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – DPRD Pati menyayangkan adanya kasus kekerasan yang terjadi di SMP 7 Pati. Musallam, anggota DPRD Pati cukup terkejut dengan kejadian tersebut. Karena, seharusnya kekerasan tak terjadi di dalam dunia pendidikan.

Dirinya menyatakan, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, seharusnya guru memberikan pembinaan bukan dengan cara kekerasan. ”Tidak dibenarkan mendidik dengan cara kekerasan. Seharusnya guru memberikan pembinaan jika ada siswa yang melakukan kesalahan,” katanya.

Terkait hal ini, pihaknya berencana bakal melakukan kroscek ke pihak sekolah. Hal ini, untuk melakukan pengawasan terhadap dunia pendidikan, agar tidak terjadi penyimpangan.

Musallam juga menyatakan, jika pihaknya siap untuk menfasilitasi kedua belah pihak, jika memerlukan mediasi. (KHOLISTIONO)

Keluarga Siswa yang Ditampar Gurunya Akan Mengadu ke Dewan Pendidikan

KN bersama orangtuanya menceritakan soal penamparan tiga guru di sekolahnya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

KN bersama orangtuanya menceritakan soal penamparan tiga guru di sekolahnya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – KN, salah seorang siswa di salah satu SMP Negeri di Pati trauma dan takut berangkat ke sekolah, setelah menerima perlakuan kasar dari ketiga gurunya. Atas peristiwa tersebut, IY, kakak KN mendatangi sekolah dan menjelaskan kejadian itu.

Namun, pihak sekolah justru tidak percaya kalau ada peristiwa penamparan. ”Saya datang baik-baik ke sekolah. Pihak humas malah tidak percaya. Saya minta guru yang melakukan penamparan duduk bersama dengan adik saya dan dicari solusi bagaimana baiknya, kok bisa ada penamparan. Tapi, pihak humas juga tidak mau,” tutur IY kepada MuriaNewsCom, Jumat (25/9/2015).

Bahkan, IY mengaku sempat diusir pihak sekolah. ”Bukannya diterima dengan baik dan menyelesaikan masalah dengan baik, pihak sekolah justru sempat mengusir. Dia juga bilang, masih untung dia mau menemui saya,” katanya.
Karena itu, IY rencananya akan melaporkan peristiwa itu ke Dewan Pendidikan Pati. ”Kami akan melaporkan masalah ini secepatnya di Dewan Pendidikan Pati,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Sebelum Dikeroyok Guru, Siswa SMP di Pati Ini Dipaksa Telanjang Dada Ikut Pelajaran

KN, siswa SMP 7 Pati tampak di dampingi anggota keluarga di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

KN, siswa SMP 7 Pati tampak di dampingi anggota keluarga di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – KN (13), salah satu siswa sekolah menengah pertama (SMP) 7 Pati sempat tidak memakai baju atau telanjang dada selama mengikuti pelajaran di sekolahnya. Seragam KN disita guru, lantaran tidak memakai atribut nama.

Akibatnya, KN harus telanjang dada selama mengikuti pelajaran. KN mengaku sudah diperingatkan gurunya untuk memakai atribut nama. Namun, KN merasa lupa hingga atribut nama belum sempat dipakai.

“Waktu seragam saya disita, saya mengikuti mata pelajaran dengan mblodhet (telanjang dada). Saya sudah diperingatkan sebelumnya, tapi saya lupa belum pasang atribut nama,” tutur KN kepada MuriaNewsCom, Jumat (25/9/2015).

Selain dirinya, KN mengatakan sedikitnya ada tujuh siswa yang mengikuti pelajaran di kelas dengan telanjang dada. “Setahu saya, ada tujuh siswa yang tidak memakai atribut nama, lalu bajunya disita, dan belajar di kelas dengan telanjang dada,” pungkasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Siswa SMP 7 Pati Dihajar Tiga Guru

KN, siswa SMP 7 Pati tampak di dampingi anggota keluarga di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

KN, siswa SMP 7 Pati tampak di dampingi anggota keluarga di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kasus kekerasan di dunia pendidikan kembali terulang. Kali ini, salah satu siswa SMP 7 Pati harus menjadi korban penganiayaan dari beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Peristiwa kekerasan ini, terjadi pada Selasa (22/9/2015). Adalah KN, siswa yang masih duduk di bangku kelas VII ini menjadi korban kekerasan dari beberapa guru di tempat dia menuntut ilmu.

Dari penuturan KN, kejadian tersebut berawal, ketika pada jam pelajaran pertama dirinya bersama sekitar 8 siswa lainnya disuruh oleh salah satu guru berinisial I untuk membuka baju sekolah, karena tidak memakai papan nama (nametag).

