600 Ton Beras di Gudang Bulog Randugarut Dikorupsi, Kejati : Pemerintah Rugi Rp 6 Miliar

Sejumlah pekerja tengah beraktivitas di Gudang Bulog. Kejati Jateng tengah menyelidiki dugaan korupsi beras di gudang Bulog Subdivre I Randugarut. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dugaan kasus korupsi pengadaan beras di gudang Bulog Subdivre I Cabang Randugarut, Mangkang, Kota Semarang, tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung. sekitar enam ton beras di gudang Bulog raib diduga dikorupsi oleh oknum pegawai.

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini pun ditaksir mencapai Rp 6 miliar. Asisten Intelijen Kejati Jateng Jacob Hendrik Pattipeilohy mengatakan, saat ini pihaknya tengah memperdalam penyelidikan di gudang Bulog tersebut.

“Diprediksi kerugian Rp 6 Miliar lebih dan sedang diselidiki oleh tim penyidik kami di lapangan,” katanya dikutip Metrojateng.com, Selasa (22/8/2017).

Sementara menurut Kasipenkum Kejati Jateng Sugeng Riyadi, pihaknya memperkirakan ada 600 ton beras yang raib dari gudang. Oknum pegawai Bulog ditengarai melakukan korupsi itu dengan memproses pemindahan beras dari dalam ke luar gudang.

Saat ini, Kejati Jateng telah memeriksan lima saksi. Keterangan para saksi sangat dibutuhkan karena dianggap mengetahui persoalan yang terjadi.

“Keterangan para saksi masih dikaji dan penyidik masih mencari titik terang siapa yang bertanggungjawab atas dugaan penyimpangan tersebut,” ujarnya.

Penyelidikan dugaan kasus korupsi beras tersebut menurut dia, merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat. Informasi yang diterima menyebut jika praktik korupsi beras itu terjadi sejak Juni 2016 hingga 2017.

”Artinya sudah terjadi setahun terakhir. Dugaannya bekerja sama dengan pihak luar, mengambil beras yang ada di stapel. Di gudang itu kan ada pekerja dari luar yang bantu bongkar dan menata beras di stapel,” terangnya.

Modusnya yakni membuat gorong-gorong di staple, sehingga terkesan tumpukan beras penuh. “Kalau dilihat sepertinya tumpukannya tinggi, padahal itu dalamnya kosong,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Kejati Jateng Peringatkan Kades di Pati untuk Tidak Korupsi Dana Desa

Kejati Jateng memberikan materi penerangan hukum birokrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi dan tidak pidana pemilu, permasalahan dan pemecahannya di Pendapa Pati, Kamis (9/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kejati Jateng memberikan materi penerangan hukum birokrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi dan tidak pidana pemilu, permasalahan dan pemecahannya di Pendapa Pati, Kamis (9/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memperingatkan kepala desa di Pati untuk tidak melakukan korupsi dana desa. Hal itu disampaikan Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng Sugeng Riyadi dalam agenda Penerangan Hukum Birokrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pemilu, Permasalahan dan Pemecahannya di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (9/2/2017).

“Dana desa itu rawan korupsi. Sebab, jumlahnya sangat besar dan hanya sedikit yang mengawasi penggunaannya. Kami ingatkan kepala desa untuk tidak korupsi, karena dana desa dikucurkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugeng.

Dana besar yang mengalir ke desa-desa tanpa pengawasan yang ketat itulah yang saat ini menjadi sorotan khusus bagi Kejati Jateng. Karena itu, Kejati Jateng saat ini akan melakukan pengawasan intens terhadap penggunaan dana desa.

“Jumlah pengeluaran dana desa yang sangat tinggi di masing-masing desa patut menjadi koreksi bersama. Tidak hanya kejaksaan dan kepolisian, masyarakat juga mesti ikut melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa agar bisa digunakan sesuai peruntukannya,” ucap Sugeng.

Menurutnya, salah satu indikasi korupsi penggunaan dana desa, antara lain tidak ada transparansi dan koordinasi. Bila dana desa digunakan tanpa transparansi dan koordinasi, Sugeng menilai hal itu patut dicurigai.

“Dana desa banyak digunakan untuk pembangunan, mulai dari pembangunan jembatan, jalan, gapura, drainase dan lain sebagainya. Kalau dalam penggunaan dana desa tidak transparan, tidak akuntabel, itu sudah terindikasi korupsi,” katanya.

Editor : Kholistiono

Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan di Rembang Rugikan Negara Rp 900 Juta

Raharjo, Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang. (MURIANEWS / AHMADFERI)

REMBANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah telah menahan Raharjo, Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang, pada Kamis (4/6/2015). Kejati juga membeber tentang modus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPKom) tersebut.

Lanjutkan membaca

Lespem Minta Kejati Percepat Penahanan Wakil Ketua DPRD Rembang

Wahyu Widodo, Koordinator Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah agar segera menahan Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih.

Lanjutkan membaca

Vonis Terpidana Korupsi Dana SPP Ditambah 1,5 Tahun

Ketua Badan Pengawas UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sumber Gunanto. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akhirnya menjatuhkan vonis hukuman lebih berat kepada Rukati (64) dalam kasus korupsi dana simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sumber. Pengadilan Tinggi mengabulkan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang dan memperberat hukuman Rukati yang semula dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, kini divonis tiga tahun penjara atau ditambah 1,5 tahun. 

Lanjutkan membaca

Pansus DPRD Tetap Lanjutkan Investigasi Tanjung Bonang

Seorang warga tengah memancing di kawasan dermaga Pelabuhan Rembang Terminal

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang memastikan akan tetap melanjutkan investigasi terhadap polemik kepengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke. Pansus menyatakan tidak terpengaruh dengan kabar tentang dibidiknya pelabuhan yang berada di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke itu oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Lanjutkan membaca