Sudah Divonis 1,5 Tahun Penjara, Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Rembang Belum Dieksekusi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Rembang, Rizal Ramdhani saat diwawancarai MuriaNewsCom di Kantor Saber Pungli Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Terpidana kasus korupsi proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang, Sumadi, telah dijatuhi vonis hukuman selama 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang sejak April 2017 lalu. Meski demikian, hingga bulan Juli ini Sumadi belum juga menjalani hukuman.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang, Rizal Ramdhani menjelaskan, ada alasan tersendiri yang menyebabkan terpidana belum juga ditahan hingga tiga bulan sejak divonis. Disebutkannya, Sumadi saat ini dalam kondisi sakit sehingga belum bisa menjalani hukuman.

“Belum dieksekusinya Sumadi karena yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit, dibuktikan dengan urat keterangan dan rekam medis,” ujarnya.

Selama ini, Kejari Rembang telah melayangkan panggilan sebanyak dua kali kepada Sumadi. Salah satu agenda pemanggilannya yakni untuk menanyakan kesanggupan pembayaran uang pengganti senilai Rp 360 juta. Dalam hal ini, nominal tersebut telah terbayar secara keseluruhan oleh terpidana.

Sebagai terpidana korupsi, Sumadi juga diwajibkan membayar uang denda sebesar sekira Rp 200 juta. Uang denda tersebut akan dibayar Sumadi setelah menjalani kurungan penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Rembang.

“Salinan resmi vonis atas terpidana Sumadi masuk di Kejari sebelum puasa kemarin. Namun, eksekusi memang belum bisa kami lakukan lantaran sejak awal penyidikan yang bersangkutan sudah mengalami sakit,” tandasnya.

Rencananya, eksekusi badan akan dilakukan Kejari Rembang pada Kamis pekan ini. Harapannya, pemanggilan untuk eksekusi ini bisa berjalan lancar sehingga mengurangi tunggakan yang dimiliki Kejari Rembang.

Sebelumnya, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Sumadi, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Rembang itu dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang juga menghukum Sumadi membayar uang pengganti kerugian negara atas lima proyek yang diduga dikorupsi sebesar Rp 362 juta lebih. Namun Sumadi pernah mengembalikan uang Rp 205 juta, sehingga kurang sekitar Rp150 juta.

Editor : Kholistiono

Kejaksaan Kudus Telusuri Perusahaan Penunggak BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS saat menghadiri acara bersama BPJS Ketenagakerjaan di kota setempat, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS memastikan bakal menindaklanjuti perusahaan yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yakni perusahaan yang menunggak pembayaran. Hal itu dipastikan setelah adanya laporan resmi dari pihak BPJS.

“Ini merupakan surat kuasa khusus, jadi saya akan langsung menginstruksikan kepada pihak petugas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti persoalan tersebut,” kata Hasran di Kudus, Selasa (28/2/2017).

Kejaksaan tidak semata-mata langsung menyeret ke ranah hukum. Tapi pihaknya akan melakukan komunikasi kepada perusahaan agar membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk, kejaksaan akan meminta keterangan penyebab belum membayar tunggakan. Apakah faktor tidak adanya anggaran atau sengaja menunggak.

Hal lain yang akan diperiksa adalah pendaftaran karyawan yang diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika dalam pembayaran tak sesuai data, maka akan dilakukan proses bersangkutan. “Kami meminta, supaya BPJS juga aktif memberikan kabar kepada kami. Jika ada yang membayar setelah MoU ini dapat segera dilaporkan,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang

Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Proyek publik Kudus selama 2016 telah selesai dikerjakan. Namun, meski sudah diselesaikan tak berarti proyek tersebut sudah aman. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus akan segera menelusuri jika ada hasil audit yang janggal pada proyek publik itu.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Kudus Hasran HS. Pihaknya masih menunggu hasil audit dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah dari Inspiktorat yang juga melakukan audit proyek di Kudus. “Kami menunggu audit dari Inspektorat. Kami beri waktu sampai dengan Maret, pada proyek publik di 2016 lalu. Setelah itu barulah bisa menjelaskan apakah ada masalah ataukah tidak,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Senin (9/1/2017).

Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya masalah pada proyek tahun lalu. Pihaknya berharap tidak ada masalah hukum. Dikatakan, selama 2016, Kejari telah melakukan pendampingan kepada beberapa proyek. Sifat pendampingannya mencegah adanya kekurangan. Tidak semua proyek mendapat pendampingan. Biasanya, SKPD bersangkutan yang meminta langsung adanya pendampingan.

Meski ada pendampingan, kata dia, bukan berarti akan aman dari penyelewengan. Dia kembali menekankan kalau sifat pendampingan adalah mencegah. Jika nanti ada masalah, proses hukum tetap akan ditegakkan. Pendampingan diajukan per kegiatan. Pada 2017 ini pihaknya belum mendapatkan tawaran pendampingan pekerjaan proyek publik.

Editor : Akrom Hazami

Biar Kapok, 52 Tersangka Miras Jepara Dilimpahkan ke Kejari

Sekda Jepara Sholih saat memberikan sambutan di acara pemusnahan miras dan barang bukti pelanggaran lainnya di mapolres. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sekda Jepara Sholih saat memberikan sambutan di acara pemusnahan miras dan barang bukti pelanggaran lainnya di mapolres. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pihak kepolisian dari Polres Jepara menggelar pemusnahan miras dan sejumlah barang bukti lainnya di mapolres setempat, Kamis (31/12/2015). Selain barang bukti yang dimusnahkan, tersangkanya akan diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Sedikitnya 52 orang tersangka miras telah diproses dan dilimpahkan ke Kejari Jepara.

Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin mengatakan, para tersangka tersebut dilimpahkan ke Kejari Jepara sebagaimana aturan yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kasus-kasus tersebut memang harus ditangani secara optimal agar bisa membuat jera.

“Kami berharap, kasus miras di Jepara ini semakin lama semakin berkurang bukan semakin bertambah,” kata Samsu.

Harapan yang sama juga ditekankan Sekda Jepara, Sholih mewakili bupati menyatakan bahwa miras sumber dari segala kemaksiatan dan kejahatan. Pihaknya juga sangat mendukung adanya operasi dan pemusnahan secara terbuka. Hal ini merupakan salah satu aksi masyarakat dalam upaya menagajak untuk mengurangi miras maupun kejahatan di Jepara.

“Pemkab akan terus mendukung, bersinergi dengan polisi dan segenap pelaku kemananan serta pihak terkait dalam upaya pemberantasan miras,” kata Sholih.

Dia juga mengemukakan, termasuk dari sisi regulasi yaitu dengan dicetuskan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Minuman Keras serta Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Prostitusi. Yang intinya pelanggaran keduanya kena denda 50 Juta. Baik itu penjual, pembeli maupun pengguna untuk miras dan penjaja umum, mucikari maupun PSK untuk prostitusi.

“Perda ini sendiri telah berlaku efektif pada tahun 2013 dan diharapkan diharapkan benar-benar membuat efek jera bagi para pelaku,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Hebat ! Kejari Rembang Terbaik di Indonesia Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi Kejari Rembang

Ilustrasi Kejari Rembang

 

REMBANG – Prestasi membanggakan diraih oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Tak tanggung-tanggung, Kejari Rembang menyabet predikat sebagai Kejari Tipe B terbaik pertama se- Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Rembang Eko Yuristianto. Menurutnya, prestasi tersebut sangat membanggakan. Apalagi ini merupakan kali pertama penghargaan prestisius itu disabet oleh Kejari Rembang. “Menggembirakan karena belum tentu kejari lain bisa melakukannya,” katanya.

Selain Kejari Rembang, kata Eko, Kejari Lubuklinggau, Sumatera Selatan dan Kejari Bajawa di Nusa Tenggara Timur menjadi kejari terbaik kedua dan ketiga kategori Kejari Tipe B. Sedangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menjadi Kejati terbaik se-Indonesia.

Eko menjelaskan, predikat kejari dengan prestasi terbaik diukur dari kinerja penyidikan, penuntutan, eksekusi, dan penyelamatan kerugian keuangan negara. Selama tahun 2015 ini, pihaknya menyidik 18 kasus korupsi. Jika digabungkan dengan sisa kasus tahun lalu totalnya mencapai 20 kasus. “Rentang waktunya ditentukan dalam satu tahun terakhir. Kami berharap penghargaan ini bisa menjadi pelecut penegakan hukum,” tegasnya.

Meskipun begitu, Eko mengakui penilaian yang sama belum tentu diberikan oleh masyarakat. Disampaikan olehnya, bisa jadi masih ada banyak masalah atau indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang perlu cepat ditangani oleh pihaknya. “Memang bisa saja masyarakat menilai ini belum seberapa. Tapi paling tidak, kami sudah menunjukkan kinerja kami sejauh ini,” katanya.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Jaksa Agung Prasetyo kepada Kajari Rembang I Wayan Eka Putra di Jakarta, Rabu (16/12/2015) lalu. Seusai menerima penghargaan tersebut, Kajari Rembang langsung terlibat rapat kerja di Jakarta untuk meningkatkan kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)

Dongkrak Serapan APBD, Pemkab Gandeng Kejaksaan untuk Pendampingan Hukum

Dongkrak Serapan APBD, Pemkab Gandeng Kejaksaan untuk Pendam (e)

Hamzah Fatoni, Plt Bupati saat memberikan sosialisasi perjanjian kerjamasama tersebut kepada seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat diruang kerjanya Senin (27/7/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Dalam rangka mendongkrak serapan penggunaan APBD 2015, Pemkab Rembang menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam hal pendampingan hukum. Sebab hingga akhir Juli 2015, serapan APBD masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mewajibkan pemkab untuk menempuh langkah-langkah strategis agar serapan APBD tahun 2015 berjalan sesuai dengan target. Lanjutkan membaca

Kejari Berencana Periksa 2 PPKom DPU di Lapas Kedungpane

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang berencana memeriksa dua pejabat pembuat komitmen (PPKom) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat di Lapas Kedungpane Semarang. Lanjutkan membaca

Gelar Diskusi Hukum, Pemkab Hadirkan Kepala Kejati Jawa Tengah

Forum Diskusi Daerah bertajuk "Harmonisasi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran dan Kegiatan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum" digelar di Lantai IV Kantor Bupati Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

Forum Diskusi Daerah bertajuk “Harmonisasi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran dan Kegiatan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum” digelar di Lantai IV Kantor Bupati Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Terseretnya empat pejabat di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu enam bulan terakhir memantik pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk menggelar diskusi tentang hukum.
Pada Selasa (23/6/2015) sore, Pemkab menggelar Forum Diskusi Daerah dengan menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Hartadi.  Lanjutkan membaca

Kejari Telusuri Kapasitas Kepala DPU di 7 Proyek

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rembang. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

Eko Yuristianto, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rembang. (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang menyatakan tengah menelusuri kapasitas, Mujoko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat di 7 proyek yang dikerjakan oleh instansinya.
Ketujuh proyek itu pula yang telah menyeret dua pejabat DPU sebagai anak buahnya dalam kasus dugaan korupsi dengan modus penyimpangan proyek. Selain Kejari, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah juga telah sering memintai keterangan Mujoko. Lanjutkan membaca