Kemudian, sekitar pukul 13.00 WIB, dirinya ke ruangan guru untuk mengambil baju seragamnya kepada wali kelas. ”Pada saat saya ambil baju, saya dimarahi sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Saya waktu itu hanya bisa diam,” ujar KN.

Setelah mengenakan kembali seragam tersebut, katanya, dirinya kembali dipanggil gurunya tersebut. ”Begitu mendekat, kepala saya langsung dikeplaki,” imbuhnya.

Bahkan, guru lain yakni T, yang berada di dekat tempat KN berdiri juga ikut menganiaya dengan menyodok perut korban menggunakan gagang sapu hingga beberapa kali. ”Saya dikeplak di wajah dan mata, telinga saya ditarik-tarik, dijewer, dan kepala saya dipukuli. Total semua ada lebih 15 kali,” katanya.

Selain kedua guru tersebut, ada guru pria, yakni T juga ikut menganiaya, dengan menarik rambut di dekat telinga. Sehingga, KN pada waktu itu sampai berteriak karena kesakitan.

Penganiayaan, menurutnya berjalan cukup lama, dengan disaksikan tiga guru lain yang hanya melihat. Salah seorang guru bahkan ada yang berteriak histeris. “Wis to bu, wis..mesakke, kuwi anake wong lho (sudah bu, sudah, kasihan itu anaknya orang lho),” ucapnya menirukan salah satu guru tersebut, meskipun hal itu tidak diindahkan pelaku.

Sehari setelah kejadian tersebut, yakni pada Rabu (23/9/2015) kakak KN bernama Ira Yuliana kemudian ke sekolah untuk bertemu kepala sekolah, terkait kejadian tersebut dan meminta solusi.

Namun oleh humas sekolah, Ira tidak bisa langsung ketemu dengan alasan ada prosedur. “Katanya laporan dicatat dan dikumpulkan, kalau cukup banyak pengaduan, maka akan dilaporkan ke BK dan baru dibawa ke kepala sekolah. Jadi, tidak satu kasus , lalu diproses begitu saja,” kata Endang, kakak tertua KN menirukan humas sekolah.

Namun, katanya, informasi yang dia dapat dari beberapa siswa, jika memang dua di antara tiga guru tersebut memang terkenal suka main tangan.
Akibat penganiayaan tersebut, katanya, adiknya mengalami lebam-lebam di muka, khususnya di bagian mata.

Endang, menambahkan, jika pada Jumat ini, adiknya belum bisa pergi ke sekolah, karena kondisinya matanya yang masih lebam dan sulit dibuka. “Tadi terpaksa haru minta izin sekolah,” ungkapnya.

Sumardi, ayah KN mengaku anaknya itu trauma pergi sekolah lantaran kekerasan yang dilakukan gurunya itu. “KN tidak mau berangkat sekolah, sejak Rabu hingga Jumat ini. KN takut pergi sekolah,” ujarnya saat dikonfirmasi MuriaNewsCom di rumahnya, Jumat (25/9/2015).

Saat ditanya, KN mengaku ditampar tiga guru hingga sepuluh kali. Bahkan, salah satu guru sempat menonjok perutnya dengan sapu. “Saat ditampar, saya bilang jangan bu, jangan bu. Tapi, guru lainnya malah ikut menambah tamparan ke kepala saya,” tandasnya.

Terkait hal ini, MuriaNewsCom siang tadi sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi SMP 7. Namun, kegiatan belajar mengajar sudah berakhir pada pukul 10.00 WIB. Ketika diminta nomor telepon kepala sekolah, penjaga sekolah mengaku tidak punya. “Sudah pulang dari tadi mas,” ujar penjaga sekolah. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Sektor Pembangunan Fisik dan Aparat Harus Ikut Bertanggung Jawab Masalah Pelecehan Seksual

Ilustrasi kekerasan anak (www.rmol)

Ilustrasi kekerasan anak (www.rmol)

 

JEPARA – Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Jepara masih tinggi, jika dibanding dengan kota lain di Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Aris Isnandar, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan koordinasi lintas sektoral termasuk sektor pembangunan fisik dan aparat penegak peraturan.

”Jangan meremehkan sektor ini. Peran mereka juga sangat penting. Tak jarang kasus pelecehan seksual terjadi lantaran adanya kesempatan,” kata Aris Isnandar kepada MuriaNewsCom, Sabtu (15/8/2015).

Menurutnya, sektor pembangunan fisik ini, yakni Dinas Ciptaruk, Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM (DBMPESDM), hingga aparat penegak peraturan yakni Satpol PP. Hal itu penting, lantaran, menurut Aris, tak jarang kasus pelecehan terjadi karena adanya tempat yang nyaman dan gelap.

”Pelecehan kerap dilakukan di taman dan tempat lainnya yang gelap dan sepi. Maka hal ini butuh sentuhan Dinas Ciptaruk dan Dinas BMP-ESDM. Satpol PP perlu melakukan patroli rutin di tempat rawan,” ucapnya.

Dia menambahkan, koordinasi lintas sektoral perlu dilakukan. Sebab penanganan selama ini dirasakan hanya dilakukan oleh instansi yang bergerak di bidang perempuan dan anak dalam wujud pendampingan dan penanganan pascaperistiwa, serta melulu menggunakan pendekatan hukum.

”Pendekatan hukum dan psikologis jelas dibutuhkan, tapi selama ini hanya difokuskan paska kejadian. Jika sudah pada level tertinggi di Jawa Tengah dan terus mengalami peningkatan, maka ini sudah keadaan darurat. Master plan harus dibuat dan dikuatkan dalam ranah pencegahan,” terang Aris. (WAHYU KZ/TITIS W)

Ini Upaya Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jepara

Inah Nuroniah, Kepala Badan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Inah Nuroniah, Kepala Badan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara masih cukup tinggi. Sehingga butuh penanganan yang lebih serius untuk mengatasi hal itu. Kepala Badan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Jepara, Inah Nuroniah mengemukakan, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

”Untuk menangani masalah ini, salah satu yang paling penting adalah perlu dilakukan penyadaran terhadap masyarakat dan generasi muda, agar peka dan peduli arti pentingnya perlindungan,” ujar Nuoniah kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, dengan memberi penyadaran, diharapkan masyarakat dan generasi muda bisa bersama melindungi perempuan dan anak yang diperlakukan secara diskriminatif. Sebab, kata Nuroniah, kekerasan tersebut mengakibatkan penderitaan baik secara fisik dan psikis.

Dia menambahkan, Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara masih cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mencatat, sejak awal tahun hingga akhir Juli kemarin saja, sudah ada 55 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, 32 melibatkan anak-anak, dan sisanya 23 kasus melibatkan perempuan.

Melalui upaya regulasi, Pemkab telah menerbitkan beberapa Keputusan Bupati. Di antaranya keputusan Bupati No. 108 Th 2008 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Korban Tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak Kabupaten Jepara. Disusul dengan Surat Keputusan Nomor 33 tahun 2009 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu (PPT) Mutiara bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berbasisi gender. Selanjutnya, diperbaharui dengan Keputusan Bupati No. 135.1/256 Th 2013, tentang pembentukan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A). (WAHYU KZ/TITIS W)

Duh, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jepara Masih Saja Tinggi

Sholih, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sholih, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara masih cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mencatat, sejak awal tahun hingga akhir Juli kemarin saja, sudah ada 55 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, 32 melibatkan anak-anak, dan sisanya 23 kasus melibatkan perempuan.

”Kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak di Jepara masih tinggi. Selama setahun lalu, pemerintah sudah menangani sekitar 93 kasus. Kalau saat ini, sampai bulan Juli sudah ada 55 kasus,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih.

Dia mengungkapkan, menurutnya, berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, bukan hanya masalah kriminal yang ketika kasus tersebut sudah ditangani secara hukum, maka kasus tersebut sudah selesai. Namun yang harus diperhatikan adalah dampak dari kasus tersebut bagi masa depan anak.

”Orang tua harus dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam perlindungan kepada anak. Masyarakat pun harus menjadi kontrol,” kata Sholih. (WAHYU KZ/TITIS W)

Sekolah Ramah Anak Jadi Solusi Kekerasan Anak Dalam Dunia Pendidikan

Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan BP3AKB Grobogan Lestariningsih saat menjadi pembicara dalam rakor peningkatan SDM berbasis konvensi hak anak di ruang Riptaloka, Selasa (30/6/2015). (MuriaNewsCom/DANI AGUS)

Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan BP3AKB Grobogan Lestariningsih saat menjadi pembicara dalam rakor peningkatan SDM berbasis konvensi hak anak di ruang Riptaloka, Selasa (30/6/2015). (MuriaNewsCom/DANI AGUS)

GROBOGAN – Sampai saat ini, tingkat kekerasan anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Parahnya, kekerasan itu justru banyak terjadi di sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan tumbuh kembang anak. Lanjutkan membaca